Pembahasan Rencana Aksi - · PDF fileWerka, Ngefuit, Langgur, Ohoidertawun Target lokasi di 2 Provinsi, 10 desa di Provinsi Sumatera Barat dan 10 desa di Provinsi Maluku dengan rincian

Pembahasan Rencana Aksi

Tahun 2016-2017

1

Open Government Indonesia

Biro Perencanaan

Jakarta, 30 Agustus 2016

Sekilas Tentang Open Government Indonesia

2

Diluncurkan Wakil

Presiden RI Pada 2012

Indonesia adalah salah

satu dari delapan

Negara pemrakarsa

OGP di tahun 2011

Laporan Pelaksanaan

Tahunan

Laporan Evaluasi Tahunan

dari Periset Independen

3

Peluncuran Open Gov. Indonesia

Mendorong berbagai inisiatif

keterbukaan di tiap K/L dan

Mendorong partisipasi publik dalam

pengelolaan pemerintahan melalui

ketiga Renaksi OGI

1998

Reformasi

2004

Desentralisasi

2008

UU KIP 2008

2011

Peluncuran

Open Gov.

partnership

2012 - 2015

Sekilas Tentang Open Government Indonesia

• Open Government Indonesia (OGI) adalah sebuah gerakan untuk membangun pemerintahan yang lebih terbuka, lebih partisipatif dan lebih inovatif.

• Open Government Indonesia (OGI) adalah bagian dari gerakan global Open Government Partnership (OGP) yang saat ini memiliki 60 Negara anggota (dan terus bertambah), dimana pada tahun 2013 Indonesia menjadi Lead Chair OGP.

Kelembagaan Pengelola OGI

4

Tahapan Penyusunan Renaksi OGI 2016-2017

5

Tahap I: Penyiapan dan Penyelesaian

Kerangka Konsep Renaksi OGI

bersama CSO (Nov 15)

Penjaringan Input

Online Penjaringan Input

Daerah dan K/L

Tahap III : Penjajakan Daerah

(Jan-Feb 16)

Tahap II:

Penjaringan aspirasi publik

online dan offline

(Des 15)

Tahap IV : Penajaman

(Maret-Mei 16)

Tahap V : Finalisasi

Forum

Konsultasi

Publik

Akhir Masa

Konsultasi

Publik

Konsultasi

Penajaman

dengan

K/L/D

1. Kick-Off di Bappenas, tanggal 17 Juni 2016 2. Rapat pembahasan internal Kemendesa , tanggal 13 Juli 2016 3. Pemutakhiran Rancangan Renaksi di Bappenas, tanggal 11 Agustus 2016

Saat Ini

Daftar Cluster Renaksi OGI 2016-2017

6

Cluster 1

Grand Strategy

Pemerintah Terbuka

Cluster 2

Peningkatan Partisipasi

Publik

Cluster 3

Perbaikan Tata Kelola

Pemerintahan, Reformasi

Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan

Publik

Cluster 4

Penguatan Keterbukaan

Informasi Publik

Cluster 5

Tata Kelola Data

Kontribusi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Pembahasan

• Memberikan masukan terhadap Matrik Pemutakhiran Rancangan Renaksi OGI 2016-2017 berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Agustus 2016 di Bappenas.

• Sesuai rapat tersebut diharapkan lokus yang menjadi target Kemendesa sama dengan target Kemendagri.

7

Tindak Lanjut

• Menyampaikan masukan Kemendesa terhadap Matrik Pemutakhiran Rancangan Renaksi OGI kepada Bappenas yang seharusnya disampaikan tanggal 25 Agustus 2016 sesuai surat Bappenas Nomor : 174B/Dt.2.4./08/2016 tanggal 15 Agustus 2016

8

Rancangan Renaksi OGI 2016-2017 Kementerian Dalam Negeri

9

Cluster “Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik

No Aksi Penanggung

Jawab

Instansi

Terkait

Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan 2016 Ukuran Keberhasilan 2017

Keterangan

1. Penguatan

Pemerintahan

Desa yang

Terbuka,

Partisipatif, &

Responsif

Kementerian

Dalam Negeri

(Ditjen Bina

Pemerintaha

n Desa)

Kementerian

Desa, PDT, dan

Transmigrasi

Terselenggaranya

Tatakelola

Pembangunan Desa

(perencanaan,

penganggaran,

pelaksanaan, dan

pemantauan) yang

terbuka dan

partisipatif berbasis

potensi dan tingkat

perkembangan desa

Terbentuknya 20 desa terpilih

sebagai prototipe model

penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan desa yang

terbuka, partisipatif dan

responsif yang ditentukan

berdasarkan potensi dan

tingkat perkembangan desa

melalui:

Melanjutkan proyek

percontohan 20 desa terpilih

sebagai prototipe model

penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan desa yang

terbuka, partisipatif dan

responsif yang ditentukan

berdasarkan potensi dan

tingkat perkembangan desa

melalui:


10

No Aksi Penanggung

Jawab

Instansi

Terkait


Keterangan

1. Dikeluarkannya Instruksi

Bupati/ Walikota/ Camat

untuk mempublikasikan

besaran, kegunaan, dan

rencana anggaran, serta

laporan penggunaan APB

Desa

2. Pelatihan proses

perencanaan dan

penganggaran untuk

aparatur pemerintahan

desa;

3. Pelatihan bagi aparatur

pemerintahan desa di

dalam menyusun data dan

informasi yang terkait

potensi desa

4. Tersedianya data dan

informasi terkait potensi

desa

1. Berjalannya Instruksi

Bupati/ Walikota/ Camat

untuk mempublikasikan

besaran, kegunaan, dan

rencana anggaran, serta


Desa

2. Pelatihan proses

perencanaan dan

penganggaran untuk

aparatur pemerintahan

desa;

3. Pelatihan bagi aparatur

pemerintahan desa di

dalam menyusun data dan

informasi yang terkait

potensi desa

4. Tersedianya data dan

informasi terkait potensi

desa


11

No Aksi Penanggung

Jawab

Instansi

Terkait


Keterangan

5. Terlaksananya pengkajian

keadaan desa secara rutin

6. Dipublikasikannya besaran,

kegunaan, rencana

anggaran desa, dan


Desa di balai desa/ radio/

ataupun di tempat-tempat

umum.

7. Dibentuknya dan

disosialisasikannya desk

pengaduan dan pengelola

informasi

8. Tersusunnya RPJM Desa,

RKP Desa, dan APB Desa

melalui proses

musyawarah desa

5. Terlaksananya pengkajian

keadaan desa secara rutin

6. Dipublikasikannya besaran,

kegunaan, rencana

anggaran desa, dan


Desa di balai desa/ radio/

ataupun di tempat-tempat

umum.

7. Berfungsinya desk

pengaduan dan pengelola

informasi

8. Tersusunnya RPJM Desa,

RKP Desa, dan APB Desa

melalui proses

musyawarah desa


12

No Aksi Penanggung

Jawab

Instansi

Terkait


Keterangan

10. Tersedianya akses publik

terhadap RPJM Desa, RKP

Desa, dan APB Desa

berikut laporan tahunan

pelaksanaan

pembangunan desa

11. Tersusunnya Rancangan

Peraturan/Instruksi

Menteri Dalam Negeri

terkait Pedoman

Perencanaan

Pembangunan Desa

Partisipatif

10. Tersedianya akses publik

terhadap RPJM Desa, RKP

Desa, dan APB Desa

berikut laporan tahunan

pelaksanaan

pembangunan desa

11. Berjalannya

Peraturan/Instruksi

Menteri Dalam Negeri

terkait Pedoman

Perencanaan

Pembangunan Desa

Partisipatif


13

Ukuran Keberhasilan 2016 Ukuran Keberhasilan 2017

Target lokasi di 2 Provinsi, 10 desa di Provinsi Sumatera

Barat dan 10 desa di Provinsi Maluku dengan rincian

sebagai berikut:

1. Sumatera Barat: Koto Gaek Guguk, Saok Laweh,

Selayo, Siaro-aro, Koto Laweh, Silungkang Oso, Muaro

Kalaban, Kolok Mudiak, Balai Batu Sandaran, Lunto

Timur

2. Maluku: Dulah Laut, Dulah, Ohoitel, Tual, Taar, Elat,

Werka, Ngefuit, Langgur, Ohoidertawun



sebagai berikut:


Selayo, Siaro-aro, Koto Laweh, Silungkang Oso,

Muaro Kalaban, Kolok Mudiak, Balai Batu Sandaran,

Lunto Timur



Target Lokasi

Rancangan Renaksi OGI 2016-2017 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

14

No Aksi Penanggung

Jawab

Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan 2016 Ukuran Keberhasilan 2017

Keterangan

2. Penguatan

Masyarakat Desa

dalam Partisipasi

Pembangunan

Desa

Kementerian

Desa, PDT,

dan

Transmigrasi

Kementerian

Dalam Negeri

Meningkatnya

kapasitas kelompok-

kelompok masyarakat

terutama kelompok

marjinal dalam proses

penyelenggaraan

pemerintahan dan

pelaksanaan

pembangunan desa

Terbentuknya kelompok

masyarakat yang aktif

berpartisipasi di 20 desa terpilih

di dalam pelaksanaan

musyawarah desa melalui:

1. Fasilitasi pembentukan

kelompok masyarakat yang

dapat terlibat di dalam

musyawarah desa;

2. Pelatihan pemanfaatan

data dan informasi terkait

potensi desa dan kajian

keadaan desa

Melanjutkan proyek

percontohan pembentukan

kelompok masyarakat yang aktif

berpartisipasi di dalam

pelaksanaan musyawarah desa

di 20 desa terpilih melalui:

1. Fasilitasi pembentukan

kelompok masyarakat yang

dapat terlibat di dalam

musyawarah desa;

2. Pelatihan pemanfaatan

data dan informasi terkait

potensi desa dan kajian

keadaan desa

Cluster “Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan, Reformasi Birokrasi, dan Penguatan Pelayanan Publik


15

No Aksi Penanggung

Jawab

Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan 2016 Ukuran Keberhasilan 2017

Keterangan

3. Pelatihan penyampaian

aspirasi di dalam proses

musyawarah desa

4. Pelatihan proses

perencanaan dan

penganggaran untuk

masyarakat desa

5. Sosialisasi terkait

keberadaan dan manfaat

desk pengaduan

masyarakat dan pengelola

informasi

6. Adanya pendamping desa

yang dapat memfasilitasi

pembentukan dan

penguatan kelompok


terlibat di dalam proses

musyawarah desa.

3. Pelatihan penyampaian

aspirasi di dalam proses

musyawarah desa

4. Pelatihan proses

perencanaan dan

penganggaran untuk

masyarakat desa

5. Sosialisasi terkait

keberadaan dan manfaat

desk pengaduan

masyarakat dan pengelola

informasi

6. Aktifnya pendamping desa

yang dapat memfasilitasi

penguatan kelompok


terlibat di dalam proses

musyawarah desa


16

Ukuran Keberhasilan 2016 Ukuran Keberhasilan 2017



sebagai berikut:


Selayo, Siaro-aro, Koto Laweh, Silungkang Oso, Muaro

Kalaban, Kolok Mudiak, Balai Batu Sandaran, Lunto

Timur





sebagai berikut:


Selayo, Siaro-aro, Koto Laweh, Silungkang Oso,

Muaro Kalaban, Kolok Mudiak, Balai Batu Sandaran,

Lunto Timur



Target Lokasi

TERIMA KASIH

17

Documents

Pembahasan Rencana Aksi - · PDF fileWerka, Ngefuit, Langgur, Ohoidertawun Target lokasi di 2 Provinsi, 10 desa di Provinsi Sumatera Barat dan 10 desa di Provinsi Maluku dengan rincian