Click here to load reader

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI - filepemerintah kabupaten ngawi dinas kependudukan dan pencatatan sipil jl. ahmad yani no. 546 kode pos 63216 telp. (0351) 748895 email. [email protected]

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI - filepemerintah kabupaten ngawi dinas kependudukan dan pencatatan sipil...

Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 1

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. AHMAD YANI NO. 546 KODE POS 63216

TELP. (0351) 748895 EMAIL. [email protected]

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2017

Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 2

Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 3

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )

Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dapat

terselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun

2017 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi ini merupakan

perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan

yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran 2017. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden

Republik Indonesia No. 29 tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja instansi

pemerintah serta Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 pasal 97 ayat ( 4 ), Peraturan

Bupati Ngawi No. 1A Tahun 2009 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta

Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 065 / 05 / 404.031 / 2018

perihal Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018, Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan

Laporan Kinerja Tahun 2017.

Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi lima tahunan telah direncanakan

melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah

Kabupaten Ngawi Tahun 2016 2021.

Dalam penyusunan LKjIP ini disadari masih terdapat kekurangan, namun

seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi

akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan

kinerja guna terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan prima

terhadap masyarakat. Selanjutnya kami berharap LKjIP yang kami susun ini dapat

digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam Tahun 2017;

Demikian LKjIP ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat.

Ngawi, Januari 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI

Drs.SUGENG, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19610817 198209 1 001

DAFTAR ISI

Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 4

KATA PENGANTAR ........................................................................................ 1

DAFTAR ISI ..................................................................................................... 2

BAB I ................................................................................................................ 3

PENDAHULUAN .............................................................................................. 3

1.1 ....................................................................................................................

1.2 ....................................................................................................................

1.3 .....................................................................................................................

1.4

1.5

1.6

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1

2.2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1

3.2

3.3

BAB V

PENUTUP

BAB I

Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 5

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG.

Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang

undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan

bebas KKN. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyusun Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016 s/d 2021.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi

Tahun 2016 s/d 2021 berfungsi sebagai perencanaan strategis sesuai dengan

kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak banyaknya aspirasi

masyarakat serta mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

Tahun 2004 s/d 2009.

Tata kelola pemerintahan yang baik diawali oleh lahirnya Peraturan

Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan

perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagi aktifitas, alat, dan

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan

data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi

pemerintah, dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat

perhatian. LKjIP merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap

tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan

dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban

kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat

tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun

kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan

Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Ngawi telah menyusun job deskripsi yang jelas dengan

pertanggungjawabannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen

Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 6

kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan

dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan

dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup

menggambarkan posisi kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 LANDASAN HUKUM

LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi disusun

berdasarkan :

a. Landasan Idiil yaitu Pancasila

b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945

c. Landasan Operasional :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negarayang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2017 tentang sistem

akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian

kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

6. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja

Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No. 8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara

Lakip 201

Search related