MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KP 1993 TAHUN 2018

TENTANGPENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II

PADA PELABUHAN KUMAI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 2

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015

tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal diatur bahwa untuk kepentingan keselamatan, keamanan berlayar,

perlindungan lingkungan maritim, serta kelancaran berlalu

lintas pada perairan pelabuhan, Menteri menetapkan Perairan Wajib Pandu;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian, evaluasi serta verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah perairan

Pelabuhan Kumai, telah memenuhi kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan

berlayar untuk ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas II Pada Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

- 2 -

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang

Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61

Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentangAngkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5108 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun

2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5208);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang

Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentangKementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;

- 3 -

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran

dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 76 Tahun 2018 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1183);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2014

tentang Sarana Bantu dan Prasarana Pemanduan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2033);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390)12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1844) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM

56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 814);

Memperhatikan: Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

PP.304/3/3/DJPL-18 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Usulan Penetapan Perairan Wajib Pandu Pelabuhan Kumai Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN :Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II PADA

PELABUHAN KUMAI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

- 4 -

PERTAMA Menetapkan Perairan Pada Pelabuhan Kumai Provinsi

Kalimantan Tengah sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas II meliputi perairan pelayaran yang dibatasi oleh garis lurus

dan sepanjang garis pantai yang menghubungkan titik

koordinat sebagai berikut:

Sepanjang Perairan Teluk Kumai - Muara Sungai Kumai: Titik A : 03° 01' 30.00" LS/ 111° 32' 30.00" BT(Tg Pengujian);

Titik B : 03° 07’ 00.00" LS/ 111° 32' 30.00" BT;

Titik C : 02° 58’ 00.00" LS/ 111° 40' 40.00" BT;Titik D : 02° 58' 00.00" LS/ 111° 43' 00.00" BT;

Titik E : 03° 01’ 30.00" LS/ 111° 46' 00.00" BT;Titik F : 03° 14' 00.00" LS/111° 40' 00.00" BT;Titik G : 03° 30’ 00.00" LS / 111° 45' 00.00" BT (Tg Puting);

Sepanjang Perairan Muara Sungai Kumai - Hulu Sungai

Kumai:Titik H : 02° 52' 00.00" LS/ 111° 43' 30.00" BT (Tg Rema); Titik I : 02° 46' 36.00" LS/ 111° 42' 48.00" BT;

Titik J : 02° 27' 48.00" LS/1110 53' 12.00" BT (Hulu Sungai

Kumai);Titik K : 02° 31' 30.00" LS/111° 47' 06.00" BT;Titik L : 02° 34' 00.00" LS/ 111° 48' 06.00" BT (Anak Sungai

Jere Gendol);Titik M : 02° 37' 54.00" LS/111° 48' 12.00" BT (Dermaga

Umum Tg Kalap Bumi Harjo);

Titik N : 02° 44' 30.00" LS/111° 43' 36.00" BT (Pelabuhan Umum Panglima U tar Kumai);

Titik O : 02° 50' 48.00" LS/ 111° 43' 06.00" BT (Tg Kubu);

Kembali sepanjang pantai sampai pada Titik A di

Tg. Pengujian Ambang Luar Sungai Kumai.

Titik koordinat naik turun pandu [Pilot Boarding Ground): 02° 58' 00.00" LS / 111° 40' 40.00" BT.

- 5 -

KEDUA Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Pertama digambarkan dalam Peta Laut Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan

Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggalditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: BUDI KARYA SUMADI1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;2. Menteri Kelautan dan Perikanan;3. Menteri Badan Usaha Milik Negara;

4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;

6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan;

7. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bupati Kumai;

9. Kepala Distrik Navigasi Kelas I Banjarmasin;10. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas

IV Kumai.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Desember 2018MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

t

\

- 6 -

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 1993 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II PADA PELABUHAN KUMAI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

LOKASI PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS II PADA PELABUHAN KUMAI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

/ K V U V %VT*Ni - r \ v r * « sn .tT .w «w. i^ v n rH T »

(T '.’ V N

SIMBOL KETERANGANSepanjang Perairan Teluk Kumai - Muara Sungai Kumai:

Titik A : 03° 01' 30.00" LS/111° 32' 30.00" BT(Tg Pengujian);

Titik B : 03° 07' 00.00" LS/111° 32' 30.00" BT;

Titik C : 02° 58' 00.00" LS/111° 40' 40.00" BT;

Titik D : 02° 58' 00.00" LS/111° 43' 00.00" BT;

Titik E : 03° 01' 30.00" LS/111° 46' 00.00" BT;

Titik F : 03° 14' 00.00" LS/111° 40’ 00.00" BT;

Titik G : 03° 30' 00.00" LS/111° 45' 00.00" BT (Tg Puting);

Sepanjang Perairan Muara Sungai Kumai - Hulu Sungai Kumai:

Titik H : 02° 52' 00.00" LS/111° 43’ 30.00" BT (Tg Rema);

Titik I : 02° 46' 36.00" LS/111° 42' 48.00" BT;

Titik J : 02° 27' 48.00" LS/111° 53' 12.00" BT (Hulu Sungai

Kumai);

Titik K : 02° 31' 30.00" LS/111° 47' 06.00" BT;

Titik L : 02° 34' 00.00" LS/111° 48’ 06.00" BT (Anak Sungai Jere

Gendol);

- 7 -

Titik M : 02° 37' 54.00" LS/111° 48' 12.00" BT (Dermaga Umum

Tg Kalap Bumi Haijo);

Titik N : 02° 44’ 30.00" LS/ 111° 43' 36.00" BT (Pelabuhan Umum

Panglima U tar Kumai);

Titik O : 02° 50’ 48.00" LS/ 111° 43’ 06.00" BT (Tg Kubu);

Kembali sepanjang pantai sampai pada Titik A di Tg. Pengujian

Ambang Luar Sungai Kumai.

Titik koordinat naik turun pandu (Pilot Boarding Ground):

02° 58' 00.00" LS / 111° 40' 40.00" BT.

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

li dengan aslinya 3 A LA BlHRO HUKUM

ADJI H., SH. DESS Utama Madya (IV/d) .1022 199203 1 001