PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN …

PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN

MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU

IDENTITAS ANAK (STUDI DI KOTA MEDAN)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara

Oleh

DEWI FEBRIANI SIDAURUK

167011173/MKn

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2020


PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN PERATURAN

MENTERI DALAM NEGERI NO. 2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU

IDENTITAS ANAK (STUDI DI KOTA MEDAN)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum


Oleh

DEWI FEBRIANI SIDAURUK

167011173/MKn

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

2020



Telah diuji pada

Tanggal : 31 Agustus 2020

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Hasim Purba, SH, M.Hum

Anggota : 1. Dr.Yefrizawati, SH, M.Hum

2. Dr. T. Keizerina Devi A, S.H, C.N, M.Hum

3. Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum

4. Dr. Idha Aprilyana Sembiring, SH, M.Hum




i

ABSTRAK

Anak sebagai anggota masyarakat dan Warga negara dipandang lemah,

karena sering sekali memperoleh perlakuan yang tidak adil bahkan menerima

tindakan kekerasan dari anggota masyarakat lainnya, terutama yang sudah

dewasa. Salah satu bentuk upaya hukum pemerintah dalam menjamin

perlindungan hukum dan pemberian hak-hak asasi anak sebagai warga negara

adalah dengan menerbitkan Kartu Identitas Anak melalui Permendagri No.2

Tahun 2016. Salah satu ketentuan hukum yang termuat dalam Permendagri No.2

Tahun 2016 tersebut adalah bahwa anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 17

rahun (kurang satu hari) wajib memperoleh KIA zebagai identitas diri anak

sekaligus sebagai sarana untuk memperoleh jaminan kepastian perlindungan

hukum dan memperoleh hak-hak asasi nya sebagai seorang anak serta

memperoleh perlakuan khusus dalam pelayanan publik. Perumusan penelitian ini

yaitu Bagaimana kedudukan dan fungsi Kartu Identitas Anak berdasarkan

Permendagri No. 2 Tahun 2016, bagaimana pelaksanaan aturan tentang kartu

identitas anak di Kota Medan, bagaimana akibat hukum apabila anak tidak

memiliki kartu identitas anak dalam kaitannya dengan penerapan Permendagrafi

No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris. Sifat

penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk

menggambarkan, memaparkan dan menganalisis permasalahan yang timbul, lalu

mencari jawaban yang benar sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Hasil pembahasan dari permasalahan yang timbul dalam penelitian ini

adalah pelaksanaan dari UU No 35 Tahun 2014, tetang Perubahan atas UU No.23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang juga merupakan legitimasi dari

status hukum anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari sebagai penduduk

Indonesia melalui penerbitan KIA. Pelaksanaan aturan KIA di Kota Medan adalah

bahwa penerbitan KIA di kota Medan dilaksanakan oleh Disdukcapil kota Medan

dengan melakukan kerjasama pendataan anak-anak usia 6-17 tahun kurang satu

hari dengan sekolah sekolah yang ada di kota Medan untuk mempermudah

pendataan, dan penerbitan KIA oleh Disdukcapil kota Medan tersebut dilakukan

PP dalam tiga kriteria yaitu untuk anak usia 0-5 tahun diterbitkan KIA tanpa ada

foto diri yang bersangkutan, anak usia 6-15 tahun KIA diterbitkan dengan

nenggunakan foto dan ntuk anak yang berusia 16-17 tahun kurang satu hari.

Akibat hukum apabila Anak tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dalam

kaitannya dengan penerapan Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang Kartu

Identitas Anak (KIA) adalah bahwa anak tersebut tidak memperoleh hak-haknya

di bidang pelayanan publik dan manfaat lainnya yang ditawarkan oleh KIA bagi

anak-anak yang telah memperoleh KIA tersebut, sehingga anak-anak yang belum

KIA tersebut akan mengalami kerugian dalam memperoleh hak-haknya terutama

di bidang pelayanan publik dan juga manfaat lainnya yang ditawarkan oleh KIA

Kata Kunci : Anak, KIA dan Permendagri No.2 Tahun 2016


ii

ABSTRACT

Children as community members and citizens are usually considered weak

and often get unfair and violent treatment from other community members,

especially by adults. One of the government’s legal attempts to guarantee legal

protection and provide fundamental rights for children by issuing KIA (Child

Identity Card) through Permendagri No. 2/2016 which states that minors (0-17

years old, minus one day) has to be given KIA as their identity to get legal

protection, their legal rights, and special treatment in public services. The

research problems are how about the positions and the function of KIA based on

Permendagri No. 2/2016, how about the implementation of the regulation on KIA

in Medan, and how about its legal consequence when a hild does not have KIA

according to Permendagri No. 2/2016 on KIA.

The research used juridical normoative empirical approach with

descriptive analytic method. The objective was to describe, explan and analyze.

The result of the research shows that the problems arise from the

implementation of Law No. 35/2014 on the Amandement of ht elgal status of

minors as the Indonesian people through the issuance of KIA. The implementation

the regulation of KIA in Medan is that KIA cards are issued by the Disdukcapil of

Medan by documenting children who are 6 to 17 years old minus one day;

collaborating with the schools in Medan to make them easier to be recorded.

Documentation is done by PP in three critia : KIA cards for children of 0-5 years

old are issued without photographs attached to their cards, KIA for children of 6-

15 years old are issued with their photographs attached to their carsm and KIA

cards for children of 16-17 years old minus one day are issued with their

photographs attached to their cars. The legal consequence of hildren without KIA

cards is that they will not get any rights in public services, and children who have

KIA cards will get other benefits so that children without KIA cards will get

nothing from public srevices and other benefits offered by KIA.

Keywords : Children, KIA, Permendagri No. 2/2016


iii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

hanya dengan berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis

ini dengan judul “PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 2

TAHUN 2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK (STUDI DI KOTA

MEDAN)”. Penulisan tesis ini merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi

untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan

dorongan moril berupa masukan dan saran, sehingga penulisan tesis ini dapat

diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang

mendalam penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat Prof.Dr.

Hasim Purba, SH, M.Hum, Dr. Yefrizawati, SH, M.Hum, dan Dr. T.

Keizerina Devi A, SH, CN. M.Hum selaku Komisi Pembimbing yang telah

dengan tulus ikhlas memberikan bimbingan dan arahan untuk kesempurnaan

penulisan tesis ini sejak tahap kolokium, seminar hasil sampai pada tahap ujian

tesis sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih sempurna dan terarah. Kepada

Dosen penguji Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, Dr. Idha Aprilyana

Sembiring, SH, M.Hum yang telah memberikan masukan / arahan sehingga

memperkaya tesis ini.

Selanjutnya di dalam penelitian tesis ini penulis banyak memperoleh

bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan, arahan dan bahan informasi dari


iv

semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan

rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Sumatera

Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk

mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana Magister

Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

2. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara Medan.

3. Ibu Dr.T Keizerina Devi Aswar, SH, CN, M.Hum., selaku Ketua Program

Study Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Dr. Edy Ikhsan, SH, MA, selaku Sekretaris Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Guru Besar dan Staf Pengajar dan juga para

karyawan Biro Administrasi pada Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara Medan.

6. Para narasumber atas segala informasi yang telah diberikan untuk melengkapi

isi penulisan tesis ini.

Terima kasih yang teramat besar kepada kedua orang tua Ayahanda (+) B.

Sidauruk, dan Ibunda N. Sinaga, SH terima kasih atas dukungannya. Terima

kasih kepada orangtua Suami tercinta Johannes Gunawan Sirait dan anakku

tercinta Alvaro Kefas Sirait, yang tidak hentinya memberikan dukungan dan

kesabaran tanpa batas serta menjadi semangat bagi penulis untuk segera

menyelesaikan studi secepat mungkin, serta terima kasih kepada mertua


v

Ayahanda (+) St. J.W. Sirait dan Ibunda B. Sidauruk Terima kasih atas doa dan

dukungannya.

Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada para sahabat –

sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada

penulis untuk segera menyelesaikan tesis ini.

Penulis berharap semoga semua bantuan dan kebaikan yang telah

diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha

Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan, dan rezeki yang

berlimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini

masih jauh dari sempurna, namun tidak ada salahnya jika penulis berharap kiranya

tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, Agustus 2020

Penulis

Dewi Febriani Sidauruk


vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Dewi Febriani Sidauruk

Tempat / Tgl. Lahir : P. Siantar / 04 Februari 1992

Alamat : Jalan Cendrawasih No. 1 Medan

Status : Menikah

Agama : Protestan

Ayah : B. Sidauruk

Ibu : N. Sinaga, SH

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar

2. SMP Yayasan Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar

3. SMA Yayasan Melati Pematangsiantar

4. S1 Universitas Atmajaya Yogyakarta


vii

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ................................................................................................... i

ABSTRACT.................................................................................................. ii

KATA PENGANTAR ................................................................................. iii

RIWAYAT HIDUP ..................................................................................... vi

DAFTAR ISI .............................................................................................. vii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... x

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................. 1

B. Perumusan Masalah ............................................................... 11

C. Tujuan Penelitian .................................................................... 12

D. Manfaat Penelitian ................................................................. 12

E. Keaslian Penelitian ................................................................ 13

F. Kerangka Teori dan Konsepsi ................................................. 14

1. Kerangka Teori .................................................................. 14

2. Konsepsi ........................................................................... 24

G. Metode Penelitian .................................................................. 25

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian ................................... 25

2. Sumber Data ...................................................................... 26

3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data ................................... 28

4. Analisis Data ..................................................................... 29


viii

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI KARTU IDENTITAS ANAK

(KIA) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM

NEGERI (PERMENDAGRI) NO.2 TAHUN 2016 TENTANG

KARTU IDENTITAS ANAK ..................................................... 31

A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Identitas Anak ................. 31

B. Pengertian Umum Tentang Perlindungan Terhadap Anak ........ 41

C. Pengertian Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri

No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA) ........... 59

D. Kedudukan Dan Fungsi Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)

No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak ...................... 69

BAB III PELAKSANAAN ATURAN TENTANG KARTU

IDENTITAS ANAK DI KOTA MEDAN ................................... 78

A. Prosedur Pengurusan Kartu Identitas Anak .............................. 78

B. Pelaksanaan Aturan Tentang Kartu Identitas Anak di Kota

Medan .................................................................................... 84

BAB IV AKIBAT HUKUM APABILA ANAK TIDAK MEMILIKI

KARTU IDENTITAS ANAK DALAM KAITANNYA

DENGAN PENERAPAN PERMENDAGRI NO.2 TAHUN

2016 TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK ........................ 92

A. Pencapaian Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) oleh

Disdukcapil di Kota Medan Tahun 2017 Hingga Tahun 2020 .. 92

B. Kendala Yang Dihadapi Disdukcapil Kota Medan Dalam

Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Permendagri No.2 Tahun 2016 dan Upaya

Penanggulangannya................................................................. 97

C. Akibat Hukum Apabila Anak Tidak Memiliki Kartu Identitas

Anak (KIA) Dalam Kaitannya Dengan Penerapan

Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak

(KIA) ...................................................................................... 102


ix

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .................................................... 111

A. Kesimpulan ............................................................................. 111

B. Saran ...................................................................................... 112

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 114


x

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data jumlah anak yang berusia 0-17 tahun di Indonesia Tahun

2019 (bulan Juni) .......................................................................... 6

Tabel 2 Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan (Tahun

2017-2020) ................................................................................... 97


xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kartu Identitas Anak .................................................................... 4


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena

dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus

dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita

bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan

berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan

dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu

dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.1

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan,

anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,

anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu

dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.2

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan

perundang-undangan:

1 Arif Gosita, Permasalahan Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Jakarta,2010,hal. 36 2 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988,

hlm.30

1


2

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan

bahwa “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5

menyebutkan “ anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan

belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam

kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 2

menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua

puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Deklarasi Hak Anak 1959 yang disahkan oleh PBB pada 20 November

1959, memuat ketentuan tentang perlindungan anak yang terdiri dari :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam : 3

a. bidang hukum publik

3 Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, C.V. Bumi Aksara, 2010,

hlm.20.


3

b. bidang hukum keperdataan

2. Perlindungan non yuridis yang meliputi :

a. bidang sosial

b. bidang kesehatan

c. bidang kependidikan

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti

melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia

seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Upaya-upaya perlindungan

anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal

bagi pembangunan bangsa dan negara.4

Salah satu perlindungan hukum terhadap anak sebagai subjek hukum yang

memiliki usia 0-17 tahun (<1 hari) adalah melalui penerbitan kartu identitas anak

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2016

Tentang Kartu Identitas Anak (KIA).5

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) bagi anak-anak yang berusia 0-17

tahun (< 1 hari) merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh

4 Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers, 2011,

hlm.1. 5 Ibid, hal. 2


4

pemerintah agar dapat dengan mudah mengidentifikasi anak-anak yang ada di

Indonesia, dan berdasarkan KIA tersebut dapat diberikan hak-haknya sebagai

anak dan sebagai warga negara di Indonesia. KIA tidak hanya sekedar suatu

identitas yang memuat keterangan tentang anak-anak, namun KIA juga

merupakan suatu sarana bagi anak-anak untuk memperoleh akses perlindungan

hukum yang diberikan oleh negara termasuk fasilitas pelayanan yang dapat

diperoleh oleh anak-anak tersebut dari negara dalam ruang pelayanan publik,

sehingga anak-anak tersebut dapat dilindungi secara hukum dan memperoleh

fasilitas pelayanan publik yang baik di masyarakat. Setiap anak memiliki hak

untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan

perlindungan bagi dirinya.6

Gambar 1. Kartu Identitas Anak

Sumber : www.google.com

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan

negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik

maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Undang-

6 Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dan KUHAP dan Bantuan Hukum Terhadap

Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, Makasar, 1999,hal. 65


5

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4

sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. Hal

terpenting dalam suatu perlindungan hukum terhadap anak adalah bahwa anak

tersebut memperoleh suatu keadilan terhadap seluruh hak-haknya sehingga

tercipta suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban dari anak tersebut. 7

Salah satu program pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum

dan memberikan pelayanan publik yang baik terhadap anak saat ini adalah

program Kartu Identitas Anak (KIA) atau KTP Anak. Program ini mulai

dilaksanakan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2016 lalu dan direncanakan

program KTP anak ini mulai berlaku secara nasional pada tahun 2019 mendatang.

Program penerapan Kartu Identitas Anak ini akan dipercepat pelaksanaannya pada

tahun 2018 dan 2019 mendatang.8

Perlindungan hukum terhadap anak melalui suatu penerbitan kartu

identitas anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan

tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, agar perlindungan hukum terhadap

anak tersebut dapat terlaksana secara maksimal sehingga dapat menimalisir

pelanggaran terhadap hak-hak anak secara hukum dalam kehidupan

bermasyarakat.

Untuk mendukung program tersebut orang tua juga wajib mendukung

untuk turut serta membantu mensukseskan pelaksanaan program pembuatan KIA

tersebut. Hal ini karena anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan dan

7 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2004, hal. 21 8Rouslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Cemara, Jakarta,

2000, hal.21


6

pengawasan orang tua, dan hanya akan ikut apa yang dilakukan orang tuanya.

Jikasebelumnya orang tua dalam hal ini ibu yang baru melahirkan anaknya hanya

perlu mengurus akta lahir, kini ada tambahan pengurusan dokumen anak tersebut

berupa pengurusan KIA. Tujuan utama pembuatan KIA adalah agar anak tersebut

memiliki identitas yang sah dan memiliki kekuatan hukum sebagai WNI.9

Pemberlakuan KIA yang juga berfungsi sebagai KTP anak tersebut

rencananya akan berlaku secara bertahap sampai 2019 atas pertimbangan

anggaran yang ada, karena saat ini ada sekitar 79 juta anak di Indonesia. Format

berlakunya KIA sebagai KTP anak secara bertahap, akan dilaksanakan di setiap

daerah secara bertahap, dari mulai wilayah perkotaan hingga ke wilayah pedesaan

dengan jadwal bergiliran sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas

Anak (KIA).10

Tabel 1

Data jumlah anak yang berusia 0-17 tahun di Indonesia Tahun 2019

(bulan Juni)

Anak Jumlah

Usia 0-5 tahun 28.550.000

Usia 5-17 tahun (< 1 hari) 50.450.000

Total keseluruhan 79.000.000 Sumber : Data Jumlah Anak di Indonesia pada Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019

Kartu Identitas Anak selanjutnya akan menjadi identitas resmi anak

sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dan 17 tahun dan belum menikah

yang nantinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

9 Maidi Gultom, Perindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan Anak di

Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004, ha. 10 10 Muhammad Joni, dkk, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persfektif Konvensi

Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,hal. 41


7

Kabupaten/Kota. Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan

pendataan, perlindungan dan pelayanan publik. KIA juga merupakan upaya

pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional

warga negara Indonesia.11

Penerbitan kartu identitas anak yang diwajibkan berdasarkan Permendagri

No 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak merupakan upaya hukum

pemerintah untuk mendata jumlah anak yang ada di Indonesia, agar dapat

dilakukan pengawasan dan perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut

sehingga dapat diberikan hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku dalam

kehidupan di masyarakat. Tujuan penerbitan kartu identitas anak juga untuk

memperjelas status dari seorang anak agar terdata populasi dari anak-anak yang

ada di Indonesia, sehingga dapat lebih mudah dilakukan pengawasan, pembinaan

dan pemberian perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut sebagai warga

negara dan warga masyarakat di Indonesia.

Tujuan diterbitkannya KIA oleh pemerintah melalui Kementerian Dalam

Negeri adalah agar anak-anak di Indonesia memperoleh perlindungan secara

konstitusional terhadap hak-haknya sebagai warga negara Indonesia diantaranya

adalah

1. agar anak memperoleh jaminan hak asasi dan perlakuan hukum yang sama

2. agar anak memperoleh dukungan sarana dan prasarana dalam

penyelenggaraan perlindungan konstitusional anak

11 Sri Wiratmo Soekito dalam Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia :

Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Refika Aditama, Bandung, 2009,hal.31


8

3. agar anak memperoleh pemeliharaan, kesejahteraan melalui orangtua / wali

atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

4. Agar anak dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat

sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak tersebut.

5. Agar anak memperoleh pendidikan yang baik untuk tumbuh kembangnya anka

tersebut sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.

6. Agar anak memperoleh perlindungan dari orang tua/ wali dan masyarakat

sehingga dapat terhindar dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang tidak

wajar dari pihak lain.

Segala hal terkait dengan pembuatan dan penerapan KIA ini diatur dalam

payung hukum tersendiri, sebagai berikut:

1. Pasal 27 UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang

Perlindungan Anak,

2. UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah

diubah dengan UU 24 tahun 2013.

Kartu Identitas Anak (KIA) juga bertujuan untuk Mempermudah anak

dalam mendapatkan layanan publik. Penggunaan KIA untuk anak dan KTP untuk

orang dewasa memiliki fungsi yang relatif sama yaitu menjadi tanda pengenal

atau bukti diri yang sah saat pelaksanaan pelayanan publik diantaranya, mengurus

paspor, mengurus dokumen publik atau untuk keperluan lain yang selama ini

menggunakan syarat akta kelahiran.12

12Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi ilmu Administrasi Negara dan Manajemen,

Toko Gunung Agung, Jakarta, 2006, hal. 44


9

Pengurusan administrasi kependudukan anak saat ini relatif kurang efisien,

misalnya untuk mengurus layanan administrasi publik, saat ini anak diminta

membawa akte kelahiran bagi yang belum sekolah atau jika anak sudah sekolah

identitasnya berupa kartu pelajar yang berbentuk sehelai kertas berbentuk folia

yang tidak efektif dibawa kemanapun.13

Dengan adanya KIA, yang memiliki konsep seperti Kartu Tanda Penduduk

(KTP) maka semua identitas kependudukan akan tercatat dalam KIA tersebut

sesuai daerahnya masing-masing sehingga membuat proses registrasi atau

identifikasi dalam pelayanan publik terhadap anak akan lebih mudah dan efisien

untuk dilakukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri)

Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas anak, memuat ketentuan tentang

prosedur dan tata cara pembuatan dan pemberlakuan program KIA sebagai

berikut:

1. Tahun pertama program yaitu Tahun 2016, pemerintah hanya memberlakukan

di 50 daerah saja, beberapa diantaranya adalah Malang, Jogja, Pangkalpinang,

dan Makassar

2. Tahun kedua yaitu 2017, jangkauannya bertambah hingga 108 daerah

3. Program akan terus berlanjut dan ditargetkan tahun 2019 sudah terlaksana

semuanya

Dengan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak yang berusia 0

hingga sebelum usia 17 tahun diharapkan memudahkan anak dalam mengurus

13 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua, P.T.Refika

Aditama, Bandung, 2010, hal. 87


10

berbagai dokumen kependudukan dan dalam memperoleh pelayanan publik yang

baik di masyarakat.

Salah satu latar belakang terbitnya peraturan mengenai KIA ini adalah

untuk memudahkan proses pendataan penduduk yang belum masuk usia 17 tahun

(usia KTP). KIA ini sendiri nanti berlaku dari lahir sampai nanti waktunya anak

berkewajiban memiliki e-KTP.14 Dengan hadirnya KIA pemerintah akan lebih

mudah lagi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk anak-anak

karena selain sebagai pengenal, KIA juga memudahkan anak untuk dapat

mengakses pelayanan publik secara mandiri, seperti misalnya anak-anak nantinya

jika ada program dari pemerintah mereka bisa mendapatkan fasilitas seperti

misalnya pengurangan harga pada sektor pendidikan, kesehatan, olahraga, atau

pariwisata dengan cukup menggunakan kartu ini.

Diantara manfaat tujuan KIA antara lain adalah sebagai berikut :

1. sebagai upaya untuk memenuhi hak anak.

2. untuk persyaratan mendaftar sekolah.

3. bukti diri si anak sebagai data identitas ketika membuka tabungan atau

menabung di bank.

4. untuk proses mendaftar BPJS.

Jika terjadi masalah misalnya kasus meninggal dunia pada anak, maka proses

identifikasi jenazah dengan korban anak-anak tersebut juga bisa menggunakan

KIA

5. untuk mengurus klaim santunan kematian.

14 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 21


11

6. mempermudah proses pembuatan dokumen keimigrasian untuk mencegah

terjadinya perdagangan anak.15

Penerbitan KIA sebagai suatu upaya hukum pemerintah untuk lebih

meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak secara yuridis di nilai cukup

penting sehingga seluruh anak-anak yang ada di Indonesia dapat terdata dengan

baik dalam upaya memberikan hak-hak anak secara lebih terorganisasi dan

terstruktur melalui pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di

bidang kesehatan, pendidikan, pertimbuhan dan perkembangan anak yang ada di

Indonesia saat ini. 16

Berdasarkan uraian tentang perlindungan anak di atas dan juga berkaitan

dengan penerbitan kartu identitas anak sebagai upaya pemerintah dalam hal

memberikan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia melalui Peraturan

Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 maka dirumuskan tiga permasalahan

yang akan dibahas dalam penelitian ini secara lebih terperinci pada bab-bab

selanjutnya dimana permasalahan tersebut akan dicari solusi dalam upaya mencari

jawaban yang benar atas permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah

yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

15 Darwan Prins, Sosialisasi dan Diseminasi Penegakkan Hak Asasi Manusia, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 21 16 AZ Nasution, Hukum perindungan Suatu Pengantar, Diadil Media, Jakarta, 2002, hal.

31


12

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi Kartu Identitas Anak berdasarkan

Permendagri No. 2 Tahun 2016?

2. Bagaimana pelaksanaan aturan tentang kartu identitas anak di Kota

Medan?

3. Bagaimana akibat hukum apabila anak tidak memiliki kartu identitas

anak dalam kaitannya dengan penerapan Permendagrafi No. 2 Tahun

2016 tentang Kartu Identitas Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tersebut di atas, maka tujuan yang hendak

dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan dan fungsi Kartu Identitas Anak berdasarkan

Permendagri No. 2 Tahun 2016

2. Untuk mengetahui pelaksanaan aturan tentang kartu identitas anak di Kota

Medan

3. Untuk mengetahui akibat hukum apabila anak tidak memiliki kartu identitas

anak dalam kaitannya dengan penerapan Permendagrafi No. 2 Tahun 2016

tentang Kartu Identitas Anak

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis

maupun secara praktis dibidang perlindungan terhadap anak dengan menerbitkan

kartu identitas terhadap anak agar dapat diketahui status dari anak tersebut

sehingga dapat memperoleh hak-haknya secara hukum di masyarakat.


13

1. Secara Teoretis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangsih pemikiran

bagi perkembangan hukum di bidang perlindungan anak pada umumnya dan juga

tentang upaya penerbitan kartu identitas anak untuk lebih memperketat

pengawasan terhadap anak dalam hal pemberian hak-haknya secara umum di

bidang masyarakat, sehingga dapat diminimalisir pelanggaran hukum terhadap

hak-hak anak tersebut.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada

masyarakat praktisi, maupun bagi pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan

perlindungan hukum terhadap anak di mana perlindungan hukum tersebut

dilakukan dengan cara menerbitkan kartu identitas terhadap anak sehingga dapat

didata dengan jelas anak-anak yang ada di seluruh Indonesia agar dapat

memperoleh hak-haknya secara hukum di dalam kehidupannya di masyarakat. Di

samping itu dapat pula memberikan memberikan masukan bagi masyarakat luas

tentang bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak, sehingga dapat

diwujudkan suatu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang ada

di Indonesia dan juga agar dapat memperoleh hak-haknya secara hukum

berdasarkan kartu identitas anak yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas

Sumatera Utara khususnya di lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Magister

Kenotariatan Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini


14

belum pernah dilakukan. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul tesis yang

berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Tiurlan Silaholo, NIM. 127011171/MKn USU/2015 dengan Judul, “Hak-hak

dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak”

Subtansi permasalahan adalah

a. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak-hak dan perlindungan hukum

terhadap anak di Indonesia?

b. Bagaimana kedudukan hukum anak berdasarkan Undang-Undang No.23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak berdasarkan Undang-

Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Berdasarkan karya-karya ilmiah yang telah disebutkan di atas tidak

satupun penelitian tersebut yang sama dengan penelitian ini baik dari segi judul

maupun dari segi subtansi permasalahan yang di bahas. Oleh karena itu penelitian

ini secara akademis dapat dipertanggungjawabkan keasliannya.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala

spesifik atau proses tertentu terjadi.17 Suatu teori harus dikaji dengan

menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis,

17 JJJ.Wuisman, penyunting M.Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, jilid I, FE UI

Jakarta, 2006, hal.203


15

mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan

pegangan teoretis.18 Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan

yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

kepada setiap warga negara agar setiap warga negara terlindungi hak-haknya dari

perbuatan-perbuatan yang merugikan warga negara tersebut. Perlindungan hukum

juga diberikan oleh para aparat penegak hukum dalam menegakan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga hak-hak dan kewajiban

setiap warga negara terlindungi secara baik dan tidak merugikan hak dan

kewajibannya. Perlindungan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

suatu perbuatan hal melindungi subjek-subjek hukum dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan

suatu sanksi.19 Di negara Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila

maka negara wajib memberikan perlindungan hukum terhadap seluruh warga

masyarakat sesuai dengan Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum

berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat

dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan,

Persatuan, Permusyawaratan serta Keadilan Sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wadah kesatuan yang

18 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bndung, 2003, hal.80. 19 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,

Surabaya, 2006, hal. 84


16

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dalam mencapai kesejahteraan

bersama.20

Perlindungan hukum juga adalah merupakan kumpulan peraturan atau

kaidah yang memuat ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap seluruh

warga negara pada umumnya dan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang

ada di seluruh wilayah Indonesia pada khususnya. Berkaitan dengan perlindungan

hukum terhadap anak dengan penerbitan kartu identitas anak tersebut maka dapat

diharapkan terhadap anak yang ada di seluruh wilayah Indonesia dapat

dilaksanakan dengan baik dan lebih terkordinasi baik oleh pemerintah maupun

oleh segenap lapisan masyarakat.21

Menurut Hadjon Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya

fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan

dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan

kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

(pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. 22

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana

kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya

sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;

20 Donni Gusmawan, Perlindungan Hukum di Negara Pancasila, Liberty, Yogyakarta,

2007, hal. 38 21 Hariyanto Usman, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Kaitannya dengan

Penerbitan Kartu Identitas Anak, Rineka Cipta Jakarta, 2017, hal. 59 22 Ibid, hal. 60


17

b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana

lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat

Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan

terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada pancasila dan prinsip

negara hukum yang berdasarkan pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya

setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh

hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu

terdapat banyak macam perlindungan hukum. Dari sekian banyak jenis dan

macam perlindungan hukum, terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer,

seperti perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia konsumen, anak,

perempuan dan saksi korban,

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia,

landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi

perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep

Rechtstaat dan ”Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai

kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di

Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan

martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum

terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut

sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi menusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan


18

peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.23 Berdasarkan teori

perlindungan hukum yang berpedoman kepada harkat dan martabat manusia maka

terbitlah ketentuan-ketentuan hukum tentang perlindungan terhadap anak yang

dituangkan ke dalam beberapa peraturan tentang perlindungan hukum anak yang

berlaku saat ini di Indonesia sebagai dasar bertindak dari aparat penegak hukum

dan pemerintah memberikan perlindungan hukum dan memberikan kebutuhan

dasar anak dalam menunjang kehidupannya di masyarakat.

Di samping teori perlindungan hukum penelitian ini juga menggunakan

teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Kepastian hukum merupakan ciri

yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis.

Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi

digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut

sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, kepastian

hukum merupakan pemikiran yang telah muncul semenjak adanya gagasan

pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.24

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum,

karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan

menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan

kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna

memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan

diuraikan pengertian mengenai teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh

23 Darwan Prins, Hukum Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 23 24 Sugondo Hadiman, Kartu Identitas Anak dan Fungsinya dalam Memberikan

Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016,hal. 83


19

Gustav Radbruch yaitu ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan

makna kepastian hukum, yaitu 25:

1. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-

undangan.

2. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

3. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari

kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa

kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum

merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum

positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus

selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.26

Pelaksanaan atau praktek hukum di negeri ini tidak hanya terletak pada

aparat penegak hukum, tetapi juga karena diakibatkan oleh kerancuan opini publik

dalam mengartikan atau mendefenisikan pengertian 3 substansi hukum yakni

keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru

di masyarakat, akan tetapi sudah menjadi konsumsi publik dimana di dalamnya

25 Hermanto Radiman, Fungsi Kartu Identitas Anak dan Prosedur Pengurusannya,

Armico, Bandung, 2013, hal. 68 26 Roni Sudaryanto, Anak dan Perlindungan Hukum Melalui Penerbitan Kartu Identitas

anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 18


20

terdapat perbedaan persepsi atau pandangan mengenai eksistensi penerapan

hukum di Indonesia.27

Sebagaimana diketahui bahwa teori keadilan memiliki 3 (tiga) nilai dasar

dimana orientasinya adalah untuk menciptakan harmonisasi pelaksanaan hukum

melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia baik secara aktif maupun secara

pasif. Secara aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi

kemasyarakatan yang manusia dalam proses yang berlangsung secara wajar.

Sedangkan yang dimaksud secara pasif adalah mengupayakan pencegahan atas

upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha

mewujudkan pengayoman ini termasuk di dalamnya diantaranya adalah

mewujudkan ketertiban dan keteraturan, mewujudkan kedamaian sejati,

mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat, mewujudkan kesejahteraan

seluruh rakyat.28

Namun, dalam prakteknya terkadang masyarakat tidak merasa puas dan

bahkan menganggap bahwa hukum di Indonesia tidak membawa keadilan bagi

masyarakatnya dan hukum tersebut dipandang hanya berpihak pada golongan

tertentu yang tentunya unggul dalam berbagai aspek, seperti aspek ekonomi,

politik, dan lain sebagainya. Kondisi ini menunjukkan bahwa ternyata praktek

hukum di negeri ini belum memberikan kepuasaan terhadap masyarakatnya atau

27 Ibid, hal.68 28 Margono Halim, Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016

tentang Pembuatan Kartu Identitas Anak di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hal. 49


21

yang menjadi obyek hukum itu sendiri yang memang sangat kontradiksi dengan

tujuan hukum yang ideal.29

Fenomena di atas merupakan keadaan yang berseberangan antara das sein

(yang ada) dan das solen (seharusnya) dalam masyarakat yang pada gilirannya

akan melahirkan krisis kepercayaan terhadap penegakkan hukum di Indonesia.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak

dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan

hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya,

hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya,

sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap

ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan

merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat,

bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya. Harmonisasi hukum akan

terjadi dalam penegakan hukum apabila peraturan perundang-undang

dilaksanakan dengan baik dan benar oleh penegak hukum untuk mencapai

keadilan bagi masyarakat, sehingga hukum dan aparat penegak hukum dinilai

memiliki fungsi dan manfaat untuk diberikan kepastian hukum kepada

masyarakat.30

Teori kepastian hukum digunakan dalam penelitian ini untuk melihat

sejauhmana harmonisasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di bidang perlindungan anak yang dijalankan oleh aparat penegak hukum

guna memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang ada di Indonesia.

29 Sugono Rahmadi, Hukum dan Keadilan, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hal. 53 30 Burhanuddin Rasmanto, Fungsi Kartu Identitas Anak Dalam Upaya Memberikan

Perlindungan Hukum terhadap Anak di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hal. 25


22

Perlindungan hukum terhadap anak harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum di

bidang perlindungan anak oleh aparat penegak hukum, sehingga anak-anak

memperoleh hak-haknya sebagai hak asas atau hak dasar dalam mempertahankan

kehidupannya dan juga melindungi anak tersebut dari perbuatan sewenang-

wenang atau melawan hukum dari pihak-pihak lain yang dapat menimbulkan rasa

aman dan tidak aman dalam kehidupan anak-anak tersebut. Penerbitan KIA

melalui peraturan Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang Penerbitan KIA

merupakan salah satu upaya pemerintah dalam hal mencapai kepastian hukum

untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak di Indonesia agar dapat

memperoleh hak-haknya sebagai anak di dalam kehidupannya di masyarakat.31

Bila dikaitkan dengan penelitian ini maka perlindungan hukum dan

kepastian hukum sebagai kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini akan

dijadikan dasar untuk melakukan analisa terhadap penerbitan KIA oleh

pemerintah melalui Permendagri No.2 Tahun 2016 dengan tujuan memberikan

perlindungan hukum sekaligus kepastian hukum terhadap identitas anak yang ada

di Indonesia agar dapat diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan anak melalui

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam menjamin hak-

hakanak dan menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak agar dapat hidup

dengan layak dalam masyarakat dengan memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang

seharusnya diperoleh oleh anak-anak tersebut. 32

31 Maulana Hasan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak, Jakarta:

Grasindo, 2000, hal. 33 32 Ima Susilowati, Konvensi Hak Anak, Sahabat Remaja PBKI, Yogyakarta, 1999, hal. 9


23

Pelaksanaan program pemerintah dalam hal penerbitan KIA melalui

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tersebut dipandang penting untuk dilaksanakan di

seluruh wilayah Indonesia karena cukup banyak anak-anak Indonesia tidak

terdaftar dengan baik dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai anak di dalam

kehidupannya di masyarakat. Dengan diterbitkannya KIA terhadap anak maka

akan menimbulkan kepastian hukum bagi anak dalam memberikan hak-haknya

sebagai anak melalui pelaksanaan program-program pemerintah terhadap anak-

anak melalui pelayanan-pelayanan publik baik di bidang pelayanan kesehatan

maupun pendidikan dan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. 33

Penerbitan KIA sebagai KTP sementara bagi anak akan memudahkan

pemerintah dalam mendata anak-anak di Indonesia yang selama ini tidak

memperoleh hak-haknya dalam kehidupannya di masyarakat. Pendataan terhadap

anak-anak di Indonesia akan memudahkan pemerintah dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap anak putusnya dalam hal memenuhi hak-hak dasar

dari anak yaitu hak untuk hidup yang layak, memperoleh pendidikan yang layak,

hak untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak dan hak untuk hidup aman

dan nyaman bebas dari gangguan atau kekerasan dari pihak lain yang seharusnya

memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut.34

Teori perlindungan hukum dan kepastian hukum yang digunakan dalam

penelitian akan menjadi pisau analisis dalam melakukan pembahasan secara lebih

terperinci terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini

33 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan

Pemerintah, Bandung: PT. Alumni, 2004, hal. 53 34Virnawaty Hasni, Anak dan Masalah Hukum Yang Dihadapinya, Citra Ilmu,

Yogyakarta, 2011, hal. 87


24

khususnya tentang kedudukan dan fungsi Kartu Identitas Anak berdasarkan

Permendagri No. 2 Tahun 2016, prosedur dan tata cara pengurusan Kartu Identitas

Anak, akibat hukum apabila anak tidak memiliki kartu identitas anak dalam

kaitannya dengan penerapan Permendagrafi No. 2 Tahun 2016 tentang Kartu

Identitas Anak. Fungsi kartu identitas anak yang wajib dimiliki oleh setiap anak

yang belum berusia 17 tahun dan belum menikah merupakan suatu sarana untuk

memperoleh pengakuan dari masyarakat tentang identitas dari anak tersebut,

sehingga dengan adanya KIA maka hak-hak dasar anak dalam memperoleh

kebutuhan pokok yang menunjang kehidupan,anak tersebut harus dapat dipenuhi

tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh orang tua/wali maupun masyarakat

yang ada disekitarnya. 35

Dengan adanya KIA yang dimiliki oleh anak maka status anak tersebut

secara hukum telah mengandung unsur kepastian hukum sebagai anak, sehingga

anak tersebut berhak untuk dilindungi tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga

oleh orangtua /wali maupun masyarakat di sekelilingnya. Pemenuhan kebutuhan

anak oleh pemerintah juga harus diperoleh secara wajar diantaranya adalah

kebutuhan akan kesehatan, pendidikan maupun sarana bermain melalui fasilitas-

fasilitas umum untuk bermaian anak yang diadakan oleh pemerintah baik

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah disetiap wilayah provinsi /kabupaten

kota yang ada di Indonesia.36

35Achmad Ai, Menguak Tabir Hukum, Tafsir Metampoul, Jakarta, 2000, hal.32 36 Arif Gosita, Permasalahan Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Jakarta, hal.36.


25

2. Konsepsi

a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang

masih dalam kandungan.37

b. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum dari segala

perbuatan yang melawan hukum dan tidak berdasarkan ketentuan hukum

positif yang berlaku.38

c. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin melindungi anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.39

d. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah,

dan Negara.40

e. Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak

yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan

oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.41

37 Gunawan Riswandi, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Pustaka Bangsa, Press,

Jakarta, 2016, hal. 69 38 Ibid, hal. 70 39 Bustamam Gunadi, Hukum Perlindungan Anak Suatu Tinjauan Teoritis, Pustaka Ilmu,

Jakarta, 2015, hal. 73 40 Ibid, hal. 74 41 Sugondo Darmono, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Penerbitan Kartu

Identitas Anak, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hal. 58


26

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Methode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu

masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan

demikian methode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan

tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan

penelitian.42

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, di mana

pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang hukum perlindungan

anak dan hukum penerbitan KIA diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia dan Peraturan Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 tentang Penerbitan KIA.

Penelitian ini akan membahas tentang tujuan dan manfaat penerbitan KIA

dikaitkan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang ada di Indonesia

melalui suatu pendataan secara terperinci terhadap anak-anak yang ada di

Indonesia agar dapat memperoleh hak-haknya dalam kehidupan di masyarakat

melalui pelayanan-pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah di bidang

kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan lainnya.43

42Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 36. 43 Sudikto Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004, hal. 36


27

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari

penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang

permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta

yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat, bagaimana menjawab

permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari

permasalahan tersebut 44

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder dan didukung dengan data primer yang diperoleh dari wawancara

dengan narasumber.

Data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan

perundang-undangan yang berhubungan dengan penerbitan kartu identitas

anak maupun berkaitan dengan perlindungan hukum tehradap anak. Dalam

penelitian ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2

Tahun 2016 tentang Penerbitan KIA.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian

dan atau karya ilmiah tentang hukum perlindungan anak pada umumnya

44 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif, UI Press, Jakarta, 2006,

hal.30.


28

dan hukum penerbitan KIA pada khususnya dalam rangka upaya

pemerintah memberikan hak-hak dasar anak dalam kehidupan masyarakat.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus

umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

3. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan

menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan studi

lapangan (field reaserch) di Disdukcapil Kota Medan dan PKPA Medan.45

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi dokumen untuk memperoleh data sekunder, dengan membaca,

mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa peraturan

perundang-undangan yang mengatur penerapan kartu identitas anak

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2016 tentang

Kartu Identitas Anak Disdukcapil Kota Medan dan PKPA Medan.

2. Pedoman wawancara yang digunakan dalam melakukan wawancara terhadap

para informan dan nara sumber yang terdiri dari :

a. Rusdi Hardi Siregar, selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk,

Disdukcapil Kota Medan

b. Wawancara dengan Zulfkifli Ritonga, Kasubbid. Pendataan Administrasi

Kependudukan Disdukcapil Kota Medan

45 Suparman Hadi Nugroho, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Suatu

Pengantar, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2015, hal.73


29

c. Wawancara dengan Johan Sutarno Pasaribu (Kasub Bid Umum

Disdukcapil Kota Medan

d. Azmiati Zuliah Koordinator PKPA Medan

e. Dizza Siti Soraya Koordinator PKPA Medan Bidang Perlindungan Anak

f. Devi Sartika Sidi Staf Koordinator PKPA Medan Bidang Perlindungan

Anak

4. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan

menggunakan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat

ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang

disarankan oleh data.46 Di dalam penelitian hukum normatif, maka maksud pada

hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis, sistematisasi yang berarti membuat klasifikasi terhadap

bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan

konstruksi.47 Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan

dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu keseluruhan data

tersebut akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk

menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau

keistimewaan dari suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan

dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik primer, sekunder maupun tertier,

46 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media

Malang, 2005, hal 8 47 Raimon Hartadi, Methode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek, Bumi Intitama

Sejahtera, Jakarta, 2010, hal.16


30

sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang

dibahas dalam penelitian ini, untuk memperoleh jawaban yang benar mengenai

permasalahan perlindungan hukum terhadap anak dan juga dalam hal pendataan

anak melalui program pemerintah yaitu penerbitan KIA dengan dasar hukum

Permendagri No.2 Tahun 2016 sebagai suatu upaya pemerintah dalam melakukan

pendataan anak-anak yang ada di Indonesia agar dapat diberikan hak-hak dasar

sebagai kebutuhan pokok dalam kehidupannya di masyarakat, sehingga dapat

ditarik suatu kesimpulan yang tepat dengan metode deduktif, yaitu melakukan

penarikan kesimpulan, diawali dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, sebagai jawaban yang benar dalam

pembahasan permasalahan yang terdapat pada penelitian ini.


31

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI KARTU IDENTITAS ANAK (KIA)

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

(PERMENDAGRI) NO.2 TAHUN 2016 TENTANG KARTU

IDENTITAS ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Identitas Anak

Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan manusia yang

masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa Menurut R.A. Kosnan, anak-

anak yaitu manusia muda dalam umur, jiwa, dan perjalanan hidupnya karena

mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya.48

Menurut Sugiri dalam kutipan buku karya Maidi Gultom, “selama di

tubuhnya (anak) masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu

masih anak dan baru menjadi dewasa apabila proses perkembangan dan

pertumbuhan itu selesai, sehingga batasan umur anak-anak menurut Sugiri adalam

sama dengan permulaan anak menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun

untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) untuk laku-laki.”49

Pendapat Hilman Hadikusuma, “menarik batasan antara sudah dewasa

dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahkan karena pada kenyataannya

walaupun orang belum dewasa namun anak tersebut telah dapat melakukan

perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual-beli,

48 R.A Kosnan, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung: Sumur,

2005, hal. 16 49Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung: PT

Refika Aditama, 2017, hal. 54

31


32

berdagang, dan lain sebagainya, walaupun anak tersebut belum mencapai usia 17

(tujuhbelas) tahun dan belum kawin.50

Selain pengertian anak tersebut diatas, menurut undang-undang di

Indonesia pengertian anak diartikan berbeda dalam satu undang-undang dengan

undang-undang lainnya. Perbedaan arti itu terletak pada batasan umur seseorang

dikategorikan sebagai anak, sebagai contoh yaitu:

a. Pasal 1 angka 1 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999 tentang Ratifikasi

Konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah

usia

b. 18 tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi yang

ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

c. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun)

termasuk anak yang masih dalam kandungan.

d. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya.

e. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016

tentang Kartu Identitas Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

50 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 21


33

Meski dalam banyak pengertian mengenai anak terdapat perbedaan namun

pada prinsipnya perbedaan-perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama

yaitu memberikan perlindungan kepada anak. Secara sederhana hak adalah

sesuatu yang harus diperoleh. Sedangkan hak dalam arti hak asasi manusia adalah

seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai

makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib

dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah,

dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

manusia. Kaitannya dengan anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga,

masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Identitas dalam Kamus

Besar Bahasa Indoensia diartikan sebagai ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang

atau jati diri.51

Dalam identitas diperlukan minimal adalah nama, tanggal lahir, asal usul,

kewarganegaraan. Sedangkan pengertian anak adalah seseorang yang dalam

umurnya masih berusia di bawah 18 tahun termasuk anak dalam kandungan.

Sehingga dapat disimpulkan hak atas identitas anak adalah bagian dari hak asasi

anak atas identitas berupa nama, tanggal lahir, asal-usul, dan kewarganegaraan

yang wajib dijamin, dilindungi, dan penuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat,

negera, pemerintah, dan pemerintah daerah. Melihat secara sederhana, anak secara

fisiologis dikategorikan sebagai kelompok rentan karena anak-anak bergantung

pada orang lain dalam menjaga kelangsungan hidupnya dengan cara yang tidak

51 Suryo Sakti Hadiwijoyo, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik, Graha

Ilmu, Yogyakarta, 2017, hal. 21


34

dapat dibandingkan dengan kelompok lain yang telah diberikan perlindungan

seperti kelompok pengungsi, perempuan dan lain-lain.

Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

tentang Hak Asasi Manusia, yang termasuk dalam kelompok rentan adalah orang

lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Anak dalam

posisinya dapat mengalami penderitaan skunder atas hak asasi manusianya apabila

hak atas pemeliharaan utamanya (primary carier) mereka dilanggar. Misalnya

anak yang lahir dari orang tua dengan ekonomi lemah, rentan akan mengalami

kekurangan pangan (dalam kasus terparah gizi buruk). Melihat kondisi anak yang

rentan tersebut maka memastikan penghormatan terhadap hak-hak anak

merupakan tugas prioritas mulai dari tingkat pertumbuhan hingga anak

dikategorkan dewasa, hal ini karena anak berhak menikmati hak asasi manusia

dan kebebasannya sejak ia dalam kandungan sehingga umur tidak menjadi batasan

untuk bisa menikmati hak asasi manusianya.52

Kenyataan diatas menggambarkan pentingnya upaya perlindungan

terhadap hak-hak anak termasuk hak atas identitas anak. Pasal 5 UU Perlindungan

Anak menyebutkan hak atas identitas anak. Setiap anak berhak atas suatu nama

sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pentingnya hak identitas anak juga diperlihatkan dalam KHA yang telah

diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, bahwa salah satu

hak anak menurut Konvensi Hak Anak adalah Hak untuk mempertahankan

identitas sebagaimana dalam Pasal 8 yaitu :

52 Muhammad Joni, Zulchaina Z.Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam

Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 21


35

a. Negara-negara peserta berusaha untuk menghormati hak-hak anak untuk

memperoleh identitasnya, termasuk kewarganegaraannya, namanya, dan

hubungan keluarganya sebagaimana yang diakui oleh Undang-Undang.

b. Apabila seorang anak secara tidak sah dirampas sebagian atau seluruh

identitasnya, negara-negara peserta akan memberikan bantuan dan

perlindungan guna memulihkan kembali identitasnya.

Dari ketentuan-ketentuan diatas maka dapat diketahui bahwa terhadap

identitas anak negara berkewajiban untuk melindungi dan memulihkan kembali

jati diri seseorang (nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga). Pasal 53 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

menentukan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan

status kewarganegaraan. Perwujudan dari idetitas anak ditegaskan dalam Pasal 27

UU Perlindungan Anak Perubahan 1:

(1) Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.

(2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta

kelahiran.

(3) Pembuatan akta kelahiran di dasarkan pada Surat keterangan dari orang yang

menyaksikan dan membantu proses kelahiran.

(4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya

tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut

di dasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Bentuk identitas anak awalnya hanya sebatas pada akta kelahiran yang

diberikan setelah kelahirannya dan digunakan seumur hidup untuk keperluan


36

administrasi. Akan tetapi, saat ini macam-macam identitas anak telah berkembang

dan memiliki macam bentuk, yaitu:

a. Akta kelahiran

Akta kelahiran adalah bukti identitas anak yang disebutkan dalam Pasal 27

UU Perlindungan Anak Perubahan Pertama. Akta kelahiran adalah bukti dari

adanya peristiwa kelahiran seseorang yang berisi identitas yang dikelurakan dan

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berguna untuk

membuktikan asal-usul dan kewarganegaraan seseorang. Akta kelahiran wajib

diberikan kepada anak sejak hari kelahirannya. Karena dari akta kelahiran dapat

diketahui status hukum keturunan seseorang, yakni apakah anak tersebut anak sah,

atau anak luar kawin yang diakui. Selain itu akta kelahiran juga memiliki fungsi

untuk menunjukan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara

hukum. Akta kelahiran juga meruapakan bukti awal dari status kewarganegaraan

seseorang dan identitas diri pertama yang dimiliki anak. Akta kelahiran akan

menunjukan tempat kelahiran anak dan status kewarganegaraannya sebagai

Warga Negara Indonesia. Secara administrasi akta digunakan sebagai syarat

dalam pendaftaran sekolah, pendaftaran Kartu Tanda Penduduk, dan lain

sebagainya.53

Dilihat dari segi fungsinya, akta kelahiran memiliki fungsi sebagai:54

1. Memberikan bukti fakta mengenai adanya kelahiran seseorang dan fakta yang

berkaitan dengan kelahiran itu, termasuk orang tua kandunnya atau situasi

ketika ia merupakan anak temuan;

53 Amin Suprihatini, Perlindungan Terhadap Anak, Klaten: Cempaka Putih, 2008, hak.

19 54 Ibid, hal. 20


37

2. Memberikan identitas dasar berupa nama, baik nama sendiri ataupun nama

keluarga (bila ada);

3. Memberikan perlindungan dasar berupa status kewarganegaraan anak tersebut;

4. Memberikan bukti usia seseorang melalui tanggal kelahirannya untuk

menegakan haknya saat mencapai usia tertentu; dan

5. Memberikan bukti tempat kelahiran dan tempat pecatatan kelahiran seseorang

untuk keperluan pembuktian administrasi.

Akta kelahiran memiliki arti yang sangat penting bagi anak sehingga

negara harus mengusahakan agar setiap anak di Indonesia memiliki akta

kelahiran. Manfaat akta kelahiran yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri

Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepetan Kepemilikan Akta Kelahiran

dalam Rangka Perlindungan Anak, yaitu:

1. Menjamin kepastian hukum terkait nama, kewarganegaraan, asal-usul, dan

usia anak sehingga bisa menghindari manipulasi data dalam berbagai bidang

hukum perdata, keluarga, waris dan hukumpublik;

2. Merupakan bukti adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua

kandungnya, yang mempunyai akibat hukum terhadap hak dan kewajiban

anak dengan orang tua secara timbal balik. Dari segi hukum keluarga dan

hukum waris, akta kelahiran merupakan bukti status hukum seseorang sebagai

subjek hukum individu;


38

3. Memastikan akurasi data hubungan keluarga dan penentuan silsilah yang

berguna bagi upaya pencegahan pernikahan sedarah (incest), dan memperkuat

dokumen medis anak terkait usia dan penelusuran genetika;

4. Menjadi dokumen dasar untuk penerbitan berbagai dokumen lain, dan

kegiatan yang ditentukan berdasarkan usia, antara lain kartu tanda penduduk,

kartu keluarga;

5. Memudahkan anak mengikuti pendidikan formal dan juga memperoleh ijazah

kelulusan;

6. Memudahkan anak mengikuti kegiatan kompetisi olah raga, seni dan budaya

yang didasarkan kepada kelompok usia;

7. Mencegah munculnya pekerja anak di bawah usia yang diperbolehkan bekerja

yaitu 15 tahun terutama pada jenis pekerjaan yang terlarang bagi anak atau

yang sering diistilahkan sebagai bentuk- bentuk pekerjaan terburuk bagi anak;

8. Mencegah dilangsungkannya pengadilan terhadap anak di bawah usia yang

diperbolehkan menempuh persidangan (12 tahun); dan

9. Mencegah terjadinya manipulasi usia, eksploitasi, kekerasan,dan diskriminasi

terhadap anak, perdagangan anak, pernikahan dini, pengangkatan anak illegal

ataupun tindakan pelanggaran perlindungan anak lainnya, khususnya bagi

anak yang berada pada kegiatan pengasuhan alternatif di lembaga masyarakat

dan keorganisasian lain yang menjadi pengasuh, wali, pendamping,

pembimbing agama, pendidik atau praktisi penanganan masalah anak,

termasuk yang menangani anak berkebutuhan khusus dan anak dari kelompok

rentan.


39

b. Paspor

Surat Perjalanan Republik Indonesia (SPRI/ Paspor) adalah dokumen

milik negara yang harus dilindungi dan dijaga keberadaannya. Pemegang paspor

bertanggung jawab penuh atas paspor yang dimilikinya. Paspor berlaku untuk

masa 5 tahun sejak tanggal dikeluarkannya paspor. Pasal 29 angka 1 Undang-

Undang Nomor 9 Tahun tentang Keimigrasian memberikan pengertian Paspor

adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu

Negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan

perjalanan antar Negara.

Paspor diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang akan melakukan

perjalanan ke luar wilayah Indonesia, dan bagi WNI yang akan bertempat tinggal

di luar wilayah Indonesia atau luar negeri. Paspor diajukan oleh Pemohon ke

Kantor Imigrasi dengan melengkapi formulir berisi identitas diri Pemohon dan

bukti domisili.

Paspor berisi beberapa kolom data yang terdiri dari beberapa halaman,

yaitu:

1. Kolom data pada kulit muka halaman pertama berisi penjelasan yaitu : Dalam

bahasa Indonesia: " Pemerintah Republik Indonesia memohon kepada semua

pihak yang berkepentingan untuk mengizinkan kepada pemegang paspor ini

berlalu secara leluasa dan memberikan bantuan dan perlindungan kepadanya

."Dalam bahasa Inggris: " The Goverment of the Republic of Indonesia

requests to all whom it may concerned to allow the bearer to pass freely

without let or hindrance and afford him/her such assistance and protection."


40

2. Kolom data pada kulit muka halaman pertama berisi yaitu :

a. Jenis / type ( sudah tercetak )

b. Kode Negara / Country Code ( sudah tercetak )

c. Nomor Paspor ( sudah tercetak )

d. Nama Lengkap / Full Name

e. Jenis Kelamin / Sex

f. Kewarganegaraan / Nationality

g. Tanggal Lahir / Date Birth

h. Tempat Lahir / Place of Birth

i. Tanggal Pengeluaran / Date of Issue

j. Tanggal Habis Berlaku / Date of Expiry

k. Kantor yang Mengeluarkan / Issuing Office

l. Photo

c) Halaman 3 berisi data – data sebagai berikut :

1. Nomor register paspor

2. Kolom kecuali / except

3. Tanda Tangan pemegang / Signature of bearer

4. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan / Issuing Authority

d) Halaman 4 berisi data – data sebagai berikut :

1. Pas photo data anak yang diikut sertakan dalam paspor apabila

pengikutnya lebih dari 2 anak, pas photo selebihnya dilekatkan pada

halaman 4 dan 5 pada catatan pengesahan

2. Apabila tidak ada pengikut diisi dengan – NIL -


41

e) Pada halaman terakhir atau halaman 48 pada paspor yang berisi 48 halaman,

24 dari paspor yang berisi dari 24 halaman berisi data – data sebagai berikut :

1. Nomor file

2. No KTP

3. Pekerjaan pemegang

4. Alamat Pemegang

5. EX PPRI NO Tanggal

6. Negara tujuan

Selanjutnya merupakan halaman kosong yansg digunakan untuk tempat

visa dan tempat cap keberangkatan setiap kali melakukan perjalanan ke luar

negeri. Paspor diajukan pemohon dengan persyaratan, akta kelahiran, kartu

keluarga, KTP, surat nikah (bagi yang sudah kawin), ijazah terakhir, surat

rekomendasi, dan photo 4x6 sebanyak 2 lembar.

c. Kartu Identitas Anak

Kartu Identitas Anak (disebut KIA) merupakan kebijakan baru Pemerintah

melalui Menteri Dalam Nergeri Republik Indonesia dalam memberikan

perlindungan terhadap hak atas identitas bagi anak. KIA ditujukan bagi anak-anak

yang masih dalam kategori usia 0-17 tahun. Selanjutnya KIA akan dijelaskan

dalam tinjauan umum Kartu Identitas Anak.

B. Pengertian Umum Tentang Perlindungan Terhadap Anak

Istilah "anak" dan "belum dewasa" dalam pengertian umum dipandang

sama atau hampir sama, sehingga keduanya sering digunakan bertukaran. Dalam

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) Kemdikbud Daring, keduanya memang


42

memiliki arti yang mirip, dimana pengertian "dewasa" adalah: sampai umur; akil

balig (bukan kanak-kanak) atau remaja lagi, telah mencapai kematangan kelamin,

atau matang (tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya), sedangkan pengertian

"anak" antara lain adalah: generasi kedua atau keturunan pertama; manusia yang

masih kecil.

Dalam hukum, keduanya memiliki pengertian dan akibat hukum yang

berbeda. Ade Maman Suherman dan J. Satrio55 dengan menunjuk contoh pada

Pasal 2, Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 KUHPerdata,

Pasal 47, dan Pasal 50 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, mengatakan bahwa seringkali kata "anak" dalam undang-undang

hanya hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan,

sementara istilah "belum dewasa" adalah berkaitan dengan kecakapan bertindak

atau melakukan perbuatan hukum.

KUHPerdata tidak memberikan pengertian "anak", sementara pengertian

kedewasaan dapat ditarik secara a contrario dari ketentuan Pasal 330

KUHPerdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang

belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah

kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh

satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan

selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPerdata ditentukan bahwa orang yang belum

dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian.56

55 Ade Maman Suherman dan J Satrio, Penjelasan Hukum Tentang. Batasan Umur,

Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 21 56 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali

Pers, 2011, hal. 34


43

Ketentuan tersebut masih relevan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (2)

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut

UU Perkawinan) yang menentukan, "untuk melangsungkan perkawinan seorang

yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua".

Sebelumnya dalam Pasal 6 Ayat (1) UU Perkawinan ditentukan bahwa

"perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai", jadi UU

Perkawinan masih mengikuti ketentuan KUHPerdata yang menentukan bahwa

seseorang yang belum berusia 21 tahun adalah orang yang belum dewasa dan

karenanya tidak cakap melakukan perjanjian, sebab itu untuk melangsungkan

perkawinan harus mendapat ijin dari orang tua.

Namun demikian, berkaitan dengan hak dan kewajiban antara orang tua

dengan anak, UU Perkawinan mengatur secara berbeda, dimana dalam Pasal 47

Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasan orang tuanya

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya". Demikian pula dalam kaitannya

dengan perwalian, dalam Pasal 50 Ayat (1) ditentukan bahwa "Anak yang belum

mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang

tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali."

Selanjutnya perubahan ketentuan batas usia yang berpengaruh besar dalam

masalah kecakapan bertindak adalah dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah

perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat


44

sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b.

cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam

kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun

menjadi 18 tahun.57

Mahkamah Agung memberikan petunjuk dalam Rumusan Hasil Rapat

Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah cakap

bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau

telah kawin.

Dalam perkembangannya, berbagai peraturan perundang-undangan

mengatur pengertian "Anak" sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18

tahun, khususnya Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan atas UU No.23 Tajhun 2002 tentang perlindungan anak

menyeburkan tentang pengertian perlindungan anak yaitu, "Anak adalah

seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan."58

57 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi Aksara,

2014, hal. 21

58Abdul Wahid & Muhammad Irfan, Perlidungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual

(Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Rafika Adhitama, Bandung, 2011, hal. 18


45

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa, "Anak yang berkonflik dengan

hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun,

tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Ketentuan

tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI No.

04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan

Pidana Anak, yang menentukan bahwa diversi diberlakukan terhadap Anak yang

telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun meskipun pernah kawin,

yang diduga melakukan tindak pidana.59

Konvensi Internasional yang menjadi salah satu konsideran dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak anak -

Konvensi Hak-hak Anak memuat pengertian "Anak" sebagai "Setiap manusia

yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku

untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat". Perlu digarisbawahi,

bahwa walaupun batas usia "Anak" ini sama dengan batas usia "belum dewasa"

sebagaimana disebutkan dimuka, keduanya memuat ketentuan yang berbeda

dalam hal telah atau belum kawin. Jika dalam pengertian "belum dewasa"

seseorang yang belum berusia 18 tahun tetapi telah kawin, maka orang tersebut

termasuk dalam pengertian "belum dewasa", sementara dalam pengertian "Anak"

tidak dipermasalahkan soal telah atau belum kawin, sepanjang seseorang belum

berusia 18 tahun maka ia termasuk dalam pengertian "Anak Perbedaan keduanya

harus dicermati secara hati-hati karena memiliki konsekuensi yang berbeda dalam

59 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2018,

hal. 25


46

hukum. Perbedaan kedudukan hukum berdasarkan satus belum atau telah

kawinnya seseorang yang telah berusia 18 tahun sangat jelas terlihat dalam

undang-undang yang mengatur tentang pidana anak.60

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak, ditentukan bahwa "Anak adalah orang yang dalam perkara

Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun

dan belum pernah kawin", berbeda dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga berdasarkan

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997, seseorang yang telah kawin dianggap telah

dewasa dan karenanya tidak diadili dalam sidang pidana anak, walaupun belum

berusia 18 tahun, sedangkan dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012,

seseorang yang telah kawin tetap diadili dalam sidang pidana Anak, sepanjang

usianya belum mencapai 18 tahun.

Dari uraian di atas jelas terlihat perbedaannya, bahwa "belum dewasa"

adalah belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan "Anak"

adalah belum berusia 18 tahun (tanpa melihat status sudah atau belum pernah

kawin). Tindakan hukum berupa menutup perjanjian adalah tindakan yang paling

umum dan paling sering dilakukan manusia dalam pergaulan hidup, dan dalam

KUHPerdata tidak ada ketentuan umum yang mengatur kecakapan bertindak,

maka - dengan melalui abstraksi - dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1329

KUHPerdata juga berlaku untuk tindakan hukum, bukan hanya perjanjian,

60 Domunikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal. 6


47

sehingga penggunaan istilah "belum dewasa" adalah terkait dengan masalah

kecakapan bertindak atau kecakapan melakukan tindakan hukum.

Dari rumusan berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana

disebutkan di atas, istilah "Anak" digunakan dalam konteks hak-hak dan

perindungan hukum bagi seseorang yang belum berusia 18 tahun, yang banyak

berkaitan dengan hukum pidana. Rumusan pengertian di atas, sesuai pula dengan

Penjelasan Pasal 10 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yang menjelaskan bahwa "Anak yang sudah kawin dan

belum berumur 18 tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai

orang dewasa". Artinya UU No 11 Tahun 2012 tetap mengakui bahwa Anak

(seorang yang belum berusia 18 tahun) yang telah kawin, memiliki kecakapan

bertindak dalam keperdataan.61

Disamping kedua pengertian tersebut, sebagaimana pengertian gramatikal

dalam KBBI Kemdikbud Daring, "anak" diartikan juga sebagai generasi kedua

atau keturunan pertama. Pengertian gramatikal tentang istilah "anak digunakan

untuk menjelaskan hubungan kekeluargaan. Jadi ada juga istilah "anak" yang

digunakan dalam pembahasan hubungan keluarga seperti misalnya dalam hukum

waris, hukum perkawinan, dan hukum keluarga Untuk membedakan istilah

"Anak" dalam konteks pembahasan hak-hak dan perlindungan hukum bagi

seseorang yang belum berusia 18 tahun, dengan penggunaan istilah "anak" dalam

konteks pembahasan hubungan kekeluargaan, dapat dilihat penulisan istilah

"Anak" baik dalam UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU

61 Depdiknas, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor

Informal, Jakarta, 2001, hal. 64


48

No. 35 Tahun 2014 maupun dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang menggunakan

istilah "Anak" (dengan huruf A Kapital).

Atas dasar itu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:62

a) Istilah "belum dewasa" digunakan dalam pembahasan masalah keperdataan

tentang kecakapan bertindak yang berkaitan dengan hukum perdata dalam

lingkup hukum kebendaan dan perikatan (baik perikatan yang timbul karena

perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang);

b) Istilah "Anak" (dengan huruf A kapital) digunakan ketika kita membahas

masalah hak-hak dan perlindungan bagi seseorang yang belum berusia 18

tahun, dalam hukum publik termasuk hukum pidana, sedangkan;

c) Istilah "anak" (dengan huruf a kecil) digunakan dalam pembahasan kedudukan

seseorang dalam kaitannya dengan hubungan kekeluargaan dalam hukum

perkawinan, hukum waris, dan hukum keluarga, yang dimungkinkan

penggunaannya termasuk dalam batasan pengertian istilah "Anak" ataukah

dalam pengertian istilah "belum dewasa", tergantung pada konteks

pembahasannya.

Konsekuensi dari perbedaan istilah-istilah tersebut antara lain adalah:

a) Ketika membahas "Anak" dalam perkara pidana Anak maupun sistem

peradilan pidana Anak, tidak perlu dipermasalahkan apakah Anak -baik

sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai Anak yang

menjadi korban tindak pidana - itu sudah kawin atau belum kawin. Ketika

seseorang belum berusia 18 tahun, maka ia diperlakukan sebagai Anak;

62Bunadi Hidayat, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung: PT. Alumni, 2010, hal.

32


49

b) Sebaliknya ketika kita membahas masalah kecakapan bertindak dalam hukum

perdata, sekalipun seseorang itu belum berusia 18 tahun, jika ia telah kawin,

maka ia "telah dewasa" dan memiliki kecakapan bertindak.

Agar tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan para pelaksana

undang-undang, upaya penyederhanaan dan penyeragaman batasan dan istilah

hukum yang mendefinisikan tentang anak harus dilakukan dengan pembaharuan

dan sinkronisasi semua peraturan perundang-undangan yang terkait masalah anak,

dan hal itu adalah pekerjaan berat, karena di luar pembedaan istilah "Anak" dan

"Belum dewasa" sebagaimana tersebut di atas, juga banyak aturan lain yang

menunjukkan perbedaan batasan, seperti ketentuan tentang saksi dalam perkara

pidana yang boleh diperiksa untuk memberikan keterangan tanpa sumpah, yaitu

anak yang umurnya belum cukup 16 tahun dan belum pernah kawin (Pasal 171

Ayat (1) KUHAP), dan batas usia yang diizinkan untuk melangsungkan

perkawinan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No,. 1 Tahun 1974 (21 tahun untuk pria

dan 19 tahun untuk wanita).63

Sementara belum adanya pembaharuan dan sinkronisasi tersebut, maka

setiap pembahasan tentang anak harus memperhatikan peraturan mana yang

melingkupi pembahasan tersebut, padahal sangat dimungkinkan suatu

permasalahan dilingkupi oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Karena

itu dalam rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung yang tertuang dalam Perma

No. 4 Tahun 2016, disebutkan bahwa "Penentuan mengenai batas usia dewasa

seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia

63 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2011, hal. 64


50

yang sama, tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum

yang mengaturnya dalam konteks perkara yang bersangkutan (kasuistis)".

Adapun pengertian anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang

menjadi dewasa karena peraturan tertentu, mental, fisik masih belum dewasa. Di

Indonesia anak merupakan orang yang belum dewasa, orang yang dibawah umur

atau anak yang berada di bawah pengawasan wali.

Menurut Abdussalam64 pengertian anak adalah: Pengertian anak itu sendiri

jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda

– beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan

mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan

pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap – tiap aturan perundang –

undangan yang ada pada saat ini.

Menurut Konvensi Hak Anak definisi anak secara umum adalah manusia

yang umurnya belum mencapai 18 tahun, namun demikian masih dalam KHA

menyebutkan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun

kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak kedewasaan

telah dicapai lebih cepat.

Menurut Pasal 1 Butir 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.

Dalam konvensi hak anak diatur bahwa yang dimaksud dengan anak adalah setiap

orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang

yangberlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

64 Abdussalam, Prospek Pidana Indonesia: Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan.

Masyarakat, Jakarta: Restu Agung, 2006, hal. 21


51

Pada hakekatnya setiap negara memberikan perlindungan hukum bagi

setiap warga negaranya. Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 mengatur bahwa

“Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum…”

Perlindungan hukum sebagai suatu bentuk tindakan atau perbuatan hukum

pemerintah yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan hak dan

kewajibannya yang dilaksanakan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Perlindungan timbul karena adanya suatu hubungan hukum. Hubungan hukum

adalah interaksi antara subjek hukum yang memiliki revelansi hukum atau

mempunyai akibat hukum (timbulnya hak dan kewajiban).

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai bentuk kepastian akan

perlindungan yang diberikan oleh aturan-aturan atau norma-norma yang telah

dibuat dengan tujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan keadilan di

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa membedakan

suku, agama, ras, adat istiadat karena semua warga negara bersamaan

kedudukannya di dalam hukum.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan


52

jugaprediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan

belumkuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.65

Pasal 22 Undang - Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mengatur

perlindungan hukum khususnya untuk anak, bahwa negara dan pemerintah

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam

menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014

tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan

anak. Perlindungan anak, setidaknya ada dua aspek yang terkait didalamnya.

Aspek pertama yang berkaitan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai perlindungan anak. Aspek kedua berkaitan dengan

pelaksanaan dari kebijakan perundang-undangan tersebut. 66

Mengenai aspek pertama, sampai saat ini telah cukup perundang-undangan

untuk mengatur hal-hal berkaitan dengan perlindungan anak. Aspek kedua adalah

apakah dengan telah tersedianya berbagai perangkat perundang-undangan tentang

hak-hak anak tersebut telah dengan sendirinya usaha-usaha untuk mewujudkan

hak-hak anak dan upaya penghapusan praktik-praktik pelanggaran hukum anak

dan mengabaikan terhadap hak anak sebagaimana yang dikehendaki dapat

diakhiri.

65 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000, Hal

106 66Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem. Peradilan

Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010, hal. 10


53

Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja termasuk tenaga kerja anak

mencakup: perlindungan jam kerja dan istirahat, jaminan upah dan jaminan sosial

keselamatan dan kesehatan kerja, serta perlakuan secara wajar dan manusiawi.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak

dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

dari kekerasan tanpa diskriminasi

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarkat, pemerintah dan

negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus

demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan

kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang cerdas,

berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhak yang baik dan menjunjung

nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan Pasal 1 ayat 2 UU

No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,

berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan tanpa diskriminasi.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak

dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok

minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,

anak diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika,

alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,


54

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak

yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan perlantaran.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarkat,

pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara

terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini dimaksudkan

untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus

bangsa yangt cerdas, berani, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhak yang

baik dan menjunjung nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga persatuan

bangsa dan negara.67

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak

dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan

komprehensif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan

kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

a. Nondiskriminasi;

b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan

anak perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga

67 Muhammad Anugrah, Hukum Perlindungan Anak. Jakarta. Grafindo Persada, 2014,

hal. 51


55

keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi

sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Upaya perlindungan terhadap tenaga kerja termasuk anak yang bekerja,

meliputi aspek-aspek :68

1. Perlindungan hukum, yaitu apabila dapat dilaksanakan peraturan perundang-

undangan dalam bidang ketenaga kerjaan yang mengharuskan atau

memaksakan majikan bertindak sesuai dengan perundang-undangan tersebut

dan benar-benar dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

2. Perlindungan ekonomi, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-

usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup

memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya.

3. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha

kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan

mengembangkan perikehidupannya sebagai manusia dan sebagai anggota

masyarakat.

4. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha untuk

menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan atau berkaitan

dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Menurut Pasal 4 UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak sebagai berikut:

a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan,

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

68 Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press,

Malang, 2013, hal. 37


56

b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.

c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan

berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdsan dan usianya, dalam

bimbingan orang tua.

d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan

diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang

tuanya tidak dapat menjamin pun kembang anak, atau anak dalam keadaan

terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak

asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasaannya sesuai minat dan

bakatnya, Khusus bagi anak penyandang cacat juga berhak memperoleh

pendidikan yang luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki

keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,

mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan

dan kepatutan.

h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memamfaatkan waktu luang,

bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai

dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi,

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial

j. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain

mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat

perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi

maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,

ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Setiap orang yang melakukan

segala bentuk perlakuan itu dikenakan pemberatan hukuman.

k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika

ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan ituadalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan

pertimbangan terakhir.

l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan

dalam kegiatan politik; pelatihan dalam sengketa bersenjata; pelibatan

dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung

unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan.

m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiyaan,

penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak

berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan,

penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila


57

sesuai dengan hukuman yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai

upaya terakhir.

n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk menapatkan

perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang

dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif

dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan

memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak

memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang

menjadikorban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan

dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Setiap anak yang menjafi korban atau pelaku tindak pidan berhak

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).

p. Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru;

mencintai keluarga; masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah

air; bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran

agamanya; dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita

luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai

sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-

luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani

dan sosial. perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan

masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan

generasi terdahulu.69

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu

69 Abintoro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2018,

hal. 44


58

masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai

bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak

membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun

hukum tidak tertulis.70

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan

memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri,

sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan

anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Hal itu

mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak

tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, ketrampilan dan hal-hal

lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak

terkendali, sehingga anak tidak memilikki kemampuan dan kemauan

menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Hukum perlindungan anak sebagai hukum (tertulis maupun tidak tertulis)

harus menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

Aspek hukum perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak

yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara

hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban. Ruang lingkup kajian mengenai

perlindungan anak, secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian

pokok bersifat :71

a. Yuridis (baik dalam ruang lingkup hukum publik maupun hukum perdata)

b. Non Yuridis (bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan).

70 Ibid, hal. 45 71 Emeliana Krisnawati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung, 2005,

hal. 10


59

Prt dua perumusan tentang perlindungan anak, yaitu :72

a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun

lembaga pemeritah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan,

penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental an sosial anak dan

remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.

b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan,

keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan,

pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak

berusia 0 – 21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak

asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal

mungkin.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat

juga kita artikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk meminimalisir,

mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak

perlakuan salah (child abused).

72 Fifik Wiryani, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM Press,

Malang, 2003, hak. 32


60

C. Pengertian Kartu Identitas Anak Berdasarkan Permendagri No.2 Tahun

2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Pasal 1 angka 7 Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas

Anak (selanjutnya disebut KIA) menyebutkan bahwa KIA adalah identitas resmi

anak sebagai bukti diri yang berusia anak yang berusia lima tahun sampai dengan

tujuhbelas tahun kurang satu hari yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan

catatan sipil (disdukcapil) di kabupaten/kota di seluruh Indonesia, dan KIA

tersebut berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan sistem informasi dan

administrasi kependudukan. 73

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan

kepada seluruh rakyat yang merupakan penduduk negara Indonesia, termasuk

kepada anak-anak yang berusia nol sampai dengan lima tahun kurang satu

hari,dan anak berusia lima tahun sampai tujuh belas tahun kurang satu hari,

sebagai upaya untuk melakukan peningkatan pendataan, perlindungan dan

peningkatan pelayanan publik kepada seluruh penduduk, khususnya anak tersebut.

Berdasarkan ketentuan hukum tentang KIA tersebut, maka penerbitan KIA

oleh disdukcapil dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

1. KIA untuk anak yang berumur 0-5 Tahun kurang satu hari

2. KIA untuk anak yang berumur 5-17 tahun kurang satu hari.

Perbedaan keduanya terdapat pada ada tidaknya foto, untuk yang berusia

0–5 tahun tidak terdapat foto, sedangkan untuk yang jenis – 5-17 tahun terdapat

foto. Setiap peraturan yang diterbitkan pasti mempunyai tujuan, adapun tujuan

dari Kartu Identitas Anak (KIA) yaitu untuk meningkatkan pendaftaan,

73Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 32


61

perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan

dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara. KIA ini juga mempunyai

manfaat bagi anak maupun bagi pemerintah berikut manfaat memiliki KIA bagi

anak :74

1. Sebagai bentuk pemenuhan hak anak

2. Untuk persyaratan mendaftar sekolah

3. Untuk keperluan lain yang membutuhkan bukti diri si anak contohnya

untuk data identitas membuka tabungan atau menabung di bank

4. Untuk membuktikan identitas anak tersebut adalah anak yang sah apabila

ada masalah pembagian warisan, atau sebagai alat bukti yang dapat

digunakan notaris dalam membuat akta pemisahan dan pembagian warisan

terhadap para ahli waris.

5. Untuk mendaftar BPJS

6. Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk 30

Pasal 2 Permendagri No. 2 Tahun 2016 tentang KIA

7. Mengurus klaim santunan kematian

8. Pembuatan dokumen keimigrasian

9. Mencegah terjadinya perdagangan anak

10. Mempermudah pendaftaan juga pencatan saat adanya peristiwa hukum

maupun diterbitkannya aturan terbaru untuk diterapkan langsung kepada

masyarkat

74 Ibid, hal. 33


62

Pasal 1 Permendagri No. 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa, dalam

peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat

tinggal di Indonesia

2. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah

orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang

disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia

3. Orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,

termasuk anak yang masih dalam kandungan

5. Perlindungan anka adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perliundungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

6. Penduduk Wajib KTP adalah warga Negara Indonesia dan orang asing

yang memiliki izin tinggal tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau

telah kawin atau pernah kawin secara sah.

7. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah

identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17

tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.


63

8. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor

Identitas Penduduk yang bersifat unik

9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas

adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang

bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

10. Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA

karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang

Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan,

perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan

dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Dinas menerbitkan KIA baru bagi Anak kurang dari 5 tahun bersamaan

dengan penerbitan kutipan akta kelahiran. Dalam hal Anak kurang dari 5 tahun

sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, Penerbitan KIA

dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran

aslinya;

b. KK asli orang tua/Wali; dan

c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

Dinas menerbitkan KIA untuk Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17

tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta kelahiran

aslinya;


64

b. KK asli orang tua/Wali;

c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan

d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

Persyaratan Penerbitan KIA baru bagi Anak WNI yang baru datang dari

Luar Negeri mengikuti ketentuan disertai dengan surat keterangan datang dari luar

negeri yang diterbitkan oleh Dinas. Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang

setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan

surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Dinas menerbitkan kembali KIA

yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan

dilampiri KIA yang rusak.

Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi

persyaratan disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang. Masa

berlaku KIA baru untuk Anak kurang dari 5 tahun adalah sampai Anak berusia 5

tahun. Masa berlaku KIA untuk Anak diatas 5 tahun adalah sampai Anak berusia

17 tahun kurang satu hari.

Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi

persyaratan:

a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;

b. KK asli orang tua; dan

c. KTP-el asli kedua orang tuanya.

Persyaratan dilakukan pada usia Anak bayi baru lahir hingga menginjak

usia Anak 5 tahun. Persyaratan Penerbitan KIA yang dilakukan untuk Anak usia 5

tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto


65

Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. Masa berlaku KIA Anak

Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon

mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan

kehilangan dari kepolisian. Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah

pemohon mengajukan permohonan Penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang

rusak. Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.

Pemohon atau orang tua Anak menyerahkan persyaratan Penerbitan KIA

dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas. Kepala Dinas menandatangani dan

menerbitkan KIA. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di

kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan. Dinas dapat menerbitkan KIA

dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah

sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-Anak dan tempat layanan lainnya, agar

cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal. Terhadap Anak yang telah memiliki

pasport, orang tua Anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan

sebuntuk menerbitkan KIA. Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.

KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas. Dinas

dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di

sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan Anak-Anak dan

tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal.75

75 Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hal. 86


66

Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik

Indonesia. Spesifikasi blangko KIA, meliputi:76

a. material terbuat dari bahan PETG (Polythylene Terephthalate Glycol);

b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;

c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);

d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background),

blangko dan pas foto;

e. karateristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1 , mempunyai

ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C

bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;

f. terdapat 7 lapisan (layer);dan

g. susunan lapisan (layer) terdiri dari:

1. overlay (0,065 mm).

2. basic print (0,120 mm – PETG), tampak depan:

a. area judul pada bagian atas terdapat tulisan “Kartu Identitas Anak

Republik Indonesia”;

b. area Logo/gambar:

1. pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang

Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.

2. terdapat Peta Kepulauan Indonesia.

3. terdapat gambar Bendera Merah Putih.

76 Ibid, hal. 87


67

4. latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa

spasi.

c. area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian

depan blangko KIA.

d. secutity feature atau fitur pengaman terdapat pada

hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan

kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garis-garis

halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone

1797C.

3. PETG (0,095 mm)

4. Core (0,330 mm)

5. PETG (0,095 mm)

6. basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang:

a. latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan

Kepulauan Indonesia.

b. latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa

spasi.

c. security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus

membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone

1797C.

d. data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi.

e. QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk

menyimpan data kependudukan pemilik kartu.


68

7. overlay (0,05 mm)

Keterangan: 7 lapisan (layer) digabungkan.

2. Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:

a. NIK;

b. nama;

c. jenis kelamin;

d. golongan darah;

e. tempat/tanggal lahir;

f. nomor kartu keluarga;

g. nama kepala keluarga;

h. nomor akta kelahiran;

i. agama;

j. kewarganegaraan;

k. alamat;

l. masa berlaku;

m. tempat penerbitan;

n. nomenklatur Dinas; dan

o. nama dan tanda tangan kepala Dinas.

Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi

administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-


69

undangan. Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi:

a. huruf balok;

b. tinta warna hitam;

c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan

d. penandatangan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri

ini. Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka

kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga

sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan,

taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya. Dinas dapat

melakukan kemitraan dengan mitra bisnis yang lokasinya berada dalam wilayah

administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi. KIA

yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa

berlakunya. Untuk keseragaman identitas Anak secara nasional, Dinas dapat

mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam

Permendagri No. 2 Tahun 2016 tersebut.

D. Kedudukan Dan Fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 Tahun 2016

Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan suatu produk hukum yang

diterbitkan oleh Permendagri No.2 Tahun 2016 untuk memberikan perlindungan


70

hukum terhadap identitas anak yang berusia lima tahun hingga 17 tahun kurang

satu hari. Oleh karena itu maka kedudukan hukum KIA merupakan suatu

dokumen resmi yang dijadikan alat bukti tentang identitas seorang anak dalam

melaksanakan hak dan kewajibannya di masyarakat. 77

Pada pertimbangan hukum penerbitan Permendagri No.2 Tahun 2016

tentang Kartu Identitas Anak (KIA) tersebut menyebutkan bahwa diterbitkannya

permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA tersebut antara lain dengan

pertimbangan hukum :

1. Pemerintah melihat saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan

belum menikah belum memiliki identitas kependudukan yang jelas dan

dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum dalam sistem informasi

dan administrasi kependudukan di Indonesia.

2. Melihat kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kewajiban Pemerintah

yang seharusnya memberikan hak yang sama dalam memberikan identitas

kependudukan kepada seluruh Warga Negara Indonesia termasuk anak

yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan

hak konstitusional warga negara.

3. Pemerintah berupaya untuk memberikan identitas kependudukan kepada

anak berupa Kartu Identitas Anak (KIA) sehingga diharapkan dapat

mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik

untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak.

77Agus Dwiyanto, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hal. 21


71

Pertimbangan hukum tersebut di atas menjadi landasan pemerintah untuk

menerbitkan Permendagri No.2 Tahun 2016 Tentang KIA tersebut. Anak adalah

subyek hukum yang lemah, itulah pendapat dari beberapa ahli dalam

menggambarkan kondisi anak, karena posisi anak yang lemah maka dia berhak

untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan atas hak-haknya.78 Sebagai

wujud dari upaya perlindungan hak atas identitas anak maka kebijakan KIA yang

dimuat dalam Permendagri No.2 Tahun 2016 tersebut bertujuan untuk untuk

meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya

memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Tujuan-tujuan diatas dapat diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut:

a. Pendataan

Setiap kelahiran dan kematian adalah peristiwa penting untuk dicatatkan

dan dilaporkan kepada instansi terkait. Laporan dan pencatatan ini berfungsi

sebagai bukti otentik bagi yang bersangkutan ataupun orang lain, ataupun pihak

ketiga yang berkepentingan. Dalam hal kelahiran anak, melalui Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil setiap kelahiran anak harus dilaporkan dan

didaftarkan agar mendapatkan akta kelahiran, hal ini karena peristiwa kelahiran

adalah peristiwa kependudukan yang akan membawa perubahan pada status anak

dan/ atau orang tua anak tersebut.

Proses pelaporan, pencatatan, dan pendaftaran atas semua pristiwa tersebut

adalah bagian dari proses administrasi kependudukan, yaitu : Administrasi

Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam

78 Zaenal Mukarom, dan Laksana Muhibudin. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung:

CV Pustaka Setia, 2015, hal. 21


72

penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,

Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta

pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

b. Perlindungan Anak

Definsi perlindungan anak dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Perlindungan Anak adalah segala

kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup,

tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak dan hak-haknya aar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sera mendapat

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini demi terwujudnya anak

Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan

anak harus dilaksanakan sedini mungkin bahkan sejak anak dalam kandungan

sampai anak dikategorikan dewasa.79

Lebih lanjut Barda Nawawi Arif menjelaskan bahwa perlindungan pada

anak meliputi perlindungan anak dalam hal hak asasi dan kebebasannya,

perlindungan dalam proses peradilan, perlindungan dalam kesejahteraan anak

termasuk pendidikan, perlindungan dalam penahanan dan perampasan

kemerdekaan, perlindungan dari segala bentuk eksploitasi anak, perlindungan

79 Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik (Konsep teori dan Praktik), Alaf Riau, Riau,

2008, hal. 31


73

anak jalanan, perlindungan anak dari dampak peperangan, dan perlindungan

terhadap segala bentuk kekerasan pada anak.

Selain perlindungan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi, perlindungan

yang paling penting dalam kebijakan KIA ini adalah perlindungan terhadap hak

anak atas identitas diri yang harus didapatkan anak sejak ia dilahirkan. Pengakuan

dan perlindungan terhadap identitas anak sangat penting untuk mencegah segala

bentuk perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan anak, termasuk seperti yang

dikemukakan oleh Barda Nawawi Areif untuk mencegah anak untuk dieksploitasi.

c. Pelayanan Publik

Definisi mengenai pelayanan publik menurut Sinambela adalah sebagai

kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap sejumlah manusia yang

memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau

kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu

produk secara fisik. Pelayanan Publik menurut Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka pelaksanaan

ketentuan peraturan perundang-undangan.80

Pelayanan publik dikelompokan menjadi tiga jenis berdasarkan ciri-ciri

dan sifat kegiatan serta produk pelayanan yang dihasilkan, yaitu:

1) Pelayanan Administratif, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit

pelayanan berupa pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan,

80 Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 31


74

dokumentasi, dan kegiatan usaha lainnya yang secara keseluruhan

menghasilkan produk akhir berupa dokumen, misalnya sertifikat, pelayanan

administrasi kependudukan berupa; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta

Kelahiran, Akta Kematian, dan lain sebagainya.

2) Jenis Pelayanan Barang, yaitu pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolaha bahan berupa wujud fisik

termasuk distribusi dan penyampaiannya kepada konsumen langsung (sebagai

unit atau individu) dalam suatu sistem. Secara keseluruhan kegiatan pelayanan

barang tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda atau yang

dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi

penggunanya. Misalnya pelayanan perpustakaan, pelayanan buku melalui toko

buku yang terafiliasi, dan lain sebagainya.

3) Jenis pelayanan jasa, yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan

berupa sarana dan prasarana serta penunjangnya.

Pengoprasiannya berdasarkan suatu sistem pengoprasian tertentu dan pasti.

Produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimannya

secara langsung dan habis pakai dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pelayanan

perbankan, pelayanan kesehatan, dan jenis pelayanan berupa jasa lainnya.

Dalam hal kaitannya dengan pelayanan publik dalam kartu identitas anak,

adanya Kartu Identitas Anak diharapkan mampu meningkatnya pelayanan publik

bagi anak. Contoh pelayanan publik bagi anak pemegang KIA, dalam hal

administratif kependudukan anak pemegang KIA dapat lebih mudah dalam

mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena dalam nomor yang terdaftar


75

dalam KIA akan digunakan oleh anak untuk mendapatkan KTP jika anak telah

berumur diatas 17 tahun. Pelayanan dalam barang berupa hasil jadi produksi, anak

pemegang KIA akan mendapatkan fasilitas tambahan dari Pemerintah langsung

ataupun pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Pemerintah berupa

diskon pembelian buku, diskon dalam penggunaan wahana bermain anak sehingga

akan mempermudah anak untuk mendapatkan buku berkualitas dengan harga

lebih murah, dan meningkatkan kongnitif anak dengan bermain wahana

permainan anak.

d. Perlindungan dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional adalah bagian dari

kewajiban negara dengan tidak melepaskan warga negara. Hak konstitusional

dapat diartika sebagai hak asasi manusia yang telah tercantum dengan tegas di

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesua Tahun 1945 atau UUD

1945. Menurut Jimly Asshidiqie, perbedaan antara hak konstitusional dengan hak

legal, bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh

UUD 1945, sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan Undang-

Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (subordinate

legislations).

Hak konstitusional dalam UUD 1945 dapat dibagi menjadi beberapa

kelompok yaitu:

1) Kelompok Hak-Hak Sipil yaitu hak atas status kewarganegaraan; hak hidup;

mempertahankan hidup dan kehidupannya; bebas dari penyiksaan, perlakuan

atau penghukuman yang kejam; bebas dari perbudakan; perlakuan yang sama


76

di depan hukum; membentuk keluarga dan keturunanya; bertempat tinggal di

negaranya; memperoleh suaka politik; dan setiap orang berhak bebas dari

segala bentuk perlakuan diskriminatif.

2) Kelompok Hak-Hak Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya yaitu; hak untuk

berkumpul dan berserikat; memperoleh pendidikan dan pengajaran; hak

mendapatkan jaminan sosial, dan lain sebagainya.

3) Kelompok Hak-Hak Khusus dan Hak Atas Pembangunan yaitu setiap anak

berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindunggan orang tua, keluarga,

masyarakat dan negara untuk perkembangan fisik dan mental serta

perkembangan pribadinya; hak perempuan untuk mendapatkan kesetaraan

gender, dan bentuk hak lainnya yang termasuk dalam hak-hak khusus dan hak

atas pembangunan.

4) Kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban

asasi manusia.

KIA sebagai identitas anak dapat menjadi bukti jaminan bahwa negara

telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kepada anak-

anak Indonesia atas; pendidikan, kesehatan, layanan administrasi yang adil

termasuk status kewarganegaraan anak. Dengan adanya KIA status anak-anak

Indonesia tidak hanya diakui sebagai anggota keluarga, tetapi statusnya juga

sudah dengan semua masyarakat yaitu sebagai warga negara yang mempunyai

hak-hak kewarganegaraan sesuai dengan tingkat umurnya.

Permasalahannya adalah dari segi penerapan Permendagri No. 2 Tahun

2016 terhadap anak-anak yang ada di Indonesia pada umumnya dan yang ada di


77

Kota Medan khususnya harus diwujudkan secara nyata, tidak ada sekedar

penerbitan ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hukum terhadap anak-

anak tersebut. Selain itu KIA harus pula memberikan manfaat terhadap anak-anak

yang telah memilikinya, diantaranya adalah memberikan kemudahan terhadap

anak-anak tersebut dalam hal memenuhi sarana pendidikan seperti buku, alat tulis

maupun perlengkapan untuk mendukung pendidikan lainnya, dimana untuk

memperoleh sarana pendukung pendidikan tersebut harus memperoleh

kemudahan berupa potongan harga dan juga dari segi kualitas produk yang

diperoleh dari anak-anak tersebut sehingga mendukung kelancaran dalam

melaksanakan tugas yang diberikan oleh para guru terhadap anak-anak sebagai

peserta didik selain itu anak usia-usia 0-5 tahun yang telah memperoleh KIA juga

harus diberikan kemudahan bagi orangtuanya untuk memperoleh kebutuhan

pokok yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut seperti misalnya susu, asupan

makanan yang butuhkan dengan memperoleh keringanan atau potongan harga,

untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak-anak tersebut sehingga dapat tumbuh

dan berkembang dengan baik.


78

BAB III

PELAKSANAAN ATURAN TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK DI

KOTA MEDAN

A. Prosedur Pengurusan Kartu Identitas Anak

Pasal 3 Permendagri No.2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa:

(1) Disdukcapil menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) baru bagi anak yang

berusia kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan

akta kelahiran. Dalam hal anak yang berusia kurang dari 5 (lima) tahun

sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA, penerbitan KIA

dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta

kelahiran aslinya;

b. KK asli orang tua/Wali;dan

c. KTP-elektronik asli kedua orang tuanya/wali.

(2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menerbitkan KIA

untuk anak yang berusia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu

hari, dengan persyaratan:

a. fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan kutipan akta

kelahiran aslinya;

b. KK asli orang tua/Wali;

c. KTP-elektronik asli kedua orang tuanya/wali; dan

d. pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar.

(3) Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari

Luar Negeri mengikuti ketentuan disertai dengan surat keterangan datang

dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan

Sipil (Disdukcapil)

Untuk KIA yang hilang Dinas Kependudukan dan catatan sipil

(Disdukcapil) dapat menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon

mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan

kehilangan dari kepolisian. Untuk KIA yang rusak Dinas Kependudukan Dan

Catatan Sipil (Disdukcapil) dapat menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah

pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang

rusak.

78


79

Disdukcapil dapat menerbitkan KIA karena pindah datang setelah

memenuhi persyaratan membawa surat kedatangan dari Luar Negeri yang

diterbitkan Disdukcapil disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah

datang. Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai

anak berusia 5 tahun. Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai

anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Disdukcapil menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi

persyaratan:

a. fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;

b. KK asli orang tua; dan c. KTP-el asli kedua orang tuanya.

Persyaratan dilakukan pada usia anak bayi baru lahir hingga menginjak

usia anak 5 tahun. Persyaratan penerbitan KIA yang dilakukan untuk anak usia 5

tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto

Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar. Masa berlaku KIA Anak

Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya.

Tata cara pembuatan kartu identitas anak untuk anak warga negara

indonesia;

(1) Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA

dengan menyerahkan persyaratan ke Di#dukcapil kota Medan.

(2) Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA.

(3) KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor

Disdukcapil. atau kecamatan atau desa/kelurahan.


80

(4) Disdukcapil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara

jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat

hiburan anak- anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan

kepemilikan KIA dapat maksimal.

Tata cara penerbitan KIA untuk Anak Orang Asing adalah:

1. Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke

Disdukcapil dengan menyerahkan persyaratan untuk menerbitkan KIA.

2. Kepala Disdukcapil menandatangani dan menerbitkan KIA.

3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kanttor

Disdukcapil.

4. Disdukcapil dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara

jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat

hiburan anak- anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan

KIA dapat maksimal.

Ketentuan dalam spesifikasi blangko, fomulasi kalimat dan penulisan

dalam pembuatan kartu identitas anak Blangko KIA berlaku secara nasional di

seluruh wilayah Republik Indonesia. Spesifikasi blangko KIA meliputi:

a. material terbuat dari bahan PETG (Polythylene Terephthalate Glycol);

b. teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;

c. teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);

d. pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background),

blangko dan pas foto;


81

e. karateristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1 , mempunyai

ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C

bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm;

f. terdapat 7 lapisan (layer);dan

g. susunan lapisan (layer) terdiri dari:

1. overlay (0,065 mm).

2. basic print (0,120 mm – PETG), tampak depan:

a) area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS

ANAK REPUBLIK INDONESIA”;

b) area Logo/gambar:

1) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang

Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.

2) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.

3) terdapat gambar Bendera Merah Putih.

4) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa

spasi.

c) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian

depan blangko KIA.

d) secutity feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext

yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan

latar belakang (background) berupa garis-garis halus membentuk motif

tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.

3. PETG (0,095 mm)


82

4. Core (0,330 mm)

5. PETG (0,095 mm)

6. basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang:

a) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan

Kepulauan Indonesia.

b) latar belakang terdapat tulisan KARTU IDENTITAS ANAK, tanpa

spasi.

c) security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus

membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone

1797C.

d) data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi.

e) QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk

menyimpan data kependudukan pemilik kartu.

Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi

administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Spesifikasi penulisan KIA meliputi:

a. huruf balok;

b. tinta warna hitam;

c. tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf;dan

d. penandatangan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.

Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari


83

Peraturan Menteri ini. Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan

nilai tambah, maka Disdukcapil kota Medan dapat melakukan perjanjian kemitraan

dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat

bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha

ekonomi lainnya. Disdukcapil dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis

yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada

di luar wilayah administrasi.

Tata cara pengurusan Kartu Identitas Anak sekarang ini dapat pula

dilaksanakan dari rumah dengan sistem online berbasis elektronik disdukcapil

Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat berumur 17 tahun ke bawah

yang ingin mengurus KIA, namun tidak memiliki waktu yang banyak untuk

mendatangi Kantor Disdukcapil. Aplikas berbasis elektronik dengan sistem

onlinei ini sangat membantu.masyarakat untuk lebih mudah melaksanakan

pengurusan KIA.

Persyaratan untuk melakukan pengurusan online berbasis elektronik KIA

ni diaksanakan dengan cars menyiapkan dokumen yang telah ditetapkan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengurusan KIA berbasis

elektronik dengan sistem online tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan

media smartphone atau personal computer (PC) dan jaringan internet. Proses

pendaftaran bisa dilakukan dari rumah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten

Penajam Paser Utara (PPU) akan menerapkan proses pengurusan Kartu Identitas

Anak (KIA) berbasis online. Program terbaru ini rencananya dimulai usai libur


84

cuti bersama Lebaran 2019. Untuk memudahkan masyarakat berumur 17 tahun ke

bawah yang ingin menerbitkan KIA, namun tidak memiliki waktu yang banyak

untuk mendatangi Kantor Disdukcapil, aplikasi ini sangat membantu. Cukup

menyiapkan dokumen, smartphone atau personal computer (PC) dan jaringan

internet, proses pendaftaran bisa dilakukan di rumah.

Cara pengurusan KIA dengan sistem online berbasis elektronik tersebut

dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu membuka laman dkpsppu.ddns.net.

Dokumen yang harus disiapkan sebelum melakukan proses registrasi melalui

sistem online berbasis elektronik tersebut adalah dengan menyiapkan salinan

digital akta kelahiran anak dan salinan kartu keluarga yang diunggah. Foto anak

berusia 5 (lima) tahun ke atas yang akan diunggah. Untuk yang lahir pada tahun

ganjil, menggunakan latar foto berwarna merah dan latar biru untuk kelahiran

genap. Kemudian mengisi data diri anak.

Pengambilan KIA cukup mudah, adalah dengan cara mendatangi kantor

Disdukcapil dan menyebutkan nama anak yang telah didaftarkan pada aplikasi

online tersebut. Tidak ada syarat untuk pengambilan, hanya dengan menyebutkan

nama anak dan jika sudah tercetak akan diberikan kepada yang bersangkutan.

B. Pelaksanaan Aturan Tentang Kartu Identitas Anak Di Kota Medan

Untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi identitas diri,

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Didalam UU

Adminduk, seseorang berhak mendapatkan identitas diri jika telah berusia 17

tahun, sedangkan anak cukup memperoleh akte lahir atau surat tanda kenal lahir.


85

Seiring dengan perkembangan waktu, Pemerintah menyadari bahwa anak

juga memerlukan identitas diri. Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA).

Tujuannya untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik

serta upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga

negara. Artinya bahwa Negara mempunyai tanggung jawab untuk memberikan

perlindungan kepada anak sejak usia 0 bulan sampai sebelum usia 17 tahun. KIA

sendiri diberikan kepada:

1. Bagi anak yang berusia kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan

kutipan akta kelahiran;

2. Anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari;

3. Anak WNI yang baru datang dari luar negeri.

Ketiga alasan inilah yang menjadi dasar bagi Pemerintah, bahwa anak

harus memperoleh kartu identitas diri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2

Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ini diundangkan pada tanggal 19 Januari

2016. Permendagri ini diterbitkan berdasarkan amanat dari Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan KIA di Kota Medan Pemerintah

Kota Medan melalui Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah

melakukan pelaksanaan prosedur dan tata cara penerbitan KIA bagi anak-anak


86

berusia 0-17 tahun kurang satu hari dalam rangka peningkatan pendataan

penduduk di kota Medan.

Berdasarkan penjelasan Rusdi Hardi Siregar, selaku Kepala Bidang

Pendaftaran Penduduk, Disdukcapil kota Medan, menyatakan bahwa

keterlambatan dalam pelaksanan program KIA ini dikarenakan Pemerintah Pusat

menyatakan program KIA ini tidak diberlakukan secara serentak di seluruh

wiliayah di Indonesia. Pemerintah Pusat hanya mengamanatkan bahwa pemberian

KIA ini diukur dari cakupan kepemilikan akta kelahiran. Artinya bagi daerah

dengan kepemilikan akta kelahiran terbanyak adalah yang didahulukan untuk

menerbitkan KIA. 81

Menurut data kependudukan Kota Medan pada Tahun 2016/2017

persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran hanya sebesar 70% sedangkan

batasan minimal cakupan kepemilikan akta adalah sebesar 75%. Maka

berdasarkan jumlah persentase tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Medan

belum segera untuk mencetak atau melakukan pemberian KIA. Dalam

Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak dinyatakan

bahwa KIA diberikan kepada anak-anak usia 0-17 tahun kurang satu hari. Namun

Kota Medan akan memberikan KIA kepada anak-anak usia 0-15tahun.

“Karena bagi anak-anak yang sudah berusia 16 tahun menuju 17 tahun

KIA nantinya hanya dapat digunakan dalam waktu singkat, dan selanjutnya anak

yang sudah mencapai usia 17 Tahun tersebut diharuskan untuk segera membuat

81 Wawancara Rusdi Hardi Siregar, selaku Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk,

Disdukcapil kota Medan, hari Senin tanggal 4 Mei 2020


87

KTP.” (Kartu Tanda Penduduk). Pelaksanaan pemberian KIA di Kota Medan

dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara:

Pertama, KIA diberikan bersamaan dengan pemberian Akta Kelahiran.

Sehingga setiap pengajuan permohonan penerbitan akta kelahiran bagi anak yang

baru lahir akan sekaligus diberikan KIA. Kedua, bagi anak-anak usia 6-15 tahun

Pihak Disdukcapil Kota Medan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, yaitu

dengan cara Pro aktif dimana pemerintah bekerja sama dengan sekolah-sekolah

untuk mendata para murid sekolah tersebut yang sudah atau belum memiliki akta

kelahiran dan untuk kemudian Disdukcapil kota Medan menerbitkan KIA untuk

murid sekolah yang berusia 6-15 Tahun tersebut. 82

Ketiga, yaitu secara reguler dimana masyarakat mengajukan permohonan

secara umum ke Disdukcapil Kota Medan untuk membuat KIA. Syarat untuk

pengajuan pembuatan KIA ini cukup mudah. Setiap anak hanya perlu membawa

fotokopi Akta Kelahiran bagi yang sudah memiliki akta kelahiran,dan fotokopi

Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti yang menunjukan bahwa si anak sudah

terdaftar dalam keluarga ke Disdukcapil Kota Medan. Kemudian membawa foto

bagi anak yang berusia 6-15 tahun, bagi anak usia 0-5 tahun KIA yang diterbitkan

oleh Disdukcapil kota Medan tidak menggunakan foto.

Bagi orang tua anak hanya perlu menunjukan KTP-elektronik atau e-KTP

yang asli. Tata cara pembuatan KIA di Disdukcapil Kota Medan diatur dalam

Pasal 13 Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak,

sebagai berikut:




88

1. Pemohon atau orangtua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA

dengan menyerahkan persyaratan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil (Dukcapil) kota Medan.;

2. Kepala Disdukcapil kota Medan menandatangani dan menerbitkan KIA;

3. KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orangtuanya di kantor Disdukcapil

kota Medan atau kecamatan atau desa/kelurahan;

4. Disdukcapil kota Medan dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling

dengan cara pro aktif di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat

hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan

KIA dapat maksimal. KIA akan diberikan secara gratis tanpa pemungutan

biaya apapun sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu tetap bisa

mengajukan pembuatan KIA bagi anak-anaknya. Selain sebagai pelindung

identitas KIA juga diharapkan dapat manfaat antara lain seperti dapat

digunakan untuk:

a. Mendaftar sekolah;

b. Pembuatan dokumen keimigrasian;

c. Mendaftar BPJS;

d. Membuka tabungan/rekening di bank;

e. Berobat di puskesmas atau rumah sakit;

f. Proses identifikasi jenazah dengan korban anak-anak dan juga untuk

mengurus klaim santunan kematian;

g. Mempermudah proses pencarian anak hilang;

h. Terhindarnya pemalsuan identitas anak;


89

i. Melindungi anak yang berhadapan dengan hukum;

j. Mencegah terjadinya illegal traficking;

k. Mencegah terjadinya perdagangan anak; dan

l. Hal-hal pelayanan public lainnya yang membutuhkan bukti diri si

anak.

Untuk mendukung pelaksanaan program KIA yang telah dilaksanakan

sejak tahun 2017 di Kota Medan. Sejak tahun 2017 hingga bulan Desember

Tahun 2019 silam, sudah 556. 650 (lima ratus limaouluh enam ribu lima lratus

limapuluh) KIA yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kota Medan yang meliputi

320.645 (Tigaratus duapuluh ribu enam ratus empatpuluh lima) KIA untuk anak

berusia 0-5 tahun, dan untuk anak berusia 5-15 tahun telah diterbitkan 236.105

(duaratus tigapuluh enam ribu seratus lima) KIA. 83

Pemerintah kota Medan melalui Disdukcapil kota Medan sudah

menyiapkan beberapa persiapan. Pertama pemerintah mencari dan

mengumpulkan data dari anak-anak berusia 0-15 tahun di 16 Kecamatan di Kota

Medan. Data-data tersebut antara lain data jumlah penduduk Kota Medan berusia

0-15 tahun dan data kepemilikan akta kelahiran bagi usia 0-15 tahun. Data-data

tersebut digunakan untuk mempermudah dalam mengetahui seberapa banyak

anak-anak yang akan diterbitkan KIA nantinya. Disdukcapil Kota Medan

menargetkan penambahan sekitar tigaratus ribu anak lagi yang akan memperoleh

KIAdalam kurun waktu satu tahun, hingga bulan Desember Tahun 2020 ini.

83 Wawancara dengan Zulfkifli Ritonga, Kasubbid. Pendataan administrasi

Kependudukan Disdukcapil Kota Medan, Selasa 5 Mei 2020


90

Pemberian KIA ini akan diberikan kepada anak usia 0-15 tahun, dimana

usia 0-5 tahun diberikan bersamaan dengan pemberian Akta Kelahiran dan bagi

usia 6-15 tahun diberikan kepada mereka yang mengajukan permohonan. Namun

apabila orang tua anak yang berusia 16-17 ingin mengajukan permohonan akan

tetap dilayani dan diberikan KIA. Program KIA akan dilaksanakan secara serentak

disetiap Kecamatan di Kota Medan. Hanya saja pengoperasian dilakukan secara

pro aktif dengan menggunakan mobil keliling danbekerjasama dengan sekolah-

sekolah baik negeri maupun swasta dari SD sampai SMA yang ada di kota

Medan.

Kedua, Pihak Disdukcapil Kota Medan bersama-sama dengan instansi

terkait terus melaksanakan pembahasan intensif untuk menambah manfaat dari

memiliki KIA. Disdukcapil kota Medan terus melakukan kerjasama dengan Dinas

Perhubungan dan Dinas Pariwisata dan untuk pihak swasta akan bekerjasama

dengan toko buku, tempat rekreasi, dan museum-museum. Kerjasama ini

dimaksudkan untuk memberikan fasilitas salah satunya seperti potongan harga

bagi mereka yang memiliki KIA. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa

bagi mereka yang memiliki KIA maka akan mendapatkan kelebihan.

Ketiga, Pihak Disdukcapil Kota Medan melakukan studi banding ke kota-

kota yang sudah lebih dahulu melaksanakan program KIA. Selain itu Pihak

Disdukcapil kota Medan juga melaksanakan studi banding ke Pusat (Jakarta)

untuk membahas mengenai kejelasan dasar hukum yang dipakai, karena kota

Medan belum memiliki aturan khusus yang mengatur tentang KIA baik dari

aturan Perda maupun Peraturan walikota Medan yang membahas mengenai dasar


91

hukum juga untuk membahas mengenai pangaplikasian penerbitan KIA baik

secara manual maupun secara online

Keempat, Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA ini termasuk aturan

baru sehingga pemerintah kota Medan melalui Disdukcapil kota Medan perlu

mengadakan sosialisasi dalam rangka memberi tahu masyarakat mengenai KIA

dan untuk mengajak masyarakat kota Medan membuat KIA. Sosialisasi ini akan

dilakukan dalam beberapa cara yakni dengan membuat surat edaran yang akan

didistribusikan ke seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Medan Selain melalui

media cetak sosialisasi juga akan dilakukan melalui media elektronik yakni

melalui siaran radio dan siaran televisi yang akan ditayangkan dalam saluran

televisi seperti TVRI Medan. Setelah melakukan kedua sosialisasi di atas sebagai

tahap kelanjutan sosialisasi KIA tersebut kemudian Pihak Disdukcapil Kota

Medan akan secara resmi melaksanakan peningkatan kuantitas pemberian KIA

untuk anak-anak di kota Medan. Setelah sosialisasi ini dilakukan nantinya

diharapkan masyarakat bisa lebih sadar dapat lebih menerima dengan baik

Permendagri tentang KIA ini. Karena masalah pertentangan dengan masyarakat

mengenai produk hukum, merupakan hal yang lurah terjadi karena dalam

mewujudkan sebuah peraturan agar dapat diterima dan dilaksanakan di dalam

kehidupan bermasyarakat memang tidak mudah dan harus melewati perjalanan

yang cukup panjang. Ditambah mengenai KIA merupakan hal yang baru dan

merupakan langkah baru pemerintah untuk melakukan peningkataan pendataan

penduduk khususnya di kota Medan.


92

BAB IV

AKIBAT HUKUM APABILA ANAK TIDAK MEMILIKI KARTU

IDENTITAS ANAK DALAM KAITANNYA DENGAN

PENERAPAN PERMENDAGRI NO.2 TAHUN 2016

TENTANG KARTU IDENTITAS ANAK

A. Pencapaian Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Disdukcapil di

Kota Medan Tahun 2017 Hingga Tahun 2020

Sejak terbitnya Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang penerbitan KIA

bagi anak-anak yang berusia 0-17 tahun kurang satu hari, maka seluruh instansi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) di seluruh Indonesia,

termasuk Disdukcapil kota Medan menyelenggarakan pelaksanaan penerbitan

KIA tersebut diawali sejak tahun 2017. Pada awal pelaksanaan penerbitan KIA

untuk anak-anak di Kota Medan, Disdukcapil Kota Medan mempedomani

petunjuk teknis (Juknis) pelaksanaannya yang telah diterbitkan oleh kementerian

dalam negeri yang menginstruksikan disdukcapil di seluruh Indonesia sebagai

instansi yang merupakan bagian integral dari Departemen Dalam negeri, untuk

melaksanakan ketentuan Permendagri No.2016 tentang penerbitan KIA bagi anak-

anak yang berusia 0-17 Tahun kurang satu hari. Penerbitan KIA terbagi dalam

dua kategori, yakni untuk anak di bawah usia 5 tahun dan usia 5 hingga 17 tahun

kurang satu hari. Persyaratan penerbitan KIA mengacu dalam Permendagri No.2

Tahun 2016 dan petunjuk teknis pelaksanaannya di lapangan.84

84 Muhammad Rahmad, Metodologi Penelitian Sosial Bidang Ilmu Administrasi dan

Pemerintahan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hal. 36

92


93

Secara umum angka pencapaian penerbitan KIA di Kota Medan dari tahun

2017 hingga bulan Juni tahun 2020 dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2

Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan (Tahun 2017-2020)

Tahun Usia anak Jumlah Realisasi

2017 0-5 tahun 1.479

5-17 tahun 26.82

2018 0-5 tahun 10.804

5-17 tahun 28.596

2019 0-5 tahun 13.867

5-17 tahun 36.382

2020 (Juni) 0-5 tahun 59.873

5-17 tahun 117.795

Total 271.478

Disdukcapil Kota Medan tahun 2020

Pertama, bagi anak yang baru lahir, KIA akan diterbitkan bersamaan

dengan penerbitan akta kelahiran. Tujuan dari kebijakan diterbitkannya akta

kelahiran bersamaan dengan diterbitkannya KIA kepada anak yang baru lahir agar

anak tersebut telah memiliki identitas kelahiran dan juga identitas diri sebagai

seorang anak hingga anak tersebut breusia 17 tahun kurang satu hari.

Kedua, bagi anak yang belum berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA

harus memenuhi persyaratan antara lain, fotocopy kutipan akta kelahiran dan

menunjukan kutipan akta kelahiran asli, KK dan KTP asli orang tua/Wali.

Bagi anak yang telah berusia 5 tahun tetapi belum memiliki KIA harus

memenuhi persyaratan yang sama dengan sebelumnya. Hanya saja, butuh pas foto

Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak dua lembar.85




94

Pada tahun 2017, Disdukcapil melakukan sosialisasi kepada warga kota

Medan akan arti pentingnya KIA sebagai kartu identitas bagi anak-anak yang

berusia 0-17 Tahun tersebut. Tujuan sosialisasi tersebut agar para orang tua dapat

memahami dan menyadari arti pentingnya pengurusan KIA bagi kepentingan

anak-anaknya. Namun pada awal pelaksanaan penerbitan dan pemberian KIA bagi

anak-anak di Kota Medan masih belum mencapai hasil yang memuaskan karena

minimnya pemahaman dan kesadaran orang tua akan arti pentingnya KIA bagi

ansk-anak tersebut. 86

Disdukcapil kota Medan pada tahun 2017 melaksanakan program

sosialisasi aktif terhadap anak anak, orang tua dan guru dengan mendatangi

kawasan pemukiman masyarakat dan sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA di

seluruh kota Medan untuk memberikan pengarahan dan penjelasan yang berkaitan

dengan urgensi KIA bayi anak-anak tersebut. Oleh karena itu pada awalnya di

tahun 2017 penerbitan KIA di Kota Medan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil

dilakukan di sekolah-sekolah dan di kawasan pemukiman padat penduduk dengan

tetap memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pada tahun 2017 tersebut Disdukcapil menerbitkan 1479 KIA untuk anak-

anak berusia 0-5 Tahun dan 2682 KIA untuk anak anak berusia di atas 5 tahun

hingga 17 tahun kurang satu hari. Angka pencapaian ini masih jauh dari target

yang telah dicanangkan sebelumnya oleh departemen dalam negeri, mengingat

ada 850 ribu jumlah anak-anak berusia 0-17 tahun kurang satu hari yang ada di

kota Medan.

86 Wawancara dengan Zulfkifli Ritonga, Kasubbid. Pendataan administrasi

Kependudukan Disdukcapil Kota Medan, Selasa 5 Mei 2020


95

Pada tahun 2018 Disdukcapil kota Medan semakin intensif

mensosialisasikan arti pentingnya KIA bagi anak-anak yang ada di kota Medan

dan sekaligus memberikan manfaat kepada KIA dengan menjalin kerja sama

dengan berbagai pihak agar KIA dapat memberikan keuntungan bagi anak-anak

yang menggunakannya. Pada akhir tahun 2018 angka pencapaian penerbitan KIA

oleh Disdukcapil kota Medan untuk anak-anak usia 0-5 tahun mencapai 10.804

KIA dan untuk anak-anak berusia di atas lima tahun hingga 17 tahun kurang satu

hari mencapai 28.596 KIA. Upaya yang dilakukan oleh Disdukcapil Kota Medan

membuahkan hasil peningkatan angka pencapaian penerbitan KIA dari tahun 2017

ke tahun 2018 yang mengalami kenaikan cukup signifikan.87

Pada tahun 2019 masyarakat kota Medan mulai menyadari arti pentingnya

KIA bagi anak-anaknya, dan oleh karena itu mulai mengurus sendiri KIA ke

Disdukcapil Kota Medan untuk kepentingan dan keuntungan anak-anak mereka.

Sosialisasi yang dilakukan Disdukcapil Kota Medan pada tahun 2018 semakin

mengindikasikan peningkatan hasil jumlah penerbitan KIA baik bagi anak berusia

0-5 tahun maupun anak usia di atas lima tahun hingga 17 tahun kurang satu hari.

Berdasarkan upaya yang telah dilaksanakan Disdukcapil Kota Medan tersebut,

maka angka pencapaian penerbitan KIA di Kota Medan pada tahun 2019

mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2018. Untuk anak-anak

usia 0-5 Tahun di tahun 2019 telah berhasil diterbitkan sejumlah 13.867 KIA,

sedangkan bagi anak berusia di atas lima tahun hingga 17 tahun kurang satu hari

angka penerbitan KIA mencapai 36.382 KIA.

87 Wawancara dengan Johan Sutarno Pasaribu Kasub Bid Umum Disdukcapil Kota

Medan, hari Rabu pada tanggal 6 Mei 2020


96

Pada tahun 2020 Disdukcapil menargetkan penerbitan 400 ribu KIA

hingga bulan Desember yang terdiri dari 150 ribu KIA untuk anak usia 0-5 Tahun

dan 250 ribu untuk anak usia di atas 5 tahun hingga 17 tahun kurang satu hari.

Berbagai upaya dilakukan oleh Disdukcapil Kota Medan untuk merealisasikan

target penerbitan KIA tersebut, diantaranya mengintesifkan sosialisasi ke sekolah-

sekolah dan kawasan pemukiman masyarakat di kota Medan dengan memberikan

penyuluhan, dan penjelasan mengenai arti pentingnya KIA bagi anak-anak baik

secara langsung melalui petugas penyuluhan, maupun dengan membagikan

selebaran berupa brosur, leaflet kepada masyarakat kota Medan di kawasan

pemukiman padat penduduk di Kota Medan. Selain itu Disdukcapil Kota Medan

juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak diantaranya toko buku gramedia,

gerai-gerai makanan yang ada di kota Medan seperti Kentucky Fried Chicken

(KFC), Pizza Hut, City ice Cream Cabang Medan, yang bertujuan untuk

memperoleh potongan harga pembelian dalam jumlah tertentu, setiap kali anak-

anak berbelanja di gerai-gerai tersebut. Hal ini untuk memberikan nilai tambah

terhadap KIA tersebut agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih banyak

lagi bagi anak-anak tersebut.

Sampai bulan Juni 2020 hasil angka pencapaian penerbitan KIA di Kota

Medan untuk anak usia 0-5 tahun baru mencapai 59.873 KIA, sedangkan untuk

anak usia di atas 5 tahun hingga 27 tahun kurang satu hari penerbitan KIA

mencapai angka 185.455 KIA. Apabila dibandingkan dengan target yang telah

dicanangkan oleh Disdukcapil Kota Medan untuk anak usia 0-5 tahun yang

ditargetkan sebanyak 150 ribu KIA maka hingga bulan Juni 2020 baru mencapai


97

angka 59.873, yang berarti masih kurang 90.127. Sedangkan untuk anak usia di

atas usia 5 sampai 17 tahun kurang satu hari hingga bulan Juni 2020 penerbitan

KIA baru mencapai 117.455 dari target yang telah dicanangkan yaitu 250 ribu

pendrbitan KIA. Kekurangan dari target masih mencapai angka 132.545

penerbitan KIA hingga bulan Desember 2020. Secara total penerbitan KIA bila

dibandingkan dengan jumlmah anak anak seluruhnya yang ada di Kota Medan

yang berjumlah 800 ribu anak, maka mulai tahun 2017, hingga hingga bulan Juni

2020 maka angka pencapaian penerbitan KIA secara total masih mencapai angka

271.478 KIA, yang berarti masih terdapat angka 528.522 anak baik usia 0-5 tahun

maupun anak usia di atas 5 tahun hingga 17 tahun kurang satu hari yang belum

memiliki KIA di kota Medan.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dikatakan bahwa penerbitan KIA

untuk anak-anak baik usia 0-5 tahun maupun anak usia di atas 5 tahun hingga 17

tahun kurang satu hari masih belum mencapai target sebagaimana telah ditetapkan

oleh Disdukcapil Kota Medan yang menargetkan penerbitan KIA hingga 400 ribu

hingga akhir Desember 2020 ini. Namun hingga bulan Juni 2020 secara

keseluruhan penerbitan KIA oleh Disdukcapil Kota Medan masih mencapai angka

271.478 KIA, yang berarti masih kurang 128. 522 KIA dari target yang telah

dicanangkan oleh disdukcapil kota Medan.

B. Kendala Yang Dihadapi Disdukcapil Kota Medan dalam Pelaksanaan

Program Kartu Identitas Anak (KIA) Berdasarkan Permendagri No.2

Tahun 2016 dan Upaya Penanggulangannya

Dalam sebuah pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan

program peningkatan pendataan penduduk di seluruh Indonesia dan di kota


98

Medan pada khususnya, melalui penerbitan KIA bagi anak-anak berusia 0 sampai

dengan 17 Tahun kurang sarltu hari, tentu terdapat kendala yang dihadapi, mulai

dari kendala yang kecil sampai dengan kendala yang besar. Kendala yang dialami

tentu dapat membuat pelaksanaan sebuah kebijakan tidak berjalan secara

maksimal.

Begitu pula dalam proses pelaksanaan program KIA di Kota Medan juga

terdapat beberapa kendala. Kendala yang dialami ada dua jenis yakni kendala

hukum dan kendala non-hukum. Kendala non-hukum antara lain:

Pertama, masalah pendistribusian blanko KIA yang tidak jelas dan tidak

lancar dari Pemerintah Pusat. Pemerintah Pusat disini adalah Kementerian Dalam

Negeri Republik Indonesia. Pada awal perencanaannya dinyatakan bahwa blanko

untuk pembuatan KIA akan disediakan dari Pusat, mengingat blanko KIA berlaku

secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian blanko

KIA harus dibuat seragam tidak boleh ada perbedaan. Blanko KIA ini hampir

mirip seperti blanko e- KTP atau elektronik KTPuntuk orang dewasa dimana kartu

tersebut nantinya bisa diakses di seluruh wilayah Republik Indonesia karena

tercatat dan terintegrasi dengan siak yang aplikasinya disediakan oleh Pusat. Akan

tetapi pada kenyataannya sampai sekarang blanko-blanko tersebut distribusinya

tidak lancar diberikan ke pihak Disdukcapil Kota Medan, dan juga aplikasi yang

akan digunakan adalah aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

(SIAK) terbaru yakni SIAK 5 belum disediakan.

Apabila Pemerintah Pusat yang mempersiapkan dan menyediakan blanko

KIA seharusnya pelaksanaan pendistribusiannya dapat berjalan secara


99

berkesinambungan dan lancar. Namun dalam pelaksanaannya proses

pendistribusian blangko KIA tersebut mengalami kendala dan tidak dapat

didistribusikan secara tepat waktuvke daerah-daerah termasuk ke kota Medan.88

Kedua, masalah keterbatasan anggaran yang dimiliki untuk pelaksanaan

penerbitan KIA. Anggaran untuk program KIA di Kota Medan adalah sekitar 90

juta. Sementara untuk pengadaan blanko saja sudah mencapai sebesar 54 juta,

sisanya sebesar 36 juta dikhawatirkan tidak akan cukup untuk melaksanakan

sosialisasi dan pemenuhan kebutuhan lainnya. Anggaran untuk pembuatan KIA

ini diperoleh dari dana APBD. Dana tersebut tidak dapat langsung digunakan pada

awal bulan januari 2017 karena masih harus melawati berbagai macam proses.

Sehingga untuk terjun langsung ke kegiatan pun tidak bisa langsung, karena

pengadaan dana untuk pelaksanaan penerbitan KIA di kota Medan mengalami

penundaan.Pada triwulan kedua, yaitu antara bulan Februari atau Maret anggaran

baru bisa dicairkan. Hal tersebut berlaku untuk setiap tahun anggaran hingga

tahun 2020 ini.

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia yang cukup ahli dan kompeten

dalam mengoperasikan SIAK.

Keempat, adanya kekhawatiran bahwa nantinya pelaksanaan KIA ini tidak

berjalan lancar karena anak-anak mengganggap bahwa KIA tidak penting.

Kebanyakan anak-anak belum peduli dan berpikir jauh kedepan mengenai hal-hal

semacam ini.Selain kendala non-hukum, pemerintah juga mengalami kendala

hukum. Kendala hukum yang dialami adalah belum adanya peraturan pelaksana

88 Wawancara dengan Johan Sutarno Pasaribu (Kasub Bid Umum Disdukcapil Kota

Medan, hari Rabu pada tanggal 6 Mei 2020


100

dari Perda Kota Medan Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

yang baru membuat pelaksana peraturan tidak mempunyai kewenangan dan dasar

hukum yang kuat. Peraturan pelaksana dari Perda Kota Medan masih peraturan

yang lama tentang administrasi kependudukan yaitu Perda Kota Medan No.18

Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Penduduk Dalam Kerangka Sistem

Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk) Dan Akta Catatan Sipil Di Kota

Medan adalah Peraturan Walikota.

Pada saat ini Peraturan daerah kota Medan tentang Administrasi

Kependudukan dan termasuk penerbitan KIA tersebut masih dalam proses

penggodokan di DPRD Tingkat II Medan.Untuk membantu mengatasi kendala

yang terjadi pemerintah telah menyiapkan beberapa upaya antara lain: Pertama,

yang dilakukan pihak Disdukcapil Kota Medan adalah mempersiapkan sendiri

pengadaan blanko KIA. Blanko KIA ini berlaku secara nasional di seluruh

wilayah Republik Indonesia. Kedua, pemerintah Kota Medan mempersiapkan

sistem komputerisasi atau SIAK. Sistem yang digunakan tidak boleh

sembarangan, harus menggunakan sistem yang telah disediakan oleh pusat.

Pemerintah kota Medan melalui Disdukcapil kota Medan secara

berkesinambungan melakukan koordinasi ke pemerintah pusat (departemen dalam

negeri) agar memberikan pelatihan kepada salah seorang petugas yang kemudian

petugas tersebut nantinya akan diminta untuk memberikan pelatihan yang

didapatkannya kepada petugas-petugas lainnya yang ada di seluruh kecamatan.di

kota Medan Mulai bulan Mei 2018 yang lalu, para petugas dilatih untuk

mengoperasikan SIAK.SIAK ini mempunyai kegunaan yang beragam tidak hanya


101

untuk membuat/mencetak KIA sehingga memerlukan keterampilan dalam

mengoperasikannya.

Ketiga, untuk masalah mengenai penambahananggaran khususnya yang

berasal dari APBD maka akan diambil dananya dengan cara melakukan proses

dari DPPKD (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah). Sebelum

anggaran dapat dicairkan masih ada beberapa prosedur yang harus dilaksanakan

seperti izin ke pihak Provinsi dan sebagainya. Oleh karena kendala anggaran yang

minim ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan KIA pun menjadi terhambat, selain

itu karena memang biaya yang dibutuhkan besar dan anggarannya merupakan

pengadaan, pihak Disdukcapil Kota Medan tidak bisa melakukan apa-apa selain

menunggu cairnya anggaran untuk KIA ini. Keempat, persiapan pemerintah dalam

hal pembuatan peraturan pelaksana memang sedang dalam tahap

pembuatan/perancangan, seperti Peraturan Daerah Kota Medan ini adalah sebagai

peraturan pelaksana dari Permendagri No.2 Tahun 2016.

Kendala terakhir adalah kultur budaya masyarakat Kota Medan yang

masih sulit untuk diajak tertib administrasi. Masyarakat yang sudah dewasa di

kota Medan masih banyak yang menganggap remeh pentingnya membuat KTP

bagi diri sendiri, apalagi untuk mendaftarkan anak mereka untuk membuat KIA.

Karena anak-anak masih sangat membutuhkan bantuan dari orang tua, maka

diharapkan kesadaran diri dari orang tua untuk menasehati dan memotivasi

anaknya agar mau membuat KIA. Jika ketiga komponen tersebut sudah dipenuhi

maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu

Identitas Anak (KIA) akan terwujud dan terlaksana dengan baik di Kota Medan.


102

C. Akibat Hukum Apabila Anak Tidak Memiliki Kartu Identitas Anak

(KIA) Dalam Kaitannya Dengan Penerapan Permendagri No.2 Tahun

2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan landasan pertimbangan hukum Permendagri No.2 Tahun

2016 tentang Kartu Identitas Anak ada 4 (empat) pertimbangan hukum yang

disebutkan dalam landasan pertimbangan hukum diterbitkannya KIA sebagai

identitas bagi anak anak usia 0-17 Tahun kurang satu hari tersebut yaitu :89

a. Pada saat sebelum terbitnya Permendagri No.2 Tahun 2016 tersebut, maka

anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki

identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan

Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;

b. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan

kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara

nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional

warga negara, termasuk anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 17tahun

kurang satu hari.

c. Pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong

peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk

mewujudkan hak terbaik bagi anak-anak

d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

dan huruf c, tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak

89 Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008,

hal. 67


103

Berdasarkan pertimbangan hukum diterbitkannya Permendagri No.2

Tahun 2016 tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa:

1. Pengaturan hukum tentang anak-anak sebagai penduduk belum terdata dan

terintegrasi secara akurat dalam sistem administrasi kependudukan terpadu,

dan oleh karena itu perlu dilakukan pendataan ulang terhadap anak-anak

sebagai penduduk untuk memperoleh data yang valid terhadap jumlah

penduduk anak-anak di seluruh wilayah negara Indonesia. Apabila masih ada

anak-anak usia 0-17 tahun yang belum memperoleh KIA, maka secara

pendataan administrasi kependudukan terintegrasi/terpadu maka anak-anak

tersebut belum didata sebagai penduduk di Indonesia.

2. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan upaya perlindungan dan

pemenuhan hak konstitusional warga negara, termasuk anak-anak yang

berusia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari. Sehingga apabila masih

terdapat anak-anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari

yang tidak memperoleh KIA maka akibat hukumnya adalah bahwa anak-anak

tersebutsecara yuridis formal belum memperoleh perlindungan hukum dari

negara republik Indonesia, khususnya dalam pemenuhan hak-hak

konstitusional seorang anak yang dijamin dalam UUD 1945, UU No. 35 tahun

2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak

konstitusulional anak-anak.

Pasal 28 ayat 2 : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”


104

Berdasarkan Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut

tersebut bisa diartikan bahwa seorang anak ialah termasuk dalam subyek dan

warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusial dari serangan orang

lain. Namun pada kenyataannya masih sangat banyak sekali pelanggaran HAM

dalam bidang perlindungan anak. Ada banyak macam pelanggaran HAM bidang

perlindungan anak. Diantaranya pernikahan dini, minim nya pendidikan,

perdagangan anak, penganiayaan hingga mempekerjakan anak dibawah umur.

Didalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak

Asasi Manusia (HAM) diatur tentang hak-hak anak yang harus dilindungi oleh

negara diantaranya adalah:

b. Hak memperoleh perlindungan dari orang tua

c. Hak memperoleh perlindungan hukum sejak masih berada dalam

kandungan

d. anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan,

pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk

menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,

meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

e. Berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai

dengan tingkat intelektualitas dan biaya di bawah bimbingan orang tua dan

atau wali.


105

f. berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat

kecerdasannya dan pengembangan dirinya

g. berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara

layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

h. berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa

bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur

kekerasan.

i. berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi

dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat

mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan

mental spiritualnya.

j. Berhak untuk tidak dirampas kebebasannya dan wajib memperoleh

perlakuan khusus dalam sidang pengadilan anak.

Ketentuan perlindungan hukum terhadap anak yang termuat dalam UU

No.39 Tahun 1999 tentang HAM, butir-butirnya juga diatur dalam UU No. 35

tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak. Apabila dikaitkan dengan penerbitan KIA sebagaimana diatur dalam

Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang KIA, maka perlindungan hukum terhadap

anak tersebut memperoleh legitimasinya secara undang-undang untuk

menimbulkan suatu kepastian hukum terhadap identitas seorang anak dengan

memiliki KIA.


106

Namun apabila anak-anak tersebut belum memiliki KIA maka status anak

tersebut belum terlegitimasi secara hukum karena belum memiliki KIA tersebut.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerbitan KIA bagi anak yang berusia

0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari, merupakan alat bukti dalam bentuk

dokumen/surat untuk dijadikan landasan hukum diperlakukannya seseorang

sebagai seorang anak secara hukum dan berhak memperoleh perlakuan khusus

secara hukum. Apabila anak anak tersebut tidak/belum memiliki KIA maka

menimbulkan suatu keraguan bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan

kekhususan secara hukum terhadap anak-anak tersebut. Hal ini jelas merugikan

hak dan kepentingan anak yang belum memiliki KIA secara perlakuan hukum

sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

3. Penerbitan KIA bagi anak-anak berusia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu

hari juga agar anak-anak tersebut juga memperoleh kemudahan dalam

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara. Dengan menunjukkan

KIA tersebut maka anak-anak tersebut akan memperoleh kemudahan dalam

pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara tersebut. Namun bagi

anak-anak yang tidak/belum memiliki KIA sebagai identitas diri penduduk

yang masih di bawah umur, maka pelayanan publik yang diperolehnya dapat

saja dipersamakan dengan penduduk yang sudah dewasa.

Menurut Azmiati Zuliah Koordinator PKPA, KIA sebagai salah satu

program pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap

anak usia 0-17 tahun merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang harus

didukung pelaksanaannya di lapangan, agar seluruh anak-anak usia 0-17 tahun


107

dapat memperoleh KIA, sebagai identitas bagi anak tersebut dalam upaya

memperoleh perlindungan hukum dan memperoleh hak-hak khusus di dalam

pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.90

Anak berhak mendapatkan layanan publik layaknya orang dewasa dengan

memperoleh prioritas dalam pelaksanaan pelayanan publik. Layanan publik untuk

anak harus memperhatikan kepentingan terbaik dan tumbuh kembang bagi anak.

Sarana dan prasarana yang mendukung anak untuk memperoleh layananan publik

prima dapat dikembangkan dengan beberapa kriteria Kabupaten/Kota Layak Anak

atau disingkat KLA.91

Menurut Dizza Siti Soraya Staff PKPA Bidang Kesejahteraan Anak,

sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) maka negara

harus hadir dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap anak termasuk

memberikan fasilitas khusus pada pelayanan publik terhadap anak-anak, sehingga

anak-anak dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum dan jaminan

memperoleh hak-haknya termasuk fasilitas bermain, fasilitas pelayanan umum

lainnya yang harus memberikan hak khusus kepada anak-anak, dan pelaksanaan

pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak anak tersebut wajib

dilakukan secara holistik dan berkesinambungan.92

Pemenuhan hak dan perlindungan anak mutlak dilakukan karena mulai

dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum. Selain

90 Wawancara dengan Azmiati Zuliah Koordinator PKPA pada hari Kamis tanggal 16 Juli

2020 pukul 10.00 Wib di ruang kerjanya Jl. Abdul Hakim Ps. I Setia Budi Medan. 91 Wawancara dengan Azmiati Zuliah Koordinator PKPA pada hari Kamis tanggal 16 Juli

2020 pukul 10.00 Wib di ruang kerjanya Jl. Abdul Hakim Ps. I Setia Budi Medan. 92 Wawancara dengan Dizza Siti Soraya Koordinator PKPA Bidang Perlindungan Anak

pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 Wib di ruang kerjanya Jl. Abdul Hakim Ps. I

Setia Budi Medan.


108

itu, karena penanganan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka

penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk pelibatan dan

kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah,

masyarakat, media dan dunia usaha. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

merupakan salah satu program unggulan pemerintah Indonesia melalui

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang

dilandasi secara hukum oleh Deklarasi Hak Azasi Manusia, Konvensi Hak-Hak

Anak, dan World Fit for Children di tingkat internasional, serta UUD 45.93

KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan

berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya

pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan

berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin

pemenuhan hak dan perlindungan anak. 94

Tujuan KLA untuk memenuhi hak dan melindungi anak, dan secara

khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah

pada upaya transformasi Konvensi Hak-Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam

definisi, strategi, dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijkan, program,

dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan

perlindungan anak, pada suatu wilayah kabupaten/kota. Perintisan KLA sudah

dimulai sejak 2006 melalui pengembangan pada 5 kabupaten/kota, dan pada tahun

93 Wawancara dengan Devi Sartika Sidi Staf Koordinator PKPA Bidang Perlindungan

Anak pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 pukul 15.00 Wib di ruang kerjanya Jl. Abdul Hakim

Ps. I Setia Budi Medan 94 Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 9


109

2017 telah mencakup 126 kabupaten/kota. Tahun 2018 ini ada 177 kabupaten/

kota yang meraih penghargaan Kota Layak Anak. 95

Pemerintah Indonesia menjadi salah satu pathfinding partners dalam

kemitraan global untuk penghapusan kekerasan terhadap anak (Global

Partnership to End Violence Against Children). Penghapusan semua bentuk

kekerasan terhadap anak yang juga menjadi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(TPB) terkhusus TPB 16.2 untuk menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi,

perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

Buku Menuju Indonesia Layak Anak: Praktik Cerdas dalam Pemenuhan

Hak Anak semoga bisa mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) yang

sejalan dengan program PBB yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) atau

TPB pada tahun 2030. Kita masih punya waktu sekitar 15 tahun ke depan.

Semoga ada perubahan dengan adanya program-program yang kita lakukan salah

satunya KLA, dimana Indonesia wajib menjadi negara yang ramah terhadap anak

atau yang disebut dengan istilah Child Friendly Country.

Di bidang hak sipil dan kebebasan, anak diberikan hak untuk

mengekspresikan pendapatnya secara merdeka, dan tugas pemerintah adalah

menyediakan ruang-ruang bagi anak untuk berekspresi. Di bidang sipil, anak

harus mendapatkan hak atas identitas, dengan cara mencatatkan kelahiran anak di

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pemberian Kutipan Akta Kelahiran

anak dari baru lahir sampai tujuhbelas tahun kurang dari satu tahun, harus

digratiskan.

95 Sedarmayanti. Pengembangan Kepribadian Pegawai, Mandar Maju, Bandung,

2014, hal. 21


110

Seluruh anak-anak yang telah memiliki KIA tersebut berhak menikmati

semua fasilitas publik yang diperuntukkan untuk anak-anak maupun fasilitas

publik untuk penduduk yang telah dewasa, juga berhak digunakan untuk anak-

anak. Oleh karena itu maka seluruh anak-anak di Indonesia wajib memiliki KIA,

karena KIA merupakan identitas bagi anak-anak yang dapat dijadikan alat bukti

sebagai seorang anak untuk memperoleh kemudahan bagi anak-anak untuk

diperlakukan secara khusus dalam perlakuan hukum dan memperoleh

kemudahan/keistimewaan dalam menggunakan fasilitas dan pelayanan publik.

Apabila anak-anak belum/tidak memiliki KIA maka akibatnya maka anak-anak

tersebut tidak memperoleh perlakuan khusus di bidang hukum dan juga tidak

memperoleh kemudahan dalam menggunakan fasilitas maupun pelayanan publik.

4. Penerbitan KIA bagi anak-anak berusia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari

tersebut juga merupakan suatu peningkatan pelayanan di bidang administrasi

kependudukan terintegrasi untuk memperoleh validitasi pendataan penduduk

yang lebih akurat khususnya terhadap jumlah penduduk anak-anak yang

berusia 0 sampai 17 tahun kurang satu tahun yang ada di Indonesia. Akibat

hukum masih terdapatnya anak-anak yang belum memiliki KIA di Indonesia

adalah bahwa belum tercapai peningkatan pelayanan pendataan administrasi

kependudukan terintegrasi, sehingga belum tercipta validitasi data

kependudukan yang akurat dalam kuantitas, khususnya bagi anak-anak yang

berusia 0 sampai 17 tahun kurang satu hari.


111

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan dan Fungsi Kartu Identitas Anak (KIA) berdasarkan Permendagri

No.2 Tahun 2016 adalah sebagai dokumen resmi yang dijadikan alat bukti

tentang identitas seorang anak yang barusia 0-17 tahun kurang satu hari yang

berfungsi untuk memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah dalam

melaksanakan hak dan kewajibannya serta memperoleh perlakuan khusus

sebagai seorang anak di masyarakat.

2. Pelaksanaan aturan tentang Kartu Identitas Anak (KIA) di Kota Medan adalah

dilakukan dengan cara KIA diberikan bersamaan dengan pemberian Akta

Kelahiran. Sehingga setiap pengajuan permohonan penerbitan akta kelahiran

bagi anak yang baru lahir akan sekaligus diberikan KIA. Bagi anak-anak usia

6-15 tahun Pihak Disdukcapil Kota Medan bekerja sama dengan Dinas

Pendidikan, yaitu dengan cara Pro aktif dimana pemerintah bekerja sama

dengan sekolah-sekolah untuk mendata para murid sekolah tersebut yang

sudah atau belum memiliki akta kelahiran dan untuk kemudian Disdukcapil

kota Medan menerbitkan KIA untuk murid sekolah yang berusia 6-15 Tahun

tersebut. Secara reguler dimana masyarakat mengajukan permohonan secara

umum ke Disdukcapil Kota Medan untuk membuat KIA. Syarat untuk

pengajuan pembuatan KIA ini cukup mudah. Setiap anak hanya perlu

membawa fotokopi Akta Kelahiran bagi yang sudah memiliki akta

111


112

kelahiran,dan fotokopi Kartu Keluarga (KK) sebagai bukti yang menunjukan

bahwa si anak sudah terdaftar dalam keluarga ke Disdukcapil Kota Medan.

Kemudian membawa foto bagi anak yang berusia 6-15 tahun, bagi anak usia

0-5 tahun KIA yang diterbitkan oleh Disdukcapil kota Medan tidak

menggunakan foto.

3. Akibat hukum apabila Anak tidak memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dalam

kaitannya dengan penerapan Permendagri No.2 Tahun 2016 tentang Kartu

Identitas Anak (KIA) adalah bahwa status anak yang belum memiliki KIA

tersebut belum terlegitimasi secara hukum. Hal ini disebabkan karena

penerbitan KIA bagi anak yang berusia 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu

hari, merupakan alat bukti dalam bentuk dokumen/surat untuk dijadikan

landasan hukum diperlakukannya seseorang sebagai seorang anak secara

hukum dan berhak memperoleh perlakuan khusus secara hukum. Apabila anak

anak tersebut tidak/belum memiliki KIA maka menimbulkan suatu keraguan

bagi aparat penegak hukum dalam memperlakukan kekhususan secara hukum

terhadap anak-anak tersebut. Hal ini jelas merugikan hak dan kepentingan

anak yang belum memiliki KIA secara perlakuan hukum sesuai ketentuan

hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Hendaknya perlakuan pemerintah terhadap anak yang telah memiliki KIA di

masyarakat dirasakan manfaatnya dalam hal memperoleh perlakuan khusus

maupun dalam memperoleh perlindungan hukum berkaitan dengan hak dan

kewajibannya yang dilaksanakan secara nyata di masyarakat, sehingga


113

memotivasi anak-anak yang belum memiliki KIA untuk melakukan proses

pengurusan ke kantor Disdukcapil Kota Medan dalam upaya memperoleh hak

yang sama dengan anak-anak yang telah memiliki KIA.

2. Hendaknya pelaksanaan aturan tentang kartu identitas anak (KIA) di Kota

Medan lebih dipermudah oleh Disdukcapil dengan cara mendata seluruh anak-

anak yang ada di kota Medan yang belum memperoleh KIA dan memberikan

surat pemberitahuan kepada para orangtua yang anaknya belum memiliki KIA

untuk datang ke kantor Disdukcapil agar dapat diterbitkan KIA terhadap anak-

anak tersebut.

3. Hendaknya diterbitkan suatu peraturan hukum mengenai kewajiban

menggunakan KIA bagi anak-anak dalam memperoleh kemudahan

menggunakan fasilitas umum dan juga memanfaatkan pelayanan publik yang

diselenggarakan oleh negara, termasuk kewajiban menggunakan KIA dalam

memperoleh perlakuan atau pengurusan dokumen/surat yang berkaitan di

bidang terhadap anak-anak ysng berusia 0-17 tahun kurang satu hari,

sehingga bagi anak-anak yang belum/tidak memiliki KIA termotivasi untuk

melakukan pengurusan KIA tersebut, mengingat manfaatnya yang begitu

besar terhadap anak-anak tersebut.


114

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussalam, Prospek Pidana Indonesia: Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan.

Masyarakat, Jakarta: Restu Agung, 2006

Agustino, Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2017

Ai, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Tafsir Metampoul, Jakarta, 2000

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Anugrah, Muhammad, Hukum Perlindungan Anak. Jakarta. Grafindo Persada,

2014

Aswanto, Jaminan Perlindungan HAM dan KUHAP dan Bantuan Hukum

Terhadap Penegakan HAM di Indonesia, Disertasi, Makasar, 1999

Dellyana, Shanty, Wanita dan Anak di Mata Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2000

Depdiknas, Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan Bagi Pekerja Anak Sektor

Informal, Jakarta, 2001

Dwiyanto, Agus, Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan

Kolaboratif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015

Fachruddin, Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan

Pemerintah, Bandung: PT. Alumni, 2004

Gosita, Arif, Permasalahan Perlindungan Anak, Akademi Presindo, Jakarta,2010

Gultom, Maidi, Perindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistim Peradilan

Anak di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2004

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Kedua,

P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010

Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem. Peradilan

Pidana Anak di Indonesia, Bandung : Refika Aditama, 2010

Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan. Bandung:

PT Refika Aditama, 2017

Gusmawan, Donni, Perlindungan Hukum di Negara Pancasila, Liberty,

Yogyakarta, 2007

114 Universitas Sumatera Utara

115

Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2007

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik,

Graha Ilmu, Yogyakarta, 2017

Hadjon, Philipus M., Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu,

Surabaya, 2006

Handayaningrat, Soewarno, Pengantar Studi ilmu Administrasi Negara dan

Manajemen, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2006

Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan.

Implementasinya, Gava Media, Yogyakarta, 2011

Hartadi, Raimon, Methode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek, Bumi

Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010

Hasni, Virnawaty, Anak dan Masalah Hukum Yang Dihadapinya, Citra Ilmu,

Yogyakarta, 2011

Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, Rajawali Pers, Jakarta, 2017

Hidayat, Bunadi, Pemidanaan Anak Dibawah Umur, Bandung: PT. Alumni, 2010

HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Raja

Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyu

Media Malang, 2005

Joni, Muhammad, dkk, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persfektif

Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Joni, Muhammad, Zulchaina Z.Tanamas, Aspek Hukum Perlindungan Anak

Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung,

1999, hal. 21

Kosnan, R.A, Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Bandung:

Sumur, 2005

Krisnawati, Emeliana, Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV Utomo, Bandung,

2005

Lubis, M.Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2003

Mahardika, Pustaka, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pustaka Mahardik,

Yogyakarta, 2017


116

Mertokusumo, Sudikto, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2004

Moeliono, Anton M., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka,

1988

Moenir, Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. PT. Bumi Aksara, Jakarta,

2008

Mukarom, Zaenal, dan Laksana Muhibudin. Manajemen Pelayanan Publik.

Bandung: CV Pustaka Setia, 2015

Nashriana, Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers,

2011

Nasution, AZ, Hukum perindungan Suatu Pengantar, Diadil Media, Jakarta, 2002

Pasolong, Harbani, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2013

Prakoso, Abintoro, Hukum Perlindungan Anak, Laksbang Presindo, Yogyakarta,

2018

Raharjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 2000

Rato, Domunikus, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013

Salaswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2009

Saleh, Rouslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Cemara,

Jakarta, 2000

Saraswati, Rika, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2011

Sedarmayanti. Pengembangan Kepribadian Pegawai, Mandar Maju, Bandung,

2014

Setyowati, Irma, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, C.V. Bumi Aksara,

2010

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif, UI Press, Jakarta,

2006


117

Soekito, Sri Wiratmo dalam Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia :

Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Refika Aditama,

Bandung, 2009

Soemitro, Irma Setyowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta: Bumi

Aksara, 2014

Suherman, Ade Maman dan J Satrio, Penjelasan Hukum Tentang. Batasan Umur,

Gramedia, Jakarta, 2010

Sujianto, Implementasi Kebijakan Publik (Konsep teori dan Praktik), Alaf Riau,

Riau, 2008, hal. 31

Suprihatini, Amin, Perlindungan Terhadap Anak, Klaten: Cempaka Putih, 2008

Susilowati, Ima, Konvensi Hak Anak, Sahabat Remaja PBKI, Yogyakarta, 1999

Wadong, Maulana Hasan, Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak, Jakarta:

Grasindo, 2000

Wahab, S. A., Analisis Kebijakan, Bumi Aksara, Jakarta, 2016

Wahid, Abdul & Muhammad Irfan, Perlidungan Terhadap Korban Kekerasan

Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan), Rafika Adhitama,

Bandung, 2011

Winarno, Budi, Kebijakan Publik, PT. Buku Seru, Jakarta, 2014

Wiryani, Fifik, Perlindungan Pekerja Anak, Pusat Studi Kajian Wanita, UMM

Press, Malang, 2013

Wuisman, JJJ., penyunting M.Hisyam, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, jilid I, FE UI

Jakarta, 2006

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Dalam Negeri No.2 Tahun 2016 tentang Penerbitan KIA


Documents

PENERAPAN KARTU IDENTITAS ANAK BERDASARKAN …