33
PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014 DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2018

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

  • Upload
    votu

  • View
    232

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

PEMBENTUKAN

DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

DIREKTORAT

PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 2018

Page 2: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

1

PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2014

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

11. PROVINSI ACEH (UU Nomor 11 Tahun 2006, sebelumnya bernama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2001)

PROVINSI SUMATERA UTARA Banda Aceh (Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43, sebelumnya bernama Kutaraja)

UU Nomor 24 Tahun 1956 29 Desember 1956

11.01 Kabupaten Aceh Selatan Tapaktuan UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

11.02 Kabupaten Aceh Tenggara Kabupaten Aceh Tengah Kutacane UU Nomor 4 Tahun 1974 4 Juni 1974

11.03 Kabupaten Aceh Timur

Idi Rayeuk

(PP Nomor 5 Tahun 2007,

sebelumnya berkedudukan di Kota Langsa)

UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

11.04 Kabupaten Aceh Tengah Takengon UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

11.05 Kabupaten Aceh Barat Meulaboh UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

11.06 Kabupaten Aceh Besar

Jantho (PP Nomor 35 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Banda Aceh)

UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

11.07 Kabupaten Pidie Sigli UU Nomor 24 Tahun 1956 29 November 1956

11.08 Kabupaten Aceh Utara

Lhoksukon (PP Nomor 18 Tahun 2003, sebelumnya berkedudukan di Kota Lhokseumawe)

UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

11.09 Kabupaten Simeulue *

(Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Simeulue berdasarkan PP No. 53 Tahun 1996)

Kabupaten Aceh Barat Sinabang UU Nomor 48 Tahun 1999 4 Oktober 1999

11.10 Kabupaten Aceh Singkil Kabupaten Aceh Selatan Singkil UU Nomor 14 Tahun 1999 20 April 1999

11.11 Kabupaten Bireuen Kabupaten Aceh Barat Bireun UU Nomor 48 Tahun 1999 4 Oktober 1999

11.12 Kabupaten Aceh Barat Daya Kabupaten Aceh Selatan Blangpidie UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002

11.13 Kabupaten Gayo Lues Kabupaten Aceh Tenggara Blangkejeren UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002

Page 3: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

2

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

11.14 Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Aceh Barat

Calang UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002

11.15 Kabupaten Nagan Raya Suka Makmur UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002

11.16 Kabupaten Aceh Tamiang Kabupaten Aceh Timur Karang Baru UU Nomor 4 Tahun 2002 10 April 2002

11.17 Kabupaten Bener Meriah Kabupaten Aceh Tengah Simpang Tiga Redelong UU Nomor 41 Tahun 2003 18 Desember 2003

11.18 Kabupaten Pidie Jaya Kabupaten Pidie Meureudu UU Nomor 7 Tahun 2007 2 Januari 2007

11.71 Kota Banda Aceh (Kep. Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Des. 52/1/43-43, sebelumnya bernama Kutaraja)

−− UU Nomor 8 Tahun 1956 14 November 1956

11.72 Kota Sabang Kabupaten Aceh Besar −− UU Nomor 10 Tahun 1965 14 Juni 1965

11.73 Kota Lhokseumawe ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Lhokseumawe berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1986)

Kabupaten Aceh Utara −− UU Nomor 2 Tahun 2001 21 Juni 2001

11.74 Kota Langsa ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif

Langsa berdasarkan PP Nomor 64 Tahun 1991)

Kabupaten Aceh Timur −− UU Nomor 3 Tahun 2001 21 Juni 2001

11.75 Kota Subulussalam Kabupaten Aceh Singkil −− UU Nomor 8 Tahun 2007 2 Januari 2007

12. PROVINSI SUMATERA UTARA PROVINSI SUMATERA Medan UU Nomor 24 Tahun 1956 29 November 1956

12.01 Kabupaten Tapanuli Tengah

Pandan (PP Nomor 7 Tahun 1998, sebelumnya berkedudukan di Kota Sibolga)

UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.02 Kabupaten Tapanuli Utara Tarutung UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.03 Kabupaten Tapanuli Selatan Sipirok UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.04 Kabupaten Nias Gunungsitoli UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.05 Kabupaten Langkat

Stabat (PP Nomor 5 Tahun 1982, sebelumnya berkedudukan di Kota Binjai)

UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.06 Kabupaten Karo Kabanjahe UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

Page 4: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

3

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

12.07 Kabupaten Deli Serdang

Lubuk Pakam (PP Nomor 7 Tahun 1984, sebelumnya berkedudukan di Kota Medan)

UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.08 Kabupaten Simalungun

Pematang Raya (PP Nomor 35 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Pematang Siantar)

UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.09 Kabupaten Asahan Tanjung Balai UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.10 Kabupaten Labuhanbatu Rantau Prapat UU Nomor 7 Tahun 1956 14 November 1956

12.11 Kabupaten Dairi Kabupaten Tapanuli Utara

Sidikalang UU Nomor 15 Tahun 1964 23 September 1964

12.12 Kabupaten Toba Samosir Balige UU Nomor 12 Tahun 1998 23 November 1998

12.13 Kabupaten Mandailing Natal Kabupaten Tapanuli Selatan Panyabungan UU Nomor 12 Tahun 1998 23 November 1998

12.14 Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Nias Teluk Dalam UU Nomor 9 Tahun 2003 25 Februari 2003

12.15 Kabupaten Pakpak Bharat Kabupaten Dairi Salak UU Nomor 9 Tahun 2003 25 Februari 2003

12.16 Kabupaten Humbang Hasundutan Kabupaten Tapanuli Utara Dolok Sanggul UU Nomor 9 Tahun 2003 25 Februari 2003

12.17 Kabupaten Samosir Kabupaten Toba Samosir Pangururan UU Nomor 36 Tahun 2003 18 Desember 2003

12.18 Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Deli Serdang Sei Rampah UU Nomor 36 Tahun 2003 18 Desember 2003

12.19 Kabupaten Batu Bara Kabupaten Asahan Lima Puluh UU Nomor 5 Tahun 2007 2 Januari 2007

12.20 Kabupaten Padang Lawas Utara Kabupaten Tapanuli Selatan

Gunung Tua UU Nomor 37 Tahun 2007 14 Agustus 2007

12.21 Kabupaten Padang Lawas Sibuhuan UU Nomor 38 Tahun 2007 14 Agustus 2007

12.22 Kab. Labuhanbatu Selatan Kabupaten Labuhanbatu

Kota Pinang UU Nomor 22 Tahun 2008 21 Juli 2008

12.23 Kab. Labuhanbatu Utara Aek Kanopan UU Nomor 23 Tahun 2008 21 Juli 2008

12.24 Kab. Nias Utara Kabupaten Nias

Lolofaoso UU Nomor 45 Tahun 2008 26 November 2008

12.25 Kab. Nias Barat Onolimbu UU Nomor 46 Tahun 2008 26 November 2008

12.71 Kota Medan −− UU Nomor 8 Tahun 1956 14 November 1956

12.72 Kota Pematang Siantar −− UU Nomor 8 Tahun 1956 14 November 1956

12.73 Kota Sibolga −− UU Nomor 8 Tahun 1956 14 November 1956

Page 5: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

4

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

12.74 Kota Tanjung Balai −− UU Nomor 9 Tahun 1956 14 November 1956

12.75 Kota Binjai −− UU Nomor 9 Tahun 1956 14 November 1956

12.76 Kota Tebing Tinggi −− UU Nomor 9 Tahun 1956 14 November 1956

12.77 Kota Padang Sidempuan ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Padang Sidempuan berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1982)

Kabupaten Tapanuli Selatan −− UU Nomor 4 Tahun 2001 21 Juni 2001

12.78 Kota Gunungsitoli Kabupaten Nias −− UU Nomor 47 Tahun 2008 26 November 2008

13. PROVINSI SUMATERA BARAT PROVINSI SUMATERA TENGAH Padang (PP Nomor 29 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Bukittinggi)

UU Nomor 61 Tahun 1958 25 uli 1958

13.01 Kabupaten Pesisir Selatan Painan UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.02 Kabupaten Solok

Aro-Sukarami (PP Nomor 39 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota

Solok)

UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.03 Kabupaten Sijunjung

(PP Nomor 25 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung)

Sijunjung UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.04 Kabupaten Tanah Datar Batu Sangkar UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.05 Kabupaten Padang Pariaman

Parit Melintang (PP Nomor 35 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kota Pariaman)

UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.06 Kabupaten Agam

Lubuk Besung (PP Nomor 8 Tahun 1998, sebelumnya berkedudukan di Kota Bukittinggi)

UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.07 Kabupaten Lima Puluh Kota

Sarilamak (PP Nomor 40 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota Payakumbuh)

UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.08 Kabupaten Pasaman Lubuk Sikaping UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

Page 6: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

5

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

13.09 Kabupaten Kepulauan Mentawai Kabupaten Padang Pariaman Tua Pejat UU Nomor 49 Tahun 1999 4 Oktober 1999

13.10 Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Sijunjung Pulau Punjung UU Nomor 38 Tahun 2003 18 Desember 2003

13.11 Kabupaten Solok Selatan Kabupaten Solok Padang Aro UU Nomor 38 Tahun 2003 18 Desember 2003

13.12 Kabupaten Pasaman Barat Kabupaten Pasaman Simpang Empat UU Nomor 38 Tahun 2003 18 Desember 2003

13.71 Kota Padang −− UU Nomor 9 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.72 Kota Solok −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.73 Kota Sawahlunto −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.74 Kota Padangpanjang −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.75 Kota Bukittinggi −− UU Nomor 9 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.76 Kota Payakumbuh −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956

13.77 Kota Pariaman ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Pariaman berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1986)

Kabupaten Padang Pariaman −− UU Nomor 12 Tahun 2002 10 April 2002

14. PROVINSI RIAU PROVINSI SUMATERA TENGAH Pekanbaru - (Surat Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor Des.52/1/44-25, sebelumnya berkedudukan di Tanjung Pinang)

- (Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Des. 52/4/29-133, sebelumnya bernama Pakanbaru)

UU Nomor 61 Tahun 1958 25 Juli 1958

14.01 Kabupaten Kampar Kampar UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

14.02 Kabupaten Indragiri Hulu

(UU Nomor 6 Tahun 1965, sebelumnya bernama Kabupaten Indragiri)

Rengat UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

14.03 Kabupaten Bengkalis Bengkalis UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

14.04 Kabupaten Indragiri Hilir Kabupaten Indragiri Hulu Tembilahan UU Nomor 6 Tahun 1965 14 Juni 1965

14.05 Kabupaten Pelalawan Kabupaten Kampar

Pangkalan Kerinci UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999

14.06 Kabupaten Rokan Hulu Pasir Pangaraian UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999

Page 7: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

6

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

14.07 Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Bengkalis

Ujung Tanjung UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999

14.08 Kabupaten Siak Siak Sri Indrapura UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999

14.09 Kabupaten Kuantan Singingi Kabupaten Indragiri Hulu Teluk Kuantan UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999

14.10 Kabupaten Kepulauan Meranti Kabupaten Bengkalis Selat Panjang UU Nomor 12 Tahun 2009 16 anuari 2009

14.71 Kota Pekanbaru −− UU Nomor 8 Tahun 1956 19 Maret 1956

14.72 Kota Dumai **

(Sebelumnya adalah Kota Administratif

Dumai berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1979)

Kabupaten Bengkalis −− UU Nomor 16 Tahun 1999 4 Oktober 1999

15. PROVINSI JAMBI PROVINSI SUMATERA TENGAH Jambi Nomor 61 Tahun 1958 25 Juli 1958

15.01 Kabupaten Kerinci

Siulak (Berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2011, sebelumnya berkedudukan di Kota Sungai Penuh)

UU Nomor 58 Tahun 1958 17 Juli 1958

15.02 Kabupaten Merangin

(UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Salorangun Bangko)

Bangko UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

15.03 Kabupaten Sarolangun Kabupaten Merangin Sarolangun UU Nomor 54 Tahun 1999 12 Oktober 1999

15.04 Kabupaten Batang Hari

Muara Bulian (PP Nomor 12 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Kenali Asem)

UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

15.05 Kabupaten Muaro Jambi Kabupaten Batang Hari Sengiti UU Nomor 54 Tahun 1999 12 Oktober 1999

15.06 Kabupaten Tanjung Jabung Barat

(UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Tanjung Jabung)

Kuala Tungkal UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

15.07 Kabupaten Tanjung Jabung Timur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Muarasabak UU Nomor 54 Tahun 1999 12 Oktober 1999

15.08 Kabupaten Bungo

(UU Nomor 54 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Bungo Tebo)

Muaro Bungo UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

15.09 Kabupaten Tebo Kabupaten Bungo Tebo UU Nomor 54 Tahun 1999 12 Oktober 1999

15.71 Kota Jambi −− UU Nomor 9 Tahun 1956 19 Maret 1956

Page 8: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

7

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

15.72 Kota Sungai Penuh Kabupaten Kerinci −− UU Nomor 25 Tahun 2008 1 Juli 2008

16. PROVINSI SUMATERA SELATAN PROVINSI SUMATERA Palembang UU Nomor 25 Tahun 1959 26 Juni 1959

16.01 Kabupaten Ogan Komering Ulu Baturaja UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

16.02 Kabupaten Ogan Komering Ilir Kayuagung UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

16.03 Kabupaten Muara Enim Muara Enim UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

16.04 Kabupaten Lahat Lahat UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

16.05 Kabupaten Musi Rawas

Muara Beliti (PP Nomor 46 Tahun 2005, sebelumnya di berkedudukan Kota Lubuk Linggau)

UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

16.06 Kabupaten Musi Banyuasin

Sekayu (SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor Des. 52/2/37-34 tanggal 1 April 1963, sebelumnya berkedudukan di Kota Palembang)

UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

16.07 Kabupaten Banyuasin Kabupaten Musi Banyuasin Pangkalan Balai UU Nomor 6 Tahun 2002 10 April 2002

16.08 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu

Martapura UU Nomor 37 Tahun 2003 18 Desember 2003

16.09 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Muaradua UU Nomor 37 Tahun 2003 18 Desember 2003

16.10 Kabupaten Ogan Ilir Kabupaten Ogan Komering Ilir Indralaya UU Nomor 37 Tahun 2003 18 Desember 2003

16.11 Kabupaten Empat Lawang Kabupaten Lahat Tebing Tinggi UU Nomor 1 Tahun 2007 2 Januari 2007

16.12 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Kabupaten Muara Enim Talang Ubi UU Nomor 7 Tahun 2013 11 anuari 2013

16.13 Kabupaten Musi Rawas Utara Kabupaten Musi Rawas Muara Rupit UU Nomor 16 Tahun 2013 10 Juli 2013

16.71 Kota Palembang −− UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

16.72 Kota Pagar Alam **

(Sebelumnya adalah Kota Administratif Pagar Alam berdasarkan PP Nomor 63 Tahun 1991)

Kabupaten Lahat −− UU Nomor 8 Tahun 2001 21 Juni 2001

16.73 Kota Lubuk Linggau ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Lubuk Linggau berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 1981)

Kabupaten Musi Rawas −− UU Nomor 7 Tahun 2001 21 Juni 2001

Page 9: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

8

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

16.74 Kota Prabumulih ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Prabumulih berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1982)

Kabupaten Muara Enim −− UU Nomor 6 Tahun 2001 21 Juni 2001

17. PROVINSI BENGKULU PROVINSI SUMATERA SELATAN Bengkulu UU Nomor 9 tahun 1967 12 September 1967

17.01 Kabupaten Bengkulu Selatan Teluk Betung UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

17.02 Kabupaten Rejang Lebong Curup UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

17.03 Kabupaten Bengkulu Utara

Arga Makmur (PP Nomor 23 Tahun 1976, sebelumnya berkedudukan di Kota Bengkulu)

UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

17.04 Kabupaten Kaur Kabupaten Bengkulu Selatan

Bintuha UU Nomor 3 Tahun 2003 25 Februari 2003

17.05 Kabupaten Seluma Tais UU Nomor 3 Tahun 2003 25 Februari 2003

17.06 Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Bengkulu Utara Muko-Muko UU Nomor 3 Tahun 2003 25 Februari 2003

17.07 Kabupaten Lebong Kabupaten Rejang Lebong

Tubei UU Nomor 39 Tahun 2003 18 Desember 2003

17.08 Kabupaten Kepahiang Kepahiang UU Nomor 39 Tahun 2003 18 Desember 2003

17.09 Kabupaten Bengkulu Tengah Kabupaten Bengkulu Utara Karang Tinggi UU Nomor 24 Tahun 2008 21 Juli 2008

17.71 Kota Bengkulu −− UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

18. PROVINSI LAMPUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN Bandar Lampung (PP Nomor 24 Tahun 1983, sebelumnya bernama Kota Tanjung Karang-Teluk Betung)

UU Nomor 14 Tahun 1964 23 September 1964

18.01 Kabupaten Lampung Selatan

Kalianda (PP Nomor 39 Tahun 1981, sebelumnya berkedudukan di Kota Tanjung Karang-Teluk Betung)

UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

18.02 Kabupaten Lampung Tengah

Gunung Sugih (UU Nomor 12 Tahun 1999, sebelumnya di berkedudukan Kota Metro)

UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

18.03 Kabupaten Lampung Utara Kotabumi UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

Page 10: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

9

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

18.04 Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Utara

Lima UU Nomor 6 Tahun 1991 16 Agustus 1991

18.05 Kabupaten Tulang Bawang Menggala UU Nomor 2 Tahun 1997 3 Januari 1997

18.06 Kabupaten Tanggamus Kabupaten Lampung Selatan Kota Agung UU Nomor 2 Tahun 1997 3 Januari 1997

18.07 Kabupaten Lampung Timur Kabupaten Lampung Tengah Sukadana UU Nomor 12 Tahun 1999 20 April 1999

18.08 Kabupaten Way Kanan Kabupaten Lampung Utara Blambangan Umpu UU Nomor 12 Tahun 1999 20 April 1999

18.09 Kabupaten Pesawaran Kabupaten Lampung Selatan Gedong Tataan UU Nomor 33 Tahun 2007 14 Agustus 2007

18.10 Kabupaten Pringsewu Kabupaten Tanggamus Pringsewu UU Nomor 48 Tahun 2008 26 November 2008

18.11 Kabupaten Mesuji Kabupaten Tulangbawang

Sidomulyo UU Nomor 49 Tahun 2008 26 November 2008

18.12 Kabupaten Tulangbawang Barat Panarangan UU Nomor 50 Tahun 2008 26 November 2008

18.13 Kabupaten Pesisir Barat Kabupaten Lampung Barat Krui UU Nomor 22 Tahun 2012 17 November 2012

18.71 Kota Bandar Lampung −− UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

18.72 Kota Metro **

(Sebelumnya adalah Kota Administratif Metro berdasarkan PP No. 34 Tahun 1986)

Kabupaten Lampung Tengah −− UU Nomor 12 Tahun 1999 20 April 1999

19. PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN Pangkal Pinang UU Nomor 27 Tahun 2000 4 Desember 2000

19.01 Kabupaten Bangka

Sungailiat (PP Nomor 12 Tahun 1971, sebelumnya berkedudukan di Kota Pangkal Pinang)

UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

19.02 Kabupaten Belitung Tanjung Pandan UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

19.03 Kabupaten Bangka Selatan

Kabupaten Bangka

Toboali UU Nomor 5 Tahun 2003 25 Februari 2003

19.04 Kabupaten Bangka Tengah Koba UU Nomor 5 Tahun 2003 25 Februari 2003

19.05 Kabupaten Bangka Barat Mentok UU Nomor 5 Tahun 2003 25 Februari 2003

19.06 Kabupaten Belitung Timur Kabupaten Belitung Manggar UU Nomor 5 Tahun 2003 25 Februari 2003

19.71 Kota Pangkal Pinang −− UU Nomor 28 Tahun 1959 26 Juni 1959

21. PROVINSI KEPULAUAN RIAU PROVINSI RIAU Tanjung Pinang UU Nomor 25 Tahun 2002 25 Oktober 2002

21.01 Kabupaten Bintan Bandar Seri Bentan UU Nomor 12 Tahun 1956 19 Maret 1956

Page 11: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

10

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

(PP Nomor 5 Tahun 2006, sebelumnya bernama Kabupaten Kepulauan Riau)

(PP Nomor 38 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota Tanjung Pinang)

21.02 Kabupaten Karimun

Kabupaten Bintan

Tanjng Balai Karimun UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999

21.03 Kabupaten Natuna Ranai UU Nomor 53 Tahun 1999 4 Oktober 1999

21.04 Kabupaten Lingga Daik Lingga UU Nomor 31 Tahun 2003 18 Desember 2003

21.05 Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Natuna Siantan UU Nomor 33 Tahun 2008 21 Juli 2008

21.71 Kota Batam

Kabupaten Bintan

−− UU Nomor 53 tahun 1999 4 Oktober 1999

21.72 Kota Tanjung Pinang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tanjung Pinang berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1983)

−− UU Nomor 5 Tahun 2001 21 Juni 2001

Total daerah otonom di Pulau Sumatera: - 10 provinsi - 120 kabupaten - 34 kota

31. PROVINSI DKI JAKARTA Jakarta UU Nomor 1 Tahun 1956 7 Februari 1956

31.01 Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu *** Kota Administratif Jakarta Utara Pulau Pramuka PP Nomor 55 Tahun 2001 3 Juli 2001

31.71 Kota Administratif Jakarta Pusat *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978

31.72 Kota Administratif Jakarta Utara *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978

31.73 Kota Administratif Jakarta Barat *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978

31.74 Kota Administratif Jakarta Selatan *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978

31.75 Kota Administratif Jakarta Timur *** PP Nomor 25 Tahun 1978 28 Agustus 1978

32. PROVINSI JAWA BARAT Bandung UU Nomor 11 Tahun 1950 4 Juli 1950

32.01 Kabupaten Bogor

Cibinong (PP Nomor 6 Tahun 1982, sebelumnya berkedudukan di Kota Bogor)

UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.02 Kabupaten Sukabumi Pelabuhan Ratu UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

Page 12: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

11

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

(PP Nomor 66 Tahun 1998, sebelumnya berkedudukan di Kota Sukabumi)

32.03 Kabupaten Cianjur Cianjur UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.04 Kabupaten Bandung

Soreang (PP Nomor 2 Tahun 1986, sebelumnya berkedudukan di Kota Bandung)

UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.05 Kabupaten Garut Garut UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.06 Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna (PP Nomor 30 Tahun 2004, sebelumnya berkedudukan di Kota Tasikmalaya)

UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.07 Kabupaten Ciamis Ciamis UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.08 Kabupaten Kuningan Kuningan UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.09 Kabupaten Cirebon

Sumber (PP Nomor 33 Tahun 1979,

sebelumnya berkedudukan di Kota Cirebon)

UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.10 Kabupaten Majalengka Majalengka UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.11 Kabupaten Sumedang Sumedang UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.12 Kabupaten Indramayu Indramayu UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.13 Kabupaten Subang Kabupaten Cianjur Subang UU Nomor 4 Tahun 1968 29 Juni 1968

32.14 Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Purwakarta UU Nomor 4 Tahun 1968 29 Juni 1968

32.15 Kabupaten Karawang Karawang UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.16 Kabupaten Bekasi

Cikarang (PP Nomor 82 Tahun 1998, sebelumnya berkedudukan di Kota Bekasi)

UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

32.17 Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Bandung Ngamprah UU Nomor 12 Tahun 2007 2 Januari 2007

32.18 Kabupaten Pangandaran Kabupaten Ciamis Parigi UU Nomor 21 Tahun 2012 17 November 2012

32.71 Kota Bogor −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

Page 13: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

12

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

32.72 Kota Sukabumi −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

32.73 Kota Bandung −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

32.74 Kota Cirebon −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

32.75 Kota Bekasi ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bekasi berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 1981)

Kabupaten Bekasi −− UU Nomor 9 Tahun 1996 16 Desember 1996

32.76 Kota Depok ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Depok berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 1981)

Kabupaten Bogor −− UU Nomor 15 Tahun 1999 20 April 1999

32.77 Kota Cimahi ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Cimahi berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1975)

Kabupaten Bandung −− UU Nomor 9 Tahun 2001 21 Juni 2001

32.78 Kota Tasikmalaya ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif

Tasikmalaya berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1976)

Kabupaten Tasikmalaya −− UU Nomor 10 Tahun 2001 21 Juni 2001

32.79 Kota Banjar ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Banjar berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 1991)

Kabupaten Ciamis −− UU Nomor 27 Tahun 2002 25 Oktober 2002

33. PROVINSI JAWA TENGAH Semarang UU Nomor 10 Tahun 1950 4 Juli 1950

33.01 Kabupaten Cilacap Cilacap UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.02 Kabupaten Banyumas Purwokerto UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.03 Kabupaten Purbalingga Purbalingga UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.04 Kabupaten Banjarnegara Banjarnegara UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.05 Kabupaten Kebumen Kebumen UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.06 Kabupaten Purworejo Purworejo UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.07 Kabupaten Wonosobo Wonosobo UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.08 Kabupaten Magelang Mungkid UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

Page 14: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

13

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

(PP Nomor 21 Tahun 1982, sebelumnya berkedudukan di Kota Magelang)

33.09 Kabupaten Boyolali Boyolali UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.10 Kabupaten Klaten Klaten UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.11 Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.12 Kabupaten Wonogiri Wonogiri UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.13 Kabupaten Karanganyar Karanganyar UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.14 Kabupaten Sragen Sragen UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.15 Kabupaten Grobogan Purwodadi UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.16 Kabupaten Blora Blora UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.17 Kabupaten Rembang Rembang UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.18 Kabupaten Pati Pati UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.19 Kabupaten Kudus Kudus UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.20 Kabupaten Jepara Jepara UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.21 Kabupaten Demak Demak UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.22 Kabupaten Semarang

Ungaran (PP Nomor 29 Tahun 1983, sebelumnya berkedudukan di Kota Semarang)

UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.23 Kabupaten Temanggung Temanggung UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.24 Kabupaten Kendal Kendal UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.25 Kabupaten Batang Kabupaten Pekalongan Batang UU Nomor 9 Tahun 1965 14 Juni 1965

33.26 Kabupaten Pekalongan

Kajen (PP Nomor 48 Tahun 1986, sebelumnya berkedudukan di Kota Pekalongan)

UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.27 Kabupaten Pemalang Pemalang UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.28 Kabupaten Tegal Slawi UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

Page 15: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

14

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

(PP Nomor 2 Tahun 1984, sebelumnya berkedudukan di Kota Tegal)

33.29 Kabupaten Brebes Brebes UU Nomor 13 Tahun 1950 8 Agustus 1950

33.71 Kota Magelang −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

33.72 Kota Surakarta −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

33.73 Kota Salatiga −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

33.74 Kota Semarang −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

33.75 Kota Pekalongan −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

33.76 Kota Tegal −− UU Nomor 13 Tahun 1954 12 Agustus 1950

34. PROVINSI DI YOGYAKARTA Yogyakarta UU Nomor 3 Tahun 1950 3 Maret 1950

34.01 Kabupaten Kulon Progo (Sebelumnya merupakan 2 kabupaten yang terpisah, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarto yang masing-masing

dibentuk berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 1950)

Sentolo UU Nomor 18 Tahun 1951 12 Oktober 1951

34.02 Kabupaten Bantul Bantul UU Nomor 15 Tahun 1950 8 Agustus 1950

34.03 Kabupaten Gunungkidul Wonosari UU Nomor 15 Tahun 1950 8 Agustus 1950

34.04 Kabupaten Sleman Sleman UU Nomor 15 Tahun 1950 8 Agustus 1950

34.71 Kota Yogyakarta −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35. PROVINSI JAWA TIMUR Surabaya UU Nomor 2 Tahun 1950 Maret 1950

35.01 Kabupaten Pacitan Pacitan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.02 Kabupaten Ponorogo Ponorogo UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.03 Kabupaten Trenggalek Trenggalek UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.04 Kabupaten Tulungagung Tulungagung UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.05 Kabupaten Blitar

Kanigoro (PP Nomor 3 Tahun 2010, sebelumnya berkedudukan di Kota Blitar)

UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

Page 16: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

15

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

35.06 Kabupaten Kediri Kediri UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.07 Kabupaten Malang

Kepanjen (PP Nomor 18 Tahun 2008, sebelumnya berkedudukan di Kota Malang)

UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.08 Kabupaten Lumajang Lumajang UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.09 Kabupaten Jember Jember UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.10 Kabupaten Banyuwangi Banyuwangi UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.11 Kabupaten Bondowoso Bondowoso UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.12 Kabupaten Situbondo

(PP Nomor 28 Tahun 1972, sebelumnya bernama Kabupaten Panarukan)

Situbondo UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.13 Kabupaten Probolinggo

Kraksaan (PP Nomor 2 Tahun 2010, sebelumnya berkedudukan di Kota Probolinggo)

UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.14 Kabupaten Pasuruan Pasuruan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.15 Kabupaten Sidoarjo Sidoarjo UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.16 Kabupaten Mojokerto Mojokerto UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.17 Kabupaten Jombang Jombang UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.18 Kabupaten Nganjuk Nganjuk UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.19 Kabupaten Madiun

Mejayan (PP Nomor 52 Tahun 2010, sebelumnya berkedudukan di Kota

Madiun)

UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.20 Kabupaten Magetan Magetan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.21 Kabupaten Ngawi Ngawi UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.22 Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.23 Kabupaten Tuban Tuban UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.24 Kabupaten Lamongan Lamongan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

Page 17: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

16

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

35.25 Kabupaten Gresik

(PP Nomor 38 Tahun 1974, sebelumnya bernama Kabupaten Surabaya)

Gresik UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.26 Kabupaten Bangkalan Bangkalan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.27 Kabupaten Sampang Sampang UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.28 Kabupaten Pamekasan Pemekasan UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.29 Kabupaten Sumenep Sumenep UU Nomor 12 Tahun 1950 8 Agustus 1950

35.71 Kota Kediri −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35.72 Kota Blitar −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35.73 Kota Malang −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35.74 Kota Probolinggo −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35.75 Kota Pasuruan −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35.76 Kota Mojokerto −− UU Nomor 17 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35.77 Kota Madiun −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35.78 Kota Surabaya −− UU Nomor 16 Tahun 1950 14 Agustus 1950

35.79 Kota Batu **

(Sebelumnya adalah Kota Administratif Batu berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 1993)

Kabupaten Malang −− UU Nomor 11 Tahun 2001 21 Juni 2001

36. PROVINSI BANTEN PROVINSI JAWA BARAT Serang UU Nomor 23 Tahun 2000 17 Okt 2000

36.01 Kabupaten Pandeglang Pandeglang UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

36.02 Kabupaten Lebak Rangkasbitung UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

36.03 Kabupaten Tangerang

Tigaraksa (PP Nomor 14 Tahun 1995, sebelumnya berkedudukan di Kota Tangerang)

UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

36.04 Kabupaten Serang

Ciruas

(PP Nomor 32 Tahun 2012,

sebelumnya berkedudukan di Kota Serang)

UU Nomor 14 Tahun 1950 8 Agustus 1950

Page 18: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

17

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

36.71 Kota Tangerang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Tangerang berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 1981)

Kabupaten Tangerang −− UU Nomor 2 Tahun 1993 27 Februari 1993

36.72 Kota Cilegon ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Cilegon berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1983)

Kabupaten Serang −− UU Nomor 15 Tahun 1999 20 April 1999

36.73 Kota Serang Kabupaten Serang −− UU Nomor 32 Tahun 2007 14 Agustus 2007

36.74 Kota Tangerang Selatan Kabupaten Tangerang −− UU Nomor 51 Tahun 2008 26 November 2008

Total daerah otonom di Pulau Jawa: - 6 provinsi - 83 kabupaten - 29 kota

51. PROVINSI BALI PROVINSI NUSA TENGGARA (UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)

Denpasar (Kep. Mendagri & Otda Nomor Des 52/2/36-136, sebelumnya

berkedudukan di Singaraja)

UU Nomor 64 Tahun 1958 11 Agustus 1958

51.01 Kabupaten Jembrana Negara UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

51.02 Kabupaten Tabanan Tabanan UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

51.03 Kabupaten Badung Mengwi (PP Nomor 67 Tahun 2009, sebelumnya berkedudukan di Kota Denpasar)

UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

51.04 Kabupaten Gianyar Gianyar UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

51.05 Kabupaten Klungkung Klungkung UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

51.06 Kabupaten Bangli Bangli UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

51.07 Kabupaten Karangasem

Amlapura (Kep. Mendagri Nomor 284 Tahun 1970, sebelumnya bernama Karangasem)

UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

51.08 Kabupaten Buleleng Singaraja UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

51.71 Kota Denpasar ** Kabupaten Badung −− UU Nomor 1 Tahun 1992 15 Januari 1992

Page 19: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

18

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

(Sebelumnya adalah Kota Administratif Denpasar berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1978)

52. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA (UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)

Mataram UU Nomor 64 Tahun 1958 11 Agustus 1958

52.01 Kabupaten Lombok Barat

Gerung (PP Nomor 62 Tahun 2000,

sebelumnya berkedudukan di Kota Mataram)

UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

52.02 Kabupaten Lombok Tengah Praya UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

52.03 Kabupaten Lombok Timur Selong UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

52.04 Kabupaten Sumbawa Sumbawa Besar UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

52.05 Kabupaten Dompu Dompu UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

52.06 Kabupaten Bima

Woha (PP Nomor 31 Tahun 2008, sebelumnya berkedudukan di Kota Bima)

UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

52.07 Kabupaten Sumbawa Barat Kabupaten Sumbawa Taliwang UU Nomor 30 Tahun 2003 18 Desember 2003

52.08 Kabupaten Lombok Utara Kabupaten Lombok Barat Tanjung UU Nomor 26 Tahun 2008 21 Juli 2008

52.71 Kota Mataram ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Mataram berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 1978)

Kabupaten Lombok Barat −− UU Nomor 1 Tahun 1992 15 Januari 1992

52.72 Kota Bima **

(Sebelumnya adalah Kota Administratif Bima berdasarkan PP Nomor 77 Tahun 1998)

Kabupaten Bima −− UU Nomor 13 tahun 2002 10 April 2002

53. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA (UU Nomor 8 Tahun 1958, sebelumnya bernama Provinsi Sunda Kecil)

Kupang UU Nomor 64 Tahun 1958 11 Agustus 1958

53.01 Kabupaten Kupang Oelamasi UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

Page 20: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

19

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

(PP Nomor 3 Tahun 2006, sebelumnya berkedudukan di Kota Kupang)

53.02 Kabupaten Timor Tengah Selatan So’e UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.03 Kabupaten Timor Tengah Utara Kafemenanu UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.04 Kabupaten Belu Atambua UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.05 Kabupaten Alor Kalabahi UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.06 Kabupaten Flores Timur Larantuka UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.07 Kabupaten Sikka Maumere UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.08 Kabupaten Ende Ende UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.09 Kabupaten Ngada Bajawa UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.10 Kabupaten Manggarai Ruteng UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.11 Kabupaten Sumba Timur Waingapu UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.12 Kabupaten Sumba Barat Waikabubak UU Nomor 69 Tahun 1958 9 Agustus 1958

53.13 Kabupaten Lembata Kabupaten Flores Timur Lewoleba UU Nomor 52 tahun 1999 4 Oktober 1999

53.14 Kabupaten Rote Ndao Kabupaten Kupang Ba’a UU Nomor 9 Tahun 2002 10 April 2002

53.15 Kabupaten Manggarai Barat Kabupaten Manggarai Labuan Bajo UU Nomor 8 Tahun 2003 25 Februari 2003

53.16 Kabupaten Nagekeo Kabupaten Ngada Mbay UU Nomor 2 Tahun 2007 2 Januari 2007

53.17 Kabupaten Sumba Tengah Kabupaten Sumba Tengah Waibakul UU Nomor 3 Tahun 2007 2 Januari 2007

53.18 Kabupaten Sumba Barat Daya Kabupaten Sumba Barat Tambolaka UU Nomor 16 Tahun 2007 2 Januari 2007

53.19 Kabupaten Manggarai Timur Kabupaten Manggarai Borong UU Nomor 36 Tahun 2007 14 Agustus 2007

53.20 Kabupaten Sabu Raijua Kabupaten Kupang Mania UU Nomor 52 Tahun 2008 26 Nov 2008

53.21 Kabupaten Malaka Kabupaten Belu Betun UU Nomor 3 Tahun 2013 11 Januari 2013

53.71 Kota Kupang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Kupang berdasarkan PP Nomor 22 Tahun 1978)

Kabupaten Kupang −− UU Nomor 5 Tahun 1996 11 April 1996

Total daerah otonom di Kepulauan Nusa Tenggara:

- 3 provinsi

Page 21: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

20

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

- 37 kabupaten - 4 kota

61. PROVINSI KALIMANTAN BARAT PROVINSI KALIMANTAN Pontianak UU Nomor 25 Tahun 1956 29 ovember 1956

61.01 Kabupaten Sambas

Sambas - (SK Menteri Pemerintahan Umum

dan Otonomi Daerah Nomor Des 52/2/36-33, sebelumnya berkedudukan di Sambas)

- (UU Nomor 12 Tahun 2001, sebelumnya berkedudukan di Kota Singkawang)

UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

61.02 Kabupaten Mempawah (Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2014, sebelumnya bernama Kabupaten Pontianak)

Mempawah (SK Menteri Pemerintahan Umum & Otonomi Daerah Nomor Des. 52/1/9-11, sebelumnya berkedudukan di Kota Pontianak)

UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

61.03 Kabupaten Sanggau Sanggau UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

61.04 Kabupaten Ketapang Ketapang UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

61.05 Kabupaten Sintang Sintang UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

61.06 Kabupaten Kapuas Hulu Putusibau UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

61.07 Kabupaten Bengkayang Kabupaten Sambas Bengkayang UU Nomor 10 Tahun 1999 20 April 1999

61.08 Kabupaten Landak Kabupaten Pontianak Ngabang UU Nomor 55 Tahun 1999 4 Oktober 1999

61.09 Kabupaten Sekadau Kabupaten Sanggau Sekadau UU Nomor 34 Tahun 2003 18 Desember 2003

61.10 Kabupaten Melawi Kabupaten Sintang Nanga Pinoh UU Nomor 34 Tahun 2003 18 Desember 2003

61.11 Kabupaten Kayong Utara Kabupaten Ketapang Sukadana UU Nomor 6 Tahun 2007 2 Januari 2007

61.12 Kabupaten Kubu Raya Kabupaten Pontianak Sungai Raya UU Nomor 35 Tahun 2007 14 Agustus 2007

61.71 Kota Pontianak −− UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

61.72 Kota Singkawang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Singkawang berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 1981)

Kabupaten Bengkayang −− UU Nomor 12 Tahun 2001 21 Juni 2001

Page 22: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

21

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

62. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Palangkaraya (Keputusan Mendagri dan Otda Nomor Des. 52/1/2-206, sebelumnya berkedudukan di Kota Banjarmasin)

UU Nomor 21 Tahun 1958 17 Juni 1958

62.01 Kabupaten Kotawaringin Barat Pangkalan Bun UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

62.02 Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

62.03 Kabupaten Kapuas Kuala Kapuas UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

62.04 Kabupaten Barito Selatan Buntok UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

62.05 Kabupaten Barito Utara Muara Teweh UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

62.06 Kabupaten Katingan Kabupaten Kotawaringin Timur

Kasongan UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002

62.07 Kabupaten Seruyan Kuala Pembuang UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002

62.08 Kabupaten Sukamara Kabupaten Kotawaringin Barat

Sukamara UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002

62.09 Kabupaten Lamandau Nanga Bulik UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002

62.10 Kabupaten Gunung Mas Kabupaten Kapuas

Kuala Kurun UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002

62.11 Kabupaten Pulang Pisau Pulang Pisau UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002

62.12 Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Utara Puruk Cahu UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002

62.13 Kabupaten Barito Timur Kabupaten Barito Selatan Tamiang Layang UU Nomor 5 Tahun 2002 10 April 2002

62.71 Kota Palangkaraya Kabupaten Kapuas −− UU Nomor 5 Tahun 1965 14 Juni 1965

63. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PROVINSI KALIMANTAN Banjarmasin UU Nomor 25 Tahun 1956 29 November 1956

63.01 Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Banjar Baru Pleihari UU Nomor 8 Tahun 1965 14 Juli 1965

63.02 Kabupaten Kotabaru Kotabaru UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

63.03 Kabupaten Banjar Baru

(UU Nomor 8 Tahun 1965, sebelumnya bernama Kabupaten Banjar)

Martapura UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

63.04 Kabupaten Barito Kuala Marabahan UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

63.05 Kabupaten Tapin Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rantau UU Nomor 8 Tahun 1965 14 Juli 1965

63.06 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kandangan UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

63.07 Kabupaten Hulu Sungai Tengah Barabai UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

Page 23: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

22

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

63.08 Kabupaten Hulu Sungai Utara Amuntai UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

63.09 Kabupaten Tabalong Kabupaten Hulu Sungai Utara Tanjung UU Nomor 8 Tahun 1965 14 Juli 1965

63.10 Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Kotabaru Batulicin UU Nomor 2 Tahun 2003 25 Februari 2003

63.11 Kabupaten Balangan Kabupaten Hulu Sungai Utara Paringin UU Nomor 2 Tahun 2003 25 Februari 2003

63.71 Kota Banjarmasin −− UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

63.72 Kota Banjarbaru ** (sebelumnya adalah Kota Administratif Banjarbaru berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 1975)

Kabupaten Banjar Baru −− UU Nomor 9 Tahun 1999 10 April 1999

64. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN Samarinda UU Nomor 25 Tahun 1956 29 November 1956

64.01 Kabupaten Paser (PP Nomor 49 Tahun 2007, sebelumnya bernama Kabupaten Pasir)

Tana Paser

(PP Nomor 7 Tahun 2013, sebelumnya bernama Tanah Grogot)

UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

64.02 Kabupaten Kutai Kartanegara (PP Nomor 8 Tahun 2002, sebelumnya

bernama Kabupaten Kutai)

Tenggarong (Keputusan Mendagri Nomor Des.

52/6/44, sebelumnya berkedudukan di Kota Samarinda)

UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

64.03 Kabupaten Berau Tanjung Redep UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

64.04 Kabupaten Kutai Barat Kabupaten Kutai

Sendawar UU Nomor 47 Tahun 1999 4 Oktober 1999

64.05 Kabupaten Kutai Timur Sanggata UU Nomor 47 Tahun 1999 4 Oktober 1999

64.06 Kabupaten Penajam Paser Utara Kabupaten Paser Penajam UU Nomor 7 Tahun 2002 10 April 2002

64.07 Kabupaten Mahakam Ulu Kabupaten Kutai Barat Long Bagun UU Nomor 2 Tahun 2013 11 Januari 2013

64.71 Kota Balikpapan −− UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

64.72 Kota Samarinda −− UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

64.73 Kota Bontang ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bontang berdasarkan PP Nomor 20 Tahun 1989)

Kabupaten Kutai −− UU Nomor 47 Tahun 1999

65. PROVINSI KALIMANTAN UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Tanjung Selor UU Nomor 20 Tahun 2012 17 November 2012

Page 24: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

23

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

65.01 Kabupaten Bulungan Tanjung Selor UU Nomor 27 Tahun 1959 26 Juni 1959

65.02 Kabupaten Malinau

Kabupaten Bulungan

Malinau UU Nomor 47 Tahun 1999 4 Oktober 1999

65.03 Kabupaten Nunukan Nunukan UU Nomor 47 Tahun 1999 4 Oktober 1999

65.04 Kabupaten Tana Tidung Tideng Pale UU Nomor 34 Tahun 2007 14 Agustus 2007

65.71 Kota Tarakan ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif

Tarakan berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 1981)

−− UU Nomor 29 Tahun 1997 8 Oktober 1997

Total daerah otonom di Pulau Kalimantan: - 5 provinsi - 47 kabupaten - 9 kota

71. PROVINSI SULAWESI UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA-TENGAH Manado UU Nomor 13 Tahun 1964 23 September 1964

71.01 Kabupaten Bolaang Mongondow

Lolak (PP Nomor 9 Tahun 2010,

sebelumnya berkedudukan di Kota Kotamobagu)

UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

71.02 Kabupaten Minahasa Tondano UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

71.03 Kabupaten Kepulauan Sangihe

(PP Nomor 59 Tahun 2014, sebelumnya bernama Kabupaten Sangihe dan Talaud)

Tahuna UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

71.04 Kabupaten Kepulauan Talaud Kabupaten Kepulauan Sangihe Melonguane UU Nomor 8 Tahun 2002 10 April 2002

71.05 Kabupaten Minahasa Selatan Kabupaten Minahasa

Amurang UU Nomor 10 Tahun 2003 25 Februari 2003

71.06 Kabupaten Minahasa Utara Airmadidi UU Nomor 33 Tahun 2003 18 Desember 2003

71.07 Kabupaten Minahasa Tenggara Kabupaten Minahasa Selatan Ratahan UU Nomor 9 Tahun 2007 2 Januari 2007

71.08 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Boroko UU Nomor 10 Tahun 2007 2 Januari 2007

71.09 Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Kabupaten Kepulauan Sangihe Ondong Siau UU Nomor 15 Tahun 2007 2 Januari 2007

71.10 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Kabupaten Bolaang Mongondow

Tutuyan UU Nomor 29 Tahun 2008 21 Juli 2008

71.11 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Bolang Uki UU Nomor 30 Tahun 2008 21 Juli 2008

Page 25: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

24

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

71.71 Kota Manado −− UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

71.72 Kota Bitung **

(Sebelumnya adalah Kota Administratif Bitung berdasarkan PP Nomor 4 Tahun 1975) Kabupaten Minahasa

−− UU Nomor 7 Tahun 1990 15 Agustus 1950

71.73 Kota Tomohon −− UU Nomor 10 Tahun 2003 25 Februari 2003

71.74 Kota Kotamobagu Kabupaten Bolaang Mongodow −− UU Nomor 4 Tahun 2007 2 Januari 2007

72. PROVINSI SULAWESI TENGAH PROVINSI SULAWESI UTARA-TENGAH Palu UU Nomor 13 Tahun 1964 23 September 1964

72.01 Kabupaten Banggai Luwuk UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

72.02 Kabupaten Poso Poso UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

72.03 Kabupaten Donggala

Benawa (PP Nomor 71 Tahun 1999, sebelumnya berkedudukan di Kota Palu)

UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

72.04 Kabupaten Toli-Toli (UU Nomor 51 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli)

Toil-Toli UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

72.05 Kabupaten Buol Kabupaten Buol Toli-Toli Buol UU Nomor 51 Tahun 1999 4 Oktober 1999

72.06 Kabupaten Morowali Kabupaten Poso Bungku UU Nomor 51Tahun 1999 4 Oktober 1999

72.07 Kabupaten Banggai Kepulauan Kabupaten Banggai Salakan UU Nomor 51 Tahun 1999 4 Oktober 1999

72.08 Kabupaten Parigi Moutong Kabupaten Donggala Parigi UU Nomor 10 Tahun 2002 10 April 2002

72.09 Kabupaten Tojo Una-Una Kabupaten Poso Ampana UU Nomor 32 Tahun 2003 18 Desember 2003

72.10 Kabupaten Sigi Kabupaten Donggala Sigi Biromaru UU Nomor 27 Tahun 2008 21 Juli 2008

72.11 Kabupaten Banggai Laut Kabupaten Banggai Kepulauan Banggai UU Nomor 6 Tahun 2013 11 Januari 2013

72.12 Kabupaten Morowali Utara Kabupaten Morowali Kolonodale UU Nomor 12 Tahun 2013 15 Mei 2013

72.71 Kota Palu **

(Sebelumnya adalah Kota Administratif Palu berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 1978)

Kabupaten Donggala −− UU Nomor 4 Tahun 1994 22 Juli 1994

73. PROVINSI SULAWESI SELATAN PROVINSI SULAWESI SELATAN-

TENGGARA Makassar

UU Nomor 13 Tahun 1964 23 September 1964

Page 26: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

25

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

(PP Nomor 86 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kota Ujung Pandang)

73.01 Kabupaten Kepulauan Selayar (PP Nomor 59 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Selayar)

Benteng UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.02 Kabupaten Bulukumba Bulukumba UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.03 Kabupaten Bantaeng Bantaeng UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.04 Kabupaten Jeneponto Jeneponto UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.05 Kabupaten Takalar Takalar UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.06 Kabupaten Gowa Sunggomimasa UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.07 Kabupaten Sinjai Sinjai UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.08 Kabupaten Bone Watampone UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.09 Kabupaten Maros Maros UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.10 Kabupaten Pangkajene Kepulauan Pangkajene UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.11 Kabupaten Barru Barru UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.12 Kabupaten Soppeng Watansoppeng UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.13 Kabupaten Wajo Sengkang UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.14 Kabupaten Sidenreng Rappang Pangkajene UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.15 Kabupaten Pinrang Pinrang UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.16 Kabupaten Enrekang Enrekang UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.17 Kabupaten Luwu Belopa UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.18 Kabupaten Tana Toraja Makale UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.19 Kabupaten Luwu Utara Kabupaten Luwu Masamba UU Nomor 13 Tahun 1999 20 April 1999

73.20 Kabupaten Luwu Timur Kabupaten Luwu Utara Malili UU Nomor 7 Tahun 2003 25 Februari 2003

73.21 Kabupaten Toraja Utara Kabupaten Tana Toraja Rantepao UU Nomor 28 Tahun 2008 21 Juli 2008

73.71 Kota Makassar

(PP Nomor 86 Tahun 1999, sebelumnya bernama Kota Ujung Pandang)

−− UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

Page 27: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

26

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

73.72 Kota Pare-Pare −− UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

73.73 Kota Palopo ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Palopo berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 1986)

Kabupaten Luwu −− UU Nomor 11 Tahun 2002 10 April 2002

74. PROVINSI SULAWESI TENGGARA PROVINSI SULAWESI SELATAN-TENGGARA Kendari UU Nomor 13 Tahun 1964 23 September 1964

74.01 Kabupaten Kolaka Kolaka UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

74.02 Kabupaten Konawe (PP Nomor 26 Tahun 2004, sebelumnya bernama Kabupaten Kendari)

Una Aha (PP Nomor 29 Tahun 1982, sebelumnya di berkedudukan Kota Kendari)

UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

74.03 Kabupaten Muna Raha UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

74.04 Kabupaten Buton

Pasar Wajo (PP Nomor 29 Tahun 2003, sebelumnya di berkedudukan Kota Bau-Bau)

UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

74.05 Kabupaten Konawe Selatan Kabupaten Konawe Andolo UU Nomor 4 Tahun 2003 25 Februari 2003

74.06 Kabupaten Bombana Kabupaten Buton

Rumbia UU Nomor 29 Tahun 2003 18 Desember 2003

74.07 Kabupaten Wakatobi Wangi-Wangi UU Nomor 29 Tahun 2003 18 Desember 2003

74.08 Kabupaten Kolaka Utara Kabupaten Kolaka Lasusua UU Nomor 29 Tahun 2003 18 Desember 2003

74.09 Kabupaten Konawe Utara Kabupaten Konawe Wanggudu UU Nomor 13 Tahun 2007 2 Januari 2007

74.10 Kabupaten Buton Utara Kabupaten Muna Buranga UU Nomor 14 Tahun 2007 2 Januari 2007

74.11 Kabupaten Kolaka Timur Kabupaten Kolaka Tirawuta UU Nomor 7 Tahun 2013 11 Januari 2013

74.12 Kabupaten Konawe Kepulauan Kabupaten Konawe Langara UU Nomor 13 Tahun 2013 15 Mei 2013

74.13 Kabupaten Muna Barat Kabupaten Muna Laworo UU Nomor 14 Tahun 2014 23 Juli 2014

74.14 Kabupaten Buton Tengah Kabupaten Buton

Labungkari UU Nomor 15 Tahun 2014 23 Juli 2014

74.15 Kabupaten Buton Selatan Batauga UU Nomor 16 Tahun 2014 23 Juli 2014

74.71 Kota Kendari ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Kendari berdasarkan PP Nomor 19 Tahun 1978)

Kabupaten Konawe −− UU Nomor 6 Tahun 1995 3 Agustus 1995

Page 28: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

27

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

74.72 Kota Bau Bau ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Bau Bau berdasarkan PP Nomor 40 Tahun 1981)

Kabupaten Buton −− UU Nomor 13 Tahun 2001 21 Juni 2001

75. PROVINSI GORONTALO PROVINSI SULAWESI UTARA Gorontalo UU Nomor 38 Tahun 2000 22 Des 2000

75.01 Kabupaten Gorontalo

Limboto

(PP Nomor 30 Tahun 1979, sebelumnya berkedudukan di Isimu)

UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

75.02 Kabupaten Boalemo Kabupaten Gorontalo

Tilamuta UU Nomor 50 Nomor 1999 4 Oktober 1999

75.03 Kabupaten Bone Bolango Suwawa UU Nomor 6 Tahun 2003 25 Februari 2003

75.04 Kabupaten Pohuwato Kabupaten Boalemo Marisa UU Nomor 6 Tahun 2003 25 Februari 2003

75.05 Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Kwandang UU Nomor 11 Tahun 2007 2 Januari 2007

75.71 Kota Gorontalo −− UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

76. PROVINSI SULAWESI BARAT PROVINSI SULAWESI SELATAN Mamuju UU Nomor 11 Tahun 2002 10 April 2002

76.01 Kabupaten Mamuju Utara Kabupaten Mamuju Pasangkayu UU Nomor 5 Tahun 2003 25 April 2003

76.02 Kabupaten Mamuju Mamuju UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

76.03 Kabupaten Mamasa Kabupaten Polewali Mamasa Mamasa UU Nomor 11 Tahun 2002 10 April 2002

76.04 Kabupaten Majene Majene UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

76.05 Kabupaten Polewali Mandar (PP Nomor 74 Tahun 2005, sebelumnya bernama Kabupaten Polewali Mamasa)

Polewali UU Nomor 29 Tahun 1959 4 Juli 1959

76.06 Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Tobadak UU Nomor 4 Tahun 2013 11 Januari 2013

Total daerah otonom di Pulau Sulawesi: - 6 provinsi - 70 kabupaten - 11 kota

81. PROVINSI MALUKU Ambon UU Nomor 20 Tahun 1958 17 Juni 1958

81.01 Kabupaten Maluku Tengah

Masohi (Keputusan Mendagri & Otda Nomor Des. 52/12/5-207, sebelumnya berkedudukan di Amahai)

UU Nomor 60 Tahun 1958 17 Juli 1958

Page 29: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

28

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

81.02 Kabupaten Maluku Tenggara Tual UU Nomor 60 Tahun 1958 17 Juli 1958

81.03 Kabupaten Maluku Tenggara Barat Kabupaten Maluku Tenggara Saumlaki UU Nomor 46 Tahun 1999 4 Oktober 1999

81.04 Kabupaten Buru

Kabupaten Maluku Tengah

Namlea UU Nomor 46 Tahun 1999 4 Oktober 1999

81.05 Kabupaten Seram Bagian Timur Dataran Hunimoa UU Nomor 40 Tahun 2003 18 Desember 2003

81.06 Kabupaten Seram Bagian Barat Dataran Honipopu UU Nomor 40 Tahun 2003 18 Desember 2003

81.07 Kabupaten Kepulauan Aru Kabupaten Maluku Tenggara Dobo UU Nomor 40 Tahun 2003 18 Desember 2003

81.08 Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Maluku Tenggara Barat Moa UU Nomor 31 Tahun 2008 21 Juli 2008

81.09 Kabupaten Buru Selatan Kabupaten Buru Namrole UU Nomor 32 Tahun 2008 21 Juli 2008

81.71 Kota Ambon −− UU Nomor 60 Tahun 1958 17 Juli 1958

81.72 Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara −− UU Nomor 31 Tahun 2007 14 Agustus 2007

82. PROVINSI MALUKU UTARA PROVINSI MALUKU Sofifi UU Nomor 46 Tahun 1999 4 Oktober 1999

82.01 Kabupaten Halmahera Barat (UU Nomor 1 Tahun 2003, sebelumnya bernama Kabupaten Maluku Utara)

Jailolo (UU Nomor 1 Tahun 2003, sebelumnya berkedudukan di Kota

Ternate)

UU Nomor 60 Tahun 1958 17 Juli 1958

82.02 Kabupaten Halmahera Tengah

Kabupaten Halmahera Barat

Soasiu UU Nomor 6 Tahun 1990 15 Agustus 1990

82.03 Kabupaten Halmahera Utara Tobelo UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003

82.04 Kabupaten Halmahera Selatan Labuha UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003

82.05 Kabupaten Kepulauan Sula Sanana UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003

82.06 Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmehera Tengah Maba UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003

82.07 Kabupaten Pulau Morotai Kabupaten Halmahera Utara Daruba UU Nomor 53 Tahun 2008 26 November 2008

82.08 Kabupaten Pulau Taliabu Kabupaten Kepulauan Sula Bobong UU Nomor 6 Tahun 2013 11 Januari 2013

82.71 Kota Ternate ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Ternate berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 1981)

Kabupaten Halmahera Barat −− UU Nomor 11 Tahun 1999 20 April 1999

82.72 Kota Tidore Kepulauan Kabupaten Halmahera Tengah −− UU Nomor 1 Tahun 2003 25 Februari 2003

Total daerah otonom di Kepulauan Maluku:

Page 30: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

29

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

- 2 provinsi - 17 kabupaten - 4 kota

91. PROVINSI PAPUA (UU Nomor 21 Tahun 2001, sebelumnya

bernama Provinsi Irian Jaya)

Jayapura UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

91.01 Kabupaten Merauke Merauke UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

91.02 Kabupaten Jayawijaya Wamena UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

91.03 Kabupaten Jayapura

Sentani (PP Nomor 15 Tahun 2000, sebelumnya berkedudukan di Kota Jayapura)

UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

91.04 Kabupaten Nabire

(PP Nomor 52 Tahun 1996, sebelumnya bernama Kabupaten Paniai)

Nabire UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

91.05 Kabupaten Kepulauan Yapen

(PP Nomor 40 Tahun 2008, sebelumnya bernama Kabupaten Yapen Waropen)

Serui UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

91.06 Kabupaten Biak Numfor Biak UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

91.07 Kabupaten Puncak Jaya * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Puncak Jaya berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 1996)

Kabupaten Nabire

Enarotali UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999

91.08 Kabupaten Paniai * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Paniai berdasarkan PP Nomor 52 Tahun

1996)

Mulia UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999

91.09 Kabupaten Mimika * (Sebelumnya adalah Kabupaten Administratif Mimika berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 1996)

Kabupaten Fak Fak Timika UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999

91.10 Kabupaten Sarmi Kabupaten Jayapura

Sarmi UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

91.11 Kabupaten Keerom Waris UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

Page 31: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

30

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

91.12 Kabupaten Pegunungan Bintang

Kabupaten Jayawijaya

Oksibili UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

91.13 Kabupaten Yahukimo Sumohai UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

91.14 Kabupaten Tolikara Karubaga UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

91.15 Kabupaten Waropen Kabupaten Yapen Waropen Botawa UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

91.16 Kabupaten Boven Digoel

Kabupaten Merauke

Tanah Merah UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

91.17 Kabupaten Mappi Kepi UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

91.18 Kabupaten Asmat Asmat UU Nomor 26 Tahun 2002 25 Oktober 2002

91.19 Kabupaten Supiori Kabupaten Biak Numfor Sorendiweri UU Nomor 35 Tahun 2003 18 Desember 2003

91.20 Kabupaten Mamberamo Raya Kabupaten Sarmi Barumo UU Nomor 19 Tahun 2007 15 Maret 2007

91.21 Kabupaten Mamberamo Tengah

Kabupaten Jayawijaya

Kobakma UU Nomor 3 Tahun 2008

4 Januari 2008 91.22 Kabupaten Yalimo Elelim UU Nomor 4 Tahun 2008

91.23 Kabupaten Lanny Jaya Tiom UU Nomor 5 Tahun 2008

91.24 Kabupaten Nduga Kenyam UU Nomor 6 Tahun 2008

4 Januari 2008 91.25 Kabupaten Puncak Kabupaten Puncak Jaya Iilaga UU Nomor 7 Tahun 2008

91.26 Kabupaten Dogiyai Kabupaten Nabire Kigamani UU Nomor 8 Tahun 2008

91.27 Kabupaten Intan Jaya Kabupaten Paniai

Yokatapa UU Nomor 54 Tahun 2008 26 November 2008

91.28 Kabupaten Deiyai Waghete UU Nomor 55 Tahun 2008 26 November 2008

91.71 Kota Jayapura ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Jayapura berdasarkan PP Nomor 26 Tahun 1979)

Kabupaten Jayapura −− UU Nomor 6 Tahun 1993 2 Agustus 1993

92. PROVINSI PAPUA BARAT (PP Nomor 24 Tahun 2007, sebelumnya bernama Provinsi Irian Jaya Barat)

PROVINSI PAPUA Manokwari UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999

92.01 Kabupaten Sorong Sorong UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

92.02 Kabupaten Manokwari Manokwari UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

92.03 Kabupaten Fak Fak Fak-Fak UU Nomor 12 Tahun 1969 10 September 1969

Page 32: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

31

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

92.04 Kabupaten Sorong Selatan Kabupaten Sorong

Teminabuan UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002

92.05 Kabupaten Raja Ampat Waisai UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002

92.06 Kabupaten Teluk Bintuni Kabupaten Manokwari

Bintuni UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002

92.07 Kabupaten Teluk Wondama Rasiei UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002

92.08 Kabupaten Kaimana Kabupaten Fak Fak Kaimana UU Nomor 26 Tahun 2002 11 Desember 2002

92.09 Kabupaten Tambrauw Kabupaten Sorong & Manokwari Fef UU Nomor 56 Tahun 2008 26 November 2008

92.10 Kabupaten Maybrat Kabupaten Sorong Kumurkek UU Nomor 13 Tahun 2009 16 januari 2009

92.11 Kabupaten Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari

Boundij UU Nomor 23 Tahun 2012 17 November 2012

92.12 Kabupaten Pegunungan Arfak Ullong UU Nomor 24 Tahun 2012 17 November 2012

92.71 Kota Sorong ** (Sebelumnya adalah Kota Administratif Sorong berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1996)

Kabupaten Sorong −− UU Nomor 45 Tahun 1999 4 Oktober 1999

Total daerah otonom di Pulau Papua: - 2 provinsi - 40 kabupaten - 2 kota

PROVINSI TIMOR TIMUR **** (Berdasarkan hasil jajak pendapat yang dilaksanakan oleh PBB pada tahun 1999 dan berdasarkan TAP MPR-RI Nomor V/MPR 1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur, Provinsi Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia)

DILI UU Nomor 7 tahun 1976 17 Juli 1976

Kabupaten Dili **** Dili PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Baucau **** Baucau PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Manatuto **** Manatuto PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Lautem **** Lautem PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Viqueque **** Viqueque PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Ainaro **** Ainaro PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Page 33: PEMBENTUKAN DAERAH-DAERAH DI INDONESIA SAMPAI … · penataan daerah, otonomi khusus, dan dewan pertimbangan otonomi daerah direktorat jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri

DIREKTORAT PENATAAN DAERAH, OTONOMI KHUSUS, DAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

2018

32

KODE WILAYAH

NAMA DAERAH DAERAH INDUK IBUKOTA DASAR HUKUM PEMBENTUKAN

TANGGAL

1 2 3 4 5 6

Kabupaten Manufahi **** Same PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Cova-Lima **** Suai PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Ambeno **** Pante Macassar PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Bobonaro **** Maliana PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Liquiça **** Liquiça PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Ermera **** Ermera PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Kabupaten Aileu **** Aileu PP Nomor 19 Tahun 1976 30 Juli 1976

Jumlah daerah di Indonesia sebanyak 548, terdiri atas: - 34 provinsi; - 416 kabupaten (termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta); dan - 98 kota (termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta).

Keterangan:

* Peningkatan status dari Kabupaten Administratif menjadi Kabupaten Otonom.

** Peningkatan status dari Kota Administratif menjadi Kota Otonom.

*** Bukan merupakan daerah otonom.

**** Tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia.