Click here to load reader
View
12
Download
0
Embed Size (px)
LKjIP 2018 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 1
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang
telah melimpahkan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP)
Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dapat
terselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2018 Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi ini merupakan perwujudan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada
pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi selama 1 ( satu)
Tahun Anggaran 2018. Hal ini selaras dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia
No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas laporan kinerja instansi pemerintah serta Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2007
pasal 97 ayat ( 4 ), Peraturan Bupati Ngawi No. 1A Tahun 2009 tentang Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Bupati Ngawi Nomor : 065 / 00.12 /
404.031 / 2017 perihal Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2016, Perjanjian Kinerja tahun
2017 dan Pelaporan Kinerja Tahun 2016.
Visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan program dan kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi lima tahunan telah
direncanakan melalui Rencana Strategis yang selaras dengan Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 – 2021.
Dalam penyusunan LKjIP ini disadari masih terdapat kekurangan, namun
seluruh jajaran aparatur Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ngawi akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan perbaikan dan
peningkatan kinerja guna terwujudnya tertib administrasi kependudukan dan pelayanan
prima terhadap masyarakat. Selanjutnya kami berharap LKjIP yang kami susun ini
dapat digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban serta evaluasi terhadap
kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi dalam Tahun
2018;
Demikian LKjIP ini dibuat dengan harapan semoga bermanfaat.
Ngawi, Januari 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI
Drs.SUGENG, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19610817 198209 1 001
LKjIP 2018 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 2
IKHTISAR EKSEKUTIF
Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah
pemgukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan
publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan
outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya
organisasi yang akuntabel. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur kinerja yang telah
dicapai selama satu tahun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
serta sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat
/ publik / stakeholder dan sejauh mana aspirasi masyarakat sudah terpenuhi
Untuk dapat melakukan pengukuran kinerja, setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebelumnya wajib menyusun Rencana Strategis
dimana didalamnya tertuang Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan
Kegiatan yang dijabarkan setiap tahunnya melalui Rencana Kinerja Tahunan ( RKT ).
Demikian pula Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang
merupakan salah satu instansi pemerintah telah juga menetapkan Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang dituangkan kedalam
Perencanaan Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Ngawi tahun 2016 – 2021.
Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan
Visi,Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan tahun 2018 telah
dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang telah tertuang pada LKjIP ini
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi mempunyai
tujuan sesuai yang ditetapkan dalam rencana strategis sebagai berikut :
1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendataan penduduk dan Pencatatan
Sipil dengan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) ;
2. Meningkatnya pengolahan data dan laporan informasi data base kependudukan.
Adapun sasaran dalam rencana yang ingin dicapai dalam rencana strategis
adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan ;
2. Tersediannya data base kependudukan yang akurat ;
3. Meningkatnya pelayanan di bidang administrasi kependudukan ;
Untuk melihat sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai
disampaikan sebagai berikut :
1. Penduduk yang mengajukan permohonan pelayanan pendaftaran penduduk
karena penambahan anggota Keluarga ( tambah anak ) mutasi dan surat
identitas kependudukan lainnya dapat dilayani dengan cepat, dan tepat;
2. Penduduk yang mengajukan permohonan untuk pelayanan Pencatatan Sipil telah
terlayani dengan baik.
LKjIP 2018 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 3
3. Proses perekaman KTP – el telah memenuhi target yang telah ditetapkan
Kementrian Dalam negeri.
4. Semua pengurusan Dokumen Administrasi Kependudukan meliputi pembuatan
KK, KTP-el, Akta kelahiran, Kematian pengakuan anak tidak dipungut biaya.
5. Meningkatnya persentase kepemilikan KTP- el bagi wajib KTP di Kabupaten
Ngawi.
6. Secara bertahap pelayanan administrasi kependudukan dilakukan sampai ke
tingkat desa sehingga memudahkan bagi masyarakat yang akan mengurus
dokumen kependudukan.
7. Persentase permasalahan administrasi kependudukan yang cenderung menurun
8. Persentase digitalisasi arsip dokumen kependudukan yang terus meningkat
Kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan tertib administrasi kependudukan
adalah :
1. Petugas peneliti dan pencatat register data kependudukan di tiap desa dan
kecamatan belum ada, masih jadi satu dengan struktur organisasi kecamatan /
desa / kelurahan ;
2. Tidak meratanya Sumber Daya Manusia operator di setiap kecamatan;
3. Keterlambatan distribusi blanko KTP el dari Kementrian Dalam Negeri ke Daerah
sehingga menyebabkan daftar antrian yang panjang.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib administrasi
kependudukan. ;
5. Keterbatasan alat pencetakan KTP-el sehingga pencetakan tidak dapat berjalan
maksimal.
6. Adanya oknum yang melakukan pungutan terhadap masyarakat yang hendak
mengurus dokumen kependudukan sehingga masyarakat menjadi enggan untuk
melakukan pengurusan dokumen kependudukan.
Upaya – upaya yang ditempuh :
1. Mengadakan Sosialisasi ke Desa berkaitan dengan upaya penerbitan
administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
2. Mengadakan pertemuan/memberikan pelatihan kepada operator tiap kecamatan ;
3. Mengadakan Koordinasi dengan para camat / kepala desa / kelurahan. ;
4. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi
kependudukan. ;
5. Melakukan pencetakan KTP-el dengan skala prioritas ;
Demikian Ikhtisar Eksekutif LKjIP ini dibuat untuk menjadikan makhlum.
LKjIP 2018 Dispenduk & Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi 4
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................................................................................... 1
IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................... 2
DAFTAR ISI ............................................................................................................................... 4
BAB I ......................................................................................................................................... 5
PENDAHULUAN ........................................................................................................................ 5
1.1 LATAR BELAKANG.....................................................................................................................5
1.2 LANDASAN HUKUM .................................................................................................................6
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.............................................................................................................7
1.4 KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NGAWI. ......7
1.5 SUMBER DAYA MANUSIA ....................................................................................................... 22
1.6 SARANA DAN PRASARANA ..................................................................................................... 23
BAB II ...................................................................................................................................... 24
PEREN