PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN LAPORAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28067/1/HANA... · dengan judul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan

PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)

Oleh

Hana Rahmanida NIM : 1111053000018

KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1436 H./2015 M.

ii

PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN PT. BANK SYARIAH MANDIRI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)

Oleh:

Hana Rahmanida NIM : 1111053000018

Di Bawah Bimbingan

Drs. Hasanudin Ibnu Hibban, MA.

NIP. 196606051994031005

KONSENTRASI MANAJEMEN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

1436 H./2015 M.

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya

atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia

menerima sanksi yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 20 Mei 2015

Hana Rahmanida

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang telah memberi

limpahan nikmat yang tak ternilai sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

dengan judul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan Keuangan

PT. Bank Syariah Mandiri” yang dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Komunikasi Islam pada Jurusan Manajemen

Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan,

bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Arief Subhan, MA. selaku Dekan, Suparto, M.Ed, Ph.D selaku

Wakil Dekan I, Dr. Roudhonah, MA selaku Wakil Dekan II, Dr. Suhaimi,

M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Drs. Cecep Castrawijaya, MA. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

dan H. Mulkanasir, BA, S.Pd, MM. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen

Dakwah.

3. Drs. H. Mahmud Jalal, MA. selaku dosen Penasihat Akademik.

4. Drs. H. Hasanudin Ibnu Hibban, MA. selaku dosen pembimbing yang

selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan pemikirannya

yang bermanfaat bagi penulis dari masa perkuliahan hingga skripsi ini

terselesaikan.

5. Muammar Aditya, S.E, M.Ak. selaku dosen Akuntansi yang selalu

memberikan saran, nasihat, dan dukungannya kepada penulis hingga

skripsi ini terselesaikan.

6. Drs. H. M. Sungaidi, MA. dan Ir. Noor Bekti Negoro, S.E, M.Si selaku

tim penguji sidang skripsi.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi khususnya

jurusan Manajemen Dakwah atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis

selama ini.

vi

8. Keluarga besar PT. Bank Syariah Mandiri, khususnya Bapak Hairudin dan

Bapak Aris, selaku kepala bagian dan staff pelaporan, Accounting Group

yang berkenan menjadi informan dalam penelitian ini dan meluangkan

waktunya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan. Mbak

Nadia selaku staff HCD dan Mbak Wiwid selaku staff ACG yang juga

membantu kelancaran penulis dalam pelaksanaan penelitian di BSM.

9. Edy Swadoyo (Papa) dan Irlina Mahmudah Ekowati (Mama), Mbak Anis,

Mas Fahmi, Nawaf dan keluarga besar yang selalu memberikan semangat,

doa, dan dukungannya baik moral maupun material untuk penulis.

10. Sahabat penulis Mei, Tami, Mega, Septi yang selalu menyediakan

waktunya untuk bermain, belajar, berbagi ilmu dan cerita.

11. Teman-teman Manajemen Dakwah angkatan 2011 yang sudah menemani

dan berbagi ilmu pengetahuan selama berjalannya perkuliahan.

12. Para sahabat, teman-teman dan semua pihak yang tidak penulis sebutkan

namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa terima kasih penulis

atas segala bantuan, dukungan dan doa yang telah diberikan.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT. berkenan membalas segala

kebaikan semua pihak yang telah membantu. Meskipun skripsi ini masih jauh dari

sempurna, penulis berharap agar skripsi ini dapat membawa manfaat khususnya

bagi diri penulis dan para pembaca pada umumnya.

Jakarta, Mei 2015

Hana Rahmanida

vii

ABSTRAK

Hana Rahmanida, 1111053000018, Penerapan PSAK No.101 pada

Penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri, di bawah

bimbingan Drs. Hasanudin Ibnu Hibban, MA.

Pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan accountable

merupakan bentuk perwujudan rasa tanggung jawab suatu entitas kepada para

pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Bank syariah sebagai

suatu entitas syariah memiliki tanggung jawab lebih dari sekedar menyusun

laporan keuangan yang dapat diterima publik, tetapi juga harus dapat

menunjukkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah (sharia compliance)

dalam setiap laporannya. Lalu, sudah sejauh mana bank syariah menerapkan

prinsip-prinsip syariah? Untuk mengetahui hal tersebut, penelitian ini

menggunakan pendekatan PSAK No. 101 tentang Penyusunan dan Penyajian

Laporan Keuangan Syariah pada laporan keuangan PT. Bank Syariah Mandiri

(BSM).

Rumusan permasalahannya adalah: 1) Bagaimana prosedur penyusunan

laporan keuangan pada BSM? 2) Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada

laporan dana zakat BSM? 3) Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan

dana Kebajikan BSM?

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan

untuk mengetahui prosedur penyusunan laporan keuangan pada BSM dan

mengetahui penerapan PSAK No. 101 pada laporan dana zakat serta dana

kebajikan BSM. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:

dokumentasi melalui data yang terdapat pada laporan keuangan BSM, wawancara

dengan bagian pelaporan, Accounting Group BSM, dan studi kepustakaan dengan

menggunakan literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa prosedur penyusunan laporan

keuangan secara umum pada BSM terdiri atas dua tahap. Pertama, pembuatan

Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) berbasis XBRL yang

merupakan penyempurnaan dari sitem sebelumnya LBUS (Laporan Bank Umum

Syariah). Kedua, pembuatan laporan secara manual dalam bentuk excel yang

digunakan sebagai alat kontrol LSMK. BSM juga telah menerapkan PSAK No.

101 dengan baik khususnya pada laporan dana zakat dan dana kebajikan.

Kata kunci : Laporan keuangan, Laporan Dana Zakat, Laporan Dana

Kebajikan, PSAK No. 101.

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ........................................................................................... i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN ............................................................................. iii

LEMBAR PERNYATAAN ............................................................................ iv

KATA PENGANTAR ..................................................................................... v

ABSTRAK ....................................................................................................... vi

DAFTAR ISI .................................................................................................... viii

DAFTAR TABEL ............................................................................................ x

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... xi

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah..................................... 6

C. Tujuan dan manfaat penelitian ............................................... 7

D. Tinjauan Pustaka .................................................................... 8

E. Metodologi Penelitian ............................................................ 10

F. Sistematika Penulisan ........................................................... . 15

BAB II TINJAUAN TEORI TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN

KEUANGAN SYARIAH DAN PSAK NO. 101

A. Penyusunan Laporan Keuangan Syariah ................................ 17

1. Pengertian ......................................................................... 17

2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi ................................ 19

3. Tujuan, Bentuk, dan Karakteristik kualitatif .................... 20

B. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah 24

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah .. 24

2. Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 101 ........... 26

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat ................ 27

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ......... 30

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG BANK SYARIAH MANDIRI

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri ................................. 34

ix

B. Profil Bank Syariah Mandiri ................................................. 37

C. Visi, Misi dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri .................. 37

D. Struktur Organisasi dan Logo Bank Syariah Mandiri .......... 42

BAB IV ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN DAN

KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 101 A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan ............................. 44

B. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat ............ 54

C. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan .... 59

D. Analisis ................................................................................... 66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ............................................................................. 76

B. Saran ........................................................................................ 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

x

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pernyataan Misi BSM ................................................................... 39

Tabel 4.1 Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana Zakat

dengan PSAK No. 101 ................................................................. 56

Tabel 4.2 Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana Kebajikan

dengan PSAK No. 101 .................................................................. 61

xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat ............. 30

Gambar 2.2 Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan ..... 33

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BSM ......................................................... 42

Gambar 3.2 Logo BSM ................................................................................ 42

Gambar 4.1 Elemen Pengolahan Data ......................................................... 45

Gambar 4.2 Siklus Akuntansi ....................................................................... 45

Gambar 4.3 Mekanisme Pelaporan dengan XBRL ........................................ 49

Gambar 4.4 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dengan LSMK ........ 51

Gambar 4.5 Implementasi LBUS pada Bank Syariah ................................... 69

Gambar 4.6 Implementasi LSMK pada Bank Syariah .................................. 69

xii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Bimbingan Skripsi

Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian Skripsi

Lampiran 3 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 4 : PSAK No. 101 tentang Penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan Syariah

Lampiran 5 : Laporan Dana Zakat BSM periode 2013

Lampiran 6 : Laporan Dana Kebajikan BSM periode 2013

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan adalah salah satu cara

bank syariah untuk menciptakan budaya transparan dan menunjukan tanggung

jawab serta kepatuhannya terhadap prinsip syariah kepada para pemangku

kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Salah satu sumber utama untuk

meraih kepercayaan publik adalah tingkat kualitas informasi yang diberikan

kepada publik.1 Perbankan syariah harus meyakinkan masyarakat/publik

bahwa segala aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan syariah Islam.

Seperti yang diungkapkan oleh Inten Meutia, dkk yang dikutip dari Haniffa

dan Hudaib dalam Disclosure Practise of Islamic Financial Institutions: An

Exploratory Study. Pada Working Paper at the Accounting, Commerce and

Finance: The Islamic Perspective International Conference V. Brisbone,

Australia, yang berpendapat bahwa :

“One opportunity to demonstrate responsibility and commitment in

meeting the needs of the Muslim community and society in general is

through the disclosure of information that is relevant and reliable in

the annual report. Through the disclosure of social responsibility,

Islamic banks can provide information on the extent to which it has

fulfilled the function as a means to improve the welfare of the

community.”2

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu cara untuk

menunjukkan rasa tanggung jawab dan komitmen Perbankan Syariah terhadap

umat Islam dan masyarakat pada umumnya yaitu dengan melalui

1 Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 120

2 Inten Meutia, dkk, Qualitative Approach to Build the Concept of Social Responsibility

Disclosures Based on Shari’ah Enterprise Theory/Pendekatan Kualitatif untuk Membangun

Konsep Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010), h. 17

2

pengungkapan informasi yang relevan dan dapat dipercaya di dalam laporan

tahunan (annual report). Dalam Islam, hal terpenting dari pengungkapan

laporan Bank Syariah adalah untuk menunjukan bahwa seluruh operasi yang

terdapat pada Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah,

dimana masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui setiap dampak dari

kegiatan bisnis bagi kesejahteraan masyarakat dan untuk memastikan bahwa

kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Informasi yang disajikan

dalam laporan tahunan biasanya mencakup keseluruhan aktivitas yang

dilakukan oleh bank syariah yang dituangkan dalam catatan yang mudah

dimengerti oleh masyarakat luas dan salah satu yang terpenting dalam laporan

tahuanan adalah laporan keuangan.

Menurut Ratih Paramita yang dikutip dari Mediawati dalam tulisannya

yang berjudul Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual Report

Disclosure Islamic Bank, tujuan laporan keuangan syariah adalah

dilaporkannya informasi kepatuhan bank terhadap prinsip syariah; membantu

pihak terkait dalam menentukan zakat bank, maupun pihak lain; membantu

mengevaluasi pemenuhan bank terhadap tanggung jawab amanah dalam

mengamankan dana; menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang

layak, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh

pemilik dan pemilik rekening investasi; serta pemenuhan fungsi sosial

termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.3

Menurut Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair yang

dikutip dari Maali et al. dalam Social Reporting by Islamic Banks, tujuan dari

3Ratih Paramita, Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual Report

Disclosure Islamic Bank, (Jakarta : Jurnal Akutansi dan Pendidikan, 2012), h. 36

3

laporan keuangan syariah adalah

“To show compliance with Shariah principles by contracting fairly

with various parties inside and outside an organisation such as employees,

shareholders and government; clarify the effect of the activities of Islamic

businesses on community welfare and help Muslims to perform their

religious obligations.”4

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan utama

dari laporan keuangan syariah adalah untuk menunjukan tingkat kepatuhan

Bank Syariah dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah yang terkemuka di

Indonesia juga berusaha memenuhi tanggung jawabnya kepada masyarakat

dengan mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan perusahaan,

termasuk dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan Qardul

Hasan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan bank lainnya, laporan

tahunan Bank Syariah Mandiri pada periode 2013 disusun menjadi tiga bagian

yaitu laporan manajemen (management report), laporan keuangan (financial

report), dan laporan berkelanjutan yang dapat diunduh langsung di situs

ressmi Bank Syariah Mandiri. Klasifikasi tersebut tentunya memudahkan para

pembaca yang berkepentingan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan Shariah Compliance pada

Lembaga Keuangan adalah dengan disusunnya suatu standar atau pedoman

akuntansi perbankan Syariah sebagai acuan dalam pembuatan laporan

keuangan yang ditujukan untuk para pengguna sebagai dasar dalam

4 Azhar Abdul Rahman dan Abdullah Awadh Bukair, The Influence of the Shariah

Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries, ( Asian Journal of Business and Accounting 6(2), 2013), h. 72

4

pengambilan keputusan ekonomi.5

Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan

laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar-entitas menjadi lebih

seragam.6 Antonio menyatakan bahwa suatu standar akuntansi akan menjadi

kunci sukses bank Syariah dalam melayani masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan informasi yang transparan, dapat dipercaya dan relevan dengan

kebutuhan pengguna sesuai dengan konteks syariah.7

Dengan disusunnya standar tersebut, Bank Syariah dapat memberikan

pelayanan berupa pengungkapan informasi yang terdapat dalam Laporan

Tahunan (annual report) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna

memenuhi kebutuhan para stakeholders. Di Indonesia, Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah

dan Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Bank Syariah disahkan

pada tanggal 1 Mei 2002 dan resmi berlaku sejak 1 Januari 2003.8

PSAK No. 59 dikhususkan untuk kegiatan transaksi syariah di sektor

perbankan syariah. Hal tersebut menjadi permasalahan baru mengingat pada

saat itu lembaga keuangan syariah lain juga mengalami perkembangan yang

cukup pesat. Seiring dengan tuntutan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

membentuk Komite Akuntansi Syariah (KAS) pada tanggal 18 Oktober 2005

untuk merumuskan Standar Akuntansi Keuangan Syariah. Akhirnya, KAS

5 Maulana Nasrifa dan Ade Wirman, Analisa Tingkat Kesesuaian Annual Report

Perbankan Syariah dengan Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Kasus Bank Umum Syariah di

Indonesia). (Jakarta : Tazkia, 2006) h. 70 6 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba

Empat, 2012), h. 15 7 Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, cet 1,

2001), h. 198 8 www.gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-psak-

59.html?m=1 diakses pada 19 Desember 2014 pukul 08.25

5

berhasil membangun konsep Prinsip Akuntansi Syariah yang Berlaku umum,

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah, serta

enam konsep Exposure Draft PSAK Syariah. Pada tanggal 19 September

2006, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) akhirnya menyetujui

untuk menyebarluaskan Exposure Draft PSAK Syariah yang salah satunya

adalah PSAK No.101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

PSAK No.101 ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan

pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose

financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan

keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas

syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah

lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan

peristiwa tertentu diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

(PSAK) terkait.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk memahami

bagaimana penerapan dari PSAK No. 101 pada laporan tahunan Bank Syariah

Mandiri dalam usahanya untuk meningkatkan transparansi dan kredibilitas

Bank Syariah Mandiri di mata publik. Maka dari itu penulis mengangkat

permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “Penerapan Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 dalam Penyusunan

Laporan Tahunan pada PT. Bank Syariah Mandiri”.

6

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pada uraian latar belakang di atas dapat terlihat bahwa pengungkapan

informasi dalam laporan tahunan merupakan salah satu cara yang dilakukan

oleh bank syariah dalam menunjukan transparasi dan kredibilitas di mata

publik. Banyak hal yang dapat diteliti dari laporan tahunan perbankan syariah,

salah satunya dari segi isi laporan tahunan.

Laporan tahunan pada Bank Syariah Mandiri dibagi atas tiga bagian

yaitu laporan keuangan, laporan manajemen, dan laporan berkelanjutan.

Terkait dengan penerapan PSAK No. 101, maka peneliti membatasi laporan

tahunan pada laporan keuangannya saja, yang selanjutnya akan dibahas

mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum. Laporan

keuangan tahunan Bank Syariah terdiri atas:

a. aset;

b. kewajiban;

c. dana syirkah temporer;

d. ekuitas;

e. pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;

f. arus kas;

g. dana zakat;

h. dan dana kebajikan.

Selanjutnya, untuk memfokuskan permasalahan dan keterbatasan

waktu peneliti, maka dalam kesesuaian laporan keuangan dengan PSAK No.

101 peneliti membatasinya pada Laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan.

Adapun perumusan masalahnya adalah :

7

1. Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan pada PT. Bank Syariah

Mandiri?

2. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat PT. Bank

Syariah Mandiri?

3. Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan PT.

Bank Syariah Mandiri?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui dan memahami prosedur umum penyusunan laporan

keuangan pada Bank Syariah Mandiri.

b. Mengetahui dan memahami penerapan PSAK No. 101 pada Laporan

Dana Zakat PT. Bank Syariah Mandiri.

c. Mengetahui dan memahami penerapan PSAK No. 101 pada Laporan

Dana Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Kontribusi Akademis

Penelitian ini dapat menambah khasanah dan ilmu pengetahuan

khususnya tentang penyusunan Laporan Keuangan Syariah. Penelitian

ini juga bermanfaat bagi mahasiswa, dapat dijadikan sebagai bahan

referensi dan pembanding pada penelitian selanjutnya.

b. Kontribusi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi

8

kepada Perbankan Syariah di Indonesia terkait dengan pengungkapan

informasi dalam Laporan Keuangan.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan

Laporan Keuangan pada PT. Bank Syariah Mandiri” dilakukan berdasarkan

penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas. Berikut merupakan

penjelasan mengenai deskripsi penelitian terdahulu:

1). Penelitian yang dilakukan oleh Maula Nasrifa dan Ade Wirman Syafei

pada tahun 2005 dengan judul Tingkat Kesesuaian Annual Report

Perbankan Syariah dengan Prinsip-prinsip Syariah. Penelitian

dilakukan pada tiga Bank Syariah di Indonesia yatu BSM, BMI, dan

BSMI. Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode kuantitatif

dengan content analysis dengan pendekatan PSAK No. 59 dan

AAOIFI. Dari hasil penelitian yang didapat adalah tingkat kesesuaian

annual report dengan prinsip-prinsip syariah yang paling tinggi dari

ketiga Bank Syariah adalah Bank Syariah Mandiri.

2). Peneitian oleh Catur Juliyantoro dengan judul Akuntansi Qardhul

Hasan pada Bank Syariah berdasarkan PSAK No. 59 (Studi Kualitatif

pada PT. Bank Muammalat Jember). Penelitian menggunakan metode

kualitatif dengan analisis kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian

tersebut disimpulkan akuntansi Qardhul Hasan pada Bank Muamalat

Indonesia cabang Jember telah sesuai dengan PSAK No. 59.

3). Penelitian oleh Sutarti, Enjang Tachyan dan Adilah Saesar dengan

judul Evaluasi atas Penerapan PSAK No. 101 dalam Kaitannya dengan

9

Kewajaran Penyajian Laporan Keuangan pada Bank BJB Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis

deskriptif komparatif. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Bank

BJB Syariah belum sepenuhnya menerapkan PSAK No. 101.

Sekilas penelitian yang peneliti lakukan memiliki kemiripan

dengan penelitian-penelitian yang telah disebutkan di atas, namun jika

dilihat lebih detail maka akan terlihat perbedaan antara penelitian ini

dengan penelitian terdahulu. Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain,

sebagai berikut:

a. Penelitian ini mendasari peneliti untuk mengetahui secara kualitatif

tentang bagaimana kesesuaian annual report Bank Syariah Mandiri.

Sehingga data yang didapat oleh peneliti berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Maula Nasrifa dan Ade Wirman Syafei yang

merupakan data kuantitatif.

b. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Catur

Juliantoro terletak pada PSAK yang digunakan, peneliti menggunakan

PSAK yang sudah diperbarui yaitu PSAK No. 101. Selain itu peneliti

tidak meneliti sebatas akuntansi pada Qardhul Hasan tetapi juga pada

dana Zakat dan prosedur penyusunan laporan keuangan.

c. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sutarti, Enjang Tachyan

dan Adilah Saesar dengan penelitian ini adalah pada pembatasan

masalah dan objek penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini,

peneliti membatasi masalah hanya pada prosedur penyusunan laporan

keuangan dan laporan Dana Zakat dan Kebajikan pada BSM.

10

E. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur

penyusunan laporan keuangan dan penerapan PSAK No. 101 pada

Laporan Dana Zakat dan Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri. Terdapat

faktor-faktor yang berperan dan mempengaruhi penyusunan laporan

keuangan pada Bank Syariah, oleh karena itu diperlukan pemahaman yang

mendalam guna meneliti hal tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian dengan pendekatan

kualitatif menekankan analisis proses berpikir secara induktif yang

berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan

senantiasa menggunakan logika ilmiah.9

2. Subjek dan Objek Penelitian serta Langkah-langkah Penentuannya

a. Subjek Penelitian dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT.

Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, sebagai objek penelitian, peneliti

menggunakan laporan keuangan tahunan PT Bank Syariah Mandiri

dan untuk mengetahui penerapan PSAK No. 101 pada PT Bank

Syariah Mandiri, peneliti menggunakan metode wawancara ke

narasumber terkait, yaitu Pegawai Kantor Pusat Bank Syariah Mandiri

bagian pelaporan divisi accounting yang menyusun laporan keuangan.

9 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teoti dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara,

2013) h. 80

11

b. Cara memperoleh Informan

Dalam penelitian ini, cara memperoleh informan penelitian melalui

key person, peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek

penelitian maupun informan penelitian sehingga peneliti membutuhkan

key person untuk memulai melakukan wawancara atau observasi.10

3. Jenis dan Sumber Data

Dari sumber penelitian ini diharapkan dapat memperoleh data

sesuai judul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan

Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri.” Berikut adalah uraian sumber data

yang digunakan :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil

wawancara peneliti kepada pihak yang bersangkutan. Dalam Hal ini

penulis memperoleh hasil wawancara dari bagian pelaporan divisi

accounting PT. Bank Syariah Mandiri.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari secara tidak

langsung atau bukan dari hasil wawancara. Dalam penelitian ini,

sumber data sekunder yang digunakan peneliti adalah Laporan

Keuangan Bank Syariah Mandiri yang diakses langsung dari website

resmi BSM dan literatur kepustakaan seperti artikel, jurnal dan sumber

lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

10

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009),

h. 77

12

4. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian secara langsung melalui wawancara dilaksanakan di

kantor pusat Bank Syariah Mandiri, Wisma Mandiri I, Jl. M. H. Thamrin

No. 5, Jakarta 10340. Telp (021) 230 0509, 3983 9000 pada hari Rabu, 4

Maret 2015 pukul 17.00-20.00 WIB dan Rabu, 25 maret 2015 pukul

16.00-18.00.

5. Teknik Pengumpulan Data

Secara umum terdapat dua metode pengumpulan data yang

dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan

data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data

historis.11

Data yang digunakan diperoleh dari laporan keuangan

Bank Syariah Mandiri.

b. Wawancara

Untuk dapat memahami secara mendalam terkait penerapan

PSAK No. 101 pada Laporan Sumber dan Penggunaan Dana zakat

dan Kebajikan yang terdapat pada laporan keuangan Bank Syariah,

penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara

mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan

untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka

antara pewawancara denagn informan atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman

11


h. 177

13

wawancara.12

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data

dengan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan,

dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan

yang akan dipecahkan.13

6. Analisis Data

Berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti

mendapatkan sejumlah data. Data yang diperoleh dalam penelitian

dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Peneliti menggunakan

metode analisis data deskriptif kualitatif. Berikut tahap-tahap analisis yang

dilakukan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan proses pengumpulan data melalui

data dokumentasi dan wawancara. Data dalam penelitian kualitatif

bukan hanya sekedar terkait kata-kata, melainkan segala sesuatu yang

dilihat, didengar, dan diamati oleh peneliti. Data yang didapat berupa

catatan hasil amatan, deskripsi wawancara, catatan pribadi, jurnal,

surat-surat, daln lain-lain.14

b. Reduksi data

Menurut Imam Gunawan yang dikutip dari Sugiyono, mereduksi data

merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok,

12


h. 108 13

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 93 14

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif

Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 148.

14

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan

polanya.15

Pada tahap ini, peneliti melakukan proses pemilihan,

pemusatan perhatian penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi

data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.16

c. Triangulasi

Pada tahap ini peneliti mencocokkan (cross check) antara hasil

wawancara dengan bukti dokumen atau pendapat yang lain.17

Bukti

yang digunakan peneliti adalah Laporan sumber dan penggunaan dana

zakat dan kebajikan yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan

Bank Syariah Mandiri yang telah disesuaikan dengan PSAK No. 101

paragraf 70-74 dan paragraf 75-79.

d. Display data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data, yang dimaknai oleh Miles

dan Huberman sebagai sekumpulan informasi tersusun yang membei

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan

tindakan. Pada tahap ini, peneliti lebih mudah memahami apa yang

terjadi dan apa yang harus dilakukan.18

e. Kesimpulan, Saran, dan Diskusi

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah menuliskan hasil penelitian,

berupa kesimpulan dan saran, serta diskusi.

15

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. (Jakarta: PT.Bumi

Aksara, 2013), h. 210-211. 16


Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 150. 17

Boys Sabarguna, Analisis Data pada Penelitian Kualitatif, (Jakarta: UI Press, 2005), h.

65. 18


Edisi Kedua, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), h. 151

15

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data

deskrtiptif kualitatif. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara

deskriptif.

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan

dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka,

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Teori, di dalam bab ini membahas landasan teori yang

digunakan. Pada bagian pertama akan dijelaskan mengenai Penyusunan

Laporan Keuangan Syariah yang terdiri dari; pengertian penyusunan laporan

keuangan syariah, pengguna dan kebutuhan informasi, tujuan laporan

keuangan, bentuk laporan keuangan serta karakteristik kualitatif laporan

keuangan. Pada bagian kedua akan dijelaskan mengenai Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 yang meliputi; standar akuntansi

keuangan, standar akuntansi keuangan syariah, PSAK No. 101 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah, laporan sumber dan penggunaan dana

zakat, serta laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Bab III Tinjauan Umum tentang Bank Syariah Mandiri, membahas

mengenai sejarah singkat BSM, profil BSM, visi, misi dan nilai-nilai BSM,

struktur organisasi BSM, dan logo Bank Syariah Mandiri.

Bab IV Hasil Penelitian, di dalam bab ini membahas hasil penelitian

tentang prosedur penyusunan laporan keuangan, penerapan PSAK No. 101

pada Laporan Dana Zakat dan Kebajikan PT. Bank Syariah Mandiri, serta

analisis peneliti mengenai hasil yang diperoleh.

16

Bab V Penutup, merupakan bagian penutup dari penelitian. Bagian

penutup mencakup kesimpulan, dan saran dari uraian pada bab-bab

sebelumnya.

17

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN SYARIAH DAN PSAK NO. 101

A. Penyusunan Laporan Keuangan Syariah

1. Pengertian

Penyusunan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses,

cara, perbuatan menyusun. Kata menyusun sendiri dapat berarti; mengatur

dengan menumpuk secara tindih menindih; mengatur secara baik;

menempatkan secara beraturan.1Dalam kaitannya dengan laporan

keuangan, penyusunan diartikan mengatur dengan baik laporan keuangan.

Laporan Keuangan adalah laporan periodik yang disusun menurut

prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum tentang status

keuangan dari individu, asosiasi, atau organisasi bisnis yang terdiri dari

neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas pemilik.2

Menurut PSAK, laporan keuangan untuk tujuan umum adalah

laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama

sebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum

termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang

disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan atau

prospektus.3

1 Kbbi.web.id/susun diakses pada 7 Mei 2015 pukul 18.46

2 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking – Sebuah Teori, Konsep, dan

Aplikasi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 876. 3 IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK

No. 101, paragraf 4.

Prospektus adalah suatu dokumen yang memberikan informasi serta penjelasan mengenai

penerbitan sekuritas baru beserta perusahaan penerbit. Dikutip dari www.organisasi .org diakses

pada 6 Juni 2015 pukul 05.55

18

Menurut Ismail dalam bukunya Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi

dalam Rupiah, laporan keuangan bank merupakan bentuk

pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang

berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu.4

Laporan Keuangan Syariah memiliki perbedaan yang signifikan bila

dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Hal ini terkait

penyusunan laporan keuangan yang didasarkan pada transaksi syariah.

Agar laporan keuangan sesuai dengan paradigma, azas, dan karakteristik

laporan keuangan syariah, maka ditetapkanlah unsur-unsur laporan

keuangan syariah sebagai berikut:5

a. Komponen laporan yang mencerminkan kegiatan komersial

1). Laporan posisi keuangan;

2). Laporan laba rugi;

3). Laporan arus kas;

4). Laporan perubahan ekuitas

b. Komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial

1). Laporan sumber dan penggunaan dana zakat; dan

2). Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

c. Komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan

kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan penyusunan laporan

keuangan syariah adalah suatu proses mengatur dengan baik laporan yang

disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berisi tentang status keuangan

suatu instansi guna memenuhi kebutuhan pengguna laporan sesuai dengan

kriteria syariah.

4 Ismail, Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah, (Jakarta: Kencana Prenada

Media, 2011), h. 15 5 Slamet Wiyono dan Taufan Maulamin, Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia-

Aplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas Syariah lainnya dan Entitas

Konvensional yang Melakukan Transaksi Syariah, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), h. 85

19

2. Pengguna dan Kebutuhan Informasi

Pengguna laporan keuangan meliputi: investor; pemilik dana

qardh; pemilik dana syirkah temporer; pemilik dana titipan; pembayar

dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf; pengawas syariah;

karyawan; pemasok dan mitra usaha lainnya; pelanggan; pemerintah;

masyarakat.6 Pengguna tersebut menggunakan laporan keuangan untuk

memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:

a. Investor, menilai entitas dan kemampuan entitas membayar deviden di

masa mendatang.7 Hal ini bertujuan agar investor dapat mengambil

keputusan untuk membeli, menahan, atau menjual investasi atau

penerimaan deviden.

b. Pemilik dana qardh, untuk mengetahui apakah dana qardh dapat

dibayar pada saat jatuh tempo.

c. Pemilik dana syirkah temporer, untuk pengambilan keputusan pada

investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang bersaing dan

aman.

d. Pemilik dana titipan, untuk memastikan bahwa titipan dana dapat

diambil setiap saat.

e. Pembayar dan penerima zakat, infak, sedekah, dan wakaf, untuk

informasi tentang sumber dan penyaluran dana tersebut.

6 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,

2011), h. 93, dibaca juga pada

Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta:

2009, Salemba Empat), h. 82-84

Muhammad Yusuf dan Junaedi, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah,

(Jakarta: 2006, Ganeca Press), h. 137 7 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba

Empat, 2012), h. 34

20

f. Pengawas syariah, untuk menilai kepatuhan pengelolaan lembaga

syariah terhadap prinsip syariah.

g. Karyawan, untuk mengetahui informasi tentang stabilitas dan

profitabilitas entitas syariah.

h. Pemasok dan mitra usaha lainnya, untuk memperoleh informasi

tentang kemampuan entitas membayar hutang pada saat jatuh tempo.

i. Pelanggan, untuk memperoleh informasi tentang kelangsungan hidup

entitas syariah.

j. Pemerintah serta lembaga-lembaganya, untuk memperoleh informasi

tentang aktivitas entitas syariah, perpajakan serta kepentingan nasional

lainnya.

k. Masyarakat, untuk memperoleh informasi tentang kontribusi entitas

terhadap masyarakat dan negara.8

3. Tujuan, Bentuk, dan Karakteristik Kualitatif

a Tujuan Laporan Keuangan Syariah

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan

informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi

keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Beberapa tujuan

lainnya adalah:

1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua


2011), h. 93, dibaca juga pada

Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta:

Salemba Empat, 2009), h. 82-84

Muhammad Yusuf dan Junaedi, Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah,

(Jakarta: Ganeca Press, 2006), h. 137.

21

transaksi dan kegiatan usaha.

2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, seta

informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai

dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan

penggunaannya.

3) Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung

jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana,

menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.

4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh

penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer; dan informasi

mengnai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah

termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan

wakaf.9

Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, tujuan dari laporan

keuangan pada umumnya untuk memberikan informasi tentang posisi

keuangan (neraca), kinerja (laporan keuangan), perubahan posisi

keuangan (laporan arus kas, eksposur risiko yang signifikan, dan

praktik manajemen risiko (dalam catatan) suatu perusahaan kepada

pemangku kepentingan.10


2011), h. 95. Dibaca juga pada Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan

Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 78. Dan Sofyan

Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka Quantum, 2008), h.

162 10

Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta:

Salemba Empat, 2011), h. 197.

22

b Bentuk Laporan Keuangan Syariah11

1) Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca. Laporan

ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan,

struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.

2) Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam bentuk laporan

laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan

potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di

masa depan.

3) Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat

disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya

keuangan, modal kerja, aset likuid atau kas.

4) Informasi lain, seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan

fungsi sosial entitas syariah.

5) Catatan dan schedule tambahan, merupakan penampung dari

informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang

risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas.

c Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Laporan keuangan berisikan informasi keuangan yang pada

hakikatnya adalah informasi kuantitatif. Agar informasi tersebut

berguna bagi pemakai informasi tersebut harus memenuhi karakteristik

kualitatif.12

Menurut PSAK, terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:

11

Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,

2011), h. 95-96 12

Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba

Empat, 2012), h. 36.

23

1) Dapat Dipahami. Informasi harus mudah dipahami oleh pengguna

dengan pengetahuan terbatas mengenai usaha, perekonomian, dan

akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan rajin

2) Relevan. Informasi harus relevan karena informasi mempengaruhi

keputusan ekonomi dari penggunanya dengan membantu mereka

mengevaluasi masa lalu, sekarang dan peristiwa masa depan atau

untuk memastikan atau memperbaiki penilaian masa lalu.

3) Gambaran yang jelas. Informasi harus bebas dari kesalahan dan bias.

Aspek-aspek kunci dari gambaran yang jelas adalah kehandalan,

prioritas isi di atas bentuk, netralitas, kehati-hatian, dan kelengkapan.

4) Dapat Dibandingkan. Informasi harus disajikan secara konsisten dari

waktu ke waktu dan berbentuk sama dengan informasi terkait dan

pihak lain dalam rangka untuk memudahkan pengguna dalam

melakukan perbandingan.

Sebuah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan,

setidaknya harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain :13

a) Asas manfaat, terutama bagi pihak pemakainya

b) Relevansi antara laporan keuangan tersebut dengan tujuan

pelaporannya

c) Tingkat kepercayaan

d) Komparabilitas, artinya dapat diperbandingkan berdasarkan

periode waktu tertentu.

Dibaca juga pada Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan

Syariah, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 197, dan Rizal Yaya dkk, Akuntansi Perbankan

Syariah Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 85-86. 13

Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 123

24

e) Konsistensi, artinya metode yang digunakan konsisten dan tidak

mudah berubah.

f) Mudah dipahami, serta tidak multi interpretasi.

Selain itu, informasi yang diberikan harus mencakup beberapa

aspek: Pertama, informasi yang tersedia harus mampu

menggambarkan pencapaian tujuan yang ada dan konsistensinya

dengan syariat; kedua, informasi tersebut harus mampu membantu

pihak luar bank untuk mengevaluasi rasio kecukupan modal, risiko

investasi, likuiditas, dan berbagai aspek finansial perbankan lainnya

agar kredibilitas bank dapat dipertanggungjawabkan.14

B. PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan SAK Syariah

a Standar Akuntansi Keuangan

Standar akuntansi adalah tata cara pencatatan, pengukuran,

pelaporan dan pengungkapan akibat transaksi yang dilakukan laporan

keuangan.15

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas

yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam

proses pendaftaran di pasar modal atau entitas fidusia (yang

menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana

pensiun). Standar ini mengadopsi International Financial Reporting

Standard (IFRS) mengingat Indonesia, melalui Ikatan Akuntan

Indonesia telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS

14

Kuat Ismanto, Manajemen Syariah, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h 123-124. 15

Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka

Quantum, 2008), h. 175

25

mulai tahun 2012.16

Standar akuntansi keuangan ini berfungsi sebagai pedoman

bagi para entitas yang telah terdaftar maupun dalam proses pendaftaran

di pasar modal atau entitas fidusia dalam menyusun laporan keuangan.

Standar akuntansi yang efektif harus memenuhi tiga kriteria umum

(Basel Committee on Banking Supervision 2000): Standar akuntansi

harus memberikan kontribusi untuk –atau paling tidak konsisten

dengan (dan tidak menghambat –manajemen risiko yang sehat dan

praktik pengendalian di bank. Mereka juga harus menyediakan

kerangka kerja kehati-hatian dan dapat diandalkan untuk menghasilkan

informasi akuntansi berkualitas tinggi di bank. Standar akuntansi harus

memfasilitasi disiplin pasar dengan mendorong pelaporan yang

tranparan mengenai posisi dan kinerja keuangan bank, eksposur risiko

dan kegiatan manajemen risiko. Standar akuntansi harus memfasilitasi

dan tidak membatasi pengawasan bank yang efektif.17

b Standar Akuntansi Keuangan Syariah

Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) adalah

standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah

atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi keuangan syariah

terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan

laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus

transaksi syariah seperti mudharabah, murabahah, salam, ijarah, dan

istishna. Standar ini merupakan standar yang dikembangkan oleh

16 Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba

Empat, 2012), h. 15 17


Salemba Empat, 2011), h. 198

26

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAK Syariah).18

Standar akuntansi keuangan syariah berfungsi sebagai pedoman bagi

lembaga keuangan syariah dalam menyusun laporan keuangan.

2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101

bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan

untuk tujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas

syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat

dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode

sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.19

Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas

syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik.

Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintah dan entitas

syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu

melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang

terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri

serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam

laporan keuangannya.20

Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri atas: Neraca;

Laporan Laba Rugi; Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas;

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi

Pendapatan Dan Bagi Hasil; Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat;

18

Dwi Martani dkk, Akuntansi Keuangan Menengah bebrasis PSAK, (Jakarta: Salemba

Empat, 2012), h. 17 19

IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK

No. 101 paragraf 1 20

IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta: Salemba Empat, 2009), PSAK

No. 101, paragraf 6

27

Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan; Catatan Atas Laporan

Keuangan.21

3. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Dari segi bahasa, zakat berasal dari kata zaka – yakzu - zaka-an

atau zakiya – yazka- zakan yang berarti suci, bersih, tumbuh, berkembang,

bertambah, dan berkah, namun sering diartikan menyucikan atau

membersihkan.22

Secara terminologi, zakat berarti aktivitas memberikan

harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan

tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.23

Di dalam

PSAK No. 101, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib

zakat (muzakki) untuk diserahkan kepada penerima zakat (mustahiq).

Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari

harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. 24

Dari pengertian zakat di atas dapat disimpulkan, zakat adalah suatu

kewajiban untuk mengeluarkan harta yang dimiliki untuk diserahkan

kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Menurut Moustafa F. Abdel Magid (1981) dalam “The Theory of

Islamic Banking: Accounting Implications” International Journal of

Accounting, Education and Reaserch menyatakan aspek akuntansi yang

sangat penting dari Bank Islam adalah memiliki hak menerima dan

mengelola zakat, melakukan kegiatan Bank biasa, TabunganInvestasi, dan

21


2011), h. 101 22

Al-Furqon Hasbi, 125 Masalah Zakat (Solo: Tiga Serangkai, 2008) h. 13 23


2011), h. 278 24

Slamet Wiyono, Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasarkan

PSAK dan PAPSI, (Jakarta, 2006, PT. Grasindo), h. 173

28

Investasi umum. Bank Islam mengoperasikan dana zakat terpisah dari dana

tabungan lain dan dalam mengelola dana ini, Bank memiliki Dewan

Syariah yang disebut Dewan Pengawas Syariah.25

Adapun langkah-langkah perhitungan Zakat adalah sebagai berikut :26

1. Menetapkan tanggal waktu tiba pembayaran zakat, yaitu tanggal

wajib pembayaran dan perhitungan zakat sesuai dengan kondisi

harta dan muzaki.

2. Menetapkan dan mengkalkulasi semua harta yang dimiliki oleh

muzaki pada akhir haul dan menjelaskan harta-harta yang masuk

dalam harta zakat.

3. Menetapkan dan mengkalkulasi tanggungan, tuntutan, dan

kewajiban pembayaran jangka pendek yang harus dipotong dari

harta wajib zakat tersebut sesuai dengan hukum dan dasar fiqh

zakat.

4. Menetapkan wi’a zakat (tempat zakat) dengan cara mengurangkan

tanggungan, tuntutan dan kewajiban jangka pendek dari harta

zakat. Perhitungan tempat zakat tersebut dengan rumus:

Tempat zakat= harta wajib zakat-tanggungan/tuntuta pembayaran

jangka pendek.

5. Menetapkan nisab zakat.

6. Membandingkan tempat zakat dengan nisab zakat untuk

mengetahui apakah harta tersebut wajib dizakati atau tidak.

25

Sofyan Syafri Harahap, Akuntansi Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004, cetakan ke 4) ,

h. 295 26

Husayn Syahatah, Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer, (

Jakarta: Pustaka Progressif , 2004), h. 34

29

7. Menetapkan kadar yang diambil dari tempat zakat atau dalam

bahasa akuntansi disebut persentase atau harga zakat. 2,5% pada

zakat emas dan perak, barang perdagangan, industri, pendapatan

hasil kerja, harta mustafad, zakat profesi dan zakat pekerjaan.

8. Menghitung jumlah zakat dengan cara mengalikan tempat zakat

dengan persentase zakat. Dengan demikian akuntan telah sampai

kepada penetapan nilai zakat yang harus dikeluarkan.

9. Pembebanan jumlah zakat zakat yang harus dikeluarkan, sebagai

berikut:

a Pada proyek/ harta pribadi: ditanggung oleh pemilik atau

pribadi

b Pada syirkah ashkhasy: jumlah zakat dibagi atas para

serikat sesuai dengan nisbah modal harta mereka

sebagaimana dalam akan syirkah.

c Pada syirkah amwal/ perusahaan bersaham: jumlah zakat

dibagi atas jumlah saham untuk mengetahui bagian zakat

masing-masing saham dan kemudian untuk mengetahui

bagian zakat tiap penanmsaham sesuai dengan jumlah

saham yang dimiliki.

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi

sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo

dana zakat pada tanggal tertentu. Sumber dana zakat berasal dari bank dan

pihak lain yang diterima bank untuk disalurkan kepada yang berhak.

Penggunaan dana zakat berupa penyaluran kepada yang berhak sesuai

30

prinsip syariah. Saldo dana zakat adalah dana zakat yang belum dibagikan

pada tanggal tertentu.27

Berikut adalah bentuk laporan sumber dan penggunaan dana zakat

yang sesuai dengan PSAK No. 101

GAMBAR 2.1. Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat 28

SUMBER: IAI, PSAK No. 101

4. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

Qardhul Hasan atau Dana Kebajikan adalah pinjaman tanpa

dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya).29

Qardhul Hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan

peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu

dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang

disepakati. Qardhul hasan adalah produk perbankan syariah untuk

27


PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 174 28

IAI, Standar Akuntansi Keuangan.... h. lampiran 29


2011), h. 239

31

nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan

kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif.

Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari internal dan

eksternal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima

entitas bisnis dari pihak lain. Sedangkan contoh sumber dana qardh yang

disediakan para pemilik entitas bisnis, hasil pendapatan non-halal, denda,

dan lain sebagainya.30

Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu

dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana

yang dipinjam. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena

kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.

Pelaporan qardhul hasan disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan

penggunaan dana karena dana tersebut bukan aset bank yang

bersangkutan. Sumber dana qardhul hasan berasal dari eksternal dan

internal. Sumber dana eksternal meliputi dana qardh yang diterima bank

syariah dari pihak lain (misalnya dari sumbangan, infaq, sedekah, dan

sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan

hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi qardhul

hasan31

Beberapa petunjuk dalam penyusunan laporan keuangan dana

kebajikan ini adalah32

:

30

, Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat,

2011), h. 239. 24

Adrian Sutedi, Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Bogor:

Ghalia Indonesia, 2009), h. 111

32 Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta: Pustaka

Quantum, 2008), h. 311

32

1) Sumber dana kebajikan berasal dari beberapa sumber:

a. Infak

b. Sedekah

c. Hasil dana yang diperoleh dari manajemen wakaf

d. Pengembalian dana kebajikan produktif atau bagi hasil suka

rela

e. Denda yang dikenakan bank kepada nasabah atas kelalaian

yang disengaja

f. Pendapatan yang bersifat non-halal yang tidak bisa

dihindari.

g. Wakaf yang khusus dimaksudkan untuk dana kebajikan.

h. Dana musyarakah yang digunakan khusus untuk maksud

dana kebajikan.

i. Sumber lain yang sah.

2) Penggunaan Dana Kebajikan dapat dilakukan kepada:

a. Pembiayaan kepada pengusaha atau mudharib produktif.

b. Sumbangan untuk kegiatan dakwah, sosial, ekonomi,

pendidikan, penelitian, community development, dan

sebagainya.

c. Dan lain-lain yang dibenarkan syariah dan Undang-undang.

Unsur Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan

meliputi sumber penggunaan dana qardhul hasan seelama jangka waktu

tertentu dan saldo dana qardhul hasan pada tanggal tertentu.33

33


PSAK dan PAPSI, (Jakarta: PT. Grasindo , 2006), h. 175

33

Berikut adalah bentuk laporan sumber dan penggunaan dana

kebajikan yang sesuai dengan PSAK No. 101

GAMBAR 2.2. Bentuk Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Sumber: IAI, PSAK No. 101

34

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PT. BANK SYARIAH MANDIRI

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri hadir dengan Cita-cita Membangun Negeri,

Nilai-nilai perusahaan yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan integritas

telah tertanam kuat pada segenap insan Bank Syariah Mandiri (BSM)

sejak awal pendiriannya.

Kehadiran BSM sejak tahun 1999, sesungguhnya merupakan

hikmah sekaligus berkah pasca krisis ekonomi dan moneter 1997-1998.

Sebagaimana diketahui, krisis ekonomi dan moneter sejak Juli 1997, yang

disusul dengan krisis multi-dimensi termasuk di panggung politik

nasional, telah menimbulkan beragam dampak negatif yang sangat hebat

terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali dunia

usaha. Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang

didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa.

Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan

merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia.1

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang

dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang

Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB

berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger

dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.2

1 http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015 pukul 09.40


http://www.syariahmandiri.co.id/


35

Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan

(merger) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank

Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT Bank Mandiri

(Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut

juga menempatkan dan menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri

melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan

Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan

perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon

atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank

umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system).

Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa

pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk

melakukan konversi PT.Bank Susila Bakti dari bank konvensional menjadi

bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah

segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan

usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi

berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT.Bank Syariah Mandiri

sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal

8 September 1999.3

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah

dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.



36

1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat

Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/

1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah

Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420

H atau tanggal 1 November 1999.

PT.Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank

yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang

melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan

nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah

Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk

bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

Tonggak Sejarah PT Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:4

a. 1955 Pendirian PT Bank Industri Nasional (PT BINA)

b. 1967 PT BINA berubah nama menjadi PT Bank Maritim

Indonesia

c. 1973 PT Bank Maritim Indonesia berubah nama menjadi PT

Bank Susila Bakti

d. 1999 PT Bank Susila Bakti dikonversi menjadi bank syariah

dan berubah nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

4 Bank Syariah Mandiri, Laporan Tahunan Periode 2013- Laporan Manajemen, h. 28

37

B. Profil Bank Syariah Mandiri

Nama : PT. Bank Syariah Mandiri

Alamat : Wisma Mandiri I, Jl. MH. Thamrin No. 5 Jakarta

10340

Telepon : (62-21) 2300 509, 3983 9000 (Hunting)

Fax : (62-21) 3983 2989

Situs web : www.syariahmandiri.co.id

Tanggal berdiri : 25 Oktober 1999

Tanggal Beroperasi : 1 November 1999

Modal Dasar : Rp. 2.500.000.000.000,-

Modal Disetor : Rp. 1.489.021.935.000,-

Kantor Layanan : 854 kantor, yang tersebar di 33 provinsi di seluruh

Indonesia

Jumlah jaringan ATM : 909 ATM Syariah Mandiri, ATM Mandiri 11.454,

ATM Bersama 53.722 unit (include ATM

Mandiri dan ATM BSM), ATM Prima 66.770

unit, EDC BCA 196,870 unit, ATM BCA 10,596

dan Malaysia Electronic Payment System

(MEPS) 12.010 unit.

Jumlah Karyawan : 16.945 orang (Per Desember 2013)5

C. Visi, Misi, dan Nilai-nilai Bank Syariah Mandiri

1) Visi

“ Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia.”

Penjelasan tentang Pernyataan Visi sebagai berikut:




38

“Memimpin Pengembangan Peradaban Ekonomi yang Mulia” Bank

memaknai nisi tersebut dengan: “BSM akan menjadi yang terdepan

dalam Mengembangkan Peradaban Ekonomi umat manusia yang

lebih luhur, adil, terhormat, sejahtera-menyejahterakan, sesuai

Syariah, bernilai tinggi, dan unggul.”6

a. Memimpin adalah menjadi yang terdepan;

b. Pengembangan adalah pemberian manfaat dengan berjuang

membuat lebih baik secara terus-menerus dan

berkesinambungan dari generasi ke generasi;

c. Peradaban Ekonomi adalah suatu kondisi ketika manusia

telah mengembangkan cara-cara (tradisi, budaya, proses,

system) yang efektif di dalam penggunaan sumber daya dan

di dalam memproduksi dan memperdagangkan barang dan

jasa (Merriem Webster online);

d. Mulia adalah luhur, adil, terhormat, sejahtera

menyejahterakan, sesuai Syariah, bernilai tinggi, dan unggul.

2) Misi7:

a Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata

industri yang berkesinambungan.

b Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran

pembiayaan pada segmen UMKM.

6 Bank Syariah Mandiri, Annual Report 2013, Laporan Manajemen, h. 30

7 Misi perusahaan adalah pernyataan luas dan kekal mengenai nilai suatu perusahaan,

menyatakan citra yang ingin diproyeksikan pleh perusahaan, mencerminkan konsep diri

perusahaan, dan mengindikasikan bidang produk atau jasa utama perusahaan, serta kebutuhan

utama konsumen yang berusaha untuk dipenuhi oleh perusahaan. Dikutip dari Pearce dan

Robinson, Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian Edisi 10, (Jakarta:

Salemba Empat, 2008), h. 30

39

c Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja

yang sehat.

d Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan

lingkungan.

e Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.

Penjelasan Tentang Pernyataan Misi8

No. Misi Penjelasan

1. Mewujudkan pertumbuhan

dan keuntungan di atas rata-

rata industri yang

berkesinambungan

Bahwa pertumbuhan dan

keuntungan BSM selalu di atas

rata-rata industri yang dicapai

dengan strategi pengelolaan

yang mengutamakan SCA

(Sustainable Competitive

Advantage).

2. Mengutamakan

penghimpunan dana murah

dan penyaluran pembiayaan

pada segmen UMKM

Bahwa BSM mengutamakan

penghimpunan dana murah

dan penyaluran

pembiayaan pada segmen

UMKM.

8 Bank Syariah Mandiri, Annual Report 2013, Laporan Manajemen, h. 30

40

3. Mengembangkan

Manajemen Talenta dan

lingkungan kerja yang sehat

Bahwa BSM terus menerus

mengembangkan pengelolaan

talenta Sumber Daya Manusia

(SDM), mulai tahap attraction,

identification, development,

deployment, s.d. retention, dan

lingkungan kerja yang sehat.

4. Meningkatkan kepedulian

terhadap masyarakat dan

lingkungan

Bahwa BSM terus menerus

berupaya menebar manfaat

pada masyarakat dan

lingkungan yang meningkat

dari waktu ke waktu.

5. Mengembangkan nilai-nilai

Syariah Universal

Bahwa BSM berkomitmen

untuk mengembangkan tata

kelola berdasarkan ilmu

pengetahuan dan nilai-nilai

kemanusiaan yang diterima

masyarakat secara universal.

Tabel 3.1. Penjelasan tentang Pernyataan Misi BSM

Sumber : BSM, Annual Report 2013- Laporan Manajemen

41

3) Nilai-Nilai Bank Syariah Mandiri

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai

sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang

disepakati bersama untuk di-shared oleh seluruh pegawai Bank Syariah

Mandiri yang disebut Shared Values Bank Syariah Mandiri. Shared

Values Bank Syariah Mandiri disingkat “ETHIC”.9

Excellence: Mencapai hasil yang mendekati sempurna (perfect result-

oriented).

Teamwork: Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi.

Humanity: Mengembangkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan

lingkungan.

Integrity: Berperilaku terpuji, bermartabat, dan menjaga etika profesi.

Customer Focus: Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya

nasabah dan berupaya melampaui harapan nasabah (internal dan

eksternal).


42

D. Struktur Organisasi dan Logo Bank Syariah Mandiri

1. Struktur Organisasi

Gambar 3.1. Struktur Organisasi BSM

Sumber : http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015

2. Logo Bank Syariah Mandiri

Gambar 3.2. Logo Bank Syariah Mandiri

Sumber : http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 2 Februari 2015



43

Keterangan Logo Perusahaan :10

1. Makna Umum:

a. Pemilihan huruf kecil untuk huruf logo mencerminkan

kedekatan kepada nasabah dengan tetap rendah hati.

b. Ramah terhadap semua segmen bisnis dari semua kalangan.

c. Kedua tulisan logo (“mandiri” dan “syariah’) sebagai satu

kesatuan, namun boleh berganti warna bilamana diperlukan.

2. Warna Huruf:

a Hijau melambangkan kesuburan, kemakmuran, kesejukan.

b Warna hijau juga identik dengan dunia Islam yang

universal.

3. Gelombang Emas Cair (liquid gold)

a Gelombang emas cair menyimbolkan kekayaan,

kesejahteraan, dan kejayaan.

b Lengkung emas simbol karakter yang agile, progressive,

pandangan ke depan, excellent segala kemungkinan yang

akan datang.

10

Bank Syariah Mandiri, Annual Report BSM 2013- Laporan Manajemen, h. 1

44

BAB IV

ANALISIS PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

DAN KESESUAIANNYA DENGAN PSAK NO. 101

A. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan

Pengungkapan informasi dalam laporan tahunan harus cukup

komprehensif1 untuk memenuhi kebutuhan pengguna lain dalam

keterbatasan mengenai apa yang wajar bisa diminta.2 Artinya, informasi

yang diberikan harus benar-benar jelas dan relevan dengan apa yang

dibutuhkan oleh para stakeholder. Untuk itu dalam proses penyusunan

laporan keuangan, khususnya pada bank syariah harus mengikuti standar

yang telah dibuat oleh Bank Indonesia .

Proses penyusunan laporan keuangan tidak lepas dari proses

akuntansi. Proses akuntansi adalah proses pengolahan data.3 Stettler

(1978) dalam karyanya yang berjudul Auditing Principles menggambarkan

elemen umum yang dipakai dalam setiap pengolahan data sebagai berikut:

1 Komprehensif/ kom-pre-hen-sif/ 1. Bersifat mampu menangkap (menerima dengan baik;

2. Luas dan lengkap (tt ruang lingkup atau isi); 3. Mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang

luas. Dalam kaitannya dengan penyajian informasi secara komprehensif, kata komprehesif dapat

diartikan luas dan lengkap. Dikutip dari kbbi.web.id/komprehensif. 2 Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta:

Salemba Empat, 2011), h. 199 3 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali

Press, 2011), h. 64

45

GAMBAR 4.1. Elemen Pengolahan Data

SUMBER : Sofyan Syafri Harahap, 2011 Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, h. 64.

Selanjutnya akuntansi dalam pengolahan datanya menggunakan

siklus akuntansi yang dimulai dari transaksi, pencatatan, pengklasifikasian,

pengikhtisaran, hingga pada tahap pelaporan. Smith dan Skousen

menggambarkan siklus akuntansi sebagai berikut:

GAMBAR 4.2. Siklus Akuntansi

4

SUMBER : Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, h. 64.

4 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali

Press, 2011), h. 64.

46

Proses akuntansi ini juga berlaku pada praktik penyusunan laporan

keuangan pada Bank Syariah Mandiri, hanya saja proses yang digunakan

saat ini sudah menjadi satu kesatuan dalam sebuah sistem.

Penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah Mandiri dilakukan

oleh divisi accounting. Prosedur penyusunan laporan keuangan di BSM

terdiri dari dua tahap,5 yaitu pembuatan laporan keuangan dengan sistem

Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) dan Laporan

manual dalam bentuk Excel.

1. Penyusunan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan

Tahap pertama dalam penyusunan laporan keuangan adalah

pembuatan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK)

berbasis XBRL (Extensible Business Reporting Language) yang

dibuat setiap bulan dan dikirim ke Bank Indonesia. LSMK merupakan

sebuah penyempurnaan sistem dan format laporan keuangan

sebelumnya yaitu Laporan Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS)

yang telah digunakan sejak tahun 20036. LSMK berbasis XBRL sudah

mulai dioperasikan sejak Mei 2014 serempak oleh seluruh Bank

Indonesia dan Bank Syariah di Indonesia.7 Bank Syariah lebih awal

menggunakan sistem LSMK-XBRL karena bank syariah yang

dianggap lebih siap dan lebih mudah untuk melakukan perubahan

sistem, sedangkan bank konvensional yang jumlahnya jauh lebih besar

5 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi

Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00. 6 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi

Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 7 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank

Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00

47

memerlukan waktu untuk perubahan dari Laporan Bank Umum (LBU)

ke LSMK.8

Extensible Business Reporting Language (XBRL) merupakan

bahasa standar yang digunakan untuk memudahkan pertukaran data

keuangan antar institusi. Metode pelaporan dengan XBRL

memungkinkan pertukaran data yang lebih konsisten dan mudah

dengan redundansi9 minimal.

10

Mekanisme pelaporan menggunakan kamus data XBRL adalah

sebagai berikut:11

a Bank Indonesia memberikan kamus data kepada Bank Pelapor

melalui media Single Reporting Platform (SRP).

b Bank Pelapor menggunakan kamus data sebagai acuan

pembentukan instance document.12

c Bank Pelapor melakukan pemetaan metadata13

dari sumber

data ke metadata yang didefinisikan pada kamus data (Fungsi

Pemetaan Metadata).

8 Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank

Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00 9 Redudansi adalah pemborosan kata; pemakaian kata yang banyak, yang sebenarnya

tidak diperlukan. Dikutip dari kbbi.web.id diakses pada 6 Juni 2015 10 Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter

Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran

II h. 1874 11

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas Moneter


II h. 1874 12

Instance document. file yang berekstensi *.xml yang berisi data (fact) sebagai hasil

pemetaan metadata dari sumber data ke metadata yang didefinisikan pada kamus data. Dikutip dari

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1881 13

Metadata berisi penjelaskan definisi, aturan bisnis, serta informasi-informasi lain

mengenai data tersebut. Dikutip dari Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1875

48

d Bank Pelapor membentuk instance document yang sesuai

dengan pemetaan pada poin sebelumnya (Fungsi Pembentukan

Instance Document).

e Bank Pelapor melakukan pengecekan instance document

sesuai dengan kaidah-kaidah pada kamus data (Fungsi Validasi

Instance Document).

f Bank Pelapor mengirimkan instance document ke Bank

Indonesia melalui Single Reporting Platform (SRP).

g Bank Indonesia melakukan validasi terhadap instance

document.

h Bank Indonesia memberikan log hasil validasi untuk instance

document yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pada kamus

data.

i Bank Pelapor memperbaiki kesalahan berdasarkan log hasil

validasi14

dan mengirimkan kembali instance document yang

sudah diperbaiki kepada Bank Indonesia.

j Bank Indonesia memberikan informasi lainnya terkait

pelaporan melalui portal Bank Indonesia sebagaimana

tercantum pada Petunjuk Teknis Single Reporting Platform

(SRP).15

14

Log hasil validasi berisi detil kesalahan dari instance document yang dikirimkan oleh

Bank Pelapor, baik kesalahan hasil validasi syntax maupun hasil validasi bisnis. Dikutip dari Surat

Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/...h. 1883 15



II h. 1875-1876

49

GAMBAR 4.3. Mekanisme Pelaporan Menggunakan XBRL

SUMBER: Surat Edaran BI Nomor 15/37/Dsta

Sejalan dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor

15/37/DSta perihal Laporan Stabilitas Moneter Dan Sistem Keuangan

Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah,

LSMK diterapkan dalam rangka menjalankan fungsi kebansentralan

yang diamanatkan dalam Undang-undang, khususnya fungsi di bidang

moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan perbankan serta

kegiatan usaha perbankan, termasuk perbankan syariah.16

Dalam masa pelaporannya baik harian, bulanan, triwulanan,

hingga tahunan BSM melaporkan laporan keuangan kepada Bank

Indonesia dengan LSMK. Cara kerja LSMK adalah sebagai berikut:17

1). Sebelumnya semua data transaksi di seluruh cabang BSM

ditarik dan dijadikan satu di Bank Syariah Mandiri Pusat

16


Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lampiran I

h. 1206 17

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Aris bagian Pelaporan divisi Accounting Bank


50

2). File diletakkan di Intranet untuk dibuat laporan keuangannya.

File tersebut dibuat sesuai file yang sudah distandarkan oleh

Bank Indonesia.

3). File yang di-upload terlebih dahulu divalidasi untuk

menghindari hal-hal seperti data non-valid, virus dan lain

sebagainya sehingga tidak masuk pada server Bank Indonesia.

4). Selanjutnya BSM sebagai Bank Pelapor akan mendapatkan

hasil validasi yang ditampilkan dalam laporan.

Penggunaan LSMK mempermudah pengerjaan laporan

keuangan untuk Bank Indonesia karena dilakukan sepenuhnya oleh

Bank Syariah Mandiri kantor pusat.18

Sistem ini dapat mengurangi

kendala yang sebelumnya sering terjadi ketika masih menggunakan

LBUS, kendala tersebut diantaranya:

a) Pihak kantor pusat harus selalu memastikan bahwa data yang

berasal dari cabang adalah data yang benar dan wajar, padahal

BSM memiliki hampir 387 kantor cabang di Indonesia.

b) Tidak semua pihak kantor cabang paham dan mengerti

akuntansi.

c) Permasalahan SDM dan koordinasi yang kurang tepat sering

terjadi di cabang, sehingga mempengaruhi ketika sedang

melakukan pelaporan.19

18


Syariah Mandiri pada hari Rabu, 25 Maret 2015 pukul 16.00-18.00 19



51

2. Penyusunan Laporan Manual dalam Bentuk Excel

Tahap kedua dalam penyusunan laporan keuangan pada

Bank Syariah Mandiri adalah pembuatan laporan keuangan dalam

bentuk excel. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga keakurasian

data dalam laporan keuangan BSM.20

Laporan manual ini

sebenarnya disusun secara beriringan dengan LSMK. Laporan

excel dibuat menyerupai laporan keuangan pada LSMK yang

berfungsi sebagai alat kontrol LSMK agar data yang disajikan

lebih valid dan akurat.Penyusunan laporan keuangan dilakukan

secara harian, bulanan, triwulanan, tahunan yang keseluruhannya

masih dalam satu kesatuan.

Dari paparan hasil wawancara di atas, peneliti menggambarkan

prosedur penyusunan laporan keuangan bulanan pada Bank Syariah

Mandiri sebagai berikut:

GAMBAR 4.4. Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dengan LSMK-XBRL

SUMBER: Analisis hasil wawancara dengan bagian accounting group

20



52

Untuk laporan keuangan tahunan dilakukan audit. Proses audit

dilakukan setahun sekali, biasanya pada bulan agustus atau september.21

Seperti yang dinyatakan dalam PBI Nomor 14/14/PBI/2012 tentang

Transparasi dan Publikasi Laporan Bank, Laporan tahunan wajib diaudit

oleh Akuntan Publik. Akuntan Publik atau biasa disebut auditor eksternal

atau auditor independen adalah auditor dari luar perusahaan. Tugasnya

untuk memeriksa apakah laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai

standar Bank Indonesia atau belum.22

Selain audit eksternal, audit juga dilakukan oleh auditor internal

Auditor internal bertugas memeriksa laporan keuangan tahunan sebelum

diserahkan kepada dewan komisaris untuk memastikan bahwa kebijakan

dan praktik akuntansi yang sesuai telah dilaksanakan dalam penyusunan

laporan keuangan.23

Laporan yang sudah di audit dipublikasikan pada laporan tahunan

melalui website BSM. Publikasi pada laporan triwulan BSM bekerja sama

dengan Republika, Harian Pelita, dan Investor Daily.24

Pengungkapan

informasi kepada publik didasarkan pada keberadaan standar akuntansi

yang berkualitas dan metodologi pengungkapan yang memadai. Proses ini

biasanya melibatkan publikasi atas informasi kualitatif dan kuantitatif

dalam laporan keuangan tahunan, yang biasanya dilengkapi dengan

21





Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta,

2011, Salemba Empat), h. 43. 24



53

laporan keuangan dua tahunan atau kuartalan dan informasi penting

lainnya.

Dalam melakukan pelaporan atau publikasi informasi, penting

bagi sebuah bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian.25

Pengungkapan informasi negatif ke publik yang tidak memiliki

pengetahuan yang cukup untuk menerjemahkannya dapat merusak sebuah

bank dan mungkin seluruh sistem perbankan dalam situasi di mana

informasi berkualitas rendah diajukan atau penguna dianggap tidak

mampu menafsirkan dengan benar apa yang diungkapkan, kebutuhan

publik harus disediakan secara hati-hati dan diperketat secara bertahap.26

Oleh karena itu penyajian laporan keuangan harus mudah dipahami sesuai

dengan karakteristik pokok laporan keuangan di dalam PSAK, yaitu

mudah dipahami, relevan, memiliki gambaran yang jelas dan mudah

dibandingkan.

Setiap akhir bulan dilakukan COB (Close of Business) untuk

membuat laporan keuangan dengan standar BI dan setiap awal bulan

dilakukan pembuatan laporan keuangan sesuai dengan format PSAK.27

Perlakuan akuntansi yang mencakup pencatatan dan penilaian atas

transaksi kegiatan usaha bank wajib mengikuti Pernyataan Standar

Akutansi Keuangan yang berlaku bagi Bank Syariah (PSAKS), Pedoman

25




Salemba Empat, 2011), h. 195. 27



54

Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), dan PSAK yang berlaku

umum.28

B. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat

Zakat perusahaan/institusi adalah zakat yang didasarkan atas

prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Kewajiban zakat

perusahaan hanya ditujukan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya

mayoritas) oleh muslim. Para ulama kontemporer menganalogikan zakat

perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal

dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan

trading atau perdagangan.29

Bank Syariah Mandiri sebagai sebuah

lembaga keuangan dimana seluruh aktivitasnya berdasar pada prinsip

syariah memiliki kewajiban untuk membayar zakat perusahaan. Selain

sebagai bentuk transparasi dan tanggung jawab bank syariah terhadap

publik, pembuatan laporan zakat dari bank syariah mandiri juga dapat

menjadi salah satu alat ukur tingkat kepatuhan syariah dari bank syariah.

Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan

yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka

waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu.30

Pada PSAK No.

101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, laporan sumber dan

penggunaan dana zakat dijelaskan pada paragraf 70-74 dan informasi

lainnya dijelaskan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Di dalamnya

28



II h. 1208 29


Quantum, 2008), h. 78 30

Dwi Nuraini Ihsan, Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah, (Banten: UIN

Jakarta Press, 2013) h. 47

55

dinyatakan, entitas syariah menyajikan Laporan Sumber dan Penggunaan

Dana Zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang

menunjukkan:

a. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):

1). zakat dari dalam entitas syariah;

2). zakat dari pihak luar entitas syariah;

b. Penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk: Fakir;

Miskin; Riqab; orang yang terlilit hutang (Gharim); Muallaf;

Fiisabilillah; orang yang dalam perjalanan (Ibnu Sabil); dan Amil.

c. Kenaikan atau penurunan dana zakat;

d. Saldo awal dana zakat; dan

e. Saldo akhir dana zakat.31

.

Selain dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat, bank syariah

juga harus melaporkan informasi yang lebih jelas dalam catatan atas laporan

keuangan. Seperti yang dinyatakan pada PSAK No. 101 yaitu entitas syariah

harus mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan

Dana Zakat, tetapi tidak terbatas pada:

a. Sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas syariah;

b. Sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas syariah;

c. Kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing asnaf;dan

d. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima

zakat diklasifikasikan atas pihak terkait, sesuai dengan yang diatur

dalam PSAK 7: Pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai

hubungan istimewa, dan pihak ketiga.32

31

IAI, Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli (Jakarta, Salemba Empat, 2009), PSAK

No. 101 , paragraf 70 32


No. 101 , paragraf 71

56

Secara garis besar, laporan sumber dan penyaluran dana zakat

Bank Syariah Mandiri telah memenuhi standar yang terdapat pada PSAK

No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal tersebut dapat

dilihat dari informasi-informasi yang disajikan, baik dalam laporan

Sumber dan Penggunaan Dana Zakat maupun dalam Catatan atas Laporan

Keuangan.33

Berikut adalah tabel kesesuaian Laporan Sumber dan

penggunaan Dana zakat dengan PSAK No. 101:

No.

Pengungkapan

Informasi

PSAK No. 101

Laporan Keuangan

Tahunan BSM

1 Judul

Laporan Sumber

dan Penggunaan

Dana Zakat

Laporan Sumber dan

Penyaluran Dana

Zakat

2 Sumber Dana

sumber dana zakat

berasal dari dalam

entitas syariah dan

pihak luar entitas

syariah;

Sumber dana zakat

berasal dari zakat

bank, zakat pegawai

dan zakat nasabah

umum

3 Penggunaan Dana

Penggunaan dana

zakat melalui

Lembaga Amil

Zakat untuk: Fakir;

Miskin; Riqab;

Disalurkan melalui

LAZNAS BSM

33



57

orang yang terlilit

hutang (Gharim);

Muallaf;

Fiisabilillah; orang

yang dalam

perjalanan (Ibnu

Sabil); dan Amil.

4 Jumlah Dana

Jumlah penggunaan

Dana Zakat

Jumlah Penyaluran

Dana Zakat

5 Selisih Kurs -

Keuntungan/kerugian

selisih kurs

6

Kondisi Dana

Zakat

kenaikan/penurunan

Dana Zakat

kenaikan/penurunan

Dana Zakat

7 Saldo Awal

saldo awal dana

zakat

saldo awal dana

zakat

8 Saldo Akhir

saldo akhir dana

zakat

saldo akhir dana

zakat

TABEL 4.1. Tabel Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Dana

Zakat dengan PSAK No. 101

Sumber: Analisis PSAK No. 101 dan Laporan keuangan tahunan BSM

Pada Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah Mandiri, istilah

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat disebut juga Laporan Sumber

58

dan Penyaluran Dana Zakat. Komponen-komponen yang terdapat pada

Laporan Sumber Dan Penyaluran Dana Zakat BSM antara lain:34

1). Sumber dana zakat yang terdiri dari zakat dari bank, zakat dari

nasabah umum, dan zakat dari pegawai.

2). Penyaluran dana zakat kepada Lembaga Amil Zakat Nasional

Bangun Sejahtera Mitra (LAZNAS BSM).

3). Keuntungan/kerugian selisih kurs- bersih

4). Kenaikan/penurunan dana zakat

5). Saldo awal dana zakat

6). Saldo akhir dana zakat

Sesuai dengan PSAK No. 101, sumber dana zakat Bank Syariah

Mandiri berasal dari dalam dan pihak luar bank syariah. Sumber dana

zakat dari dalam bank syariah berasal dari zakat BSM dan zakat pegawai

BSM sedangkan zakat dari luar bank berasal dari nasabah umum.

Zakat BSM dihitung 2,5% dari laba sebelum zakat dan pajak

penghasilan pada jangka waktu tertentu. Berikut adalah perhitungan zakat

perusahaan Bank Syariah Mandiri pada periode 2013:35

Laba sebelum zakat dan pajak = Rp. 906.498.894.169,00

(dinyatakan dalam laporan laba rugi)

Zakat bank periode 2013 = 2,5% x Rp. 906.498.894.169,00

= Rp. 22.662.472.354,00

Zakat pegawai berasal dari zakat penghasilan pegawai yang

disisihkan dari gaji pegawai BSM. Sedangkan zakat dari nasabah biasanya

34

Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013 35

Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013

59

berasal dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Dalam Catatan Atas

Laporan Keuangan dinyatakan Zakat Bank merupakan liabilitas zakat

Bank yang dihitung dari laba sebelum pajak. Zakat pegawai, nasabah, dan

umum merupakan titipan dana zakat, infak, dan shadaqah dari pihak pihak

tersebut.36

Dari ketiga sumber zakat, yang disalurkan sepenuhnya kepada

LAZNAS BSM adalah zakat bank, sedangkan yang lainnya hanya

sebagian yang disalurkan, jumlahnya tergantung dari kebijakan CSG.

Kemudian sisa jumlah zakat yang belum disalurkan dianggap sebagai

Saldo zakat. Informasi kenaikan/penurunan kurs pada Laporan sumber dan

penyaluran dana zakat digunakan untuk perubahan kurs pada valuta asing.

Sumber dan penyaluran dana zakat, pengelolaannya diserahkan kepada

LAZNAS BSM. Hal tersebut dilakukan agar bank dapat fokus kepada

kegiatan bisnis, dan LAZNAS BSM fokus kepada kegiatan sosialnya.37

C. Penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Kebajikan

Salah satu bukti komitmen sosial dari entitas syariah khususnya

bank syariah adalah produk Qardhul Hasan atau benevolent loan atau dana

kebajikan. Dana kebajikan ini adalah produk bantuan pembiayaan yang

diberikan kepada masyarakat khususnya mudharib atau pengusaha kecil

untuk melakukan kegiatan bisnisnya.38

Laporan sumber dan penggunaan

dana kebajikan menjadi salah satu informasi yang dapat diketahui oleh para

36

Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 413 37




Quantum, 2008), h. 311

60

stakeholders mengenai sumber dana dan besarnya jumlah dana kebajikan/

Qardhul Hasan serta penggunaan dana tersebut. PSAK No. 101 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah menjelaskan Laporan Sumber dan

Penggunaan Dana Kebajikan ini pada paragraf 75-79. Dana kebajikan

merupakan penerimaan pendapatan denda nasabah pembiayaan dan jasa

giro dari bank non-syariah.39

Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan

meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangka waktu tertentu, serta

saldo dana kebajikan yang menunjukkan dana kebajikan yang belum

disalurkan pada tanggal tertentu.40

1). sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:

a. Infak;

b. Sedekah;

c. Hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan

yang berlaku

d. pengembalian dana kebajikan produktif;

e. denda; dan

f. pendapatan nonhalal.

2). Penggunaan dana kebajikan untuk:

a. dana kebajikan produktif;

b. sumbangan; dan

c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

3). kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;

4). saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan

5). saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

Selain dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, bank

syariah juga melaporkan informasi mengenai dana kebajikan dalam catatan

atas laporan keuangan. Seperti yang dibahas pada PSAK No. 101 paragraf

39



No. 101 , paragraf 76

61

79 yaitu entitas syariah mengungkapkan dalam catatan atas Laporan Sumber

dan Penggunaan Dana Kebajikan, tetapi tidak terbatas pada:41

a. Sumber dana kebajikan;

b. Kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada masing-masing

penerima;

c. Proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing penerima dana

kebajikan diklasifikasikan atas pihak yang memiliki hubungan

istimewa sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan

Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihak

ketiga; dan

d. Alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaan nonhalal .

Secara umum, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada Bank

Syariah mandiri telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan

Keuangan Syariah.42

Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari informasi yang

diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan BSM telah mengikuti format yang

ada pada PSAK No. 101. Berikut ini adalah tabel kesesuaian laporan sumber dan

penggunaan dana kebajikan BSM dengan PSAK No. 101:

No. Pengungkapan

Informasi PSAK No. 101

Laporan Keuangan

Tahunan BSM

1 Judul

Laporan Sumber

dan Penggunaan

Dana Kebajikan

Laporan Sumber dan

Penyaluran Dana

Kebajikan

41


No. 101 , paragraf 79 42



62

2 Sumber Dana

sumber dana

kebajikan berasal

dari penerimaan

Infak; Sedekah;

Hasil pengelolaan

wakaf sesuai

dengan perundang-

undangan yang

berlaku;

pengembalian dana

kebajikan produktif;

denda; dan

pendapatan

nonhalal.

Sumber dana

kebajikan BSM

berasal dari denda,

sumbangan/hibah,

penerimaan nonhalal,

dana sosial lainnya

3

Penggunaan

Dana

Penggunaan dana

kebajikan dana

kebajikan produktif;

sumbangan; dan

penggunaan lainnya

untuk kepentingan

umum.

Disalurkan melalui

LAZNAS BSM

4 Jumlah Dana

Jumlah penggunaan

Dana Kebajikan

Jumlah Penyaluran

Dana Kebajikan

63

5 selisih kurs -

Keuntungan/kerugian

selisih kurs

6

kondisi dana

kebajikan

kenaikan/penurunan

Dana Kebajikan

kenaikan/penurunan

Dana Kebajikan

7 Saldo awal

saldo awal dana

kebajikan

saldo awal dana

kebajikan

8 Saldo akhir

saldo akhir dana

kebajikan

saldo akhir dana

kebajikan

TABEL 4.2. Tabel Kesesuaian Pengungkapan Informasi pada Laporan Sumber

dan Penggunaan Dana Kebajikan dengan PSAK No. 101

SUMBER: Analisis PSAK No. 101 dan laporan keuangan tahunan BSM

Komponen-komponen yang terdapat pada Laporan keuangan BSM

Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Bank Syariah Mandiri yaitu:43

1). Sumber dana kebajikan yang berasal dari:

a. Denda

b. sumbangan/hibah,

c. penerimaan nonhalal

d. dana sosial lainnya

2). Penggunaan sumber dana kebajikan yang disalurkan melalui

LAZNAS BSM

3). Jumlah dana kebajikan

4). Keuntungan/kerugian selisih kurs

5). Kenaikan/penurunan dana kebajikan

6). Saldo awal dana kebajikan

7). Saldo akhir dana kebajikan

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa hampir seluruh komponen

sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada PSAK No. 101. Perbedaannya, di

43

Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Tahunan 2013

64

dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Bank Syariah Mandiri

menambahkan informasi mengenai keuntungan/kerugian selisih kurs untuk

valuta asing. 44

Dalam penyaluran dana kebajikan melalui LAZNAS BSM,

BSM hanya menyalurkan sebagian dari jumlah keseluruhan dana kebajikan.45

Sedangkan sisa dana kebajikan yang belum disalurkan dianggap sebagai saldo.

Sumber dana kebajikan pada Bank Syariah Mandiri tidak berasal dari

infak atau sedekah langsung dari nasabah atau umum,46

karena BSM tidak

menerima infak atau sedekah dan hanya bertindak sebagai penyalur dana

kebajikan yang berasal dari BSM itu sendiri, misalnya denda atau penerimaan

nonhalal. Adapun lembaga yang berperan untuk menerima infak, sedekah

maupun wakaf adalah LAZNAS BSM.47

Sumber dana kebajikan yang berasal dari denda merupakan hasil dari

denda nasabah akibat kelalaian dalam pembayaran. Denda/sanksi diberikan

kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan

sengaja dikenakan denda berupa sejumlah uang yang besarnya tidak

ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani.

Dana yang berasal dari denda/sanksi diperuntukkan untuk dana

sosial/kebajikan.48

Denda dibebankan kepada debitur sebagai biaya

tunggakan. Biaya tunggakan adalah biaya yang dikenakan kepada debitur

karena kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank.

44

Hasil wawancara peneliti dengan Pak Hairudin kepala bagian Pelaporan divisi

Accounting Bank Syariah Mandiri pada hari Rabu, 4 Maret 2015 pukul 17.00-20.00 45





Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accounting Bank Syariah Mandiri 48

Bank Syariah Mandiri. Laporan Keuangan Tahunan 2013, (Jakarta, 2013) h. 379

65

Besarnya denda ditetapkan berdasarkan ketentuan internal. Bank tidak

mengakui pendapatan atas biaya tunggakan tersebut, namun digunakan

sebagai dana kebajikan.49

Sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan nonhalal

biasanya berasal dari transaksi dengan bank konvensional. Dalam PSAK No.

101 dijelaskan pendapatan non-halal antara lain adalah penerimaan yang tidak

sesuai dengan prinsip syariah antara lain penerimaan jasa giro atau bunga

yang berasal dari bank umum konvensional yang dana ditempatkan disana

untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan dan operasional bank.50

Bank

syariah tidak diperkenankan untuk menjadikan penerimaan nonhalal atau

bunga dari bank konvensional ditempatkan pada di kolom pemasukan bank.51

Di dalam PSAK No. 101 dijelaskan dana kebajikan dapat digunakan

untuk dana kebajikan produktif, sumbangan, maupun kegiatan sosial lainnya.

Sedangkan pada laporan sumper dan penggunaan dana kebajikan BSM,

penggunaan dana kebajikan pada Bank Syariah Mandiri bekerja sama dengan

Lembaga Amil Zakat Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM). Sehingga dana

kebajikan disalurkan kepada LAZNAS BSM dan pengelolaan seluruhnya

dilakukan oleh pihak LAZNAS. Hal tersebut bertujuan agar bank dapat fokus

dalam kegiatan bisnis dan LAZNAS fokus dengan kegiatan sosial. Dalam

pelaporannya BSM tetap memiliki tanggung jawab untuk melaporkan kegiatan

49


Sofyan Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta, 2008,

Pustaka Quantum), h. 312 51

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accounting Bank Syariah Mandiri

66

sosial BSM sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada publik dalam

laporan (Corporate Social Responsibilities) CSR.52

D. Analisis

Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu bentuk

tanggung jawab manajemen suatu entitas kepada publik. Begitu pun dengan

yang dilakukan Bank Syariah Mandiri. Laporan keuangan disusun

sedemikian rupa sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh Bank

Indonesia. Dengan menyajikan laporan keuangan yang benar dan wajar

tentunya dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik,

khususnya bank syariah. 53

Kegiatan penyusunan laporan keuangan pada Bank Syariah tidak

terlepas dari praktik akuntansi yang seharusnya juga disandarkan pada

prinsip Islam, dimana dalam pelaksanaannya, akuntansi Islam lebih

menekankan aspek keadilan dan kebenaran.54

Hal tersebut sejalan dengan

pernyataan Zulkifli dan Sulastiningsih (1998) dalam Jurnal Akuntansi dan

Auditing Indonesia yang berjudul “Rerangka Konseptual Pelaporan

Keuangan dalam Perspektif Islam” yang menyebutkan bahwa

“Akuntansi merupakan sistem informasi, penentuan laba,

pencatatan muamalah sekaligus pertanggungjawaban

(accountability), akuntansi lahir dan berkembang sesuai dengan

tuntutan masyarakat. Sedangkan Islam merupakan tata nilai yang

harus ditegakkan, seperti kejujuran, kebenaran, dan keadilan.” 55

52

Analisis hasil wawancara dan laporan keuangan BSM 2013 53

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri 54

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri 55

Ahmad Fahruddin, Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar Akuntansi

Syariah, ( Malang: UIN Malang Press, 2008, cetakan I), h. 137.

67

Kegiatan akuntansi/ pencatatan juga dijelaskan di dalam Al-Quran

pada QS. Al-Baqarah: 282 sebagai berikut:

....

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah56

tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

menuliskannya....(QS. Al-Baqarah: 282).”

Di dalam ayat tersebut Allah swt. memerintahkan untuk melakukan

pencatatan atas segala transaksi atau kegiatan muamalah, dan

menggunakan bukti transaksi sebagai dasar pencatatan.57

Hal seperti itu

juga yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dalam menyusun laporan

keuangannya. Dalam proses penyusunannya, BSM menggunakan 2 (dua)

tahap yaitu Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan (LSMK) dan

Laporan manual yang berbentuk excel.58

Pembuatan laporan manual dalam

bentuk excel ini hanya digunakan sebagai alat kontrol pada LSMK untuk

menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada data

transaksi atau yang lainnya. Hal tersebut membuktikan, dalam

pelaksanaannya, Bank Syariah Mandiri telah berusaha menerapkan sistem

akuntansi yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam.59

Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal dalam buku Analisis Risiko

Perbankan Syariah menyebutkan bahwa:

56

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan

sebagainya. QS Al-Baqarah: 282 57

Ahmad Fahruddin, Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar Akuntansi

Syariah, ( Malang: UIN Malang Press, 2008, cetakan I), h. 139-140. 58

Analisis hasil wawancara peneliti dengan divisi Accounting Bank Syariah Mandiri 59

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian Accouning Bank Syariah Mandiri

68

“Dalam membentuk sebuah lingkungan yang aman bagi para

pemangku kepentingan, aturan tata kelola perusahaan bagi bank

syariah harus berfokus pada menciptakan budaya transparan.”60

Transparasi suatu bank syariah dapat dilihat dari bagaimana sebuah

bank syariah menyajikan informasi-informasi secara relevan dan dapat

dipercaya dalam laporan tahunan. Pengungkapan informasi sangat penting

untuk menjaga stabilitas sistem perbankan, sehingga pihak berwenang

telah menempatkan prioritas tinggi dalam meningkatan kualitas informasi

yang diungkapkan. Untuk menyediakan informasi yang berkualitas bank

juga didorong untuk memperbaiki sistem informasi internal mereka untuk

mengembangkan reputasi perusahaannya.61

Penggunaan sistem Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem

Keuangan (LSMK) berbasis XBRL (Extensible Business Reporting

Language) menjadi salah satu cara yang ditempuh Bank Indonesia untuk

meningkatkan kualitas informasi sekaligus mempermudah penyusunan

laporan keuangan dalam upaya menjalankan fungsi kebersentralan yang

terdapat dalam undang-undang. Bank syariah dipilih sebagai pelopor

pengguna LSMK karena secara kuantitas yang masih lebih rendah

dibanding bank konvensional, bank syariah dianggap lebih siap dan lebih

mudah untuk mengganti sistem dari Laporan Bank Umum Syariah

(LBUS) menjadi LSMK.62

Berikut merupakan ilustrasi Bank Syariah

dalam menggunakan sistem LBUS dan LSMK

60

Hennie Van Greunimg dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta:

Salemba Empat, 2011), h. 193 61

Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal, Analisis Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta,

2011, Salemba Empat), h.195 62

Analisis hasil wawancara peneliti dengan bagian Accounting Bank Syariah Mandiri

69

GAMBAR 4.5. Implementasi LBUS pada Bank Syariah63

Sumber: Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing

Islamic Bank’s Reporting System

GAMBAR 4.6. Implementasi LSMK-XBRL pada Bank Syariah64

Sumber: Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in

Developing Islamic Bank’s Reporting System

63

Achmad Buchori, Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic

Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on Islamic Finance 2014

“Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”. 64

Achmad Buchori,Presentation about Indonesia’s Experience in Developing Islamic


“Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”

70

Ahmad Buchori selaku Director Islamic Banking Departement

Indonesia FSA (OJK) mengemukakan beberapa kelebihan sistem LSMK-

XBRL dalam Indonesia International Conference on Islamic Finance pada

November 2014 lalu. Kelebihan tersebut antara lain sebagai berikut :

“Data accuracy improved significantly, time and cost

efficiency in the long term, flexibility for data modification,

centralized data reporting system, less human intervention”

Dari hasil wawancara dengan pegawai Accounting Bank Syariah

Mandiri dan pernyataan Achmad Buchori selaku Director Islamic Banking

Departement Indonesia FSA (OJK), serta ilustrasi implementasi LBUS

dan LSMK pada gambar 4.7. dan 4.8. di atas, peneliti menyimpulkan

bahwa perubahan sistem pelaporan menjadi LSMK-XBRL menimbulkan

dampak yang positif bagi entitas yang menggunakannya, yaitu Bank

Syariah dan Bank Indonesia, baik dari segi keakurasian data, efisiensi

waktu dan biaya, kemudahan dalam modifikasi data, lebih aman karena

LSMK menggunakan sisten terpusat sehingga tidak ada intervensi pihak

lain yang tidak berkepentingan.65

Dampak positif tersebut dapat diketahui dari berkurangnya

kendala-kendala yang terjadi saat masih menggunakan sistem Laporan

Bulanan Bank Umum Syariah (LBUS). Dengan LSMK-XBRL ini data

yang dihasilkan lebih akurat, efesiensi waktu dan biaya.

Sistem yang baru dioperasikan pada tahun 2014 ini menjadi

tantangan tersendiri bagi BSM untuk meningkatkan kualitas informasi

65



“Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”.

71

perusahaannya. Agar sistem pelaporan LSMK-XBRL ini dapat berjalan

efektif, BSM perlu memperhatikan beberapa hal berikut:66

a. Kualitas data yang memadai dalam memenuhi taksonomi data

dalam LMSK

b. Dukungan yang cukup dari pihak manajemen BSM dalam

menerapkan LSMK

c. Pengembangan infrastruktur baik hardware, software, network,

maupun brainware.67

Dalam hal penyajian Laporan Keuangan, BSM mengadopsi

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Secara umum, Laporan sumber dan

penggunaan dana Zakat dan Kebajikan BSM telah sesuai dengan PSAK

No. 101. Komponen-komponen yang terdapat pada PSAK disesuaikan

dengan laporan yang dibuat. BSM juga melaporkan informasi-informasi

penting yang tidak terdapat dalam PSAK, seperti keuntungan/kerugian

selisih kurs untuk valuta asing. 68

Dengan menyajikan informasi sesuai dengan PSAK, dapat

dikatakan bahwa BSM telah memenuhi salah satu prinsip kepatuhan

syariah dari sebuah bank syariah. Keadaan tersebut seharusnya dapat

menjadi poin positif bagi perkembangan BSM dan bank syariah pada

umumnya. Perlu diketahui bahwa, salah satu usaha untuk menjadikan bank

syariah yang dapat bersaing dengan bank konvensional adalah dengan

66

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri 67



“Financial Activities Reporting and Usefullness for Economic Development”. 68

Analisis hasil wawancara peneliti dengan bagian accounting Bank Syariah Mandiri dan

laporan keuangan periode 2013.

72

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh

karena itu pelaporan keuangan syariah menjadi penting untuk meyakinkan

dan menunjukan kepada publik bahwa bank syariah telah menjalankan

kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.69

Sementara itu dari hasil wawancara dijelaskan, penggunaan dana

zakat dan kebajikan BSM disalurkan dan dikelola oleh LAZNAS BSM

dengan alasan agar bank syariah dapat fokus dalam kegiatan bisnis. Hal

tersebut dibenarkan dalam PSAK tetapi akan menjadi kurang tepat jika

dipandang dari salah satu sifat kegiatan Islam, yaitu adanya kesatuan dunia

dan akhirat serta tidak adanya pemisah antara kegiatan ibadah dan

muamalah.70

Kegiatan bisnis dan sosial dalam bank syariah seharusnya

tidak perlu dipisahkan karena dapat mengurangi nilai pokok dari Islam itu

sendiri. Selain itu bank syariah memiliki kewajiban untuk melaporkan

tanggung jawab sosial perusahaan kepada publik pada laporan tahunan,

di sisi lain pengelolaan dana zakat dan kebajikan dilakukan oleh pihak

lain, bukan bank yang bersangkutan.71

Dari keseluruhan hasil analisis di atas dapat disimpulkan, untuk

menciptakan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat

dipertanggungjawabkan, penyusunan laporan keuangan bank syariah harus

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, prosedur yang ditetapkan

Bank Indonesia, serta standar akuntansi yang digunakan. Untuk

mendukung terciptanya laporan keuangan yang transparan dan

accountable bukan hanya menjadi tugas para akuntan publik, tetapi juga

tanggung jawab semua pihak terkait seperti regulator, dewan standar

69

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri 70 Sofyan Syafri Harahap, Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah, (Jakarta,

2008, Pustaka Quantum), h 314 71

Analisis hasil wawancara peneliti dengan Bagian accounting Bank Syariah Mandiri

73

akuntansi, serta pihak direksi dan manajemen dari entitas yang

bersangkutan.72

Jadi, pihak direksi dan manajemen bank syariah, selain

harus menjalankan fungsinya secara jujur, juga dituntut harus memiliki

pemahaman yang baik mengenai standar akuntansi yang digunakan dan

juga menerapkannya secara konsisten untuk dapat menyajikan informasi

dalam laporan keuangan yang berkualitas.73

72

Majalah Akuntan Indonesia, Artikel Laporan Keuangan Tepat Waktu Prinsip

Transparasi, Edisi No. 2/Tahun I/Oktober 2007, h. 40 73

Majalah Akuntan Indonesia, 2007, Laporan Keuangan....h. 40

74

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur penyusunan laporan keuangan secara umum pada Bank

Syariah Mandiri terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu pembuatan laporan

keuangan dengan sistem LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan

Sistem Keuangan) berbasis XBRL (Extensible Business Reporting

Language) dan Laporan keuangan manual dalam bentuk excel.

Sedangkan untuk laporan tahunan, dilakukan proses auditing dan

penyusunannya sesuai dengan format PSAK.

2. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat merupakan laporan yang

menunjukkan sumber dan penggunaan dana selama suatu jangka

waktu tertentu, serta saldo zakat pada tanggal tertentu. Secara umum,

penerapan PSAK No. 101 pada Laporan Dana Zakat BSM sudah baik.

Hanya saja terdapat perbedaan istilah yang digunakan pada BSM yaitu

Laporan Sumber dan Penyaluran dana Zakat.

3. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menjadi salah satu

informasi yang dapat diketahui oleh para stakeholders mengenai

sumber dana dan besarnya jumlah dana kebajikan/ Qardhul Hasan

serta penggunaan dana tersebut. BSM menerapkan PSAK secara

penuh dalam pembuatan laporan keuangan. Laporan sumber dan

penggunaan dana kebajikan pada BSM telah sesuai dengan PSAK No.

101.

75

B. Saran

1. Untuk Bank Syariah Mandiri, dari segi pelaporan dana zakat dan dana

kebajikannya sudah baik, tetapi dari segi operasional yang nantinya

akan mempengaruhi pelapran, akan lebih baik jika BSM memiliki

Lembaga Zakat intern sehingga kegiatan sosial atau pengelolaan dana

sosial tetap dilakukan oleh BSM.

2. Untuk penelitian selanjutnya, agar dapat meneliti komponen-

komponen lainnya dari laporan tahunan maupun PSAK. Dan untuk

mengetahui perbandingan dengan bank lain, dapat dilakukan

penelitian dengan komparasi dengan bank sejenis atau BPRS.

76

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adnan, Akhyar. 2005. Akuntansi syariah, Arah, Prospek, dan Tantangannya.

Yogyakarta: UII Press

Bank Syariah Mandiri. 2013. Laporan Tahunan Periode 2013

Bungin, Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Kencana Prenada Media

Group

Bungin, Burhan. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologis

Ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

DSAK IAI. 2007. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan Syariah. Jakarta:Salemba Empat

DSAK IAI. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 101 tentang

Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Fahruddin, Ahmad. 2008. Akuntansi dan Ideologi Perumusan Konsep Dasar

Akuntansi Syariah. Malang: UIN Malang Press

Gunawan, Imam. 2013. Metode.Penelitian Kualitatif Teoti dan Praktik. Jakarta :

Bumi Aksara

Hasbi, Al-Furqon. 2008. 125 Masalah Zakat. Solo: Tiga Serangkai

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif

dan Kuantitatif Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Erlangga

Ismail. 2011. Akuntansi Bank, Teori dan Aplikasi dalam Rupiah. Jakarta: Kencana

Prenada Media

Ismanto, Kuat. 2009. Manajemen Syariah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kartika Oktaviana, Ulfi. 2012. Financial Ratio to Distinguish Banks, Islamic

Business Units and Conventional Banks in Indonesia. Jakarta : Kementrian

Agama Republik Indonesia

Martani, Dwi Dkk. 2012. Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta

: Salemba Empat

Nazir, Mohammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

77

Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2009. Akuntansi syariah di Indonesia. Jakarta:

Salemba Empat

Nuraini Ihsan, Dwi. 2013. Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah.

Banten: UIN Jakarta Press.

Pearce, John dan Robinson. 2008. Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi,

dan Pengendalian Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparasi dan

Publikasi Laporan Bank

Sabarguna, Boy. 2004. Analisis Data pada Penelitian Kualitatif. Jakarta : UI

Press

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/37/Dsta Perihal Laporan Stabilitas

Moneter Dan Sistem Keuangan Syariah Bulanan Bank Umum Syariah Dan

Unit Usaha Syariah

Sutedi, Adrian. 2009 Perbankan Syariah, Tinjauan dan beberapa segi Hukum.

Bogor: Ghalia Indonesia

Syafri Harahap, Sofyan. 2004. Akuntansi Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Syafri Harahap, Sofyan. 2008. Kerangka Teori dan Tunjuan Akuntansi Syariah.

Jakarta: Pustaka Quantum

Syafri Harahap, Sofyan. 2011. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Jakarta:

Rajawali Press

Syahatah, Husayn. 2004. Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat

Kontemporer. Jakarta: Pustaka Progressif

Van Greunimg, Hennie dan Zamir Iqbal. 2011. Analisis Risiko Perbankan

Syariah, Jakarta: Salemba Empat

Wiyono, Slamet. 2006. Cara Mudah Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar

PSAK dan PAPSI. Jakarta: PT. Gramedia

Wiyono, Slamet dan Taufan Maulamin. 2013. Memahami Akuntansi Syariah di

Indonesia- Aplikasi Pada Entitas Perbankan Syariah, Takaful, Entitas

Syariah lainnya dan Entitas Konvensional yang Melakukan Transaksi

Syariah. Jakarta: Mitra Wacana Media

Yaya, Rizal , dkk. 2009. Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik

Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat

Yusuf, Muhammad dan Junaedi. 2006. Pengantar Ilmu Ekonomi dan Perbankan

Syariah. Jakarta: Ganeca Press

78

B. JURNAL DAN ARTIKEL

Abdul Rahman, Azhar dan Abdullah Awadh Bukair. 2013. The Influence of the

Shariah Supervision Board on Corporate Social Responsibility Disclosure

by Islamic Banks of Gulf Co-Operation Council Countries. Asian Journal of

Business and Accounting.

Buchori, Achmad. Presentation about Indonesia’s Experience in Developing

Islamic Bank’s Reporting System at Indonesia International Conference on

Islamic Finance 2014 “Financial Activities Reporting and Usefullness for

Economic Development”

Daud Bakar, Mohd. 2008. “Essential Readings in Islamic Finance”. Kuala

Lumpur : Mashi Publication.

Hameed Shahul, et al. 2004. Alternative Disclosure and Performance Measures

for Islamic Banks. Paper presented at the second Conference on

Administrative Sciences : Meeting the Challenges of the Globalization Age.

Dhahran : King Fahd University Poetroleum Minerals.

Majalah Akuntan Indonesia. Edisi No. 2/Tahun I/Oktober 2007. Laporan

Keuangan Tepat Waktu Prinsip Transparasi

Meutia, Inten dkk. 2010. Qualitative Approach to Build the Concept of Social

Responsibility Disclosures Based on Shari’ah Enterprise Theory.

Palembang, Universitas Sriwijaya

Nasrifa, Maulana dan Ade Wirman. 2006. Analisa Tingkat Kesesuaian Annual

Report Perbankan Syariah dengan Prinsip-Prinsip Syariah (Studi Kasus

Bank Umum Syariah di Indonesia). Jakarta : Tazkia

Paramita, Ratih. 2012. Islamic Corporate Identity In The Practice Of Annual

Report Disclosure Islamic Bank. Jakarta : Jurnal Akutansi dan Pendidikan

Yuniwijayanti. 2014. Eksplorasi Nilai-Nilai Dakwah Dalam Laporan Tahunan

Perbankan Syariah: Analisis Semiotik Pada Laporan Tahunan Bank

Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri. Semarang : UNDIP

www.gudangilmusyariah.blogspot.com/2014/09/akuntansai-perbankan-syariah-

psak-59.html?m=1 diakses pada 19 Desembr 2014 pukul 08.25

www.iium.edu.my diakses pada 16 Desember 2014 Pukul 17.13

http://www.syariahmandiri.co.id diakses pada 14 Januari 2015 pukul 21.19

kbbi.web.id diakses pada 6 Juni 2015 pukul 06.57

http://www.iium.edu.my/


79

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber :Bapak Hairudin

Jabatan :Kepala bagian pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri

Waktu :4 Maret 2015, 17.00-20.00

1). Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah

Mandiri?

Prosedur penyusunan laporan keuangan di bank syariah mandiri terdiri

dari dua langkah, yaitu pembuatan laporan LSMK dan laporan yang

berbentuk excel. Laporan LSMK adalah Laporan Stabilitas Moneter dan

Sistem Keuangan yang dibuat oleh Bank Indonesia dan baru diterapkan

oleh Bank Syariah. Selanjutnya secara beriringan, juga dibuat laporan

excel sebagai alat kontrol LSMK.

2). Bagaimana perlakuan akuntansi pada laporan sumber dan penggunaan

Dana Zakat dan Dana Kebajikan dalam laporan keuangan Bank Syariah

Mandiri?

Perlakuan akuntansi pada laporan keuangan bank syariah mandiri

menggunakan PSAK no. 101.

3). Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan penggunaan dana zakat?

Bank Syariah mandiri menerapkan sepenuhnya PSAK 101 karena selalu

ada audit yang mengontrol kesesuaian laporan keuangan yang dibuat

dengan standard yang ditetapkan. Namun pada pengelolaan dana zakat

kami menyerahkan kepada LAZNAS BSM. Sumber dana zakat kami

berasal dari zakat bank, zakat pegawai bank, dan zakat dari pihak luar

bank. Zakat bank seperti yang terdapat pada laporan yang telah diaudit,

yaitu berasal dari 2,5 % pendapatan perusahaan sebelum pajak. Zakat

pegawai bank berasal dari zakat penghasilan pegawai yang secara otomatis

dipotong dari gaji pegawai. Zakat dari luar bank biasanya berasal dari

transaksi yang dilakukan nasabah, karena bank tidak menerima zakat

secara langsung.

4). Bagaimana penerapan PSAK 101 pada laporan sumber dan penggunaan

dana Qardhul Hasan?

Sama seperti laporan zakat, PSAK 101 juga diterapkan secara penuh

dalam penyusunan laporan keuangan. Pengelolaan dana qardhul hasan

juga diserahkan kepada pihak LAZNAS BSM.

Narasumber : Bapak Aris

Jabatan : Staff Pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri

Tanggal : 4 Maret 2015, 17.00-20.00

1). Bagaimana prosedur penyusunan laporan keuangan di Bank Syariah

mandiri?

Prosedur penyusunan laporan keuangan ini ada beberapa tahap

mulai dari harian, bulanan, triwulanan, tahunan, dan keseluruhannya masih

dalam satu kesatuan. Prosedurnya, semua data transaksi di seluruh cabang

ditarik dan dijadikan satu di pusat, kemudian diletakkan di Intranet, baru

setelah itu dibuat laporan keuangannya. Pembuatannya menggunakan

laporan LSMK (Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan), dan

dicek kembali secara manual menggunakan excel. Setiap akhir bulan

dilakukan COB (Close of Business). Setiap awal bulan dilakukan

pembuatan laporan sesuai dengan format PSAK. Sedangkan audit

dilakukan setahun sekali biasanya pada bulan agustus atau september.

Laporan yang sudah di audit dipublikasikan pada laporan tahunan.

Publikasi pada laporan triwulan BSM bekerja sama dengan republika,

Harian Pelita, dan Investor Daily.

2). Apa perbedaan pembuatan laporan keuangan dengan laporan tahunan?

Sama saja, bedanya laporan tahunan adalah laporan keuangan yang telah

melalui proses audit.

3). Bagaimana penerapan PSAK No. 101 pada laporan sumber dan

penggunaan dana zakat dan kebajikan?

Pembuatan laporan sumber dan penggunaaan dana zakat dan

kebajikan di BSM mengadopsi penuh dari PSAK, jika tidak sesuai pihak

audit akan memberi tahu dan meminta kembali laporan baru yang sesuai

dengan format PSAK. Audit ada yang internal ada yang eksternal. Audit

eksternal yang kita ketahui sebagai akuntan publik.

Narasumber : Bapak Aris

Jabatan : Staff Pelaporan, divisi Accounting Bank Syariah Mandiri

Tanggal : 25 Maret 2015, 16.00- 18.00

1). Mengapa LSMK baru diterapkan pada Bank Syariah saja?

Karena Bank Syariah dianggap lebih siap untuk lebih dulu menggunakan

LSMK. Jumlah bank syariah relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan

bank konvensional di Indonesia.

2). Apa kelebihan LSMK dengan LBUS?

Dengan LSMK kami cenderung lebih mudah, dan kendala-kendala yang

terdapat pada LBUS dapat teratasi. Kendala-kendala pada LBUS seperti:

a. Saat menggunakan LBUS pusat harus memastikan file yang berasal

dari cabang adalah benar dan wajar. Padahal BSM memiliki 387

kantor cabang.

b. Tidak semua pegawai di cabang paham akuntansi

c. SDM dan koordinasi masih sangat kurang

3). Dana zakat dan kebajikan BSM disalurkan pada LAZNAS BSM, apakah

LAZNAS BSM merupakan satu kesatuan dengan BSM?

LAZNAS BSM itu lembaga yang bekerja sama dengan BSM. LAZNAS

BSM kepanjangannya Lembaga Amil Zakat Nasional Bangun Sejahtera

Mitra.

4). Kenapa dana zakat dan kebajikan tidak dikelola sendiri oleh BSM?

Pengelolaan dilakukan secara terpisah agar bank dapat fokus dengan

kegiatan bisnisnya dan LAZNAS fokus dalam kegiatan sosialnya. BSM

tidak menerima uang zakat atau infaq dari umum karena BSM bukan

lembaga zakat.

5). Bagaimana nominal jumlah dana zakat dan kebajikan yang disalurkan

kepada LAZNAS BSM?

Tidak semua dana disalurkan langsung, melainkan ada yang disimpan

sebagai saldo. Jumlahnya tergantung dari kebijakan CSG. Tetapi

biasanyauntuk zakat perusahaan BSM salurkan sepenuhnya.

PERNYATAANSTANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

PSAK No. 101 27 Juni 2007

IKATAN AKUNTAN INDONESIA

PENYAJIAN LAPORANKEUANGAN SYARIAH

PER

NYA

TAA

N S

TAN

DA

R A

KU

NTA

NSI

KEU

AN

GA

N

ED No.

101(Revisi 2007)

Hak cipta © 2007, Ikatan Akuntan Indonesia

PERNYATAANPERNYATAANPERNYATAANPERNYATAANPERNYATAAN STANDARSTANDARSTANDARSTANDARSTANDAR AKUNTANSI AKUNTANSI AKUNTANSI AKUNTANSI AKUNTANSI KEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGANKEUANGAN

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANPENYAJIAN LAPORAN KEUANGANSYARIAHSYARIAHSYARIAHSYARIAHSYARIAH

ii Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Penyajian Laporan Keuangan Syariah PSAK 101

Sanksi Pelanggaran Pasal 44:Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor: 6 tahun 1982tentang Hak Cipta1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau mem-

perbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana denganpidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyakRp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, ataumenjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran HakCipta sebagai mana dimaksud dalam ayat (1), dipidana penjara palinglama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Diterbitkan olehDewan Standar Akuntansi KeuanganIkatan Akuntan IndonesiaJl. Sindanglaya No. 1, Menteng Jakarta 10310Telp. : (021) 3190-4232Fax. : (021) 724-5078email: [email protected]; [email protected]: http://www.iaiglobal.or.id

Cetakan keduaJuni 2009

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 101: PenyajianLaporan Keuangan Syariah telah disyahkan oleh DewanStandar Akuntansi Keuangan pada tanggal 27 Juni 2007

Jakarta, 27 Juni 2007Dewan Standar Akuntansi Keuangan

M. Jusuf Wibisana KetuaJan Hoesada AnggotaDudi M. Kurniawan AnggotaSiddharta Utama AnggotaHekinus Manao AnggotaAgus Edy Siregar AnggotaEtty Retno W AnggotaJumadi AnggotaRoy Iman Wirarahardja AnggotaJogiyanto Hartono AnggotaRiza Noor Karim AnggotaMerliyana Syamsul AnggotaMeidyah Indreswari Anggota

iiiHak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA


Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA

DAFTAR ISI

Paragraf

PENDAHULUAN ...................................................... 01-07Tujuan ................................................................................ 01

Ruang Lingkup ................................................................... 02 - 07

TUJUAN LAPORAN KEUANGAN............................ 08 - 09Tanggungjawab atas Laporan Keuangan .......................... 10Komponen Laporan Keuangan .......................................... 11 - 15

PERTIMBANGAN MENYELURUH ......................... 16 - 37Penyajian Secara Wajar ..................................................... 16 – 19Kebijakan Akuntansi .......................................................... 20 – 22Kelangsungan Usaha ......................................................... 23 – 24Dasar Akrual ...................................................................... 25Konsistensi Penyajian ........................................................ 26 – 27Materialitas dan Agregasi .................................................. 28 – 29Saling Hapus (offsetting) .................................................. 30 – 32Informasi Komparatif ........................................................ 33 – 37

STRUKTUR DAN ISI .................................................... 38 - 43Identifikasi Laporan Keuangan .......................................... 38 – 41Periode Pelaporan .............................................................. 42 - 43

NERACA ......................................................................... 44 – 59Aset Lancar ....................................................................... 47 – 48Kewajiban Jangka Pendek ................................................. 49 – 51Informasi yang Disajikan dalam Neraca ............................ 52 – 55Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan ......................................................... 53 – 59

LAPORAN LABA RUGI .............................................. 60 – 66Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi ................. 60 – 62Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di

Catatan Atas Laporan Keuangan ................................. 63 – 66

iv


LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS ........................ 67 – 68

LAPORAN ARUS KAS ................................................. 69

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAANDANA ZAKAT ........................................................... 70 – 74

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAANDANA KEBAJIKAN ................................................ 75 – 79

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .............. 80 – 88Struktur .............................................................................. 80 – 83Penyajian Kebijakan Akuntansi ......................................... 84 – 85Pengungkapan Lain ........................................................... 86 – 88

TANGGAL EFEKTIF .................................................... 89

PENARIKAN .................................................................. 90

LampiranLaporan Keuangan Bank Syariah

vHak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA


123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738

101.1Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA


PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGANNO. 101

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SYARIAH

Paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miringadalah paragraf Standar. Paragraf Standar harus dibacadalam kaitannya dengan paragraf penjelasan yangdicetak dengan huruf tegak (biasa). Pernyataan ini tidakwajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material(immaterial items).

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajiandan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum(general purpose financial statements) untuk entitas syariahyang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapatdibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariahperiode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitassyariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, danpengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalamPernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terkait.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan ini diterapkan dalam penyajianlaporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umumyang disusun dan disajikan sesuai dengan PernyataanStandar Akuntansi Keuangan.

3. Entitas syariah yang dimaksud di PSAK ini adalahentitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatanusaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakandalam anggaran dasarnya.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738

101.2 Hak Cipta © 2007 IKATAN AKUNTAN INDONESIA


4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporankeuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersamasebagian besar pengguna laporan. Laporan keuangan untuktujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikanterpisah atau yang disajikan dalam dokumen publik lainnyaseperti laporan tahunan atau prospektus. Pernyataan ini berlakupula untuk laporan keuangan konsolidasian.

5. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturanpenyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus(statutory) seperti pemerintah, lembaga pengawasindependen, bank sentral, dan sebagainya.

6. Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocokbagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitasbisnis sektor publik. Entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik,pemerintah dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkanstandar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaianterhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporankeuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapatpula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporankeuangannya.

7. Entitas syariah seperti reksa dana dan entitas yangmodalnya tidak terbagi atas saham, misalnya koperasi,memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajiandalam laporan keuangannya.

Tujuan Laporan Keuangan

8. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstrukturdari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitassyariah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalahmemberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan aruskas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besarkalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban(stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangkamencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikaninformasi mengenai entitas syariah yang meliputi:(a) aset;(b) kewajiban;(c) dana syirkah temporer;(d) ekuitas;(e) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian;(f) arus kas;(g) dana zakat; dan(h) dana kebajikan.

9. Informasi tersebut di atas beserta informasi lainnyayang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan membantupengguna laporan dalam memprediksi arus kas pada masa depankhususnya dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kasdan setara kas.

Tanggung Jawab Atas Laporan Keuangan

10. Manajemen entitas syariah bertanggungjawab ataspenyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah.

Komponen Laporan Keuangan

11. Laporan keuangan yang lengkap terdiri darikomponen-komponen berikut ini:(a) Neraca;(b) Laporan Laba Rugi;(c) Laporan Arus Kas;(d) Laporan Perubahan Ekuitas;(e) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat;(f) Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;

dan(g) Catatan atas Laporan Keuangan.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



12. Jika entitas syariah merupakan lembagakeuangan maka selain komponen laporan keuangan yangdiuraikan dalam paragraf 11, entitas syariah tersebut jugaharus menyajikan komponen laporan keuangan tambahanyang menjelaskan karakteristik utama entitas tersebut jikasubstansi informasinya belum tercakup dalam paragraf11.

13. Komponen tambahan dan penyajian pos-poslaporan keuangan yang mencerminkan karakteristikkhusus untuk industri tertentu akan diatur dalam lampiranPernyataan ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan.

14. Apabila entitas syariah belum melaksanakanfungsi sosial secara penuh, entitas syariah tersebut tetapharus menyajikan komponen laporan keuangan paragraf11(e) dan (f).

15. Entitas syariah dianjurkan untuk menyajikan telaahankeuangan yang menjelaskan karakteristik utama yangmempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan entitassyariah, dan kondisi ketidakpastian. Telaahan keuangan tersebutdapat meliputi:(a) faktor-faktor dan pengaruh-pengaruh yang menentukan

kinerja keuangan, termasuk perubahan lingkungan dimanaentitas syariah beroperasi, respon yang diambil danhasilnya, dan kebijakan investasi untuk menjaga danmemperkuat kinerja keuangan, termasuk kebijakandividennya;

(b) sumber pendanaan entitas syariah dan target rasiokewajiban terhadap ekuitas; dan

(c) sumber daya entitas syariah yang tidak dicatat dalamneraca sebagaimana diatur dalam Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



PERTIMBANGAN MENYELURUH

Penyajian Secara Wajar

16. Laporan keuangan harus menyajikan secarawajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kasentitas syariah dengan menerapkan Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan secara benar disertai pengungkapanyang diharuskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangandalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi laintetap diungkapkan untuk menghasilkan penyajian yangwajar walaupun pengungkapkan tersebut tidak diharuskanoleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

17. Apabila Pernyataan Standar Akuntansi Keuanganbelum mengatur masalah pengakuan, pengukuran,penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atauperistiwa, maka penyajian secara wajar dapat dicapaimelalui pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansisesuai dengan paragraf 20 serta menyajikan jumlah yangdihasilkan sedemikian rupa sehingga memberikaninformasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dandapat dipahami.

18. PSAK dimaksudkan agar laporan keuanganmenyajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja, dan aruskas sehingga tujuan laporan keuangan tersebut dapat tercapai.PSAK mungkin tidak mengatur pengungkapan informasitertentu padahal pengungkapan informasi tersebut diperlukanguna menyajikan laporan keuangan secara wajar. Dalam haltersebut maka entitas syariah harus memberikan tambahanpengungkapan informasi yang relevan sehingga laporankeuangan dapat disajikan secara wajar.

19. Kecepatan inovasi dalam dunia bisnis seringmengakibatkan belum diaturnya suatu transaksi atau peristiwadalam PSAK. Dalam kondisi tersebut, penyajian secara wajarlaporan keuangan dapat dicapai dengan memilih dan

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



menerapkan kebijakan akuntansi sesuai dengan paragraf 20serta menyajikan informasi menggunakan konsep yang terdapatdalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian LaporanKeuangan Syariah.

Kebijakan Akuntansi

20. Manajemen memilih dan menerapkan kebijakanakuntansi agar laporan keuangan memenuhi ketentuandalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jikabelum diatur dalam Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan, maka manajemen harus menetapkankebijakan untuk memastikan bahwa laporan keuanganmenyajikan informasi:(a) relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan

untuk pengambilan keputusan; dan(b) dapat diandalkan, dengan pengertian:

(i) mencerminkan kejujuran penyajian hasil danposisi keuangan entitas syariah;

(ii) menggambarkan substansi ekonomi dari suatukejadian atau transaksi dan tidak semata-matabentuk hukumnya;

(iii) netral yaitu bebas dari keberpihakan;(iv) mencerminkan kehati-hatian; dan(v) mencakup semua hal yang material.

21. Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar,konvensi, peraturan, dan praktik yang diterapkan entitas syariahdalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

22. Apabila belum ada pengaturan oleh PSAK, makamanjemen menggunakan pertimbangannya untuk menetapkankebijakan akuntansi yang memberikan informasi yangbermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Dalammelakukan pertimbangan tersebut manajemen memperhatikan:(a) persyaratan dan pedoman PSAK yang mengatur hal-hal

yang mirip dengan masalah terkait;

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(b) definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban,dana syirkah temporer, penghasilan dan beban yangditetapkan dalam Kerangka Dasar Penyusunan danPenyajian Laporan Keuangan Syariah; dan

(c) pernyataan yang dibuat oleh badan pembuat standar laindan praktik industri yang lazim sepanjang konsisten denganhuruf (a) dan (b) paragraf ini.

Kelangsungan Usaha

23. Dalam penyusunan laporan keuangan,manajemen harus menilai (assessment) kemampuankelangsungan usaha entitas syariah. Laporan keuanganharus disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha,kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi ataumenjual, atau tidak mempunyai alternatif selainmelakukan hal tersebut. Dalam penilaian kelangsunganusaha, ketidakpastian yang bersifat material yang terkaitdengan kejadian atau kondisi yang bisa menyebabkankeraguan atas kelangsungan usaha harus diungkapkan.Apabila laporan keuangan tidak disusun berdasarkanasumsi kelangsungan usaha, maka kenyataan tersebutharus diungkapkan bersama dengan dasar lain yangdigunakan dalam penyusunan laporan keuangan sertaalasan mengapa asumsi kelangsungan usaha entitassyariah tidak dapat digunakan.

24. Manajemen bertanggung jawab untukmempertimbangkan apakah asumsi kelangsungan usaha masihlayak digunakan dalam menyiapkan laporan keuangan. Dalammempertimbang-kan apakah dasar asumsi kelangsungan usahadapat digunakan, manajemen memperhatikan semua informasimasa depan yang relevan paling sedikit untuk jangka waktu 12(dua belas) bulan dari tanggal neraca.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Dasar Akrual

25. Entitas syariah harus menyusun laporankeuangan atas dasar akrual, kecuali Laporan Arus Kasdan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagianhasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usahadidasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikanmenjadi kas (dasar kas).

Konsistensi Penyajian

26. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporankeuangan antar periode harus konsisten, kecuali:(a) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat

operasi entitas syariah atau perubahan penyajian akanmenghasilkan penyajian yang lebih tepat atas suatutransaksi atau peristiwa; atau

(b) perubahan tersebut diperkenankan oleh PernyataanStandar Akuntansi Keuangan atau InterpretasiPernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

27. Akusisi atau pelepasan yang signifikan atau kajianulang terhadap penyajian laporan keuangan mungkin akanmenghasilkan kesimpulan bahwa laporan keuangan harusdisajikan secara berbeda. Suatu entitas syariah mengubahpenyajian laporan keuangannya jika hanya perubahan penyajiantersebut menghasilkan informasi yang dapat diandalkan danlebih relevan kepada pemakai laporan keuangan dan strukturyang baru akan digunakan seterusnya, sehingga tidakmenurunkan daya komparatifnya. Ketika melakukanperubahan penyajian, entitas syariah harus mengklasifikasi ulanginformasi komparatif sesuai paragraf 35 dan 36.

Materialitas dan Agregasi

28. Pos-pos yang material disajikan terpisah dalamlaporan keuangan sedangkan yang tidak material

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat ataufungsi yang sejenis.

29. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses atassejumlah transaksi yang diklasifikasikan sesuai sifat ataufungsinya. Tahap akhir dari proses penggabungan saldo danpengklasifikasian adalah penyajian dalam laporan keuanganatau Catatan atas Laporan Keuangan. Jika suatu klasifikasipos tidak material maka dapat digabungkan dengan pos lainyang sejenis dalam laporan keuangan atau Catatan atas LaporanKeuangan. Suatu pos mungkin tidak cukup material untukdisajikan terpisah dalam laporan keuangan, tetapi cukup materialuntuk disajikan terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.Informasi dianggap material jika dengan tidak diungkapkannyainformasi tersebut dapat mempengaruhi pengguna laporankeuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Untukmenentukan materialitas suatu pos maka besaran dan sifat unsurtersebut harus dianalisis dimana masing-masing dapat menjadifaktor penentu. Penerapan konsep materialitas berartipengungkapan spesifik yang disyaratkan oleh suatu Pernyataanatau Interpretasi tidak akan terpenuhi jika informasi yangdiungkapkan adalah tidak material.

Saling Hapus (Offsetting)

30. Aset, kewajiban, dana syirkah temporer,penghasilan dan beban disajikan secara terpisah, kecualisaling hapus diperkenankan dalam Pernyataan atauInterpretasi Standar Akuntansi Keuangan.

31. Saling hapus akan mempengaruhi pemahamanpengguna laporan keuangan terhadap suatu transaksi yang telahdilakukan dan mempengaruhi penilaian pengguna laporankeuangan atas arus kas entitas syariah pada masa depan, kecualimencerminkan substansi transaksi atau peristiwa. Aset yangdilaporkan sebesar nilai, setelah dikurangi dengan penyisihan,tidak termasuk kategori saling hapus.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



32. Dalam aktivitas normal, entitas syariah juga melakukantransaksi-transaksi lain yang bukan merupakan penghasil utamapendapatan dan bersifat insidentil. Hasil dari transaksi tersebutdisajikan dengan mengurangkan setiap pendapatan denganbeban yang berkaitan sepanjang penyajian tersebutmenggambarkan substansi transaksi atau peristiwa tersebut.Contoh:(a) keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tidak lancar

termasuk investasi dan aset operasional dilaporkan denganmengurangkan penerimaan dengan nilai tercatat dan bebanyang timbul akibat pelepasan aset tersebut;

(b) pengeluaran yang diganti berdasarkan perjanjian kontrakdengan pihak ketiga disajikan sebesar nilai setelahdikurangi dengan penggantian yang diterima; dan

(c) pos luar biasa disajikan sebesar nilai setelah dikurangi pajakterkait dan hak minoritas sedangkan nilai bruto disajikanpada Catatan atas Laporan Keuangan.

Informasi Komparatif

33. Informasi kuantitatif harus diungkapkan secarakomparatif dengan periode sebelumnya, kecualidinyatakan lain oleh Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan. Informasi komparatif yang bersifat naratif dandeskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnyadiungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahamanlaporan keuangan periode berjalan.

34. Pada beberapa kasus, informasi naratif yang disajikanpada laporan keuangan periode sebelumnya masih relevanuntuk diungkapkan pada periode berjalan. Misalnya, rinciantentang sengketa hukum yang dihadapi, dimana hasil akhirnyabelum diketahui secara pasti pada periode sebelumnya danmasih dalam proses penyelesaian, perlu diungkapkan kembalipada periode berjalan. Pengguna laporan keuangan akanmemperoleh manfaat dari informasi adanya ketidakpastian padatanggal Neraca sebelumnya dan langkah-langkah yang telah

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



dilakukan pada periode berjalan untuk mengatasi ketidakpastiantersebut.

35. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalamlaporan keuangan diubah maka jumlah komparatif harusdireklasifikasi kecuali tidak praktis dilakukan. Apabilajumlah komparatif direklasifikasi maka harusdiungkapkan:(a) sifat dari reklasifikasi;(b) jumlah setiap pos atau kelompok pos yang

di-reklasifikasi; dan(c) alasan reklasifikasi.

36. Apabila reklasifikasi jumlah komparatif tidakpraktis dilakukan maka harus diungkapkan:(a) alasan tidak melakukan reklasifikasi jumlah tersebut;

dan(b) sifat penyesuaian yang akan dilakukan jika jumlah

tersebut direklasifikasi.

37. Informasi komparatif antar periode membantupemakai dalam pengambilan keputusan, khususnya penilaiankecenderungan informasi keuangan untuk maksud membuatprediksi. Terdapat suatu keadaan dimana reklasifikasi untukmenjaga daya banding informasi komparatif dengan informasipada periode berjalan tidak praktis dilakukan, misalnya padaperiode sebelumnya data dikumpulkan sedemikian rupasehingga tidak memungkinkan dilakukan reklasifikasi serta tidakpraktis untuk menciptakan kembali informasi tersebut.

STRUKTUR DAN ISI

Identifikasi Laporan Keuangan

38. Laporan keuangan diidentifikasikan dandibedakan secara jelas dari informasi lain dalamdokumen publikasi yang sama.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



39. Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian darisuatu dokumen seperti laporan tahunan atau prospektus. PSAKhanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untukinformasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan ataudokumen lainnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi penggunauntuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusunsesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaatbagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikansesuai dengan PSAK.

40. Setiap komponen laporan keuangan harusdiidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasiberikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, padasetiap halaman laporan keuangan:(a) nama entitas syariah pelapor atau identitas lain;(b) cakupan laporan keuangan, apakah mencakup

hanya satu entitas atau beberapa entitas;(c) tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan

keuangan, mana yang lebih tepat bagi setiapkomponen laporan keuangan;

(d) mata uang pelaporan; dan(e) satuan angka yang digunakan dalam penyajian

laporan keuangan.

41. Ketentuan paragraf 40 dapat dipenuhi denganmenyajikan judul halaman dan singkatan judul kolom pada setiaphalaman laporan keuangan. Diperlukan pertimbangan dalammenentukan cara terbaik dalam menyajikan informasi tersebutdi atas. Disamping itu, laporan keuangan sering lebih mudahdipahami dengan cara menyajikan informasi keuangan dalamribuan, jutaan, atau milyaran rupiah. Hal ini dapat diterimasepanjang tingkat ketepatan penyajian diungkapkan daninformasi yang relevan tidak hilang.

Periode Pelaporan

42. Laporan keuangan setidaknya disajikan secaratahunan. Apabila tahun buku entitas syariah berubah dan

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yanglebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun,maka sebagai tambahan terhadap periode cakupanlaporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:(a) alasan penggunaan periode pelaporan selain periode

satu tahunan; dan(b) fakta bahwa jumlah komparatif dalam Laporan Laba

Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas,Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat,Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,serta catatan yang terkait tidak dapatdiperbandingkan.

43. Umumnya laporan keuangan disusun secara konsistenyang mencakup periode satu tahun. Tetapi untuk alasankepraktisan, beberapa entitas menyusun laporan keuangannyayang mencakup periode 52 minggu. Pernyataan ini tidakmelarang praktik tersebut karena laporan keuangan yangdihasilkan tidak berbeda secara signifikan dengan penyajianlaporan keuangan untuk satu tahun.

NERACA

Pembagian Lancar dengan Tidak Lancar dan JangkaPendek dengan Jangka Panjang

44. Entitas syariah menyajikan aset lancar terpisahdari aset tidak lancar dan kewajiban jangka pendekterpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untukindustri tertentu yang diatur dalam Standar AkuntansiKeuangan khusus. Aset lancar disajikan menurut ukuranlikuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutanjatuh temponya.

45. Entitas syariah harus mengungkapkan informasimengenai jumlah setiap aset yang akan diterima dankewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



46. Apabila entitas syariah menyediakan barang atau jasadalam siklus operasi entitas syariah yang dapat diidentifikasidengan jelas, maka klasifikasi aset lancar dan tidak lancar sertakewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neracamemberikan informasi yang bermanfaat dengan membedakanaset bersih sebagai modal kerja dengan aset yang digunakanuntuk operasi jangka panjang. Pengklasifikasian tersebut jugamenonjolkan aset yang diharapkan akan direalisasi dalam siklusoperasi berjalan dan kewajiban yang akan jatuh tempo padaperiode yang sama. Informasi tentang tanggal jatuh tempo asetdan kewajiban bermanfaat dalam menilai likuiditas dansolvabilitas entitas syariah.

Aset Lancar

47. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar,jika aset tersebut:(a) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk

dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklusoperasi normal entitas syariah; atau

(b) dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuanjangka pendek dan diharapkan akan direalisir dalamjangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggalneraca; atau

(c) berupa kas atau setara kas yang penggunaannyatidak dibatasi.

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatasdiklasifi-kasikan sebagai aset tidak lancar.

48. Siklus operasi entitas syariah merupakan rata-ratajangka waktu antara perolehan bahan baku memasuki prosesdan realisasinya menjadi kas atau instrumen yang siap dijadikankas. Aset lancar termasuk persediaan dan piutang dagang yangdijual, dikonsumsi dan direalisasi sebagai bagian dari siklusnormal operasi entitas syariah walaupun aset tersebut tidakdiharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulandari tanggal neraca. Surat berharga diklasifikasikan sebagaiaset lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



direalisasi dalam jangka waktu dua belas bulan dari tanggalneraca dan jika lebih dari dua belas bulan diklasifikasikansebagai aset tidak lancar. Untuk tujuan pengklasifikasian ini,siklus operasi diasumsikan satu tahun, kecuali untuk kegiatanatau industri ter-tentu dimana jangka waktu yang lebih panjangjelas lebih layak.

Kewajiban Jangka Pendek

49. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagaikewajiban jangka pendek, jika:(a) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu

siklus normal operasi entitas syariah; atau(b) jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan

dari tanggal Neraca.Semua kewajiban lainnya harus diklasifikasikan sebagaikewajiban jangka panjang.

50. Kewajiban jangka pendek dapat diklasifikasikandengan cara yang serupa dengan aset lancar. Beberapakewajiban jangka pendek seperti hutang dagang dan biayapegawai serta biaya operasi lainnya membentuk sebagian modalkerja yang digunakan dalam siklus operasi normal entitassyariah. Pos-pos operasi seperti tersebut di atas diklasifikasikansebagai kewajiban jangka pendek walaupun pos-pos tersebutdiselesaikan dalam jangka waktu lebih dari dua belas bulandari tanggal neraca.

51. Kewajiban jangka pendek lainnya lebih sulit untukdikaitkan dengan siklus operasi berjalan meskipun akan jatuhtempo dalam jangka waktu dua belas bulan sejak tanggal neraca,misalnya, utang dividen, pajak penghasilan dan utang selainutang dagang.

Informasi yang Disajikan dalam Neraca

52. Neraca entitas syariah disajikan sedemikian rupayang menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimalmencakup pos-pos berikut:(a) kas dan setara kas;(b) aset keuangan;(c) piutang usaha dan piutang lainnya;(d) persediaan;(e) investasi yang diperlakukan menggunakan metode

ekuitas;(f) aset tetap;(g) aset tak berwujud;(h) hutang usaha dan hutang lainnya;(i) hutang pajak;(j) dana syirkah temporer;(k) hak minoritas; dan(l) modal saham dan pos ekuitas lainnya.Pos, judul, dan sub-jumlah lain disajikan dalam neracaapabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan atau apabila penyajian tersebut diperlukanuntuk menyajikan posisi keuangan entitas syariah secarawajar.

53. Pernyataan ini tidak mengatur susunan atau formatmengenai pos-pos yang harus disajikan dalam neraca. Paragraf52 merupakan suatu daftar pos-pos yang berbeda dalam sifatmaupun fungsinya sehingga layak disajikan di neraca secaraterpisah. Penyesuaian terhadap pos-pos tersebut di atasmeliputi:(a) penambahan pos-pos dilakukan jika Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan mewajibkan penyajian secaraterpisah dalam neraca, atau apabila suatu pos sangatmaterial sehingga penyajian yang terpisah akan membantupenyajian posisi keuangan secara wajar;

(b) istilah yang digunakan dan urutan pos-pos dapat diubahsesuai dengan sifat entitas syariah dan transaksinya gunamemberikan informasi yang diperlukan bagi pemahamanposisi keuangan entitas syariah secara menyeluruh.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



54. Pertimbangan apakah pos-pos tambahan disajikansecara terpisah didasarkan atas penilaian dari:(a) sifat, likuiditas dan materialitas aset;(b) fungsi pos-pos tersebut dalam entitas syariah;(c) jumlah, sifat dan jangka waktu kewajiban.

55. Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat danfungsi kadang-kadang diukur dengan dasar pengukuran yangberbeda. Misalnya aset tertentu dicatat atas dasar biayaperolehan atau penilaian kembali, maka penggunaan dasarpengukuran yang berbeda untuk setiap aset mengindikasikanbahwa sifat dan fungsi aset tersebut juga berbeda sehinggaaset tersebut harus disajikan secara terpisah.

Informasi Disajikan di Neraca atau di Catatan atasLaporan Keuangan

56. Entitas syariah harus mengungkapkan, di Neracaatau di Catatan atas Laporan Keuangan, subklasifikasipos-pos yang disajikan, diklasifikasikan dengan carayang tepat sesuai dengan operasi entitas syariah. Setiappos disubklasifikasikan, jika memungkinkan, sesuaidengan sifatnya; dan jumlah terutang atau piutang padaentitas syariah induk, anak entitas syariah, entitas syariahaso-siasi dan pihak-pihak yang memiliki hubunganistimewa lainnya diungkapkan secara terpisah.

57. Rincian yang tercakup dalam subklasifikasi, di Neracaatau di Catatan atas Laporan Keuangan, tergantung padapersyaratan dari PSAK dan materialitas jumlah pos yangbersangkutan. Faktor-faktor yang diuraikan pada paragraf 54dapat digunakan dalam menentukan dasar bagi subklasifikasi.

58. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikutdi Neraca atau di Catatan atas Laporan Keuangan:(a) untuk setiap jenis saham:(b) jumlah saham modal dasar;(c) jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(d) nilai nominal saham;(e) ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;(f) hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat

pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atasdividen dan pembayaran kembali atas modal;

(g) saham entitas syariah yang dikuasai oleh entitassyariah itu sendiri atau oleh anak entitas syariah atauentitas syariah asosiasi; dan

(h) saham yang dicadangkan untuk hak opsi dan kontrakpenjualan, termasuk nilai dan persyaratannya;

(i) penjelasan mengenai sifat dan tujuan pos cadangandalam ekuitas; dan

(j) penjelasan apakah dividen yang diusulkan tapi secararesmi belum disetujui untuk dibayarkan telah diakuiatau tidak sebagai kewajiban.

59. Entitas syariah yang modalnya tidak terbagidalam saham, seperti persekutuan, mengungkapkaninformasi yang setara dengan persyaratan di atas, yangmemperlihatkan perubahan dalam suatu periode darisetiap jenis penyertaan serta hak, keistimewaan danpembatasan yang melekat pada setiap jenis penyertaan.

LAPORAN LABA RUGI

Informasi Disajikan dalam Laporan Laba Rugi

60. Laporan Laba Rugi entitas syariah disajikansedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsurkinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secarawajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-posberikut:(a) pendapatan usaha;(b) bagi hasil untuk pemilik dana;(c) beban usaha;(d) laba atau rugi usaha;(e) pendapatan dan beban nonusaha;(f) laba atau rugi dari aktivitas normal;

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(g) beban pajak; dan(h) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.Pos, judul dan sub-jumlah lainnya disajikan dalam laporanlaba rugi apabila diwajibkan oleh Pernyataan StandarAkun-tansi Keuangan atau apabila penyajian tersebutdiperlukan untuk menyajikan kinerja keuangan entitassyariah secara wajar.

61. Berbagai kegiatan, transaksi, dan peristiwamenghasilkan pengaruh berbeda terhadap stabilitas, risiko, danprediksi. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu dalammemahami hasil yang dicapai dan dalam menilai hasil yangakan diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangkamenyajikan laporan laba rugi secara wajar maka dapat dilakukanpenambahan pos-pos dan perubahan istilah-istilah yang dipakaiserta perubahan urut-urutan dari pos-pos yang terdapat dalamlaporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalammelakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputimaterialitas, hakekat dan fungsi dari berbagai komponenpendapatan dan beban.

62. Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatantersebut tidak boleh disajikan di dalam laporan laba rugi entitassyariah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensionalyang mengkonsolidasikan entitas syariah. Informasi pendapatannon-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber danpenggunaan dana kebajikan.

Informasi Disajikan di Laporan Laba Rugi atau di CatatanAtas Laporan Keuangan

63. Entitas syariah menyajikan, di Laporan Laba Rugiatau di Catatan atas Laporan Keuangan, rincian bebandengan menggunakan klasifikasi yang didasarkan padasifat atau fungsi beban di dalam entitas syariah.

64. Entitas syariah disarankan untuk menyajikan rincianseperti tersebut dalam paragraf 63 di atas pada Laporan Laba

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Rugi. Pos-pos beban di subklasifikasikan lebih lanjut dalamrangka menonjolkan cakupan komponen-komponen kinerjakeuangan yang mungkin berbeda dalam hal stabilitas, potensimenghasilkan laba atau rugi dan prediksi.

65. Entitas syariah yang mengklasifikasikan bebanmenurut fungsinya harus mengungkapkan informasitambahan mengenai sifat beban, termasuk bebanpenyusutan dan amortisasi serta beban pegawai.

66. Entitas syariah mengungkapkan dalam LaporanLaba Rugi atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan,jumlah dividen per saham yang diumumkan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

67. Entitas syariah harus menyajikan laporanperu-bah-an ekuitas sebagai komponen utama laporankeuangan, yang menunjukkan:(a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;(b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau

kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkanPernyataan Standar Akuntansi Keuangan terkaitdiakui secara langsung dalam ekuitas;

(c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakanakuntansi dan perbaikan terhadap kesalahanmendasar sebagaimana diatur dalam PernyataanStandar Akuntansi Keuangan terkait;

(d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepadapemilik;

(e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhirperiode serta perubahannya; dan

(f) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masingjenis modal saham, agio dan cadangan pada awaldan akhir periode yang mengungkapkan secaraterpisah setiap perubahan.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



68. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkanpeningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selamaperiode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentuyang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yangberasal dari transaksi dengan pemegang saham seperti setoranmodal dan pembayaran dividen, menggambarkan jumlahkeuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan entitassyariah selama periode yang bersangkutan

LAPORAN ARUS KAS

69. Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yangtelah ditetapkan dalam Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan terkait.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANAZAKAT

70. Entitas syariah menyajikan Laporan Sumber danPeng-gunaan Dana Zakat sebagai komponen utamalaporan keuangan, yang menunjukkan:(a) dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki):

(i) zakat dari dalam entitas syariah;(ii) zakat dari pihak luar entitas syariah;

(b) penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakatuntuk:(i) fakir;(ii) miskin;(iii) riqab;(iv) orang yang terlilit hutang (gharim);(v) muallaf;(vi) fiisabilillah;(vii)orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan(viii) amil;

(c) kenaikan atau penurunan dana zakat;(d) saldo awal dana zakat; dan(e) saldo akhir dana zakat.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



71. Zakat adalah sebagian dari harta yang wajibdikeluarkan oleh wajib zakat (muzakki) untuk diserahkankepada penerima zakat (mustahiq). Pembayaran zakatdilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yangmemenuhi kriteria wajib zakat.

72. Unsur dasar Laporan Sumber dan Penggunaan DanaZakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatujangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan danazakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

73. Dana zakat tidak diperkenankan untuk menutuppenyisihan kerugian aset produktif.

74. Entitas syariah harus mengungkapkan dalamcatatan atas Laporan Sumber dan Penggunaan DanaZakat, tetapi tidak terbatas pada:(a) sumber dana zakat yang berasal dari internal entitas

syariah;(b) sumber dana zakat yang berasal dari eksternal entitas

syariah;(c) kebijakan penyaluran zakat terhadap masing-masing

asnaf;dan(d) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing

penerima zakat diklasifikasikan atas pihak terkait,sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 7:Pengungkapan Pihakpihak yang MempunyaiHubungan Istimewa, dan pihak ketiga.

LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANAKEBAJIKAN

75. Entitas menyajikan Laporan Sumber danPengguna-an Dana Kebajikan sebagai komponen utamalaporan keuangan, yang menunjukkan:(a) sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan:

(i) infak;(ii) sedekah;

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(iii) hasil pengelolaan wakaf sesuai denganperundang-undangan yang berlaku;

(iv) pengembalian dana kebajikan produktif;(v) denda; dan(vi) pendapatan nonhalal.

(b) penggunaan dana kebajikan untuk:(i) dana kebajikan produktif;(ii) sumbangan; dan(iii) penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

(c) kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan;(d) saldo awal dana penggunaan dana kebajikan; dan(e) saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan.

76. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan danakebajikan meliputi sumber dan penggunaan dana selama jangkawaktu tertentu, serta saldo dana kebajikan yang menunjukkandana kebajikan yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

77. Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syariahdiakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagaipengurang kewajiban ketika disalurkan.

78. Penerimaan nonhalal adalah semua penerimaan darikegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah antara lainpenerimaan jasa giro atau bunga yang berasal dari bank umumkonvensional. Penerimaan nonhalal pada umumnya terjadi dalamkondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh entitassyariah karena secara prinsip dilarang.

79. Entitas syariah mengungkapkan dalam catatanatas Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan,tetapi tidak terbatas, pada:(a) sumber dana kebajikan;(b) kebijakan penyaluran dana kebajikan kepada

masing-masing penerima;(c) proporsi dana yang disalurkan untuk masing-masing

penerima dana kebajikan diklasifikasikan atas pihakyang memiliki hubungan istimewa sesuai dengan yang

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



diatur dalam PSAK 7: Pengungkapan Pihakpihakyang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan pihakketiga; dan

(d) alasan terjadinya dan penggunaan atas penerimaannonhalal .

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Struktur

80. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikansecara sistematis. Setiap pos dalam Neraca, Laporan LabaRugi dan Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas,Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, LaporanSumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, harusberkaitan dengan informasi yang terdapat dalam Catatanatas Laporan Keuangan. Catatan atas laporan keuanganmengungkapkan:(a) informasi tentang dasar penyusunan laporan

keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih danditerapkan terhadap peristiwa dan transaksi yangpenting;

(b) informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan StandarAkuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di Neraca,Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas; LaporanPerubah-an Ekuitas; Laporan Sumber danPenggunaan Dana Zakat; dan Laporan PenggunaanDana Kebajikan;

(c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalamlaporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangkapenyajian secara wajar.

81. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasannaratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Neraca, LaporanLaba Rugi, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas,Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, dan LaporanPenggunaan Dana Kebajikan, serta informasi tambahan sepertikewajiban kontinjensi dan komitmen. Catatan atas Laporan

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dandianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK sertapengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untukmenghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

82. Dalam rangka membantu pengguna laporanmemahami laporan keuangan dan membandingkannya denganlaporan keuangan entitas syariah lain, maka Catatan atasLaporan Keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagaiberikut:(a) pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan

akuntansi yang diterapkan;(b) informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai

urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalamlaporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporankeuangan;

(c) pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen danpengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yangbersifat non-keuangan.

83. Sistematika struktur dalam Catatan atas LaporanKeuangan agar tetap dipertahankan sepanjang hal tersebutpraktis untuk dilaksanakan.

Penyajian Kebijakan Akuntansi

84. Bagian kebijakan akuntansi dalam Catatan atasLaporan Keuangan menjelaskan hal-hal sebagai berikut:(a) dasar pengukuran dalam menyiapkan laporan

keuangan;(b) kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan guna

memahami laporan keuangan secara benar.

85. Pengguna laporan perlu mengetahui dasar pengukuranyang digunakan (nilai historis, nilai pasar, nilai realisasi, nilaiwajar atau nilai sekarang) sebagai landasan dalam penyiapanlaporan keuangan. Apabila lebih dari satu dasar pengukurandigunakan dalam laporan keuangan, maka informasi yang

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



disajikan cukup memadai untuk dapat mengindikasikan asetdan kewajiban yang menggunakan dasar pengukuran tersebut.Selanjutnya, dalam menentukan apakah kebijakan akuntansitertentu harus diungkapkan, manajemen mempertimbangkanapakah pengungkapan tersebut akan membantu penggunalaporan untuk memahami bagaimana transaksi dan peristiwatercermin di neraca dan laporan laba rugi. Kebijakan akuntansimeliputi, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:(a) pengakuan pendapatan;(b) prinsip pembagian hasil usaha;(c) prinsip-prinsip konsolidasi;(d) penggabungan usaha;(e) pengakuan beban termasuk metode penyusutan atau

amortisasi aset tetap dan aset tidak berwujud;(f) murabahah;(g) mudharabah;(h) musyarakah;(i) istishna’;(j) ijarah;(k) salam;(l) instrumen keuangan dan investasi;(m) persediaan;(n) pajak termasuk pajak tangguhan;(o) penyisihan;(p) imbalan kerja;(q) penjabaran mata uang asing;(r) definisi segmen usaha dan geografis dan dasar alokasi biaya

antar segmen;(s) definisi kas dan setara kas; dan(t) wakaf;

Pengungkapan Lain

86. Entitas syariah mengungkapkan hal-hal berikutini jika tidak diungkapkan dibagian manapun dariinformasi yang dipublikasikan bersama dengan laporankeuangan:

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(a) domisili dan bentuk hukum entitas syariah, negaratempat pendirian entitas syariah, alamat kantor pusatentitas syariah serta lokasi utama bisnis jika berbedadari lokasi kantor pusat;

(b) keterangan mengenai hakekat operasi dan kegiatanutama entitas syariah;

(c) nama entitas syariah dalam grup, nama entitassyariah asosiasi, nama entitas syariah induk danentitas syariah holding;

(d) nama anggota direksi dan komisaris; dan(e) jumlah karyawan pada akhir periode atau rata-rata

jumlah karyawan selama periode yang bersangkutan.

87. Untuk setiap jenis instrumen pendanaan dalammata uang asing, entitas syariah harus mengungkapkaninformasi berikut ini:(a) karakteristik umum dari setiap instrumen pendanaan

termasuk informasi mengenai nisbah bagi hasil/margin/ujrah dan nama pemodal;

(b) nilai nominal dalam mata uang asing, jangka waktu,tanggal jatuh tempo, jadual angsuran ataupembayaran;

(c) dasar konversi menjadi efek lain jika instrumenpendanaan dapat dikonversi;

(d) nilai kurs yang digunakan pada tanggal Neraca;(e) jaminan; dan(f) hal penting lainnya.

88. Apabila suatu Pernyataan Standar AkuntansiKeuangan diterapkan sebelum tanggal berlaku efektif danpenerapan lebih dini tersebut dilakukan sesuai denganketentuan yang ada dalam Pernyataan ini, maka faktatersebut harus diungkapkan.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



TANGGAL EFEKTIF

89. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan iniberlaku efektif untuk penyusunan dan penyajian laporankeuangan entitas syariah yang mencakup periode laporanyang dimulai tanggal 1 Januari 2008.

PENARIKAN

90. Pernyataan ini menggantikan PSAK 59: AkuntansiPerbankan Syariah yang berhubungan dengan pengaturanpenyajian laporan keuangan bank syariah.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



LAMPIRAN

Lampiran adalah bagian tak terpisahkan dari PernyataanStandar Akuntansi Keuangan.

Laporan keuangan entitas syariah yang lengkap terdiridari: Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas,Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber danPenggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber danPenggunaan Dana Kebajikan, dan Catatan atas LaporanKeuangan (lihat PSAK 101). Setiap jenis entitas syariahdapat menambahkan komponen laporan keuangan lain,selain komponen laporan keuangan di atas.

Lampiran 1

LAPORAN KEUANGAN BANK SYARIAH


1. Laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiridari:(a) Neraca;(b) Laporan laba rugi;(c) Laporan arus kas;(d) Laporan perubahan ekuitas;(e) Laporan perubahan dana investasi terikat;(f) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;(g) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;(h) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan(i) Catatan atas laporan keuangan.

Neraca

2. Bank syariah menyajikan pada laporan posisikeuangan (neraca), dengan memperhatikan ketetentuan dalamPSAK terkait, mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-posberikut:

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Aset(a) Kas;(b) Penempatan pada Bank Indonesia;(c) Giro pada bank lain,(d) Penempatan pada bank lain;(e) Efek-efek;(f) Piutang:

(i) piutang murabahah;(ii) piutang salam;(iii) piutang istishna’;(iv) piutang pendapatan ijarah;

(g) Pembiayaan:(i) pembiayaan mudharabah;(ii) pembiayaan musyarakah;

(h) Persediaan (aset yang dibeli untuk dijual kembali kepadaklien);

(i) Tagihan dan kewajiban akseptasi(j) Aset yang diperoleh untuk ijarah;(k) Aset istishna dalam penyelesaian (setelah dikurangi termin

istishna);(l) Penyertaan;(m) Aset tetap dan akumulasi penyusutan; dan(n) Aset lain.

Kewajiban(a) Kewajiban segera;(b) Bagi hasil yang belum dibagikan;(c) Simpanan:

(i) giro wadiah;(ii) tabungan wadiah;

(d) Simpanan bank lain:(i) giro wadiah;(ii) tabungan wadiah;

(e) Utang:(i) Utang salam;(ii) Utang istishna;

(f) Kewajiban kepada bank lain;(g) Pembiayaan yang diterima;

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(h) Utang pajak;(i) Estimasi kerugian dan komitmen kontinjensi;(j) Pinjaman yang diterima;(k) Kewajiban lainnya; dan(l) Pinjaman subordinasi.

Dana Syirkah Temporer(a) Syirkah temporer dari bukan bank:

(i) tabungan mudharabah;(ii) deposito mudharabah;

(b) Syirkah temporer dari bank:(i) tabungan mudharabah;(ii) deposito mudharabah; dan

(c) Musyarakah.

Ekuitas(a) Modal disetor;(b) Tambahan modal disetor; dan(c) Saldo laba (rugi).

Ilustrasi 1

PT Bank Syariah “X”Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Per 31 Desember 20X1AsetKas xxxPenempatan pada Bank Indonesia xxxGiro pada bank lain xxxPenempatan pada bank lain xxxInvestasi pada efek/surat berharga xxxPiutang:

Murabahah xxxSalam xxxIstishna xxxIjarah xxx

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Pembiayaan:Mudharabah xxxMusyarakah xxx

Persediaan xxxTagihan dan kewajiban akseptasi xxxAset ijarah xxxAset istishna dalam penyelesaian xxxPenyertaan pada entitas lain xxxAset tetap dan akumulasi penyusutan xxxAset lainnya xxxJumlah Aset xxx

KEWAJIBANKewajiban segera xxxBagi hasil yang belum dibagikan xxxSimpanan xxxSimpanan dari bank lain xxxUtang:

Salam xxxIstishna’ xxx

Kewajiban kepada bank lain xxxPembiayaan yang diterima xxxUtang pajak xxxEstimasi kerugian komitmen dan kontinjensi xxxPinjaman yang diterima xxxKewajiban lainnya xxxPinjaman subordinasi xxxJumlah Kewajiban xxx

DANA SYIRKAH TEMPORERDana syirkah temporer dari bukan bank:

Tabungan mudharabah xxxDeposito mudharabah xxx

Dana syirkah temporer dari bank:Tabungan mudharabah xxxDeposito mudharabah xxx

Musyarakah xxxJumlah Dana Syirkah Temporer xxx

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



EKUITASModal disetor xxxTambahan modal disetor xxxSaldo laba (rugi) xxxJumlah Ekuitas xxx

Jumlah Kewajiban, Dana Syirkah Temporerdan Ekuitas xxx

Laporan Laba Rugi

1. Komponen-komponen laporan laba rugi bank syariahdisusun dengan mengacu pada PSAK untuk pos-pos umum.Dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, banksyariah menyajikan laporan laba rugi yang mencakup, tetapitidak terbatas, pada pos-pos berikut:(a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib:

(i) Pendapatan dari jual beli:1. pendapatan marjin murabahah;2. pendapatan neto salam paralel;3. pendapatan neto istishna paralel;

(ii) Pendapatan dari sewa:1. pendapatan neto ijarah;

(iii) Pendapatan dari bagi hasil:1. pendapatan bagi hasil mudharabah;2. pendapatan bagi hasil musyarakah;

(iv) Pendapatan usaha utama lainnya;(b) Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer;(c) Pendapatan usaha lainnya;

(i) Pendapatan imbalan (fee) jasa perbankan;(ii) Pendapatan imbalan investasi terikat.

(d) Beban usaha;(e) Laba atau rugi usaha;(f) Pendapatan nonusaha;(g) Beban non-usaha;(h) Beban pajak; dan(i) Laba atau rugi neto.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Ilustrasi 2

PT Bank Syariah “X”Laporan Laba Rugi

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1

Pendapatan Pengelolaan Danaoleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan dari jual beli:Pendapatan marjin murabahah xxxPendapatan neto salam paralel xxxPendapatan neto istishna paralel xxx

Pendapatan dari sewa:Pendapatan neto ijarah xxx

Pendapatan dari bagi hasil:Pendapatan bagi hasil mudharabah xxxPendapatan bagi hasil musyarakah xxx

Pendapatan usaha utama lainnya xxxJumlah Pendapatan Pengelolaan Danaoleh Bank sebagai Mudharib xxx

Hak pihak ketiga atas bagi hasil (xxx)Hak bagi hasil milik Bank xxx

Pendapatan Usaha LainnyaPendapatan imbalan jasa perbankan xxxPendapatan imbalan investasi terikat xxxJumlah Pendapatan Usaha Lainnya xxx

Beban UsahaBeban kepegawaian (xxx)Beban administrasi (xxx)Beban penyusutan dan amortisasi (xxx)Beban usaha lain (xxx)Jumlah Beban Usaha (xxx)

Laba (Rugi) Usaha xxx

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Pendapatan dan Beban NonusahaPendapatan nonusaha xxxBeban nonusaha (xxx)Jumlah Pendapatan (Beban) Nonusaha xxx

Laba (Rugi) sebelum Pajak xxx

Beban Pajak (xxx)

Laba (Rugi) Neto Periode Berjalan xxx

Laporan Arus Kas

4. Bank syariah menyajikan laporan arus kas denganmengacu ke PSAK terkait.

Laporan Perubahan Ekuitas

5. Bank syariah menyajikan laporan perubahan ekuitasdengan mengacu ke PSAK terkait.

Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

6. Laporan perubahan dana investasi terikatmemisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber danadan memisah-kan investasi berdasarkan jenisnya.

7. Bank syariah menyajikan laporan perubahan danainvestasi terikat sebagai komponen utama laporan keuangan,yang menunjukkan:(a) saldo awal dana investasi terikat;(b) jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi

dan nilai per unit penyertaan pada awal periode;(c) dana investasi yang diterima dan unit penyertaan investasi

yang diterbitkan bank syariah selama periode laporan;(d) penarikan atau pembelian kembali unit penyertaan investasi

selama periode laporan;

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(e) keuntungan atau kerugian dana investasi terikat;(f) imbalan bank syariah sebagai agen investasi;(g) beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya yang

dialokasikan oleh bank syariah ke dana investasi terikat;(h) saldo akhir dana investasi terikat; dan(i) jumlah unit penyertaan investasi pada setiap jenis investasi

dan nilai per unit penyertaan pada akhir periode.

8. Investasi terikat adalah investasi yang bersumber daripemilik dana investasi terikat dan sejenisnya yang dikelola olehbank syariah sebagai agen investasi. Investasi terikat bukanmerupakan aset maupun kewajiban karena bank syariah tidakmempunyai hak untuk menggunakan atau mengeluarkaninvestasi tersebut, serta bank syariah tidak memiliki kewajibanmengembalikan atau menanggung risiko investasi.

9 Dana yang diserahkan oleh pemilik investasi terikatdan sejenisnya adalah dana yang diterima bank syariah sebagaiagen investasi. Dana yang ditarik oleh pemilik dana investasiterikat adalah dana yang diambil atau dipindahkan sesuaidengan permintaan pemilik dana.

10. Keuntungan atau kerugian investasi terikat adalahjumlah kenaikan atau penurunan neto nilai investasi terikat,selain kenaikan yang berasal dari penyetoran atau penurunanyang berasal dari penarikan.

11. Dalam hal bank syariah bertindak sebagai ageninves-tasi, imbalan yang diterima adalah sebesar jumlah yangdisepakati tanpa memperhatikan hasil investasi.

12. Catatan atas laporan perubahan dana investasi terikatharus mengungkapkan:(a) sifat hubungan antara entitas syariah dan pemilik dana

investasi terikat;(b) hak dan kewajiban yang terkait dengan setiap jenis dana

investasi terikat atau unit investasi.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Ilustrasi 3

PT Bank Syariah “X”Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat

Periode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Saldo awal xxxJumlah unit penyertaan investasi awal periode xxxNilai per unit pwnywrtaan investasi xxx

Penerimaan dana xxxPenarikan dana (xxx)Keuntungan (kerugian) investasi xxxBiaya administrasi (xxx)Imbalan bank sebagai agen investasi (xxx)Saldo investasi pada akhir periode xxx

Jumlah unit penyertaan investasi pada akhir periode xxxNilai unit penyertaan investasi pada akhir periode xxx

Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

13. Bank syariah menyajikan laporan rekonsiliasipendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antarapendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrualdengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik danayang menggunakan dasar kas.

14. Perbedaan dasar pengakuan tersebut mengharuskanbank syariah menyajikan laporan rekonsiliasi pendapatan danbagi hasil sebagai bagian komponen utama laporan keuangan.

15. Dalam laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil,bank syariah menyajikan:(a) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai

mudharib;

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(b) Penyesuaian atas:(i) pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai

mudharib periode berjalan yang kas atau setarakasnya belum diterima;

(ii) Pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagaimudharib periode sebelumnya yang kas atau setarakasnya diterima di periode berjalan;

(c) Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil;(d) Bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk

bagi hasil;(e) Bagian pemilik dana atas pendapatan yang tersedia untuk

bagi hasil:(i) Bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana;(ii) Bagi hasil yang belum didistribusikan ke pemilik dana

Ilustrasi 4

PT Bank Syariah “X”Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi HasilPeriode yang berakhir pada 31 Desember 20X1

Pendapatan Usaha Utama (Akrual) xxx

Pengurang:Pendapatan periode berjalan yang kas atausetara kasnya belum diterima:

Pendapatan margin murabahah (xxx)Pendapatan istishna’ (xxx)Hak bagi hasil:

Pembiayaan mudharabah (xxx)Pembiayaan musyarakah (xxx)

Pendapatan sewa (xxx)Jumlah pengurang (xxx)

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Penambah:Pendapatan periode sebelumnya yangkasnya diterima pada periode berjalan:

Penerimaan pelunasan piutang:Margin murabahah xxxIstishna’ xxxPendapatan sewa xxx

Penerimaan piutang bagi hasil:Pembiayaan mudharabah xxxPembiayaan musyarakah xxx

Jumlah penambah xxx

Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil xxxBagi hasil yang menjadi hak bank syariah xxxBagi hasil yang menjadi hak pemilik dana xxxDirinci atas:

Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan xxxHak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

16. Bank syariah menyajikan Laporan Sumber danPenggunaan Dana Zakat sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Ilustrasi 5

PT Bank Syariah “X”Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat


Sumber Dana ZakatZakat dari dalam bank syariah xxxZakat dari pihak luar bank syariah xxx

Jumlah sumber dana zakat xxx

Penggunaan Dana ZakatFakir (xxx)Miskin (xxx)Amil (xxx)Muallaf (xxx)Orang yang terlilit hutang (gharim) (xxx)Riqab (xxx)Fisabilillah (xxx)Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) (xxx)

Jumlah penggunaan dana zakat (xxx)

Kenaikan (penurunan) dana zakat xxxSaldo awal dana zakat xxxSaldo akhir dana zakat xxx

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

17. Bank syariah menyajikan laporan sumber danpenggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan PSAKterkait.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Ilustrasi 6

PT Bank Syariah “X”Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan


Sumber Dana KebajikanInfak Zakat dari dalam bank syariah xxxSedekah xxxHasil pengelolaan wakaf xxxPengembalian dana kebajikan produktif xxxDenda xxxPendapatan nonhalal xxxJumlah Sumber Dana Kebajikan xxx

Penggunaan Dana KebajikanDana kebajikan produktif (xxx)Sumbangan (xxx)Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum (xxx)Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan (xxx)

Kenaikan (penurunan dana kebajikan xxxSaldo awal dana kebajikan xxxSaldo akhir dana kebajikan xxx

Catatan atas Laporan Keuangan

18. Bank syariah menyajikan catatan atas laporankeuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK terkait.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Lampiran 2

LAPORAN KEUANGAN ENTITAS ASURANSISYARIAH

1. Ketentuan mengenai komponen dan ilustrasi laporankeuangan entitas asuransi syariah ini merupakan penambahdari komponen dan iliustrasi Laporan Keuangan Entitas Syariahyang telah ada. Ketentuan ini berlaku selaras dengandiberlakukannya PSAK 108: Akuntansi Transaksi AsuransiSyariah yang berlaku efektif untuk penyusunan dan penyajianlaporan keuangan entitas asuransi syariah pada atau setelah 1Januari 2010.


2. Laporan keuangan entitas asuransi syariah yanglengkap terdiri dari:(a) laporan posisi keuangan (neraca);(b) laporan surplus defisit underwriting dana tabarru’;(c) laporan perubahan dana tabarru’;(d) laporan laba rugi;(e) laporan perubahan ekuitas;(f) laporan arus kas;(g) laporan sumber dan penggunaan dana zakat;(h) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan(i) catatan atas laporan keuangan.

3. Dalam hal pengelolaan asuransi syariah dilakukan olehbukan entitas asuransi syariah, maka komponen laporankeuangannya mengacu ke PSAK yang relevan.

4. Bagi entitas asuransi syariah yang memiliki kegiatansignifikan berkaitan dengan pengelolaan investasi terikatsebagai wakil dan atau pengelolaan investasi dengan pola bagihasil, maka entitas asuransi syariah tersebut menyiapkan laporandi bawah ini yang relevan:

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(a) laporan perubahan dana investasi terikat; dan atau(b) laporan rekonsiliasi bagi hasil.

Kedua komponen laporan keuangan di atas dapat dilihat diLampiran 1.

Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

5. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan posisikeuangan (neraca), dengan memperhatikan ketentuan dalamPSAK yang relevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada:

Aset(a) kas dan setara kas;(b) piutang kontribusi;(c) piutang reasuransi;(d) piutang:

(i) murabahah;(ii) salam;(iii) istishna';

(e) investasi pada surat berharga;(f) pembiayaan:

(i) mudharabah;(ii) musyarakah;

(g) investasi pada entitas lain;(h) properti investasi; dan(i) aset tetap dan akumulasi penyusutan.

Kewajiban(j) penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak;(k) utang klaim;(l) klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan;(m) bagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang masih

harus dibayar;(n) bagian peserta atas surplus underwriting dana tabarru’

yang masih harus dibayar;(o) utang reasuransi;

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(p) utang dividen; dan(q) utang pajak.

Dana Peserta(r) dana syirkah temporer:

mudharabah; dan(s) dana tabarru’.

Ekuitas(t) modal disetor;(u) tambahan modal disetor; dan(v) saldo laba.

Ilustrasi 1

PT Asuransi Syariah “X”Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Per 31 Desember 20x1

AsetKas dan setara kas xxxPiutang kontribusi xxxPiutang reasuransi xxxPiutang xxx

Murabahah xxxSalam xxxIstishna’ xxx

Investasi pada surat berharga xxxPembiayaan xxx

Mudharabah xxxMusyarakah xxx

Investasi pada entitas lain xxxProperti investasi xxxAset tetap dan akumulasi penyusutan xxxJumlah aset xxx

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’

6. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan laba rugipeserta, dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yangrelevan, mencakup tetapi tidak terbatas pada:(a) kontribusi bruto;(b) bagian reasuransi atas kontribusi;(c) perubahan kontribusi yang belum menjadi hak;(d) penerimaan kontribusi untuk periode berjalan;(e) pembayaran klaim bruto;(f) bagian reasuransi dan pihak lain atas pembayaran klaim

bruto;

KewajibanPenyisihan kontribusi yang belum menjadi hak xxxUtang klaim xxxKlaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan xxxBagian reasuransi dari pihak lain atas klaim yang

masih harus dibayar xxxBagian peserta atas surplus underwriting dana

tabarru’ yang masih harus dibayar xxxUtang reasuransi xxxUtang dividen xxxUtang pajak xxxJumlah kewajiban xxx

Dana PesertaDana syirkah temporer

Mudharabah xxxDana tabarru’ xxxJumlah dana peserta xxx

EkuitasModal disetor xxxTambahan modal disetor xxxSaldo Laba xxxJumlah ekuitas xxxJumlah kewajiban, dana peserta, dan ekuitas xxx

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



(g) perubahan klaim yang masih harus dibayar (outstandingclaim);

(h) perubahan bagian reasuransi atas klaim yang masih harusdibayar;

(i) penyisihan teknis;(j) beban pengelolaan asuransi;(k) pendapatan investasi; dan(l) surplus atau defisit underwriting dana tabarru’.

Ilustrasi 2PT Asuransi Syariah “X”

Laporan Surplus Defisit Underwriting Dana Tabarru’Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

Pendapatan AsuransiKontribusi bruto xxxUjrah pengelola (xxx)Bagian reasuransi (atas risiko) (xxx)Perubahan kontribusi yang belum menjadi hak (xxx)Jumlah pendapatan asuransi xxx

Beban AsuransiPembayaran klaim xxxKlaim yang ditanggung reasuransi dan pihak lain (xxx)Klaim yang masih harus dibayar xxxKlaim yang masih harus dibayar yang

ditanggung reasuransi dan pihak lain (xxx)Penyisihan teknis: Beban Penyisihan teknis xxxJumlah beban asuransi xxx

Surplus (Defisit) Neto Asuransi xxxPendapatan InvestasiTotal pendapatan investasi xxx-/- Beban pengelolaan portofolio investasi xxxPendapatan investasi neto xxx

Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru’ xxx

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Laporan Perubahan Dana Tabarru'

7. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahandana tabarru’ yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pospos berikut:(a) surplus atau defisit periode berjalan;(b) bagian surplus yang didistribusikan ke peserta dan atau

pengelola; dan(c) surplus yang yang tersedia untuk dana tabarru’.

Ilustrasi 3

Asuransi Syariah “X”Laporan Perubahan Dana Tabarru

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

Surplus underwriting dana tabarru’ (dasar akrual) xxx Distribusi ke peserta (xxx) Distribusi ke pengelola (xxx)Surplus yang tersedia untuk dana tabarru’ xxxSaldo awal xxxSaldo akhir xxx

Laporan Laba Rugi

8. Laporan laba rugi disusun dengan mengacu pada PSAKyang relevan. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan labarugi yang mencakup, tetapi tidak terbatas, pada pos-pos berikut:(a) pendapatan pengelolaan asuransi;(b) pendapatan pengelolaan investasi dana peserta;(c) pendapatan pembagian surplus underwriting;(d) pendapatan investasi;(e) beban usaha;(f) laba usaha;(g) beban pajak; dan(h) laba neto.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Ilustrasi 4

Asuransi Syariah “X”Laporan Laba Rugi

Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20x1

PendapatanPendapatan pengelolaan operasi asuransi (ujrah) xxx

Pendapatan pengelolaan portofolio investasidana peserta xxx

Pendapatan pembagian surplus underwriting xxxPendapatan investasi xxxJumlah pendapatan xxx

BebanBeban komisi xxxUjrah dibayar xxxBeban umum dan administrasi xxxBeban pemasaran xxxBeban pengembangan xxxJumlah beban xxx

Laba Usaha xxx

Pendapatan (beban) nonusaha neto xxx

Laba Sebelum Pajak xxx

Beban pajak xxx

Laba Neto xxx

Laporan Perubahan Ekuitas

9. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan perubahanekuitas sesuai dengan PSAK yang relevan.

123456789

1011121314151617181920212223242526272829303132333435363738



Laporan Arus Kas

10. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan arus kasdengan mengacu ke PSAK yang relevan.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

11. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumberdan penggunaan dana zakat sesuai PSAK 101 dan Ilustrasipada Lampiran 1.

Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan

12. Entitas asuransi syariah menyajikan laporan sumberdan penggunaan dana kebajikan sesuai PSAK 101 dan Ilustrasipada Lampiran 1.

Catatan atas Laporan Keuangan

13. Entitas asuransi syariah menyajikan catatan ataslaporan keuangan sesuai PSAK 101 dan PSAK yang terkait.

Documents

PENERAPAN PSAK NO. 101 PADA PENYUSUNAN LAPORAN …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28067/1/HANA... · dengan judul “Penerapan PSAK No. 101 pada Penyusunan Laporan