Pengadaan Logistik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

administrasi logistik

Citation preview

  • Kuliah 3

    PENGADAAN LOGISTIK

    Dra. Retno Suryawati, M.Si

  • TOPIKPengertian Metode Pengadaan Logistik

  • PengertianLukas dan Rumsari Pengadaan Logistik merupakan serangkaian kegiatan utk menyediakan logistik sesuai dg kebutuhan, baik berkaitan dg jenis, spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dg harga dan sumber yg dapat dipertanggungjawabkan.

  • LanjutanKepppres RI No. 54 th. 2010 PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yg selanjutnya disebut dg Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan utk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yg prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan utk memperolehnya.

  • LanjutanPengadaan --> utk mencukupi kebutuhan yg belum tercukupi.

  • Rumus Pengadaan Logistik

  • Etika dan Peraturan Untuk dapat terlaksananya pengadaan logistik dg baik perlu dikaitkan dg segi etis dan peraturan yg ada.

  • PeraturanPeraturan Pemerintah RI No. 6 Th. 2006 Ttg Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.Permendagri No. 17 Th. 2007 Ttg Pedoman Teknis Pengadaan Barang Milik Daerah.Keppres RI No. 54 Th. 2010 Ttg Pedoman Pengadaan Barang/Jasa PemerintahKeppres RI No. 70 Th. 2012 Ttg Perubahan kedua Atas Perpres No. 54 Th. 2010 Ttg Pengadaan B/J Pemerintah.

  • EtikaSegi Etis yg perlu diperhatikan : 1. Kepentingan instansi hrs didahulukan, yakni jangan sampai tidak jadi membeli karena penjual tidak memberi diskon. 2. Harus dihindari tindakan tindakan yg tidak jujur, yakni meminta kwitansi kosong pada penjual yg telah diberi tanda tangan dan diberi cap kemudian diisi menurut harga yg dikehendaki --> mar up (menambah/menaikkan harga). 3. Menepati janji yg telah dibuat dalam kontrak agar kemudian haraulitan dg penjual.

  • LanjutanKeppres RI No. 54 Th. 2010 (Ps. 6) 1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab utk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepan tercapainya tujuan pengadaan Barang/Jasa. 2. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan Barang/Jasa yg menurut sifatnya hrs dirahasiakan utk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa.

  • Lanjutan 3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yg berakibat terjadinya persaingan tidak sehat. 4. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yg ditetapkan sesuai dg kesepakatan tertulis para pihak. 5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yg terkait , baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan B/J

  • Lanjutan 6. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuaangan negara dalam pengadaan B/J. 7. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dg tujuan utk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yg secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, dan

  • Lanjutan 8. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan utk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yg diketahui atau patut diduga berkaitan dg Pengadaan B/J.

  • Cara Pemenuhan Kebutuhan BarangMembuat sendiri ( self construction/febricated)Menukarkan (change)Meminjam (lean)MenyewaPemberian (hadiah/hibah)Perbaikan (rekondisi)Substitusi (pergantian)Tukar TambahPenemuanPembelian (purchasing0

  • MEMBUAT SENDIRIcara pemenuhan kebutuhan logistik dg jalan membuat sendiri --> yg dilakukan oleh pergawai atau suatu unit kerja ttt. Pemilihan cara ini hrs mempertimbangkan tingkat efektifitas dan efisiennya apabila dibandingkan dg cara pengadaan yg lain

  • MENUKARKAN (CHANGE)Cara pemenuhan kebutuhan logistik dg jalan menukarkan logistik yg dimiliki dg logistik yg dibutuhkan organisasi dari pihak lain. Pertimbangan : - saling menguntungkan kedua belah pihak - merupakan logistik yg sifatnya berlebihan, atau logistik yg dipangang dan dinilai sudah tidak berdaya guna maupun bernilai guna lagi.

  • MEMINJAM (LEAN)Cara pemenuhan kebutuhan logistik yg dipeoleh dari pihak lain dg tanpa memberikan kontra prestasi (imbalan) dalam bentuk apapun. Pertimbangan : Hanya utk memenuhi kebutuhan logistik yg sifatnya sementara dan harus mempertimbangkan citra baik organisasi.

  • MENYEWACara pemenuhan kebutuhan logistik yg diperoleh dari pihak lain dg memberikan kontra prestasi (imbalan) sesuai kesepakatan kedua belah pihak.Perimbangan : Apabila kebutuhan logistik bersifat sementara dan temporer.

  • PERBAIKAN (REKONDISI)Cara pemenuhan kebutuhan logistik dg cara memperbaiki logistik yg telah mengalami kerusakan , baik dg perbaikan satu unit logistik maupun dg jalan penukaran instrumen yg baik diantara instrumen logistik yg rusak shg instrumen-instrumen yg baik tsb dapat disatukan dalam satu unit atau beberapa unit logistik, dan pada akhirnya satu atau beberapa unit logistik tsb dapat dioperasikan, dan kebutuhan logistik dapat dipenuhi.

  • PEMBERIAN (HADIAH/HIBAH)Cara pemenuhan kebutuhan logistik dg menggunakan logistik yg merupakan pemberian /hadiah dari pihak lain Sumber : - karena permintaan --> dari pihak pengguna - karena penawaran --> dari pihak pemberi

  • PENEMUANCara pemenuhan kebutuhan logistik yg diperoleh karena pemenuhan. Contoh : pemenuhan barang-barang berharga, tambang minyak, dsb.

  • SUBSTITUSI (PERGANTIAN)Cara pemenuhan kebutuhan dg cara mengganti material lain yg memiliki fungsi sama.

  • TUKAR TAMBAH (EXCHANGE)Cara pemenuhan kebutuhan logistik dg cara menukar barang lama dg barang baru dg menambah sejumlah uang.

  • PEMBELIAN (PURCHASING)Cara pemenuhan kebutuhan logistik dg jalan organisasimembayar sejumlah uang ttt kepada penjual (supplier) utk mendapatkan sejumlah logistik sesuai dg kesepakatan kedua belah pihak.

  • Catatan Pada umumnya pemilikan perlengkapan logistik diperoleh dg cara mengadakan pembelian.Pembelian logistik hendaknya dipertimbangkan : - utk waktu yg lama --> kualitas baik - tidak begitu lama --> kualitas cukupan.

  • SISTEM PENGADAAN LOGISTIKSistem SentralisasiSistem Desentralisasi, danSistem Kombinasi.

  • Sistem SentralisasiPembelian logistik benda-benda perbekalan dilakukan oleh suatu unit yg diberi wewenang.Kelebihan : - pembelian jumlah besar lebih murah - persediaan dapat diperhitungkan - dapat dihindari persaingan - biaya dapat ditekan.

  • LanjutanKekurangan : - keterlambatan pendistribusian barang - pemenuhan kebutuhan tidak sesuai dg kebutuhan dimasing-masing unit kerja. - pekerjaan ketatausahaan lebih ruwet krn satu unit melayani pembelian dan pendistribusian benda-benda yg jumlahnya besar.

  • Sistem DesentralisasiKewenangan pengadaan logistik diserahkan pada masing-masing unit kerja/dilakukan sendiri oleh masing-masing unit kerja.Kebaikan : - Kebutuhan logistik masing-masing unit kerja cepat dipenuhi sesuai kebutuhan. - Menjamin ketepatan pembelian, sebab masing-masing unit kerja tahu persis apa yg dibutuhkan.

  • LanjutanKekurangan : - Menumpuknya barang-barang yg tidak diperlukan di beberapa bagian --> karena ada kecenderungan masing-masing unit kerja ingin memiliki barang baru padahal yg lama msh bardaya guna. - Tidak mendukung program standarisasi dan normalisasi dan tidak mendukung kemungkinan pertukaran logistik antar bagian/unit kerja. - Biaya persatuan barang relatif besar, karena pembelian partai kecil potongannya juga kecil.

  • Sistem Campuran (Kombinasi)Merupakan sistem/cara pengadaan logistik dg mengkombinasikan antara sistem Sentralisasi. Dimaksudkan untuk mengurangi kelemahan dari dua sistem sebelumnya, yakni pembelian bersama bagi benda-banda yg dibutuhkan berbagai unit, untuk kebutuhan khusus pembelian dapat dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing unit.

  • LanjutanPertimbangan : 1. Plafon harga/nilai tertentu - menurut ketentuan harus ditenderkan --> disentralisir. - dibawah nilai tender --> didesentralisir. 2. Jenis Barang - Bersifat operasional --> didentralisir. - Bersifat umum --> disentralisir

  • LanjutanPertimbangan : - lokal --> barang yg terdapat di unit-unit organisasi yg ada di daerah , pengadaannya dilakukan di daerah. - Biaya --> harga barang sp ditempat pemakai (user) lebih murah, diadakan di daerah, bila lebih murah pengadaanya dari pusat diadakan oleh pusat.

  • METODE PENGADAAN LOGISTIK

  • Prosedur Perencanaan Kebutuhan BarangUsulan Kebutuhan Barang (KB)Pembahasan usul KBRKB/RKAKepala Unit Kerja & Pengelola BarangMasing-masing Sub-Unit KerjaPersetujuan Kepala unit kerja

  • Prosedur Perencanaan Pengadaan BarangRKA ( Rencana Kebutuhan & Anggaran)Penelitian AanggaranPersetujuan DewanPengadaan LogistikSK Panitia Pengadaan BarangPerda APBDPersetujuanGubernurMasing masing SKPDPanitia Anggaran + Pengguna Anggaran masing masing SKPDBadan Anggaran + Panitia AnggaranMasing masing SKPD

  • Etika Pengadaan LogistikUntuk dapat terlaksananya pengadaan logistik dengan baik perlu dikaitkan dengan segi etis dan peraturan yang ada.Peraturan :Perpres RI No. 54 Tahun 2010PP RI No.6 Tahun 2006Permendagri No. 17 Tahun 2007Peraturan peraturan pemerintahan yang sifatnya mengikat dan wajib diikuti

  • Etika Pengadaan (Perpres RI No. 54 Tahun 2010, Pasal 6)Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggunggjawab untuk mencapai sarana kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa.Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung, untuk mencegah dan menghindari persaingan tidak sehat.Menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

  • lanjutanMenghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (conflict of interest)Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan daerah dalam pengadaan barang/jasaMenghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung merugikan negaraTidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa

  • LanjutanPada umumnya pemilikan perlengkapan / logistik diperoleh dengan cara mengadakan pembelian.

    Pembelian logistik hendaknya dipertimbangkan : Digunakan untuk waktu berapa lama kualitas harus baik/bagusTidak begitu lama kualitas yang cukupan

  • lanjutanLucas dan Rumsari, 2004 : 27-55Secara luas pembelian dapat dibedakan atas :Pembelian tanpa pesananPembelian dengan melalui pemesanan :Penujukan langsungPemilihan

  • lanjutanPembelian Tanpa PesananOrganisasi / perusahaan melakukan pembelian langsung pegawai ysng ditunjuk langsung datang ke supplier (pemasok)tertentu untuk melakukan transaksi pembelian sejumlah barang = pembelian Swakelola (direncakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh organisasi/perusahaan.Kriteria :Dilakukan untuk pembelian :Barang barang yang sifatnya relatif kecil baik ditinjau dari sisi kualitas maupun nilai barang, atauBarang tahan lama yang sifatnya mendadak.

  • LanjutanPembelian melalui pemesanan :Penunjukan LangsungMenunjuk langsung kepada 1 (satu) penyedia barang (supplier) tertentu.Pembelian melalui pemilihanMemilih satu dari beberapa supplier yang telah mengirimkan surat penawaran barang secara formal.

  • Lanjutan Penting !Baik pembelian langsung maupun tidak langsung, organisasi tetap melakukan pemilihan terhadap beberapa supplier dengan membandingkan diantara beberapa supplier kemudian memilih salah satu dari supplier yang dipandang paling menguntungkan guna memenuhi kebutuhan logistik organisasi.

  • Tahapan Kegiatan PembelianLukas dan Rumsari :Pembelian LangsungPenerimaan dan penelitian daftar permintaan barang.Survey/observasi/riset pasar dan/atau langsung ke pemasok yang telah dipercaya.Transaksi pembelianPembayaranPenerimaan barang

  • Langkah-langkah Pengadaan(Pembelian) Langsung

    Penerimaan dan Penelitian daftar Permintaan Barang Riset PasarTransaksi Pembelian Pembayaran Penerimaan Barang

  • LanjutanPembelian dengan pemesanan :Menerima daftar permintaan pembelian masing masing unit kerja dalam organisasi menyerahkan daftar permintaan pembelian ke unit kerja yang ditunjuk.

  • Lanjutan2. Meneliti daftar permintaan pembelianPenanggung jawab logistik memutuskan untuk menyetujui/tidak menyutujui. Tidak menyetujui jika :Menyimpang dari DNBMenyimpang dari anggaran pembelian yang telah ditetapkanMenyimpang dari kegiatan organisasi/unit kerjaMeragukan kebenaran laporan pemakaian barang

  • Lanjutan Memilih pemasokOrganisasi melalui pejabat yang ditunjuk mencari dan memilih pemasok yang tepat.Memasukan pesanan (order)Dilakukan setelah organisasi menetapkan pemasok melalui telepon, faksimile, mengirim surat pemesanan atau langsung datang ke supplier.

  • LanjutanMenyimak/memantau pesananUntuk menjamin ketepatan waktu datangnya pesananMelakukan tindakan antisipasi karena ketidaktepatan datangnya pesanan (datang terlambat/lebih awal dari waktu yang telah ditentukan) komunikasi dengan supplier melalui telepon dan faksimile maupun e-mail.

  • Lanjutan Menerima pesananMerupakan tindakan akhir dalam kegiatan transaksi.Perlu diperhatikan pihak pihak yang bertanggungjawab dalam pengadaan logistik (bag. Gudang, bag. Keuangan atau panitia pengadaan logistik termasuk unit pemakai) memeriksa secara seksama atas barang yang telah dikirim pemasok.

  • LanjutanDua langkah pemeriksaan barang :Penerimaan dokumen mencocokan order pembelian dengan surat pengantar barang.Pencocokan fisik barang mencocokan order dokumen dengan barang yang telah dikirim (jenis, tipe, merek, spesifikasi barang, jumlah dan kondisi barang).

  • Langkah-langkah Pengadaan (Pembelian) dg Pemesanan Menerima Daftar Pemintaan Pembelian Meneliti Daftar Permintaan Pembelian Memilih PemasokMemasukkan Pesanan Menyimak Pesanan Menerima Pesanan

  • METODE PENGADAAN LOGISTIKKeppres RI No. 80 Tahun 2003PelelanganPelelangan umumPelelangan terbatasPemilihan langsungPenunjukan langsungSwakelola

  • PELELANGAN (TENDER)Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak pihak yang terkait secara taat azaz sehingga tersedia barang/jasa terbaik.

  • BERDASARKAN SIFAT PENYAMPAIAN DAN JUMLAH PESERTANYAPelelangan UmumMetode pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan, sehingga masyarakat luas, dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.Pelelangan TerbatasPelelangan (tender) yang pesertanya yang mampu melaksanakan diyakini jumlahnya terbatas.Kriteria :Minimal 5 pesertaPekerjaan kompleks

  • PEMILIHAN LANGSUNGPemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak banyaknya penawaran, sekurang kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umumKriteria : pekerjaan yang nilainya < 100 juta rupiah

  • PENUNJUKAN LANGSUNGPembelian dengan cara melakukan pemesanan barang menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang (supplier) tertentuDilakukan negosiasi teknis dan harga agar mendapatkan harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkanKriteria :Keadaan tertentu :Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan rakyat yang pelaksanaannya tidak dapat ditundaPekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh presidenPekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimal 50 juta rupiahKeadaan khusus :Pekerjaan berdasarkan tarif resmi pemerintahPekerjaan spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasaPekerjaan kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia yang mampu mengerjakannya

  • SWAKELOLAPekerjaan yang direncanakan sendiri, dikerjakan sendiri dan diawasi sendiri oleh pelaksana swakelola dengan menggunakan tenaga sendiri dan/atau tenaga dari luar baik tenaga ahli maupun tenaga upah borongan. Tenaga dari luar tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari tenaga sendiri.Pelaksana Swakelola :Pengguna barang/jasaInstansi pemerintah lain nonswadana (Univ Negeri, lembaga pemerintahan/ilmiah pemerintah)Penerima Hibah (kelompok masyarakat, LSM, Komite Sekolah dsb)

  • Pelelangan UmumPelelangan TerbatasPemilihan LangsungPenunjukan LangsungswakelolaDiumumkan secara luasUntuk menciptakan persaingan yang sehatSemua pengadaan prinsipnya harus dilelang

    Kriteria :Pekerjaan dengan nilai >100 juta rupiahLelang sulit dilaksanakan karena penyedia yang mampu mengerjakan diyakini terbatasDiumumkan secara luas dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang diyakini mampu melaksanakan pekerjaan

    Kriteria :Penyedia yang mampu diyakini terbatasPekerjaan kompleksPekerjaan dengan nilai >100 juta rupiahLelang sulit untuk dilaksanakan/ tidak akan mencapai sasaranMembandingkan penawaran dari beberapa penyedia yang memenuhi syaratDilakukan dengan negosiasi teknis dan harga secara bersaing

    Kriteria :Pekerjaan dengan nilai

  • Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010

    Merupakan revisi Keputusan Presiden RI No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan B/J PemerintahTujuan :Meningkatkan transparansi dan akuntabilitasMeningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehatMemperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan Mendukung proses monitoring dan auditMemenuhi kebutuhan akses informasi yang realtime

  • Lanjutan Berlaku 6 Agustus 2010 Diwajibkan bagi K/L/D/I mulai tahun 2012, alasan :Butuh perangkat pendukungButuh persiapan SDMButuh kesiapan /kemampuan supplier/ rekanan

  • LanjutanBab XIII, Ps 106Pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilakukan secara elektronikPengadaan barang/jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing

  • LanjutanKeterangan :E-Procurement (pengadaan secara elekronik) adalah pengadaan B/J yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

  • Lanjutan

    E-Tendering adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan

  • LanjutanE-Purchasing adalah tata cara pembelian B/J melalui sistem katalog elektronik.

    Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

  • LanjutanSarana pendukung : - Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) unit kerja K/L/D/I yg dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

    - Gubernur/Bupati/Walikota/K/L/I dapat membentuk LPSE utk memvasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan B/J secara elektronik. -

  • LanjutanULP/Pejabat Pengadaan pada K/L/PT/BUMN yg tidak membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dg menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

    Fungsi pelayanan LPSE : - administrtor sistem elektronik - unit regestrasi dan verifikasi pengguna, dan - unit layanan pengguna.

    LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan thd penyelenggaraan sistem Pengadaam B/J secara elektronik.

  • LanjutanUnit Layanan Pengadaan (ULP) unit organisasi K/L/D/I yg berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yg bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yg sudah ada.

  • LanjutanPortal Pengadaan Nasional pintu gerbang sistem informasi elektronik yg terkait dg informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yg dikelola oleh LKPP.

    K/L/D/I wajib menayangkan rencana Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website KLDI masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional LPSE.

  • LanjutanLKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah lembaga pemerintah yg bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.

  • LanjutanBAB I, Pasal 4 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi : a. Barang b. Pekerjaan Konstruksi c. Jasa Konsultasi, dan d. Jasa lainnya.

  • Pelaksanaan Pengadaan B/J Pemerintah

    SwakelolaPelaksanaan Pengadaan B/J Pemerintah

  • Pelaksanaan Pengadaan B/J Pemerintah

  • Pelaksanaan Pengadaan B/J PemerintahSwakelola Swakelola merupakan kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.Swakelola dapat dilaksanakan melebihi satu tahun anggaran

  • Lanjutan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran :Direncakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/IMempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau tenaga ahli (tidak boleh melebihi 50% dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan swakelola

  • Lanjutan Pengadaan swakelola oleh instansi pemerintah lain :Direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I penanggung jawabPelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran

  • Lanjutan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.Direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh kelompok masyarakat Pelaksana SwakelolaSasaran yang ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab AnggaranPekerjaan utama dilarang dialihkan kepada pihak lain (subkontrak)

  • Lanjutan Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola :Bertujuan untuk meningkatkan kemampuan atau memanfaatkan kemampuan teknis SDM serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/IPekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakatPekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaan tidak diminati oleh penyedia B/JPenyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan

  • Lanjutan5.Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dansurvey yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi dan metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia B/J6.Pekerjaan survey, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di labiratorium dan pengembangan sistem tertentu7. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I ybs8.Pekerjaan pengembangan industri pertanahan industri alusista dan industri almatsus dalam negeri

  • Lanjutan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa :Pelelangan :UmumTerbatasSederhanaPemilihan LangsungPenunjukan LangsungPengadaan Langsung

  • Lanjutan5. Seleksi :Seleksi Umum, danSeleksi sederhana6. Kontes7. Sayembara

  • LanjutanPasal 4Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi :BarangPekerjaan KonstruksiJasa KonsultasiJasa Lainnya

  • LanjutanBarangAdalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

  • LanjutanPengguna Barang/JasaAdalah Pejabat Pemegang kewenangan pengguna Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing masing K/L/D/I (Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya).

  • Lanjutan Pekerjaan KonstruksiAdalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

  • LanjutanJasa KonstruksiAdalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan olah pikir (brainware).

  • Lanjutan Jasa lainnyaAdalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah sikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyedia jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.

  • Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Menurut Jenis PekerjaanPemilihan Penyedia Barang/Jasa lainnya dilakukan dengan :Pelelangan yang terdiri atas :Pelelangan Umum danPelelangan SederhanaPenunjukan LangsungPengadaan Langsung, atauKontes/Sayembara

  • Lanjutan Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan :Pelelangan UmumPelelangan TerbatasPemilihan LangsungPenunjukan Langsung, atauPengadaan Langsung

  • Lanjutan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dilakukan dengan :Seleksi yang terdiri dari :Seleksi Umum, danSeleksi SederhanaPenunjukan LangsungPengadaan Langsung, atauSayembara

  • Lanjutan Pasal 36 ayat 1Pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dengan pasca kualifikasi.

    PascakualifikasiMerupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.

  • Lanjutan PrakualifikasiMerupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.

    Kualifikasi (Prakualifikasi dan Pascakualifikasi)Merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa.

  • Pelelangan UmumPelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang memenuhi syaratDiumumkan paling kurang di website K/L/D/I, dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat. Serta portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat Luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.Tidak ada negosiasi teknis dan harga.

  • Pelelangan TerbatasAdalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi yang jumlah penyedianya yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks.

    Pekerjaan KompleksAdalah pekerjaan yang memerlukan teknologo tinggi, mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/pekerjaan yang bernilai diatas 100 juta rupiah

  • Pelelangan SederhanaAdalah metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah. Diumumkan sekurang kurangnya di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat Luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

    Tidak ada negosiasi teknis dan harga.

  • Penunjukan LangsungAdalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjan konstruksi/jasa lainnya dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia B/J.Kriteria :Dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga dapat diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.Keadaan tertentuPengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yang bersifar khusus.

  • Penunjukan LangsungKriteria keadaan tertentu :Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera tidak dapat ditunda untuk :Pertahanan NegaraKeamanan dan Ketertiban MasyarakatKeselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera : akibat bencana alam, bencana non alam/bencana sosial, dalam rangka pencegahan bencana, kerusakan sarana dan prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.

  • LanjutanKonferensi yang mendadakBarang/jasa lainnya yang spesifik satu pabrikan, satu pemegang hak paten, pihak pemenang pelelangan untuk mendapatkan ijin dari pemerintah

  • Lanjutan Kriteria pengadaan barang khusus/pekerjaan konstruksi khusus/jasa lainnya yg bersifat khusus :Barang/jasa lainnya yang berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.Pekerjaan konstruksi bangunan yang resiko kegagalannya tidak dapat direncanakan /diperhitungkan sebelumnya.Barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada satu dengan penyedia yang mampu

  • Lanjutan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan abis pakai untuk menjamin ketersediaan obat untuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat.

  • Pengadaan LangsungAdalah pengadaan barang / pekerjaan konstruksi / jasa lainnya langsung kepada penyedia B/J tanpa melalui pelelangan/seleksi/penunjukan langsung.Kriteria :Merupakan kebutuhan operasi K/L/D/IBernilai paling tinggi 100 juta rupiahResiko kecilTeknologi sederhanaDilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil

  • Kontes Adalah metode pemilihan penyedia barang yang memperlombakan barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga /biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

  • Sayembara Adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinil, kreativitas dan inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

  • Lanjutan Kontes/sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya yang merupakan hasil industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri

  • Seleksi UmumAdalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia jasa konsultasi yang memenuhi syarat.

  • LanjutanKetentuan :Diumumkan sekurang kurangnya di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat Luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.Daftar pendek dalam seleksi umum berjumlah 5-7 penyedia jasa konsultasi.

  • Seleksi SederhanaAdalah metode pemilihan penyedia jasa konsultasi untuk jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah.

  • LanjutanKetentuan :Bersifat sederhanaDilaksanakan dalam hal seleksi umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.Diumumkan sekurang kurangnya di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat Luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinyaDaftar pendek dalam seleksi sederhana berjumlah 3-5 penyedia jasa konsultasi

  • Pemilihan LangsungAdalah metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi 200 juta rupiah.

  • LanjutanKetentuan :Untuk pekerjaan yang tidak kompleksDilakukan melalui proses pascakualifikasiDiumumkan sekurang kurangnya di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat Luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinyaTidak ada negosiasi teknis dan harga.

  • Perpres No. 70 Th. 2012Pelelangan Sederhana Adalah metode pemilihan Penyedia B/J Lainnya utk pekerjaan yg bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

    Pemilihan Langsung Adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi utk pekerjaan yg bernilai paling tinggi Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

  • LANGKAH-LANGKAH PENGADAAN LOGISTIK

  • Perpres RI No.54 Th. 20010 SK Panitia PengadaanPenerbitan SPMK/SPPBJPenunjukan Penyedia B/JPenandatanganan Kontrak Pemilihan Penyedia B/J Serah Terima PekerjaanPengguna Anggaran PPK PPK PPK PPK PPK ke Pejabat Penerima Hsl Pekerjaan

  • LanjutanKeterangan : - SPMK ( Surat Perintah Mulai Kerja) --> Penanganan darurat dg metode Penunjukan Langsung.

  • Pengertian & IstilahKementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I)->instansi/institusi yg menggunakan APBN dan atau APBD.Pengguna Anggaran (PA) --> Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran K/L/D/I atau pejabat yg disamakan pada Institusi lain Pengguna APBD.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) --> Pejabat yg ditetapkan oleh PA utk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah utk menggunakan APBD.

  • Lanjutan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) --> Pejabat yg bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan B/J. Pejabat Pengadaan --> personil yg memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan B/J yg melaksanakan Pengadaan B/J.Sertifikat Keahlian Pengadaan B/J--> tanda bukti pengakuan pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan B/J.

  • Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa LainnyaPemilihan Penyedia B/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dg metode Pelelangan Umum, meliputi tahapan sbb: a. Pelelangan Umum utk pemilihan Penyedia B/J lainnya dg prakualifikasi, metode dua sampul. b. Pelelangan Umum utk Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dg prakualifikasi atau pelelangan Terbatas utk pemilihan Penyedia Konstrukai, metode dua tahap.

  • Lanjutan c. Pelelangan Umum utk Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dg pascakualifikasi.2. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dg Metode Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung utk Pekerjaan Konstruksi.3. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya utk Penanganan Darurat dg metode Penunjukan Langsung.

  • Lanjutan4. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya utk bukan penanganan darurat dg Metode Penunjukan Langsung.5. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dg Metode Pengadaan Langsung.6. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dg metode Kontes/Sayembara.

  • TAHAPAN PENYEDIA JASA KONSULTASI(Pasal 58)Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dg metode Seleksi Umum. a. Metode evaluasi kualitas, metode dua sampul. b. Metode evaluasi kualitas dan biaya, metode dua sampul . c. Metode evaluasi biaya terendah, metode satu sampul.

  • Lanjutan2. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dg Metode Seleksi Sederhana dg metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah, metode satu sampul.3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dg Metode Penunjukan Langsung utk penanganan darurat.4. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dg Metode Penunjukan Langsung utk bukan penanganan darurat.

  • Lanjutan5. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dg Metode Pengadaan Langsung.6. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dg metode Sayembara.

  • ContohTahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dg Prakualifikasi, metode dua sampul sbb. : 1. pengumuman prakualifikasi; 2. pendaftaran dan pengambilan dokumen kualifikasi;3. Pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;4. Pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian kualifikasi;5. Penetapan hasil kualifikasi;

  • Lanjutan6. pengumuman hasil kualifikasi;7. sanggahan kualifikasi;8. undangan;9. pengambilan Dokumen Pemilihan;10. pemberian penjelasan (aanwijzing);11. pemasukan Dokumen Penawaran;12. pembukaan Dokumen Penawaran sampul I; 13.evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;14. pemberitahuan/pengumuman peserta yg lulus evaluasi sampul I

  • Lanjutan15. pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;16. evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;17. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;18. penetapan pemenang;19. pengumuman pemenang;20. sanggahan;21. sanggahan banding (apabila diperlukan); dan22. penunjukan Penyedia B/J.

  • Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia B/JULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan B/J.Penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan hrs memberikan alokasi waktu yg cukup utk semua tahapan proses pengadaan, termasuk waktu utk : - Pengumuman Pelelangan/Seleksi - Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan. - Pemberian penjelasan - Pemasukan Dokumen Penawaran - Evaluasi penawaran - Penetapan pemenang - Sanggahan dan sanggahan banding

  • Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi (Ps. 56)Kualifikasi ---> merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan lainnya dari Penyedia B/J --> dpt dilakukan dg 2 cara: 1. Prakualifikasi --> proses penilaian kualifikasi yg dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Dilaksanakan utk pengadaan : a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi b. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yg bersifat kompleks malalui Pelelangan Umum, atau c. Pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi Lainnya yg menggunakan Metode Penunjukan Langsung kecuali utk penanganan darurat.

  • Lanjutan. Pascakualifikasi --> proses penilaian kualifikasi yg dilakukan setelah pemasukan penawaran. Untuk Pengadaan : a. Pelelangan Umum, kecuali pelelangan umum utk Pekerjaan Kompleks, b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung, dan c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi Perorangan

  • Penetapan Metode Penyampaian Dokumen (Ps. 47)Metode pemasukan penawaran : 1. metode satu sampul; 2. metode dua sampul; 3. metode dua tahap.

  • Pemberian Penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing)

    Dihadiri para peserta yg diundang.Penjelasan mengenai : a). Metode Pemilihan; b). Cara penyampaian Dokumen Penawaran; c). Kelengkapan yg hrs dilampirkan bersama Dokumen Penawaran; d). Pembukaan Dokumen Penawaran; e). Metode evaluasi;

  • Lanjutan f). Hal-hal yg menggugurkan penawaran; g). Jenis kontrak yg akan digunakan; h). Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dg preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; i). Ketentuan ttg penyesuaian harga; j). Ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi; dan k). Besaran, masa berlaku dan penjamin yg dpt mengeluarkan jaminan.

  • Penunjukan Penyedia B/JPasal 85(1). PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) menerbitkan SPPBJ (Surat Perintah Pengadaan Barang/Jasa ) dg ketentuan : a. Tidak ada sanggahan dari peserta. b. Sanggahan dan/sanggahan banding terbukti tdk benar, dan c. Masa sanggah dan/masa sanggah banding berakhir.

  • Penandatanganan Kontrak Pengadaan B/J - Kontrak --> perjanjian tertulis antara PPK dg Penyedia B/J atau pelaksana Swakelola.

    - dilakukan setelah DIPA/DPA disahkan

    - Pengadaan B/J yg kompleks atau bernilai di atas Rp 100M --> setelah memperoleh pendapat ahli hukum kontrak. -

  • Serah Terima PekerjaanSetelah pekerjaan selesai 100% sesuai ketentuan kontrakPenyedia B/J mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK utk penyerahan pekerjaan.PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan utk melakukan penilaian thd hasil pekerjaan yg telah diselesaiakan.Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hsl pekerjaan dilaksanakan sesuai dg ketentuan kontrakPenyedia B/J yg tdk menandatangani Berita Serah Terima Akhir Pekerjaan dimasukkan dlm Daftar Hitam.

  • Pengaduan(Pasal 117)Dalam hal Penyedia B/J atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan B/J Pemerintah, dan/atau pelanggaran persaingan yg sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia B/J.Pengaduan ditujukan kepada APIP K/L/D/I ybs dan/atau LKPP,disertai bukti-bukti yg terkait langsung dg materi pengaduan.

  • LanjutanAPIP K/L/D/I dan LKPP sesuai dg kewenangannya menindklanjuti pengaduan yg dianggap beralasan.Hasil tindak lanjut pengaduan oleh APIP dilaporkan kpd Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dan dapat dilaporkan kpd instansi yg berwenang dg persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yg akan merugikan keuangan negara dg tembusan kepada LKPP dan BPKP.Instansi yg berwenang dpt menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

  • Keadaan Kahar(Pasal 91)Adalah suatu keadaan yg terjadi diluar kehendak para pihak dan tdk dpt diperkirakan sebelumnya, shg kewajiban yg ditentukan dlm kontrak menjadi tdk dpt dipenuhi.Meliputi : - Bencana alam - Bencana non alam bencana sosial - Pemogokan - Kebakaran - Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.

  • SANKSIPelaksana Pengadaan B/J : a. Sanksi Administrasi b. Dituntut Ganti Rugi / digugat secara perdata c. Dilaporkan utk diproses secara pidanaPenyedia Barang/Jasa : Sanksi berdasarkan ketentuan UU yg berlaku yg didahului dg tidak mengikutsertakan dalam kesempatan Pengadaan B/J.

  • LanjutanDenda dan Ganti Rugi : - Denda --> merupakan sanksi finansial yg dikenakan kepada penyedia B/J. - Ganti Rugi --> merupakan sanksi finansial yg dikenakan kepada PPK

    Karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yg tercantum dalam kontrak