Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 1
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL JL. AHMAD YANI NO. 546 KODE POS 63216
TELP. (0351) 748895 EMAIL. [email protected]
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2017
Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 2
Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 3
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP )
Tahun 2017 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dapat
terselesaikan dengan baik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun
2017 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi ini merupakan
perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan
yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
selama 1 ( satu ) Tahun Anggaran 2017. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia No. 29 tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Apratur
Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan kinerja instansi
pemerintah serta Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007 pasal 97 ayat ( 4 ), Peraturan
Bupati Ngawi No. 1A Tahun 2009 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta
Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Nomor : 065 / 05 / 404.031 / 2018
perihal Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018, Perjanjian Kinerja tahun 2018 dan
Laporan Kinerja Tahun 2017.
Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi lima tahunan telah direncanakan
melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis Pemerintah
Kabupaten Ngawi Tahun 2016 2021.
Dalam penyusunan LKjIP ini disadari masih terdapat kekurangan, namun
seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi
akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan peningkatan
kinerja guna terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan prima
terhadap masyarakat. Selanjutnya kami berharap LKjIP yang kami susun ini dapat
digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap kinerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam Tahun 2017;
Demikian LKjIP ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat.
Ngawi, Januari 2018
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI
Drs.SUGENG, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19610817 198209 1 001
DAFTAR ISI
Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 4
KATA PENGANTAR ........................................................................................ 1
DAFTAR ISI ..................................................................................................... 2
BAB I ................................................................................................................ 3
PENDAHULUAN .............................................................................................. 3
1.1 ....................................................................................................................
1.2 ....................................................................................................................
1.3 .....................................................................................................................
1.4
1.5
1.6
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1
2.2
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1
3.2
3.3
BAB V
PENUTUP
BAB I
Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 5
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG.
Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel
sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang
undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan
bebas KKN. Pemerintah Kabupaten Ngawi telah menyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2016 s/d 2021.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi
Tahun 2016 s/d 2021 berfungsi sebagai perencanaan strategis sesuai dengan
kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak banyaknya aspirasi
masyarakat serta mengacu pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2004 s/d 2009.
Tata kelola pemerintahan yang baik diawali oleh lahirnya Peraturan
Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan
perundangan-undangan tersebut telah menyempurnakan regulasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematik dari berbagi aktifitas, alat, dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah, dengan demikian maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat
perhatian. LKjIP merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah. sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat
tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun
kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
Mengacu pada hal tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ngawi telah menyusun job deskripsi yang jelas dengan
pertanggungjawabannya. Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen
Lakip 2017 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 6
kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan
dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan
klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk
memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan
dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
Pengukuran dan pembandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup
menggambarkan posisi kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 LANDASAN HUKUM
LKJiP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi disusun
berdasarkan :
a. Landasan Idiil yaitu Pancasila
b. Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945
c. Landasan Operasional :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negarayang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2017 tentang sistem
akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis perjanjian
kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.
6. Keputusan Kepala LAN RI No. 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala LAN RI No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan
Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 29 Th. 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara
Lakip 201
