Embed Size (px)
Citation preview
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN PATI
Oleh :
Mohammad Iqbal, SE, MM
NIDN: 0614096901
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
PROGRAM FAKULTAS EKONOMI MANAJEMEN
UNIVERSITAS SEMARANG
SEMARANG
2021
ii
- .
,,
Mohammnd IqbAl, SE. ~[1II1'1101'1.0614096901
S.I1I .... nQ.28 OeseI1II1<r 2020Ketu" Pcn ibdhln
/~
Kee, CayamsoriScmomogBiD}'. Pribadi
Mohammad Iqool. SE. MMLaki-lakl0614096901Mnnajcmc:n1118Tennga Pcng.ojorEkonomi Ml\nnjelnenUSM)1 Soekarne HOloScmorang 50 196024-6702757
MohMnnud Iqbal. SI!, MM
ManaJcmcn
lMPLlKASI UNDANC·UNDANC NOMORII TAIIUN 2020 Tf.N'I'ANC ClPTAKt:RJA TF.RHADAI' PEMDENTlIKANPRODU" IIUKUM KEUANGANOAERAH 01 ""DUI'ATEN P,\TI
Yoh.n", Suhnrdjo, SE. MSi. Ak, CANIS. 06557000504075
MengetahulO.k •• FE Unlversll as Scmarung
2. Bidan"J. K<I.. P<1.kSlln.
a. Namab Jenis KclliminC. NIONd Disiplin Ihnue. Pong.knl I Oolon&,,"f. 10001an~ Program S",dih. Pergurunn Tingsli. Alamal KantorJ. TdpIFaksIE'm",1
4. AnggolftL Ang,sol& Peruamab. Anggota Ked..c. Ancaoca Keliga
S. L4kasi.. L4kasi Kcgi.tlnb. KOla
6. Jumleh bloyo y3l1g diusulbn
J"".I
LDt:BAR PENGESAHANPENGABDIAN KEFADA MASYARAKAT
iii
RINGKASAN Gagasan omnislaw yang produk akhirnya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja telah mempengaruhi kebijakan keuangan daerah. Disinilah
memungkinkan adanya pemahaman para anggota DPRD atas pengelolaan keuangan daerah.
Melalui konsep pengabdian dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentunya hal ini
menjadi penting bagi bekal anggota DPRD dalam membangun keuangan daerah yang
berbasis pada kepentingan masyarakat.
Kata kunci : Undang-Undang Cipta Kerja, Produk Hukum, Dan Keuangan Daerah
iv
.
DAFTAR ISI
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ....................................................... ii
RINGKASAN .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI ............................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................
BAB II KEGIATAN ..................................................................................................................
BAB III KESIMPULAN.............................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................................................
5
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMIKIRAN
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas
kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu
melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan
serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas
penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan
pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek
hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan
selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan
global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar
mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-
luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.
Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata
dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan
kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan
berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama
dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab
adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan
dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah
6
termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan
nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu
berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan
kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.
Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh
Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi
perwakilan rakyat dalam struktur kelembagan pemerintahan daerah yang menjalankan
fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah
daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi
penganggaran (budgeting) dan fungsi pengawasan. Sebagai unsur pemerintahan daerah
DPRD turut serta melahirkan kebijakan-kebijakan di daerahnya, terutama yang
dituangkan dalam Peraturan Daerah. Secara umum peran ini diwujudkan dalam tiga
fungsi, yaitu:
1. Regulator yaitu mengatur seluruh, kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-
urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan- urusan pemerintah pusat
yang diserahkan pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan);
2. Policy Making yaitu merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan
program-program pembangunan di daerahnya;
3. Budgeting yaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD); Lebih khusus berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Susduk dan UU Pemerintahan
Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan
perwujudannya ke dalam tiga fungsi, yaitu :
1. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah,
2. Fungsi anggaran; dan
3. Fungsi pengawasan.
Tugas dan Wewenang DPRD
1. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai
anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh Kepala
Daerah;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran
pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
7
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan/atau wakil Kepala
Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan
pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil Kepala
Daerah; (catatan bagian hukum)
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten
terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan
oleh pemerintah daerah kabupaten;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan
pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan
kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna
bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan
sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat
kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara
Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan
daerah untuk otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua
lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (sinergi)
bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi
masing-masing. Namun dalam kenyataannya, sinergisme tersebut belum dapat berjalan
secara optimal. Kesetaraan hubungan tersebut seringkali dimaknai lain, yang mengurangi
fungsi dan kewenangan dewan. Sebagai contoh, masih banyaknya produk peraturan-
peraturan daerah yang merupakan inisiasi dari pemerintah daerah, bukan dari DPRD.
Padahal jika kita merujuk pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2004
dengan tegas dinyatakan bahwa ”DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan
Daerah”. Ini artinya bahwa “leading sector” pembentukan PERDA seharusnya ada
ditangan DPRD. Belum lagi yang berkaitan dengan “bargaining posisition” dalam
8
pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak, draft Perda
APBD tersebut biasanya masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, sehingga
sangat sulit bagi Dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut. Selain
kedua contoh di atas, jika kita lihat dari aspek penganggaran yang dimiliki Dewan, masih
sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran yang ada di pemerintah daerah.
Dewan tidak mempunyai otonomisasi anggaran yang dapat mendukung fungsi dan
kinerjanya secara optimal. Sehingga tidak aneh jika seringkali muncul ’rumor’ bahwa
DPRD hanya sebagai ’rubber stamp’ yang meligitimasi semua kebijakan pemerintah. Hal
ini diperparah lagi dengan regulasi kita yang belum memberikan kedudukan yang setara
antara pemerintah daerah dengan DPRD, yaitu antara lain yang berkaitan dengan :
• Status pejabat negara, hanya melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota
DPRD;
• Pengaturan hak inisiasi legislasi bagi anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding
dengan pengaturan inisiasi legislasi dari pemerintah daerah (dalam bentuk peraturan
teknis pelaksanaan);
• Kedudukan, tugas dan fungsi alat kelengkapan Panitia Legislasi dalam struktur
kelembagaan Dewan;
• Pengangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll.
Dari kondisi yang demikian, memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak
adanya kesetaraan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, tetapi hal ini bukannya tidak
mungkin. Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai
dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalui perubahan regulasi, pembenahan
struktur kelembagaan (mis. Adanya penambahan alat kelengkapan dewan yang berupa
Panitia Legislasi, Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi
alat-alat kelengkapan dewan), penguatan penganggaran, peningkatan daya dukung Dewan
(sarana-prasarana dan staf) dan penentuan Program Legislasi Daerah sebagai instrumen
perencanaan pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan
sistematis antara Dewan dan Pemerintah Daerah.
Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
9
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pati ada
beberapa materi yang akan disampaikan; pertama yaitu “Penyusunan Renja DPRD yang
berkualitas dan Implementasi E- Pokirbagi pimpinan dan Anggota DPRD. ”, DPRD
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.
Fungsi anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan APBD tiap
tahun ke tahun. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta
mengorganisasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah. Fasilitasi Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun oleh Sekretariat DPRD.
Proses input Pokok-pokok Pikiran DPRD diawali dengan pelaksanaan kegiatan
Reses DPRD dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan APBD dan Penyerapan Aspirasi
Masyarakat dalam hal ini konstituen dari masing-masing Anggota Dewan Aksi perubahan
yang dilaksanakan oleh project leader ini diharapkan mampu memberikan perubahan
dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government) dengan
terciptanya hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif sebagai
penyelenggara pemerintahan. Tidak ada lagi Anggota DPRD harus dijadikan tersangka
Tipikor hanya karena anggaran aspirasi
yang diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan tidak termuat dan terbahas dalam
Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan tidak disinergikan dengan RKPD (Rencana Kegiatan
Pembangunan Daerah) dan RPJMD. Pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat terlaksana
dengan baik sesuai dengan tahapan dan regulasi dalam rangka untuk mewujudkan tujuan
nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Materi yang kedua yaitu Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja terhadap Pembentukan Produk Hukum Keuangan Daerah di
Kabupaten Pati, Konsep Omnibus Law dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan menjadi sangat populer di Indonesia. Presiden menganggap Omnibus Law dapat
menjadi solusi disharmoni/tumpang-tindih peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
Namun, penyiapan Omnibus justru menimbulkan permasalahan di masyarakat, mulai dari
10
proses penyusunan yang sangat singkat dan dianggap tidak partisipatif ditambah materi
muatan yang dianggap merugikan masyarakat karena proses pembuatanya dilakukan
secara tertutup dan tidak melibatkan semua pemangku kepentingan
Materi yang ketiga yaitu Kepemimpinan dan Komunikasi Politik, Kepemimpinan
merupakan faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian kinerja yang demokratis.
Dengan kemampuan komunikasi yang memahami kondisi sekelilingnya dan mampu
berempati terhadap semua kelompok masyarakat, maka upaya untuk mencapai tujuan
organisasi lebih memungkinkan untuk dicapai tanpa menghadapi penolakan dari berbagai
entitas di masyarakat. Eksistensi Kepemimpin dalam konteks komunikasi, adalah
kemampuan pemimpin dalam melakukan komunikasi untuk mempengaruhi orang lain,
supaya dapat bekerjasama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Haiman
(dalam Stogdill,1974:7), “kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi dalam proses
interaksi melalui pembicaraan ataupun melalui prilaku orang lain”. Sedangkan Rogers
(1969 :223), menegaskan, “kepemimpinan sebagai kemampuan bertindak dan
berkomunikasi untuk mempengaruhi orang lain sesuai dengan jalan yang diinginkan untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan “. Berdasarkan kepada dua pengertian itu, unsur –
unsur yang menonjol dalam kepemimpinan adalah kemampuan berkomunikasi untuk
mempengaruhi
Materi yang keempat yaitu Tata cara penyusunan, penyampaian dan integrasi
pokok pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan, Sesuai ketentuan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020,
menyebutkan, DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran paling lambat seminggu
sebelum dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Apabila disampaikan melewati batas waktu
seminggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokir dewan
tersebut akan dijadikan bahan masukan saat penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar
perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya
Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama ini kami Universitas
Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas
Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Pati serta
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa
Tengah telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis DPRD Kabupaten Pati
dengan tema “Penyusunan Renja DPRD yang Berkualitas”.
11
B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Permendagri Nomor 133 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dalam
Permendagri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
10. Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Permendagri No. 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12
12. Surat Edaran Badan Pusat Pengembangan Sumber Daya manusia Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 895.3/4007/BPSDM perihal Pelaksanaan
Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota
dalam Tatanan Adaptasi Kebiasaan Baru.
C. MATERI
1. Penyusunan Renja DPRD yang berkualitas dan Implementasi E- Pokir bagi pimpinan
dan Anggota DPRD
Narasumber : Rino Rio Kent, S.STP, MM (Kemendagri RI)
2. Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap
Pembentukan Produk Hukum Keuangan Daerah di Kabupaten Pati
Narasumber : Mohammad Iqbal, S.E.,M.M.
(Akademisi)
3. Kepemimpinan dan Komunikasi Politik
Narasumber : : Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin
(Praktisi, Pengamat Politik, Akademisi)
4. Tata cara penyusunan, penyampaian dan integrasi pokok pikiran DPRD dalam
dokumen perencanaan
Narasumber : Siti Ismaillyaningsih (Bappeda Provinsi Jawa Tengah)
5. FGD (Focus Group Discussion)
“Penyusunan Renja DPRD yang Berkualitas”
Narasumber : Pimpinan DPRD Kab. Pati
D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN
Maksud dan Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah sebagai berikut:
Memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi
bagi pimpinan, anggota, sekretaris dan staf sekretariat DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota DPRD yang berlaku saat
ini;
Membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai
anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat;
Meningkatakan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya
13
Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD;
Peserta mampu bagaimana memahami Penyusunan Renja DPRD yang
berkuakitas dan Implementasi E- Pokir bagi pimpinan dan Anggota DPRD;
Peserta mampu bagaimana memahami Implikasi Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Kabupaten Pati Peserta mampu memahami Pencegahan Tidak Pidana Korupsi;
Peserta mampu memahami kepemimpinan dan komunikasi politik;
Peserta mampu memahami Tata cara penyusunan, penyampaian dan integrasi
pokok pikiran DPRD dalam dokumen perencanaan;
Peserta mampu memahami dan menerik kesimpulan dari beberapa materi
kegiatan Bimbingan Teknis.
E. PEMBIAYAAN
Pembiayaan pengabdian Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Keuangan Daerah Di Kabupaten
Pati dibiayai oleh pribadi.
.
14
BAB II
KEGIATAN
A. TEMA PENGABDIAN
“IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG
CIPTA KERJA TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PATI ”
B. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
Hari : Rabu s.d. Sabtu
Tanggal : 16 s.d. 19 Desember 2020
Tempat : Hotel Grand Edge - Kota Semarang
Jl. Sultan Agung No.96, Wonotingal, Kec. Candisari,
Kota Semarang
C. MATERI PENGABDIAN
1. Penyusunan Renja DPRD yang berkualitas dan Implementasi E- Pokir bagi
pimpinan dan Anggota DPRD
2. Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap
Pembentukan Produk Hukum Keuangan Daerah di Kabupaten Pati
3. Kepemimpinan dan Komunikasi Politik
4. Tata cara penyusunan, penyampaian dan integrasi pokok pikiran DPRD dalam
dokumen perencanaan
5. FGD (Focus Group Discussion)
“Penyusunan Renja DPRD yang Berkualitas”
D. NARASUMBER
2. Mohammad Iqbal, S.E.,M.M.( Akademisi)
E. MODERATOR
1. Sudarmono, S.E.
F. PESERTA
Peserta yang mengikuti pengabdian dari Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Pati sebanyak 47 orang peserta.
15
Pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Pati sebanyak 6 orang
Absensi Peserta dan Pendamping terlampir.
DAFTAR PUSTAKA
Arinanto, Satya. Reviving Omnibus Law: Legal Option for Better Coherence. Jakarta Post,
2019
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang, Jakarta, Rajawali Pers, 2010 Badan Pembinaan
Hukum Nasional-Kementerian Hukum dan HAM, Dokumen Pembangunan Hukum
Nasional Tahun 2019, Jakarta, 2019
Bab IV Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, khususnya
pembahasan mengenai Arah Pembangunan Nasional. Perencanaan Pembangunan
Hukum Nasional
Bryan A. Garner, et. al. (Eds.). Black’s Law Dictionary Ninth Edition. St. Paul: West
Publishing Co., 2009 Conboy, Maria Soetopo, “Indonesia Getting its Second Wind:
Law and Economics for Welfare Maximization”, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015
Daliyo, dkk, Pengantar Ilmu Hukum : Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT Gramedia
Pustaka Utma, 1996, h. 21-32 Duhaime Legal Dictionary, 2016
Hestu, B. Hukum Tata Negara Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2009
I C van der Vlies, Handboek wetgeving. Print book, Dutch, 1991
16
FOTO-FOTO KEGIATAN
17
18
BIODATA TIM PENGABDIAN KETUA PENGABDIAN
A Identitas Diri
No Biodata Uraian
1 Nama lengkap Mohammad Iqbal, S.E.,M.M.
2 Jabatan fungsional Dosen Ekonomi D III Manajemen
3 Jabatan structural Tenaga Pengajar
4 NIS/NIDN 0614096901
5 Tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 September 1969
6 Alamat Rumah Jl . Badak Kota Semarang
7 No telpon/Faks/HP 085225039999
8 Alamat email [email protected]
9 Mata kuliah diampu Manajemen Pemasaran
Riwayat Pendidikan
No Keterangann S1 S2
1 Nama Perguruan Tinggi Universitas
Diponegoro
(UNDIP)
Universitas
Diponegoro
(UNDIP)
2 Bidang Ilmu Manajemen Magister Manajemen
3 Tahun Masuk-Lulus 1989-1993 1995-1997
Pengalaman Karya Ilmiah 5 Tahun Terakhir
No. Tahun Judul Karya Ilmiah Isbn/Issn Penerbit
1. 2020 PERLINDUNGAN
HUKUM
TERHADAP MEREK
YANG TERDAFTAR
Journal Ius
Constituendum P -
ISSN : 2541-2345 ,
E -ISSN : 2580-8842
Volume 5, nomor 1,
April 2020
Magister Hukum
2. 2020 PENGARUH
PELAKSANAAN E
KATALOG DALAM
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH
TERHADAP UMKM
Journal Ius Law
Review ISSN
: 2621-4105
Volume 3, nomor 1,
April 2020
Magister Hukum
Demikian biodata ini sehingga dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
19
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam penyusunan laporan Pengabdian kepada Masyarakat.
Semarang, 23 Desember 2020
Pengusul
Mohammad Iqbal, SE, MM
NIDN.0614096901
“
1
OLEH :Mohammad Iqbal, SE, MM
NIDN: 0614096901
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEMARANG
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
TERHADAP PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM KEUANGAN DAERAH DI
KABUPATEN PATI
“
“
“
“OMNIBUSLAW BERPENGARUH
PADA KEUANGAN DAERAH
KARENA MEMILIKI ASPEK
HUBUNGAN MASALAH
INVESTASI DAN UMKM
SEBAGAIMANA MATERI
OMNIBUSLAW SEBAGAI BERIKUT
OMNIBUSLAW : PERUBAHAN PERATURAN
01
02
03
04
MERUPAKAN UPAYA MERUBAH UNDANG-
UNDANG SECARA SEKALIGUS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG
MENCAKUP BERBAGAI TOPIK
SUATU PERATURAN YANG DIBUAT BERDASARKAN HASIL
KOMPILASI BEBERAPA ATURAN DENGAN SUBSTANSI
DAN TINGKATANNYA BERBEDA
SEBUAH UNDANG-UNDANG (UU) YANG DIBUAT UNTUK
MENYASAR ISU BESAR YANG ADA DI SUATU NEGARA. “SELAIN
MENYASAR ISU BESAR, TUJUANNYA JUGA UNTUK MENCABUT
ATAU MENGUBAH BEBERAPA UU
ORIENTASI OMNIBUSLAW PEMERINTAH(perspektif kajian akademis)
Mempercepat
Pertumbuhan
Ekonomi
Pada RUU cipta Lapangan
Kerja Omnibuslaw bertujuan
mempercepat proses
ekonomi yang salah satu
bentuknya penciptaan
lapangan kerja
Kemudahan proses
perizinan dalam
mendukung investasi
Penyederhanaan
Peraturan
8
PERUNDANG-UNDANGAN YANG DIUBAH DALAM OMNIBUSLAW
BAHWA DARI 78 (TUJUH PULUH DELAPAN)
UNDANG-UNDANG YANG MATERI MUATAN AYAT, PASAL, DAN/ATAU BAGIAN KETENTUAN
NORMANYA DIUBAH ATAUPUN DIHAPUS PADA SAAT PROSES PEMBAHASAN
1. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
2. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pulau Kecil
3. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
4. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Geospasial
5. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
6. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
7. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
8. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Kelautan
9. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
10.UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
11.UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan
12.UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
13.UU No. 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura
14.UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
15.UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
16.UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Hutan
17.UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
18.UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
LANJUTAN
19.UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
20.UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
21.UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
22.UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
23.UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
24.UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
25.UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
26.UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Rakyat
27.UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
28.UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
29.UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
30.UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
31.UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
32.UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
33.UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
34.UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
35.UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
36.UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
37.UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
38.UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
39.UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
LANJUTAN 40.UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
41.UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
42.UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
43.UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
44.UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
45.UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
46.UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
47.UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
48.UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
49.UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
50.UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
51.UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
52.UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Nasional
53.UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
54.UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
55.UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menegah
56.UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
57.UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
58.UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
59.UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
60.UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
61.Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang
Gangguan (Hinderordonnantie)
LANJUTAN
62.UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
63.UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak
Garam
64.UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
65.UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
66.UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
67.UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah
68.UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan;
69.UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
70.UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
71.UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
72.UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangungan untuk Kepentingan Umum
73.UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
74.UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
75.UU No. 36 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
76.UU No. 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
77.UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
78.UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Efek omnibuslaw diantaranya perda RTRW, perizinan dan lain-lainya
JANGKAUAN YANG DIATURPertama, perbaikan ekosistem investasi dengan menciptakan ekosistem investasi
yang mendukung kemudaan berusaha melalui pengaturan:
a. Penyederhanaan Perizinan Berusaha
b. Persyaratan Investasi
c. Ketenagakerjaan
d. Kemudahan Berusaha
e. Riset dan Inovasi
f. Pengadaan Lahan
g. Kawasan Ekonomi
Kedua, UMK-M termasuk koperasi yaitu menciptakan Kemudahan, Pemberdayaan
dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) serta Perkoperasian
melalui pengaturan:
a. Kriteria UMK-M
b. Basis Data Tunggal
c. Collaborative Processing/Pengelolaan Terpadu UMK-M
d. Kemudahan Perizinan Tunggal
e. Kemitraan, Insentif dan Pembiayaan
Ketiga, Mendorong peningkatan dan kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah
yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja.
TUJUAN CIPTA KERJA DIBENTUK :
menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja
dengan memberikan kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan terhadap koperasi dan UMK-M serta industri dan perdagangan
nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja
Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap
memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antardaerah dalam kesatuan
ekonomi nasional;
menjamin setiap warga negara memperoleh
pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang
adil dan layak dalam hubungan kerja;
melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan
yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan
perlindungan bagi koperasi dan UMK-M serta industri
nasional; dan
melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan
yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem
investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional
yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi
nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi
Pancasila.
a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
b. ketenagakerjaan;
c. kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperas
Dan UMK-M;
d. kemudahan berusaha;
e. dukungan riset dan inovasi;
f. pengadaan tanah;
g. kawasan ekonomi;
h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek
i. strategis nasional;
j. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
k. pengenaan sanksi.
Ruang Lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis Cipta
Kerja yang meliputi:
OMNIBUSLAW HIPEREGULASI BARU
TERDAPAT MASALAH FUNDAMENTAL YANG ADA DALAM RUU CIPTA LAPANGAN KERJA YANG TELAH DISAHKAN YAITU PADA SATAU SISI DIHARAPKAN MENGATASI
PERMASALAHAN OVER-REGULATED PEMBANGUNAN DAN INVESTASI,
(INDUSTRIALISASI HUKUM KATA MAHFUD MD)
DALAM NASKAH AKHIR RUU CIPTA KERJA MENSYARATKAN ADANYA SEKITAR 500 ATURAN (KURANG LEBIHNYA) TURUNAN
SEHINGGA BERPOTENSI MELAHIRKAN HYPER-REGULATED DAN PENGATURAN YANG JAUH LEBIH KOMPLEKS.
IMPLIKASI OMNIBUSLAW CIPTA KERJA TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
Asas lex superior derogat legi
inferior yang artinya peraturan yang lebih
tinggi mengesampingkan yang rendah (asas
hierarki)
LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR
LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI
Asas Lex Posterior Derogat Legi
Priori yaitu pada peraturan yang
sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan
peraturan yang lama.
Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori
Lex specialis derogat legi
generali adalah asas
penafsiran hukum
yang menyatakan bahwa
hukum yang bersifat khusus
(lex specialis)
mengesampingkan hukum \
yang bersifat umum (lex
generalis)
IMPLIKASI TERDAPAT 286 KATA
PEMERINTAH DAERAH, 40 KATA PERATURAN DAERAH, DAN 30
KATA KEPALA DAERAHYANG DISEBUT DALAM UU RI
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
IMPLIKASI OMNIBUSLAW CIPTAKERJA TERHADAP PRODUK HUKUMDAERAH
Terdapat 8 kata pemerintah daerah(huruf kecil semua) yang disebut dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
Pasal 22 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) diubah sebagai berikut: angka 33Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorongPemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
Pasal 34 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan danKesehatan Hewan diubah sebagai berikut: (3) Pemerintah daerah kabupatenlkota yang di daerahnyamempunyai persediaan lahan yang memungkinkan dan memprioritaskan budi daya Ternak skala kecilwajib menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
Pasal 34 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2OO9 tentang Peternakan danKesehatan Hewan diubah sebagai berikut: Pemerintah daerah kabupaten/kota membina bentuk kerjasama antara pengusahaan peternakan dan pengusahaan tanaman pangan, hortikultura, perikanan,perkebunan, dan kehutanan serta bidang lainnya dalam memanfaatkan lahan di kawasan tersebutsebagai sumber pakan Ternak murah.
IMPLIKASI OMNIBUSLAW CIPTAKERJA TERHADAP PRODUK HUKUMDAERAH
Terdapat 8 kata pemerintah daerah(huruf kecil semua) yang disebut dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
Pasal 34 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan danKesehatan Hewan diubah sebagai berikut: (5) Dalam hal pemerintah daerah kabupatenlkota tidakmenetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Pemerintah Pusat dapat menetapkan lahan sebagai kawasan penggembalaan umum.
Pasal 58 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 49561 diubah : Pasal 91 Ayat (4) (4) Kegiatan angkutan udara niaga berjadwal yangbersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan atas inisiatif instansiPemerintah, pemerintah daerah dan/atau badan usaha angkutan udara niaga nasional.
Pasal 58 Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 49561 diubah : Pasal 118 Ayat (2) Pemegang izin kegiatan angkutan udara bukanniaga yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, badan usaha, dan lembaga tertentuwajib:
IMPLIKASI OMNIBUSLAW CIPTA KERJA TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH
Terdapat 8 kata pemerintah daerah(huruf kecil semua) yang disebut dalam UU RI Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
Pasal 79 Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9ayat (1) Bank Umum Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh: a.warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia; c. pemerintah daerah; d.warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warganegara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
Pasal 79 Ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008tentang Perbankan Syariah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ayat (2)Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya dapat didirikan dan/atau dimiliki oleh:a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang seluruhnyadimiliki oleh warga negara Indonesia; b. pemerintah daerah; atau c. dua pihakatau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
21
DALAM KETENTUAN UMUM
Ketentuan umum
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan RuangPasal 9 ayat
(3) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko menengah tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pemberian: a.
nomor induk berusaha; dan b. sertifikat standar.
(4) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha
dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
(5) Sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
merupakan sertifikat standar usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat
atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil
verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku
Usaha.
23
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang
Paragraf 4 Perizinan Berusaha Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi Pasal 10 :
(1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
ayat (7) huruf c berupa pemberian: a. nomor induk berusaha; dan b. izin.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha
sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
(3) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan standar
produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat standar usaha dan sertifikat
standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.
Beberapa ketentuan dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
pada ayat (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
24
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
menegaskan Pasal 14 mengatur Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupatenlkota yang dilengkapi dengan peraturan
zonasi kabupaten/ kota.
(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurlf a
merupakan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
(2) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai
standar.
(3) Penyediaan RDTR dalam bentuk digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai
dengan standar dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi
mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RDTR.
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan Pasal
15 ayat (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menegaskan Pasal
11 Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan
kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kola;
pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota; dan
kerja sama penataan ruang antarkabupaten/ kota.
Beberapa ketentuan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap
orang berhak untuk:
mengetahui rencana tata ruang;
menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan rLlang;
memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan
yang sesuai dengan rencana tata ruang;
mengajukan tuntuan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana
tata ruang di wilayahnya;
mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan/atau penghentian pembangunan
yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada
pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata
ruang menimbulkan kerugian.
26
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Beberapa ketentuan dalam pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang menyatakan Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media
lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu 1ingkungan hidup; dan b. mendapat persetujuan
dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.
Beberapa ketentuan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan.
Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan
lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat.
Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat.
Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai
persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah
Daerah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan
Pemerintah.
27
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Beberapa ketentuan dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib
memenuhi standar UKL-UPL.
Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan
pemerintah pusat atau pemerintah daerah
Beberapa ketentuan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu
Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah membantu penyusunan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan
Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya, dan/atau
penyusunan Amdal.
Penentuan mengenai usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Beberapa ketentuan dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan pada ayat (4)
Pengelolaan Limbah 83 wajib mendapat Perrzinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Ayat (5)
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib mencantumkan
persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang
harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
29
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2Ol9 tentang
Sumber Daya Air dalam pasal 9 ayat (3) dinyatakan Hak
Ulayat dari Masyarakat Adat atas Sumber Daya Air
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap diakui
sepanjang kenyataannya masih ada dan telah diatur
dalam Peraturan Daerah.
30
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Beberapa ketentuan dalam pasal 156 B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Dalam mendukung kebdakan kemudahan berinvestasi,
gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku
usaha di daerahnya.
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/atau
sanksinya.
Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dapat diberikan atas
permohonan wajib pajak atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah
berdasarkan pertimbangan yang rasional.
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan
kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan kepala daerah dalam
memberikan insentif fiskal tersebut.
Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah.
31
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Beberapa ketentuan dalam pasal 156 B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1) Rancangan Peraturan Daerah provinsi tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi
sebelum ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sej ak
tanggal persetujuan dimaksud.
2) Rancangan Peraturan Daerah kabupatenlkota tentang Pajak dan Retribusi yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan
DPRD kabupaten/kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan paling lambat 3
(tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud.
3) Menteri Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, dan/atau
peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.
4) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menguji kesesuaian
Rancangan Peraturan Daerah dengan ketentuan Undang-Undang ini, kepentingan umum, danf atau peraturan perundangundangan lain
yang lebih tinggi.
5) Menteri Dalam Negeri dan gubernur dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berkoordinasi dengan
Menteri Keuangan.
(5a) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan melakukan evaluasi dari sisi kebijakan fiskal nasional.
6) Hasil evaluasi yang telah dikoordinasikan dengah Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa persetujuan
atau penolakan.
7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada gubernur untuk Rancangan
Peraturan Daerah provinsi dan oleh gubernur kepada bupati/wali kota untuk Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota dalam jangka
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dengan tembusan kepada
Menteri Keuangan.
8) Hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan dengan disertai alasan penolakan.
9) Dalam hal hasil evaluasi berupa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7)., Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat
langsung ditetapkan.
10) Dalam hal hasil evaluasi berupa penolakan sebagaimana dimaksud pa.da ayat (7)', Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat
diperbaiki oleh gubernur, bupati lwali kota bersama DPRD yang bersangkutan, untuk kemudian disampaikan kembali kepada Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk Rancangan Peraturan Daerah provinsi dan kepada gubernur dan Menteri Keuangan untuk
Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/ kota.
32
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Beberapa ketentuan dalam pasal 349 Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
1)Daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur
pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan
daya saing Daerah dan sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria, serta kebijakan Pemerintah Pusat.
2)Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3)Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
33
Dalam ketentuan lain-lain UU Cipta Kerja
Dalam ketentuan lain-lain pasal 181 UU no 11 tahun 2020 ytentang Cipta Kerja terdapat harmonisasi
peraturan yang berlaku yang kemudian diatur sebagai berikut :
1. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, setiap peraturan perundang-undangan di bawah
Undang-Undang yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini atau
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau bertentangan
dengan putusan pengadilan harus dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang dikoordinasikan
oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pembentukan peraturan perundang-undangan.
2. Harmonisasi dan sinkronisasi yang berkaitan dengan peraturan daerah dan/atau
peraturan kepala daerah, dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-
undangan bersama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dalam negeri.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai harmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (21diatur dalam Peraturan Pemerintah.
34
Dalam UU Pemerintah Daerah
Pasal 249
1. Gubernur wajib menyampaikan Perda Provinsi dan peraturan gubernur kepada Menteri paling lama 7
(tujuh) Hari setelah ditetapkan.
2. Bupati/wali kota wajib menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota kepada
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 7 (tujuh) Hari setelah ditetapkan.
Pasal 250
Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundangundangan
yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.
Pasal 251
Agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan
peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan
pengadilan, penJrusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan
pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.
35
LANJUTANPasal 2521. Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan
Perda yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 dikenai
sanksi.
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administratif.
3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada kepala Daerah dan
anggota DPRD berupa tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 (tiga) bulan yang diatur dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupatenlkota masih menetapkan
Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang tidak mendapatkan nomer register,
dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.
Catatan : dalam pasal 252 ayat (1) UU Pemda sebelum ada omnibuslaw Cipta kerja kata dalam
frasanya menyatakan :
Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi atau kabupaten/kota yang masih memberlakukan
Perda yang dibatalkan oleh Menteri atau oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (4), dikenai sanksi.
36
DALAM UU PEMERINTAH DAERAH
Dalam pasal 300 UU Pemda
1. Daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari
Pemerintah Pusat, Daerah lain, lembaga keuangan bank,
lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
2. Kepala daerah dapat menerbitkan obligasi Daerah dan/ atau sukuk
Daerah untuk membiayai infrastruktur danf atau investasi berupa
kegiatan penyediaan pelayanan publik yang menjadi urusan
Pemerintah Daerah setelah memperoleh pertimbangan dari
Menteri dan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang keuangan.
37
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan DaerahBeberapa ketentuan dalam asal 350 Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
1. Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
2. Dalam memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit
pelayanan terpadu satu pintu.
3. Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4. Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem Perizinan
Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
5. Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi
secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah
Pusat.
6. Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
penggunaan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai
sanksi administratif.
7. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan
kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.
8. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina
dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.
9. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (71 dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-
turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:
a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil
alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan bupati/wali kota.
THANK YOU
