PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT - gcftaskforce …gcftaskforce-database.org/.../draf_perdasus_versi_4_3_update.pdf · 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

RANCANGANPERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR... TAHUN 2016TENTANG

PROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI PROVINSI KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mempertahankan kelestarianlingkungan dan kesinambungan keutuhan alamProvinsi Papua Barat perlu dilakukan pengelolaanpembangunan dengan menetapkan ProvinsiPapua Barat sebagai Provinsi Konservasi;

b. bahwa penetapan Provinsi Papua Barat sebagaiProvinsi Konservasi memungkinkan sumber dayaalam dapat terjaga pengelolaannya untukmempertahankan keutuhan ekosistem ProvinsiPapua Barat;

c. bahwa kehidupan penduduk asli Provinsi PapuaBarat pada khususnya, dan seluruh pendudukProvinsi Papua Barat pada umumnya, tergantungpada ketersediaan dan kelestarian sumber dayaalam agar dapat menikmati kehidupan yangbermutu;

d. bahwa pasal 38 ayat (2) Undang-undang RepublikIndonesia Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Republik

1

Indonesia Nomor 35 Tahun 2008mengamanatkan pembangunan di Provinsi PapuaBarat adalah pembangunan berkelanjutan yangberwawasan lingkungan dengan mengakui hak-hak masyarakat hukum adat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a sampai d di atas, perlumembentuk Peraturan Daerah Khusus ProvinsiPapua Barat tentang Provinsi Papua Baratsebagai Provinsi Konservasi.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B,Pasal 20, dan Pasal 33Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan RakyatRepublik Indonesia Nomor IV/MPR/2000 tentangRekomendasi Kebijakan dalam PenyelenggaraanOtonomi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentangpembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat danKabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi IrianBarat (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1969 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 2907);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati danEkosistemnya (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1990 Nomor 49,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor3419);

5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentangKehutanan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 167, Tambahan LembaranNegara Nomor 3888), sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganting Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 41 Tahun 1999 Tentang KehutananMenjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,

2

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah,Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai,Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya danKota Sorong (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 173, TambahanLembaran Negara republik Indonesia Nomor3894) sebagai mana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 TentangPerubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian JayaTengah, Provinsi Irian Jaya Barat, KabupatenPaniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten PuncakJaya dan Kota Sorong (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara republik IndonesiaNomor 3960) sesuai putusan MahkamahKonstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 TentangOtonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151),sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentangPenetapan peraturan Pemerintah PenggantiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2008, tentangperubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun2001 tentang Otonomi Khusus Bagi ProvinsiPapua menjadi Undang-Undang (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4884);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 TentangMinyak dan Gas Bumi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4152);

9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentangPerikanan jo.Undang-Undang Nomor 45 Tahun2009;

3

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah PusatdanPemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 TentangPenataan Ruang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Nomor 4725);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007jo.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentangPengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-PulauKecil.

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentangEnergi.

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 TentangPencegahan Perusakan Hutan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaiman telah diubah denganUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2015 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

4

2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5657);

18. Undang-UndangNomor 39 Tahun 2014 tentangPerkebunan.

19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004Tentang Perencanaan Kehutanan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor146, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4452);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran NegaraNomor 5056);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007Tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran NegaraNomor4696) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007Tentang Tata Hutan dan Penyusunan RencanaPengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4814);

22. PP Nomor 60 Tahun 2009 tentang KonservasiSumberdaya Ikan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

5

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANGPROVINSI PAPUA BARAT SEBAGAI PROVINSIKONSERVASI

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Daerah Khusus ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah pemerintah daerah Provinsi Papua Barat2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua barat3. Bupati adalah Bupati diPapua Barat4. Walikota adalah walikota di Papua Barat5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat yang

selanjutnya disebut DPRD PB adalah lembaga perwakilan rakyatdaerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah di Papua Barat.

6. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.

7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat8. Konservasi adalah upaya perlindungan dan pengelolaan yang

berkelanjutan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. 9. Provinsi Konservasi adalah wilayah pemerintahan administrasi

provinsi yang menyelenggarakan pembangunan dengan menerapkanprinsip-prinsip perlindungan, pengawetan dan pemanfaatansumberdaya alam termasuk keanekaragaman hayatisecarabijaksana dan lestari serta pemulihan lingkungan hidup danekosistem penting yang telah terdegradasi.

6

10. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar danterencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, danekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjaminkeutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan,kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasimasa depan.

11. Lingkungan hidupadalah kesatuan ruang dengan semuabenda, daya, dan keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhikelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia sertamakhluk hidup lainnya.

12. Daya dukunglingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia,makhluk hidup lain dan keseimbangan antar keduanya.

13. Daya tampunglingkungan hidup adalah kemampuanlingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponenlain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

14. Kehutananadalah sistem pengurusan yang bersangkutpaut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yangdiselenggarakan secara terpadu.

15. Kawasan konservasiadalah suatu kawasan dengan cirikhas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetankeanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

16. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yangmerupakan kesatuan utuh menyeluruh dan salingmempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, danproduktifitas lingkungann hidup.

17. Restorasi adalah upaya mengembalikan atau memulihkanfungsi ke keadaan semula.

18. Rehabilitasilahan/hutan adalah usaha memperbaiki,memulihkan kembali dan meningkatkan kondisi lahan/hutanyang rusak dan kritis agar dapat berfungsi secara optimal, baiksebagai unsur produksi, media pengatur tata air maupunsebagai unsur perlindungan alam lingkungan.

19. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjangtahapan usaha untuk menata, memulihkan, dan memperbaikikualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembalisesuai peruntukannya.

20. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukanuntuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diriterhadap perubahan ikklim, termasuk keragaman iklim dankejadian iklim ekstrim, sehingga potensi kerusakan akibat

7

perubahan iklim berkurang, peluang yg ditimbulkan olehperubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yangtimbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

21. Mitigasiperubahan ilklim adalah serangkaian kegiatan ygdilakukan dalam upaya untuk menurunkan tingkat emisi GasRumah Kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampakperubahan iklim.

22. Keanekaragaman hayatiadalah keanekaragaman ataukeberagaman dari makhluk hidup yang bisa terjadi akibatadanya perbedan-perbedaan, di antaranya perbedaan bentuk,ukuran, warna, jumlah tekstur, penampilan dan juga sifat-sifatnya.

23. Sumber penghidupanadalah segala sesuatu yang menjadisumber bagi setiap orang untuk memperoleh penghasilan,termasuk kapabilitas mereka, aset yang dapat dihitung sepertiketersediaan dan sumber daya, serta aset yang tak bisa dihitungseperti klaim dan akses.

24. Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang meningkatkankesejahteraan manusia dan kesetaraan sosial, sekaligusmengurangi risiko lingkungan secara signifikan.

25. Spesies adalah sekelompok organisme yang memilikipersamaan keturunan yang berkaitan secara fisiologis

26. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang,atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsisebagai pembawa sifat keturunan baik yang bernilai aktualmaupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atauspesies baru.

27. Kearifan lokal adalah segala bentuk kebijaksanaan yangdidasari oleh nilai-nilai kebaikan yang dipercaya, diterapkan dansenantiasa dijaga keberlangsungannya dalam kurun waktu yanglama [secara turun temurun] oleh sekelompok orang dalamlingkungan atau wilayah tertentu yang menjadi tempat tinggalmereka.

28. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat aslipapua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentudan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu denganrasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

29. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparanlahan berisi sumberdaya hayati yang didominasi pepohonandalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu denganlainnya tidak dapat dipisahkan.

30. Perairanadalah suatu kumpulan massa air pada suatu

8

wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak ataumengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang)seperti danau.

31. PADIATAPA adalah prinsip bahwa masyarakat adatmemiliki hak untuk memberikan atau tidak memberikanpersetujuan untuk tindakan yang mempengaruhi mereka,terutama tindakan yang mempengaruhi tanah, wilayah dansumberdaya alam tradisional mereka.

BAB IIASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2Penyelenggaraan provinsi konservasi berasaskan:a. Perlindungan sistem pendukung kehidupanb. Pengawetan Sumberdaya Alamc. Pemanfaatan yang bijaksana dan berkelanjutan, d. Berkeadilan sosial, demokratris, transparan, partisipatif,

bertanggungjawab dan bertanggung gugat;e. peningkatan nilai tambah dan keuntungan finansial bagi daerah;f. kesejahteraan umat manusia.

Pasal 3Penyelenggaraan provinsi konservasi bertujuan untuk:a. menjamin keseimbangan ekologi dan ekonomi dalam

pembangunan;b. mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan

masyarakat hukum adat di Provinsi Papua Barat padakhususnya dan rakyat Papua Barat pada umumnya.

c. menjamin sumber-sumber penghidupan masyarakat hukumadatsecara lestari;

d. menjamin hak-hak dan akses masyarakat adat atas sumberdayaalam secara berkelanjutan;

e. menjamin pelaksanaan pembangunan di Papua Barat sesuaidengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

f. menjamin pelaksanaan pembangunan yang selaras denganRencana Tata Ruang Wilayah;

g. memperbaiki fungsi-fungsi ekologi pada kawasan yang telahterdegradasi;

h. menjamin ketersediaan sumber daya alam sebagai modalpembangunan daerah dalam jangka panjang;

9

i. menjamin ketersediaan sumber daya alam terbarukan dan tidakterbarukan untuk masa depan generasi Provinsi Papua Baratyang akan datang;

j. mempertahankan dan mengembangkan keanekaragaman hayati;k. menjamin akses terhadap sumber daya genetika dan pembagian

keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatankeanekaragaman hayati;

l. melakukan adaptasi dan mitigasi dalam rangka mengurangiemisi karbon dan mencegah perubahan iklim global.

Pasal 4Perdasus ini mengatur tentang:a. pembangunan berwawasan lingkunganb. konservasi keanekaragaman hayatic. hak dan kewenangan pemerintah daerah;d. hak dan kewajiban masyarakat;e. kelembagaan;f. penelitian dan pengembangan;g. pemantauan dan evaluasi;h. pendidikan, sosialisasi dan penyadaran masyarakat;i. pendanaan;j. ketentuan pidana; k. penyidikan.

BAB IIIPEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Bagian 1Investasi Berwawasan Lingkungan

Pasal 4(1) Pemerintah daerah berperan aktif dalam menyiapkan kondisi

pemungkin termasuk penyiapan regulasi, pendanaan,sumberdaya manusia dan lainnya sesuai kebutuhan untukmengimplementasikan investasi berwawasan lingkungan.

10

Pasal 5(1) Pemerintah daerah memberikan insentif terhadap praktek-

praktek investasi berwawasan lingkungan. (2) Pemerintah daerah memberikan dis-insentif terhadap praktek-

praktek investasi yang tidak berwawasan lingkungan.

Pasal 6(1) Pemerintah daerah proaktif mendorong investasi energi

terbarukan seperti energi surya, angin, air, panas bumi danberbagai alternatif sumber energi bersih lainnya.

(2) Pemerintah daerah dan para pihak memastikan penggunaanenergi bersih terbarukan hingga mencapai 50 % dalam jangkawaktu 20 tahun sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

(3) Pemerintah daerah memberikan insentif kepada individu dankorporasi yang berperan signifikan dalam promosi danpenggunaan energi terbaharukan.

Bagian 2Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Pasal 7(1) Pemerintah daerah dan para pihak lainnya berkewajiban secara

sungguh-sungguh untuk menjaga stabilitas stok karbon,penyerapan emisi, laju deforestasi dan degradasi hutan sertamempromosikan pembangunan energi terbarukan.

(2) Seluruh hutan primer, lahan gambut, lahan basah, hutanmangrove, dan padang lamun wajib dilindungi dari ancamankerusakan.

(3) Pemerintah daerah dan para pihak lainnya secara proaktifmeningkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan penyerapanemisi karbon.

Pasal 8(1) Pemerintah daerah berkomitmen untuk menurunkan laju

deforestasi sampai dengan 80 % dari rata-rata tingkat deforestasidan degradasi Tahun 2009.

Pasal 9(1) Dalam rangka untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan

degradasi hutan dan lahan, pemerintah daerah wajib menyusun

11

Strategi dan Rencana Aksi Provinsi [SRAP] REDD+. (2) Dokumen SRAP REDD+ sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)

harus terintegrasi kedalam Dokumen Rencana PembangunanJangka Panjang [RPJP] Daerah sebagai pedoman dalampenyelenggaraan pembangunan.

Pasal 10(1) Dalam rangka pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi

hutan dan lahan, pemerintah daerah dan para pihak lainnyawajib melibatkan dan memberdayakan masyarakat adat sesuaidengan kearifan lokal yang dimiliki.

(2) Masyarakat adat berhak memperoleh manfaat yang adil danlayak atas peran sertanya dalam mengurangi emisi karbon.

Pasal 11(1) Dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman bencana

akibat perubahan iklim, pemerintah daerah pro aktifmembangun dan melindungi sistem penyangga alami sepertihutan dataran tinggi, lahan basah, mangrove, lamun, vegetasipantai dan terumbu karang.

Bagian 3Pengelolaan Hutan

Pasal 12(1) Pemerintah daerah berkewajiban mengatur pengelolaan sumber

daya hutan dengan prinsip-prinsip perlindungan, pengawetandan pemanfaatan secara lestari.

(2) Pemerintah daerah dan para pihak lainnya menjaminkeberadaan dan kelangsungan hutan konservasi dan hutanlindung.

(3) Pemerintah daerah wajib memberdayakan dan membangunmekanisme pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakatadat yang sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungan setempatseperti dalam bentuk hutan adat, hutan kemasyarakatan, hutandesa/kampung, dan bentuk lainnya.

(4) Dalam jangka waktu minimal 20 tahun sejak ditetapkannyaperaturan daerah khusus ini, sebesar 50 % kawasan hutan telahdikelola secara lestari.

Pasal 13(1) Pengelolaan hutan produksi baik hutan produksi tetap maupun

12

konversi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutanberkelanjutan yang mempertimbangkan sungguh-sungguhkelestarian keanekaragaman hayati dan sumber-sumberpenghidupan penting bagi masyarakat adat.

(2) Dalam pemberian rekomendasi dan atau ijin pemanfaatanhutan, pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan-ketentuanyang diatur dalam peraturan daerah ini.

(3) Semua pemegang izin pemanfaatan dan pemungutan hasil hutankayu dan non-kayu wajib tersertifikasi.

Pasal 14(1) Hutan tanaman dikembangkan pada wilayah non-hutan dan

atau lahan kritis diluar kawasan hutan. (2) Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya

mempersiapkan kondisi pemungkin agar dalam jangka waktu 25tahun kebutuhan kayu sebagai bahan baku industri seluruhnyaberasal dari hutan tanaman.

Pasal 15(1) Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya

berkewajiban mendukung dan mengembangkan pemanfaatan hasilhutan non-kayu berbasis masyarakat adat denganmempertimbangkan kelestariannya.

(2) Dalam rangka melaksanakan ketentuan dimaksud pada Pasal 15Ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16(1) Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya pro

aktif mendorong pengelolaan jasa lingkungan yang lestari untukkesejahteraan masyarakat.

(2) Untuk mendukung pengelolaan jasa lingkungan sebagaimanadimaksud pada Ayat (1), pemerintah daerah membangunmekanisme dan dukungan sumberdaya yang memadai.

Bagian 4Perkebunan

Pasal 17(1) Pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya

berkewajiban mendukung pengembangan perkebunan rakyatpada wilayah hukum adat masing-masing sesuai dengan

13

peruntukannya.(2) Perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui pola Perkebunan Inti Rakyat, perbantuan,swadaya, inti-plasma, kemitraan dan bentuk lainnya yang sesuaidengan kondisi sosial budaya masyarakat.

Pasal 18(1) Pengembangan perkebunan besar dilakukan pada wilayah hutan

produksi konversi yang telah terdegradasi dan memiliki nilaibiodiversitas yang rendah, serta pada wilayah non-hutan.

(2) Pengembangan perkebunan besar dilakukan dengan praktek-praktek yang ramah lingkungan, tidak mengancam sumber-sumber penghidupan masyarakat adat dan kelestariankeanekaragaman hayati.

(3) Perkebunan besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4)wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (persen) dariperkebunannya kepada masyarakat hukum adat.

Pasal 19(1) Perkebunan besardapat diberikan rekomendasi dan atau ijin bila

telah memenuhi ketentuan sebagai berikut :a. Ketentuan yang diatur dalam ISPO, khusus untuk

perkebunan kelapa sawit. b. Ketentuan-ketentuan lain terkait yang telah diatur dalam

peraturan daerah ini. c. Memastikan bahwa tidak ada dampak yang signifikan pada

sumber-sumber penghidupandan keanekaragaman hayatidaerah pesisir dan aliran sungai

d. Telah melaksanakan ketentuan PADIATAPA(2) Jika semua kriteria/ketentuan pada Ayat 1 belum terpenuhi,

pemerintah daerah wajib tidak memberi ijin. (3) Dalam waktu satu bulan setelah ijin konsesi perkebunan

diberikan, pemerintah wajib memberitahukan kepada publikmelalui mekanisme yang mudah di akses dan difahami.

Pasal 20Dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun setelah peraturandaerah ini ditetapkan, pemerintah dearah wajib melakukan reviewsecara komprehensif terhadap seluruh ijin perkebunan kelapasawit di Papua Barat yang mencakup:

a) Pemantauan dan evaluasi terhadap konsistensi

14

perusahaan/pemegang konsesi terhadap implementasi seluruhketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini danketentuan hukum lainnya yang sesuai.

b) Mekanisme dan tatacara pemantauan dan evaluasi sebagimanadimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam PeraturanGubernur.

2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal20 Ayat (1) wajib disusun dalam laporan resmi yang kemudiandipublikasikan.

3)Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada Ayat (2) ternyata pemegang ijin tidak memenuhiketentuan hukum yang sesuai dan atau terjadipelanggaran/penyimpangan, maka pemegang ijin konsesidiwajibkan melakukan tindakan perbaikan dan atau dapatdikenakan sanksi membayar kerugian.

4) Pemerintah daerah akan melakukan jeda pemberian ijinbaru/moratorium terhitung sejak ditetapkannya peraturan daerahini hingga telah dilakukannya evaluasi yang memadai terhadapseluruh pemegang konsesi perkebunan.

Pasal 21Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh izin sebelumperaturan daerah ini ditetapkan, wajib melaksanakan tata batas untukmelindungi areal yang memiliki nilai konservasi tinggi.

Bagian 5Peternakan

Pasal 22(1) Pengembangan peternakan skala besar pada wilayah berpadang

rumput dilakukan dengan tetap mempertahankan keseimbanganekologis serta kelestarian flora dan fauna endemik.

(2) Selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pengembangan perusahaan peternakan skala besar di utamakanpada wilayah non-hutan.

(3) Pengembangan peternakan skala besar sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan praktek-praktek yangramah lingkungan.

(4) Dalam proses untuk mempertimbangkan izin untuk

15

pengembangan peternakan skala besar, permerintah dearahwajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalamperaturan daerah khusus ini.

Bagian 6Sumber Daya Kelautan, Perikanan dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 23(1) Sumberdaya ikan dikelola secara lestari yang menerapkan

pendeketan berbasis ekosistem untuk menghindari pemanfaatanyang berlebihan, menghindari dampak yang merugikan terhadapspesies terancam punah dan ekosistem rentan.

(2) Pemerintah daerah berkewajiban melindungi, mengadopsi, danmengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan danpemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 24(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun Rencana Zonasi

Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. (2) Dalam penyusunan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pemerintah daerah berkewajiban memperhatikan batas amansempadan pantai.

Pasal 25(1) Setiap orang dan badan hukum wajib menggunakan teknologi,

peralatan dan cara pemanfaatan sumberdaya laut yang ramahlingkungan.

Pasal 26(1) Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya

wajib memberdayakan nelayan dan usaha kecil menengah OrangAsli Papua.

(2) Bentuk-bentuk pemberdayaan sebagaimana yang dimaksuddalam ayat (1) terdiri dari insentif permodalan, teknologi,peningkatan kapasitas, dan akses pasar.

Bagian 7

Pertambangan

Pasal 27

16

(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalammemberikan rekomendasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasisumberdaya tambang [minyak, gas, mineral dan batubara] harusmempertimbangkan secara sungguh-sungguh :

a. Memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat adat.b. Keberlangsungan sumber-sumber penghidupan masyarakat

adatc. Kelestarian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan

lainnya.d. Stabilitas Iklim

(2) Seluruh calon pemegang ijin konsesi hanya dapat diberikanrekomendasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bila telahmemenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

(3) Dalam proses untuk mempertimbangkan izin untuk pemberianrekomendasi kegiatan eksplorasi pertambangan, permerintahdaerah wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diaturdalam peraturan daerah khusus ini.

(4) Eksploitasi sumber daya pertambangan dilakukan denganberhemat, terkontrol, dan dengan mempertimbangkan secarasungguh-sungguh kebutuhan generasi Papua Barat di masaakan datang.

(5) Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus memperoleh persetujuan masyarakathukum adat dan memberikan manfaat kepada masyarakathukum adat di masa sekarang dan akan datang.

Pasal 28(1) Perorangan atau korporasi yang mengeksplorasi dan

mengeksploitasi sumberdaya tambang berkewajiban melakukanrestorasi dan rehabilitasi terhadap kawasan yang mengalamidampak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk keperluan restorasi dan rehabilitasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1), perusahaan wajib menyiapkan danajaminan sebelum kegiatan dilakukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut hal-hal yang dimaksud dalam ayat (1) dan(2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29Dalam jangka waktu minimal 1 (satu) tahun setelah peraturandaerah ini ditetapkan, pemerintah daerah wajib melakukan

17

evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh ijin pertambangandi Papua Barat yang mencakup:c) Pemantauan dan evaluasi terhadap konsistensi

perusahaan/pemegang konsesi terhadap implementasi seluruhketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini danketentuan hukum lainnya yang sesuai baik saat tahap eksplorasimaupun tahap eksploitasi.

d) Mekanisme dan tatacara pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam PeraturanGubernur.

2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal29 Ayat (1) wajib disusun dalam laporan resmi yang kemudiandipublikasikan ke public.

3) Apabila berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimanadimaksud pada Ayat (2) ternyata pemegang ijin tidak memenuhiketentuan hukum yang sesuai dan atau terjadipelanggaran/penyimpangan, pemerintah daerah dapatmerekomendasikan untuk tidak memberikan rekomendasi ijinoperasi, menghentikan sementara dan atau mencabut ijin operasiatau dikenakan sanksi membayar kerugian.

4) Pemerintah daerah akan melakukan jeda pemberian rekomendasiijin baru/moratorium terhitung sejak ditetapkannya peraturandaerah ini hingga telah dilakukannya review yang memadai terhadapseluruh pemegang konsesi pertambangan.

BAB IVPERLINDUNGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN

KAWASAN KONSERVASI DAN LINDUNG

Bagian 1Konservasi Keanekaragaman Hayati

Pasal 30(1) Pemerintah daerah dan para pihak lainnya wajib melindungi,

melestarikan, memanfaatkan secara bijaksana dan melakukanlangkahilangkah pemulihan keanekaragaman hayati.

(2) Upaya-upaya perlindungan dan pelestarian dilaksanakan melaluikonservasi habitat, spesies, dan genetik;

(3) Upaya-upaya pemanfaatan dilakukan melalui pengembangan

18

ekowisata, pemanfatan jasa lingkungan lainnya, pemanfaatanflora dan fauna yang tidak terancam punah sesuai denganketentuan yang berlaku.

(4) Konservasi keanekaragaman hayati endemik dan langkadilakukan di habitat asal.

(5) Pemerintah daerah pro aktif dan secara sungguh-sungguhmelindungi seluruh jenis spesies dan tipe ekosistem khususendemik yang ada di Papua Barat dari ancaman kepunahan.

(6) Dalam 3 (tiga) tahun Peraturan Daerah Khusus ini setelahdiundangkan, pemerintah daerah wajib menyusun Strategi danRencana Aksi perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.

(7) Dokumen Strategi dan Rencana Aksi sebagaimana dimaksudpada Ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

(8) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, memfasilitasi danmengembangkan program, prasarana dan sarana konservasi diluar kawasan hutan.

Pasal 31(1) Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya

wajib menyusun daftar spesies endemik dan spesies yangmenjadi simbol khas daerah Papua Barat yang merupakanspesies prioritas termasuk spesies yang terancam punah.

(2) Daftar spesies sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajibdiperbarui minimal setiap dua tahun sekali.

(3) Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnyawajib melaksanakan penelitian dan pemantauan atas spesiesprioritas dan/atau spesies yang terancam punah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) serta ekosistemnya.

Pasal 32(1) Pemerintah daerah wajib membangun koridor jaringan regional

yang memungkinkan satwa liar berinteraksi dan bermigrasisecara leluasa.

(2) Strategi Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat 7 digunakan untuk mengidentifikasidan menentukan lokasi yang prioritas untuk mencapai tujuandalam Ayat (1)

Pasal 33(1) Pemerintah daerah wajib mengamankan dan/atau menyita

keanekaragaman hayati endemik dan langka Papua Barat, hidupatau mati, sebagian atau seluruhnya, yang diperoleh dan

19

diperdagangkan secara ilegal.

Pasal 34(1) Pemerintah daerah wajib melindungi dan mengembangkan

sumber daya genetika dan kearifan lokal, termasuk pengetahuanlokal.

(2) Pemerintah daerah wajib mengatur pembagian keuntungan yangadil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetika dankeanekaragaman hayati bagi masyarakat adat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal dalam ayat (1) sampai(2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian 2Kawasan KonservasidanHutan Lindung

Pasal 35(1) Semua kawasan konservasi dan kawasan lindung yang telah

ditetapkan harus dikelola secara adil dan efektif, sesuai dengankaidah-kaidah konservasi.

(2) Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 sebagaimana dimaksud,Pemerintah daerah harus membangun kerjasama denganmasyarakat adat.

(3) Untuk mendukung effektifitas pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1,Pemerintah wajib menyediakan sumber daya yang menadai, baikberupa pendanaan maupun sumber daya lainnya.

(4) Pemerintah wajib melibatkan pihak terkait lainnya, baik dalamproses perencanaan dan pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1.

Pasal 36(1) Pemerintah daerah wajib melindungi sedikitnya 80% habitat

penting dan 50% setiap tipe ekositem.(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 Ayat 1,

dapat berupa penetapan kawasan kawasan konservasi danhutan lindung atau melalui pendekatan manajemen konservasilainnya termasuk pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat.

(3) Strategi Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 Ayat (6) & (7) akan mendefinisikan‘habitat penting’ dan mengidentifikasikan lokasi prioritas untukmencapai tujuan dalam pasal ini.

20

Pasal 37(1) Pemerintah daerah dapat menambah kawasan lindung dan

mengusulkan penambahan kawasan konservasi kepadaPemerintah di wilayah pemerintahan masing-masingberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal35 Ayat 1.

(2) Semua kawasan lindung dan kawasan konservasi yang telahditetapkan sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tidak dapatdiubah fungsinya kecuali pemerintah daerah dapat menggantidan menetapkan kawasan baru yang memiliki habitat samadengan seluas 2 kali dari kawasan semula.

Pasal 38(1) Pemerintah daerah pro-aktif dalam mendukung Pemerintah

mengelola kawasan konservasi, dengan tetap berpegang padaketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun2001 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undangNomor 35 Tahun 2008.

(2) Dukungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapatberupa:a. penyediaan dana sharing;b. penyediaan sumber daya manusia;c. mengusulkan kemitraan dengan lembaga-lembaga non-

pemerintah yang berkompeten.

Bagian 3Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 39(1) Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan kawasan konservasi

perairan, pemerintah daerah wajib membentuk jejaring kawasanlindung laut yang dikelola secara adil dan efektif, danterintegrasi dengan baik antarkawasan.

(2) Pemerintah daerah pro aktif membangun kerjasama dalammemberdayakan masyarakat adat melalui pengembanganpendekatan kemitraan dalam pengelolaan kawasan konservasiperairan sesuai dengan kearifan lokal yang dimiliki.

Pasal 40(1) Pemerintah daerah berkewajiban mempertahankan minimal 30 %

luas wilayah pesisir dan perairan sebagai Kawasan Konservasi

21

Perairan [KKP] yang didalamnya mencakup minimal 20% daerahsebagai wilayah yang tidak dimanfaatkan [No Take Zones] dalamjangka waktu tertentu dengan memperhatikan keterkaitan secaraekologis.

(2) Seluruhkawasan konservasi perairan yang telah ditetapkansebelum peraturan daerah ini, wajib di pertahankan olehpemerintah daerah.

(3) Dalam rangka mempertahankan luasan minimal kawasankonservasi perairan sebagaimana dimaksud pada Ayat [1],pemerintah daerah membentuk kawasan konservasi perairandaerah, dengan sebelumnya memperoleh persetujuan masyarakathukum adat.

(4) Masyarakat hukum adat dapat mengusulkan pembentukankawasan konservasi perairan daerah kepada pemerintah daerah.

(5) Pemerintah daerah mendukung Pemerintah dalam pengelolaankawasan suaka alam perairan, taman nasional laut, suakamargasatwa laut dan cagar alam perairan/laut.

(6) Strategi Konservasi Keanekaragaman sebagaimana dimaksudpada Pasal 30 Ayat (6) dan (7) akan menjadi rujukan dalampelaksanaan pasal ini dan secara khusus pada Ayat (1)

Pasal 41(1) Pemerintah Daerah secara aktif melakukan kajian mendalam

mengenai kemungkinan pencalonan kawasan –kawasan tertentuyang ada di Papua Barat sebagai Warisan Dunia.

BAB VREHABILITASI DAN RESTORASI

Pasal 42(1) Pemerintah daerah berkewajiban merestorasi kawasan perairan

dan merehabilitasi kawasan hutan yang telah terdegradasi,sesuai dengan peruntukannya.

(2) Pemerintah Daerah harus memastikan bahwapara pihak yangterbukti melakukan kerusakan lingkungan untuk melakukanrehabilitasi dan atau restorasi sesuai dengan peraturanperundangan.

(3) Kawasan yang perlu direstorasi dan/atau direhabilitasiditetapkan melalui Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan

22

Bupati/Walikota, termasuk di dalamnya aspek pembiayaan.(4) Pemerintah daerah wajib mengikutsertakan masyarakat adat di

dalam upaya restorasi dan rehabilitasi.

Pasal 43(1) Pemerintah berkewajiban melakukan tindakan pemaksaan atas

pihak-pihak yang melakukan pengrusakan sumber daya alamuntuk melakukan restorasi dan rehabilitasi.

(2) Ketentuan mengenai tindakan pemaksaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIKESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 44Pemerintah provinsi mendorong pemerintah kabupaten/kota untukmemiliki dan melaksanakan peraturan daerah tentang pengelolaansampah dan limbah B3, dengan berprinsip pada reduce, reuse danrecycle.

Pasal 45(1) Wilayah perkotaan di Provinsi Papua Barat wajib memiliki Ruang

Terbuka Hijau (2) Luas Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) sedikit-dikitnya 40% (persen) dari total luas wilayahperkotaan.

Pasal 46(1) Setiap pemilik bangunan kantor dan industri, pemerintah dan

swasta, wajib menerapkan prinsip-prinsip ramah lingkungansesudah peraturan ini ditetapkan.

(2) Prinsip ramah lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) terdiri dari:a. pemilikan tanaman dalam jumlah yang proporsional

dengan luas gedung;b. pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan;c. penggunaan energi yang efisien;d. pengurangan penggunaan material yang berasal dari

sumber daya alam yang tidak terbaharukan dan/ataumerusak lingkungan;

e. penerapan prinsip penggunaan kembali, mengurangi danmendaur ulang.

23

f. pengembangan sistem pemantauan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan.

(3) Pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan peningkatan danpemeliharaan kualitas permukiman masyarakat yang sehat.

BAB VIIHAK DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 47(1) Pemerintah daerah berhak mengatur bentuk-bentuk

penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alam untukmenjamin dan mengembangkan Provinsi Papua Barat sebagaiProvinsi Konservasi.

(2) Pemerintah daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran yangmemadai termasuk menjalin kerjasama dengan pihak terkaitlainnya dalam mewujudkan provinsi konservasi.

(3) Pemerintah daerah berhak menetapkan kawasan-kawasan yangperlu dilindungi dan dikonservasi.

(4) Pemerintah daerah berhak mengatur, melarang dan/ataumenghentikan praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alamyang tidak ramah dan/atau merusak lingkungan.

(5) Bentuk-bentuk penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya alamsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperolehpersetujuan dari masyarakat hukum adat.

BAB VIIIHAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 48(1) Masyarakat berhak:

a. mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secaralestari dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. memberikan saran, masukan dan/atau penolakan kepadapemerintah terkait pengelolaan sumber daya alam secaralestari di wilayahnya;

c. membentuk organisasi yang bertujuan melaksanakanupaya-upaya konservasi sumber daya alam, serta

24

memperoleh fasilitas dan pendampingan.(2) Pengaturan lebih lanjut tentang tata cara pemberian saran,

masukan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49Masyarakat wajib mendukung pelaksanaan ketentuan dalamperaturan daerah ini untuk mewujudkan Papua Barat sebagai ProvinsiKonservasi

BAB IXKELEMBAGAAN

Pasal 50(1) Gubernur membentuk Dewan Konservasi Daerah untuk

memberikan pertimbangan dan rekomendasi penyelenggaraanpembangunan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

(2) Keanggotaan Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiridari unsur-unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi/lembagapenelitian, LSM, dunia usaha, dan tokoh masyarakat.

(3) Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkandengan Peraturan Gubernur.

(4) Jika dianggap perlu, pemerintah daerah dapat membentuk suatuBadan Investigasi Lingkungan yang bertanggungjawab langsungke Gubernur untuk memastikan penerapan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini yang bertujuan untukmencapai perwujudan provinsi konservasi.

Pasal 51(1) Masyarakat dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan

tentang pelanggaran atas ketentuan-ketentuan di dalamperaturan daerah ini kepada Badan Investigasi Lingkungan.

(2) Badan Investigasi Lingkungan berkewajiban menindaklanjutilaporan dan/atau pengaduan masyarakat kepada pihak yangberwenang.

BAB XPEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 52(1) Badan Investigasi Lingkungan melakukan pemantauan dan

25

evaluasi. (2) Pelaksanaan pemantauan dilakukan setiap triwulan dan

semester, dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Daerah.(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan oleh Kepala Daerah

sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban tahunan danpada akhir masa jabatan.

(4) Pemerintah Daerah wajib membuat laporan status lingkungansetiap lima tahunan untuk melaporkan mengenai pencapaianterhadap pelaksanaan prinsip-prinsip dan target-target dalamperaturan khusus ini.

BAB XIPENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 53(1) Pemerintah daerah mendorong dan memfasilitasi program-

program penelitian dan pengembangan dalam rangkapenyelenggaraan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

(2) Pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan lembaga-lembagapenelitian dan pengembangan untuk melaksanakan ketentuansebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

(3) Bentuk fasilitas yang diberikan di antaranya:a. perizinan penelitian dan pengembangan;b. rekomendasi ke Pemerintah bagi peneliti internasional;c. pendanaan;d. peningkatan kapasitas.

Pasal 54Hasil penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dalam rangkapenyelenggaraan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi harusterdokumentasi di pemerintah daerah.

BAB XIIPENDIDIKAN, SOSIALISASI DAN

PENYADARAN MASYARAKAT

Pasal 55

26

(1) Semua lembaga pendidikan formal di Provinsi Papua Barat wajibmemasukkan pendidikan konservasi berbasis pengetahuan lokaldalam kurikulum muatan lokal.

(2) Dalam penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud padaayat (1), pengelola pendidikan formal dapat meminta bantuandari lembaga atau pihak lain yang berkompeten dalampenyelenggaraan pendidikan konservasi.

Pasal 56Pemerintah daerah mendukung Pemerintah dalam mengembangkandan menerapkan kurikulum berbasis lingkungan di sekolah-sekolah.

Pasal 57(1) Pemerintah daerah wajib mensosialisasikan penetapan Papua

Barat sebagai Provinsi Konservasi kepada Pemerintah danmasyarakat luas.

(2) Pemerintah daerah wajib memberikan penyadaran kepadamasyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya tentangpraktek-praktek pengelolaan sumber daya alam yang tidaksesuai dengan isi peraturan daerah ini maupun peraturanperundang-undangan pada umumnya.

BAB XIIIPENDANAAN

Pasal 58(1) Pemerintah daerah mengalokasikan pendanaan dalam jumlah

memadai bagi penyelenggaraan peraturan daerah ini, danmerupakan bagian dari APBD setiap tahun.

(2) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan sebagian dana APBD,dan dari hasil pengelolaan sumberdaya alam sesuai denganketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, untuk ditabung dalambentuk dana abadi yang diperuntukkan bagi pengelolaansumberdaya alam berkelanjutan.

(3) Pemerintah daerah dapat menggalang dan/atau menerimasumber-sumber pendanaan yang berasal dari luar untukpelaksanaan peraturan daerah ini sepanjang tidak bertentangandengan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2) dilakukan oleh badan non-pemerintah non-profit yangberbadan hukum dan berkedudukan di Indonesia, independen,

27

mandiri, terdaftar resmi di lembaga yang berwenang, dandilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan akuntabel.

(5) Mekanisme dan tatacara pengelolaan dana abadi sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan (4) diatur lebih lanjut dalamPeraturan Gubernur.

Pasal 59(1) Pemerintah daerah berkewajiban untuk mengusahakan

pendanaan yang berasal dari jasa lingkungan yang timbul daripenyelenggaraan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

(2) Pemerintah daerah mengkompensasi kerusakan sumber dayahutan dan/atau sumber daya perairan yang diakibatkan olehkegiatan pembangunan.

(3) Kompensasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk danaatau kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan sumber dayaalam yang telah terdegradasi.

(4) Dana Kompensasi yang dimaksud pada ayat (3) digunakanuntuk membiayai kegiatan-kegiatan konservasi sebagaimanadimaksud dalam peraturan daerah ini.

Pasal 60(1) Pelaku usaha yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua Barat

wajib menyediakan danaTanggung Jawab Sosial Perusahaansecara rutin untuk ikut serta mendukung penyelenggaraanpembangunan Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi.

(2) Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pemerintah daerah,untuk diteruskan ke badan pengelola dana abadi sepertidimaksud pada pasal 58 ayat (4).

BAB XIVKERJASAMA ANTAR DAERAH

Pasal 61(1) Pemerintah daerah berkewajiban menginisiasi, mengembangkan

dan melaksanakan kerjasama dengan pemerintah daerah lainyang berbatasan dengan wilayah provinsi, kabupaten/kotadalam rangka mencapai penyelenggaraan provinsi konservasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut kerjasama sebagaimana dimaksud padaPasal 61 ayat 1 diatur dalam Peraturan Gubernur.

28

BAB XVSANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

Pasal 62(1) Tidak dilaksanakannya kewajiban oleh pemerintah daerah dan para

pihak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah khususini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 63(1) Setiap orang dan/atau kelompok orang yang melanggar ketentuan

yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dan mengakibatkantidak dapat dilaksanakannya ketentuan tertentu mengenai PapuaBarat sebagai Provinsi Konservasi dipidana dengan pidana penjarapaling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakanbarang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidanasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanpenerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVIPENYIDIKAN

Pasal 64(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi

Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakanpenyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalamPeraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik PegawaiNegeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang

adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian

dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda

pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

29

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagaitersangka dan/atau saksi;

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalamhubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatperunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atauperistiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana danselanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebutkepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapatdipertanggungjawabkan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acarasetiap tindakan tentang: a. pemeriksaan tersangka; b. pemasukan rumah; c. penyitaan barang; d. pemeriksaan surat; e. pemeriksaan saksi; f. pemeriksaan ditempat kejadian; g. menyerahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka

kepada Penuntut Umum.

BAB XVIIKETENTUANPENUTUP

Pasal 65Hal-hal teknis yang belum diatur pelaksanaannya dalam PeraturanDaerah Khusus ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 66Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan, Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannyadalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwaripada tanggal ……….

GUBERNUR PAPUA BARAT,

30

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari pada tanggal …….

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

DRS. NATANIEL D. MANDACAN, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN …. NOMOR …

31

PENJELASANATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUSNOMOR .... TAHUN 2016

TENTANGPAPUA BARAT SEBAGAI PROVINSI KONSERVASI

I. UMUM

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu wilayah

administrasi pemerintahan yang memiliki kekayaan alam sangat

melimpah, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan,

didaratan maupun diperairan. Meski provinsi ini relatif baru, namun

praktek eksploitasi kekayaan alam sebagai modal alam

penyelenggaraan pembangunan telah lama berlangsung dan sangat

masive. Modal alam tersebut selain sebagai modal pembangunan

daerah, juga merupakan modal yang sangat strategis bagi upaya untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat [utamanya penduduk asli

papua] baik untuk generasi sekarang maupun untuk generasi yang

akan datang.

Dalam perspektif sosio-ekologi, sumberdaya alam di Provinsi

Papua Barat memiliki nilai sosial dan budaya yang sangat tinggi.

Hingga saat ini sekitar 80 % penduduk penghidupannya bergantung

dari pemanfaatan sumberdaya alam seperti pemanfaatan hasil-hasil

hutan, perairan [laut, danau,sungai], berkebun/ladang dan lain

sebagainya. Kebutuhan akan makanan, air, obat-obatan dan

kebutuhan lainnya sebagian besar diperoleh dari alam. Relasi tersebut

32

berlangsung secara turun-temurun, dari generasi ke generasi hingga

saat ini dengan beragam pengetahuan dan kearifan lokal yang

dimilikinya. Oleh karenanya, penyelenggaraan pembangunan di

Provinsi Papua Barat yang masih mengandalkan sumberdaya alam

harus benar-benar dilaksanakan dengan bijak demi terwujudnya

kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pembangunan, tantangan yang dihadapi

pemerintah daerah dari waktu ke waktu semakin kompleks. Angka

kemiskinan yang masih tinggi [26,67%] pada Tahun 2014, terjadinya

tumpang tindih peruntukan kawasan, konflik sosial, kerusakan

lingkungan dan bencana ekologi serta marginalisasi hak masyarakat

adat atas pemanfaatan sumberdaya alam merupakan permasalahan

yang masih terjadi dan memerlukan penanganan yang sungguh-

sungguh. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan

sumberdaya alam di Provinsi Papua Barat belum secara konsisten

menerapkan praktek-praktek terbaik, belum memberikan keadilan

sosial bagi masyarakat [utamanya masyarakat adat] dan justru

menimbulkan konflik sosial, kerusakan lingkungan serta semakin

meningkatkan intensitas ancaman bencana banjir di sejumlah wilayah.

Sebagai provinsi yang mayoritas penduduknya bergantung dari

pemanfaatan sumberdaya alam, dan dikaruniai kekayaan alam yang

sangat melipah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya sudah menjadi

kewajiban bagi pemerintah daerah untuk mengatur agar sumberdaya

alam yang ada diwilayah ini dikelola secara adil dan berkelanjutan

demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara terus menerus.

Kewajiban tersebut seiring dengan amanah sebagaimana yang tertuang

dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana yang telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 Bab XIX

33

mengharuskan Provinsi Papua Barat melaksanakan pembangunan

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup. Dalam konteks

pengelolaan sumberdaya alam sebagai modal alam pembangunan,

maka penerapan prinsip-prinsip konservasi merupakan pra-syarat

mutlak bagi terlaksananya pembangunan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan hidup.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanah tersebut diatas, Peraturan

Daerah Khusus tentang Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi ini

dibuat dengan maksud agar menjadi acuan yuridis dalam

penyelenggaraan pembangunan yang adil dan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud. Peraturan Daerah Khusus tentang Papua

Barat sebagai Provinsi Konservasi ini seiring dan sejalan dengan

peraturan perudang-undangan lainnya yang lebih tinggi dan atau

peraturan daerah yang setingkat seperti Peraturan Daerah Nomor 4

Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua

Barat dan peraturan-peraturan daerah lainnya. Pengaturan Provinsi

Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi dalam Peraturan Daerah

Khusus ini mencakup pembangunanberwawasanlingkungan;

konservasikeanekaragamanhayati; kesehatan lingkungan, hak dan

kewenangan pemerintah daerah; hak dan kewajiban masyarakat;

kelembagaan; penelitian dan pengembangan; pemantauan dan

evaluasi; pendidikan, sosialisasi dan penyadaran masyarakat; dan

pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

34

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas

Pasal 11Cukup jelas

Pasal 12Ayat (4) dikelola secara lestari adalah segala daya upaya yang

dilakukan untuk menjaga sumber daya alam yang ada, tetapada, baik dilihat dari sifatnya maupun dari bentuknya.

Pasal 13Ayat (3) sertifikasi yang dimaksud dapat dalam bentuk sertifikat PHPL,

Lacak Balak, Ekolabel Hasil Hutan dan bentuk lainnya yangsesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14Cukup jelas

Pasal 15

35

Cukup jelas

Pasal 16Cukup jelas

Pasal 17Cukup jelas.



Pasal 20Butir (a) misalnya ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengelolaan SawitBerkelanjutan Indonesia [ISPO].






Pasal 26Cukup jelas

Pasal 27Cukup jelas

Pasal 28Cukup jelas

36

Pasal 29Cukup jelas

Pasal 30Cukup jelas

Pasal 31Cukup jelas

Pasal 32Cukup jelas





Pasal 37Ayat (2) Kawasan lindung dan konservasi yang dimaksud adalah

kawasan lindung dan konservasi baik di daratan maupun diperairan.





37

Pasal 42Cukup jelas

Pasal 43Cukup jelas

Pasal 44Cukup jelas

Pasal 45Cukup jelas

Pasal 46Cukup jelas

Pasal 47Cukup jelas

Pasal 48Cukup jelas








38



Pasal 58Cukup jelas

Pasal 59Cukup jelas

Pasal 60Cukup jelas

Pasal 61Cukup jelas

Pasal 62Cukup jelas

Pasal 63Cukup jelas

Pasal 64Cukup jelas



39

Documents

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT - gcftaskforce …gcftaskforce-database.org/.../draf_perdasus_versi_4_3_update.pdf · 16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Perusakan