37
PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019

PEMERINTAH DESA PEJAMBON KECAMATAN ......berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; 14. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka

  • Upload
    others

  • View
    12

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • PEMERINTAH DESA PEJAMBON

    KECAMATAN SUMBERREJO

    KABUPATEN BOJONEGORO

    TAHUN 2019

  • 0

    20

    40

    60

    80

    100

    1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

    East

    West

    North

    PERATURAN DESA PEJAMBON NOMOR 06 TAHUN 2019

    Tentang

    RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

    (RKP Desa) Tahun 2020

    PEMERINTAH DESA PEJAMBON

    KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO

  • KEPALA DESA PEJAMBON

    KABUPATEN BOJONEGORO

    PERATURAN DESA PEJAMBON

    NOMOR 06 TAHUN 2019

    TENTANG

    RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) PEJAMBON

    TAHUN 2020

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    KEPALA DESA PEJAMBON,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1)

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

    tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu

    menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

    pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa

    tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)

    Pejambon Tahun 2020;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

    Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    5234);

    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

    Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 5495);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

    2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

  • Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah

    diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah

    Nomor 11 Tahun 2019;

    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

    tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

    tentang Pedoman Pembangunan Desa;

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

    tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

    8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015

    tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal

    Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

    9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun

    2010 tentang Desa;

    10. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018

    tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;

    11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018

    tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;

    12. Peraturan Desa Pejambon Nomor 04 Tahun 2019 tentang

    Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan

    Kewenangan Lokal Bersakala Desa;

    13. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-

    Desa) Pejambon Tahun 2020 - 2025;

    Dengan Kesepakatan Bersama

    BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEJAMBON

    Dan

    KEPALA DESA PEJAMBON

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH

    DESA (RKP DESA) PEJAMBON TAHUN 2020

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

    1. Desa adalah Desa Pejambon yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

    batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

    pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

  • masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

    dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

    kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

    Republik Indonesia.

    3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur

    penyelenggara Pemerintahan Desa.

    4. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan

    diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan

    kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

    5. Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat Kepala Desa dan mempunyai

    tugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

    6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga

    yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan

    Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

    7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa,

    adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam)

    tahun.

    8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran

    dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

    BAB II

    SISTEMATIKA RKP DESA

    Pasal 2

    (1) RKP Desa Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

    a. BAB I : PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    B. Dasar Hukum

    C. Maksud dan Tujuan

    D. Visi dan Misi

    b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

    A. Kebijakan Pendapatan Desa

    B. Kebijakan Belanja Desa

    C. Kebijakan Pembiayaan Desa

    c. BAB III : EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

    TAHUN 2019

    A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP

    Desa Tahun 2019

    B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

    C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan

    Keadaan Darurat

    d. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

    PEMBANGUNAN DESA

    A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

  • B. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

    C. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang

    dibiayai APBD dan APBN

    e. BAB V : DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN

    f. BAB VI : PENUTUP

    g. LAMPIRAN :

    1. Berita Acara Musyawarah

    2. SK Tim Penyusun RKP Desa

    3. Matriks RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)

    (2) Isi dan uraian RKP Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

    Peraturan Desa ini.

    BAB III

    PENUTUP

    Pasal 3

    Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

    dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pejambon.

    Ditetapkan di Pejambon

    Pada tanggal 23 September 2019

    KEPALA DESA PEJAMBON

    ABD. ROKHMAN

    Diundangkan di Pejambon

    Pada tanggal 23 September 2019

    SEKRETARIS DESA PEJAMBON

    ALVIN MUJAHID

    LEMBARAN DESA PEJAMBON TAHUN 2019 NOMOR 06

  • i

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

    rahmatnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja

    Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa

    pembangunan merupakan sarana yang menjembatani masyarakat menuju masa

    depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi

    masyarakat dengan azas dari, oleh, dan untuk masyarakat.

    Pemerintahanan yang terbuka (Open Government) adalah motivasi untuk

    merencanakan penyusunan RKP yang harus dilakukan dengan transparan serta

    adanya keterlibataan dari masyarakat (partisipatif) hingga pada saatnya perencanaan

    bisa dilaksanakan dengan terarah dan pelaksanaanya bisa dipertanggungjawabkan

    (akuntabel) serta bermanfaat untuk masyarakat.

    Dalam penyusunan RKP Desa, cara yang digunakan adalah dengan menggali

    gagasan, potensi, dan masalah yang ada di masyarakat melalui kegiatan musyawarah

    desa dan juga melalui identifikasi masalah pembangunan yang telah dilaksanakan dan

    berdasarkan kondisi darurat. RKP Desa mencakup rencana kerja pembangunan

    tahunan desa sebagai acuan pembangunan serta memberikan pedoman dalam

    perencanaan pembangunan yang lebih baik.

    Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada para pihak baik Pemerintahan

    Desa, Pemerintah Kecamatan, BPD, Lembaga Desa, Pendamping Desa, masyarakat,

    dan semua pihak yang mendukung penyelesaian RKP Desa ini. Semoga RKP Desa ini

    dapat bermanfaat bagi keberlangsungan Pembangunan di Desa Pejambon.

    Pejambon, 23 September 2019

    Kepala Desa

    ABD. ROKHMAN

  • ii

    DAFTAR ISI

    Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2020 .......................................................................

    Kata Pengantar ............................................................................................................................ i

    Daftar isi ...................................................................................................................................... ii

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1 Latar Belakang .................................................................................................................. 1

    1.2 Dasar Hukum .................................................................................................................... 1

    1.3 Maksud dan Tujuan .......................................................................................................... 2

    1.4 Visi dan Misi ...................................................................................................................... 3

    BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN

    2.1 Kebijakan Pendapatan Desa ............................................................................................ 5

    2.2 Kebijakan Belanja Desa .................................................................................................... 6

    2.3 Kebijakan Pembiayaan Desa ........................................................................................... 8

    BAB III EVALUASI PROGAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2019

    3.1 Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019 ........... 10

    3.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa ........................................................... 10

    3.3 Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat ....... 11

    BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

    DESA

    4.1 Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa .............................................................. 13

    4.2 Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa ................................. 13

    4.3 Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang dibiayai oleh APBD dan

    APBN ................................................................................................................................ 14

    BAB V DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN MASING-MASING BIDANG ............ 15

    BAB VI PENUTUP .................................................................................................................. 16

    Lampiran :

    1. Lembar Persetujuan BPD

    2. Berita Acara Musyawarah

    3. SK Tim Penyusun RKP Desa

    4. Matrik RKP Desa (Form 21 Permendagri 114 Tahun 2014)

    5. Foto Dokumentasi Pelaksanaan Musyawarah Penyusunan RKP Desa

    6. Daftar Hadir Musyawarah Desa

    7. Undangan Musyawarah Desa

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

    disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

    wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

    kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

    usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

    pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang

    berdasarkan partisipasi, transparansi, serta demokrasi yang berkembang di desa.

    Untuk itu, desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah

    Desa (RPJM Desa). RPJM Desa adalah rencana pembangunan untuk jangka 6

    (enam) tahun. RPJM Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

    pelantikan kepala desa.

    Selain itu, desa harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

    Desa). RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1

    (satu) tahun. RKP Desa disusun dengan maksud agar pembangunan menjadi lebih

    terarah dan runtut, sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara

    berurutan dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas

    kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa, serta sebagai

    bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa

    sehingga pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien.

    RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang ditetapkan paling

    lambat bulan September. RKP Desa memuat rancangan program kerja Pemerintah

    Desa dengan mempertimbangkan pagu indikatif desa, pencermatan dokumen

    RPJM Desa, daftar usulan Musrenbang Desa, evaluasi kegiatan RKP Desa tahun

    sebelumnya, dan juga rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah

    provinsi, atapun Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk ke desa.

    1.2. Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

    Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

    Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

    Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

    Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

  • 2

    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5495);

    4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

    Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

    Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya

    dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019;

    5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman

    Teknis Peraturan di Desa;

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman

    Pembangunan Desa;

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

    Keuangan Desa;

    8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman

    Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala

    Desa;

    9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata

    Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa;

    10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;

    11. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan

    Kepala Desa dan Perangkat Desa;

    12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil

    Pengelolaan Tanah Bengkok;

    13. Peraturan Desa Pejambon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa

    berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

    14. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 - 2025;

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) disusun dengan maksud

    sebagai berikut :

    1. Sebagai kerangka acuan dalam menyusun kegiatan tahunan untuk

    mewujudkan tercapainya visi & misi yeng telah ditetapkan dalam RPJM

    Desa.

    2. Desa memiliki rencana pembangunan tahun 2020 yang merupakan

    penjabaran RPJMDesa tahun pertama yang berkesinambungan dalam jangka

    waktu enam tahun.

    3. Memberikan gambaran kondisi umum desa sekarang, sekaligus

    menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2020 dalam

    rangka mewujudkan visi dan misi desa.

  • 3

    4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan

    pemerintah desa.

    5. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung

    aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

    6. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

    Selain maksud di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam

    penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah sebagai berikut:

    1. Terwujudnya perencanaan tahunan desa dalam upaya terwujudnya Rencana

    Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

    2. Tercapainya pemanfaatan potensi desa secara maksimal, efisien, dan efektif

    dalam pembangunan desa menuju desa yang maju dan sejahtera.

    3. Agar desa memiliki dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan

    pembangunan di desa.

    4. Sebagai dokumen tertulis rencana kerja pemerintah desa tahun 2020 yang

    mempunyai kekuatan hukum tetap.

    5. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan desa serta

    dalam pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berupa SDM, SDA,

    dan sumber daya yang lain se-optimal mungkin.

    6. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran

    Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

    1.4. Visi dan Misi

    Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai

    aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya,

    Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama.

    Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan

    bertanggungjawab, maka diperlukan suatu Pemerintahan Desa yang berkualitas

    dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-

    benar mewujudkan Pemerintahan yang Good Government dan Open Government.

    Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintahan Desa harus

    memiliki visi dan misi ke depan.

    Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal),

    dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu

    mempunyai harapan jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi itu akan

    dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa

    Pejambon dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan

    Pemerintahan Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat dengan

    mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di

    masyarakat.

  • 4

    VISI DAN MISI

    A. Visi Desa

    “Hadir Lebih Terbuka Menuju Pejambon Sejahtera”

    B. Misi Desa

    Untuk merealisasikan Visi Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo

    Kabupaten Bojonegoro menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat

    dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi

    sebagai berikut :

    1. Layanan administrasi secara prima kepada masyarakat.

    2. Pengelolaan keuangan desa secara lebih terbuka.

    3. Pelaksanaan pembangunan secara lebih transparan dan partisipatif

    dengan pertimbangan skala prioritas.

    4. Peningkatan sarana prasarana pertanian demi kemakmuran petani.

    5. Peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat melalui Desa Wisata.

    6. Mewadahi aspirasi pemuda, lembaga desa, dan kelompok ekonomi desa

    agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

  • 5

    BAB II

    GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

    Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

    penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

    didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

    desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang

    meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung

    jawaban dan pengawasan keuangan desa.

    Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada

    kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus

    dikelola secara transparan, akuntabel, partsipatif serta dilakukan dengan tertib dan

    disiplin anggaran sesuai amanah peraturan perundangan-undangan, salah satunya

    adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

    Keuangan Desa.

    Alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa mencerminkan

    keterpihakan terhadap kebutuhan masyarakat, dan setiap tahunnya Pemerintah Desa

    bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan

    yang proses penyusunanya dimulai dengan dialog desa, konsultasi publik dan rapat

    umum BPD untuk penetapanya.

    RAPBDesa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang

    pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Keuangan

    desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan

    dengan tertib dan disiplin anggaran.

    2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

    Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa

    yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

    kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi

    realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan

    berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana

    perimbangan, bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

    Pemerintah Kabupaten, hibah, dan sumbangan pihak ke tiga.

    Adapun asumsi pendapatan Desa Pejambon Tahun 2020 sebesar

    Rp4.518.001.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Delapan Belas Juta Seribu Rupiah)

    yang berasal dari :

  • 6

    KODE

    REKENING URAIAN

    PERKIRAAN

    (Rp.)

    1 2 3

    1 PENDAPATAN

    1.1 Pendapatan Asli Desa

    Hasil Usaha Desa (BUMDesa) 2.000.000

    Hasil Aset Desa (Pengelolaan TKD) 415.350.000

    Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong -

    Lain-lain Pendapatan Asli Desa -

    1.2 Pendapatan Transfer

    Dana Desa 783.010.000

    Bagi Hasil Pajak & Retribusi 29.195.000

    Alokasi Dana Desa 1.497.200.000

    Bantuan Keuangan Kabupaten, Provinsi, Pusat 1.891.246.000

    1.3 Pendapatan Lain-lain

    Lain-lain Pendapatan Desa yang sah -

    JUMLAH PENDAPATAN 4.618.001.000

    2.2. Kebijakan Belanja Desa

    Belanja desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk

    kelancaran kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa guna

    mensejahterakan masyarakat. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 20

    Tahun 2018 terdiri dari :

    a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

    b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

    c. Pembinaan Kemasyarakatan;

    d. Pemberdayaan Masyarakat;

    e. Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa.

    Untuk Tahun Anggaran 2020 total Belanja Desa sebesar Rp 4.588.001.000,-

    dengan komposisi sebagai berikut :

    KODE

    REKENING URAIAN

    PERKIRAAN

    (Rp.)

    1 2 3

    2 BELANJA

    01 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

    01.01.01. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 72.000.000

    01.01.02. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat

    Desa 299.400.000

    01.01.03. Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat 6.830.000

  • 7

    Desa

    01.01.04. Operasional Pemerintah Desa 70.000.000

    01.01.05. Tunjangan BPD 33.000.000

    01.01.06. Operasional BPD 5.270.000

    01.01.07. Insentif/Operasional RT/RW 9.000.000

    01.01.92. Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan

    Perangkat Desa 273.828.000

    01.01.93. Penghasilan Staf Pemerintah Desa 47.450.000

    01.01.94. BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan

    Perangkat Desa 17.172.000

    01.01.95. Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB 1.246.000

    01.02.01. Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 175.000.000

    01.02.90. Pembangunan Sarana Kantor Desa 100.000.000

    01.02.91. Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Desa 250.000.000

    01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan

    Kependudukan 4.000.000

    01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran

    Profil Desa 500.000

    01.04.01. Penyelenggaraan Musrenbangdes 3.700.000

    01.04.02. Jandom Bareng Kepala Desa 6.000.000

    01.04.03. Penyusunan RKPDesa 2.000.000

    01.04.04. Penyusunan APBDesa, P-APBDesa, dan LPJ

    APBDesa 1.500.000

    01.04.05. Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa 8.000.000

    01.04.07. Penyusunan LPPD, LKPPD, dan Informasi

    Kepada Masyarakat 500.000

    01.04.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa 60.000.000

    02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

    02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah 45.500.000

    02.01.06. Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana PAUD,

    TK, TPQ, Madrasah 1.370.000.000

    02.02.01. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes

    Milik Desa 11.500.000

    02.02.02. Penyelenggaraan Posyandu 27.000.000

    02.02.09. Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana

    Ponkesdes 20.000.000

    02.03.10. Pembangunan/Rehab Jalan Poros Desa 83.000.000

    02.03.11. Pembangunan/Rehab Jalan Lingkungan 70.000.000

    02.03.12. Pembangunan Jalan Usaha Tani 100.000.000

    02.03.13. Pembangunan/Rehab Jembatan Milik Desa 60.000.000

    02.03.14. Pembangunan/Rehab Prasarana Jalan Desa 170.010.000

    02.03.15. Pembangunan/Rehab Gedung PKK 10.000.000

    02.03.19. Pembangunan Embung Desa 500.000.000

    02.03.20. Pembangunan/Rehab Tapal Batas Desa 10.000.000

  • 8

    02.04.01. Program Lantai Rumah Sehat 15.000.000

    02.04.16. Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah 80.000.000

    02.04.17. Pembangunan/Peningkatan Taman Bermain

    Milik Desa 40.000.000

    02.06.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster,

    Baliho, dll) 4.195.000

    02.06.03. Abunement Wifi dan Sewa Hosting 7.500.000

    02.08.02. Pembangunan Alun-Alun 40.000.000

    03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

    03.01.01. Pembangunan/Rehab Poskamling 15.000.000

    03.01.02. Kegiatan Satlinmas Desa 25.000.000

    03.02.01. Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa 10.000.000

    03.02.03. PHBN & PHBI 11.500.000

    03.02.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan

    Sarana dan Prasarana Keagamaan Milik Desa 40.000.000

    03.02.92. Santunan Dhuafa 6.600.000

    03.02.93. Pelestarian Adat/Sedekah Bumi 5.000.000

    03.03.02. Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa 5.000.000

    03.03.05. Pembangunan Lapangan Sepak Bola 150.000.000

    03.03.06. Kegiatan Karang Taruna 30.000.000

    03.04.02. Kegiatan LPMD 5.000.000

    03.04.03. Kegiatan PKK 50.000.000

    04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

    04.02.01. Kegiatan Kelompok Tani 2.000.000

    04.02.02. Kegiatan Kelompok Ternak 2.000.000

    04.02.06. Pembangunan Saluran Irigasi

    Tersier/Sederhana 100.000.000

    04.03.90. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

    Desa 10.800.000

    05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan

    Mendesak Desa

    05.01.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana 10.000.000

    JUMLAH BELANJA 4.588.001.000

    2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

    Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan

    yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali,

    baik pada tahun anggaran berjalan maupun pada tahun-tahun anggaran

    berikutnya.

  • 9

    Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

    a. Penerimaan Pembiayaan; dan

    b. Pengeluaran Pembiayaan

    Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

    a. Sisa lebih perhitungan anggaran ( SILPA ) tahun sebelumnya;

    b. Pencairan Dana Cadangan;

    c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

    Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :

    a. Pembentukan Dana Cadangan;

    b. Penyertaan Modal Desa; dan

    Berikut adalah anggaran tahun 2020 untuk pembiayaan :

    KODE

    REKENING URAIAN

    PERKIRAAN

    (Rp.)

    1 2 3

    3 PEMBIAYAAN

    3.1 Penerimaan Pembiayaan

    SILPA Tahun Sebelumnya -

    Pencairan Dana Cadangan -

    Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang

    Dipisahkan

    -

    Penerimaan Pembiayaan Lainnya -

    3.2 Pengeluaran Pembiayaan -

    Pembentukan Dana Cadangan -

    Penyertaan Modal Desa (BUMDesa) 30.000.000

    Pengeluaran Pembiayaan Lainnya -

    JUMLAH PEMBIAYAAN 30.000.000

  • 10

    BAB III

    EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

    TAHUN 2019

    Setiap program atau kegiatan harus dievaluasi pelaksanaannya. Hal tersebut

    dilakukan agar jika terdapat masalah, maka permasalahan tersebut bisa diminimalisir.

    Selain itu, dengan adanya evaluasi tersebut, kita bisa mengidentifikasi sumber

    permasalahannya sehingga dapat dijadikan pembelajaran agar tidak terulang kembali

    di kemudian hari. Rumusan permasalahan di tingkat desa bukan hanya semata-mata

    disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan baik di

    tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun pusat. Dalam RKP Desa tahun 2020,

    evaluasi program kegiatan dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

    a. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019.

    b. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.

    c. Identifikasi masalah berdasarkan kebutuhan aktual dan keadaan darurat.

    3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2019

    Pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 ada beberapa

    kendala yang dapat menjadi acuan untuk pembangunan di tahun berikutnya,

    antara lain terbatasnya anggaran desa yang menyebabkan kegiatan

    pembangunan tidak bisa dilakukan secara merata, kurang taraturnya masa

    pencairan dana dari pusat maupun daerah juga mengakibatkan terhambatnya

    kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Selain itu, pemilihan waktu yang

    kurang tepat juga bisa mengakibatkan pembangunan tidak bisa berjalan secara

    optimal.

    a. Untuk Bidang Pembangunan Fisik

    Kegiatan pembangunan yang belum terlaksana di tahun 2019, dikerjakan

    pada tahun 2020.

    b. Untuk Bidang Ekonomi

    Lebih mengoptimalkan peran BUMDesa untuk meningkatkan perekonomian

    masyarakat.

    c. Untuk Bidang Sosial & Budaya

    Melestarikan budaya lokal desa dan kegiatan gotong-royong di masyarakat.

    3.2. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

    Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

    prioritas masalah yang harus diselesaikan pada tahun 2020 meliputi:

    a. Bidang Fisik Prasarana

    1. TPT jalan desa

    2. Paving jalan lingkungan

  • 11

    3. Paving jalan poros desa

    4. Pembangunan saluran irigasi tersier

    5. SPA jalan desa

    6. Pembangunan jitut dan jides

    7. Pembangunan lapangan sepak bola

    b. Bidang Ekonomi

    1. Pelatihan home industri

    2. Peningkatan kelompok tani

    3. Peningkatan kelompok ternak

    4. Pengembangan dan peningkatan permodalan BUMDesa

    5. Pengembangan dan peningkatan dan permodalan UPKu

    6. Modal usaha perdagangan kecil (UKM)

    7. Pengembangan Wisata Desa

    c. Bidang Sosial Budaya

    1. Bantuan dana sosial dan bencana alam

    2. Perayaan hari besar nasional dan agama

    3. Santunan anak yatim, janda, dhuafa

    4. Program plesterisasi

    5. Peningkatan lembaga kebudayaan desa

    3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kebutuhan Aktual dan Keadaan Darurat

    Pembangunan memprioritaskan pada hal-hal yang dianggap memiliki

    sifat mendesak untuk dilaksanakan. Hal ini sangat perlu dilakukan pengkajian

    lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya kondisi yang ada sehingga

    membutuhkan penanganan serius. Kondisi dikatakan darurat untuk segera

    dilaksanakan pembangunan apabila menyangkut infrastruktur desa, terutama

    jalan yang digunakan oleh petani karena pertanian merupakan mata pencaharian

    utama penduduk. Selain itu segala hal yang berhubungan dengan infrastruktur

    pendidikan dan kesehatan juga menjadi prioritas. Berdasarkan analisa

    pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa

    masalah mendesak yang harus diatasi oleh pemerintah desa.

    Masalah tersebut meliputi :

    1. Pembangunan gedung sarana pendidikan

    2. Rehab gedung sarana kesehatan (ponkesdes)

    3. Rehab paving jalan poros desa dan jalan lingkungan

    4. Pembangunan jalan usaha tani

    5. Pembangunan saluran irigasi

    6. Pembangunan check dam untuk penampungan air pertanian

    7. Pembangunan embung desa

    8. Pembangunan jembatan

    9. Pembangunan TPT dan SPA

  • 12

    10. Pembangunan sarana olahraga

    11. Pelatihan lifeskill sebagai bekal berwirausaha

    12. Pembangunan destinasi wisata untuk meningkatkan perekonomian warga

  • 13

    BAB IV

    RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

    PEMBANGUNAN DESA

    Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Pejambon yang tersusun

    dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan

    yang ada. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan

    dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk

    menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama meningkatkan keterpihakan

    pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan,

    kesehatan, dll.

    Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Pejambon

    dikelompokkan sebagai berikut :

    4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

    Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa adalah rencana pembangunan

    yang bisa didanai dan dilaksanakan oleh desa. Rencana pembangunan yang

    mampu didanai oleh desa adalah pembangunan yang berskala kecil (biayanya

    tidak terlalu besar), bisa diambil dari dana APBDesa. Beberapa kegiatan prioritas

    yang bisa didanai oleh desa antara lain pembangunan balai desa, rehab jalan

    paving poros desa dan lingkungan, pembangunan SPA, pembangunan TPT,

    perawatan PJU, bantuan kegiatan pendidikan, operasional kegiatan PKK, dll.

    4.2. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Desa

    Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan

    kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang

    bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana

    Desa (DD) dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Tahun 2020.

    Penetapan perkiraan anggaran dalam RKP Desa tahun 2020 dilakukan

    melalui kesepakatan saat pelaksanaan forum Musyawarah RKP Desa. Hasil

    kesepakatan tersebut sebagai berikut :

    a. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp 417.350.000,-

    b. Dana Desa (DD) Rp 783.010.000,-

    c. Alokasi Dana Desa (ADD) Rp 1.497.200.000,-

    d. BHP & BHR Rp 29.195.000,-

    e. Bantuan Kabupaten, Provinsi, dan Pusat Rp 1.891.246.000,-

    Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi & misi

    desa terutama dalam upaya peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan

    perekonomian masyarakat bisa segera terwujud.

  • 14

    4.3. Daftar Usulan Prioritas Program dan Kegiatan yang Dibiayai APBD dan APBN

    Prioritas program dan kegiatan yang dibiayai APBD dan APBN adalah

    rencana pembangunan yang tidak bisa didanai oleh desa/APBDesa sehingga

    harus diajukan ke tingkat yang lebih tinggi seperti Kabupaten/Propinsi/Pusat.

    Hal ini disebabkan :

    a. Kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.

    b. Secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena dananya terlalu

    besar.

    c. Secara sumber daya di desa tidak mencukupi, baik SDM maupun prasarana

    pendukung lainnya. Misalnya pembangunan embung, JUT, chek dam dan

    lain-lain.

    Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut

    akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

    kecamatan (Musrenbangcam).

    Adapun usulan kegiatan tersebut adalah :

    1. Bidang Pemerintahan Desa

    a. Pembangunan balai desa

    b. Pembuatan aplikasi yang mendukung transparansi desa

    c. Pengadaan sarana prasarana kantor desa

    d. Pembangunan gedung BUMDesa

    2. Bidang Pembangunan Desa

    a. Pembangunan lapangan sepak bola

    b. Pembangunan TPT poros desa

    c. Pembangunan jembatan desa

    d. Pembangunan gedung SD

    e. Pembangunan gedung MI & RA

    f. Pembangunan gedung TK PKK

    g. Pembangunan gedung PAUD

    h. Pembangunan gedung TPQ

    i. Pembangunan chek dam

    j. Pembangunan embung desa

    3. Bidang Pembinaan Masyarakat

    a. Program bedah rumah bagi RTLH

    b. Bantuan bibit bawang merah

    c. Bantuan alat-alat pertanian

    d. Pengandaan rumah burung hantu

    4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

    a. Pemberdayaan terhadap kegiatan PKK dan lembaga perempuan

    b. Peningkatan kapasitas dan pelatihan lifeskill untuk pemuda

    c. Peningkatan pelestarian budaya melalui lembaga kebudayaan desa

    d. Bantuan untuk lembaga BUMDesa, KUB, UPKu, kelompok tani, dll

  • 15

    BAB V

    DAFTAR PELAKSANA KEGIATAN

    MASING-MASING BIDANG

    1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

    a. Ketua : Sufyan (Kaur Umum)

    b. Sekretaris : Ali Suhadi (Staff TU)

    c. Anggota : Yesi Nofitasari (Staff Tenaga Administrasi)

    2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

    a. Ketua : Dedy Andriansah (Kasi Kesejahteraan)

    b. Sekretaris : Muhdori (Tenaga Teknis)

    c. Anggota : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)

    3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

    a. Ketua : Iswanto (Kasi Pelayanan)

    b. Sekretaris : Kambali (Kepala Dusun)

    c. Anggota : Ngadenan (Kepala Dusun)

    4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

    a. Ketua : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)

    b. Sekretaris : Munasir (Ketua LPMD)

    c. Anggota : Siti Farida (Ketua TP PKK)

    5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa

    a. Ketua : Siti Khusnul Muasyaroh (Kaur Perencanaan)

    b. Sekretaris : Kambali (Kepala Dusun)

    c. Anggota : Ngadenan (Kepala Dusun)

  • 16

    BAB VI

    P E N U T U P

    Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) akan terlaksana dengan baik jika

    antara pemerintah pusat, daerah, desa, serta masyarakat bekerja sama untuk

    mendapatkan hasil yang terbaik. Tentunya dukungan ini sangat diharapkan untuk

    keberhasilan RKP Desa untuk 1 (satu) tahun.

    Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi, serta mencari usulan berdasarkan

    prioritas yang ada, mudah-mudahan hasil yang telah dirangkum dalam RKP Desa

    bisa terdanai dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta adanya

    kesinambungan. Jadi RKP Desa ini bukan hanya sekadar dokumen yang harus dibuat,

    tetapi juga sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa ke depan.

    Melihat kenyataan dunia semakin sulit ini, perlu sekali adanya partisipasi dan

    peran aktif dalam pembangunan. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan akan bisa

    berkembang dan diharapkan nantinya dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP

    Desa) akan selalu membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

    Untuk penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini perlu

    sekali kritik dan saran yang membangun agar Desa Pejambon yang tercinta ini bisa

    semakin maju dan sederajat dengan desa-desa hebat lain yang ada di wilayah

    Indonesia.

    Demikian RKP Desa ini dibuat dengan penuh harapan agar pelaku yang terlibat

    bisa bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan yang diidam-

    idamkan.

    Pejambon, 23 September 2019

    Kepala Desa

    ABD. ROKHMAN

  • LAMPIRAN

  • PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO

    DESA PEJAMBON Jalan R.A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

    BERITA ACARA

    MUSYAWARAH PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2020

    DESA PEJAMBON KEC. SUMBERREJO KAB. BOJONEGORO

    Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo

    Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur pada :

    Hari : Selasa

    Tanggal : 17 September 2019

    Jam : 09.00 - 11.30 WIB

    Tempat : Balai Desa Pejambon

    Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur

    Perangkat Desa, BPD, Pemerintah Kecamatan, lembaga desa, Ketua RT/RW, dan

    kelompok masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

    Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur

    pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

    A. Materi

    Penyusunan RKP Desa Tahun 2019

    B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

    Pemimpin musyawarah : ABD. ROKHMAN dari Kepala Desa Pejambon

    Notulis : ALVIN MUJAHID dari Sekretaris Desa Pejambon

    Narasumber : 1. SAHLAN, S.Ag.,MM. dari Sekretaris Kecamatan

    2. RULY VIRDAUS dari Ketua BPD

    Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta

    musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi

    kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa :

    1. Penetapan usulan prioritas kegiatan tahun 2020.

    2. Penetapan tempat lokasi kegiatan, jumlah alokasi dana, dan tim pelaksana.

    Demikmian berita acara ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk digunakan

    sebagaimana mestinya.

    Pejambon, 17 September 2019

    Kepala Desa Pejambon Notulis

    ABD. ROKHMAN ALVIN MUJAHID

  • KABUPATEN BOJONEGORO

    KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON

    NOMOR 36 TAHUN 2019

    TENTANG

    PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

    (RKP DESA) TAHUN 2020

    KEPALA DESA PEJAMBON,

    Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1)

    Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

    tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu menetapkan

    Rencana Kerja Pemerintah Desa;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

    huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa

    tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah

    Desa (RKP Desa) Pejambon Tahun 2020;

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

    Perencanaan Pembangunan Nasional;

    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

    Peraturan Perundang-undangan;

    3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

    4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

    Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

    Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

    5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan

    Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

    Desa;

    6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

    tentang pedoman Pembangunan Desa;

    7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang

    Pengelolaan Keuangan Desa;

    8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang

    Pedoman Kewenangan Berdaarkan Hak Asal Usul dan

    Kewenangan Lokal Berskala Desa;

  • 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010

    tentang Desa;

    10. Peraturan Desa Pejambon Nomor Tahun 2019 tentang

    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)

    Tahun 2020-2025;

    MEMUTUSKAN :

    Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON TENTANG

    PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA

    PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020.

    KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2020

    sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

    tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

    KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai

    tugas:

    1. Menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun

    2020.

    2. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada

    Kepala Desa.

    KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya

    Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

    Desa Tahun 2019.

    KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlalu sejak tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di Pejambon Pada tanggal 9 September 2019

    KEPALA DESA PEJAMBON

    ABD. ROKHMAN

  • Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pejambon

    Nomor : 36 Tahun 2019

    Tanggal : 9 September 2019

    TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)

    DESA PEJAMBON KECAMATAN SUMBERREJO

    TAHUN 2020

    No Nama Jabatan dalam Dinas Jabatan Dalam Tim

    1 ABD. ROKHMAN Kepala Desa Pembina

    2 ALVIN MUJAHID Sekretaris Desa Ketua

    3 SITI KHUSNUL M. Kaur Perencanaan Sekretaris

    4 SUFYAN Kaur Umum Anggota

    5 DEDY ANDRIANSAH Kasi Kesejahteraan Anggota

    6 ISWANTO Kasi Pelayanan Anggota

    7 NGADENAN Kasun Jambon Anggota

    8 KAMBALI Kasun Tanggungan Anggota

    9 NURUL ARIFIN Kaur Keuangan Anggota

    10 MUNASIR Ketua LPMD Anggota

    11 SITI FARIDA Ketua TP PKK Anggota

    12 ALI SUHADI Staff TU Anggota

    KEPALA DESA PEJAMBON

    ABD. ROKHMAN

  • FORMAT RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

    DESA : Pejambon

    KECAMATAN : Sumberrejo

    KABUPATEN : Bojonegoro

    PROVINSI : Jawa Timur

    Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar

    Desa

    Kerjasama

    Pihak Ketiga

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    1Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala

    DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 72.000.000Rp ADD √ Sufyan

    2Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat

    DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 299.400.000Rp ADD √ Sufyan

    3Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan

    Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.830.000Rp ADD √ Sufyan

    4 Operasional Pemerintah Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 70.000.000Rp ADD √ Sufyan

    5 Tunjangan BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 33.000.000Rp ADD √ Sufyan

    6 Operasional BPD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.270.000Rp ADD √ Sufyan

    7 Insentif/Operasional RT/RW Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 9.000.000Rp ADD √ Sufyan

    8Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan

    Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 273.828.000Rp PAD √ Sufyan

    9 Penghasilan Staf Pemerintah Desa

    - Insentif Staf Tata Usaha Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 6.600.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Tenaga Perawatan Taman Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.600.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Ketua HIPPA Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.850.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentifr Juru Rawat Jenazah Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.350.000Rp PAD √ Sufyan

    MATRICK RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)TAHUN 2020

    No

    Bidang/ Jenis Kegiatan

    Lokasi VolumeSasaran/

    Manfaat

    Waktu

    Pelaksanaan

    Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana

    Pelaksana

    Kegiatan

    1 Bidang Penyelenggaraan

    Pemerintahan Desa

  • Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar

    Desa

    Kerjasama

    Pihak Ketiga

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    No

    Bidang/ Jenis Kegiatan

    Lokasi VolumeSasaran/

    Manfaat

    Waktu

    Pelaksanaan

    Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana

    Pelaksana

    Kegiatan

    - Insentif Juru Rawat Makam Dusun Jambon Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.200.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Juru Rawat Makam Dusun

    TanggunganDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.200.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Juru Rawat dan Kebersihan Masjid

    Dusun JambonDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.650.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Kyai Masjid Dusun Tanggungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.750.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Tenaga Tekhnis Pembangunan Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan

    - Tambahan Tunjangan Ketua RT Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 12.800.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif P3N Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.000.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Tenaga Kebersihan Kantor Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.000.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Tenaga Administrasi Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 3.600.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Kasatlinmas Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.350.000Rp PAD √ Sufyan

    - Insentif Ketua LPMD Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp PAD √ Sufyan

    10BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan

    Perangkat DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 17.172.000Rp PAD √ Sufyan

    11 Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.246.000Rp APBD √ Sufyan

    12Sarana (Aset Tetap)

    Perkantoran/PemerintahanDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 175.000.000Rp ADD √ Sufyan

    13 Pembangunan Sarana Kantor Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 100.000.000Rp ADD √ Sufyan

    14Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai

    DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 250.000.000Rp ADD √ Sufyan

    15Pelayanan Administrasi Umum dan

    KependudukanDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 4.000.000Rp ADD √ Sufyan

    16Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran

    Profil DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 500.000Rp ADD √ Sufyan

    17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 3.700.000Rp ADD √ Sufyan

    18 Jandom Bareng Kepala Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 6.000.000Rp BHP/BHR √ Sufyan

    1 Bidang Penyelenggaraan

    Pemerintahan Desa

  • Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar

    Desa

    Kerjasama

    Pihak Ketiga

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    No

    Bidang/ Jenis Kegiatan

    Lokasi VolumeSasaran/

    Manfaat

    Waktu

    Pelaksanaan

    Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana

    Pelaksana

    Kegiatan

    19 Penyusunan RKPDesa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Sufyan

    20Penyusunan APBDesa, P-APBDesa, dan LPJ

    APBDesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp ADD √ Sufyan

    21 Penyelenggaraan Sewa Tanah Kas Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Sufyan

    22Penyusunan LPPD, LKPPD, dan Informasi

    Kepada MasyarakatDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 500.000Rp ADD √ Sufyan

    23 Pengembangan Sistem Informasi Desa Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 60.000.000Rp ADD √ Sufyan

    1.446.396.000Rp

    1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPQ/Madrasah

    - Bantuan PAUD/KB (Jambon) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 11.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    - Bantuan TK/PAUD/KB (Tanggungan) Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 12.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    - Bantuan RA Islamiyah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 3.500.000Rp PAD √ Dedy Andriansah

    - Bantuan MI Islamiyah Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Dedy Andriansah

    - Bantuan SDN Pejambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.000.000Rp PAD √ Dedy Andriansah

    - Bantuan TPQ Al-Fattah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    - Bantuan TPQ Nurul Hidayah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    - Bantuan TPQ Sabilul Hikmah Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    2Pembangunan/Rehab Sarana Prasarana

    PAUD, TK, TPQ, Madrasah

    - Pembangunan Gedung PAUD Jambon Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 80.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    - Pembangunan Gedung SD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

    - Pembangunan Gedung MI & RA Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

    - Pembangunan Pagar MI & RA Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

    1 Bidang Penyelenggaraan

    Pemerintahan Desa

    Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

    2 Bidang Pelaksanaan

    Pembangunan Desa

  • Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar

    Desa

    Kerjasama

    Pihak Ketiga

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    No

    Bidang/ Jenis Kegiatan

    Lokasi VolumeSasaran/

    Manfaat

    Waktu

    Pelaksanaan

    Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana

    Pelaksana

    Kegiatan

    - Rehab Gedung TK PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 80.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

    - Pembangunan Pagar TK PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

    - Pembangunan Gedung, Pagar, & Tempat

    Wudhu TPQDesa 1 tahun Lembaga Jan-Des 150.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

    3 Kegiatan PPKBD dan SUB PPKBD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    4 Kegiatan Jumantik Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 1.500.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    5 Kegiatan Posyandu Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 25.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    6 Kegiatan Bumil Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 2.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    7Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

    PoskesdesDesa 1 tahun Lembaga Jan-Des 20.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    8 Rehab Jalan Poros Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 83.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

    9 Rehab Jalan Lingkungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 70.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

    10 Pembangunan Jalan Usaha Tani Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 100.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

    11 Pembangunan Jembatan Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 60.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

    12 Pembangunan PJU Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 20.010.000Rp DD √ Dedy Andriansah

    13 Pembangunan TPT Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 150.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

    14 Rehab Gedung PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    15 Pembangunan Embung Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 500.000.000Rp APBD √ Dedy Andriansah

    16 Pembuatan Tapal Batas Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    17 Program Lantai Rumah Sehat Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 15.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    18 Pembangunan SPA Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 80.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

    19 Pembangunan Taman Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 40.000.000Rp ADD √ Dedy Andriansah

    2 Bidang Pelaksanaan

    Pembangunan Desa

  • Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar

    Desa

    Kerjasama

    Pihak Ketiga

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    No

    Bidang/ Jenis Kegiatan

    Lokasi VolumeSasaran/

    Manfaat

    Waktu

    Pelaksanaan

    Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana

    Pelaksana

    Kegiatan

    20 Media Informasi Luar Ruang Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 4.195.000Rp BHP/BHR √ Dedy Andriansah

    21 Abunement Wifi dan Sewa Hosting Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 7.500.000Rp BHP/BHR √ Dedy Andriansah

    22 Pembangunan Alun-Alun Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 40.000.000Rp DD √ Dedy Andriansah

    2.663.705.000Rp

    1 Pembangunan Poskamling Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 15.000.000Rp ADD √ Iswanto

    2 Kegiatan Satlinmas Desa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 25.000.000Rp ADD √ Iswanto

    3 Kegiatan Lembaga Kebudayaan Desa Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 10.000.000Rp ADD √ Iswanto

    4 PHBN Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 10.000.000Rp BHP/BHR √ Iswanto

    5 PHBI Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 1.500.000Rp BHP/BHR √ Iswanto

    6 Bantuan Masjid Jambon Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 25.000.000Rp PAD √ Iswanto

    7 Bantuan Masjid Tanggungan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 8.000.000Rp PAD √ Iswanto

    8 Pengadaan Terop Kuburan Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 7.000.000Rp ADD √ Iswanto

    9Santunan Anak Yatim, Janda, Duda, Lansia

    DuafaDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 6.600.000Rp PAD √ Iswanto

    10 Sedekah Bumi Desa 1 tahun Pemdes Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto

    11 Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto

    12 Pembangunan Lapangan Sepak Bola Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 150.000.000Rp DD √ Iswanto

    13 Kegiatan Karang Taruna Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 30.000.000Rp ADD √ Iswanto

    14 Kegiatan LPMD Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 5.000.000Rp ADD √ Iswanto

    15 Kegiatan PKK Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 50.000.000Rp ADD √ Iswanto

    353.100.000Rp

    2 Bidang Pelaksanaan

    Pembangunan Desa

    Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

    3 Bidang Pembinaan

    Kemasyarakatan

    Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

  • Bidang Jenis Kegiatan Jumlah (Rp) Sumber SwakelolaKerjasama Antar

    Desa

    Kerjasama

    Pihak Ketiga

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

    No

    Bidang/ Jenis Kegiatan

    Lokasi VolumeSasaran/

    Manfaat

    Waktu

    Pelaksanaan

    Biaya dan Sumber Pembiayaan Pola PelaksanaanRencana

    Pelaksana

    Kegiatan

    1 Kegiatan Kelompok Tani Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp PAD √Siti Khusnul

    Muasyaroh

    2 Kegiatan Kelompok Ternak Desa 1 tahun Lembaga Jan-Des 2.000.000Rp PAD √Siti Khusnul

    Muasyaroh

    3Pembangunan Saluran Irigasi

    Tersier/PertanianDesa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 100.000.000Rp DD √

    Siti Khusnul

    Muasyaroh

    4Peningkatan Kapasitas Aparatur

    Pemerintahan DesaDesa 1 tahun Pemdes Jan-Des 10.800.000Rp PAD √

    Siti Khusnul

    Muasyaroh

    114.800.000Rp

    5 Bidang Penanggulangan

    Bencana, Darurat dan

    Mendesak1 Kegiatan Penanggulangan Bencana Desa 1 tahun Masyarakat Jan-Des 10.000.000Rp ADD √

    Siti Khusnul

    Muasyaroh

    10.000.000Rp

    30.000.000Rp DD √Siti Khusnul

    Muasyaroh

    4.618.001.000Rp

    Pejambon, 23 September 2019

    Mengetahui, Disusun oleh:

    Kepala Desa Pejambon Ketua Tim Penyusun RKP Desa

    ABD.ROKHMAN ALVIN MUJAHID

    Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

    Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak

    Penyertaan Modal BUMDesa

    JUMLAH TOTAL

    4 Bidang Pemberdayaan

    Masyarakat

  • DOKUMENTASI PELAKSANAAN MUSYAWARAH PENYUSUNAN

    RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

  • PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO

    DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

    Pejambon, 13 September 2019 Nomor : 005/ 610 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan

    Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,

    bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling

    lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat

    kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:

    H a r i : SELASA

    Tanggal : 17 September 2019

    J a m : 09.00 WIB

    Tempat : Balai Desa Pejambon

    Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa

    Tahun 2020

    Catatatn : Peserta dimohon datang tepat waktu

    Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya

    disampaikan terima kasih.

    Kepala Desa Pejambon

    ABD. ROKHMAN

    PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN SUMBERREJO

    DESA PEJAMBON Jalan : R. A. Kartini No. 272 Kode Pos 62191

    Pejambon, 13 September 2019 Nomor : 005/ 610 /412.51.4.2015/2018 Sifat : Penting Perihal : Undangan

    Sesuai dengan amanat Permendagri No. 114 Tahun 2014,

    bahwasanya desa diwajibkan menyusun RKP Desa tiap tahunnya paling

    lambat bulan September. Maka dari itu kami mohon dengan hormat

    kehadiran Bapak/Ibu/Sdr besok pada:

    H a r i : SELASA

    Tanggal : 17 September 2019

    J a m : 09.00 WIB

    Tempat : Balai Desa Pejambon

    Acara : Musyawarah Desa (Musdes) Penyusunan RKP Desa

    Tahun 2020

    Catatatn : Peserta dimohon datang tepat waktu

    Demikian undangan kami, atas perhatian dan kehadirannya

    disampaikan terima kasih.

    Kepala Desa Pejambon

    ABD. ROKHMAN

    Kepada

    Yth. Bapak/Ibu/Sdr

    ......................................................

    di-

    T e m p a t

    Kepada

    Yth. Bapak/Ibu/Sdr

    ......................................................

    di-

    T e m p a t