PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH … TIMUR_1_2000.pdf · ... tanaman bunga, tanaman hias dan tanaman obat-obatan di sawah pengairan, ... Pertanian Tanaman Pangan yang

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2000TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNISDINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PROPINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas

operasional Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur agar lebih

berdaya guria dan berhasil guna, maka perlu segera inenetapkan Organisasi

dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Propinsi Jawa Timur dan mengaturnya dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa

Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahuri 1950 tentang Pembentukan Propinsi

Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang

Mengadakan Perubahan dalam Undang undang Tahun 1950 Nomor 2

dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun

l950 Nomor 32) ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951 tentang Penyerahan

Sebagian Urusan Pemerintah Pusat: dalam Lapangan Pertanian kepada

Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1951

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 124) ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman

Organisasi Dinas Daerah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola

Organisasi Pernerintah Daerah. dan Wilayah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;

Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106

Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana dan Unit

Pelaksana Teknis Dinas ;

8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 Tahun

1979 tentang Dinas Pertanian Tanarnan Pangan Daerah Propinsi Daerah

Tingkat I Jawa Timur junctis Nomor 25 Tahun 1987 dan Nomor 14 Tahun

1991.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROPINSI JAWA TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG ORGANISASI

DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN

TANAMAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dirnaksud dengan :

a. Propinsi, adalah Propinsi Jawa Timur;

b. Pemerintah Propinsi, adalah Pemeriritah Propinsi JawaTimur

c. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;

d. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, adalah Dinas Pertanian Tanaman

Pangan Propinsi Jawa Timur

e. eKepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, adalah Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur ;

f. Unit Pelaksana Teknis, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur,

g. Balai Benih Tanaman Pangan, adalah Balai Benih Tanaman Pangan Dinas


h. Balai Beni.li Induk Padi, adalah Balai Benih Induk Padi Dinas Pertanian

Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur ;

i. Balai Benih Induk Palawija, adalah Balai Benih Induk Palawija Dinas



j. Balai Benih Induk Hortikultura, adalah Balai Benih Induk Hortikultura

Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tirnur ;

k. Balai Teknologi Pertanian, adalah Balai Teknologi Pertanian Dinas

Pertanian Tanamari Pangan Propinsi Jawa Timur ;

l. Pertanian Tanaman Pangan, adalah semua macam/jenis tanaman padi

palawija dan hortikultura serta segala macam aspekriya ;

m. Tanaman Padi, adalah Tanaman yang meliputi semua jenis tanaman padi

di sawah maupun di tegal ;

n. Tanaman Palawija, adalah Tanaman yang meliputi jenis tanaman jagung,

tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah pengairan,

sawah tadah hujan, tegal dan pekarangan ;

o. Tanaman Hortikultura, adalah tanaman yang meliputi jenis tanaman

sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman bunga, tanaman hias dan tanaman

obat-obatan di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal dan

pekarangan.

BAB II

NOMENKLATUR UNIT PELAKSA.NA TEKNIS DINAS

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman pangan terdiri dari:

a. Balai Benih Tanaman Pangan ;

b. Balai Benih Induk Padi ;

c. Balai Benih Induk Palawija ;

d. Balai Benih Induk Hortikultura;

e. Balai Teknologi Pertanian.

BAB III

BALAI BENIH TANAMAN PANGAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

1. Balai Benih Tanaman Pangan adalah unsur pelaksana teknis Dinas

Pertanian Tanaman Pangan yang melaksanakan tugas operasional di

lapangan ;


2. Balai Benih Tanaman Pangan dipimpin oleh Kepala Balai Benih Tanaman

Pangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 4

Balai Benih Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dibidang teknis pengelolaan,

pengadaan dan pendistri-busian benih dan bibit tanaman padi, palawija dan

hortikultura.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 4, Balai Benih Tanaman

Pangan, mempunyai fungsi :

a. perawatan/pemeliharaan lahan untuk pembenihan serta sarana dan

prasarana pendukungriya ;

b. penangkaran Benih Pokok (BP) padi dan palawija ;

c. pendistribusian/pernasaran benih dan bibit padi, palawija dan hortikultura

;

d. pelaksanaan ketatausahaan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian

Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Balai Benih Tanaman Pangan terdiri dari :

a. Kepala Balai ;

b. Sub Bagian Tata Usaha ;

c. Seksi Produksi ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal 7

Kepala Balai Tanaman Pangan mernpunyai tugas memimpin, rnengawasi,

mengkoordinasikan, rnengarahkan dan mengendalikan pengelolaan

pemeliharaan dan pendistiribusian benih dan bibit padi, palawija dan

hortikultura serta urusan ketatausahaan Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempuuyai tugas melaksanakan tata usaha umum,

keuangan, kepegawaian, peralatan dan tugas-tugas kerumahtanggaan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 3, Sub Bagian Tata

Usaha rnempunyai fungsi :

a. pengelolaan administrasi kepegawaian ;

b. pengelolaan adminictrasi keuangan ;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;

d. pengelolaan peralauan kantor ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih

Tanaman Pangan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

Seksi Produksi mempunyai tugas mengkoordinasikan penangkaran/ prosesing

dan penyimpanan serta peridistribusian benih padi dan palawija di Balai Benih

Pembantu dalam wilayah kerjanya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas teraebut dalam Pasal 10, Seksi Produksi,

mempunyai tugas :

a. merencanakan. penangkaran, penyiapan benih sumber dan sarana

produksi lainnya, peralatan kerja dan tenaga kerja ;

b. mengawasi pelaksanaan penangkaran, prosesing dan penyimpanan

benih sampai dengan siap siar;

c. menjaga kwalitas benih untuk memenuhi standart mutu;


d. mendistribusikan/memasarkan benih kepada Petani Penangkar Benih

dan rnasyarakat/Petani ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih

Tanaman Pangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

a. Sub Seksi Penangkaran ;

b. Sub Seksi Prosesing dan Penyimpanan ;

c. Sub Seksi Distribusi/Pemasaran ;

(2) Masing-masing Sub-sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi

yang beracla di bawah dan ber-tanggungjawab kepada Kepala Seksi

Produksi.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Penangkaran, mempunyai tugas :

a. merancang pola tanam, penetapan varietas dan merencanakan

waktu tanam ;

b. menyiapkan saprodi, peralatan dan lahan atau media lainnya untuk

penangkaran benih ;

c. melaksanakan pemantauan penangkaran benih pada Balai Benih

Pembantu yang ada di wilayah kerjanya ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan. oleh Kepala Seksi

Produksi sesuai dengan bidang tugasnya ;

(2) .Sub Seksi Prosesing dan Penyirnpanan, mempunyai tugas :

a. mengawasi prosesing calon benih sampai dengan siap simpan ;

b. mengajukan sertifikasi ;

c. mengamankan mutu benih selama penyimpanan ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Produksi sesuai dengan bidang tugas-nya ;

(3) Sub Seksi Distribusi/Pemasaran, mempunyai tugas :

a. mengawasi pengantongan benih dan pemasangan lebel ;

b. mendistribusikan/memasarkan benih kepada Petani Penangkar Benih



c. melaksanakan pemantauan terhadap distribusi/ pemasaran benih yang

dilakukan pada Balai Benih Pembantu yang ada di wilayah kerjanya ;

d. mengumpulkan dan menginveritarisir kondisi pemasaran benih/bibit

pertanian tanaman pangan ;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Produksi sesuai dengan bidang tugasnya .

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Balai Benih Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah karyawan dalam

jenjang Jabatan fungsional yang ter-bagi sesuai dengan bidang

keahliannya dikoordinir oleh tenaga fungsional senior ;

(2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja ;

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Nama dan Wilayah Kerja

Balai Benih Tanaman Pangan

Pasal 16

Jumlah Balai Benih Tanaman Pangan di Propinsi Jawa Timur sebanyak 7

(tujuh) yaitu :

1. Balai Benih Tanaman Pangan di Mojokerto, meliputi :

a. Balai Benih Wringin Anom di Kabupaten Gresik ;

b. Balai Benih Jabon di Kabupaten Mojokerto ;

c. Balai Benih Losari di Kabupaten Mojokerto ;

d. Balai Benih Bangsal di Kabupaten Mojokerto ;


2. Balai Benih Tanaman Pangan di Kediri, meliputi :

a. Balai Benih Kendalrejo di Kabupaten Trenggalek ;

b. Balai Benih Bolorejo'di Kabupaten Tulungagung ;

c. Balai Benih Garurn di Kabupaten Blitar ;

d. Balai Benih Papuh di Kabupaten Blitar ;

3. Balai Benih Tanaman Pangan di Madiun, meliputi :

a. Balai Benih Kedungrejo di Kabupaten Madiun ;

b. Balai Benih Kartisari di Kabupaten Ponorogo ;

c. Balai Benih Malangasri di Kabupaten Magetan ;

d. Balai Benih Dirgosari di Kabupaten Ngawi ;

e. Balai Benih Ngestisari di Kabupaten Ngawi ;

4. Balai Benih Tanaman Pangan di Bojonegoro, meliputi :

a. Balai Benih Talun di Kabupaten Bojonegoro ;

b. Balai Benih Sukowati di Kabupaten Bojonegoro ;

c. Balai Benih Ngumpakdalem di Kabupaten Bojonegoro

d. Balai Benih Blawerejo di Kabupaten Lamongan ;

e. Balai Benih Sendangrejo di Kabupaten Lamongan ;

f. Balai Benih Margosari di Kabupaten Tuban ;

5. Balai Benih Tanaman Pangan di Besuki, meliputi :

a. Balai Benih Dewi Sri di Kabupaten Bondowoso ;

b. Balai Benih Congkrong di Kabupaten Bondowoso ;

c. Balai Benih Buduan di Kabupatsn Situbondo ;

d. Balai Benih Mardi Raharjo di Kabupaten Jember ;

e. Balai Benih Wonojati di Kabupaten Jember ;

f. Balai Benih Wongsorejo di Kabupaten Banyuwangi ;

6. Balai Benih Tanaman Pangan di Malang, meliputi :

a. Balai Benih Sejati di Kabupaten M'alang ;

b. Balai Benih Kejayan di Kabupaten Pasuruan ;

c. Balai Sumampir di Kabupaten Probolinggo ;

d. Balai Benih Condong di Kabupaten Lumajang ;

7. Balai Benih Tanaman Pangan di Madura, meliputi :

a. Balai Benih Tonjung di Kabupaten Bangkalan ;

b. Balai Benih Semi Sejati di Kabupaten Sarnpang ;

c. Balai Benih Sari Murni di Kabupaten Pamekasan ;

d. Balai Benih Parsangan di Kabupaten Sumenep.


BAB IV

BALAI BENIH INDUK PADI

Bagian Pertarna

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 17

(1) Balai Benih Induk Padi, adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas Pertanian

Tanaman Pangan yang rnelaksanakan tugas-tugas operasional di

lapangan

(2) Balai Benih Induk Padi dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk Padi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pertanian

Tanaman Pangan.

Pasal 18

Balai Benih Induk Padi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas

Pertanian Tanaman Pangan dibidang pengolahan, penangkaran dan

pemasaran benih padi serta ketatausahaan.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Balai

Benih Induk Padi mempunyai fungsi :

a. penyediaan benih padi unggul sesuai perencanaan yang ditetapkan oleh

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;

b. penangkaran bibit/benih padi unggul untuk kebutuhan Daerah ;

c. pendistribusian/pemasaran benih/bibit padi;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 20

Susunan Organisasi Balai Benih Induk Padi terdiri dari :

a. Kepala Balai ;


c. Seksi Produksi ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional .

Pasal 21

Kepala Balai Benih Induk Padi mempunyai tugas memimpin, mengawasi,

mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan

pengolahan, penangkaran dan pendistribusian/penangkaran benih padi.

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,

keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakari tugas tersebut dalam Pasal 22, Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi :

a. pengolahan administrasi kepegawaian ;

b. pengolahan administrasi keuangan ;


d. pengelolaan peralatari dan perbekalan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dalai Benih

Induk Padi sesuai bidang tugasnya.

Pasal 24

Seksi Produksi mempunyai tugas menangkarkan, menyimpan dan

mendistribusikan benih padi.


Pasal 25

Untuk menyelenggarakari tugas dimaksucl dalam Pasal 24, Seksi

Produksi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan perbanyakan, prosesing, penyimpanan benih sampai dengan

siap siar ;

b. penjagaan kwalitas sehingga penyediaan benih memenuhi standart mutu ;

c. pendistribusian/pemasaran benih kepada Balai Benih Pembantu dan

Petani Penangkar Benih ;

d. pengawasan kegiatan tersebut pada butir a, b, c di Balai Benih Utama ;

e. pendistribusian/pemasaran benih padi kepada masyarakat ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih

Padi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26



b. Sub Seksi Distribusi ;

(2) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 27

(1) Sub Seksi Penangkaran mempunyai tugas :


waktu tanam ;


penangkaran benih ;


Utama ;

d. mengawasi prosesing. calon benih sampai dengan siap simpan ;


Produksi sesuai bidang tugasrya.


a. mengajukan sertifikasi ;

b. mengamankan mutu benih selama penyimpanan ;


c. mengawasi pengantongan benih dan pemasangan label ,

d. mendistribusikan/memasarkan benih kepada Petani Penangkar benih

dan masyarakat/Petani ;

e. melaksanakan pemantauan terhadap distribusi/ pemasaran benih

yang dilakukan pada Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu

serta penangkar benih terpilih di Jawa Timur ;

f. mengumpulkan data dan menginventarisir kondisi pemasaran benih

padi dan palawija ;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Produksi sesuai bidang tugasnya.

Bagiart Ketiga

Nama dan Lokasi Balai Benih Induk Padi

Pasal 28

Balai Benih Induk Padi Kabupaten Lumajang, yang meliputi :

a. Balai Benih Utama Cemengkalang di Kabupaten Sidoarjo.

b. Balai Benih Utama Baron di Kabupaten Nganjuk ;

c. Balai Benih Utama Maibit di Kabupaten Tuban ;

d. Balai Benih Utama Karangsuko di Kabupaten Malang ;

e. Balai Benih Utanui Benculuk di Kabupaten Banyuwangi.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melak-sanakan sebagian

tugas Balai Benih Induk Padi Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai bidang

keahlian dan .kebutuhan.

Pasal 30


jenjang Jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya

dikoordinir oleh tenaga fungsional senior ;


kerja ;


(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakuan sesuai dengan peraturan


BAB V

BALAI BENIH INDUK PALAWIJA

Bagian Pertama


Pasal 31

(1) Balai Benih Induk Palawija adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas

Pertanian Tanaman Pangan yang melaksana-kan tugas-tugas operasional

di lapangan ;

(2) Balai Benih Induk Palawija dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk Palawija

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 32

Balai Benih Induk Palawija mempunyai tugas melak-sanakan sebagian tugas

Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pengolahan, penangkaran dan

pemasaraa benih palawija serta ketatausahaan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32,

Balai Benih Induk Palawija mempunyai fungsi :

a. pengujian perbenihan, pemurnian benih dan pelatihari bagi Aparat/Petani ;

b. penangkaran Benih Dasar dan Benih Pokok Palawija ;

c. pengendalian operasional.Balai Benih Utarrta Penghasil Benih Palawija ;

d. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

e. pelaksanaan tugas-.tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 34

Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

a. Kepala Balai ;


c. Seksi Produksi ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional. Benih Induk Palawija

Pasal 35

Kepala Balai Benih Induk Palawija mempunyai tugas memimpin, mengawasi,


pengolahan, penangkaran dan pendistribusian/ penangkaran benih palawija.

Pasal 36


keuangan, kepegawaian, peralatan clan per-bekalan.

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalatn Pasal 36, Sub Bagian

Tata Usaha mempunyai fungsi :


b. pengelolaan administrasi keuangan ;


d. pengelolaan peralatan dan perbekalan ;

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih

Induk Palawija sesuai bidang tugasnya.

Pasal 38

Seksi Produksi mempunyai tugas menangkarkem, meme-lihara dan

mendistribusikan benih palawija.


Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 38, Seksi

Produksi mempunyai tugas :

a. melaksanakan perbanyakan, prosesing, penyimpanan benih sarnpai

dengan siap siar ;

b. menjaga kwalitas sehingga penyediaan benih mempunyai standart mutu ;

c. mendistribusikan/rnemasarkan benih kepada Balai Benih Pembantu dan

Petani Penangkar Benih ;

d. mengawasi kegiatan tersebut pada butir a, b, c di Balai Benih Utama ;

e. mendistribusikan dan memasarkan benih/bibit palawija kepada masyarakat

;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih

Palawija sesuai bidang tugasnya.

Pasal 40






Pasal 41

(1) Sub Seksi Penangkaran mempunyai tugas :


waktu tanam ;


penangkaran benih ;


Utama ;

d. mengawasi prosesing calon benih sampai dengan siap simpan ;


Produksi sesuai bidang tugasnya ;


a. pengajuan sertifikasi ;


b. pengamanan mutu benih selama penyimpanan ;

c. mengawasi pengantongan benih dan pemasangan label;

d. pendistribusiaii/pemasaran benih kepada Petani Penangkar Benih


e. melaksanakan pemantauan terhadap distribusi/ pernasaran benih

yang dil£ikukan pada Balai Benih Utama ;

f. mengumpulkan data dan rnenginventarisir kondisipemasaran Benih

Palawija ;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi


Pasal 42


tugas Balai Benih Induk Palawija Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai

bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 43


jenjang jabatari fungsional yang ter-bagi sesuai dengan bidang keahliannya



kerja ;

(3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan ae:mai dengan peraturan


Bagian Ketiga

Nama dan Lokasi Balai Benih Induk Palawija

Pasal 44

Balai Benih Induk Palawija berlokasi di Bedali Kabupaten Malang, yang

meliputi :

a. Balai Benih Utama Kencong di Kabupaten Kediri ;

b. Balai Benih Utama Lebaksari di Kabupaten Pasuruan ;

c. Balai Benih Utama Tejo di Kabupaten Jombang ;

d. Balai Benih Utama Gurnelar di Kabupaten Jernber.


BAB VI

BALAI BENIH INDUK HORTIKULTURA

Bagian Pertama


Pasal 45

(1) Balai Benih Induk Hortikultura adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas

Pertanian Tanaman Pangan yang melaksana-kan tugas-tugas teknis

operational di lapangan ;

(2) Balai Benih Induk Hortikultura dipimpin oleh Kepala Balai Benih Induk

Hortikultura yang berada di beiwah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 46

Balai Benih Induk Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian

tugas Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pengolahan, penangkaran

dan pernasaran benih hortikultura serta sarana dan prasarana rnaupun

ketatausahaan.

Pasal 47

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46, Balai

Benih Induk Hortikultura mempunyai fungsi :

a. pengujian dan pemurnian benih hortikultura serta tempat pelatihan bagi

Aparat/Petani di bidang perbenihan hortikultura ;

b. penangkaran Benih Dasar (BD) dan Benih Pokok (BP) tanaman

hortikultura, khusus untuk perbanyakan benih tanaman buah-buahan

menggunakan sistem klonalisasi melalui Blok Fondasi (BF) , Blok

Penggandaan Mata Tempel (BPMT) dan Blok Perbanyakan Benih (BPB) ;

c. pengerfdalian operasional Balai Benih Utama sebagai penghasil benih

hortikultura;

d. pemeliharaan Pohon Ind'uk Tunggal (PIT), Blok Fondasi (BF) dan Blok

Penggandaan Mata Tempel (BPMT) ;

e. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikari oleh Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan, sesuai dengan bidang tugasnya.


Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 48

Susunan Organisasi Balai Benih Induk Ilortikul tura terdiri dari :

a. Kepala Balai ;


c. Seksi Produksi ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

Kepala Balai Benih Induk Hortikultura rnempunyai tugas rnemimpin,

mengawasi, mengkoordinasikan, mengaralikan dan mengendalikan

pelaksanaan pengolahan, penangkaran dan pendistribusian/pemasaran bibit

hortikultura .

Pasal 50

Sub Bagian Tata Usaha rneinpunyai tugas melaksanakan urusan umurn,

keuangan, kepegawaian, peralatan clan per-bekalan.

Pasal 51

Untuk rnenyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 50, Sub Bagian Tata

Usaha mempunyai fungsi :

a. pengelolaan adininistrasi kepegawaian ;

b. pengelolaan adininistrasi keuangan ;

c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat: dan kearsipan ;


e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Benih Induk

Hortikul tura sesuai bidang tiigasnya .

Pasal 52

Seksi Produksi ineinpunyai tugas menangkarkan, moiiicj-lihara dan

mendistribusikan benih hortikultura.


Pasal 53

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Produksi

mempunyai tugas :

a. melaksanakan perbanyakan, prosesing, penyimpanan benih hortikultura

sampai dengan siap siar ;

b. menjaga kwalitas sehingga penyediaan benih hortikultura mempunyai

standart mutu;

c. mendistribusikan/mcmasarkan l:)enih liortikultura ; d. iiicmelihara Pohon

Induk Tunggal (PIT), Blok Fondasi

d. (BF) dan Blok Penggandaan Mata Tempel (DPMT) surta Pohon Induk

Koleksi ;

e. mengelola dan perawatan sarana dan prasarana pembenihan yang ada ;

f. membina kegiatan a, b, c, d dan e di Balai Benih Utama Hortikultura ;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai Benih

Induk Hortikultura sesuai bidang tugasnya.

Pasal 54




(2) Masing-masing Sub Seksi dipirnpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang


Pasal 55

(1) Sub Seksi Penangkaran, mempunyai tugas :

a. merancang pola tanam, penetapan varietas dan merehcanakan

waktu tanam ;

b. menyiapkan saprodi, peralatan dan lahan atau medialainnya untuk

penangkaran benih hortikultura ;

c. melaksanakan penangkaran benih hortikultura ;

d. memelihara Pohon Induk Tunggal (PIT), Blok Fondasi (BF) dan Blok

Penggandaan Mata Tempel (BPMT) serta Pohon Induk Koleksi ;

e. melaksanakan pemantauan penangkaran benih pada Balai Benih

Utama ;

f. melaksanakan prosesing calon benih hortikultura sampai dengan siap

simpan ;


g. melakukan pemeliharaan benih hortikultura hasil penangkaran selama

dalam penyimpanan ;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Produksi sesuai bidang tugasnyai ;

(2) Sub Seksi Distribusi, mempunyai tugas :

a. mengajukan sertifikasi, penangkaran benih hortikultura ;

b. melakukan evaluasi mutu benih hortikultura .sebelum dipasarkan

melaksanakan pendistribusiem/pemasaran benih hortikultura

kepada Penangkar/Petani ;

c. melaksanakan pemantauan terhadap distribusi/pemasaran benih

hortikultura yang dilakukan oleh Balai Benih Utama ;

d. mengumpulkan dan menganalisis data tentang kondisi

e. permintaan dan penyediaan benih hortikultura ;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi


Pasal 56


tugas Balai Benih Induk Hortikultura Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan

sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 57


jenjang Jabatan fungsional yang ter-bagi sesuai dengan bidang

keahliannya dikoorclinir oleh tenaga fungsional senior ;


kerja;


perundang-undangan yarig berlaku.


Bagian Ketiga

Nama dan Lokasi Balai Benih Induk Hortikultura

Pasal 58

Balai Benih Induk Hortikultura berlukasi di Pohjentrek Kabupaten Pasuruan,

yang rneliputi :

a. Balai Benih Utama Lebo di Kabupaten Sidoarjo ;

b. Balai Benih Utama Claket di Kabupaten Mojokerto ,

c. Balai Benih Utama Jampiraga di Kabupaten Mojoktrto ;

d. Balai Benih Utama Jiwan di Kabupaten Madiun ;

e. Balai Benih Utama Sukorame di Kabupaten Kediri ;

f. Balai Benih Utama Lebo di Kabupaten Malang ;

g. Balai Benih Utama Nongkojajar di Kabupaten Pasuruan ;

h. Balai Benih Utama Tosari di Kabupaten Pasuruan ;

i. Balai Benih Utama Warujinggo di Kabupaten Probolinggo ;

j. Balai Benih Utama Sapikerep di Kabupaten Probolinggo ;

k. Balai Benih Utama Patrang di Kabupaten Jember ;

l. Balai Benih Utama Laden di Kabupaten Pamekasan ;

BAB VII

BALAI TEKNOLOGI PERTANIAN

Bagian Pertama


Pasal 59

(1) Balai Teknologi Pertanian aclalah Unsur Pelaksana Teknia Diuaa Pertanian

Tanaman Pangan yang melaksana-kan tugas-tugas operasional di

lapangan ;

(2) Balai Teknologi Pertanian dipimpin oleh Kepala Balai Teknologi Pertanian

yang berada di bawah dan ber-tanggungjawab kepada Kepala Dinas

Pertanian Tanaman Pangan,


Pasal 60

Balai Teknologi Pertanian mempunyai tugas melaksa-nakan sebagian tugas

Dinas Pertanian Tanaman Pangan di bidang pengkajian, pengembangan dan

pemanfaatan benih padi, palawija dan hortikultura serta pelatihan dibidang

teknologi pertanian dan tugas ketatausahaan.

Pasal 61

Untuk inenyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60,

Balai Teknologi Pertanian mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan pengkajian dan perakitan teknologi budidaya tanaman

pangan dan hortikultura serta pelaksanaan pemanfaatan teknologi

pertanian berupa pemberian rekomendasi dan pelatihan ;

b. pengembangan agro industri dan bioteknologi berupa uji laboratorium

kultur jaringan dan tanah, pengembangan jatnur dan agroindustri serta

raekanisasi pertanian ;

c. pelaksanaan urusan ketatausahaan ;

d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Pertcmian Tanaman Pangan, aesuoti denqan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 62

Susunan Organisasi Balai Teknologi Pertaniari terdiri dari :

a. Kepala Balai ;


c. Seksi Teknik ;

d. Kelompok Jabatan Fungsional .

Pasal 63

Kepala Balai Teknologi Pertanian mernpunyai tugas memimpin, rnengawasi,


pengkajian, pengeinbangan, pemanfaatan dan pelatihan teknologi pertanian.


Pasal 64


keuangan, kepegawaian, peralatan dan perbekalan.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam Pasal 64, Sub Bagian

Tata Usaha mernpunyai fungsi :


b. pengelolaan administrasi keuangan ;



e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai

Teknologi Pertanian sesuai bidang tugasnya .

Pasal 66

Seksi Teknik mempunyai tugas melakukan pengkajian, pengembangan,

pemanfaatan dan pelatihan serta pendistribusian hasil teknologi pertanian.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud dalam Pasal 66; Seksi Teknik

mempunyai fungsi :

a. pengumpulan data dan bahan pengkajian berupa sarana produksi, tanah

dan agroekologi dari daerah ;

b. pengkajian dan perakitan teknologi budidaya tanaman pangan dan

hortikultura ;

c. pemanfaatan teknologi berupa rekomendasi dan pelatihan ;

d. penyiapan paket pengembangan agroindustri skala home industri di daerah

sentra produksi ;

e. pelaksanaan kegiatan uji laboratorium kultur jaringan, pengembangan

jamur dan laboratorium tanah ;

f. pelaksariaan kegiatan pengujian kapasitas peralatan dan mesin pertanian ;

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai

Teknologi Pertanian sesuai bidang tugasnya .


Pasal 68

(1) Seksi Teknik terdiri dari :

a. Sub Seksi Pengembangan ;

b. Sub Seksi Pemanfaatan ;


berada di bawah dan bertanggung j av/ab kepada Kepala Seksi Teknik.

Pasal 69

(1) Sub Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan data dan bahan untuk melakukari pengujian dalam rangka

menyiapkan paket teknologi ;

b. melakukan pengujian dan perakitan teknologi ;

c. melakukan pengujan adaptasi varietas, periyimpanan benih dan

teknologi terapan lainnya ;

d. membuat rekomendasi rakitan teknologi pertanian tanaman pangan dan

hortikultura ;

e. menyelenggarakan pelatihan teknologi pertanian tanaman pangan dan

hortikultura ;

f. melaksanakan tugas-tugas Lain yang diberikan oleli Kepala Seksi

Teknik sesuai dengan bidang tugasnya ;

(2) Sub Seksi Pemanfaatan, mempunyai tugas :

a. menyiapkan paket pengembangan agroindustri skala home Industri di

daerah sentra produksi ;

b. melaksanakan kegiatan uji laboratorium kultur jaringan, pengembangan

jamur dan laboratorium tanah ;

c. melaksanakan kegiatan pengujian kapasitas peralatan dan mesin

pertanian ;

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi

Teknik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 70


tugas Balai Teknologi Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan sesuai

bidang keahlian dan kebutuhan.


Pasal 71


jenjang Jabatan fungsional yang terbagi sesuai dengan bidang keahliannya



kerja ;



(4) Bagian Ketiga Nama dan Lokasi Balai Teknologi Pertanian

Pasal 72

Balai Benin Teknologi Pertanian berlokasi di Bedali Lawang Kabupaten

Daerah Tingkat II Malang, meliputi Kebun Penelitian Cipto Bedali, Sidodadi,

Sidomulyo, Dau dan Bulukerto di Kabupatsn Daerah Tingkat II Malang.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 73

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai Benih Tanaman Pangan, Balai

Benih Induk Padi, Balai Benih Induk Palawija, Balai Benih Induk Hortikultura

dan Balai Teknologi Pertanian bertanggungjawab langsung kepada Kepala

Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 74

(1) Setiap pimpinan satuan orgariisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian

Tanarnan Pangan berkewajitaan memimpin, mengawasi, mengadakan

koordinasi, mengarah-kan dan mengendalikan, memberi bimbingan dan

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;


(2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam

melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi baik dalam

lingkungan dan antar Unit Pelaksana Teknis Dineis Pertanian Tanaman

Pangan maupun dalam lingkungan antar instansi lainnya.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 75

(1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Kepala

Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi diangkat dan

diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pertanian Tanaman

Pangan ;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan

peraturan perundang-undanqan yang berlaku.

B A B X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 76

Hal-hal yang belum cukup diatur dalain Peraturan Daerah ini, sepanjang

mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala

Daerah.

Pasal 77

Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Tanaman

Pangan sebagaiinana tercantum dalam lampiran dan rnerupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 78

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Maret 1998 Nomor 18 Tahun 1998

tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, menierintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini clengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa

Timur.

Ditetapkan di Surabaya

pada tanggal 3 Januari 2000

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

IMAM UTOMO. S

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur

Tanggal 19 Januari 2000 Nornor 2 Tahun 2000 Seri D.

A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR

Sekretaris Daerah

ttd.

Drs. SOENARJO, MSi

Pembina Utama Madya

NIP 510 040 479


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2000

TANGGAL : 3 JANUARI 2000

I. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH TANAMAN PANGAN


II. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH INDUK PADI


III. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIH INDUK PALAWIJA


IV. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BALAI BENIII INDUK HORTIKULTURA


V. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

BALAI TEKNOLOGI PERTANIAN


PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR

NOMOR :1 TAHUN 2000

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

PROPINSI JAWA TIMUR

I. PENJELASAN UMUM

Dengan makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pangan, perlu ditingkatkan

pula usaha-usaha peningkatkan produksi pangan. Untuk itu perlu dukungan petugas

dilapangan yang secara langsung menangani kegiatan-kegiatan operasional Dinas Pertanian

Tanaman Pangan, kegiatan operasional tersebut dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis.

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan

telah diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24

Maret 1998 Nomor 18 Tahun 1998 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Unit

Pelaksana Teknis Lingkup Dinas Lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi

Daerah Tingkat I Jawa Timur, selanjutnya sesuai Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah, susunan organisasi perangkat Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah, untuk itu perlu mengatur kembali Unit Pelaksana Teknis Dinas

tersebut dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai

dengan Pasal 65 : Cukup jelas

Pasal 66 : Yang dimalcsud dengan Teknik adalah Teknik dibidang Pertanian

Tanaman Pangan.

Pasal 67 sampai


Pasal 70 Kelornpok Jabatan Fungsional adalah kelompok pejabat profesi

dibidang Pustakawan, Arsiparis, Peneliti dan Pranata Komputer serta

jabatan fungsional lain yang dibutuhkan sesuai bidang tugas Unit

Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.


Pasal 71 sampai



Documents

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH … TIMUR_1_2000.pdf · ... tanaman bunga, tanaman hias dan tanaman obat-obatan di sawah pengairan, ... Pertanian Tanaman Pangan yang