PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMBAGIAN KEWENANGAN

PENGELOLAAN IRIGASIPENGELOLAAN IRIGASI SESUAI AMANATSESUAI AMANAT

PP NOMOR 20 TAHUN 2006 PP NOMOR 20 TAHUN 2006

tentangtentang

I R I G A S II R I G A S I

Semarang, 6 Oktober 2014

KEMENTERIANKEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL SUMBER DIREKTORAT JENDERAL SUMBER

DAYA AIRDAYA AIRDIREKTORAT IRIGASI DAN RAWADIREKTORAT IRIGASI DAN RAWA

I. KETENTUAN UMUM (3 Pasal)II. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (5

Pasal)III. KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (7 Pasal)IV. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (10 Pasal)V. PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN

DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (2 Pasal)VI. PEMBERDAYAAN (2 Pasal)VII. PENGELOLAAN AIR IRIGASI (18 Pasal)VIII. PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI (7 Pasal)IX. PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI (10 Pasal)X. PENGELOLAAN ASET IRIGASI (9 Pasal)XI. PEMBIAYAAN (8 Pasal)XII. ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI (2 Pasal)XIII. KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI (1 Pasal)XIV. PENGAWASAN (1 Pasal)XV. KETENTUAN PERALIHAN (1 Pasal)XVI. KETENTUAN PENUTUP (2 Pasal)

SISTEMATIKA PP IRIGASISISTEMATIKA PP IRIGASI

Total: 16 BAB dan 88 Pasal.Total: 16 BAB dan 88 Pasal.

2. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

(Pasal 4 s.d Pasal 8)

3. Air hujanAir permukaanAir tanah

Terpadu, mengutamakan air

permukaan

4. - Satu sistem, satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan.- Keselarasan kepentingan hulu, tengah, dan hilir.

1. Tujuan :Mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

1. Pemerintah :

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (1)

(Pasal 16 s.d Pasal 25)

• Penetapan Kebijakan Nasional• Menetapkan Status DI • Pengembangan sistem irigasi primer & sekunder serta

menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya utk DI lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional

• Pengelolaan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya utk DI > 3.000 ha atau DI lintas provinsi, lintas neg, dan strategis nasional

• Fasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi• Menetapkan norma,standar, kriteria, pedoman• Rekomendasi teknis : irigasi air tanah dari cekungan air

tanah lintas provinsi dan lintas negara • Bantuan teknis : pemerintah provinsi dan kab./kota• Bantuan : masyarakat petani• Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan,

pembongkaran

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (2)

• Kebijakan provinsi• Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder serta

menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya utk DI lintas kab./kota

• Pengelolaan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya untuk DI 3000 ha A 1000 ha atau DI yang luasnya kurang dari 1.000 ha yang lintas kab./kota

• Rekomendasi teknis : irigasi AT dari CAT lintas kab./kota• Fasilitasi penyelesaian sengketa antar kab./kota• Bantuan teknis: pemerintah kab./kota• Bantuan : masyarakat petani• Membentuk Komisi Irigasi Provinsi• Membentuk Komisi Irigasi antar provinsi bersama

dengan pemerintah provinsi terkait • Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan,

pembongkaran

2. Provinsi :

• Kebijakan kabupaten/kota

• Pengembangan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya pada DI yang berada dalam satu kabupaten/kota

• Pengelolaan sistem irigasi primer & sekunder serta menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaannya pada DI dalam satu kab./kota yang luasnya < 1000 ha

• Pemberian izin penggunaan dan pengusahaan air tanah

• Fasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi

• Bantuan : masyarakat petani

• Membentuk Komisi Irigasi kabupaten/kota

• Pemberdayaan P3A

• Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (3)

3. Kabupaten/Kota :

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (4)

• Peningkatan dan/atau pengelolaan irigasi desa

• menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan dan/atau pengelolaan sistem irigasi desa.

4. Pemerintah desa :

• Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier

• Menjaga efisiensi, efektivitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yg menjadi tanggung jawabnya.

• Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan tersier.

5. Masyarakat Petani :

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB (5)

7. Sebagian wewenang dapat didelegasikan ke bawah

8. Sebagian wewenang bisa diserahkan ke atas

9. Sebagian wewenang wajib diambil oleh pemerintahan diatasnya dalam hal :

- Pemda tidak melaksanakan sebagian kewenangannya sehingga dapat membahayakan kepentingan umum;

- Sengketa antarkabupaten/kota atau antarprovinsi

6. Pemerintah kab./kota, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah dapat saling bekerjasama

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHANBBidang idang PPengembangan dan engembangan dan PPengelolaan engelolaan SSistem istem IIrigasirigasi

9

Pengembangan (BANG) pembangunan jaringan irigasi

baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada

Pengelolaan (KEL) operasi, pemeliharaan, dan

rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi

Semua urusan (pengembangan dan pengelolaan) di tersier , baik irigasi utuh satu kabupaten, lintas kabupaten, lintas provinsi, maupun strategis nasional, merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab petani pemakai air.

GAMBARAN KONDISI PRASARANA IRIGASI BERDASARKAN KEWENANGAN DI INDONESIA

Kewenangan Kabupaten /Kota 3,491,961 Ha (48 %)

SUMBER: RAPID ASSESSMENT SDA, 2010

TOTAL LUAS AREAL IRIGASI INDONESIA(7,230,180 HA)

Klasifikasi Kondisi Jaringan Irigasi(Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman OP Jaringan Irigasi)

Warna Klasifikasi Tingkat Kerusakan Penanganan

Baik < 10% Pemeliharaan Rutin

Rusak Ringan 10 – 20% Pemeliharaan Berkala

Rusak Sedang 21 – 40% Rehabilitasi

Rusak Berat > 40% RehabilitasiBerat

3,481,297 48%

1,170,128 16%

1,873,184 26%

705,571 10%

10%

48%

16%

26%

10

MEKANISME PENANGANAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH BERDASARKAN PP 20/2006 - IRIGASI

PENYERAHAN SEBAGIAN

WEWENANG KEPADA STRATA

PEMERINTAH DIATASNYA

(PASAL 22,23, DAN 24 PP20/2006)

MEKANISME KERJASAMA

ANTARA PUSAT, PROVINSI, DAN

KAB/KOTA(PASAL 21 PP20/2006)

TAKE OVER OLEH STRATA

PEMERINTAH DIATASNYA(PASAL 25 PP20/2006)

IRIGASI KEWENANG

ANDAERAH

CATATAN: BELUM PERNAH DILAKUKAN

CONTOH: SURAT-SURAT KEPALA DAERAH TERKAIT PERMOHONAN BANTUAN PERBAIKAN JARINGAN IRIGASI KEWENANGAN DAERAH

CONTOH: 1.DIRJEN SDA – PEMKAB. ENREKANG (2013) : DI TALLUNG URA2.DIRJEN SDA – PEMPROV. JAWA TENGAH (2013) : DI PROGO PISTAN3.DIRJEN SDA – PERKAB. WAY KANAN (2012) : BENDUNG DAN SAL. SUPLESI WAY BESAI4.DIRJEN SDA – PEMPROV. JAMBI DAN PEMKAB. SAROLANGUN (2012) : DI BATANG ASAI5.DIRJEN SDA – PEMKAB. MUSI RAWAS (2011) : DI KELINGI TUGUMULYO6.DIRJEN SDA – PEMPROV. SUMSEL DAN PEMKAB. EMPAT LAWANG (2011) : DI LINTANG KIRI

PADA PRINSIPNYA, MEKANISME PENANGANAN IRIGASI

KEWENANGAN DAERAH ADALAH BERSIFAT BOTTOM UP (KECUALI PADA MEKANISME TAKE OVER

YANG SELAMA INI BELUM PERNAH DILAKUKAN)

PERTANYAANNYA:BAGAIMANA CARA PEMERINTAH

(PUSAT) MELAKUKAN INTERVENSI TERHADAP PENANGA-NAN IRIGASI

YG MENJADI KEWENANGAN DAERAH?

KETERPADUAN PROGRAM PUSAT/PROV/KAB/KOTA DALAM MEWUJUDKAN KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI

DANA APBN

DANA ALOKASI KHUSUS

P4-ISDA-IK

DINAS PSDA PROV/KAB/

KOTA

KELOMPOK PENERIMA MANFAAT

BAIK (45%)2.225.197 HA

RUSAK (55%)2.683.986 HA

IRIGASI PROV/KAB/KOTA

4.909.183 HA

TUJUAN :1)Terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat tani dalam kegiatan rehabilitasi irigasi kecil; 2)Terlaksananya rehabilitasi terhadap kondisi dan fungsi prasarana irigasi kecil.

TUJUAN :1)Membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;2)Khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana bidang infrastruktur masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

TP - OP DINAS PROVINSI

IRIGASI PUSAT2.315.000 HA

BAIK (54%)1.250.100 HA

RUSAK (46%)1.064.900 HA

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu : Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 48Ayat (1) Pembangunan jaringan irigasi berdasarkan rencana

induk pengelolaan SDA di wilayah sungai memperhatikan rencana pembangunan pertanian

adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya

PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

(Pasal 48 s.d. Pasal 64)

Pasal 50

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Bagian Kesatu : Pembangunan Jaringan Irigasi (lanjutan)

Pasal 49

Ayat (1) Primer dan sekunder tgjwb pemerintahAyat (2) Primer dan sekunder dapat dilakukan P3A izinAyat (3) Tersier tanggung jawab P3AAyat (4) Pem. kab/kota, pem. provinsi, atau Pemerintah dapat

membantu pembangunan tersier permintaan P3AAyat (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang

memanfaatkan jaringan irigasi pemerintah dpt membangun jar. irigasi izin dan persetujuan desain.

Bagian Kedua : Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 51

Peningkatan jaringan irigasi:- berdasarkan rencana induk pengelolaan SDA;

diwilayah sungai;- dengan memperhatikan rencana pembangunan

pertanian.

adalah meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

Bagian Kedua : Peningkatan Jaringan Irigasi (lanjutan)

Pasal 52 (5 ayat)

Ayat (1) Jar. Irigasi primer & sekunder tanggung jawab pemerintah

Ayat (2) Primer & sekunder dapat dilakukan P3A izin Ayat (3) Tersier tanggung jawab P3AAyat (4) Pem. kab/kota, pem.provinsi, atau Pemerintah dapat

membantu tersier permintaan P3AAyat (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang

memanfaatkan jar. irigasi pemerintah dpt meningkatkan jar. irigasi izin dan persetujuan disain

Pasal 53

Ayat (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder izin dari bupati/walikota, gubernur, atau Menteri

Ayat (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier persetujuan dari P3A

Bagian Kedua : Peningkatan Jaringan Irigasi (lanjutan)

Pasal 54 (2 ayat)Ayat (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi

bersamaan dengan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai rencana dan program pengembangan pertanian mempertimbangkan kesiapan petani setempat

Ayat (2) Ketentuan pelaksanaan pengembangan lahan pertanian Peraturan Menteri yang membidangi pertanian setelah berkoordinasi dengan Menteri.

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu : O dan P Jaringan Irigasi

Pasal 56 (6 ayat)

Ayat (1) O&P primer dan sekunder wewenang & tgjwb pemerintah

Ayat (2) P3A sesuai keinginan & kemampuannya dapat berperan serta O&P jar. irigasi primer & sekunder

Ayat (3) P3A dapat mengawasi O&P primer & sekunder Ayat (4) O&P primer dan sekunder berdasarkan rencana

tahunan O&P yang disepakati tertulis antara pemerintah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi

Ayat (5) O&P tersier hak & tgjwb. P3AAyat (6) O&P milik badan usaha, badan sosial, perseorangan

tanggung jawab bersangkutan

Pasal 55Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai NSPM

Bagian Kesatu : O dan P Jaringan Irigasi (lanjutan)

Pasal 57

Dalam O&P tersier pem. kab./kota, pem. provinsi, atau Pemerintah dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.Pasal 58• Setelah berkonsultasi dg P3A, pemerintah menetapkan

waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yg hrs dikeringkan

• Pengeringan dilakukan untuk keperluan pemeriksaan dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 59

Ayat (1) Tujuan pengamanan jaringan irigasi untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi yang diakibatkan oleh hewan, manusia, atau daya alam

Ayat (2) Pengamanan jaringan irigasi oleh instansi pem. kab/kota, instansi pem. provinsi, instansi Pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain.

Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi.

Bagian Kesatu : O dan P Jaringan Irigasi (lanjutan)

Ayat (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi perlu penetapan garis sempadan

Ayat (2) Pemerintah menetapkan garis sempadanAyat (3) Pem. kab./kota menetapkan larangan membuat

galian pada jarak tertentu di luar sempadan Ayat (4) Dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan

irigasi, serta mendirikan bangunan lain kecuali atas izin

Pasal 61

Bagian Kesatu : O dan P Jaringan Irigasi (lanjutan)

Pasal 60

Ketentuan O&P jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi Peraturan Menteri

Pasal 61

adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.

Bagian Kedua : Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 62

• Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi (Ayat 1)

• Rehabilitasi jaringan irigasi persetujuan desain dan izin (Ayat 2)

• Pem. kab/kota, pem. provinsi, atau Pemerintah melaksanakan pengawasan (Ayat 3)

Bagian Kedua : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (lanjutan)

Pasal 63

Ayat (1) Primer dan sekunder tgjwb pemerintah

Ayat (2) P3A sesuai dgn kebutuhan & kemampuannya dpt berperan serta dalam primer dan sekunder berdasarkan persetujuan dari pem. kab/kota, pem. prov., atau Pemerintah

Ayat (3) Tersier hak dan tgjwb P3A

Ayat (4) Dalam hal P3A tidak mampu pemerintah dapat membantu permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian

Ayat (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertgjwb dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya

Bagian Kedua : Rehabilitasi Jaringan Irigasi (lanjutan)

Pasal 64

• Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder izin bupati/walikota, gubernur, atau Menteri

• Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier persetujuan dari P3A

PENGEMBANGAN & PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

PENGEMBANGAN J I

• Pembangunan• Peningkatan

PENGELOLAAN J I• Operasi &

Pemeliharaan• Rehabilitasi

OPERASI J I PEMELIHARAAN J I

REHABILITASI J I

HGA u-I

Penyediaan

Pembagian

Pemberian

Penggunaan

Rutin

Berkala

Pengamanan

Darurat

Ringan

Sedang

Berat

Hubungan antara Pelaksanaan O & P dengan Masa Pelayanan, Rehabilitasi, & Peningkatan

Jaringan Irigasi

Tin

gka

t P

elay

anan

Tingkat Pelayanan Baru

Tingkat Pelayanan Semula

Umur Pelayanan (Tahun)

Batas Pelayanan Ekonomis

Rehabilitasi

Peningkatan

Umur J.I. pendek

Umur J.I. panjang

OP Kurang Baik

OP Baik

Perbaikan