PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN DALAM KASUS PEMBATALAN SURAT

PEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015 TENTANG LARANGAN OJEK

DAN TAKSI ONLINE

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

ADE KURNIAWAN

NIM : 1112048000057

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

P R O G R A M S T UD I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1438 H/2016 M

iii

PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN DALAM KASUS PEMBATALAN SURAT

PEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015 TENTANG LARANGAN OJEK

DAN TAKSI ONLINE

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum

Untuk Memenuhi Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh

Ade Kurniawan

NIM: 1112048000057

Pembimbing I Pembimbing II

Ismail Hasani, S.H., MH. Nur Rohim Yunus LL.M

KONSENTRASI HUKUM KELEMBAGAAN NEGARA

P R O G R A M S T U D I I L M U H U K U M

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1437H/2016M

iii

iv

ABSTRAK

ADE KURNIAWAN, NIM 1112048000057. PENERAPAN DISKRESIOLEH PRESIDEN DALAM KASUS PEMBATALAN SURATPEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015 TENTANGLARANGAN OJEK DAN TAKSI ONLINE. Program Studi Ilmu Hukum,Konsentrasi Kelembagaan Negara, Fakultas Syariah dan Hukum UniversitasIslam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1437 H/ 2016 M. viii + 64 halaman + 4halaman Daftar Pustaka

Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan diskresi oleh Presidendalam studi kasus pembatalan surat pemberitahuan nomorum.3012/1/21/phb/2015 tentang larangan ojek dan taksi online. Serta bagaimanapenerapan diskresi oleh Presiden Joko Widodo dalam pembatalan suratpemberitahuan nomor um.3012/1/21/phb/2015. Tipe penelitian yang digunakanpenulis adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukumsebagai bangunan sistem norma, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalahmelalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatankonsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) padaperaturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang dalampenelitian ini diantaranya adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 TentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa batasan penerapan diskresi olehPresiden dalam menjalankan undang-undang harus berpatokan kepada asas-asasumum pemerintahan yang baik, adanya kekosongan hukum, adanya kebebasaninterprestasi, adanya delegasi perundang-undangan, demi kepentingan umum danharus mengacu kepada Undang-undang nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan. Serta dapat dilihat penerapan diskresi oleh PresidenJoko Widodo ketika meminta Meneteri Perhubungan Ignasius Jonan untukmembatalkan surat edaran tersebut.

Kata Kunci : Presiden, Diskresi, Menteri, Surat Pemberitahuan NomorUm.3012/1/21/phb/2015, Ojek Online

Dosen Pembimbing : Ismail Hasani S.H., M.H

Nur Rohim Yunus LL.M

Daftar Pustaka : Tahun 1981 sampai Tahun 2015

v

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb

Segala puji dan Syukur hanya untuk Allah SWT, karena berkat rahmat,

dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: BATASAN

PENERAPAN DISKRESI OLEH PRESIDEN DALAM MENJALANKAN

UNDANG-UNDANG (STUDI KASUS PEMBATALAN SURAT

PEMBERITAHUAN NOMOR UM.3012/1/21/PHB/2015). Shalawat serta salam

penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang

telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang

benderang ini.

Dalam penyelesaian skripsi tak henti-hentinya penulis mengucapkan syukur

dan terimakasih atas bantuan, bimbingan, nasehat, doa dan semangatnya kepada

yang terhormat:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, MA, Ph.D. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syariffudin Hidayat M.H dan Drs. Abu Thamrin S.H M.Hum.

Ketua dan Sekretaris Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan restu,

bantuan serta bimbinganya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

3. Ismail Hasani, S.H., MH. dan Nur Rohim Yunus LL.M selaku Dosen

Pembimbing I dan II karena bimbingan dan arahanya selama proses

penulisan skripsi ini.

4. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta khususnya dosen program studi Ilmu Hukum yang telah

memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahsiswa Ilmu

Hukum. Semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapatkan

vi

balasan dari Allah SWT.

5. Dr. Nur Habibi, S.H., MH. Selaku dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan masukan dalam

penulisan skripsi ini.

6. Pimpinan dan Segenap staff Perpustakaan Utama UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan fasilitas untuk

mengadakan studi kepustakaan dalam penulisan ini.

7. Kedua orang tua Bapak Topo Broto dan Ibu Sri Pujiati yang telah

memberikan doa dan dukungan. Kakak penulis Fidianto, Sulha Dewi, Eka

Puji Kurniawati dan Didik Setiawan yang senantiasa memberikan doa dan

motivasi dalam penulisan skripsi ini.

8. Sahabat terbaik Barasilla dan Muhammad Ridwan yang telah memberikan

semangat dan saran dalam penulisan skripsi ini.

9. Kawan-kawan seperjuangan khususnya yang tergabung dalam group

“cucu dekur fans club” atas kebersamaannya dan kekompakkanya,

semoga kelak kita bisa menjadi pemimpin di Indonesia.

10. Kawan seperjuangan KKN “Kayu” (Alvina,Nadhira, Yupinto, Alyasa,

Raka, Evniati, Kharisma dan Kindi atas dorongan dan motivasinya dalam

penulisan skripsi ini

11. Sahabat diskusi “kopma” (Renaldi, Sigit, Dimas, Agie, Aga, Deni, Ansor,

Said, Tado, Raziv, Farhan, Yusuf, Farid, Bagdad dan Atma) atas

dukungan, motivasi dan saran. Semoga persahabat yang telah kita bangun

dapat terjaga selamanya.

Jakarta, 27 September 2016

Ade Kurniawan

vii

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING............................................................................ i

LEMBAR PERNYATAAN.................................................................................... ii

ABSTRAK ............................................................................................................. iii

KATA PENGANTAR ........................................................................................... iv

DAFTAR ISI.......................................................................................................... vi

BAB I Pendahuluan ...............................................................................................1

A. Latar Belakang Masalah.........................................................................1B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....................................................6C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..............................................................7D. Tinjaun (review) Kajian Terdahulu........................................................8E. Kerangka Konseptual ...........................................................................11F. Metode Penelitian.................................................................................12G. Sistematika Penulisan ..........................................................................16

BAB II Diskresi dan Lembaga Kepresidenan ..................................................19

A. Pengertian Diskresi ..............................................................................191. Diskresi Menurut Negara Hukum ..................................................192. Diskresi Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia....233. Bentuk Implementasi Diskresi Dalam Administrasi Negara .........264. Batasan Penerapan Diskresi ...........................................................28

B. Kekuasaan Lembaga Kepresidenan .....................................................291. Presiden ..........................................................................................292. Tugas dan Wewenang ....................................................................32

BAB III Jasa Penyedia Layanan Ojek Berbasis Aplikasi ...............................37

A. Fenomena Ojek Online ........................................................................37B. Larangan Ojek Online ..........................................................................40C. Respon Masyarakat ..............................................................................44

BAB IV Diskresi Presiden Dalam Menjalankan Undang-undang .................50

A. Batasan Penerapan Diskresi .................................................................49B. Penerapan Asas Diskresi Oleh Presiden Joko Widodo Dalam

Pembatalan Surat Pemberitahuan Nomor Um.3012/1/21/phb/2015....55

viii

C. Analisis.................................................................................................57BAB V Penutup ...................................................................................................63

A. Kesimpulan ..........................................................................................63B. Saran.....................................................................................................64

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menganut sisten pemerintahan presidensil, dimana dalam

sistem pemerintahan presidensil terdapat pemisahan tegas antara kekuasaan

Legislatif (parlemen) dengan kekuasaan Eksekutif (pemerintah). Pemisahan

yang tegas antara kekuasaan eksekutif dengan legislatif ini dipengaruhi oleh

teori “trias politika dari “montesquieu” yang membagi kekuasaan negara

atas tiga negara, yakni eksekutif, legislative dan yudikatif.1

Pada sistem pemerintahan presidensil, presiden selain sebagai kepala

negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). Dalam sistem ini,

lembaga eksekutif (presiden) dalam menjalankan tugas pemerintahan tidak

bertanggung jawab kepada lembaga legislatif (parlemen), tetapi bertanggung

jawab kepada rakyat yang memilihnya.2

Susunan lembaga eksekutif dalam sistem pemerintahan presidensil

terdiri atas atau dipimpim oleh seorang presiden menjabat sebagai kepala

negara dan kepala pemerintahan (eksekutif) yang didampingi oleh seorang

Wakil Presiden. Dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh

1 Umar Said Sugiarto, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika,2014), h.255-256

2 Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2013), h.323

2

sejumlah menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara diangkat dan

diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Presiden memegang penuh wewenang pemerintahan, menurut P.

Nicolai wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan

tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat

hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.3

Selanjutnya, dikemukakan bahwa dalam wewenang pemerintahan itu

tersimpul adanya hak dan kewajiban dari pemerintahan dalam melakukan

tindakan pemerintahan tersebut.4

Pengertian hak pada dasarnya berisi kebebasan untuk melakukan

atau tidak melakukan tindakan tertentu. Adapun kewajiban dimaksudkan

sebagai pemuatan keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan

tindakan atau perbuatan.

Kekuasaan-kekuasaan umum presiden berasal dari undang-undang

dasar dan undang-undang, yang meliputi:

1. Kekuasaan Administratif (administrative power), yaitu pelaksanaan

undang-undang dan politik administratif;

2. Kekuasaan Legislatif (legislative power), yaitu memajukan undang-

undang dan mengesahkan undang-undang;

3 Aminudin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, (Jakarta: Prenadamedia Group,2014), h.102-103

4 Ridwan HR, Hukum Administrasi negara, (Jakarta: RajaGrafinda Persada,2014), h.110

3

3. Kekuasaan Yudikatif (judicial power), yaitu kekuasaan untuk

memberikan grasi dan amnesti;

4. Kekuasaan Militeris (military power), yaitu kekuasaan mengenai

angkatan perang dan urusan perthanan; dan

5. Kekuasaan Diplomatif (Diplomatic power), yaitu kekuasaan yang

mengenai hubungan luar negeri.5

Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tingkat pusat

mengepalai administrasi negara. Kekuasaannnya adalah menyelenggarakan

pemerintahan sehari-hari yang mencakup semua lapangan administrasi

negara, baik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,

ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis maupun kebebasan bertindak (freies

ermessen) untuk mencapai tujuan yang terdapat dalam pembukaan UUD

1945.6

Kebebasan bertindak oleh presiden diatur dalam undang-undang

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Presiden dapat

melakukan kebebasan dalam melakukan tindakan di luar kewenangannya

dalam mengatasi persoalan konkret yang tidak diatur dalam suatu peraturan

perundang-undangan, kebebasan dalam melakukan tindakan tersebut disebut

freies ermessen atau asas diskresi.

Dalam ilmu hukum administrasi negara, freies ermessen ini

diberikan hanya kepada pemerintah atau administrasi negara baik, untuk

5 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca AmendemenUUD1945, (Jakarta: Prenada Media,2011), h.199-200

6 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2012), h.72

4

melakukan tindakan-tindakan biasa maupun tindakan hukum dan ketika

freies ermessen ini diwujudkan dalam instrumen yuridis tertulis, jadilah ia

sebagai peraturan kebijaksanaan. Sebagai sesuatu yang lahir dari freies

ermessen dan hanya diberikan kepada pemerintah atau administrasi negara,

kewenangan pembuatan kebijakan itu inheren pada pemerintahan.7

Di dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang

Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa keputusan dan/atau tindakan

yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk

mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam hal peraturan perundangan-undangan yang memberikan

pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya

stagnasi pemerintahan.

Undang-undang tersebut secara tegas mengatur hak pejabat negara

dalam melakukan mengambil keputusan ataupun tindakan ketika terjadinya

suatu masalah yang rumit. Keputusan ataupun tindakan yang diambil oleh

Pejabat Negara tidak didasarkan pada kebebasan bertindak semata, namun

wajib didasarkan pada hukum, itikad baik dan ditetapkan oleh pejabat yang

memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan ataupun tindakan.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak atas

inisiatif sendiri merupakan pilihan yang mengandung resiko dan masalah

tersendiri. Kebebasan bertindak seperti itu dapat menimbulkan dampak

negatif terhadap keberadaan hak-hak rakyat sebab keleluasaan tersebut

7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h.182

5

berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan penguasa yang dapat

melanggar hak-hak individu, padahal kelahiran negara hukum justru

bertujuan untuk mencegah penguasa melakukan tindakan sewenang-

wenang.

Bentuk-bentuk kesewenang-wenangan penguasa akibat

penyelenggaraan kewenangan diskresioner yang berlebihan dapat berupa

pelanggaran hukum, penyalanggunaan wewenang, ataupun kesewenang-

wenangan.8 Terkait dengan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan

oleh pemerintah dalam menerapkan kebebasan bertindak yaitu tidak

berpatokan kepada hukum yang telah ada.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah (Presiden)

dalam penerapan kebebasan bertindak dapat dilihat dari kasus ojek online,

di mana sesungguhnya ojek online tidak berwenang mengangkut

penumpang dijalan raya karena sepeda motor bukan diperuntukan sebagai

kendaraan umum. Hal tersebut dipertegas dengan dikeluarkannya surat

pemberitahuan nomor um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek dan

Taksi Online yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan.

Surat pemberitahuan tersebut ditujukan kepada kepolisian agar

melakukan tindakan kepada para pengemudi ojek online yang mengangkut

penumpang dijalan raya. Kementerian Perhubungan berpendapat bahwa

ojek online telah melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

8Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas UmumPemerintahan yang baik, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), h.84

6

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun surat yang dikeluarkan oleh

Kementerian Perhubungan dibatalkan atas instruksi Presiden Joko Widodo.

Penerapan diskresi yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo

dalam pembatalan surat pemberitahuan nomor um.3012/1/21/phb/2015

tentang Larangan Ojek dan Taksi Online menimbulkan masalah baru karena

penerapan asas diskresi tersebut dianggap tidak sesuai dengan Undang-

undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. hal ini

bisa dianggap bahwa Presiden telah melakukan penyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji

lebih jauh bagaimana kejelasan dan kepastian hukum mengenai Penerapan

Diskresi Oleh Presiden Dalam Kasus Pembatalan Surat Pemberitahuan

Nomor Um.3012/1/21/phb/2015 Tentang Larangan Ojek Online dan Taksi

Online. Dengan demikian penulis tertarik mengangkat tema ini yang akan

lebih lanjut dituangkan dalam sebuah skripsi.

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini terarah dan tersusun secara

sistematis pada tema bahasan yang menjadi titik sentral, maka perlu

penulis uraikan pokok-pokok bahasan dengan memberikan perumusan

dan pembatasan masalah.

Untuk mendapatkan pembahasan yang objektif, maka penulis

membatasinya dengan pembahasan mengenai Penerapan Diskresi Oleh

7

Presiden Dalam Kasus Pembatalan Surat Pemberitahuan Nomor

Um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek Online .

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka

rumusan masalah disusun dengan pertanyaan penelitian (research

question), yaitu:

a. Apa batasan-batasan implementasi diskresi oleh presiden dalam

menjalankan administrasi negara?

b. Bagaimana penerapan asas diskresi oleh presiden Joko Widodo

dalam pembatalan surat pemberitahuan Nomor

Um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek dan Taksi Online?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

a. Mengetahui dan memahami batasan-batasan implementasi

diskresi oleh Presiden dalam menjalankan administrasi negara

b. Mengetahui penerapan diskresi oleh Presiden Joko Widodo

dalam pembatalan surat pemberitahuan Nomor

um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek dan Taksi

Online.

8

2. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini diuraikan menjadi dua bagian, yaitu

kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan dan wawasan serta memberikan suatu pemahaman

dan kontribusi dalam menanggapi masalah hukum, khususnya

tentang batasan penerapan diskresi oleh presiden dalam

menjalankan undang-undang

b. Kegunaan Praktis.

Adapun manfaat praktis dari penilitian ini dapat

diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam

membuat kebijakan-kebijakan dan konsukuensi hukum yang

berkaitan dengan penegakan hukum serta kepastian hukum

terhadap batasan penerapan diskresi oleh presiden dalam

menjalankan undang-undang untuk terciptanya hukum yang

seadil-adilnya bagi kemakmuran hajat hidup orang banyak,

khususnya masyarakat pencari keadilan.

D. Tinjauan (Review) Studi Terdahulu.

No Nama penulis/judul

skripsi, jurnal/ tahun

Substansi Perbedaan dengan

penulis.

1 Rangga Punji

Mulyawan,

Skripsi ini

membahas

Perbedaan dari skripsi

ini dengan skripsi

9

Implementasi

Diskresi dalam

persepektif hukum

islam (studi kasus di

polres Jakarta

selatan),2012

mengenai

Implemestasi

Diskresi dalam

persepektif hukum

Islam (studi kasus

di polres Jakarta

selatan

penulis adalah penulis

membahas mengenai

penerapan diskresi oleh

Presiden dalam kasus

pembatalan surat

pemberitahuan nomor

um.3012/1/21/2015/phb

tentang larangan ojek

dan taksi online

2 Rony Pahala Silaban,

Penerapan Tindakan

Diskresi tembak

ditempat yang

dilakukan oleh

petugas kepolisian

terhadap tersangka

dihubungkan dengan

asas praduga idtak

bersalah, 2011

Skripsi ini

membahas

mengenai

Penerapan

Tindakan Diskresi

tembak ditempat

yang dilakukan

oleh petugas

kepolisian

terhadap tersangka

dihubungkan

dengan asas

praduga tidak

bersalah.

Perbedaan skripsi ini

dengan skripsi penulis

adalah penulis

membahas mengenai

penerapan diskresi oleh

Presiden dalam kasus

pembatalan surat

pemberitahuan nomor

um.3012/1/21/2015/phb

tentang larangan ojek

dan taksi online

10

3 Lutfi Effendi, Buku

ini membahas

mengenai Pokok-

pokok Hukum

Administrasi Negara

yang berobyekkan

sebuah negara dan

menganut sistem civil

law.

Buku ini

membahas

mengenai pokok-

pokok Hukum

Administrasi

Negara yang

berobyekan

sebuah negara dan

menganut sistem

civil law

Perbedaan dari buku ini

dengan skripsi penulis

adalah penulis

membahas mengenai

penerapan diskresi oleh

Presiden dalam kasus

pembatalan surat

pemberitahuan nomor

um.3012/1/21/2015/phb

tentang larangan ojek

dan taksi online

4 Julista Mustamu,

Diskresi dan

Tanggung Jawab

Administrasi

Pemerintahan,2011

Jurnal ini

membahas tentang

Diskresi dan

Tanggung Jawab

Pemerintahan

Perbedaan dari jurnal

ini dengan skripsi

penulis adalah penulis

membahas mengenai

penerapan diskresi oleh

Presiden dalam kasus

pembatalan surat

pemberitahuan nomor

um.3012/1/21/2015/phb

tentang larangan ojek

dan taksi online

11

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.

Dalam negara hukum modern, diskresi, discrection (Inggris),

discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman) mutlak dibutuhkan oleh

pemerintah, dan kepadanya melekat wewenang itu, sejalan dengan

meningkatnya tuntutan publik yang harus diberikan pemerintah terhadap

kehidupan sosial ekonomi para warga kian komplek.9 Diskresi sendiri

diartikan sebagai sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak

kepada pejabat atau badan-badan untuk melakukan tindakan tanpa harus

terikat sepenuhnya kepada undang-undang.10

Pengertian diskresi menurut Kamus Hukum, diskresi berarti kebebasan

mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut

pendapatnya sendiri.11 Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun

2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengartikan diskresi sebagai

keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh Pejabat

Pemerintahan untuk mengatasi masalah konkret yang dihadapi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau

adanya stagnasi pemerintahan.

Lembaga eksekutif adalah salah satu cabang pemerintahan yang

memiliki kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum. Dalam

9 Ridwan, Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi (Yogyakarta: FH UIIPress, 2009), h. 51

10 Ridwan, Tiga Dimensi Hukum........ h. 80-81

11 JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008), h.38

12

sistem ketatanegara Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari Presiden,

Gubernur, Walikota/Bupati, Camat, Lurah serta RT/RW

Presiden adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegara Indonesia yang merupakan lembaga penyelenggara

pemerintahan, Presiden dipilih melalui pemilihan umum yang didukung dari

gabungan partai politik peserta pemilu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu

kegiatan know-how dalam ilmu hukum yang bersifat perspektif, bukan

sekedar know-about. Sebagai kegiatan know-how penilitian hukum

dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.Disinilah

dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum,

melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan

kemudian memberikan pemecehan atas masalah tersebut.12

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab

permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan untuk

memenuhi penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis metode

Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

12 Peter Mahmud Marzuki, 2013. Penilitian Hukum, cet. VIII, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, h. 60

13

positif.13Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif yaitu tipe

penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang suatu

gejala atau fenomena, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori

yang sudah ada, atau mencoba merumuskan teori baru.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian penulis menggunakan jenis

penilitian yaitu penelitian normatif, maka dalam hal teknik pengumpulan

data dalam penelitian normatif, penulis menggunakan beberapa

pendekatan, yaitu berupa pendekatan perundang-undangan (statute

approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan

kasus ( case approach)

Pendekatan perundangan-undangan merupakan suatu pendekatan

yang melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang menjadi

tema sentral penelitian,14 dalam penelitian ini peraturan yang menjadi tema

sentral penelitian adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, pendekatan kasus (case

approach) yang penulis gunakan yaitu mengacu pada pendekatan kasus

pembatalan surat pemberitahuan nomor 3012/1/21/phb/2015 tentang

Larangan Ojek dan Taksi Online.

13Johnny Ibrahim, 2008. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.Malang:Bayumedia Publishing, h. 294.

14 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. h. 295

14

3. Sumber Penelitian

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber

penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,

serta bahan hukum tersier yang berkaitan secara langsung dengan objek

yang diteliti, dengan rincian sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer.

Merupakan data-data yang diperoleh dari sumber aslinya,

memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan

penelitian ini.Sumber-sumber tersebut berupa UUD 1945, dan

Peraturan Perundang-Undangan yang terkait asas diskresi. Bahan

hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan

kepustakaan.15

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan data-data yang memberikan penjelasan mengenai

bahan-bahan primer yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang

memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan

penelitian ini, terdiri dari atas buku-buku (textbooks) yang ditulis para

ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), Jurnal-jurnal

Hukum, Pendapat Para Sarjana, Kasus-kasus Hukum, Yurisprudensi,

dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik

penelitian skripsi ini. Dalam penulisan skripsi, penulis mengacu

15 Soejono Sokanto, Pengantar Penelitian Hukum,( Jakarta: Pustaka Pelajar, 1992.),h.51.

15

kepada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

seperti kamus hukum, encylopedia, dan lain-lain16

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode

pengumpulan data melalui studi dokumen/ kepustakaan (library research)

yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan

seperti buku-buku yang berkaitan dengan pasar modal, pendapat sarjana,

surat kabar, artikel, kamus dan juga berita yang penulis peroleh dari

internet.

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

tersier diinvetarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan masalah yang

dibahas. Dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan, digunakan

Metode Dokumentasi, metode ini dimaksudkan dengan mencari hal-hal

atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, media online,

majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.17

16 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian ...... h.296

17 M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif ,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2007), h. 201.

16

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data.

Adapun bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan

hukum sekunder, serta bahan hukum tersier diuraikan dan dihubungkan

sedemikian rupa, sehingga ditampilkan dalam penulisan yang lebih

sistematis untuk menjawab permasalah yang telah dirumuskan.Cara

pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik

kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap

permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya setelah bahan hukum

diolah, dilakukan analisis terhadap bahan hukum dengan melakukan

analisis secara kritis dan mendalam seperti apa batasan-batasan

implementasi diskresi oleh presiden dalam menjalankan administrasi

negara, bagaimana penerapan diskresi oleh Presiden Joko Widodo dalam

pembatalan surat pemberitahuan nomor um.3012/1/21/phb/2015 tentang

Larangan Ojek dan Taksi Online?

6. Metode Penulisan

Metode penulisan ini mengikuti buku pedoman skripsi Fakultas

Syariah dan HukumUIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan alur pemahaman daan alur pemikiran yang

logis dalam penulisan ini, penuis akan memberikan gambaran umum

secara sistematis tentang keseluruhan penelitian ini berdasarkan buku

pedoman skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syarif

17

Hidiyatullah Jakarta terbitan Tahun 2012. Adapun susunan dalam

penelitian ini adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang,

identifikasi masalah, pembatasan dan rumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, tinjaun (review) kajian

terdahulu, kerangka teoritis dan koseptual, metode

penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II DISKRESI DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian diskresi

dan kekuasaan lembaga kepresidenan termasuk

didalamnya pengertian diskresi menurut negara hukum,

diskresi menurut peraturan perundang-undangan di

Indonesi, bentuk implementasi diskresi dalam

administrasi negara, batasan penerapan diskresi, Presiden,

tugas dan kewenangan Presiden.

BAB III JASA PENYEDIA JASA OJEK BERBASIS

APLIKASI

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai fenomena

ojek online, larangan ojek online dan respon masyarakat

terkait larangan ojek online.

18

BAB IV DISKRESI PRESIDEN DALAM MENJALANKAN

UNDANG-UNDANG

Pada bab ini penulis akan mengemukakan sejauh mana

penerapan diskresi oleh Presiden, bagaimana penerapan

diskresi oleh Presiden dalam pembatalan surat

pemberitahuan nomor um.3012/1/21/phb/2015 tentang

larangan ojek dan taksi online yang dikeluarkan oleh

Kementerian Perhubungan dan analisis terkait penerapan

diskresi terhadap surat edaran tersebut.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran penulis berdasarkan

pemaparan bab-bab sebelumnya.

19

BAB II

DISKRESI DAN LEMBAGA KEPRESIDENAN

A. Pengertian Diskresi

1. Diskresi menurut Negara Hukum

Sejarah telah memberikan pembuktian bahwa untuk menciptakan

kesejahteraan rakyat dalam suatu konsep kehidupan bernegara tidak dapat

dilakukan dengan pendekatan juridis-formalitas. Gagasan yang diperlukan

untuk membuat suatu negara hukum yang lebih fleksibel yang dapat

mengenyampingkan peraturan tanpa meniadakannya dengan tetap

menjunjung asas legalitas yang dikenal dengan walfare state untuk

mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka telah lahir dalam suatu lapangan

hukum administrasi negara suatu asas (dogma) yang disebut asas diskresi

atau freies ermessen.18

Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara

harus di jalankan atas dasar hukum yang adil dan baik.19 Negara hukum

terdiri dari:20

a. Negara Hukum Formil

Negara hukum formil yaitu negara hukum yang mendapat

pengesahan dari rakyat, segala tindakan penguasa memerlukan

18 Iron Sarira.2011.Kebijakan perizinan sesuai asas diskresi terkait manajemen risiko dalamperspektif negara hukum kesejahteraan.Humaniora jurnal.Volume 2, No.2, research-dashboard.binus.ac.id, 24 mei 2016

19 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Negara_hukum, diakses pada tanggal 11 Oktober 2016,pukul 18.00 WIB

20 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, (Jakarta: PT Bumi Askara, 2009), h.54

20

bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara

hukum formil ini disebut pula dengan negara demokratis yang

berlandaskan negara hukum.

b. Negara Hukum Materil

Negara hukum materil sebenarnya merupakan perkembangan lebih

lanjut daripada negara hukum formil. Jadi apabila pada negara

hukum formil tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-

undang atau harus berdasarkan asas legalitas, maka dalam negara

hukum materil tindakan dari penguasa dalam hal mendesak demi

kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang

dari undang-undang atau berlaku asas opportunitas.

Memaknai istilah freies ermessen tidak dapat dipisahkan dengan

konsep kekuasaan dan wewenang pemerintahan yang melekat untuk

bertindak, yakni bertindak secara bebas dengan pertimbangannya sendiri

dan tanggung jawab atas tindakan tersebut. Freis ermessen biasanya ada

pada negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensil.21

Secara etimologi, istilah freies ermessen atau diskresi berasal dari

bahasa jerman, dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah discretion

atau discretionary of power, di indonesia lebih populer dikenal dengan

diskresi yang diterjemahkan “kebebasan bertindak” atau keputusan diambil

atas dasar penilaian sendiri, dengan demikian makna diskresi.22

21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, ( Yogyakarta: UII Press, 2003), h.13022 Sadjijono, Memehami Beberapa Bab Pokok Administrasi, ( Yogyakarta :Laksbang

Pressindo,2008), h.14

21

Menurut Wayne La Farve sebagaimana dikutip oleh Soerjono

Soekanto,23 bahwa diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak

sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang

peranan. Dengan demikian, jika dijabarkan lebih jauh mengacu pada

pendapat Wayne La Farve, berarti diskresi merupakan pelengkap dan aturan

yang tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Donner bahwa yang dimaksud dengan diskresi

itu bukan kemerdekaan terhadap undang-undang karena administrasi tetap

tunduk pada undang-undang. Dalam hal ini, kemerdekaan administrasi

adalah kemerdekaan membuat penyelesaian. Undang- undang tidak

membuat spesifikasi jadi penyelesaian hal-hal konkret yang diserahkan

kepada administrasi negara. 24

S. Prajudi Atmosudirjo25 mendefinisikan diskresi, discretion

(Inggris), discretionair (Perancis), freies ermessen (Jerman) sebagai

kebebasan bertindak atau mengambil keputusan dari para pejabat

administrasi negara yang berwenang dan berwajib menurut pendapat

sendiri.

Wewenang diskresi tidak dirumuskan batas-batasannya, unsur, dan

kriterianya, oleh karenanya penggunaan diskresi rentan akan adanya

tindakan penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang.

23 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), h.15

24 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor :Ghalia Indonesia,2004), h.41

25 S Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005),h.82

22

Penggunaan diskresi tersebut sangat ditentukan oleh perilaku setiap

aparatur pemerintahan, maka di dalam mengambil tindakan dan penilaian

diwajibkan tetap berdasar pada peraturan perundang-undangan menjunjung

tinggi hak asasi manusia dan bertumpu pada asas-asas pemerintahan yang

baik.26

Pemberian wewenang diskresi kepada pemerintah merupakan

konsekuensi logis dari konsep negara kesejahteraan (walfare state), namun

demikian dalam negara hukum, wewenang bertindak (freis ermessen) ini

tidak dapat digunakan tanpa batas dan tidak hanya pendekatan kekuasaan

saja, akan tetapi harus ada pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan-

pembatasan yang diperlukan tersebut, menurut muchsan sebagai berikut :27

a. Tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku

(kaidah hukum positif); dan

b. Hanya ditujukan untuk kepentingan umum. Artinya bahwa setiap

penggunaan diskresi oleh pejabat atau badan-badan administrasi

negara harus didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara luas

bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Di sisi lain sjachran Basah juga merumuskan unsur-unsur diskresi

dalam negara hukum, antara lain :28

1. Ditujakan untuk menjalankan tugas-tugas public service

2. Merupakan sikap tindak aktif dari administrasi negara

26 S Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara......... h. 90

27 Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan PeradilanAdministrasi di Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1981), h. 27

28Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : UII Press, 2003), h. 17

23

3. Sikap tindak yang aktif itu dimungkinkan oleh hukum

4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri

5. Sikap tindak itu dimaksdukan untuk menyelesaikan persoalan-

persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba

6. Sikap tindak aktif itu dapat dipertanggung jawabkan baik secara

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum.

Dari uraian diatas jelas bahwa, kewenangan diskresi di dalam negara

hukum bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas, akan tetapi harus tunduk

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum tidak tertulis

berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas-

asas pemerintahan yang baik.

2. Diskresi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia

Indonesia sebagai negara kesejahteraan (welfare state), dimana

tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana

dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, menimbulkan beberapa

konsekuensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan yaitu pemerintah

harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi

masyarakat. Untuk itu kepada pemerintah dilimpahkan bestuurszorg atau

public service.29

Agar service publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil

maksimal, kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan

tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri untuk menyelesaikan

29 Lutfil Ansori, Diskresi dan PertanggunJawaban Pemerintah Dalam PenyelenggaraanPemerintahan, Jurnal Yuridis, Volume 2, No.1, Juni 2015

24

permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat,

sementara terhadap permasalahan itu tidak ada, atau masih belum dibentuk

suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif yang kemudian

dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa

diskresi.30

Pengertian diskresi menurut kamus hukum, diskresi berarti

kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi

menurut pendapatnya sendiri31. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor

30 tahun 2014 tentang Administrasi Negara mengartikan diskresi sebagai

keputusan atau tindakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintahan untuk

mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan

pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, atau adanya stagnasi

pemerintahan.32

Sjachran Basah mengatakan bahwa diskresi adalah kebebasan untuk

bertindak atas inisiatif sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaanya haruslah

tindakan-tindakan administrasi negara itu sesuai dengan hukum,

sebagaimana telah ditetapkan dalam negara hukum berdasarkan pancasila.33

30 SF Marbun dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,(Yogyakarta :UII Press, 2001), h. 73

31 Ridwan , Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi, (Yogyakarta :FH UII Press,2009), h. 51

32 Ridwan, Tiga Dimensi . . . . . . . . hal. 80-81

33 Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia,(Bandung: Alumni, 1997), h.3

25

Sedangkan menurut Diana Halimkoentjoro mengartikan diskresi sebagai

kemerdekaan bertindak administrasi negara atau pemerintah untuk

menyelesaikan masalah yang timbul dalam kepentingan yang memaksa,

dimana peraturan untuk menyelesaikan masalah itu belum ada.34

Konsekuensi logis dari adanya kewenangan diskesi ini, pemerintah

diberikan kewenangan droit function, yaitu kekuasaan untuk menafsirkan

suatu peraturan perundang-undangan. Namun, bukan berarti pemerintah

boleh berbuat sewenang-wenang. Pemerintah dilarang melakukan tindakan-

tindakan yang bersifat melakukan sesuatu diluar tujuan kewenangan yang

diberikan atau perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Sebab setiap

perbuatan yang merugikan warganya dapat dituntut baik melalui peradilan

administrasi negara maupun peradilan umum.35

Dengan adanya diskresi ini berarti bahwa sebagian kekuasaan yang

dipegang badan pembentuk undang-undang dipindahkan ke dalam tangan

pemerintah/administrasi negara sebagai badan eksekutif 36, karena

administrasi negara melakukan penyelesaian masalah tanpa harus

menunggu perubahan undang-undang dari badan legislatif.37 Hal tersebut

karena pada prinsipnya Badan/Pejabat administrasi pemerintahan tidak

boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan

34 Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),h.41

35 SF Marbun dan Moh Mahmud MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara,(Yogyakarta: Liberty, cetakan ke-6, 2006), h. 47

36Julista Mustama, Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan, Jurnal sasiVol. 17 No.2 Bulan April-Juni 2011

37 SF Marbun dkk, Hukum Administrasi . . . . . h. 73

26

alasan hukumnya tidak ada atau ada tapi tidak jelas, sepanjang hal tersebut

menjadi kewenangannya.

Adapun secara keseluruhan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang

memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi adalah :

a. Presiden

b. Para Menteri atau Pejabat setingkat Menteri

c. Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat, Laut dan Udara

d. Kepala kepolisian Negara

e. Ketua Komisi/Dewan dan Lembaga setara

f. Bupati dan Walikota

g. Pejabat eselon 1 di Pemerintahan Pusat dan Provinsi

h. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

i. Pimpinan badan serta pejabat operasional yang memiliki

kewenangan untuk menetapkan keputusan diskresi karena tugasnya

berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti :

j. Kepala Resort Kepolisian

k. Camat

3. Bentuk Implementasi Diskresi Dalam Administrasi Negara

Pemberian kewenangan diskresi kepada pejabat negara bertujuan

untuk memudahkan dalam mengambil suatu keputusan tanpa harus takut

27

akan adanya sanksi. Dalam penerapannya, bentuk kewenangan diskresi

yang dapat di implementasikan ke dalam administrasi negara yaitu:38

c. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari

adanya diskresi yaitu adanya penyerahan kekuasaan legislatif

kepada pemerintah sehingga dalam keadaan tertentu dan/atau dalam

porsi dan tingkat tertentu pemerintah dalam mengeluarkan peraturan

perundang-undangan (produk legislatif) tanpa persetujuan lebih dulu

dari parlemen.

d. Mengeluarkan beschikking yang bersifat konkrit,final dan

individual. Pengertian beschikking atau keputusan tata usaha negara

menurut Guru Besar Hukum Tata Negara UGM, Prof. Muchsan

adalah penetapan tertulis yang diproduksi oleh Pejabat Tata Usaha

Negara, mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang

berlaku, bersifat konkret, individual dan final.

e. Melakukan tindak administrasi yang nyata dan aktif. Diskresi adalah

suatu kebebasan pejabat negara dalam mengeluarkan suatu

kebijakan untuk mendobrak stagnasi dalam suatu pemerintahan,

dalam hal ini pemerintah dituntut untuk melakukan suatu tindakan

yang nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat secaa luas dalam

kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

38 Marbun SF, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Administrasi Negara, (Yogyakarta:UII Press, 2011),h.108-109

28

4. Batasan Penerapan Diskresi

Penerapan diskresi oleh pejabat negara sangat rentan akan adanya

penyalahgunaan wewenang, hal ini karena pejabat atau badan negara

memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan administrasi negara,

bukan tidak mungkin penggunaan diskresi tersebut hanya akan

menguntungkan kelompok atau golongan tertentu. Maka dari itu beberapa

pakar hukum memberikan batasan penerapan diskresi.

Menurut Sjachran Basah secara tersirat berpendapat bahwa

pelaksanaan diskresi atau freies ermessen tersebut harus dapat di

pertanggung jawabkan “secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran

dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan

bersama”.39

Gayus T. Lumbun berpendapat bahwa diskresi adalah kebijakan dari

pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat

publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang

dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas

wilayah kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AUPB). Meskipun sebuah kebijakan yang

dilakukan oleh pemerintah melanggar undang-undang tetapi demi salah

satu hal diatas, tetap asas diskresi juga harus sesuai. Menurut Prof.

Muchsan, asas diskresi ada 2 hal yaitu landasan yuridis dan kebijakan.

39 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2003) h. 133

29

Diskresi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan oleh aparat

pemerintah atau administrasi Negara dapat dijelaskan pada hal-hal sebagai

berikut:

a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

penyelesaian secara konkrit terhadap suatu masalah tertentu,

sedangkan masalah tersebut menuntut penyelesaian dengan segera;

b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat

pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya;

c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat

pemerintah diberi kesempatan untuk mengatur sendiri, yang

sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih

tinggi tingkatannya;.

d. Demi pemenuhan kepentingan umum.

B. Kekuasaan Lembaga Kepresidenan

1. Presiden

Sebagaimana dengan ajaran Trias Politica tugas badan eksekutif

merupakan penyelenggara undang-undang yang dibuat oleh badan

legislatif. Di negara demokratis badan eksekutif merupakan kepala negara

beserta menteri-menterinya. Eksekutif dijadikan pelaku utama kekuasaan

negara. Dalam sistem presidensil, menteri-menteri merupakan pembantu

presiden dan langsung dipimpin oleh presiden.

Dalam sistem presidensil, Presiden memperoleh mandat dari rakyat

dan karenanya bertanggung jawab kepada rakyat. Dalam sistem ini,

30

program eksekutif sepenuhnya merupakan tanggung jawab Presiden dengan

rakyat. Demikian juga pembentukan kabinet dalam sistem presidensil

didasarkan sepenuhnya kepada pilihan Presiden yang umumnya dipilih

berdasarkan kriteria yang profesional yang disebut kabinet keahlian.40

Sistem pemerintahan presidensil memiliki tiga kareteristik yang

mendasar yaitu :

1. Presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk periode tertentu dengan

masa jabatan yang pasti dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif.

2. Presiden tidak dapat diberhentikan dengan mosi tidak percaya

dengan alasan politik oleh legislatif. Presiden hanya dapat

diberhentikan oleh impeachment karena telah melanggar suatu

haluan negara.

3. Presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

Presiden berada pada posisi yang kuat dan memiliki kekuasaan yang

luas dalam menentukan kebijakan publik dalam batas-batas rambu

undang-undang.

Sebelum amandemen UUD 1945, Presiden di pilih dan diangkat

oleh MPR; MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi; Presiden adalah

mandataris MPR; Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR;

dan Presiden untergeordnet kepada majelis.41 Presiden hanya menjalankan

40 Hendarmin Ranadireksa, Dinamika Konstitusi Indonesia (Bandung : Fokus Media,2007), h. 87

41 Abdul Ghoffar, Pebandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD1945 dengan Delapan Negara Maju, (Jakarta : kencana, 2009), h. 5

31

garis-garis besar haluan negara yang dibuat MPR dan Presiden juga dapat

diberhentikan oleh MPR ketika Presiden tidak lagi memenuhi syarat

sebagai seorang Presiden atau telah melakukan suatu perbuatan yang

melanggar hukum.

Setelah UUD 1945 mengalami perubahan dari yang hanya 37 pasal

menjadi 73 pasal, banyak yang telah berubah. Begitu juga dalam sistem

pemerintahan. Perubahan-perubahan tersebut ditandai pada perubahan

pasal-pasal mengenai kekuasaan Presiden yang mengatakan bahwa Presiden

Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.42

Selain itu Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat.43 “Presiden dan Wakil Presiden terpilih

memegang jabatan selama lima tahun, sesudahnya dapat dipilih kembali

dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.44 Kemudian

Presiden tidak dapat membekukkan dan/atau membubarkan DPR karena

sebelumnya ketentuan ini tidak ada diatur oleh Undang-Undang Dasar.45

Presiden juga dapat memberi Grasi dan Rehabilitasi kepada para

pelaku tindak pidana meskipun dengan memperhatikan pertimbangan

Mahkamah Agung, dan Presiden berhak memberi amnesti dan abolisi

dengan memperhatikan pertimbangan DPR.46 Dalam perubahan tersebut

42 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

43 Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 194544 Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

45 Pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

46 Pasal 14 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

32

juga menyatakan bahwa menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh

Presiden.47

Menurut Dasril Radjab, dari pasal-pasal yang dianut oleh UUD 1945

setelah perubahan adalah sistem presidensial, karena:48

a. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus merangkap kepala

pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan

sehari-hari

b. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat,

maka tidak bertanggung jawab kepada parlemen baik kepada DPR

maupun kepada MPR

c. Presiden dan DPR menempati kedudukan yang sejajar sehingga

Presiden tidak berwenang membubarkan parlemen

d. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri

e. Presiden melaksanakan tugas dan wewenangnya selama 5 (lima)

tahun atau dalam masa jabatan yang tetap (fixed term).

2. Tugas dan Wewenang

Di dalam ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan Presiden dibedakan

menjadi dua macam, yaitu : Kekuasaan yang diperoleh secara atributif.

Perolehan kekuasaan secara atributif menyebabkan terjadinya pembentukan

kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada.

Kekuasaan yang timbul karena pembentukan secara atributif bersifat asli

47 Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

48 Firdaus, Pertanggung jawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi(Bandung :Yrama Widya, 2008), h. 112

33

dan pembentukan kekuasaan atributif menyebabkan adanya kekuasaan

baru.

Kekuasaan yang diperoleh secara atributif melalui UUD 1945 juga

dimiliki oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara.

Kekuasaan Presiden yang diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan secara

teoritis hanya dapat dilaksanakan oleh Presiden dalam fungsi selaku kepala

eksekutif. Ditinjau dari sumber formalnya, kekuasaan Presiden dapat

dibedakan menjadi tiga macam, yaitu : kekuasaan yang berdsarkan UUD

1945, kekuasaan yang berdasarkan ketetapan MPR dan kekuasaan yang

berdasarkan undang-undang.

Menurut Suwoto Mulyosudarmo untuk menentukan kekuasaan yang

diperoleh secara atributif yang dilaksanakan dalam tugasnya selaku kepala

eksekutif adalah;49 sifat kekuasaan yang asli, sumber formal yang utama,

untuk jenis kekuasaan ini adalah UUD 1945 dan undang-undang.

Kekuasaan Presiden yang berkaitan dengan tugas kepala pemerintahan

adalah :

1. Kekuasaan yang membuat undang-undang yang meliputi kekuasaan

mempersiapkan, mengusulkan dan menetapkan undang-undang.

Presiden dan DPR bersama-sama membuat undang-undang

2. Kekuasaan menetapakan peraturan pemerintah pengganti undang-

undang. Dalam pasal 22 ayat (1) ini memberikan hak kepada

Presiden untuk membuat peraturan darurat. Peraturan yang

49 Suwoto, Mulyosudarmo, Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis TerhadapPidato Nawaksara, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 52

34

dimaksud adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang

(PERPPU). Hak membuat peraturan ini hanya boleh digunakan bila

ada kegentingan yang memaksa.

3. Kekuasaan menetapkan peraturan pemerintah. Fungsi peraturan

pemerintah (selanjutnya disebut PP) yang dimaksud ini adalah untuk

mengatur pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang lebih dahulu

tercantum dalam undang-undang. Tegasnya PP ini dibuat oleh pihak

eksekutif yaitu Presiden

4. Kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.

menteri- menteri itu sebagai pembantu Presiden bukan DPR atau

MPR. Kedudukan enteri itu tergantung pada Presiden. Presiden

berhak mengangkat, memberhentikan, menggantikan menteri dan

tidak lagi diperlukan adanya badan sebagai formatur yang berhak

menyusun komposisi dan personalia kabinet, berpedoman kepada

efisiensi kerja.

Pembuat UUD 1945 mengatur secara rinci macam substansi yang

harus ditetapkan dengan bentuk UU. Substansi yang harus ditetapkan

dengan UU, menurut pembuat UUD 1945 adalah:50

a. Menyatakan keadaan perang, membuat perdamaian dan perjanjian

dengan negara lain. Perang, damai dan membuat perjanjian adalah

tindakan menyangkut pergaulan politik nasional. Maka ketiga

macam tindakan ini selain berpedoman kepada hukum dan politik

50 Suwoto, Mulyosudarmo, PeralihanKekuasaan,Kajian........... h.53

35

nasional juga berpedoman kepada hukum internasional dan

dilakukan oleh Presiden dengan bantuan politik luar negeri

b. Menyatakan syarat-syarat dan akibat negara dalam bahaya. Hal ini

diatur dalam pasal 12 UUD 1945 yang menyatakan bahwa yang

berwenang manyatakan bahaya adalah Presiden, berarti melalui

suatu keputusan Presiden

c. Menetapkan dan menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) yang dimintakan persetujuan DPR. Penyusunan

APBN di lakukan oleh Presiden dibantu oleh para menterinya untuk

dimintai persetujuan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden.

d. Menetapkan segala macam pajak untuk keperluan negara dengan

undang.

Kekuasaan atributif Kepala Negara digunakan untuk kepanjangan

kekuasaan Presiden yang diperoleh secara atributif. Kekuasaan yang

bersifat atributif Kepala Negara itu adalah :

a. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat,

Angakatan Laut dan Angkatan Udara. Kekuasaan tersebut diatur di

dalam pasal 10 UUD 1945. Kedudukan Presiden di dalam pasal ini

bukan sebagai Commander in Chief melainkan sebagai konsekuensi

dari kedudukan Presiden sebagai Kepala Negara.

b. Presiden mengangkat duta dan konsul, serta menerima duta dari

negara lain. Pengangkatan duta dan konsul oleh Presiden ini berarti

36

bahwa duta dan konsul merupakan pegawai negeri istimewa, yang

pengangkatannya tidak diserahkan kepada seorang menteri.

c. Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Grasi

adalah Kepala Negara untuk menghapuskan hukuman

keseluruhannya ataupun sebagian yang dijatuhkan oleh hakim

dengan keputusan yang tidak dapat diubah lagi kepada seseorang

ataupun menukar hukuman itu dengan yang lebih ringan menurut

urutan tersebut sesuai pasal 10 KUHP

d. Presiden memberi gelar, tanda jasa kepada orang yang berjasa pada

bangsa dan negara. Pemberian gelar dan tanda jasa ini tidak hanya

diberikan kepada warga negara Indonesia, melainkan juga kepada

pejabat-pejabat dari negara asing yang dianggap oleh Indonesia

berjasa.

37

BAB III

JASA PENYEDIA LAYANAN OJEK BERBASIS APLIKASI

A. Fenomena Ojek Online

Fenomena perkembangan teknologi saat ini dan menjadi bahan

diskusi banyak kalangan adalah mengembangkan teknologi ke arah bisnis

transportasi yang modern dengan menggunakan kecanggihan aplikasi di

dunia virtual. Masyarakat saat ini sangat dimudahkan dengan adanya sarana

transportasi ini terutama untuk pemesanannya. Dimanapun dan kapanpun

juga secara cepat dan real time, masyarakat mudah melakukan mobilisasi

dengan memiliki aplikasi ini. Bisnis yang memanfaatkan aplikasi virtual

untuk memudahkan pemesanan sarana transportasi ini adalah bisnis Gojek

dan Grab Bike.51

Masalah transportasi dan kemacetan yang masih banyak dikeluhkan

oleh berbagai pihak dan menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi banyak

pihak tak hanya pemerintah. Terlebih jakarta pernah dinobatkan menjadi

kota termacet di dunia. Tapi ternyata kemacetan ini malah menjadi peluang

bagi PT. Gojek Indonesia dan Grab Bike dengan memanfaatkan akses

teknologi smartphone bisa menjadi bisnis menjanjikan dan memberikan

kemudahan bagi pengguna atau konsumen.52

51 www.cnnindonesia.com/teknologi/20150916182133-185-79208/indonesia-pasar-potensial-untuk-pengembang-aplikasi/, diakses pada tanggal 3 Agustus 2016, pukul 17.00 WIB

52 www.cnnindonesia.com/teknologi............., diakses pada tanggal 3 Agustus 2016, pukul17.15 WIB

38

Fenomena ojek online yang kini menyebar ke semua lapisan

masyarakat di kota besar seperti jakarta yang dominannya memiliki

masalah dengan kemacetan , ternyata menjadi solusi bagi masyarakat

terutama yang bertempat tinggal di Jabodetabek ( Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang dan Bekasi). Selain itu, fenomena ojek online ini menjawab

kekhawatiran masyarakat tentang jaminan keamanan di dalam transportasi

umum.53

Ojek online menjawab kekhawatiran masyarakat dengan kelebihan

aplikasi berbasis data, dimana masyarakat bisa mengetahui identitas

drivernya. Dalam aplikasinya, ojek online sangat mengedepankan faktor

keamanan si pengguna. Biasanya di dalam aplikasi sudah tersedia informasi

tentang pengendara seperti nama, kontak dan foto pengendara. Dengan

berbagai kelebihan-kelebihan yang ditawarkan ojek online ternyata

membawa perubahan yang signifikan terhadap kehidupan sosial

masyarakat.54

Fenomena ojek online menjadi Booming dan sangat populer

terutama pada jasa transportasi. Bahkan dengan adanya ojek online ini juga

mengubah kebiasaan masyarakat dan sistem sosial di dalam masyarakat.

Awalnya, menggunakan cara yang konvensional untuk menggunakan

transportasi umum, saat ini masyarakat mulai mengubah kebiasaan mereka

53 www.cnnindonesia.com/teknologi/20150916182133-185-79208/indonesia-pasar-potensial-untuk-pengembang-aplikasi/, diakses pada tanggal 3 Agustus 2016, pukul 17.20 WIB

54 www.motorexpertz.com/m/read/2016/1/10/10035/fenomena-ojek-online, diaksespada tanggal 5 Agustus 2016

39

dan beralih ke teknologi komunikasi untuk memesan transportasi umum

secara online.

Dengan adanya ojek online yang dilengkapi dengan sistem

keamanan yang terjamin dan juga keseragaman pada pakaian dan helmnya

membuat citra ojek yang dulunya sebagai kerjaan rendahan, sekarang

semakin meningkat prestisenya. Adanya ojek online ini bisa mengubah

mindset masyarakat tentang tukang ojek sebagai pekerjaan rendahan, hal ini

terbukti dengan semakin banyaknya orang yang tertarik menjadi tukang

ojek online sebagai pekerjaan sampingan atau bahkan pekerjaan utama

menjadi salah satu keberhasilan adanya ojek online. 55

Kehadiran ojek online juga mampu memberikan nafas segar bagi

orang-orang yang hanya tamat SMP untuk berprofesi sebagai pengemudi

ojek online dengan hasil yang terbilang menggiurkan sekitar Rp.4-6 juta

perbulan dengan durasi jam serta ketentuan penumpang yang telah

disepakati oleh perusahaan.56 Munculnya fenomena ojek online merupakan

solusi terbaik dari upaya pemerintah yang belum sanggup menyiapkan

transportasi massal yang cepat dan aman.57

Fenomena ojek online juga diakui oleh Kementerian Perhubungan,

dimana Kementerian Perhubungan ternyata sudah melakukan kajian

55 http:infoteknojek.com/fenomena-ojek-online-dalam-masyarakat/, diakses pada tanggal4Agustus 2016, pada pukul 12.30 WIB

56 http://m.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/07/07/nr4czg-fenomena-gojek-yang--mulai-mengusik-ojek-pangkalan, diakses 4 Agustus 2016, pukul 14.00WIB

57 http://m.detik.com/news/berita/2991703/menilisik-fenomena-go-jek-yang-heboh-di-masyarakat-ada-apa, diakses 4 Agustus 2016, pukul 14.20 WIB

40

terhadap fenomena moda transportasi berbasis aplikasi roda dua (ojek

online). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Djoko Sasono,

mengugkapkan, ada dua hal yang memicunya marak penggunaan ojek

online. “Pertama soal harga yang terjangkau,. Kedua, kepastian, “

katanya.58

Menurutnya, pengelola ojek online lumayan cerdik dengan mematok

harga flat untuk jarak tempuh tertentu. Kedua, masalah kepastian waktu

menggunakan moda transportasi itu. “ sebenarnya moda ini ada isu

keselamatan karena sepeda motor itu sangat rentan kecelakaan,” jelasnya.59

Harga untuk menggunakan jasa ojek online memang terbilang cukup murah

dibanding dengan moda transportasi lain. Untuk jarak jauh maupun dekat

berkisar Rp. 10.000 – Rp. 15.000, tentunya dengan harga yang terjangkau

membuat ojek online sangat diminati oleh masyarakat.

Satu catatan yang perlu digarisbawahi adalah berkembangnya

teknologi akan membuat banyaknya informasi yang dapat diakses dan

memberikan banyak kemudahan bagi para penggunanya. Dengan kehadiran

berbagai ojek online ini kiranya dapat mewarnai dan membantu banyak

masyarakat yang membutuhkannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Larangan Ojek Online

Fenomena ojek online ternyata tidak selalu ditanggapi positif oleh

berbagai pihak, walaupun membuka peluang bisnis baru yang potensial,

58 Htt;.m.indotelko.com/kanal?c=id&it=alasan-ojek-online-diminati-masyarakat, diakses padatnggal 5 Agustus 2016 pukul 12.30 WIB

59 http://m.indotelko.com/kanal?c=id&it=alasan-ojek-online-diminati-masyarakat, diaksespada tanggal 5 Agustus 2016 pukul 12.40 WIB

41

layanan ojek online juga mendatangkan konflik di masyarakat terutama di

jakarta. Protes datang dari supir ojek pangkalan yang mengaku bahwa

pendapatan mereka menurun semenjak ojek online menginvasi jalanan

ibukota. Inti permasalahannya jumlah penumpang ojek pangkalan menurun

drastis karena penumpang lebih memilih ojek online.60

Beberapa bulan setelah konflik tersebut menyurut dari pantauan

media dan masyarakat, muncul masalah baru. Kali ini masalah yang

dihadapi adalah pelarangan terhadap layanan transportasi berbasis online.

Kementerian perhubungan melarang ojek maupun taksi yang berbasis

online, seperti gojek, grab bike, uber dan grab car, beroperasi karena

dinilai tidak memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum.61

Larangan itu disampaikan Direktur jendral Perhubungan Darat

Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam konfrensi pers di Jakarta.

Selain tidak memenuhi ketentuan angkutan umum, sebenarnya ojek online

telah dilarang 7 tahun lalu melalui Undang-umdang Nomor 22 tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada intinya, undang-undang

tersebut menyatakan bahwa sepeda motor dilarang menjadi angkutan umum

dikarenakan rentan terhadap kecelakaan.62

60 http://id.techinasia.com/mengapa -ojek-benci-go-jek-dan-grab-bike, diakses padatanggal 4 Agustus 2016, pukul 14.48 WIB

61 http:nasional.tempo.co/read/news/2015/12/18/173728863/ojek-online-dilarang-jokowi-aturan-itu-yang-buat-siapa-sih, diakses pada tanggal 6 Agustus 2016, pukul 09.10 WIB

62 http://finance.detik.com/read/2015/10/26/123023/3053278/4/kemenhub-masyarakat--senang-pakai-ojek-digital-meski-rawan-kecelakaan, diakses pada tanggal 6 Agustus 2016, pukul10.10 WIB

42

Dalam keterangan tertulisnya, kemenhub menyadari bahwa layanan

transportasi yang menggunakan aplikasi internet seperti uber taxi, go-jek,

go-box, grab taksi, grab car, blue-jak, lady-jak sudah menjadi bagian dari

masyarakat Indonesia. Layanan transportasi online sudah ada di Jakarta,

Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan kota-kota besar lainnya, dengan

jumlah pengemudi mencapai 20.000.

Ojek online tidak hanya menyediakan jaasa transportasi antar-orang,

namun juga pengiriman paket dan pemesanan makanan. Kemudahan

pemesanan dan murahnya tarif pada masa promo sekitar 35 persen dari

angkutan umum diakui pihak kemenhub menjadi daya tarik masyarakat

mengguanakan jasa layanan ini. Namun, hal itu bisa bisa menimbulkan

gesekan dengan moda transportasi lain. Banyaknya masalah yang timbul

sesama ojek online dengan yang menyangkut masalah kesenjangan,

keamanan dan keselamatan masyarakat berlalu lintas.

Pelarangan beroperasi tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan

Nomor Um.3012/1/21/phb/2015 yang ditandatangani oleh Menteri

Perhubungan Ignasius Jonan. seperti dikutip dari Kompas, petikan

keterangan tertulis kemenhub berbunyi “ Dengan terkoordinirnya Go-

jek/GrabBike menyalahi aturan lalu lintas dalam pemanfaatan sepeda

motor. Sepeda motor dan kendaraan pribadi yang dijadikan alat transportasi

43

angkutan umum sampai saat ini belum dilakukan penindakan secara tegas

oleh aparat penegak hukum”.63

Dasar hukum yang digunakan oleh kemenhub adalah Undang-

undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Angkutan jalan dan Lalu Lintas;

Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Barang.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan pada Bab I Pasal 1 menjelaskan bahwa kendaraan bermotor

umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang

dan/atau orang dengan dipungut bayaran. Undang-undang lalu lintas juga

membedakan antara kendaraan bermotor dengan kendaraan tidak bermotor

sesuai dengan Pasal 47 ayat (1).

Didalam kendaraan bermotor juga dikelompokan berdasarkan

jenis kendaraan bermotor yaitu sepeda motor, mobil penumpang, mobil

bus, mobil barang dan kendaraan khusus. Kendaraan bermotor juga

dibedakan berdasarkan fungsinya dimana yang dimaksud bermotor umum

yaitu itu angkutan umum yang diselenggarakan dalam upaya memenuhi

kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau;

63http://megapolitan.kompas.com/read/2015/12/18/06041701/alasan.dan.dasar.kemenhub.melarang.ojek.dan.taksi.online.beroperasi?page=all, diakses pada tanggal 6 Agustus 2016, pukul12.30 WIB

44

Angkutan dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor

umum.

Di dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2) PP Nomor 74 tahun

2014 tentang Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor

umum adalah angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum

menggunakan mobil penumpang umu dan mobil bus umum. Sedangkan

kendaraan beroda dua hanya diperuntukan untuk kendaraan pribadi bukan

kendaraan umum. Hal inilah yang menjadi dasar kemenhub melarang ojek

online beroperasi.

C. Respon Masyarakat

Kemunculan ojek online memang sangat fenomenal. Di tengah

kemacetan Ibu Kota, jasa ojek di kota besar seperti Jakarta memang sangat

membantu masyarakat agar cepat sampai ke tempat tujuan. Namun,

kehadiran Gojek dan ojek lainnya kini kembali menjadi perbincangan

masyarakat di Tanah Air. Tepat pada kamis (17/12/2015) malam,

Kementerian Perhubungan (kemenhub) melalui Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) menyatakan bahwa mereka melarang

adanya pengoperasian layanan transportasi online seperti Gojek.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, larangan

operasi tersebut karena tak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan perundang-

undangan turunannya. Kabar tersebut sontak langsung ditanggapi respon

publik, khususnya para pengguna jejaring sosial. Tampak sejak beredarnya

45

kabar tersebut, para onliner mulai meramaikan linimasa dengan cuitan kesal

dan kekecewaan mereka atas dilarangnya ojek online untuk beroperasi.64

Saking banyaknya cuitan mengenai layanan kendaraan online,

perbincangan tersebut pun menjadi topik paling ramai dibahas netizen.

Bahkan, tagar #SaveGojek dan kata kunci ojek online berada di jajaran

trending topic Twitter Indonesia. Sebuah petisi terhadap pelarangan ojek

online pun muncul di change.org. Dalam petisi yang diusung Fitria Frico itu

dijelaskan jika ojek berbasis online merupakan kebutuhan di kota besar

yang berkembang. Apabila memenuhi syarat sebagai operator angkutan

umum harusnya ojek tradisonal juga dilarang.

Fitria Frico memberikan alasan bahwa sejak dahulu mereka tidak

memenuhi syarat sebagai angkutan umum. Petisi tersebut meminta

pemerintah mengkaji pelarangan itu. Pasalnya ojek berbasis online

dianggap memberikan banyak manfaat salah satunya mengurangi

kemacetan. Hingga berita ini diturunkan, petisi yang meminta Menteri

Perhubungan Ignasius Jonan meninjau ulang larangan pemerintah terhadap

layanan ojek dan taksi berbasis online itu sudah didukung oleh 15.811

orang.65

Beberapa pengguna ojek online pun mengeluhkan terkait larangan

Menteri Jonan seperti di kutip dari pojoksatu.id. Menurut para pengguna

ojek online, layanan transportasi ini sangat membantu untuk memecah

64 http://m.liputan6.com/citizen6/read/2392932/ojek-online-dilarang-kemenhub-netizen-buka-suara, diakses pada tanggal 7 Agustus 2106 , pukul 09.00 WIB

65 http://m.liputan6.com/bisnis/read/2393196/drama-pelarangan-ojek-online, diakses padatanggal 7 Agustus 2016, pukul 09.46 WIB

46

kemacetan yang terjadi di Jakarta, selain itu ojek online juga memberikan

rasa aman dan nyaman serta para pengemudinya selalu memberikan

pelayanan terbaik bagi para pengguna ojek online.

Ojek online hadir bukan hanya untuk mengantar manusia dari satu

tempat ke tempat lain, namun juga berupa barang dan makanan. Hal

tersebut sangat membantu para pengusaha menegah ke bawah untuk

mengirimkan barang dan makanan tanpa harus mengeluarkan biaya besar,

karena jika harus menyewa mobil tentunya akan memakan biaya yang

cukup besar.

Hingga kini, dukungan terhadap ojek online masih terus digulirkan

masyarakat. Mereka menilai keputusan Menteri Jonan sangatlah tidak tepat,

karena berdampak kepada hilangnya lahan pejerjaan yang dapat dijadikan

sebagai sumber penghidupan. Pengemudi ojek online saat ini diperkirakan

lebih dari 100.000 orang yang tersebar di berbagai daerah 66

Saat ini kebutuhan masyarakat (publik) akan ojek online semakin

meningkat. Apalagi menurut Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia

(AMTI) Melatia Kusuma, pemerintah seharusnya realistis dengan

kebutuhan masyarakat yang tidak terpenuhi di transportasi publik. ”Kita

juga harus realistis kenapa ada kebutuhan Gojek ini. Karena transportasi

publik yang buruk,” kata Melatia dalam dialog Pro3 RRI, Jumat

(18/12/2015).

66 http://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2015/12/18/keputusan-menteri-jonan-tidak-tepat-bikin-masyarakat-kecewa/, diakses pada tanggal 7 Agustus 2016, pukul 09.50. WIB

47

Dijelaskannya, selama ada kebutuhan dan orang selalu ada

keinginan untuk memenuhi kebutuhannya, terutama dalam hal mobilitas

manusia. Sehingga waktu dan fasilitas itu tidak cukup baik, dan mereka

akan mencari solusi atau jalan keluarnya sendiri. “ Bila ada demand

berarti ada supply. Bila pemerintah tidak mengisi kekosongan itu, tentu

otomatis akan ada yang mengisi kekosongan tersebut.67 Ojek online telah

menjadi kebutuhan alternatif masyarakat dalam hal transportasi, karena

selama ini pemerintah belum mampu menyediakan transportasi yang baik.

Dalam sebuah survei yang dilakukan YouGov, salah satu perusahaan

riset pasar online populer, menunjukkan sebagaian besar warga indonesia

mendukung keberadaan layanan ojek online. Pada survei ini, YouGov

melakukan jejak pendapat terhadap 4.785 responden dari seluruh indonesia

dengan rincian 52 persen pria dan 48 persen wanita. Dalam keterangan

tertulis yang diterima VIVA.co.id, rabu 16 september 2015, survei

menemukan 82 persen responden setuju dengan keberadaan ojek online.

Survei menemukan pada empat wilayah yang telah hadir layanan

ojek online yaitu Jabodetabek, Bandung, Surabaya dan Makasar, ditemukan

responden jauh lebih tinggi dibandingkan area mana yang layanan ojek

online belum tersedia. Menariknya, YouGov, menuliskan 68 persen

responden pada kota yang belum tersedia layan ojek online, menginginkan

67http://gunungsitoli.rri.co.id/post/berita/229565/nasional/transportasi-publik-buruk-publik-butuh-ojek-online-.html, diaksespada tanggal 7 Agustus 2016, pukul 10.10 WIB

48

agar ojek online bisa segera hadir di kota mereka. Sedangkan 32 persen

lainnya mengatakan tidak peduli dengan keberadaan ojek online.68

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yougov menunjukkan bahwa

masyarakat sangat membuthkan moda transportasi alternatif untuk

memobilisasi dalam kegiatan sehari-hari dan ojek online menjadi sebuah

jawaban akan kebutuhan dasar masyarakat dalam hal transportasi.

Masyarakat membutuhkan ojek online, begitupun sebaliknya para

pengemudi ojek online membutuhkan masyarakat dan hal ini menjadi suatu

keuntungan bagi masyarakat maupun pengemudi ojek online.

58. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya

kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-

baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Qs.

An-Nisa)

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana seorang pemimpin harus adil

dalam menetapkan hukum demi kemaslahatan umat yang lebih luas.

Melihat apa yang terjadi terkait dengan kasus dilarangannya ojek online

68 http://m.news.viva.co.id/news/read/674846-polling-rakyat-pilih-gojek-dibanding-ojek-pangkalan, diakses pada tanggal 7 Agustus 2016, pukul 11.00 WIB

49

oleh Kementerian Perhubungan dengan mengeluarkan surat edaran tersebut

jauh dari apa yang telah dijelaskan dalam surat An-nisa ayat 58. Surat

edaran tersebut tidak menunjukkan rasa adil bagi sebagaian masyarakat

karena dapat menghilangkan mata pencaharian bagi ribuan orang yang

terdaftar sebagai ojek online dan juga mempersulit masyarakat untuk

mendapatkan transportasi yang cepat dan murah.

Menetapkan hukum adalah kewajiban bagi seorang pemimpin

namun juga harus di dasarkan kepada kemaslahatan umat yang lebuh besar.

Jangan sampai suatu hukum ditetapkan atau ditegakkan namun malah

menjadi membuat masyarakat menjadi menderita.

50

BAB IV

Diskresi Presiden Dalam Menjalankan Undang-undang

A. Batasan Penerapan Diskresi

Pada dasarnya diskresi atau freies ermessen diartikan sebagai salah

satu sarana yang memberikan ruang gerak bagi pejabat atau badan-badan

administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat

sepenuhnya kepada perundang-undangan, atau tindakan yang dilakukan

dengan mengutamakan pencapaian tujuan, artinya subyek atau

penyelenggara administrasi Negara diberi kebebasan dan ruang gerak untuk

melakukan terobosan berupa tindakan administrasi diluar yang diatur dalam

perundang-undangan.

Pemberian wewenang diskresi atau freies ermessen kepada

pemerintah merupakan konsekuensi logis dari konsepsi Negara

Kesejahteraan (welfare state), namun demikian dalam negara hukum

wewenang bebas bertindak tersebut tidak dapat digunakan tanpa batas dan

tidak bisa hanya pendekatan kekuasaan saja, akan tetapi harus ada

pembatasan-pembatasan tertentu. Pembatasan-pembatasan yang dimaksud

adalah sebagai berikut :69

a. Tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku

(kaidah positif). Artimya bahwa setiap penggunaan diskresi oleh

69 Muchsan, Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan PeradilanAdministrasi di Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 1981), h.27-28

51

pejabat atau badan-badan administrasi negara tidak boleh melanggar

suatu peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Hanya ditujukan untuk kepentingan umum. Artinya bahwa setiap

penggunaan diskresi oleh pejabat atau badan-badan administrasi

negara harus didasarkan untuk kepentingan masyarakat secara luas

bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Sementara menurut Sjachran basah secara tersirat berpendapat

bahwa pelaksanaan diskresi atau freies ermessen tersebut harus dapat di

pertanggung jawabkan “secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran

dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan, demi kepentingan

bersama”.70 Pemberian wewenang diskresi kepada pejabat negara untuk

mewujudkan suatu tatananan kehidupan yang baik bagi pejabat negara

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Gayus T. Lumbun berpendapat bahwa diskresi adalah kebijakan dari

pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat

publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar undang-undang

dengan tiga syarat. Yakni, demi kepentingan umum, masih dalam batas

wilayah kewenangannya dan tidak melanggar asas-asas umum

pemerintahan yang baik (AUPB). Meskipun sebuah kebijakan yang

dilakukan oleh pemerintah melanggar undang-undang tetapi demi salah

70 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta : UII Press, 2003), h.133

52

satu hal diatas, tetap asas diskresi juga harus sesuai. Menurut Prof.

Muchsan, asas diskresi ada 2 hal yaitu landasan yuridis dan kebijakan.

Di dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan, diskresi oleh

aparat pemerintah atau administrasi Negara dalam hal-hal, sebagai berikut:

a. Belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

penyelesaian secara konkrit terhadap suatu masalah tertentu,

sedangkan masalah tersebut menuntut penyelesaian dengan segera;

b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar berbuat aparat

pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya;

c. Adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat

pemerintah diberi kesempatan untuk mengatur sendiri, yang

sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih

tinggi tingkatannya;.

d. Demi pemenuhan kepentingan umum, maksudnya adalah dalam

suatu kebijakan harus didasarkan kepada manfaat yang luas bagi

masyarakat.

Di dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi

pemerintahan tidak disebutkan secara ekplisit tentang batasan penerapan

diskresi oleh pejabat negara namun secara tersirat mengatur bagaimana

penggunaan diskresi tersebut, seperti yang tertuang di dalam pasal 22 ayat

(2) tujuan dari diskresi :

a. Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Mengisi kekosongan hukum;

53

c. Memberikan kepastian hukum;

d. Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guuna

kepentingan umum. Adapun yang dimaksud dengan stagnasi

pemerintahan adalah tidak dapat dilaksanakannya aktivitas

pemerintahan sebagai akibat kebuntuan atau disfungsi dalam

penyelenggaraan pemerintahan. 71

Dalam penerapannya, diskresi oleh pejabat negara sesuai pasal 23

hanya di perbolehkan dalam hal :

a. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan

keputusan dan/atau tindakan;

b. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan

perundang-undangan tidak mengatur;

c. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan

perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas;

d. Pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena adanya stagnasi

pemerintahan guna kepentingan lebih luas.

Pejabat pemerintahan yang menggunakan diskresi harus memenuhi

syarat sesuai dengan pasal 24 :

a. Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana yang dimaksud dalam

pasal 22 ayat (2);

71 http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt54b538f5f35f5/arti-tujuan-lingkup-dan-contoh-diskresi, diakses pada tanggal 8 Agustus 2016, pukul 10.30 WIB

54

b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. Sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang naik (AUPB);

d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan;

e. Dilakukan dengan itikad baik .

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan diskresi

oleh Presiden dalam menjalankan undang-undang juga dibatasi.

Pemabatasan penerapan diskresi oleh Presiden untuk menutup

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang, karena Presiden

memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menjalankan kekuasaan

negara. Selain itu, tujuan pembatasan ini dikarenakan pengguna diskresi

dalam hal ini Presiden juga seorang manusia biasa, yang dapat setiap saat

berbuat keliru atau salah.

Batasan penerapan diskresi oleh Presiden dalam menjalankan

undang-undang dapat disimpulkan dari pemahaman yang diberikan oleh

Prof. Muchsan dan Prof.Gayus T. Lumbun :

a. Apabila terjadi kekosongan hukum;

b. Adanya kebebasan interprestasi

c. Adanya delegasi perundangan-undangan

d. Demi pemenuhan kepentingan umum

e. Tidak melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AUPB).

55

B. Penerapan Asas Diskresi Oleh Presiden Joko Widodo dalam

Pembatalan Surat Pemberitahuan Nomor UM.3012/1/21/phb/2015

tentang Larangan Ojek dan Taksi Online.

Kontroversi mengenai surat edaran dari Kementerian Perhubungan

yang melarang ojek berbasis daring atau online beroperasi memantik respon

negatif dari masyarakat. Baik melalui media sosial maupun petisi online,

masyarakat menyuarakan aspirasinya terkait larangan tersebut. Banyak dari

masyarakat yang merasa bahwa larangan ini akan mengurangi kemudahan

yang ditawarkan oleh penyedia layanan ojek online. Ojek online telah

menjadi kebutuhan masyarakat dalam memobilisasi dari satu tempat ke

tempat lain.

Presiden Joko Widodo merespon cepat larangan beroperasinya ojek

online oleh kementerian perhubungan. Jokowi berencana memanggil

Menteri Perhubungan Iganasius Jonan yang meminta pemiliki kendaraan

umum berbasis aplikasi online berhenti beroperasi. Presiden Jokowi

berpendapat bahwa ojek, seperti Gojek hadir karena dibutuhkan oleh rakyat.

Maka dari itu, aturan yang dibuat jangan sampai merugikan, dalam hal ini

adalah rakyat sebagai pengguna.72 Larangan tersebut tentunya akan

berdampak kepada masyarakat dalam mencari moda alternatif transportasi.

Presiden menambahkan bahwa aturan jangan sampai mengekang

sebuah inovasi, seperti Gojek aplikasi anak-anak muda yang berinovasi.

Sebuah ide yang baik untuk membantu pemerintah dalam hal memberikan

72 http://m.cnnindone9sia.com/teknologi/20151218111258-185-99074/menhub-larang-gojek-jokowi-aturan-jangan-bikin-rakyat-susah, diakses pada tanggal 11 Agustus 2016 pada pukul13.00 WIB

56

alternatif transportasi yang nyaman, mudah dan murah, namun Presiden

juga meminta agar hal tersebut kemudian ditata, misal dari Dishub atau

Menhub memberi pembinaan, menata, sehingga keselamatan penumpang

terjaga. Keselamatan penumpang adalah prioritas utama dalam transportasi.

Pemanggilan Meneteri Perhubungan Ignasius Jonan dilakukan pada

siang hari. Hal ini dibenarkan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Dalam pernyataannya Pramono Anung mengatakan bahwa Presiden di

lingkaran Istana langsung berkomunikasi dan merasa bahwa Gojek harus

diberikan apresiasi dan kemudahan, jangan malah dilarang. Presiden telah

berkomunikasi dengan Menteri Perhubungan dan minta segera di ubah

larangan tersebut. Pemanggilan Menteri Perhubungan ke Istana untuk

meminta penjelasan terkait kebijkan Menteri Perhubungan dalam melarang

ojek online.

Penerapan asas diskresi oleh Presiden Joko widodo terlihat ketika

pemanggilan Menteri Perhubungan Iganasius Jonan dan meminta untuk

membatalkan surat edaran yang di keluarkan Kementerian Perhubungan

terkait larangan ojek online, walaupun tidak secara langsung membatalkan

surat edaran yanng dikeluarkan Menteri Perhubungan terkait larangan ojek

online namun secara tersirat permintaan pembatalan surat edaran tersebut

telah menjadi bukti bahwa Presiden telah menerapkan hak diskresinya.

Permintaan pembatalan surat edaran tersebut langsung di respon

cepat oleh Menteri Perhubungan dengan mengirimkan pernyataan pers yang

meralat surat pemberitahuannya sendiri. Dalam pernyataan persnya,

57

Ignasius Jonan menyatakan bahwa ojek dan transportasi umum berbasasis

aplikasi online lainnya dipersilahkan tetap beroperasi sebagai solusi sampai

transportasi publik dapat terpenuhi dengan layak. Sebelumnya Ignasius

Jonan menjelaskan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan

untuk angkutan publik.73

Bila ditelisik lebih dalam penerapan diskresi oleh Presiden Joko

Widodo dapat dilihat ketika Presiden menggunakan kekuasaannya sebagai

Kepala Pemerintahan meminta kepada Menteri Perhubungan Ignasius Jonan

untuk membatalkan surat edaran yang dikeluarkan Kemernterian

Perhubungan tentang larangan ojek online. Kebijakan Presiden dalam

pembatalan surat edaran tersebut merupakan sebuah asas diskresi karena

melabrak aturan yang telah ada.

C. Analisis

Jika mencoba dilihat secara hukum mengenai perbuatan Presiden

Joko widodo dalam pembatalan surat edaran yang dikeluarkan

Kementerian Perhubungan terkait larangan ojek online, penulis

berpendapat bahwa Presiden Jokowi telah melakukan penyalahgunaan

wewenang karena dengan sengaja dan tanpa unsur keterpaksaan

melanggar hukum. Juga ternyata, jika dilihat pelanggaran hukum tersebut

dengan menerapkan dasar perbuatannya adalah penerapan asas diskresi.

73 http://m.bangsaonline.com/berita/17127/ternyata-menteri-jonan-cabut-larangan-ojek-online-karena-ditegur-jokowi, diakses pada tanggal 12 Agustus 2016, pada pukul 11.50 WIB

58

Jika merujuk kepada pengertian diskresi dari Gayus T. Lumbun

ternyata kebijakan pembatalan surat edaran yang dilakukan oleh Presiden

Jokowi, melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),

karena secara yuridis pun tidak ada permasalahan terhadap surat edaran

yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan, dengan berlandaskan diskresi

(karena pembatalan surat edaran tersebut atas instruksi Presiden), dan

dengan berlandaskan diskresi tersebut juga seharusnya Presiden Jokowi

bukan membatalkan tapi mendukung kebijakan Menteri Perhubungan.

Kebijakan Menteri Perhubungan untuk mendukung adanya

supremasi hukum karena prinsip dari sebuah negara hukum yaitu semua

masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Di dalam

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

jalan disebutkan bahwa motor tidak diperuntukan untuk angkutan umum.

Hal ini yang menjadi dasar Menteri Perhubungan dalam membuat surat

edaran tersebut, dan ternyata dalam sumpah jabatan Presiden disebutkan

bahwa Presiden akan memegang teguh Undang-undang Dasar serta

Undang-undang.

Jika merujuk pada Muchsan, pegangan kebijakan yang berlandaskan

diskresi yang dilakukan Jokowi (dalam pembatalan surat edaran

Kementerian Perhubungan tentang larangan ojek online) ternyata tidak

memiliki kelayakan :

a. Adanya kekosongan hukum. Jelas disini bahwa motor memang tidak

diperuntukan untuk angkutan umum sesuai dengan amanah Undang-undang

59

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 47

ayat (1) yang berbunyi “Kendaraan terdiri atas kendaraan Bermotor dan

Kendaraan tidak Bermotor”, lalu dijelaskan pula pada ayat (2) “Kendaran

bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dikelompokkan

berdasarkan jenis : (a) Sepeda Motor, (b) Mobil penumpang, (c) Mobil bus,

(d) mobil barang, dan (e) Kendaraan khusus. Pada ayat (3) dijelaskan

bahwa kendaraan brmotor umum yaitu (a), (b), (c) dan (d).

Hal ini diperkuat dengan pasal 23 ayat (3) dan pasal 43 ayat (2) PP

Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan yang berbunyi “Angkutan

orang dengan kendaraan bermotor umum menggunakan Mobil Penumpang

Umum dan Mobil bus Umum. Pasal 39 ayat (3) peraturan Kepolisian

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 yang berbunyi “Nomor

kendaraan umum adalah dasar kuning, tulisan hitam. Jika dikatakan telah

terjadi kekosongan hukum maka hal tersebut dirasa kurang tepat karena

secara yuridis sudah sangat jelas bahwa sepeda motor bukan kendaraan

umum.

b. Adanya kebebasan interprestasi. Jelas disini bahwa surat edaran tersebut

bertujuan untuk menegakkan aturan yang berlaku dan menunjukkan

kedaulatan hukum. Sebuah aturan yang telah sah menjadi sebuah hukum

wajib di tegakkan dan seluruh masyarakat harus tunduk terhadap hukum

tersebut. Penulis berpendapat bahwa terkait surat edaran tersebut sudah

tidak bisa di interprestasikan lagi karena memang sudah jelas tujuan dari

surat edaran tersebut.

60

c. Adanya delegasi perundang-undangan. Meskipun secara yuridis, Presiden

Joko Widodo merupakan tokoh yang memiliki kewenangan dalam

penerapan diskresi, tetapi secara yuridis juga sudah ada aturan yang

menjelaskan bagaimana proses penerapan diskresi tersebut, dan tentu saja

pelanggaran yang dilakukan terhadap aturan main itu sendiri, tidak bisa lagi

menggunakan unsur diskresi, karena tidak ada keterpaksaan dilanggarnya

aturan main tadi.

Aturan main tersebut bisa kita lihat dalam Undang-undang Nomor

30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pada pasal 22 ayat (2); a).

Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan (tanpa penerapan diskresi

tersebut penyelenggaraan pemerintahan tidak terganggu), b). Mengisi

kekosongan hukum (tidak ada kekosongan hukum yang terjadi dalam kasus

tersebut), c). Memberikan kepastian hukum (malah membuat tidak jelas

terkait peruntukan sepeda motor), d). Mengatasi stagnasi pemerintahan

(jalannya pemerintahan tidak akan buntu walaupun tanpa diterapkannya

disresi tersbut).

Pada pasal 24 juga tersirat aturan main penerapan diskresi

tersebut; a). Sesuai dengan tujuan diskresi sebagaimana dimaksud dalam

pasal 22 ayat (2) (secara keseluruhan penerapan diskresi jauh dari tujuan

diskresi), b). Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (jelas bahwa penerapan diskresi yang di lakukan oleh Presiden

Joko Widodo bertentang dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), c). Berdasarkan alasan-alasan

61

yang objektif (Presiden mengatakan bahwa aturan jangan menyusahkan

rakyat, penulis berpendapat bahwa alasan tersebut tidak objektif karena

aturan dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat), d). Tidak

menimbulkan konflik (sesungguhnya penerapan diskresi tersebut malah

menimbulkan konflik horizontal karena jenis angkutan umum lainnya yang

tidak berbasis aplikasi merasa di anak tirikan, dimana para pengemudi

angkutan umum lainnya harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh

pemerintah sedangkan ojek online diberikan keistimewaan dengan tidak

perlu mengikuti aturan tersebut), e). Dilakukan dengan iktikad baik (penulis

berpendapat bahwa diskresi itu dilakukan tidak dilakukan dengan iktikad

baik karena hanya untuk kepentingan menjaga nama baik Presiden).

d. Demi kepentingan umum (Jika ini yang menjadi pegangan Presiden Joko

Widodo untuk melakukan diskresi, maka secara sosial memang benar

karena menyangkut hajat hidup orang banyak, namun secara yuridis tidak

memberikan kepastian hukum yang jelas bagi para pengendara ojek online.

Hal ini bisa menjadi bisa menjadi masalah baru karena akan terjadi

kecemburuan sosial antara ojek online dan angkutan umum yang memang

telah mengikuti aturan sesuai dengan amanat dari undang-undang)

Penulis berpendapat jika berdasarkan asas diskresi itu sendiri, maka

kebijakan Presiden Joko Widodo dalam pembatalan surat edaran tersebut

ternyata tidak memenuhi asas diskresi. Asas landasan yuridis, dari sini jelas

bahwa secara hukum pembatalan surat edaran tersebut tidak relevan dengan

ketentuan Undang-undang yang berlaku baik itu Undang-undang Nomor 22

62

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun Undang-

undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan

tidak ada keterpakasaan untuk dilanggarnya UU tersebut (tidak

keterpaksaan menerapkan asas diskresi)

Landasan kebijakan. Penulis berpendapat jika Presiden

menggunakan landasan ini, maka harus menunjukkan jika memang jelas

tidak ada UU yang mengatur, sehingga boleh membuat kebijakan yang

mengharuskan dilakukannya diskresi. Jadi ibarat ada suatu permasalahan

dimana belum ada UU yang mengaturnya tetapi ada kepentingan mendesak

yang harus segera dilakukan, maka dengan kuasa dengan kuasa sebagai

Eksekutif diperbolehkan untuk melakukan diskresi yang tentunya

memperhatikan UU yang ada, agar tidak terjadi pelanggaran.

Sedangkan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan sengaja

dan tanpa unsur keterpaksaan melakukan diskresi dimana UU nya sudah

ada dan tidak ada juga keterpaksaan untuk dilanggarnya UU tersebut. Hal

ini bisa menjadi preseden buruk bagi para penyelenggara negara lainnya

karena yang menerapkan diskresi tersebut adalah presiden yang notabane

adalah Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara.

63

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Batasan penerapan diskresi oleh Presiden dalam menjalankan undang-

undang yaitu : Harus berpatokan kepada asas-asas umum pemerintahan

yang baik, adanya kekosongan hukum, adanya kebebasan interpretasi,

adanya delegasi perundang-undangan, demi kepentingan umum dan

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan secara tersirat membatasi penerapan diskresi tersebut

yaitu: Dalam pengambilan keputusan atau tindakan harus berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undanga yang memberikan suatu

pilihan keputusan dan/atau tindakan, pengambilan keputusan dan/atau

tindakan karena peraturan perundang-undangan tidak berlaku,

pengambilan keputusan dan/atau tindakan karena peraturan perundang-

undangan tidak lengkap atau tidak jelas, pengambilan keputusan

dan/atau tindakan karena adanya stagnasi pemerintahan guna

kepentingany yang lebih luas

2. Penerapan diskresi oleh Presiden Joko Widodo dalam pembatalan surat

pemberitahuan Nomor um.3012/1/21/phb/2015 tentang Larangan Ojek

dan Taksi Online dapat dilihat ketika Presiden meminta Menteri

Perhubungan Iganasius Jonan untuk membatalkan surat edaran tersebut

64

B. Saran

Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari terjadinya

penyalahgunaan wewenang dalam menggunakan diskresi maka penulis

memberikan saran kepada pemerintah sebagai berikut:

1. Dalam menggunakan diskresi kedepannya, pemerintah tetap

harus mengedepankan supremasi hukum dan legalitas karena

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, wajib

menjunjung tinggi prinsip dari negara hukum.

2. Pemerintah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan

harus mengikuti prosedur yang telah ada agar jangan sampai

melanggar peraturan perundang-undangan

3. Pemerintah harus melakukan revisi Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan agar

memberikan kepastian hukum terhadap ojek online

65

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2013. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta:

RajaGrafindo Persada

Anggriani, Jum, 2012. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Graha

Ilmu

Atmosudirjo, S Prajudi, 2005. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia

Indonesia

Bungin, Burhan, 2007. Penelitian Kualitatfi , Jakarta: Kencana Prenada Media

Group

Basah,Sjachran, 1997. Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di

Indonesia, Bandung: Alumni

Daud Busroh, Abu, 2009. Ilmu Negara, Jakarta: PT Bumi Aksara

Firdaus, 2008. Pertanggung jawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi,

Bandung: Yrama Widya

Ghoffar, Abdul, 2009. Pebandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah

Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju, Jakarta: kencana

Halim Koentjoro, Diana, 2004. Hukum Administrasi Negara, Bogor: Ghalia

Indonesia

Ibrahim, Johnny, 2008. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif,

Malang: Bayumedia Publishing

Ilmar, Aminudin, 2014. Hukum Tata Pemerintahan, Jakarta: Prenadamedia Group

66

Muchsan, 1981. Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan

Peradilan Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty

Mahmud, Marzuki, Peter. 2013. Penilitian Hukum, cet. VIII, Jakarta : Kencana

Prenada Media Group.

Mulyosudarmo, Suwoto, 1997. Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis

Terhadap Pidato Nawaksara, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Ranadireksa, Hendarmin, 2007. Dinamika Konstitusi Indonesia, Bandung: Fokus

Media

Ridwan HR, 2011. Hukum Administrasi negara, Jakarta: RajaGrafinda Persada

Ridwan HR, 2003. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press

Sadjijono, 2008. Memehami Beberapa Bab Pokok Administrasi, Yogyakarta:

Laksbang Pressindo

Said, Umar Sugiarto, 2014. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika

SF Marbun dkk, 2001. Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara,

Yogyakarta: UII Press

Sibuea, Hotma , 2010. Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas

Umum Pemerintahan yang baik, Jakarta: Penerbit Erlangga

Soekanto, Soerjono, 2010. Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: Rajawali

Pres.

Soekanto, Soerjono, 2002. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hukum, Jakarta:

Raja Grafindo Persada

67

Tutik, Triwulan Tutik, 2011. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca

Amendemen UUD1945, Jakarta: Prenada Media

Jurnal

Sarira, Iron, 2011.Kebijakan perizinan sesuai asas diskresi terkait manajemen

risiko dalam perspektif negara hukum kesejahteraan.Humaniora

jurnal.Volume 2, No.2, research-dashboard.binus.ac.id,

Mustama, Julista, 2011. Diskresi dan Tanggungjawab Administrasi

Pemerintahan, Jurnal sasi Vol. 17 No.2

Ansori, Luthfi, 2005. Diskresi dan PertanggunJawaban Pemerintah Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan, Jurnal Yuridis, Volume 2, No.1

Perundang-undangan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas

Internet

www.cnnindonesia.com

www.motorexpertz.com

www.infoteknojek.com

www.republika.co.id

www.detik.com

68

www.bangsaonline.com

www.hukumonline.com

www.techinasia.com

wwwz.tempo.co

www.wikipedia.com