1

PEMBINAAN KARIER

PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU-Pranata Komputer

-Arsiparis

- Analis Kepegawaian

- Pranata Humas

-Pranata Laboratorium Pendidikan

-Pustakawan

BAGIAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

2013

2

UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999

Pasal 17

ayat (1)

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu

• seseorang duduk dalam jabatan tertentu

• seseorang didayagunakan untuk tugas jabatan yang didudukinya

• seseorang ditetapkan untuk memperoleh hasil kerja tertentu

Pasal 17

ayat (2)

Pengangkatan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai kompetensi

dasar pembentukan PNS profesional

Dengan

pengangkatan dalam jabatan berdasarkan kompetensi

3 3

( pasal 17 Ayat 2 UU No. 43 Tahun 1999 )

PNS diangkat dalam jabatan dan pangkat

Pengangkatan dlm jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme, sesuai :

* Kompetensi

* Prestasi kerja

* Jenjang pangkat

* Syarat obyektif lainnya

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

4

SETIAP PNS PUNYA PERAN YANG JELAS DALAM PENCAPAIAN MISI ORGANISASI

ANTARA JABATAN DAN PEGAWAI SESUAI KOMPETENSINYA

PENILAIAN KINERJA OBJEKTIF (SKI-standar kinerja individu)

PNS JELAS ALUR KARIERNYA

5

SusunanJabatan:

~ Jab.Struk~ Jab.Fung

ANJAB

PetaJabatan/ Formasi jabatan

Rumpun Jab- Peringkat Jab

Persyaratan Jabatan

Stand. Komptnsi

Jabatan

AnalisisKebutuhan

Pegawai

FormasiPegawai

Pengangkatan PNS

PenilaianKinerja&

Diklat

MUTASIKEPEG:

* Peng-angkatandlm Jab

*KenaikanPangkat

*KenaikanJabatan

PNSPROFESIONAL

STRATEGI PEMBINAAN PNS

1. Jab. Struktural

2. Jabfung

Tertentu

6

JABATANJABATANmemimpin unit kerja dengan

tugas manajerial

Pengelompokkan tugas teknis non manajerial tanpa jenjang, KARIER: KP REGULER, ditetapkan oleh PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN setempat

Contoh:

Caraka, Pengumpul Data, Pengolah data, Pemroses Kepegawaian, Pengadministrasi Umum, dll

Pengelompokkan tugas teknis non manajerial, berjenjang berdasarkan tingkat kesulitan, bersifat kemandirian; ditetapkan oleh MENTERI PAN dan RB

Contoh:

Dosen, Guru, Auditor, Pustakawan, Arsiparis, Pranata Komputer, Pranata Lab Pendidikan; 115 JFT

7 7

JABATAN FUNGSIONAL :keahlian dan/atau keterampilanspesialistik dan mandiri serta mempunyai kode etik

JABATAN STRUKTURAL :kepemimpinan dan manajerialserta mempunyai kode etik

KOMPETENSI INTIJABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

8 8

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN JABATAN FUNGSIONAL

1.Kedudukan dalam organisasi jelas2.Tugas terstruktur dan berjenjang3.Kemandirian dalam tugas diakui4.Pengembangan sistem kompensasi5.Pembentukan nilai melalui etika profesi

9 9

PERMASALAHAN JABATAN FUNGSIONAL

1. PNS kurang tertarik menduduki jabatan fungsional;2. Tunjangan jabatan fungsional dirasakan kurang

memadai dibanding dengan jabatan struktural;3. Kewenangan yang ada pada jabatan struktural di-

anggap cukup besar dan memiliki prestise dibanding jabatan fungsional;

4. Diklat penjenjangan jabatan fungsional belum jelas;5. Masih dipandang sbg jabatan alternatif;6. Dinamika sekedar utk memperpanjang BUP;7. Belum kuatnya komitmen pimpinan dalam mengem-

bangkan jabatan fungsional.

10 10

TUJUAN PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Peningkatan Produktivitas Kerja PNS2. Peningkatan Produktivitas Unit kerja3. Peningkatan Karier PNS4. Peningkatan Profesionalisme PNS

11

PNS yang menduduki JFU untuk dapat diangkat

ke dalam JFT

SLTA Diploma Sarjana

Pasca Sarjana

12

Pengangkatan PNS Jabatan Fungsional Umum Ke Dalam Jabatan Fungsional

Tertentu

Dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain Mengikuti dan lulus diklat fungsional sesuai

dengan jenjang jabatan fungsional tertentu yang akan diduduki

* Konsekuensi penyelenggaraan diklat diperlukan anggaran

13

Horizontal yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama.

Vertikal yaitu perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi.

Diagonal yaitu perpindahan jabatan struktural umum ke dalam jabatan struktural khusus atau sebaliknya atau dari

jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional atau sebaliknya.

14

PEJABATPEJABATSTRUKTURALSTRUKTURAL

TENAGA TEKNISTENAGA TEKNISSTRATEGISSTRATEGIS

1. 1. PENELITI; 2. PEREKAYASA; 3. PRAKOMPENELITI; 2. PEREKAYASA; 3. PRAKOM4. 4. STATISTISI; 5. STATISTISI; 5. PRANATA LAB PEND; 6. PRANATA LAB PEND; 6.

WIWIDYAISWARADYAISWARA; ; 7. 7. PUSTAKAWAN;PUSTAKAWAN;8. 8. PENGEMBANG TEKNOLOGI PENGEMBANG TEKNOLOGI

PEMBELAJARAN;PEMBELAJARAN;99. . PRANATA HUMAS; PRANATA HUMAS; 1010. ANALIS . ANALIS

KEPEGAWAIANKEPEGAWAIAN1111. ARSIPARIS; 1. ARSIPARIS; 122. FUNGSIONAL UMUM. FUNGSIONAL UMUM

15

UU Nomor 8 Tahun 1974 jo UU Nomor 43 Tahun 1999 PP Nomor 16 Tahun 1994 PP Nomor 99 tahun 2000 jo PP Nomor 12 Tahun 2003 PP Nomor 9 Tahun 2003 Keppres Nomor 87 Tahun 1999 Keputusan/Peraturan Menpan (masing-masing Jafung) Surat Keputusan Bersama (Juklak Jafung)

16

• MINIMAL S1

• LITBANG, KONSEP/

TEORI

• METODE OPERASIONAL

• PENERAPAN DISIPLIN

ILMU

• MINIMAL SMU/SMK

• MAKSIMAL D3

• TEKNIS OPERASIONAL

• PENERAPAN KONSEP/ METODE OPERASIONAL

• AHLI UTAMA

IV/d – IV/e

• AHLI MADYA

IV/a – IV/c

• AHLI MUDA

III/c – III/d

• AHLI PERTAMA

III/a – III/b

• PENYELIA

III/c – III/d

• PELAKSANA LANJUTAN

III/a – III/b

• PELAKSANA

II/b – II/d

• PELAKSANA PEMULA

II/a

CONT: PRANATA KOMPUTER, ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA LAB PENDIDIKAN

17

DASAR HUKUM:

1. Keputusan Menpan Nomor 66/KEP/M.PAN/7/20032. Keputusan Bersama Kepala Biro Pusat Statistik dan

Kepala BKN: Nomor 002/BPS-SKB/II/2004Nomor 04 Tahun 2004

3. Peraturan Presiden Indonesia No 39 Tahun 2007

18

SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:

PERSYARATAN PRANATA

ANALIS KEPEGAWAIAN

ARSIPARISKOMPUTER HUMAS

TERAMPIL

1. Pendidikan/ijazah

2. Pangkat

3. DP3 1 tahun terakhir

4. Diklat

5. Usia, 5 tahun sebelum BUP jab terakhir

6. Memiliki pengalaman /telah melaksanakan tugas di bidang jabfung

7. Memenuhi AK yang

dipersyaratkan

SLTA/DI

II/a

Baik

Tekn. Informasi

51 tahun

2 th

V

SLTA

II/a

Baik

Inforhum

51 th

2 th

V

DIII

II/b

Baik

Adm. Kepeg.

51 th

2 th

V

DII

II/c

Baik

Kearsipan

51 th

3 th

V

19

TUGAS POKOK :

Merencanakan

Menganalisis

Merancang

Mengimplementasikan

Mengembangkan dan atau

Mengoperasikan

SISFOBERBASIS

KOMPUTER

20

JENJANG JABATAN PRANATA KOMPUTER

JABATAN GOLONGAN

1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula II/a

2. Pranata Komputer Pelaksana II/b - II/c - II/d

3. Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan III/a - III/b

4. Pranata Komputer Penyelia III/c - III/d

1. Pranata Komputer Pertama III/a - III/b

2. Pranata Komputer Muda III/c - III/d

3. Pranata Komputer Madya IV/a - IV/b - IV/c

4. Pranata Komputer Utama IV/d - IV/e

Tingkat Ahli

Tingkat Terampil

21

PK PELAKSANA

PEMULA

II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

UTAMA 80 20 32 48 64 80 120 160 240

PENUNJANG 20 5 8 12 16 20 30 40 60

Jumlah 100 25 40 60 80 100 150 200 300

%Unsur

JENJANG JABATAN, GOLONGAN RUANG & ANGKA KREDIT

PK PELAKSANAPK PELAKSANA

LANJUTANPK PENYELIA

JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMALPRANATA KOMPUTER TINGKAT TERAMPIL

22

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Utama . 80 80 120 160 240 320 440 560 680 840

Penunjang < 20 20 30 40 60 80 110 140 170 210

100 100 150 200 300 400 550 700 850 1050

Unsur %

Jenjang Jabatan, Golongan ruang dan Angka Kredit

PK Pertama PK Muda PK Madya PK Utama

JUMLAH ANGKA KREDIT MINIMALPRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

23

Dasar hukum:• Keputusan Menpan Nomor

117/Kep/M.PAN/10/2003• Keputusan Bersama Kepala BKN dan Kepala

LIN Nomor 01/SKB/KA.LIN/2003 dan Nomor 48 Tahun 2003

• Peraturan Presiden Indonesia Nomor 29 Tahun 2007

24

TUGAS POKOK :

Melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan,

meliputi:

perencanaan pelayanan informasi & kehumasan,

pelayanan informasi, pelaksanaan hubungan

kelembagaan, & pelaksanaan hubungan personil;

pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

25

SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:

PERSYARATAN PRANATA

ANALIS KEPEGAWAIAN

ARSIPARISKOMPUTER HUMAS

TERAMPIL

1. Pendidikan/ijazah

2. Pangkat

3. DP3 1 tahun terakhir

4. Diklat

5. Usia, 5 tahun sebelum BUP jab terakhir

6. Memiliki pengalaman /telah melaksanakan tugas di bidang jabfung

7. Memenuhi AK yang

dipersyaratkan

SLTA/DI

II/a

Baik

Tekn. Informasi

51 tahun

2 th

V

SLTA

II/a

Baik

Inforhum

51 th

2 th

V

DIII

II/b

Baik

Adm. Kepeg.

51 th

2 th

V

DII

II/c

Baik

Kearsipan

51 th

3 th

V

26

ARSIPARIS

DASAR HUKUM

1. PERATURAN MENPAN No. PER/3/M.PAN/3/2009 ttg Jabfung Arsiparis dan Angka Kreditnya

2. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala BKN No. 18 Tahun 2009 dan No. 21 Tahun 2009 tentang Juklak Jabfung Arsiparisdan Angka Kreditnya

3. KEPPRES RI NO. 46 Tahun 2007

27

PENGERTIAN & TUGAS POKOK

Arsiparis adalah PNS yg diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang dan untuk melaksanakan kegiatan kearsipan.

Tugas pokok Arsiparis:melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan yang meliputi: ketatalaksanaan kearsipan, pengolahan arsip,perawatan da pemeliharaan arsip, pelayanan kearsipan, dan publikasi kearsiapan; bimbingan dan supervisi kearsipan dan akreditasi dan sertifikasi kearsipan.

28

PERMENPAN DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 03 TAHUN 2010 tentang JABFUNG PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN DAN ANGKA KREDITNYA

PLP: Jabatan yg mempunyai ruang lingkup tugas, tg jawab,dan wewenang unt melakukan pengelolaan lab pendidikan yg diduduki PNS dengan HAK dan KEWAJIBAN yg diberikan oleh pej yg berwenang

29

Pengertian LAB: unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan, berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistemastis untuk kegiatan PENGUJIAN, KALIBRASI, dan/atau PRODUKSI dalam skala terbatas, dengan menggunakan PERALATAN & BAHAN berdasarkan METODE keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kpd masyarakat.

30

PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan MENPAN tentang Jabfung PLP telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan laboratorium berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan PLP melalui PENYESUAIAN/INPASSING (akan berakhir pada 30 Juni 2012) dengan ketentuan sebagai berikut:

31

PERSYARATAN

1. Berijazah SMA2. Pangkat minimal Pengatur, golongan ruang II/c3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK

1. Berijazah S1/DIV2. Pangkat minimal

Penata Muda, golongan ruang III/a

3. DP3 rata-rata1 tahun terakhir bernilai BAIK

32

1. Ijazah pendidikan formal tertinggi2. SK kenaikan pangkat3. Surat pernyataan telah melaksanakan

kegiatan pengelolaan laboratorium, yang ditandatangani oleh pejabat pengelola kepegawaian minimal eselon II (Kalau di UNiv/Ins: Kepala BAUK; Poltek: Kabag AUK)

33

Dasar Hukum:• Keputusan Menpan Nomor

94/Kep/M.PAN/11/2001• PP Nomor 16 Tahun 1994 • PP Nomor 32 Tahun 1996• KEPPRES RI Nomor 87 Tahun 1999

34

1. Perawat Pelaksana Pemula2. Perawat Pelaksana3. Perawat Pelaksana Lanjutan4. Perawat Penyelia

1. Perawat Pertama2. Perawat Muda

3. Perawat Madya

35

PERSYARATAN

1. Berijazah SMK Keperawatan 2. Pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang II/a3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK

1. Berijazah S1/DIV2. Pangkat minimal

Penata Muda, golongan ruang III/a3. DP3 rata-rata

1 tahun terakhir bernilai BAIK

Dasar Hukum:• Keputusan Menpan Nomor

132/Kep/M.PAN/12/2002• PP Nomor 16 Tahun 1994 • KEPPRES RI Nomor 87 Tahun 1999

36

37

1. Pustakawan Pelaksana 2. Pustakawan Pelaksana Lanjutan3. Pustakawan Penyelia

1. Pustakawan Pertama2. Pustakawan Muda

3. Pustakawan Madya 4. Pustakawan Utama

38

PERSYARATAN

1. Berijazah DII2. Pangkat minimal Peng.Muda Tk.I, golongan ruang II/b3. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK

1. Berijazah S1/DIV2. Pangkat minimal

Penata Muda, golongan ruang III/a3. DP3 rata-rata

1 tahun terakhir bernilai BAIK

Dasar Hukum:• Peraturan Menpan Nomor

PER/14/M.PAN/6/2008• PP Nomor 16 Tahun 1994 • KEPPRES RI Nomor 87 Tahun 1999

39

40

1. Analis Kepegawaian Pelaksana 2. Analis Kepeg. Pelaksana Lanjutan3. Analis Kepegawiaan Penyelia

1. Analis Kepegawaian Pertama2. Analis Kepegawaian Muda

3. Analis Kepegawaian Madya 4. Analis Kepegawaian Utama

41

PERSYARATAN

1. Berijazah SMA2. Pangkat minimal Peng.Muda Tk.I, golongan ruang II/b3. Usia paling tinggi 50 Tahun4. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK 5. Telah Mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian Keterampilan

1. Berijazah S1/DIV2. Pangkat minimal Penata Muda,

golongan ruang III/a3. Usia paling tinggi 50 Tahun

4. DP3 rata-rata 1 tahun terakhir bernilai BAIK

5. Telah Mengikuti dan lulus Diklat Fungsional Analis Kepegawaian

Ahli

42

PENGANGKATAN DALAM JABFUNG

Penyesuaian/Inpassing Pengangkatan pertama kali-formasi khusus CPNS Perpindahan dari jabatan lain

(Struktural/Fungsional)

43

SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:

PERSYARATAN PRANATA

ANALIS KEPEGAWAIAN

ARSIPARISKOMPUTER HUMAS

TERAMPIL

1. Pendidikan/ijazah

2. Pangkat

3. DP3 1 tahun terakhir

4. Diklat

5. Usia, 5 tahun sebelum BUP jab terakhir

6. Memiliki pengalaman /telah melaksanakan tugas di bidang jabfung

7. Memenuhi AK yang

dipersyaratkan

SLTA/DI

II/a

Baik

Tekn. Informasi

51 tahun

2 th

V

SLTA

II/a

Baik

Inforhum

51 th

2 th

V

SMA

II/b

Baik

Adm. Kepeg.

51 th

2 th

V

DII

II/c

Baik

Kearsipan

51 th

3 th

V

44

SYARAT PENGANGKATAN dari jabatan lain:

PERSYARATAN

PRANATA ANALIS

KEPEGAWAIAN

ARSIPARISKOMPUTER HUMAS

AHLI

1. Pendidikan

2. Pangkat

3. DP3- I tahun terakhir

4. Diklat

5. Usia, 5 tahun sebelum BUP

6. Telah melaksanakan tugas di bidang jabfung ybs

7. Memenuhi AK

S1/DIV

III/a

Baik

Teknologi informasi

51/55 th

2 th

S1/DIV

III/a

Baik

Infor.dan kehumas

51/55 th

2 th

S1/DIV

III/a

Baik

Adm.kepeg

51/55 th

2 th

S1/DIV

III/a

Baik

Kearsipan

51/55 th

3 th

45

PENGANGKATAN PNS KE DALAM JABATAN JABATAN PUSTAKAWAN(PERPINDHAN DARI JABATAN LAIN)

        PENGALAMAN

      GOLONGAN KERJA

JFT PENDIDIKAN DIKLAT FUNGSIONAL USIA SUBSTANSI

         

PUSTAKAWAN DII DIKLAT PUST TERAMPIL II/b 2 TAHUN

TERAMPIL PUSDOKINFO BAGI NONPUSDOKINFO 5 tahun sebelum BUP  

      jabatan terakhir yang  

      diduduki  

         

PUSTAKAWAN SI DIKLAT PUST AHLI III/a 2 TAHUN

AHLI PUSDOKINFO BAGI NONPUSDOKINFO 5 tahun sebelum BUP  

      jabatan terakhir yang  

      diduduki  

         

46

KEUNGGULAN JABFUNG TERTENTU Pangkat boleh lebih tinggi dari atasan/pej

struktural Dikecualikan dari ujian dinas untuk kenaikan

golongan penggajian Standar pengukuran kinerja individual lebih

obyektif Menerima tunjangan jabatan bukan tunjangan

fungsional umum per golongan

47

PROSEDUR PENGANGKATAN

PIMPINAN UNIT KERJA SESJEN

U.P. KAROPEG

BERKASUSUL

1. SRT PERNYATAAN TELAHMELAKS KEG.2. DUPAK +BUKTI FISIK3. SK KP & JABATAN TERAKHIR4. IJAZAH5. STTPL DIKLAT ARSIPARIS6. DP3, 1 TH TERAKHIR

SYARATTIM

PENILAI*)

MENILAI& PERTIMBANGAN

OK?PAK &

SK JABATAN

SRTPENGEMBALIAN

SESJEN ATAU PEJ YG DIBERI KUASA

Y

T

A

A

Y

T

A

*):MADYA-UTAMA TPP: ANRIA.PELAKSANA S.D. MUDA: TPI/DEPDIKNAS

48

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI• KETUA merangkap ANGGOTA• WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA• SEKRETARIS merangkap ANGGOTA• sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI• KETUA merangkap ANGGOTA• WAKIL KETUA merangkap ANGGOTA• SEKRETARIS merangkap ANGGOTA• sekurang-kurangnya 4 orang ANGGOTA

SETIAP JABATAN FUNGSIONAL ANGKA KREDIT DIBENTUK TIM PENILAI. TIM PENILAI DARI:

• Unsur Kepegawaian• Unsur unit teknis• Pejabat fungsional

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 1994 (Pasal 8 ayat 2)

49

Januari untuk kenikan pangkat April

Juli untuk kenaikan pangkat Oktober

Dengan ketentuan penilaian untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan dapat dilakukan setiap saat. Kenaikan jabatan dimungkinkan minimal setelah 1 tahun dalam jabatan.

50

dikecualikan dari ujian dinas

pangkat boleh lebih tinggi dari Pimpinan

PNS yang menduduki jabatan fungsional dapat dinaikkan pangkat / jabatan setingkat

lebih tinggi apabila telah mencapai

angka kredit kumulatif yang ditentukan

dansyarat lain yang ditentukan.

51

Dokumen kenaikan pangkat pejabat

fungsional tertentu dengan angka kredit:

1. SK jabatan terakhir

2. SK kenaikan pangkat terakhir

3. DP3 - 2 tahun terakhir

4. ASLI PAK jabatan fungsional terakhir

5. Kartu Pegawai (Karpeg)dan konversi NIP

1 set

52

SANKSI:BEBAS SEMENTARA & BERHENTI

PEMBEBASAN SEMENTARA: 1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;2. Diberhentikan sementara sebagai PNS;3. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;4. Menjalani cuti di luar tanggungan negara;5. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan. 6. Apabila dalam waktu 5 tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan AK untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

53

PEMBEBASAN SEMENTARA -ARSIPARIS

PRANATA HUMAS, PUSTAKAWAN

Arsiparis/Analis Kepeg Penyelia (III/d), dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak

dapat mengumpulkan 10 angka kredit.

Arsiparis Utama (IV/e), dalam jangka waktu satu tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat

mengumpulkan 25 angka kredit.

Analis Kepeg Madya (IV/c), apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 AK

dari kegiatan tugas pokok.

54

SANKSI:PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

1. Dalam jangka waktu 1 tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/ pangkat setingkat lebih tinggi.

2. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

55

PPejabat fungsional kategori ejabat fungsional kategori KETERAMPILANKETERAMPILAN yang yang memperoleh ijasahmemperoleh ijasah DIV/S1 DIV/S1 dapat diangkat ke dapat diangkat ke dalam dalam jabatan fungsional kategori jabatan fungsional kategori KEAHLIAN KEAHLIAN apabila :apabila : ~ kualifikasi pendidikan sesuai~ kualifikasi pendidikan sesuai ~ lulus diklat kompetensi kategori keahlian~ lulus diklat kompetensi kategori keahlian

~ ~ telah menduduki golongan ruang III/atelah menduduki golongan ruang III/a ~ memenuhi angka kredit yang ditentukan~ memenuhi angka kredit yang ditentukan ~ setiap unsur penilaian dalam ~ setiap unsur penilaian dalam DPDP-3 minimal baik-3 minimal baik

56

SE KA. PERPUSTAKAAN NASIONALNO. SE: 031a/i/bb/I.2006 Tgl 9 Januari 2006

TENTANGPERUBAHAN ANGKA KREDIT SUBUNSUR PENDIDIKAN

SEKOLAH, PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN, DAN UJIAN

PENYESUAIAN IJAZAH

S1 PERPUSTAKAAN ATAU S1 BIDANG LAIN DITAMBAH DIKLAT ALIH JALUR YG SEBELUMNYA DIHARUSKAN

MENGIKUTI UJIAN PENYESUAIAN IJAZAH TIDAK DIPERLUKAN LAGI

57

TUNJANGAN JABATANKEPPRES NO. 39 TAHUN 2007

J A B A T A N TUNJANGAN

(Rp.)

Pranata Pranata Komputer Utama 1.200.000,-

Komputer Ahli Pranata Komputer Madya 900.000,-

Pranata Komputer Muda 600.000,-

Pranata Komputer Pertama 300.000,-

Pranata Pranata Komputer Penyelia 425.000,-

Komputer Terampil

Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan

265.000,-

Pranata Komputer Pelaksana 240.000,-

Pranata Komputer Pelaksana Pemula

220.000,-

58

TUNJANGAN JABATANPERPRES NO. 29 TAHUN 2007

J A B A T A N Tunjangan

PRANATA HUMAS AHLI

Pranata Humas Madya Rp 650.000,-

Pranata Humas Muda Rp 400.000,-

Pranata Humas Pertama Rp 270.000,-

PRANATA HUMAS TERAMPIL

Pranata Humas Penyelia Rp 300.000,-

Pranata Humas Pelaksana Lanjutan

Rp 265.000,-

Pranata Humas Pelaksana

Rp 240.000,-

Pranata Humas Pelaksana Pemula

Rp 220.000,-

TUNJANGAN JABATANPERPRES NO. 21 TAHUN 2013

JABATAN FUNGSIONAL JENJANG JABATAN BESARNYA TUNJANGAN

Pranata Laboratorium Pendidikan

Pranata Laboratorium Pendidikan Madya Rp1.260.000,00 Pranata Laboratorium Pendidikan Muda Rp960.000,00 Pranata Laboratorium Pendidikan Pertama Rp540.000,00 Pranata Laboratorium Pendidikan Penyelia Rp780.000,00 Pranata Laboratorium Pendidikan Rp450.000,00 Pelaksana Lanjutan Pranata Laboratorium Pendidikan Pelaksana Rp360.000,00

59

60

TUNJANGAN UMUM PNSPERPRES NO 12 TAHUN 2006

No GOLONGANBESAR

TUNJANGAN

1

2

3

4

IV

III

II

I

Rp 190.000,00,-

Rp 185.000,00,-

Rp 180.000,00,-

Rp 175.000,00,-

61

Sistem karier KEPANGKATAN menggunakan kenaikan pangkat reguler berdasarkan

PP 99 Thn 2000 jo PP 12 Thn 2002.

PEMBINAAN JABFUNG UMUM

62

Kenaikan Pangkat Reguler berdasarkan IJAZAHyang dimiliki (Pasal 8 PP No. 99 Tahun 2000)GOLONGAN RUANG STTB

Pengatur Muda II/a SD

Pengatur II/c SLTP

Pengatur Tk.I II/d SLKTP

Penata Md Tk.I III/b SLTA, SLKTA, DI, DII

Penata III/c SM, SGPLB, DIII, Sarmud, Akademi, Bakaloreat,

Penata Tk.I III/d S1, DIV

Pembina IV/a Dokter, Apateker, S2, yg setara

Pembina Tk.I IV/b Doktor (S3)

63

KENAIKAN PANGKAT KARENA MEMPEROLEH IJAZAH(Pasal 18 PP No. 99 Tahun 2000)

STTB yg diperolehPANGKAT, GOL/RUANG

SAAT INI DAPAT DINAIKKAN

SLTP I/b ke bawah I/c

SLTA, DI I/d ke bawah II/a

SGPLB, DII II/a ke bawah II/b

SM, Akademi, DIII II/b ke bawah II/c

S1, DIV II/d ke bawah III/a

Dokter, Apoteker, S2 III/a ke bawah III/b

Doktor (S3) III/b ke bawah III/c

64

BUP PNS 56 Tahun:

(PS 4 PP No. 32 Tahun 1979)

BUP PUSTAKAWANKEPPRES NO. 102 TAHUN 2003 UTAMA

GOL IV/d & IV/e

PENYELIAMUDA

MADYAPELAKSNPELKSN LNJT

PERTAMA

65