Upload
vannga
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PEMAPARAN PROGRES IMPLEMENTASI FOKUS AREA RENCANA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
DALAM RANGKA
GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM INDONESIA (GNP – SDA)
SEKTOR KELAUTAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Oleh :
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT Drs. CORNELIS, MH
PONTIANAK, 08 SEPTEMBER 2015
2
PONTIANAK
JAKARTA
GAMBARAN UMUM KALIMANTAN BARAT :
LUAS DARATAN 146.807. KM2, LUAS PERAIRAN LAUT 26.000 KM2
DARI TOTAL WILAYAH KALIMANTAN BARAT)
JUMLAH PENDUDUK + 5.313.332 JUTA JIWA TAHUN 2014
TERDIRI DARI 12 KABUPATEN DAN 2 KOTA
PANJANG GARIS PANTAI 1.390 KM
JUMLAH PULAU-PULAU KECIL 217 BUAH
PULAU BERPENDUDUK; 72 , PULAU KECIL TIDAK BERPENDUDUK 145 PULAU
KALIMANTAN BARAT
PONTIANAK
VISI PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 - 2018
VISI
TERWUJUDNYA MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN, SEHAT,
CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA
MISI
1. Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan, dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.
3. Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
4. Mengembangkan sumberdaya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
5. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
6. Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berakhlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki serta sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
7. Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman, dan damai.
8. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
9. Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
10. Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.
Lanjutan.......
JENIS POTENSI KOMODITAS TARGET VOLUME
2016
PERIKANAN TANGKAP (Wilayah Pengelolaan Perikanan 711) Kep.45/Men/2011
1.058.600 TON
Udang, kembung, tongkol, kakap merah, kerapu, tenggiri, selar, cumi, layaran, kepiting, rajungan,
155.018. TON
PERIKANAN BUDIDAYA
BUDIDAYA LAUT 130.468. HA
RUMPUT LAUT 853 TON
KERAPU 1.853 TON
KAKAP PUTIH 3..500 TON
BIDUDAYA PAYAU 74.300. HA UDANG 13.714 TON
BANDENG 10.361 TON
BUDIDAYA AIR TAWAR
248.167. HA IKAN AIR TAWAR 14.803 TON
JASA LINGKUNGAN WISATA BAHARI
PANTAI PASIR PUTIH EKO WISATA
TERUMBU KARANG EKO WISATA
PULAU-PULAU KECIL EKO WISATA
P O T E N S I S U M B E R D A Y A K E L A U T A N
KEBIJAKAN RENCANA AKSI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN
SUMBERDAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
1. Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut
2. Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan
3. Pelaksanaan Kewajiban Para Pihak
4. Pemberian dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat
a. PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2014 tentang Recana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP-3-K) Provinsi Kalbar Tahun 2014 - 2034
b. PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah PROVINSI KALBAR Tahun 2014 - 2034
c. PENCADANGAN KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH DI KABUPATEN BENGKAYANG, TAHUN 2006
KEBIJAKAN GNP – SDA SEKTOR KELAUTAN YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT :
FOKUS AREA 1: PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT
FOKUS AREA 1: PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT
Database Informasi Tematik Terkait dengan Kelautan :
Sudah memiliki 4 Data yang dibutuhkan
Penyusunan Tata Ruang Wilayah Laut selesai pada
Tahun 2014
1. Peta Pemanfaatan Wilayah Laut (sudah ada) 2. Peta Rupa Bumi /RBI (sudah ada) 3. Peta Geologi dan Morfologi Laut (sudah ada) 4. Peta Batimetri (sudah ada)
• Rencana Tata Ruang Wilayah Laut
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan PPK
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK
Rencana Pengelolaan WP3K
Rencana Aksi WP3K
PERGUB KALBAR Tahun 2016 (review)
- Dokumen Teknis - Naskah Akademis - Pengumpulan Data
Tematik
PERDA NO.07 TH.2014 Review tahun 2016,
sesuai UU No.23 Tahun 2014
Setelah Perda Zonasi terbentuk maka disusun Pergub Rencana Pengelolaan WP3K
Rencana Aksi merupakan program kerja lanjutan tiap-tiap instansi terkait
FOKUS AREA 1: PENYUSUNAN TATA RUANG WILAYAH LAUT
Menunggu petunjuk dari
KKP sesuai UU No. 23 Tahun 2014
Menunggu petunjuk dari KKP sesuai UU No. 23
Tahun 2014
Dokumen Hirarkis WP-3-K
Kendala/Masalah
Kewenangan penyusunan tata ruang laut menjadi kewenangan Prov (UU
23/2014)
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PPK (RZ WP-3-K) sudah dibuat tetapi masih mengacu kepada UU No 27 tahun 2007 yang berlandaskan UU No. 32 Tahun
2004
Solusi
1. Sinkronisasi dan Konsolidasi Data dari kab/kota
2. Penyediaan Norma , Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) oleh PUSAT
Review Perda Rencana Zonasi WP-3-K Kalbar pada tahun 2016
KENDALA/PERMASALAHAN DAN SOLUSI UNTUK FOKUS AREA 1
Sistem Ketatalaksanaan
Perizinan
• Sudah ada
Perbaikan Sistem Ketatalaksanaan
Perizinan
• Pelayanan perizinan satu pintu
Pengintegrasian Sistem
Ketatalaksanaan Perizinan
• PERDA terkait Perizinan akan review untuk direvisi
• Disesuaikan dengan UU No. 23 Tahun 2014
FOKUS AREA 2: PENATAAN PERIZINAN
Target nya, dapat diintegrasikan pada
tahun 2017
A. KEWENANGAN PENERBITAN IZIN & NON IZIN USAHA PERIKANAN 1. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
a. SIUP : 5 – 30 GT b. SIPI : 5 – 30 GT c. SIKPI : 5 – 30 GT d. Surat pendaftaran Kpl : < 5 GT e. Andon Penangkapan Ikan (SIPI-Andon) PERMEN KP 36 Tahun 2014 tentang Andon
Penangkapan Ikan
2. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA a. SIUP BUDIDAYA : > 0,75 Ha b. TANDA PENDAFTARAN USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN: 0,5 – 0,75 Ha c. SIKPI BUDIDAYA : 5 – 30 GT d. REKOMENDASI IMPOR IKAN HIDUP (IIH) (PERMEN KP No.9 Tahun 2007 & Peraturan Ditjen
Budidaya No.185 Tahun 2014)
3. PERIZINAN PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN a. REKOMENDASI IZIN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN (PERMEN KP NO.46 Tahun 2014 ) b. REKOMENDASI SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (UU No.45 Tahun 2009 Perubahan UU
No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan & PERMEN KP No.19 Tahun 2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu)
c. SERTIFIKAT MUTU EKSPORT (Keputusan Kepala Badan (BKIPM) No.04/BKIPM/2011 tentang Pendelegasian Inspeksi & Sertifikat dalam Penerbitan Setifikasi Kesehatan)
PERMEN KP NO.30 TAHUN 2012 Jo PERMEN KP NO.26 Tahun 2013 Tentang Usaha Perikanan Tangkap
PERMEN KP No.49 Tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Budidaya
FOKUS AREA 2: PENATAAN PERIZINAN
B. REALISASI PERIZINAN & NON-PERIZINAN USAHA PERIKANAN TAHUN 2014
1. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Jenis Izin Jumlah
SIUP (10 – 30 GT) 29
SIPI (10 – 30 GT) 193
SIKPI (10 – 30 GT) 22
SIUP/SIPI ( 5 -10 GT) (KKU & MPW) 93
Rekomendasi Andon (ke luar daerah) 26
Rekomendasi Andon (ke Provinsi Kalbar) 24
2. PERIZINAN PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Jenis Izin Jumlah
SIUP BUDIDAYA 10
SIKPI BUDIDAYA -
3. PERIZINAN PENGELOLAAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
Jenis Izin Jumlah
SIUP 9
REKOMENDASI SKP 9
SERTIFIKAT KESEHATAN UNTUK EKSPOR TAHUN 2014 95
REKOMENDASI HAZARD ANALITICAL CRITICAL CONTROL POINT (HACCP) 3
Kendala/Masalah Sistem Ketatalaksanaan
Perizinan yang ada belum terintegrasi satu instansi
dengan lainnya
Kewenangan Perizinan di tingkat Kab/ Kota pasca UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah beralih ke pemerintah Provinsi dan
Pusat
Solusi Penerapan Sistem
Ketatalaksanaan Perizinan Terintegrasi antar instansi
1. Penyempurnaan Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) oleh PUSAT
2. Penyesuaian Perda terkait Perizinan Perikanan
3. Penyesuaian Perda terkait Pengelolaan WP3K
KENDALA/PERMASALAHAN DAN SOLUSI UNTUK FOKUS AREA 2
FOKUS AREA 3: PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
DALAM PROSES REKONSILIASI
& KONSOLIDASI
Identifikasi tingkat
pelaksanaan kewajiban para pihak
Mendorong pelaksanaan
kewajiban para pihak yang
belum dipenuhi
Memantau pelaksanaan kewajiaban para pihak
Melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan kewajiban para
pihak
Mengambil langkah-langkah
sebagai tindak lanjut atas
evaluasi pelaksanaan
kewajiban para pihak
Pemerintah
• Pemerintah Kabupaten/Kota
• Instansi pemerintah lain
Pelaku Usaha
• Perikanan Tangkap • Perikanan
Budidaya • Pengolahan dan
Pemasaran
16
FOKUS AREA 3: PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
KEWAJIBAN PARA PIHAK
17
FOKUS AREA 3: PELAKSANAAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
Bidang Perikanan Tangkap
• Perda Prov. Kalbar No.11. Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu (revisi 2014)
• Perda Prov. Kalbar No. 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (di PPP Sei Rengas)
Bidang Perikanan Budidaya
• Perda No.11. Tahun 2011. tentang retribusi perizinan tertentu (revisi)
Bidang Pengolahan dan
Pemasaran
• Perda Prov. Kalbar No. 01 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (ttg pengujian di LPPMHP)
Kendala/Masalah
Belum semua daerah kab/kota menyelenggarakan loog book perikanan dikarenakan belum tersedianya Syahbandar Perikanan pada pangkalan pendaratan ikan
Masih rendahnya kepatuhan pelaksanaan kewajiban oleh pelaku usaha
Solusi
1. Penyediaan tenaga syahbandar perikanan yang
memadai oleh PUSAT (KKP) Target tahun 2017
2. Penempatan Syahbandar Perikanan pada seluruh
pangkalan pendaratan ikan
Pembinaan intensif dan pemberian teguran kepada
para pihak
KENDALA/PERMASALAHAN DAN SOLUSI UNTUK FOKUS AREA 3
a. HAK KEPEMILIKAN
Realisasi s/d Tahun 2014 Sertifikat Hak Atas Tanah (SEHAT) Nelayan Kalbar sebanyak 1.911 persil
b. HAK SOSIAL
Pemberian Kartu Nelayan Kalbar s/d tahun 2014 kepada 12.323 nelayan
c. HAK JAMINAN KEAMANAN
SIUP/SIPI/SIKPI Tahun 2014 untuk kepastian dan keamanan usaha perikanan, sbb; SIUP = 29 lembar, SIPI = 193 lembar, SIKPI = 22 .lembar
d. HAK ADAT MASYARAKAT DI LAUT
Daerah Perlindungan laut (DPL) : belum ada
e. PERLINDUNGAN
Nelayan kecil tidak diwajibkan atas izin usaha dan retribusi usaha perikanan
FOKUS AREA 4: PEMBERIAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT KALBAR
Kendala/Masalah Belum semua nelayan memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) dan Kartu Nelayan,
Kepatuhan masyarakat terhadap kearifan lokal dalam pelestarian sumberdaya alam masih kurang
Masih ada kearifan lokal / budaya masyarakat yang
belum terekspos
Solusi Optimalisasi percepatan
pemberian Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) dan Kartu
Nelayan
1. Sosialisai Daerah Perlindungan Laut (DPL)
2. Optimalisasi pengawasan oleh masyarakat (POKMASWAS)
Menghidupkan kembali kearifan lokal / budaya melalui festival /Pesta adat dan budaya bahari
KENDALA/PERMASALAHAN DAN SOLUSI UNTUK FOKUS AREA 4
ISU STRATEGIS LAINNYA
Masalah 1. Masih maraknya Illegal , Unreported,
Unregulated (IUU) Fishing di perairan Laut Prov. Kalbar terutama oleh nelayan Asing
2. Hasil Perikanan Kalimantan Barat belum bisa di ekspor langsung ke negara tujuan dari pelabuhan yang ada
3. Masih terdapat konflik antar nelayan tradisional dengan nelayan pendatang / andon
Solusi 1. Perlu adanya penguatan dan kerjsama yang sinergis
antar lintas sektor untuk menangani IUU Fishing di Perairan laut Kalimantan Barat
2. Penerapan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan di setiap Pelabuhan Perikanan/Pangkalan Pendaratan Ikan dan penerapan Surat Keterangan Pendaratan Ikan di PP / PPI
3. Penguatan Kesyahbandaran Perikanan di PP / PPI
2. Perlu segera dibangun pelabuhan untuk ekspor hasil SDA / perikanan Kalbar
3. Perlu adanya pengaturan wilayah penangkapan ikan untuk nelayan Andon
PENUTUP
DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM / LAUT KALIMANTAN BARAT, PERLU DISUSUN RENCANA PENGELOLAAN WILAYAH PERAIRAN LAUT KALIMANTAN BARAT SECARA KOMPREHENSIF DALAM WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN (WPP) 711 YANG LEBIH MELEMBAGA;
PERLU PENGUATAN DALAM PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL KALIMANTAN BARAT DALAM RANGKA MENINGKATKAN USAHA DAN KESEJAHTERAANNYA;
PERLU ADA JAMINAN DAN KEPASTIAN HUKUM UNTUK MENDORONG PENINGKATAN INVESTASI PADA SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT;
MENDORONG PENINGKATAN WILAYAH KONSERVASI PERAIRAN LAUT UNTUK MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN SUMBERDAYA PERIKANAN KALBAR YANG LESTARI & BERKELANJUTAN
TERIMA KASIH