PENGADILAN TINGGI MEDAN · 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Formulir Komponen HPS 3. ... Adalah membuat peta rawan bencana skala 1 : 50.000 yang dapat dipergunakan

Halaman 1 dari 85 Perkara Pidana Nomor 40/Pid.Sus/Tipikor/2016/PT-MDN

P U T U S A N No. 40/Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. PENDI SEBAYANG, MT. Tempat lahir : Tiga Binanga Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun / 11Oktober 1963 Jenis kelamin : Laki-laki Kewarganegaraan : Indonesia Tempat tinggal : Jalan Bunga Wijaya Kesuma No.38-C, Padang

Bulan Simpang Selayang II Kota Medan Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur Utama PT Pemetar Argeo

Consultant Engineering di Medan. Pendidikan : S-2.

Terdakwa tidak ditahan; Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama:

Nurmahadi Darmawan, S.H. dan Simson Sembiring, S.H., dari Kantor Hukum Nurmahadi Darmawan, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jl. Brig-jend Katamso, Komplek Centrium Business Centre No. 7 & 8, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2016, yang telah terdaftar pada Pengadilan TIPIKOR Medan dengan nomor register 306/ Penk.Pid/2016/PN.Mdn;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tiggi Medan tanggal 19 Oktober 2016 nomor 300/Pen.Pid.Sus–TPK/2016/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tanggal 28 Maret 2016, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DAKWAAN : PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultan Enginering baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dengan ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara TA 2012 dan ZAINAL ARIFIN, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara Jl. Medan – Binjai KM 10,3 Nomor 8 Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2012 terdapat dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.19.03.22.017.5.2 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) didalamnya terdapat Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebesar Rp.1.848.240.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/195/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan susunan Panitia sebagai berikut : 1. Zainal Arifin, SE ketua 2. Penriswan Lubis Sekretaris 3. Mahmuddin, SE Anggota

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/192/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara mengangkat Aris Fadillah Acheen, ST

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.4/80/kpts/2012 dan selanjutnya pada tanggal 24 April 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Nota Dinas perihal Seleksi Umum Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Dairi, Karo, dan Pakpak Bharat yang memerintahkan agar Zainal Arifin, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 segera mengajukan kebutuhan anggaran untuk biaya administrasi tender/jasa pengumuman lelang dan pemenang lelang kepada Pengguna anggaran cq PPTK dan dalam Nota Dinas tersebut dilampirkan dokumen berupa :

1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Formulir Komponen HPS 3. HPS Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat 4. Salinan SK Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara 5. Salinan SK, PPTK Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan

- Bahwa pada tanggal 24 April 2012 Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp.1.790.965.000 sudah termasuk PPN sebesar Rp.162.815.000 pada Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan adapun isi dari Kerangka Acuan Kerja sebagai berikut : a. Latar Belakang :

- Secara geologi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat berada didaerah jalur sesar aktif Sumatera, kondisi tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi tektonik dan dalam kondisi tertentu terjadinya tanah longsor

- Secara topografi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat memiliki bentang alam yang bervariasi dengan topografi bergelombang hingga perbukitan. Keadaan seperti ini berpotensi terhadap terjadinya risiko tanah longsor pada daerah berkontur rapat/curam, dan risiko banjir bandang dari hulu sungai akibat intensitas hujan yang terjadi dikarenakan perubahan iklim

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran. Adalah membuat peta rawan bencana skala 1 : 50.000 yang dapat dipergunakan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota untuk

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


keperluan mitigasi maupun sebagai informasi dasar adn platform pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang

c. Kebutuhan Tenaga Ahli.pekerjaan pembuatan peta rawan Adapun tenaga ahli yang dibutuhkan didalam pekerjaan pembuatan peta rawan bencana tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

No Ahli Pendidikan Jumlah (orang)

Pengalaman

1 Ahli gerakan tanah (tanah longsor) merangkap Tim Leader

Minimal S-2 Teknik Geologi atau bidang ilmu kebumian sejenisnya

1 Minimal 10 th pada pekerjaan mitigasi bencana atau bidang pekerjaan sejenis

2 Ahli Kegempaan (gempa bumi)

Minimal S-1 Teknik Geologi

2 Pengalaman dibidang sesmotektonik, neotektonik atau bidang sejenisnya

3 Ahli gerakan tanah/longsor


2 Pengalaman dibidang geologi tata lingkungan atau sejenisnya

4 Ahli gunung api Minimal S-1 bidang geologi

1 Pengalaman dibidang pekerjaan vulkanologi

5 Ahli Iklim/cuaca untuk bencana angin puting beliung

Minimal S-1 bidang Geofisika dan Meterologi atau bidang keilmuan sejenisnya

1 (tidak ada informasi)

6 Ahli banjir/banjir bandang

Minimal S-1, bidang Teknik Geologi atau Teknik Sipil (Hidrologi)

1 Pengalaman kerja dibidangnya

7 Ahli Kerentanan sosial ekonomi berbasis kebencanaan

Minimal S-1, bidang ilmu sosial ekonomi atau sejenisnya


PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


8 Ahli tata ruang berbasis kebencanaan

Minimal S-1, bidang Planologi atau sejenisnya


9 Ahli Pemetaan GIS

Minimal S-1, Teknik Geodesi, Geografi atau sejenis untuk pekerjaan pemetaan sistem informasi geografis


Tenaga-tenaga Ahli tersebut dipersyaratkan telah berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 8 tahun pada bidang pekerjaannya atau pekerjaan sejenisnya yang dibuktikan dengan data-data otentik

Para tenaga ahli dibantu oleh asisten (tenaga ahli muda)/surveyor dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dan telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun

- Bahwa atas Nota Dinas yang diterima Zainal Arifin,SE dari Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP selaku pengguna Anggaran selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2012 Zainal Arifin,SE menerbitkan Dokumen Kualifikasi Nomor : 04/DK.PAN/BPDB/12 untuk Pengadaan jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan sesuai dengan summary report dari LPSE Zainal Arifin,SE mengumumkan tahapan Prakualifikasi dimulai sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 dan terdapat 40 Perusahaan mendaftar termasuk PT Pemetar Argeo Cosultant Engineering tetapi hanya 8 calon penyedia jasa yang mengembalikan dokumen Prakualifikasi dan dari 8 Perusahaan yang mengembalikan dokumen Prakualifikasi, selanjutnya Zainal Arifin,SE bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan penelitian/pemeriksaan meliputi penilaian persyaratan teknis kualifikasi yaitu dengan melakukan penilaian pengalaman perusahaan dan penilaian tenaga ahli sehingga terdapat 5 perusahaan yang memenuhi kualifikasi yaitu PT Gamma Enginering, PT Pemetar Argeo Cosultant Engineering, PT Citra Diecona, CV Bahana Enginering dan PT Elzeter Konsultan. Dan terhadap kelima Penyedia Jasa tersebut dilakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinan yang belum diunduh melalui LPSE , berdasarkan pembuktian kualifikasi tersebut Zainal Arifin,SE selaku Ketua Panitia mernyatakan bahwa Penyedia jasa tersebut dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Bahwa dari 5 perusahaan yang memenuhi kualifikasi teknis dan administrasi hanya 3 perusahaan yang mengajukan penawaran sehingga pada tanggal 18 Juni 2012 Zainal Arifin,SE bersama anggota melakukan evaluasi administrasi dan Teknis sesuai dengan Berita Acara Nomor : 04/BA.HEAT-FI/BPBD/2012 terhadap 3 perusahaan yaitu PT Gamma Enginering, PT Pemetar Argeo Cosultant Engineering, PT Citra Diecona, dimana hasil penilaian tersebut menetapkan Consultant yang lulus atau diatas ambang batas yaitu diatas nilai 70 adalah PT Pemetar Argeo Consultant Enginering dengan hasil penilaian sebesar 70,90 dan akan dilanjutkan pembukaan file ke II terhadap penyedia jasa yang lulus atau diatas ambang batas dan atas penilaian tersebut Zainal Arifin,SE mengumumkan peringkat teknis sesuai dengan surat nomor : 04/PUM.PT/BPBD/12 tanggal 18 Juni 2012

- Bahwa adapun penawaran atas Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering sebagai berikut :

I. Biaya Personil (Remuneration) : i. Tenaga Ahli (11 orang Tenaga ahli) Rp.553.600.000 ii. Tenaga Pendukung/lapangan(13 orang asisten

Tenaga Ahli) Rp.417.400.000 Sub Total I Rp.971.000.000

II. Biaya Non Personil :

i. Transportasi dan Akomodasi Lapangan Rp.447.450.000 ii. Peralatan Survey dan bahan pendukung Rp. 21.520.000 iii. Biaya Akomodasi dan lainnya Rp. 10.000.000 iv. Perlengkapan kantor & Studio Rp. 7.750.000 v. Bahan Penyusunan dan presentasi Laporan Rp.646.770.000

Sub Total II Rp.646.770.000 TOTAL (Sub Total I + Su Total II) Rp.1.617.770.000 Pajak Pertambahan nilai (10%) Rp. 161.777.000 Grand Total Rp.1.779.547.000 Dibulatkan Rp.1.779.500.000

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Zainal Arifin,SE bersama anggota melakukan pembukaan penawaran biaya atau File II yang meliputi :

a. Surat Penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran dan biaya penawaran

b. Rekapitulasi penawaran biaya

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


c. Rincian penawaran biaya yang terdiri dari : 1. Rincian biaya langsung personil (Remuneration) 2. Rincian biaya langsung non personil (Direct reimbulsable cost)

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Zainal Arifin,SE bersama anggota melakukan penilaian penawaran biaya dari Penyedia Jasa sesuai dengan berita cara hasil evaluasi penawaran biaya dimana panitia meneliti :

1. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil (Remuneration) 2. Kewajaran Penugasan Tenaga Ahli 3. Kewajaran penugasan Tenaga pendukung 4. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personil (direct

reimbursable cost) - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran biaya tersebut Zainal Arifin,SE menetapkan

nilai gabungan konsultan yuang lulus atau diambang batas lebih besar 70 adalah PT Pemetar Argeo Consultant Enginering dengan nilai gabungan 90,90 selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi atau pembuktian dokumen dari pada penawaran yang diajukan masing-masing perusahaan , didalam pembuktian tersebut Zainal Arifin,SE tidak melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian sertifikat tenaga ahli yaitu Zainal Arifin,SE tidak pernah melakukan verifikasi keaslian foto copy dokumen tenaga ahli (Ijasah, sertifikat pendukung) yang disampaikan peserta lelang , dan juga tidak pernah melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi akan tetapi Zainal Arifin,SE langsung mengirim surat kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan surat nomor : 04/TAPP/BPBD/12 tanggal 21 Juni 2012 bahwa PT Pemetar Argeo Consultant Engineering ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Konsulatasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat/ serta diumumkan sesuai dengan surat Nompor : 04/PUM.P/BPBD/12 tanggal 22 Juni 2012

- Bahwa selanjutnya Zainal Arifin,SE mengundang Penyedia Jasa untuk menghadiri klarifikasi dan Negosiasi dari hasil klarifikasi dan negosiasi tersebut Zainal Arifin,SE menetapkan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai Pemenang yaitu:

Nama Penyedia : PT Pemetar Argeo Consultant Engineering Alamat : Jalan Setia Budi Pasar II No.378 Medan NPWP : 01.431.181.5-123.000

Biaya Jasa Konsultasi : Rp.1.752.597.000 (Satu Milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPN 10%

- Bahwa atas hasil klarifikasi dan negosiasi Zainal Arifin,SE mengirimkan surat kepada Pengguna Anggaran Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Provinsi Sumatera

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Utara sesuai surat Nomor : 04/TAPPJ/BPBD/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan pada tanggal 3 Juli 2012 Pengguna Anggaran Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP bersama Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 yang berisi : Nama Pekerjaan : Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat

Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat

Lokasi : di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Nilai Kontrak : Rp.1.752.597.000 (Satu Milyar tujuh ratus lima

puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPN 10%

Waktu Pekerjaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 9 Juli sampai 6 Desember 2012

- Bahwa adapun isi dari Kontrak Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabaputen / Kota di Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat menghasilkan peta-peta berupa :

1. Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi 2. Peta Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor 3. Peta Kerawanan Banjir / Banjir Bandang 4. Peta Kerawanan Gunung Api 5. Peta Kerawanan Angin Puting Beliung Untuk masing-masing Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat

- Bahwa selanjutnya Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Plt Kepala Badan Penanggulanagn Bencana daerah Provinsi Sumatera Utara menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/1919/BPBD/2012 tanggal 4 Juli 2012 kepada Pemenang Lelang PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dan sesuai surat Nomor tanggal 11 Juli 2012: 17/PAC/VII/PRB2012 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sumatera Utara perihal permohonan surat pengantar untuk survey instansional ke Pemerintah Kabupaten Dairi, kabupaten Karo dan Pakpak Bharat dan survey lapangan dan atas atas permintaan tersebut Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara menandatangani surat Nomor : 360/2023/BPBD/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal survey instansional dan lapangan ditujukan kepada Kepala Badan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Kesbanglinmas Kab Karo kalak BPBD Kabupaten Dairi dan Kalak BPBD Kaqbupaten Pakpak Bharat.

- Berdasarkan surat nomor : 094/8134/2012 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menandatangani surat perintah tugas atas nama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP untuk monitoring pelaksanaan pekerjaan konsultasi pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tanggal 28-30 Agustus 2012 atas surat perintah tersebut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 094/2432/BPBD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP selaku Plt Kepala BPBD Provsu menugaskan Kurnia Satria dan Fahruddin SE untuk memonitoriung pelaksanaan pekerjaan Konsultasi Pembuatan peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Dairi dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2012 dan surat Nomor : 900/2442/BPBD/2012 tanggal 27 agustus 2012 perihal tenaha Ahli (membantu memeriksa hasil pekerjaan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, dairi dan Pakpak Barat TA 2012 dengan menetapkan tenaga ahli sebagai berikut : Ir Ukurta Pelawi, Ir Lismawaty, MT, dan Ir Azhari

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat selaku PA (pihak pertama) bersama Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering (pihak kedua) menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan bersama Personil dan peralatan lapangan atas pekerjaa Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 Nomor : 027/2490/BPBD/2012 dengan hasil pihak Pertama menerima kesesuaian personil Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli dan peralatan lapangan dari pihak kedua,

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut harus membuat bukti kehadiran tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan pentahapan waktu pekerjaan dan Terdakwa selaku pihak Penyedia Jasa Konsultan membuat bukti penyewaan/pembelian alat penunjang dan bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dari surat penawaran Penyedia jasa Konsultan sebagai persyaratan untuk melakukan permintaan pembayaran atas pekerjaan tersebut, akan tetapi bukti kehadiran tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat oleh Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan/ pendataan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang bekerja pada pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang dipekerjakan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa memerintahkan Ir Jonatan Tarigan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Karo, Dairi dan Pakpak Bharat. - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat

Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant selaku Penyedia Barang/Jasa tidak mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan surat penawaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada Zainal Arifin,SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 dan juga tidak sesuai dengan Surat perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012 akan tetapi Terdakwa menugaskan secara lisan Ir Jonatan Tarigan bersama Team Work yang bertugas menyelesaikan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang mengkoordinir semua Tenaga Ahli dan Asisten tenaga Ahli, serta mempersiapkan semua dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup ahli dan daftar riwayat hidup asisten untuk menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang di pekerjaan dalam pekerjaan tersebut adalah Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Inganta Tarigan,SE,M,Si (Tenaga ahli kerentanan Sosial)

- Bahwa tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang tidak diperkajakan yang sesuai dalam kontrak adalah :

No Nama Keahlian Keterangan

1 Ir ENGKON K KERTAPATI Ahli Gempa Bumi Tidak bekerja

2 DR Ir ONY KURNIA SUGANDA, Msc

Ahli bencana puting beliun

Tidak bekerja

3 Ir NANANG SURYONO, Msc Ahli bencana gerakan tanah/longsor

Tidak bekerja

4 Ir NOORDIN FADHOLIE MSi Ahli Tata Ruang Tidak bekerja

5 Ir EKA KADAR SETIA, MSc Ahli bencana banjir Tidak bekerja

6 Ir SURANTA DEG Ahli Gerakan Tanah Longsor

Tidak bekerja

- Bahwa dalam pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota

di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Terdakwa selaku Direktur Utama PT

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai Penyedia Jasa Konsultan tidak pernah mengajukan perubahan atas susunan pesonil tenaga ahli dan asisten tenaga ahli baik kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MSP selaku Pengguna Anggaran maupun kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan sebagai pihak pertama dan Terdakwa Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan laporan pendahuluan hasil pekerjaan jasa Konsultan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2276A/BPBD/2012 dan selanjutnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan tersebut kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 027/2277B/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan Permohonan Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.525.779.100 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2276A/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua Terdakwa dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/2277B/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Laporan Pendahuluan Hasil pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat yang ditandatangani oleh pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) yang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn I sebesar 30% dari Terdakwa maka pada tanggal 14 Agustus 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane,S.Psi.M,Psi selaku Bendahara Pengeluaran

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 900/2362/BPBD/2012 sebesar Rp.525.779.100 selanjutnya SPP LS tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/2363/BPBD/2912 sebesar Rp.525.779.100 untuk keperluan Pembayaran Termyn I (30%) Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.47.798.100 dan PPH sebesar Rp.19.199.240 kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selanjutnya Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP menandatangani surat pengantar SP2D Nomor : 900/2364/BPBD/2912 sebesar Rp.525.779.100 dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor : 900/2365/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 14 Agustus 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3357 sebesar Rp.525.779.100 termasuk PPN Rp.47.798.100 dan PPH sebesar Rp.19.199.240 kepada Ir Pendi Sebayang, MT Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor : 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Termin I (30%) Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 juli 2012.

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2012 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan sebagai pihak pertama dan Terdakwa Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan laporan antara hasil pekerjaan jasa Konsultan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2846/BPBD/2012 dan selanjutnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan tersebut kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 027/2247/BPBD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa Terdakwa Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan Permohonan Pembayaran Termin II (kedua)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.650.000.000 (Enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2846/BPBD/2012 tanggal 5 Nopmebr 2012 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua Terdakwa Direktur PT Pemetar Argeo Consultant Enginering selaku Penyedia Barang/Jasa Konsultan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/2847/BPBD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn II sebesar 40% dari Terdakwa maka pada tanggal 9 Nopmebr 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane,S.Psi.M,Psi selaku Bendahara Pengeluaran mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 900/2868/BPBD/2012 sebesar Rp.650.000.000 selanjutnya SPP LS tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/2869/BPBD/2912 sebesar Rp.650.000.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.59.090.909 dan PPH sebesar Rp.11.818.181 kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selanjutnya Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP menandatangani surat pengantara SP2D Nomor : 900/2870/BPBD/2912 sebesar Rp.650.000.000 dan Surat Pewrnyataan Tanggung jawab Nomor : 900/2871/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 12 Nopmebr 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6013 sebesar Rp.650.000.000 termasuk PPN PPN sebesar Rp.59.090.909 dan PPH sebesar Rp.11.818.181 kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor : 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Termin II (40%) Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 juli 2012.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan bersama Tenaga Ahli (membantu memeriksa hasil Pekerjaan Pembuatan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


PRB Tingkat Kab/Kota) sebagai pihak pertama dan Terdakwa Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran sesuai berita acara Nomor ; 027/3106/BPBD/2012 dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku

2. Album Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat (hardcopy) sebanyak 7 buku

3. Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam bentuk CD (Softcopy) sebanyak 7 set

Dan setelah pihak pertama melakukan pemeriksaan tersebut selanjutnya laporan diserah terimakan kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 027/3107/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa Tertdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering Penyedia Jasa Konsultan dalam mengajukan Permohonan Pembayaran Termin III (ketiga) sebesar Rp.576.817.900 kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/3106/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua yaitu Terdakwa dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/3107/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn III dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 18 Desember 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane,S.Psi.M,Psi selaku Bendahara Pengeluaran mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 900/3130/BPBD/2012 sebesar Rp.576.817.900 selanjutnya SPP LS

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/3131/BPBD/2912 sebesar Rp.576.817.900 untuk keperluan Pembayaran Termyn III Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.52.438.000 dan PPH sebesar Rp.20.975.200 kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selanjutnya Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP menandatangani surat pengantara SP2D Nomor : 900/3122/BPBD/2912 sebesar Rp.576.817.900 dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor : 900/3123/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 19 Desember 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7966 sebesar Rp.576.817.900 termasuk PPN PPN sebesar Rp.52.438.000 dan PPH sebesar Rp.20.975.200 kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor : 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 juli 2012.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering penyedia barang Jasa pada Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumaterra Utara tidak melampirkan bukti-bukti kehadiran tenaga ahli , asisten tenaga ahli dan bukti-bukti pengeluaran atas Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, dan atas permintaan pembayaran tersebut ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK bersama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran tetap memproses permintaan pembayaran tersebut.

- Bahwa secara normatif tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tersebut harus sesuai dengan Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP dan Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 juli 2012 sehingga dengan demikian ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK yang bertugas menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


kegiatan tersebut bersama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran dalam Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat seharusnya tidak menyetujui permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering penyedia barang Jasa pada Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, karena pada kenyataannya jumlah tenaga ahli yang dipekerjakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya mempekerjakan Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Inganta Tarigan,SE,M,Si (Tenaga ahli kerentanan Sosial)

- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINAL ARIFIN, SE dan ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si telah memperkaya diri terdakwa atau setidak-tidaknya memperkaya orang lain dalam hal ini ZAINAL ARIFIN, SE dan ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ZAINAL ARIFIN, SE dan ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu : (2) Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peda peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat

(3) Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu : (1) Pasal 5 dan penjelasannya yaitu Pengadaan Barang/jasa menerapkan

prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencvapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


menggunakan dana yang tekah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, d, Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas, e, Bersaing berarti Pengadaan barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan barang/jasa, f yaitu Adil tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, g, akuntabel berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

(2) Pasal 6 yaitu para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harius dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/jasa

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

h. Tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patud diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/jasa

(3) Lampiran IV-A Butir A.1.c yaitu : Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Rencana Umum Pengadaan disebutkan “PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri : Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi : 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi : a.Latar belakang

b. Maksud dan tujuan c. Ruang lingkup, d. Keluaran yang diinginkan e. Sumber pendanaan

2) Jenis, Isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat 3) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal

pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran

4) Kualifikasi tenaga Ahli 5) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan

6) Analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan)

(4) Lampiran IV-A Butir A.2 yaitu : Pengkajian ulangrencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan tata cara sebagai berikut : a. PPK mengundah ULP/Pejabat pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rapat Umum Pengadaan, b. Pembahasan rencana Umum Pegadaan meliputi... 2) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan : a) PPK dan ULP pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana pengaanggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.. 3) Pengkajian ulang KAK : a) PPK dan ULP/Pejabat pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA . b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut : (4) kejelasana persyaratan kualifikasi tenaga ahli agar tidak mengarah kepada individu tertentu (5) kejelasana besarnya perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 184 ayat 2 bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

4) Dokumen Pemilihan Nomor : 04/DP.PAN/BPBD/12 tanggal 22 Mei 2012 (1) BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP)

a. Butir H.3b yaitu Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti disyaratkan dalam KAK dengan bobot sub unsur 25% (dari bobot ahli 60%) dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) dukungan referensi : a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberikan penilaian, b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberikan penilaian, c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan daftar hitam

b. Butir H.3.d yaitu Sub unsur Pengalaman Kerja Profesional seperti disyaratkan dalam KAK dengan bobot sub unsur 25% (dari bobot ahli 60%) dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) pengusanaan bahasa asing diberi nilai 35, 2) penguasaan bahasa setempat dberikan nilai 35, 3) aspek pengenalan (familiarity) atas tata cara, aturan, situasi dan kondisi (custom) setempat diberi nilai 30.

(2) Bab II, Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir 4.1 dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : ... b.Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c.Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan

(3) Bab II Instruksi Kepala Peserta (IKP), butir 14.2.c.3) Dokumen penawaran teknis......, 3) kualifikasi tenaga ahli terdiri dari : a) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan, b) Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan

(4) Bab II Instruksi Kepada peserta (KIP) butir 23.7, f, Efaluasi Teknis, kualifikasi tenaga ahli, penilaian dilakukan atas : 1) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan didalam KAK, 2) sub unsur kualifikasi tenaga ahli yang dinilai adalah : ....b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam Kak didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim, c. Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK ; d. Lain-lain penguasaan bahasa inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan asing) bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tatacara, aturan, situasi, dan kondisi(costum) setempat personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut diatas diberikan nilai lebih tinggi.

5) Syarat syarat umum Kontrak (SSUK)yaitu : (1) Butir 15.1 Pemeriksaan Bersama :

a. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan PPK atau pihak lain yang ditunjuk PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak

c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang Personil Konsultan dan subkonsultan

(2) Butir 15.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan : a. Pemeriksaan (Inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah

personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia

b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teksi dan/atau Tim

c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak

d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkabn perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak

6) Butir 23.1 Personil Konsultan dan Subkonsultan :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


a. Personil Inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran

b. Penggantian Personil initi dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PA/KPA

c. Penggantian Personil initi dan/atau peralatan dilakukan PA/KPA dengan melampirkan riwayat hidup penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada / pengalaman kerja Personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Aris Fadillah Acheen dan Zainal Arifin telah merugikan keuangan Negara Cq Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.784.448.632 (Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatyera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pembayaran dari Kas Negara cq Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara : 1) SP2D Nomor : 3357 tanggal 14-8-2012 Rp. 525.779.100 2) SP2D Nomor : 6013 tanggal 12-11-2012 Rp. 650.000.000 3) SP2D Nomor : 7966 tanggal 18-12-2012 Rp. 576.817.000

Sub Jumlah Rp.1.752.597.000 2. Dikurangi

1) PPN Rp. 159.327.009 2) PPh Pasal 23 Rp. 51.912.621

Sub Jumlah Rp. 211.239.630 3. Nilai netto pembayaran setelah potongan pajak Rp.1.541.357.370 4. Realisasi pembayaran menurut audit (Lampiran 2) Rp. 744.640.559 5. Kerugian Keuangan negara sebelum potongan denda Rp. 796.716.811 6. Pembayaran denda keterlambatan Rp. 12.268.179 7. Kerugian Keuangan negara Rp. 784.448.632

--------- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultan Enginering baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri dengan ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara TA 2012 dan ZAINAL ARIFIN, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, tetapi sejak bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2012, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Propinsi Sumatera Utara Jl. Medan – Binjai KM 10,3 Nomor 8 Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun Anggaran 2012 terdapat dalam Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.19.03.22.017.5.2 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) didalamnya terdapat Belanja Jasa Pihak Ketiga untuk Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebesar Rp.1.848.240.000.- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

- Bahwa untuk menindaklanjuti pekerjaan Jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012, Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP mengangkat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 900/195/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012 dengan susunan Panitia sebagai berikut :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1. Zainal Arifin, SE ketua 2. Penriswan Lubis Sekretaris 3. Mahmuddin, SE Anggota

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 900/192/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara mengangkat Aris Fadillah Acheen, ST M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012

- Bahwa pada tanggal 30 Januari 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.4/80/kpts/2012 dan selanjutnya pada tanggal 24 April 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Nota Dinas perihal Seleksi Umum Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Dairi, Karo, dan Pakpak Bharat yang memerintahkan agar Zainal Arifin, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa BPBD Provinsi Sumatera Utara TA 2012 segera mengajukan kebutuhan anggaran untuk biaya administrasi tender/jasa pengumuman lelang dan pemenang lelang kepada Pengguna anggaran cq PPTK dan dalam Nota Dinas tersebut dilampirkan dokumen berupa : 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Formulir Komponen HPS 3. HPS Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota

Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat 4. Salinan SK Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara 5. Salinan SK, PPTK Bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan

- Bahwa pada tanggal 24 April 2012 Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran BPBD Provinsi Sumatera Utara menandatangani Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp.1.790.965.000 sudah termasuk PPN sebesar Rp.162.815.000 pada Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Provinsi Sumatera Utara dan adapun isi dari Kerangka Acuan Kerja sebagai berikut: a. Latar Belakang :

1. Secara geologi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat berada didaerah jalur sesar aktif Sumatera, kondisi tersebut berpotensi terhadap terjadinya bencana geologi seperti gempa bumi tektonik dan dalam kondisi tertentu terjadinya tanah longsor

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2. Secara topografi daerah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat memiliki bentang alam yang bervariasi dengan topografi bergelombang hingga perbukitan. Keadaan seperti ini berpotensi terhadap terjadinya risiko tanah longsor pada daerah berkontur rapat/curam, dan risiko banjir bandang dari hulu sungai akibat intensitas hujan yang terjadi dikarenakan perubahan iklim

b. Maksud, Tujuan dan Sasaran. Adalah membuat peta rawan bencana skala 1 : 50.000 yang dapat dipergunakan dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota untuk keperluan mitigasi maupun sebagai informasi dasar adn platform pemanfaatan ruang pada wilayah yang telah ditentukan dalam rencana tata ruang

c. Kebutuhan Tenaga Ahli.pekerjaan pembuatan peta rawan Adapun tenaga ahli yang dibutuhkan didalam pekerjaan pembuatan peta rawan

bencana tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai berikut :

No Ahli Pendidikan Jumlah (orang)

Pengalaman

1 Ahli gerakan tanah (tanah longsor) merangkap Tim Leader

Minimal S-2 Teknik Geologi atau bidang ilmu kebumian sejenisnya

1 Minimal 10 th pada pekerjaan mitigasi bencana atau bidang pekerjaan sejenis

2 Ahli Kegempaan (gempa bumi)


2 Pengalaman dibidang sesmotektonik, neotektonik atau bidang sejenisnya

3 Ahli gerakan tanah/longsor


2 Pengalaman dibidang geologi tata lingkungan atau sejenisnya

4 Ahli gunung api Minimal S-1 bidang geologi

1 Pengalaman dibidang pekerjaan vulkanologi

5 Ahli Iklim/cuaca untuk bencana

Minimal S-1 bidang Geofisika dan

1 (tidak ada informasi)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


angin puting beliung

Meterologi atau bidang keilmuan sejenisnya

6 Ahli banjir/banjir bandang

Minimal S-1, bidang Teknik Geologi atau Teknik Sipil (Hidrologi)


7 Ahli Kerentanan sosial ekonomi berbasis kebencanaan

Minimal S-1, bidang ilmu sosial ekonomi atau sejenisnya


8 Ahli tata ruang berbasis kebencanaan

Minimal S-1, bidang Planologi atau sejenisnya


9 Ahli Pemetaan GIS

Minimal S-1, Teknik Geodesi, Geografi atau sejenis untuk pekerjaan pemetaan sistem informasi geografis


Tenaga-tenaga Ahli tersebut dipersyaratkan telah berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 8 tahun pada bidang pekerjaannya atau pekerjaan sejenisnya yang dibuktikan dengan data-data otentik

Para tenaga ahli dibantu oleh asisten (tenaga ahli muda)/surveyor dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai dan telah memiliki pengalaman minimal 3 tahun

- Bahwa atas Nota Dinas yang diterima Zainal Arifin,SE dari Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP selaku pengguna Anggaran selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2012 Zainal Arifin,SE menerbitkan Dokumen Kualifikasi Nomor : 04/DK.PAN/BPDB/12 untuk Pengadaan jasa Konsultasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan sesuai dengan summary report dari LPSE Zainal Arifin,SE mengumumkan tahapan Prakualifikasi dimulai sejak tanggal 10 Mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 dan terdapat 40 Perusahaan mendaftar termasuk PT Pemetar Argeo Cosultant Engineering tetapi hanya 8 calon penyedia jasa yang mengembalikan dokumen Prakualifikasi dan dari 8 Perusahaan yang mengembalikan dokumen Prakualifikasi, selanjutnya Zainal Arifin,SE bersama anggota Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan penelitian/pemeriksaan meliputi penilaian persyaratan teknis kualifikasi yaitu dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


melakukan penilaian pengalaman perusahaan dan penilaian tenaga ahli sehingga terdapat 5 perusahaan yang memenuhi kualifikasi yaitu PT Gamma Enginering, PT Pemetar Argeo Cosultant Engineering, PT Citra Diecona, CV Bahana Enginering dan PT Elzeter Konsultan. Dan terhadap kelima Penyedia Jasa tersebut dilakukan pembuktian kualifikasi dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang sudah dilegalisir oleh yang berwenang dan meminta salinan yang belum diunduh melalui LPSE , berdasarkan pembuktian kualifikasi tersebut Zainal Arifin,SE selaku Ketua Panitia mernyatakan bahwa Penyedia jasa tersebut dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi

- Bahwa dari 5 perusahaan yang memenuhi kualifikasi teknis dan administrasi hanya 3 perusahaan yang mengajukan penawaran sehingga pada tanggal 18 Juni 2012 Zainal Arifin,SE bersama anggota melakukan evaluasi administrasi dan Teknis sesuai dengan Berita Acara Nomor : 04/BA.HEAT-FI/BPBD/2012 terhadap 3 perusahaan yaitu PT Gamma Enginering, PT Pemetar Argeo Cosultant Engineering, PT Citra Diecona, dimana hasil penilaian tersebut menetapkan Consultant yang lulus atau diatas ambang batas yaitu diatas nilai 70 adalah PT Pemetar Argeo Consultant Enginering dengan hasil penilaian sebesar 70,90 dan akan dilanjutkan pembukaan file ke II terhadap penyedia jasa yang lulus atau diatas ambang batas dan atas penilaian tersebut Zainal Arifin,SE mengumumkan peringkat teknis sesuai dengan surat nomor : 04/PUM.PT/BPBD/12 tanggal 18 Juni 2012

- Bahwa adapun penawaran atas Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dari Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering sebagai berikut : I. Biaya Personil (Remuneration) :

i. Tenaga Ahli (11 orang Tenaga ahli) Rp.553.600.000 ii. Tenaga Pendukung/lapangan(13 orang asisten

Tenaga Ahli) Rp. 417.400.000 Sub Total I Rp. 971.000.000

II. Biaya Non Personil :

A. Transportasi dan Akomodasi Lapangan Rp. 447.450.000 B. Peralatan Survey dan bahan pendukung Rp. 21.520.000 C. Biaya Akomodasi dan lainnya Rp. 10.000.000 D. Perlengkapan kantor & Studio Rp. 7.750.000 E. Bahan Penyusunan dan presentasi Laporan Rp. 646.770.000

Sub Total II Rp. 646.770.000 TOTAL (Sub Total I + Sub Total II) Rp.1.617.770.000

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Pajak Pertambahan nilai (10%) Rp. 161.777.000 Grand Total Rp.1.779.547.000 Dibulatkan Rp.1.779.500.000

- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2012 Zainal Arifin,SE bersama anggota melakukan

pembukaan penawaran biaya atau File II yang meliputi : a. Surat Penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa berlaku penawaran

dan biaya penawaran b. Rekapitulasi penawaran biaya c. Rincian penawaran biaya yang terdiri dari :

1. Rincian biaya langsung personil (Remuneration) 2. Rincian biaya langsung non personil (Direct reimbulsable cost)

- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 Zainal Arifin,SE bersama anggota melakukan penilaian penawaran biaya dari Penyedia Jasa sesuai dengan berita cara hasil evaluasi penawaran biaya dimana panitia meneliti : 1. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung personil (Remuneration) 2. Kewajaran Penugasan Tenaga Ahli 3. Kewajaran penugasan Tenaga pendukung 4. Kewajaran biaya pada rincian biaya langsung non personil (direct reimbursable

cost) - Berdasarkan hasil evaluasi penawaran biaya tersebut Zainal Arifin,SE menetapkan

nilai gabungan konsultan yuang lulus atau diambang batas lebih besar 70 adalah PT Pemetar Argeo Consultant Enginering dengan nilai gabungan 90,90 selanjutnya dilakukan pembuktian kualifikasi atau pembuktian dokumen dari pada penawaran yang diajukan masing-masing perusahaan , didalam pembuktian tersebut Zainal Arifin,SE tidak melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian sertifikat tenaga ahli yaitu Zainal Arifin,SE tidak pernah melakukan verifikasi keaslian foto copy dokumen tenaga ahli (Ijasah, sertifikat pendukung) yang disampaikan peserta lelang , dan juga tidak pernah melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi akan tetapi Zainal Arifin,SE langsung mengirim surat kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan surat nomor : 04/TAPP/BPBD/12 tanggal 21 Juni 2012 bahwa PT Pemetar Argeo Consultant Engineering ditetapkan sebagai Pemenang Pengadaan Jasa Konsulatasi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat/ serta diumumkan sesuai dengan surat Nompor : 04/PUM.P/BPBD/12 tanggal 22 Juni 2012

- Bahwa selanjutnya Zainal Arifin,SE mengundang Penyedia Jasa untuk menghadiri klarifikasi dan Negosiasi dari hasil klarifikasi dan negosiasi tersebut Zainal Arifin,SE

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


menetapkan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai Pemenang yaitu: Nama Penyedia : PT Pemetar Argeo Consultant Engineering Alamat : Jalan Setia Budi Pasar II No.378 Medan NPWP : 01.431.181.5-123.000

Biaya Jasa Konsultasi : Rp.1.752.597.000 (Satu Milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPN 10%

- Bahwa atas hasil klarifikasi dan negosiasi Zainal Arifin,SE mengirimkan surat kepada Pengguna Anggaran Badan Penanggulanagn Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai surat Nomor : 04/TAPPJ/BPBD/12 tanggal 29 Juni 2012 tentang Penetapan Penyedia Jasa untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan pada tanggal 3 Juli 2012 Pengguna Anggaran Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP bersama Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 yang berisi : Nama Pekerjaan : Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat

Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat

Lokasi : di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Nilai Kontrak : Rp.1.752.597.000 (Satu Milyar tujuh ratus lima

puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) termasuk PPN 10%

Waktu Pekerjaan : 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 9 Juli sampai 6 Desember 2012

- Bahwa adapun isi dari Kontrak Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabaputen / Kota di Kabupaten Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat menghasilkan peta-peta berupa : 1. Peta Kerawanan Bencana Gempa Bumi 2. Peta Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor 3. Peta Kerawanan Banjir / Banjir Bandang 4. Peta Kerawanan Gunung Api 5. Peta Kerawanan Angin Puting Beliung

Untuk masing-masing Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat - Bahwa selanjutnya Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Plt Kepala Badan

Penanggulanagn Bencana daerah Provinsi Sumatera Utara menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/1919/BPBD/2012 tanggal 4 Juli 2012 kepada Pemenang Lelang PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dan sesuai surat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Nomor tanggal 11 Juli 2012: 17/PAC/VII/PRB2012 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering mengirim surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Sumatera Utara perihal permohonan surat pengantar untuk survey instansional ke Pemerintah Kabupaten Dairi, kabupaten Karo dan Pakpak Bharat dan survey lapangan dan atas atas permintaan tersebut Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara menandatangani surat Nomor : 360/2023/BPBD/2012 tanggal 13 Juli 2012 perihal survey instansional dan lapangan ditujukan kepada Kepala Badan Kesbanglinmas Kab Karo kalak BPBD Kabupaten Dairi dan Kalak BPBD Kaqbupaten Pakpak Bharat.

- Berdasarkan surat nomor : 094/8134/2012 Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara menandatangani surat perintah tugas atas nama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP untuk monitoring pelaksanaan pekerjaan konsultasi pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tanggal 28-30 Agustus 2012 atas surat perintah tersebut sesuai dengan surat perintah tugas Nomor : 094/2432/BPBD/2012 tanggal 27 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat Nasution MAP selaku Plt Kepala BPBD Provsu menugaskan Kurnia Satria dan Fahruddin SE untuk memonitoriung pelaksanaan pekerjaan Konsultasi Pembuatan peta Rawan Bencana Kabupaten/Kota di Kabupaten Dairi dari tanggal 28 sampai 30 Agustus 2012 dan surat Nomor : 900/2442/BPBD/2012 tanggal 27 agustus 2012 perihal tenaha Ahli (membantu memeriksa hasil pekerjaan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, dairi dan Pakpak Barat TA 2012 dengan menetapkan tenaga ahli sebagai berikut : Ir Ukurta Pelawi, Ir Lismawaty, MT, dan Ir Azhari

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 Drs Ahmad Hidayat selaku PA (pihak pertama) bersama Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering (pihak kedua) menandatangani Berita Acara hasil pemeriksaan bersama Personil dan peralatan lapangan atas pekerjaa Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 Nomor : 027/2490/BPBD/2012 dengan hasil pihak Pertama menerima kesesuaian personil Tenaga Ahli, Asisten Tenaga Ahli dan peralatan lapangan dari pihak kedua,

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan pekerjaan tersebut harus membuat bukti kehadiran tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan pentahapan waktu pekerjaan dan Terdakwa selaku pihak Penyedia Jasa Konsultan membuat bukti penyewaan/pembelian alat penunjang dan bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dari surat penawaran Penyedia jasa

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Konsultan sebagai persyaratan untuk melakukan permintaan pembayaran atas pekerjaan tersebut, akan tetapi bukti kehadiran tenaga ahli dan asisten tenaga ahli tidak pernah ada dan tidak pernah dibuat oleh Terdakwa dan juga Terdakwa tidak pernah melakukan pemeriksaan/ pendataan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang bekerja pada pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang dipekerjakan oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa memerintahkan Ir Jonatan Tarigan secara lisan untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant selaku Penyedia Barang/Jasa tidak mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan surat penawaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada Zainal Arifin,SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 dan juga tidak sesuai dengan Surat perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012 akan tetapi Terdakwa menugaskan secara lisan Ir Jonatan Tarigan bersama Team Work yang bertugas menyelesaikan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang mengkoordinir semua Tenaga Ahli dan Asisten tenaga Ahli, serta mempersiapkan semua dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup ahli dan daftar riwayat hidup asisten untuk menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang di pekerjaan dalam pekerjaan tersebut adalah Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Inganta Tarigan,SE,M,Si (Tenaga ahli kerentanan Sosial)

- Bahwa tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang tidak diperkajakan yang sesuai dalam kontrak adalah :

No Nama Keahlian Keterangan

1 Ir ENGKON K KERTAPATI Ahli Gempa Bumi Tidak bekerja

2 DR Ir ONY KURNIA SUGANDA, Msc

Ahli bencana puting beliun

Tidak bekerja

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


3 Ir NANANG SURYONO, Msc Ahli bencana gerakan tanah/longsor

Tidak bekerja

4 Ir NOORDIN FADHOLIE MSi Ahli Tata Ruang Tidak bekerja

5 Ir EKA KADAR SETIA, MSc Ahli bencana banjir Tidak bekerja

6 Ir SURANTA DEG Ahli Gerakan Tanah Longsor

Tidak bekerja

- Bahwa dalam pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota

di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai Penyedia Jasa Konsultan tidak pernah mengajukan perubahan atas susunan pesonil tenaga ahli dan asisten tenaga ahli baik kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MSP selaku Pengguna Anggaran maupun kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK.

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan sebagai pihak pertama dan Terdakwa Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan laporan pendahuluan hasil pekerjaan jasa Konsultan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2276A/BPBD/2012 dan selanjutnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan tersebut kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 027/2277B/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2012 Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan Permohonan Pembayaran Termin I (pertama) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.525.779.100 (lima ratus dua puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus rupiah) kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2276A/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Terdakwa dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/2277B/BPBD/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Laporan Pendahuluan Hasil pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat yang ditandatangani oleh pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) yang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn I sebesar 30% dari Terdakwa maka pada tanggal 14 Agustus 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane,S.Psi.M,Psi selaku Bendahara Pengeluaran mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 900/2362/BPBD/2012 sebesar Rp.525.779.100 selanjutnya SPP LS tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/2363/BPBD/2912 sebesar Rp.525.779.100 untuk keperluan Pembayaran Termyn I (30%) Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.47.798.100 dan PPH sebesar Rp.19.199.240 kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selanjutnya Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP menandatangani surat pengantar SP2D Nomor : 900/2364/BPBD/2912 sebesar Rp.525.779.100 dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor : 900/2365/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 14 Agustus 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3357 sebesar Rp.525.779.100 termasuk PPN Rp.47.798.100 dan PPH sebesar Rp.19.199.240 kepada Ir Pendi Sebayang, MT Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor : 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Termin I (30%) Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 juli 2012.

- Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2012 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan sebagai pihak pertama dan Terdakwa Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan laporan antara hasil pekerjaan jasa Konsultan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2846/BPBD/2012 dan selanjutnya Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan menyerahkan laporan hasil pekerjaan tersebut kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 027/2247/BPBD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa Terdakwa Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering selaku Penyedia Jasa Konsultan mengajukan Permohonan Pembayaran Termin II (kedua) sebesar 40% dari nilai kontrak atau sebesar Rp.650.000.000 (Enam ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/2846/BPBD/2012 tanggal 5 Nopmebr 2012 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua Terdakwa Direktur PT Pemetar Argeo Consultant Enginering selaku Penyedia Barang/Jasa Konsultan dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/2847/BPBD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn II sebesar 40% dari Terdakwa maka pada tanggal 9 Nopmebr 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane,S.Psi.M,Psi selaku Bendahara Pengeluaran mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 900/2868/BPBD/2012 sebesar Rp.650.000.000 selanjutnya SPP LS tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/2869/BPBD/2912 sebesar Rp.650.000.000 untuk keperluan Pembayaran Termyn II Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.59.090.909 dan PPH sebesar Rp.11.818.181 kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selanjutnya Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP menandatangani surat pengantara SP2D Nomor : 900/2870/BPBD/2912 sebesar Rp.650.000.000 dan Surat Pewrnyataan Tanggung jawab Nomor : 900/2871/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 12 Nopmebr 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6013 sebesar Rp.650.000.000 termasuk PPN PPN sebesar Rp.59.090.909 dan PPH sebesar Rp.11.818.181 kepada Ir Pendi Sebayang, MT selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor : 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Termin II (40%) Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 juli 2012.

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil pekerjaan bersama Tenaga Ahli (membantu memeriksa hasil Pekerjaan Pembuatan PRB Tingkat Kab/Kota) sebagai pihak pertama dan Terdakwa Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai pihak kedua setuju dan sepakat mengadakan pemeriksaan/penerimaan hasil pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak serta disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran sesuai berita acara Nomor ; 027/3106/BPBD/2012 dengan rincian sebagai berikut : 1. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat

Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sebanyak 7 buku 2. Album Peta Rawan Bencana Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat

(hardcopy) sebanyak 7 buku 3. Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan

Pakpak Bharat dalam bentuk CD (Softcopy) sebanyak 7 set Dan setelah pihak pertama melakukan pemeriksaan tersebut selanjutnya laporan diserah terimakan kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK sesuai dengan Berita Acara Serah Terima barang Nomor : 027/3107/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang disetujui oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution,MAP Plt Kepala badan Penanggulangan Bencana Daerah selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa Tertdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering Penyedia Jasa Konsultan dalam mengajukan Permohonan Pembayaran Termin III (ketiga) sebesar Rp.576.817.900 kepada Pengguna Anggaran yang dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor : 027/3106/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Pihak pertama Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua yaitu Terdakwa dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 027/3107/BPBD/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang ditandatangani oleh pihak pertama Panitia Pemeriksa dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Penerima hasil Pekerjaan dengan pihak Kedua ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang disetujui Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP Plt Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah Provsu selaku Pengguna Anggaran

- Bahwa atas permohonan permintaan pembayaran termyn III dari Penyedia Barang/Jasa maka pada tanggal 18 Desember 2012 ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK dan Hasniar Andayani Pane,S.Psi.M,Psi selaku Bendahara Pengeluaran mendandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 900/3130/BPBD/2012 sebesar Rp.576.817.900 selanjutnya SPP LS tersebut diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM dan oleh Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/3131/BPBD/2912 sebesar Rp.576.817.900 untuk keperluan Pembayaran Termyn III Pekerjaan Pembuatan Peta rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat termasuk didalamnya nilai PPN sebesar Rp.52.438.000 dan PPH sebesar Rp.20.975.200 kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selanjutnya Drs Ahmad Hidayat, Nasution, MAP menandatangani surat pengantara SP2D Nomor : 900/3122/BPBD/2912 sebesar Rp.576.817.900 dan Surat Pernyataan Tanggung jawab Nomor : 900/3123/BPBD/2012 sehingga pada tanggal 19 Desember 2012 Muhammad Ilyas, S.Sos.m.Si selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemprov Sumatera Utara menandatangani surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7966 sebesar Rp.576.817.900 termasuk PPN PPN sebesar Rp.52.438.000 dan PPH sebesar Rp.20.975.200 kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering dengan rekening Nomor : 100-01.04.010255.0 pada PT Bank Sumut Cabang Utama Medan untuk keperluan Belanja Langsung Pembayaran Termin III Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat sesuai Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 juli 2012.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering penyedia barang Jasa pada Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumaterra Utara tidak melampirkan bukti-bukti kehadiran tenaga ahli , asisten tenaga ahli dan bukti-bukti pengeluaran atas Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, dan atas permintaan pembayaran tersebut ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK bersama Drs

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran tetap memproses permintaan pembayaran tersebut.

- Bahwa secara normatif tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan oleh Terdakwa selaku Penyedia Barang dan Jasa pada Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tersebut harus sesuai dengan Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP dan Surat Perjanjian Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 juli 2012 sehingga dengan demikian ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK yang bertugas menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan tersebut bersama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran dalam Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat seharusnya tidak menyetujui permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering penyedia barang Jasa pada Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, karena pada kenyataannya jumlah tenaga ahli yang dipekerjakan oleh Terdakwa dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut hanya mempekerjakan Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Inganta Tarigan,SE,M,Si (Tenaga ahli kerentanan Sosial)

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangnannya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Terdakwa selaku Direktur Utama PT Permetar Argeo Consultant Penyedia Barang/Jasa tidak mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli sesuai dengan surat penawaran yang diajukan oleh Terdakwa kepada Zainal Arifin,SE selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2012 dan juga tidak sesuai dengan Surat perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012 akan tetapi Terdakwa menugaskan secara lisan Ir Jonatan Tarigan bersama Team Work yang bertugas menyelesaikan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang mengkoordinir semua Tenaga Ahli dan Asisten tenaga Ahli, serta mempersiapkan semua dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup ahli dan daftar riwayat hidup asisten untuk menyelesaikan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang di pekerjaan dalam pekerjaan tersebut adalah Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Inganta Tarigan,SE,M,Si (Tenaga ahli kerentanan Sosial) dan dalam mengajukan permintaan pembayaran Terdakwa tidak melampirkan bukti-bukti kehadiran tenaga ahli , asisten tenaga ahli dan bukti-bukti pengeluaran atas Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, dan atas permintaan pembayaran tersebut ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M.Si selaku PPTK bersama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran tetap memproses permintaan pembayaran tersebut.

- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan ZAINAL ARIFIN,SE dan ARIS FADILLAH ACHEEN,ST.M.Si adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : 1) Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah yaitu : - Pasal 4 : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peda peraturan

perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat

- Pasal 54 ayat (2) : Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Pasal 86 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

2) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa yaitu : (1) Pasal 5 dan penjelasannya yaitu Pengadaan Barang/jasa menerapkan

prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Efisien berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencvapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang tekah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum, d, Terbuka berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


yang jelas, e, Bersaing berarti Pengadaan barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan barang/jasa, f yaitu Adil tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, g, akuntabel berarti sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan

(2) Pasal 6 yaitu para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk

mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/Jasa

b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harius dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan Barang/Jasa

c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat

d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak

e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/jasa

f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan barang/jasa

g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

h. Tidak menerima tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patud diduga berkaitan dengan pengadaan Barang/jasa

(3) Lampiran IV-A Butir A.1.c yaitu : Persiapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultasi dalam Rencana Umum Pengadaan disebutkan “PA/KPA

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan yang terdiri : Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi : 1) Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi : a.Latar belakang

b. Maksud dan tujuan c. Ruang lingkup, d. Keluaran yang diinginkan e. Sumber pendanaan

2) Jenis, Isi, dan jumlah laporan yang harus dibuat 3) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan, termasuk kapan jadwal

pelaporan pekerjaan tersebut harus tersedia dengan memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran

4) Kualifikasi tenaga Ahli 5) Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan 6) Analisa kebutuhan tenaga ahli (hubungan antara ruang lingkup, keluaran

yang diinginkan, kualifikasi dan jumlah tenaga ahli, jenis dan jumlah laporan serta jangka waktu pelaksanaan pekerjaan)

(4) Lampiran IV-A Butir A.2 yaitu : Pengkajian ulangrencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat koordinasi dengan tata cara sebagai berikut : a. PPK mengundah ULP/Pejabat pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rapat Umum Pengadaan, b. Pembahasan rencana Umum Pegadaan meliputi... 2) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan : a) PPK dan ULP pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang terhadap rencana pengaanggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.. 3) Pengkajian ulang KAK : a) PPK dan ULP/Pejabat pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah ditetapkan oleh PA/KPA . b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan memastikan hal-hal sebagai berikut : (4) kejelasana persyaratan kualifikasi tenaga ahli agar tidak mengarah kepada individu tertentu (5) kejelasana besarnya perkiraan biaya pekerjaan dan sumber pendanaan

3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu pasal 184 ayat 2 bahwa “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud

4) Dokumen Pemilihan Nomor : 04/DP.PAN/BPBD/12 tanggal 22 Mei 2012 (1) BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


a. Butir H.3b yaitu Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti disyaratkan dalam KAK dengan bobot sub unsur 25% (dari bobot ahli 60%) dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) dukungan referensi : a) apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikan kebenarannya dengan menghubungi penerbit referensi, maka pengalaman kerja diberikan penilaian, b) apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberikan penilaian, c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan daftar hitam

b. Butir H.3.d yaitu Sub unsur Pengalaman Kerja Profesional seperti disyaratkan dalam KAK dengan bobot sub unsur 25% (dari bobot ahli 60%) dan ketentuan penilaian sub unsur : 1) pengusanaan bahasa asing diberi nilai 35, 2) penguasaan bahasa setempat dberikan nilai 35, 3) aspek pengenalan (familiarity) atas tata cara, aturan, situasi dan kondisi (custom) setempat diberi nilai 30.

(2) Bab II, Instruksi Kepada Peserta (IKP) butir 4.1 dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut : ... b.Melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; c.Membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan

(3) Bab II Instruksi Kepala Peserta (IKP), butir 14.2.c.3) Dokumen penawaran teknis......, 3) kualifikasi tenaga ahli terdiri dari : a) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan, b) Surat Pernyataan kesediaan untuk ditugaskan

(4) Bab II Instruksi Kepada peserta (KIP) butir 23.7, f, Efaluasi Teknis, kualifikasi tenaga ahli, penilaian dilakukan atas : 1) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan didalam KAK, 2) sub unsur kualifikasi tenaga ahli yang dinilai adalah : ....b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkan dalam Kak didukung dengan referensi dari pengguna jasa. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team leader/co team leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/wakil pemimpin tim, c. Sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan sesuai dengan keahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK ; d. Lain-lain penguasaan bahasa inggris, bahasa Indonesia (bagi konsultan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


asing) bahasa setempat, aspek pengenalan (familiarity) atas tatacara, aturan, situasi, dan kondisi(costum) setempat personil yang menguasai/memahami aspek-aspek tersebut diatas diberikan nilai lebih tinggi.

5) Syarat syarat umum Kontrak (SSUK)yaitu : (1) Butir 15.1 Pemeriksaan Bersama : a. Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak dan pelaksanaan pekerjaan PPK

atau pihak lain yang ditunjuk PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan bersama yang mencakup antara lain pemeriksaan kesesuaian personil dan/atau peralatan dengan persyaratan kontrak. Hasil pemeriksaan akan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan

b. Jika dalam pemeriksaan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi kontrak maka perubahan tersebut akan dituangkan dalam amandemen kontrak

c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan kontrak maka penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan memperhatikan pasal tentang Personil Konsultan dan subkonsultan

(2) Butir 15.2 Pemeriksaan Personil dan Peralatan : a. Pemeriksaan (Inspeksi) personil dan peralatan harus dilaksanakan setelah

personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan serta dibuatkan Berita Acara hasil Inspeksi/Pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan Penyedia

b. Dalam pemeriksaan personil dan peralatan, PPK dapat dibantu Tim Teksi dan/atau Tim

c. Bila hasil inspeksi/pemeriksaan personil dan peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan, maka penyedia dapat melaksanakan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi syarat harus diganti sesuai dengan ketentuan dalam kontrak

d. Apabila dalam pemeriksaan personil dan peralatan mengakibatkabn perubahan isi Kontrak maka harus dituangkan dalam bentuk adendum Kontrak

6) Butir 23.1 Personil Konsultan dan Subkonsultan : a. Personil Inti yang dipekerjakan harus sesuai dengan kualifikasi dan

pengalaman yang ditawarkan dalam Dokumen Penawaran b. Penggantian Personil initi dan/atau peralatan (apabila ada) tidak boleh

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PA/KPA c. Penggantian Personil initi dan/atau peralatan dilakukan PA/KPA dengan

melampirkan riwayat hidup penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada / pengalaman kerja Personil inti dan/atau spesifikasi peralatan yang diusulkan beserta alasan perubahan

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.M.Si dan ZAINAL ARIFIN, SE telah merugikan keuangan Negara Cq Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp.784.448.632 (Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah) sebagaimana Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatyera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015, dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pembayaran dari Kas Negara cq Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara : 1) SP2D Nomor : 3357 tanggal 14-8-2012 Rp. 525.779.100 2) SP2D Nomor : 6013 tanggal 12-11-2012 Rp. 650.000.000 3) SP2D Nomor : 7966 tanggal 18-12-2012 Rp. 576.817.000

Sub Jumlah Rp.1.752.597.000 2. Dikurangi

1) PPN Rp. 159.327.009 2) PPh Pasal 23 Rp. 51.912.621

Sub Jumlah Rp. 211.239.630 3. Nilai netto pembayaran setelah potongan pajak Rp.1.541.357.370 4. Realisasi pembayaran menurut audit (Lampiran 2) Rp. 744.640.559 5. Kerugian Keuangan negara sebelum potongan denda Rp. 796.716.811 6. Pembayaran denda keterlambatan Rp. 12.268.179 7. Kerugian Keuangan negara Rp. 784.448.632 Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.

Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana:

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-

06/N.2.10/Ft.2/03/2016 yang dibacakan didepan Persidangan pada Pengadilan Negeri/Tipikor

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Medan tanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pada pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi “Secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18

UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1)

Ke-1e KUHPidana. (Dakwaan Primair). 2. Membebaskan terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT dari Dakwaan Primair. 3. Menyatakan terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MTTerbukti secara sah dan

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara bersama-sama dan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo

Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU

RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55

Ayat (1) Ke-1e KUHPidana (Dakwaan Subsidiair). 4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT selama

3 (tiga) tahun dengan perintah agar terdakwa ditahan dan menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

5. Menetapkan terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT membayar uang pengganti sebesar Rp 744.448.632,- (tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) dimana telah mengangsur sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2016 dari Kerugian Negara sebesar Rp 744.448.632,- (tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


1.

Asli Peta Rawan Bencana PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering. Propinsi Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

2. Asli buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

3. Asli buku Laporan Antara Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat

4. Asli buku Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

5. Asli 1 ( satu ) buah buku Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

6. Asli Rekening Koran Giro Periode 14 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering.

7. Asli Rekening Koran Giro Periode 01 September s/d 30 September 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering.

8. Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Oktober s/d 30 Oktober 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering.

9. Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering

10. Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering

11. Asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 17 April 2012

12. Asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima INGANTA TARIGAN.

13. Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 4 Juni 2012.

14. Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 13 Juni 2012.

15. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 26 Juni 2012.

16. Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dari

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 23 Juli 2012.

17 Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Agustus 2012.

18. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.183.500.000,- ( seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 15 Agustus 2012.

19. Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 27 Agustus 2012.

20. Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.35.000.000,- ( tiga puluh lima juta rupiah ) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 18 September 2012.

21. Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 9 Oktober 2012.

22. Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.31.000.000,- ( tiga puluh satu juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 2 November 2012.

23. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.39.000.000,- ( tiga puluh Sembilan juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Desember 2012.

24. Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 14 November 2012.

25. Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 19 Desember 2012.

26. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 27 November 2012.

27. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 18 Desember 2012.

28. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 02 Januari 2013.

29. Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.170.000.000,- ( seratus tujuh puluh juta rupiah ) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 10 Januari 2013.

30. Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) dari FANI kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 30 Januari 2013.

30. Asli Surat Tanda Setoran ( STS ) Nomor : 1200322166 , Bank : PT. Bank Sumut Cabang

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Utama Medan, No. Rekening 100.01.01.000623-0 tertanggal 21 March 2014.

27. Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/80/KPTS/2012 tentang Penggunaan Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tertanggal 30 Januari 2012.

28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3357 tanggal 14 Agustus 2012.

29. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6013 tanggal 12 November 2012.

30. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7966 tanggal 18 Desember 2012

Dikembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov Sumut. 7. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar

Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 06 September 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa Ir. Pendi Sebayang, MT, tersebut tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa Ir. Pendi Sebayang, MT, dari Dakwaan Primair tersebut; 3. Menyatakan Terdakwa Ir. Pendi Sebayang, MT, tersebut terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘KORUPSI’ secara bersama-sama; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2

(dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,

5. Menetapkan terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT membayar uang pengganti sebesar Rp 744.448.632,- (tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah),dengan ketentuan bahwa uang yang telah diserahkan sejumlah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Februari 2016 dirampas guna sebagai uang pengganti kerugian negara dari Kerugian Negara sebesar Rp 744.448.632,- (tujuh ratus empat puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah), apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti Rp. 244.448.632,- tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


hukum tetap maka harta bendanya harus dirampas untuk Negara dan jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 3 (tiga) bulan.

6. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli Peta Rawan Bencana PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering.

Propinsi Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana

Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

2. Asli buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan

Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten

Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

3. Asli buku Laporan Antara Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan

Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan

Pakpak Bharat

4. Asli buku Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan

Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan

Pakpak Bharat.

5. Asli 1 ( satu ) buah buku Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa

Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di

Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

6. Asli Rekening Koran Giro Periode 14 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 , No

rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo

Consultant Enginering.

7. Asli Rekening Koran Giro Periode 01 September s/d 30 September 2012 , No

rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo

Consultant Enginering. Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Oktober s/d 30 Oktober 2012 , No rekening 100

01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering. 13. Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh

juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal

4 Juni 2012.

14. Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh


13 Juni 2012.

15. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,-( Lima puluh juta

rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


JONATAN TARIGAN tertanggal 26 Juni 2012.

16. Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta

rupiah ) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 23

Juli 2012.

17 Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima

juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang

diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Agustus 2012.

18. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.183.500.000,- ( seratus delapan

puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo

Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 15

Agustus 2012.

19. Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta

rupiah ) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 27

Agustus 2012.

20. Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.35.000.000,- ( tiga puluh lima

juta rupiah ) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal

18 September 2012.

21. Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh

lima juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN

tertanggal 9 Oktober 2012.

22. Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.31.000.000,- ( tiga puluh

satu juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN

tertanggal 2 November 2012.

23. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.39.000.000,- ( tiga puluh

Sembilan juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering

yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Desember 2012.

24. Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.40.000.000,- ( empat puluh


14 November 2012.

25. Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.50.000.000,- ( lima puluh


19 Desember 2012.

26. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.25.000.000,- ( dua puluh lima

juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang

diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 27 November 2012.

27. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



JONATAN TARIGAN tertanggal 18 Desember 2012.

28. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta


JONATAN TARIGAN tertanggal 02 Januari 2013.

29. Asli Bukti Transfer Uang Bank Sumut sebesar Rp.170.000.000,- ( seratus

tujuh puluh juta rupiah ) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN

TARIGAN tertanggal 10 Januari 2013.

30. Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta

rupiah ) dari FANI kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 30 Januari

2013.

30. Asli Surat Tanda Setoran ( STS ) Nomor : 1200322166 , Bank : PT. Bank

Sumut Cabang Utama Medan, No. Rekening 100.01.01.000623-0 tertanggal

21 March 2014.

27. Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/80/KPTS/2012

tentang Penggunaan Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan

Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2012 tertanggal 30 Januari 2012.

28. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3357 tanggal 14

Agustus 2012.


November 2012.


Desember 2012

tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain; 7. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh

ribu rupiah); Telah Membaca : 1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 09 September 2016, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 September 2014, nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


2. Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ingan Malem Purba, Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 September 2016, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

3. Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 04 Oktober 2016, yang telah diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Oktpober 2016 sebagaimana relaas jurusita Pengadilan Negeri Medan tanggal 05 Oktober 2016 nomor : 53/Akta.Pid.Sus-TPK/2016 PN.Mdn;

4. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 06 Oktober 2016,

5. Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Sepetember 2016, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada pokoknya mengemukakan

hal-hal sebagai berikut dalam memori bandingnya : I. PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN

DALAM PERKARA INI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM PENERAPAN PUTUSAN DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN TERDAKWA 1. Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Dalam Perkara ini

Tidak Mempertimbangkan Alat Bukti Surat yang Diajukan Oleh Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. - Bahwa sesuai fakta di persidangan tindak pidana korupsi Terdakwa Ir. PENDI

SEBAYANG, MT., telah menunjukan alat bukti berupa surat yang telah dibenarkan saksi-saksi selanjutnya terhadap bukti surat tersebut telah diserahkan dan dilampirkan dalam nota pembelaan, diantaranya berupa: 1. Fotocopy Surat LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Pembuatan Peta

Rawan Bencana Tingkat Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat (Bukti T-1) 2. Fotocopy Resume Saksi Ahli atas Laporan Hasil Audit Penghitungan hasil kerugian

Negara BPKP perkara dugaan Tipikor Pengadaan Pembuatan Peta Rawan Bencana

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 atas nama SUDIRMAN, SE., SH., MM. (Bukti T-3)

3. Fotocopy Pemberian Keterangan Ahli yang meringankan (Adecharge) terhadap Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT., atas nama DR. EDI USMAN, ST.,MT.,AU (MP&TBG) yang telah dinazegel (Bukti T-4)

4. Fotocopy Formulir permohonan kiriman uang PT. Bank Sumut tanggal 15 Februari 2013 atas nama Jonathan Ikuten Tarigen sebesar Rp. 94.580.000.(Bukti T-5)

5. Fotocopy Setoran Tunai Bank BNI tanggal 22 Maret 2013 atas nama Jonathan Ikuten Tarigan sebesar Rp. 17.000.000.(Bukti T-6)

6. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Kejati Sumut tanggal 17 April 2015 (Bukti T-7) 7. Fotocopy Kwitansi tanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan PT. Pemetar Argeo

Consultan Engineering kepada Jonathan Tarigan sebesar Rp. 171.000.000. (Bukti T-8)

8. Fotocopy Kwitansi tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering kepada Jonathan Tarigan sebesar Rp. 162.000.000. (Bukti T-9)

9. Fotocopy Kwitansi tanggal 22 Mei 2013 yang dikeluarkan PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering kepada Jonathan Tarigan sebesar Rp. 10.000.000. untuk biaya kegiatan (Bukti T-10)

10. Fotocopy Kwitansi tanggal 10 Juni 2013 yang dikeluarkan PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering kepada Jonathan Tarigan sebesar Rp. 15.000.000. untuk biaya kontribusi (Bukti T-11)

11. Fotocopy Kwitansi tanggal 25 Juni 2013 yang dikeluarkan PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering kepada Jonathan Tarigan sebesar Rp. 10.000.000. untuk biaya kerja (Bukti T-12)

12. Fotocopy SSP lembar 1 NPWP 01.431.181.5.123.000 atas nama PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering untuk pembayaran PPN sebesar Rp. 47.798.100. (Bukti T-13)

13. Fotocopy SSP lembar 1 NPWP 01.431.181.5.123.000 atas nama PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering untuk pembayaran PPN Desember 2012 sebesar Rp. 59..090.909. (Bukti T-14)

14. Fotocopy SSP lembar 1 NPWP 01.431.181.5.123.000 atas nama PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering untuk pembayaran PPN Januari 2013 sebesar Rp. 52.438.000. (Bukti T-15)

15. Fotocopy SSP lembar 1 NPWP 01.431.181.5.123.000 atas nama PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering untuk pembayaran PPH Agustus 2012 sebesar Rp. 19.119.240. (Bukti T-16)

16. Fotocopy SSP lembar 1 NPWP 01.431.181.5.123.000 atas nama PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering untuk pembayaran PPH Desember 2012 sebesar Rp. 11.818.181. (Bukti T-17)

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


17. Fotocopy SSP lembar 1 NPWP 01.431.181.5.123.000 atas nama PT. Pemetar Argeo Consultan Engineering untuk pembayaran PPH Januari 2013 sebesar Rp. 20..975.200. (Bukti T-18)

- Bahwa dari keseluruhan bukti surat yang telah diajukan oleh Terdakwa di persidangan namun tiada satu bukti surat yang dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, bahkan Hakim Pengadilan Tipikor Medan dalam perkara ini telah mengkubur fakta hukum tersebut dengan tidak mencantumkan bukti surat tersebut dalam putusan pengadilan Tipikor Medan Nomor: 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.

- Bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan Terdakwa tersebut sangat erat kaitannya dalam menentukan fakta yang sebenarnya namunHakim Pengadilan Tipikor Medan cenderung bersebelah pihak dengan tidak mempertimbangkan bukti surat itu yang mengakibatkan putusan yang tidak adil atas diri Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT.

2. Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan Dalam Perkara ini Tidak Mempertimbangkan Keterangan Ahli yang Diajukan Oleh Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. - Bahwa sesuai fakta di persidangan tindak pidana korupsi Terdakwa Ir. PENDI

SEBAYANG, MT., telah menghadirkan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) huruf (b).) berupa keterangan ahli yang telah didengar pendapatnya sesuai keahliannya, diantaranya:

a. Keterangan Ahli (SUDIRMAN, SE.,SH.,MH.) dibawah sumpah menerangkan: - Ahli Bersedia memberi pendapat sebagai ahli Akutansi dan Audit - Ahli tidak kenal dengan Terdakwa - Ahli telah menerima dan meneliti surat Laporan hasil audit dalam rangka

perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembuatan peta rawan bencana tingat kabupaten kota di kabupaten karo, dairi, dan pakpak bharat TA. 2012 pada badan penanggulangan bencana daerah Propinsi Sumatera Utara, nomor: SR-74/PW02/5/2015, tanggal 31 Juli 2015

- Pengertian pemeriksaan/audit adalah proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan

- Pengertian Standar pemeriksaan/audit adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

- laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian negara dalam perkara ini dari BPKP Sumutdengan nomor: SR-74/PW02/5/2015, tanggal 31 Juli 2015 adalah tidak dilaksanakan berdasarkan standar audit

- benar terbukti bahwasannya BPKP Propinsi Sumut tidak melakukan pembicaraan akhir dengan Auditi untuk meminta tanggapan/pendapat audit terhadap hasil audit

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- dalam akutansi maupun audit tidak dikenal istilah real cost yaitu realisasi biaya personil dan realisasi pengeluaran biaya langsung non personil

- penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode real cost tidak dapat dibenarkan karena secara akutansi dan audit tidak dikenal istilah real cost

- tidak diperbolehkan menghitung kerugian keuangan negara dalam kontrak lump sum dengan harga satuan, karena penghitungan kerugian keuangan negara atas kontrak lump sum tidak dapat dihitung seperti pada kontrak unit price karena sifat kontrak lump sum sifatnya berorientasi kepada keluaran (output based) sesuai dengan pasal 51 perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah

- benar, ahli ada menerima pembukuan PT.Pemetar dari terdakwa atas uang yang sudah dikeluarkan untuk pekerjaan seluruhnya berjumlah Rp. 1.406.480.000.

- laporan hasil audit BPKP Sumut tentang kerugian negara dalam perkara ini tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar karena kerugian keuangan negara yang ditetapkan BPKP Sumut tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya

- bukti kerugian keuangan negara menurut BPKP Sumut sebesar Rp.784.448.632 tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya dikarenakan realisasi pembayaran menurut BPKP sebesar Rp.744.640.559 (lampiran 2 LHA BPKP) tidak didukung bukti-bukti dalam LHA BPKP dan tidak sesuai dengan bukti bukti yang ada, yaitu 1. realisasi pembayaran menurut daftar barang bukti lampiran 3 LHA BPKP

sebesar Rp.926.500.000. 2. realisasi pembayaran menurut bukti dari PT Pemetar sebesar

Rp.1.406.480.000. - yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara adalah orang yang

menikmati uang dari kerugian negara tersebut - benar pekerjaan telah sesuai dan selesai dikerjakan oleh PT Pemetar

berdasarkan bukti berita acara hasil pekerjaan. b. Keterangan Ahli (EDI USMAN,M.T. AU TBG & MP) dibawah sumpah menerangkan:

- Ahli Bersedia memberi pendapat sebagai ahli KONTRAK dan PENGADAAN BARANG & JASA

- Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa - Tentang kontrak menyangkut pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam UU

no:18 tahun 1999 pasal 22 tentang jasa kontruksi, turunannya di PP no:29 tahun 2000, dan sebagai konsideran dalam Perpres no:54 tahun 2010, pasal 50 ayat 2 menyebutkan pertama:kontrak lumpsum, kedua:kontrak harga satuan, ketiga:kontrak gabungan, keempat:kontrak persentase, kelima:kontrak terima jadi(turnkey)

- Kontrak lumpsum adalah kontrak harga borongan, jumlah harga pasti dan tetap (fix prize)

- Antara kontrak lumpsum dengan kontrak harga satuan sangat beda nyata

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- kontrak lumpsum patokannya adalah harga total mengikat, sasarannya adalah out put, sepanjang output sesuai dengan kontrak harga tidak boleh berubah

- lumpsum berasal dari bahasa inggris, bahasa indonesianya harga borongan - benar ahli pernah membaca kontrak pekerjaan pembuatan peta rawan bencana

alam kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, (diperlihatkan di persidangan) - dalam tahapan prakualifikasi biasanya dicantumkan dokumen biaya langsung

personil dan biaya langsung non personil - jenis kontrak wajib tertayang di LPSE apabila ditayangkan kontrak lumpsum

maka rincian biaya itu tidak mengikat, dengan demikiandidalam kontrak lumpsum ada dicantumkan rincian biaya tenaga ahli maka sifatnya tidak mengikat.

- berkaitan dengan perkara ini sesuai LPSE adalah kontrak lumpsum dan hasil pekerjaan out put nya adalah peta rawan bencana alam, namun dalam naskah perjanjian kontrak pekerjaan tidak tegas eksplisit menyebut lumpsum, maka konsekwensinya adalah mengacu pada informasi yang tertayang di LPSE yang menyebut lump sum karena dijamin oleh undang-undang nomor 11/2008, dansurat perjanjian adamenyebutkan segala dokumen-dokumen merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, sebagaimana pada angka 3 huruf h surat perjanjian nomor:027/1891/BPBD/2012 tentang dokumen kelengkapan seleksi yang satu diantara dokumennya didalamnya ada mencantumkan kontrak lump sum, sehingga perkara ini tidak abu-abu jelas adalah kontrak lumpsum

- dalam kontrak lumpsum pembayarannya tidak diperlukan invoice - rincian tenaga ahli yang tercantum didalam kontrak ini adalah tidak mengikat - saya telah melihat berita acara serah terima barang, dan pembayaran telah

selesai dibayar semua, dengan demikian pekerjaan pembuatan peta rawan bencana ini hasilnya telah sesuai dengan apa yang diminta.

- Bahwa terhadap 2 (dua) orang ahli yang telah diajukan oleh Terdakwa di persidangan ini faktanya tidak satu pun pendapat ahli yang dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, bahkan Hakim Pengadilan Tipikor Medan tidak mencantumkan uraian lengkap keterangan ahli tersebut dalam putusan pengadilan Tipikor Medan Nomor: 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn.

- Bahwa oleh karena terhadap seluruh alat bukti yang diajukan oleh Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. nyata-nyata tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Medan halmana Pekerjaan Paket Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Jenis Kontrak Lump Sum namun Majelis Hakim Tipikor Medan tetap pada pertimbangan tentang pekerjaan Jenis Kontrak harga satuan maka telah menimbulkan kekeliruan perimbangan hukum sebagai dasar menjatuhkan putusan;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Bahwa alat bukti yang diajukan Terdakwa tersebut mempunyai relevansi atas pokok perkara ini dan telah membuka fakta yang sebenarnya tidak ada kesalahan Terdakwa namunHakim Pengadilan Tipikor Medan tidak mengambil pertimbangan atas pendapat ahli sehingga jelas mengakibatkan putusan hakim yang tidak adil bagi diri Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT.

II. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI

MEDAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM BAHWA KONTRAK PEKERJAAN PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA TINGKAT KABUPATEN KARO, DAIRI DAN PAKPAK BHARAT ADALAH KONTRAK LUMPSUM - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan

pada halaman 69 dan 70 isi putusan tanggal 6 September 2016 menyatakan sebagai berikut: .....“menimbang bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Terdakwa Pendi Sebayang selaku Direktur Utama PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Barang/Jasa tidak mempekerjakan Tenaga Ahli dan Asisten Tenaga Ahli sesuai dengan surat penawaran yang diajukan...dst,...tetapi Terdakwa Pendi Sebayangselaku Direktur Utama PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering menugaskan secara lisan Ir. Jonathan Tarigan bersama Team Work yang bertugas menyelesaikan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang mengkoordinir semua tenaga ahli dan asisten tenaga ahli, serta mempersiapkan semua dokumen pendukung seperti daftar riwayat hidup ahli dan daftar riwayat hidup asisten untuk mempersiapkan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang dipekerjakan dalam pekerjaan tersebut adalah Ir. Herry Purnomo MT (Ahli Geologi) yang dinbantu oleh Nana Rukmana (asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli gunung api) serta Inganta Tarigan, SE., M.Si. (Tenaga Ahli Kerentanan Sosial) Menimbang bahwa pelaksana pekerjaan ahli (hanya enam orang ahli) pada Peta Rawan Bencana Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat (dibutuhkan 12 orang ahli) tidak sesuai dengan perjanjian kontrak. Kemudian ada 3 (tiga) orang ahli yang bekerja tidak berdasarkan lembaga tempat kerjanya, bahkan telah dikenakan sanksi atas bekerjanya pada pembuatan Peta Rawan Bencana aquo; Menimbang bahwa dalam pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat selaku Penyedia Jasa Konsultan tidak pernah mengajukan perubahan atas susunan personil tenaga ahli dan asisten tenaga ahli baik kepada Drs. Ahmad Hidayat Nasution, MSP selaku Pengguna Anggaran maupun kepada saksi Aris FA selaku PPTK”

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang demikian tidak relevan dengan fakta hukum yang terungkap tentangkontrak pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Jenis Kontrak Lump Sum

- Bahwa secara jelas terungkap fakta Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT(selaku direktur PT.Pemetar Argeo Consultan Engenering) mau mengikuti pendaftaran sebagai peserta lelang melihat ada informasi proyek dari LPSE melalui internet tentang Pekerjaan Paket Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara karena proyek tersebut dinyatakan kontrak lump Sum;

- Bahwa benar sesuai informasi lelang dari LPSE (bukti surat diberi tanda Bukti T-1) Pekerjaan Paket Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Jenis Kontrak Lump Sum,informasi lelang dari LPSE ini sebagai acuan dalam menyusun naskah kontrak sebagaimana keterangan ahli EDI USMAN,M.T. AU TBG & MPdan juga menegaskan bahwa jenis kontrak wajib tertayang di LPSE karena dijamin menurut undang-undang nomor:11 Tahun 2008;

- Bahwa benar,terhadap bukti surat berupa informasi lelang dari LPSE telah diperlihatkan di dalam persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi diantaranya, saksi PENRISWAN LUBIS, Spdi, saksi MAHMUDIN, saksi HASNIAR ANDAYANI PANE, Spsi, Mpsi, saksi Drs. MUSA RITONGA, saksi ARIS FADHILAH ACHEEN, saksi Drs. H. AHMAD HIDAYAT NASUTION, MAP dan saksi EVENRI SIHOMBING, SE.Ak,CfrA,CFE,CA yang pada pokoknya menerangkan Pekerjaan Paket Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Kontrak Lump Sum;

- Bahwa sebagaimana keterangan ahli EDI USMAN,M.T. AU TBG & MPTentang kontrak menyangkut pengadaan barang dan jasa telah diatur dalam UU no:18 tahun 1999 pasal 22 tentang jasa kontruksi, turunannya di PP no:29 tahun 2000 sebagai konsideran dalam Perpres no:54 tahun 2010, pasal 50 ayat 2 menyebutkan pertama:kontrak lumpsum, kedua:kontrak harga satuan, ketiga:kontrak gabungan, keempat:kontrak persentase, kelima:kontrak terima jadi (turnkey), selanjutnya Antara kontrak lumpsum dengan kontrak harga satuan sangat beda nyata diantaranya Kontrak lumpsum adalah kontrak harga borongan, jumlah harga pasti dan tetap (fix prize), bahwa rincian tenaga ahli yang tercantum didalam kontrak Pekerjaan Paket Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini adalah tidak mengikat yang penting adalah pekerjaan selesai dan pembayarannya tidak diperlukan bukti invoice;

- Bahwa sesuai bukti perjanjian pekerjaan nomor:027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 juli 2012 yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Drs. AHMAD HIDAYAT Nst, MAP) dengan PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering (Ir. PENDI SEBAYANG, MT) telah dinyatakan paket pekerjaan jasa konsultansi adalah: Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, hal mana menurut Syarat Umum Kontrak pada poin (28) tentang Laporan Hasil Pekerjaan menentukan: Laporan Akhir

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file digital yang kompetibel dengan office, map info atau are view (soft copy), dan Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini menjadi hak milik PA/KPA. Selanjutnya menurut Syarat Khusus Kotrak huruf (E) tentang Pelaporan dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor:0271/1919/BPBD/2012 tentang hasil pekerjaan adalah: a. Laporan Pendahuluan, berisi hasil kajian awal konsep mitigasi bencana terhadap

penyusunan rencana penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Utara, Metodologi, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

b. Laporan Bulanan/Antara, berisi hasil analisis data kondisi eksisting potensi bencana serta konsep mitigasi bencana terhadap perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

c. Laporan Akhir, berisi laporan seluruh proses pelaksanaan pekerjaan serta konsep, strateg, pembiayaan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan pembuatan peta rawan bencana tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam rangka mitigasi bencana. Laporan akhir diserahkan sebanyak 7 (tujuh) set yang masing-masing dilengkapi hard copy Peta Rawan Bencana (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, dan Gunung Meletus, serta Peta Kerentanan dan Kapasitas, skala 1 : 50.000. (full block) dengan ukuran kertas AO sebanyak 640 lembar peta. Dan soft copy dalam file digital yang kompetibel dengan office, map info atau arc view;

- Bahwa benar faktanya terhadap Laporan akhir berupa Peta Rawan Bencana (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, dan Gunung Meletus, serta Peta Kerentanan telah selesai dikerjakan oleh PT. Pemetar Argeo Consultant Engeneering milik Terdakwa, sebagaimana keterangan saksiIr. LISNAWATI, saksi Ir. UKURTA S. PELAWY dan saksi Ir. AZHARI FITRAH NASUTION yang pada pokoknya menyatakan:“para Saksi merupakan tenaga ahli pemeriksa pekerjaan pembuatan peta titik rawan bencana tingkat kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat, hal mana secara keseluruhan pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh rekanan sesuai pemeriksaan laporan hasil pekerjaan, Hasil peta rawan bencana sudah diserahkan kepada BPBD Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat dan Tidak ada komplin atau keberatan dari pihak lain atas hasil peta rawan bencana yang sudah selesai dikerjakan”

- Bahwa PT. Pemetar Argeo Consultant Engeneering sebagai pemenang lelang, oleh Terdakwa selaku direktur kemudian memerintahkan kepada Jonathan Tarigan untuk melaksanakan pekerjaankarena Terdakwa mengetahui ini adalah pekerjaan berkaitan dengan geologi sehingga terdakwa memanggil Jonathan Tarigan, sedangkan Terdakwa berlatar belakang pendidikan teknik sipil, Terdakwa yakin Jonathan tarigan mampu menyelesaikannya karena beliau berlatar belakang pendidikan geologi, dan beliau punya ikatan alumni yang mewakili keahlian yang sama, serta beliau sudah sering mengerjakan pekerjaan yang sama dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


hasil yang baikdan ternyata Ir. Jonathan Tarigan telah berhasil mengerjakan pekerjaannya dengan baik, sehingga telah diserahterimakan pada tanggal 18 Desember 2013.

- Bahwa benar Terdakwa mempercayakan ke Jonathan Tarigan untuk menentukan tenaga ahli dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, fakta ini didukung oleh saksi Ir. HERRY PURNOMO yang menerangkan bahwa “saksi diminta oleh Jonathan Tarigan untuk melaksanakan pekerjaan membuat peta rawan bencana, selanjutnya saksi mengajak dua orang tenaga ahli yaitu NANA RUKMANA dan Ir. RAHMANSUBARNA, sedangkan tenaga ahli lain yangsaksi kenal adalah pak GATOT yaitu tenaga ahli yang diperintahkan oleh Pak Jonathan Tarigan dalam pembuatan Peta Rawan Bencana kabupaten/kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat”;

- Bahwa benar faktanya tentang pembuatan Peta Rawan Bencana (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, dan Gunung Meletus, serta Peta Kerentanan dan Kapasitas telah selesai dikerjakan, sebagaimana keterangan saksi Ir. HERRY PURNOMO maupun saksi Ir. NANA RUKMANA yang pada pokoknya menjelaskan “saksi ada melakukan peninjauan lapangan ke Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat untuk survei pengenalan lokasi, mengumpulkan data-data sekunder masalah kebencanaan geologi, dan membuat petanya serta melakukan analisis di Bandung” sedangkan saksi INGANTA TARIGAN, SE menerangkan bahwa “saksi adalah tenaga ahli kerentanan sosial yang dalam melaksanakan pekerjaan pembuatan peta rawan bencana tersebut melakukan peninjauan ke lapangan selama 3 bulan dan dalam melaksanakan pekerjaan ini dibantu oleh Mahasiswa”

- Bahwa benar terhadap hasil pekerjaan berupa Peta Rawan Bencana (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, dan Gunung Meletus, serta Peta Kerentanan dan Kapasitastelah sesuai hasilnya, fakta ini dikuatkan oleh saksi Ir. HERRY PURNOMO maupun saksi Ir. NANA RUKMANAyang menegaskan bahwasannya “Peta Rawan Bencana dimaksud telah dianalisis secara keahlian di Bandung bahkan hasilnya bermanfaat menjadi bahan untuk digunakan Badan Geologi di Bandung’dan selanjutnya terhadap

keseluruhan hasil dokumen dan gambar Peta Rawan Bencana (Gempa Bumi, Tanah Longsor,

Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, dan Gunung Meletus, serta Peta Kerentanan Sosial

dimaksud telah dipertunjukan di persidangan yang oleh saksi membenarkan dan mengakui benar saksi yang membuatnya dan menggandakannya”

- Bahwa telah bersesuaian faktanya tentang hasil pekerjaan berupa Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharattelah diuji kelayakannya sebagaimana keterangan saksi Ir. LISNAWATY, saksi Ir. AZHARI FITRAH NASUTION,saksi ARIS FADILLAH ACHEENyangmenerangkan “ada dilaksanakan seminar presentase publik atas hasil pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan di Berastagi dan penyerahan peta di Hotel Dharma Deli” kemudian saksi menegaskan bahwa “hasilnya telah sesuai, telah diserahterimakan dan tidak ada komplin dari pihak manapun”

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2012, Tim Pemeriksa Penerima Hasil Pekerjaan, Tenaga Ahli dan Pengguna Anggaran menandatangani Berita Pemeriksaan/Penerimaan Hasil Pekerjaan Nomor:027/3106/BPBD/2012 yang menjelaskan bahwa PPHP dan Tenaga Ahli telah memeriksa hasil pekerjaan sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Akhir Pekerjaan Pembuatan peta Rawan Bencana sebanyak 7 (tujuh) buku)

2. Album Peta Rawan Bencana (hardcopy) sebanyak 7 (tujuh) album 3. Peta Rawan Bencana dalam bentuk CD (softcopy) sebanyak 7 (tujuh) set

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka pertimbangan Hakim Tipikor Medan dalam perkara ini yang menyatakan: “3 (tiga) orang ahli yaitu Ir. Herry Purnomo MT (Ahli Geologi) yang dinbantu oleh Nana Rukmana (asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli gunung api) yang bekerja dalamPembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012tidak berdasarkan lembaga tempat kerjanya” adalah sangat keliru karena 3 (tiga) orang ahli tersebut bekerja sesuai dengan keahlian/seritifikasi yang dimilikinya;

- Bahwa selanjutnya pertimbangan Hakim Tipikor Medan dalam perkara ini yang menyatakan bahwa “pelaksana pekerjaan ahli (hanya enam orang ahli) pada Peta Rawan Bencana Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat (dibutuhkan 12 orang ahli) tidak sesuai dengan perjanjian kontrak”. Merupakan pertimbangan yang keliru karena telah terungkap fakta jelas bahwa kontrak Lump Sum berorientasi kepada hasil (out put based). Dan harga kontrak (borongan) sudah pasti dan mengikat serta tidak dapat berubah(sesuai Pasal 51 Perpres No. 54 tahun 2010), siapa dan berapa orang yang menyelesaikan pekerjaan tersebut tidak menjadi pokok masalah. dan fakta persidangan ini membuktikan PT. Pemetar Argeo Consultant Engeneering sebagai pelaksana pekerjaaan pembuatan Peta telah memberikan hasil berupa output yang sebenarnya yang telah dibuat berita acara serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2013;

III. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA HUKUM TENTANG TIDAK TERBUKTI ADANYA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM PROYEK PEKERJAAN PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA TINGKAT KABUPATEN KARO, DAIRI DAN PAKPAK BHARAT - Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan

pada halaman 91 isi putusan tanggal 6 September 2016 menyatakan sebagai berikut: .....“menimbang bahwa kerugian keuangan negara Cq. Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 784.448.632.- (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembuatan peta rawan bencana tingkat kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor: SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015..dst..”

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan yang demikian tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap tentang“laporan hasil

audit dalam rangka perhitungan kerugian negara dalam perkara ini dari BPKP Sumut dengan

nomor: SR-74/PW02/5/2015, tanggal 31 Juli 2015 adalah tidak dilaksanakan berdasarkan standar audit”maupun nilai riil yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. dalam pelaksanaan proyek pembuatan peta rawan bencana tingkat kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor:027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012, ditentukan nilai kontrak pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo Dairi, dan Pakpak Bharat adalah senilai Rp. 1.752.597.000. (satu milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

BAHWA, NILAI KONTRAK SEBESAR Rp. 1.752.597.000.- DAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN TERDAKWA UNTUK MENYELESAIKAN PEKERJAAN SESUAI KONTRAK

PROYEK BPBD Bulan April

Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan

17 Diberikan kas Ke Pak

Jonathan Tarigan proyek BPBD

50.000.000 Diterima langsung

Bukti : Poin 6 Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Tinggi Sumut tanggal 7 April 2015. (T-7)

Bulan Mei Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan

23 Ditransfer kerekening Pak Jonathan Tarigan Proyek BPBD (Biaya Kerja)



Bulan Juni Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan


20.000.000 Ditransfer Bank Mandiri


30.000.000 Ditransfer Bank Mandiri

26 Diberikan kas kepada Jonathan Tarigan untuk keperluan proyek BPBD sumut


Jumlah 100.000.000 Bukti : Poin 8, 9 dan 10 Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Tinggi Sumut tanggal 7 April 2015. (T-7)

Bulan Juli Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan

23 Ditransfer ke Jonathan Tarigan proyek BPBD 30.000.000 Diterima

langsung

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



Bulan Agustus




15 Diberikan kepada Jonathan Tarigan keperluan BPBD



70.000.000 Transfer Bank BNI

Jumlah 278.500.000

Bukti : Poin 12, 13 dan 14 Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Tinggi Sumut tanggal 7 April 2015. (T-7)

Bulan September Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan

18 Diberikan kas kepada Bp. Jonathan Tarigan untuk keperluan proyek BPBD sumut

35.000.000 Transfer Bank BNI

Bukti : Poin 15 Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Tinggi Sumut tanggal 7 April 2015.

Bulan Oktober Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan

9 Ditransfer kerekening Jonathan Tarigan Proyek BPBD

25.000.000 Transfer Bank Mandiri

Bukti : Poin 16 Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Tinggi Sumut tanggal 7 April 2015.(T-7)

Bulan November Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan

2 Ditransfer kerekening Bp. Jonatahan Tarigan keperluan BPBD' ina Keuangan

31.000.000 Transfer Bank Sumut

13 Ditransfer kerekening jonathan tarigan proyek BPBD Biaya Kerja






Jumlah 267.000.000

Bukti : Poin 17, 19 dan 21 Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Tinggi Sumut tanggal 7 April 2015.(T-7 dan T-8)

Bulan Desember

Bulan Desember

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN



14 Diberikan kepada Bp. Jonathan Tarigan Proyek BPBD


18 Diberikan kepada Bp. Jonathan Tarigan Proyek BPBD


19 Ditransfer ke Jonathan Tarigan Biaya kerja Proyek BPBD


21 Ditransfer ke Jonathan Tarigan Biaya kerja Proyek BPBD


Jumlah 261.400.000

1.049.900.000 Bulan Januari


2 Diberikan kepada Jonatha Tarigan Biaya Kerja 30.000.000 Diterima

Langsung 10 DiTransfer kerekening Jonathan

Tarigan Biaya Kerja Proyek BPBD 170.000.000 Transfer Bank Sumut

30 Ditransfer kerekening Jonathan Tarigan Proyek BPBD 10.000.000 Transfer

Bank BNI

Jumlah - 210.000.000

Bukti : Poin 23, 24 dan 25 Berita Acara Penyitaan Kejaksaan Sumut tanggal 7 April 2015.(T-7)

Bulan Februari Tgl Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan

15 Ditransfer kerekening Jonathan Tarigan 94.580.000 Ditransfer

Jumlah 94.580.000

Bukti : (T-5) Bulan Maret


22 Ditransfer kerekening Jonathan Tarigan Proyek BPBD 17.000.000 Ditransfer

Bukti : (T-6) Bulan Mei


22 Diberikan ke Jonathan Tarigan biaya kerja di BPBD 10.000.000 Diterima

Langsung

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bukti : (T-10) Bulan Juni


10 Diberikan ke Jonathan Tarigan Proyek BPBD biaya kerja 15.000.000

Diterima Langsung

25 Diberikan ke Jonathan Tarigan Proyek BPBD biaya kerja 10.000.000

TOTAL 25.000.000 Bukti : (T-11 dan T-12)

Total Pengeluaran 356.580.000

TOTAL PENGELUARAN :

TAHUN 2012 Rp. 1.049.900.000.- TAHUN 2013 Rp. 356.580.000.- Rp. 1.406.480.000.-

PPN Rp. 159.327.000.- Bukti : (T-13, T-14 dan T-15) PPH Rp. 51.912.621.- Bukti : (T-16, T-17 dan T-18)

Rp. 211.239.621.- TOTAL Rp.1.617.719.621.- - Penitipan Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah) Sesuai Dengan Berita Acara Penitipan

Tanggal 4 Februari 2016. - Bahwa benar Terdakwa telah menyerahkan uang dari penerimaan pembayaran termyn

sebagai biaya untuk kebutuhan Pembuatan Peta Rawan Bencana kepada Jonathan Tarigan sebagaimana keterangan Terdakwa yang menyebutkan ”Terdakwa memberikan uang untuk keperluan pekerjaan ini kepada Jonathan Tarigan hingga selesai proyek, Jumlah uang yang diserahkan kepada Jonathan Tarigan seluruhnya Rp.1.406.480.000. (satu milyar empat ratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah)” dalam hal ini ahli juga ada menerima pembukuan PT.Pemetar dari terdakwa atas uang yang sudah dikeluarkan untuk pekerjaan seluruhnya berjumlah Rp.1.406.480.000. (satu milyar empat ratus enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai bukti T-2;

- Bahwa benar dari total nilai kontrak pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana kemudian ada dipotong kewajiban biaya Pajak Negara berupa PPN dan PPh sejumlahRp. 211.239.621. (duaratus sebelas juta dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh satu rupiah) dan dalam pelaksanaan pekerjaan dimaksud Terdakwa telah pula membayar denda keterlambatan sebesar Rp.12.268.179. (dua belas juta dua ratus enampuluh delapan ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah)

- Bahwa dalam perkara ini oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Surat Nomor: SR-74/PW02/5/2015 tanggal 31 juli 2015 tentang Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA.2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan kesimpulan telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.784.448.632 (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah);

- Bahwa benar sesuai Keterangan Ahli (SUDIRMAN, SE.,SH.,MH.) dalam persidangan ini menjelaskan “Ahli telah menerima dan meneliti surat Laporan hasil audit dalam rangka

perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembuatan

peta rawan bencana tingat kabupaten kota di kabupaten karo, dairi, dan pakpak bharat TA.

2012 pada badan penanggulangan bencana daerah Propinsi Sumatera Utara, nomor: SR-

74/PW02/5/2015, tanggal 31 Juli 2015” yang intinya menurut ahli bahwa: “laporan hasil audit

dalam rangka perhitungan kerugian negara dalam perkara ini dari BPKP Sumut dengan

nomor: SR-74/PW02/5/2015, tanggal 31 Juli 2015 adalah tidak dilaksanakan berdasarkan standar audit”

- Bahwa pemeriksaan/audit adalah proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan Standar pemeriksaan/audit adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

- Bahwa benar, terbukti BPKP Propinsi Sumut tidak melakukan pembicaraan akhir dengan Auditi untuk meminta tanggapan/pendapat audit terhadap hasil audit, selain itu juga bukti kerugian keuangan negara menurut BPKP Sumut sebesar Rp.784.448.632 tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya dikarenakan realisasi pembayaran menurut BPKP sebesar Rp.744.640.559 (lampiran 2 LHA BPKP) tidak didukung bukti-bukti dalam LHA BPKP dan tidak sesuai dengan bukti bukti yang ada, yaitu :

1. realisasi pembayaran menurut daftar barang bukti lampiran 3 LHA BPKP sebesar Rp.926.500.000.

2. realisasi pembayaran menurut bukti dari PT Pemetar sebesar Rp.1.406.480.000. - Bahwa benar, tidak diperbolehkan menghitung kerugian keuangan negara dalam kontrak lump

sum dengan harga satuan, karena penghitungan kerugian keuangan negara atas kontrak lump sum tidak dapat dihitung seperti pada kontrak unit price karena sifat kontrak lump sum sifatnya berorientasi kepada keluaran (output based) sesuai dengan pasal 51 perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah;

- Bahwa dengan demikian Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA.2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam perkara ini tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar karena tidak ada kerugian negara yang nyata sehingga Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tidak adanya kerugian negara sebaliknya pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA.2012 telah sesuai dan selesai dikerjakan oleh PT Pemetar;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


IV. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU MENERAPKAN FAKTA HUKUM DALAM MEMENUHI UNSUR PASAL 3 Jo.PASAL 18 UU RI. NOMOR 31 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN UU RI. NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Jo. PASAL 55 AYAT (1) KE–1 KUHP - Bahwa Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT., (Pembanding) akan menguraikan kembali

tentang fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dikaitkan dengan dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

Terhadap Dakwaan Primair :

Bahwa dalam dakwaan Primair pada pokoknya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut:

“Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1. 000. 000. 000,00 (satu milyar rupiah)

Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut : a. Unsur : Setiap orang b. Unsur : Secara melawan Hukum c. Unsur : Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi d. Unsur : Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 menyatakan sebagai berikut : “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ; Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut : a. Unsur : “dipidana sebagai pelaku tindak pidana” b. Unsur : “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan”

Bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan, seorang Terdakwa hanya dapat dinyatakan bersalah apabila dapat dibuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal Undang-Undang pidana yang didakwakan. Apabila salah satu saja unsur rumusan pasal dimaksud tidak terpenuhi atau tidak terbukti, maka Terdakwa harus dianggap tidak terbukti melakukan perbuatan pidana/tindak pidana/delik yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain terdakwa harus dinyatakan tidak bersalah, dan harus dibebaskan dari dakwaan dimaksud.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Medan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. dengan demikian uraian mengenai unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair tersebut tidak perlu kami uraikan lagi. Terhadap Dakwaan Subsider : - Bahwa dalam dakwaan subsidair pada pokoknya terdakwa didakwa melakukan tindak pidana

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHP, yang dirumuskan sebagai berikut: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)” Bahwa rumusan tersebut memuat unsur-unsur sebagai berikut : 1. Unsur : setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah mengandung pengertian yang sama dengan istilah “barang siapa” yang mengandung arti “setiap orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban, melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya“ Berdasarkan pengertian ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa untuk dapat dikatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, terlebih dahulu Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat : - Orang yang menjadi pendukung hak dan kewajiban - Melakukan tindak pidana - Tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya Bahwa karena salah satu syarat di dalam unsur ini adalah sub unsur “melakukan tindak pidana”, yang nota bene tergantung pada terbukti/tidaknya perbuatan materiil sebagaimana tercantum dalam perumusan Undang-undang, maka dapat kami katakan bahwa pernyataan terbukti/tidaknya unsur ini haruslah dinyatakan setelah pembahasan unsur-unsur berikutnya, yaitu :

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; - Bahwa berdasarkan fakta persidangan benar Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT.

adalah Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engeneering selaku Penyedia Jasa Konsultasi pada pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Phakpak Barat TA 2012 dengan tugas

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dan tanggung jawab untuk mengelola setiap pekerjaan yang masuk dan menyelesaikan setiap pekerjaan dimaksud, hal mana sesuai informasi lelang dari LPSE menyebutkan bahwa “Jenis Kontrak dengan Cara Pembayaran Lump Sum”;

- Bahwa Drs. Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku PLt. Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara mengangkat ZAINAL ARIFIN, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/Jasa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2012 Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dangkat berdasarkan Surat Keputuan PLt.Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/195/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012 dan ARIS FADILAH ACHEEN selaku PPTK berdasarkan Surat Keputuan PLt.Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor: 900/192/BPBD/2012 tanggal 19 Januari 2012;

- Bahwa benar Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engeneering selaku Penyedia Jasa Konsultasi pada pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Phakpak Barat TA 2012 sebagai peserta lelang telah mengajukan penawaran dengan melampirkan kelengkapan dokumen dan syarat-syarat yang diperlukan, yang selanjutnya oleh ZAINAL ARIFIN, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan barang/Jasa telah mengirim surat kepada Terdakwaselaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engeneering dengan surat nomor: 04/TAPP/BPBD/12 tanggal 12 Juni 2012 bahwa PT Pemetar Argeo Consultant Engeneering ditetapkan sebagai pemenang, yang dalam hal penetapan pemenang lelang dimaksud berdasarkan fakta persidangan antara Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT dengan ZAINAL ARIFIN, SE saling tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan langsung;

- Bahwa selanjutnya sesuai fakta persidangan dari keterangan saksi Drs. Ahmad

Hidayat Nasution, MAP selaku PLt. Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara menyatakan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT., dan penandatanganan surat perjanjian nomor: 027/1891/BPBD/2012 tanggal 3 Juli 2012 diajukan melalui staf Kepala Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Terdakwa pada saat itu untuk di tanda tangani terlebih dahulu selanjutnya dikembalikan kepadasaksi

Drs. Ahmad Hidayat Nasution, MAP; - Bahwa sesuai bukti perjanjian pekerjaan nomor:027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 juli

2012 yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran (Drs. AHMAD HIDAYAT Nst, MAP) dengan PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering (Ir. PENDI SEBAYANG, MT) telah dinyatakan paket pekerjaan jasa konsultansi adalah: Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


dan Pakpak Bharat, hal mana menurut Syarat Umum Kontrak pada poin (28) tentang Laporan Hasil Pekerjaan menentukan: Laporan Akhir dibuat dalam bentuk cetakan (hardcopy) dan file digital yang kompetibel dengan office, map info atau are view (soft copy), dan Menyerahkan semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan kontrak ini menjadi hak milik PA/KPA. Selanjutnya menurut Syarat Khusus Kotrak huruf (E) tentang Pelaporan dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor:0271/1919/BPBD/2012 tentang hasil pekerjaan adalah: a. Laporan Pendahuluan, berisi hasil kajian awal konsep mitigasi bencana terhadap

penyusunan rencana penanggulangan bencana Provinsi Sumatera Utara, Metodologi, rencana kerja dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

b. Laporan Bulanan/Antara, berisi hasil analisis data kondisi eksisting potensi bencana serta konsep mitigasi bencana terhadap perencanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

c. Laporan Akhir, berisi laporan seluruh proses pelaksanaan pekerjaan serta konsep, strateg, pembiayaan dan tahapan pelaksanaan pekerjaan pembuatan peta rawan bencana tingkat kabupaten/kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam rangka mitigasi bencana. Laporan akhir diserahkan sebanyak 7 (tujuh) set yang masing-masing dilengkapi hard copy Peta Rawan Bencana (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, dan Gunung Meletus, serta Peta Kerentanan dan Kapasitas, skala 1 : 50.000. (full block) dengan ukuran kertas AO sebanyak 640 lembar peta. Dan soft copy dalam file digital yang kompetibel dengan office, map info atau arc view;

- Bahwa benar faktanya Terdakwa telah menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat tersebut dan mengajukan permohonan pembayaran termyn I, II dan III yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sebagai hak penyedia jasa, yang apabila fakta ini dihubungkan dengan keterangan ahli EDI USMAN,M.T. AU TBG & MP menegaskan: bahwa rincian tenaga ahli yang tercantum didalam kontrak Pekerjaan

Paket Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo,

Dairi dan Pakpak Bharat ini adalah tidak mengikat yang penting adalah pekerjaan selesai dan pembayarannya tidak diperlukan bukti invoice;

- Bahwa benar faktanya terhadap Laporan akhir berupa Peta Rawan Bencana (Gempa Bumi, Tanah Longsor, Banjir Bandang, Angin Puting Beliung, dan Gunung Meletus, serta Peta Kerentanan telah selesai dikerjakan oleh PT. Pemetar Argeo Consultant Engeneering milik Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Ir. LISNAWATI, saksi Ir. UKURTA S. PELAWY dan saksi Ir. AZHARI FITRAH NASUTION yang pada pokoknya menyatakan:“para Saksi merupakan tenaga ahli pemeriksa pekerjaan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


pembuatan peta titik rawan bencana tingkat kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat, hal mana secara keseluruhan pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh rekanan sesuai pemeriksaan laporan hasil pekerjaan, Hasil peta rawan bencana sudah diserahkan kepada BPBD Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Barat dan Tidak ada komplin atau keberatan dari pihak lain atas hasil peta rawan bencana yang sudah selesai dikerjakan”

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebenarnya yang diuntungkan dalam proyek ini adalah Negara dalam hal ini Pemerintah yang memperoleh produk/out put berupa Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, hal ini didukung dengan keterangan saksi Ir. HERRY PURNOMO maupun saksi Ir. NANA RUKMANAbahwasannya “Peta Rawan Bencana dimaksud telah dianalisis

secara keahlian di Bandung bahkan hasilnya bermanfaat menjadi bahan untuk

digunakan Badan Geologi di Bandung” - Bahwa kalau kita mau berbicara jujur sesungguhnya Sdr. Jaksa Penuntut Umum juga

tidak dapat mengingkari hasil dari Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat yang merupakan karya berharga dari Terdakwa, karena tidak ada satupun bukti analisis negatif dari ahli tentang hasil Peta Rawan Bencana dimaksud bahkan sesuai surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2016 tidak menyatakan agar Asli Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat untuk dimusnahkan namun dikembalikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara, berarti dapat dimanfaatkan kegunaannya untuk mengantisipasi bencana alam khususnya di Sumatera Utara

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi. Dan dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa karena Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia agar membebaskan Tedakwa dari dakwaan subsidair atau setidak-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; - Bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena

jabatan atau kedudukan yang diuraikan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaan dengan uraian “..telah menggunakan prosedur lain agar

terlaksana sehingga dengan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau

kedudukan Terdakwa Sebagai Ketua Panitia Pengadaan (UKP) mendatangkan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


keuntungan bagi dirinya atau bagi orang lain atau bagi korporasi” adalah tidak tepat dan tidak berseuaian faktanya;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. sebagai Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engeneering mengetahui adanya proyek pembuatan Peta Rawan BencanaTingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera adalah dari Informasi LPSE, Terdakwa mengetahui pekerjaan tersebut berkaitan dengan geologi sedangkan Terdakwa berlatar belakang pendidikan teknik sipil, sehingga terdakwa mempercayakan pekerjaan ini kepada JONATHAN TARIGAN yang mempunyai keahlian yang sama dan berlatar belakang ahli geologi untuk menentukan tenaga ahli yang jumlah personelnya telah ditentukan oleh Pengguna Anggaran;

- Bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan saksi Ir. Herry Purnomo menyatakan Saksi diminta oleh Jonathan Tarigan untuk membuat Peta Rawan

Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dengan

rincian peta bencana longsor, peta bencana gempa bumi, peta bencana banjir

bandang dan peta bencana gunung api yang dalam melaksanakan pekerjaan dibantu

oleh dua orang ahli yaitu NANA RUKMANA dan RAHMAN SUBARNA, dan saksi sebelum melaksanakan pekerjaan ada membuat curriculum vitae yang diserahkan kepada Jonathan Tarigan, hal ini membuktikan bahwa yang menentukan nama-nama Tenaga Ahli adalah Jonathan Tarigan yang apabila diduga adanya kesalahan berupa pemalsuan data maka seharusnya dibuktikan melalui proses pidana umum baru dilakukan penyidikan proses tindak pidana korupsi, namun dalam kasus ini justru saksi Jonathan Tarigan tidak pernah hadir untuk memberikan keterangan di depan persidangan ini;

- Bahwa, selanjutnya berdasarkan keterangan saksi INGANTA TARIGAN, SE., yang menyatakan saksi adalah tenaga ahli kerentanan sosial yang dalam melaksanakan pekerjaan juga dibantu oleh beberapa Mahasiswa, saksi menjelaskan ada bertemu dengan Gatot sebagai tenaga ahli di lapangan yang diperintahkan pak Jonathan

Tarigan, dari fakta ini membuktikan ada beberapa tenaga ahli yang bekerja dilapangan namun nama-namnya tidak tercantum pada personil tenaga ahli, hal ini tidak bertentangan sebagaimana keterangan ahli EDI USMAN, M.T. AU TBG & MP bahwa Kontrak Lump Sum adalah kontrak harga borongan, jumlah harga pasti dan

tetap (fix prize), rincian tenaga ahli yang tercantum dalam kontrak tidak mengikat,

dan sasarannya adalah out put. - Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 51 Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 menegaskan “Kontrak Lump Sum

merupakan kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian pekerjaan dalam

batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kontrak” dengan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


ketentuan…..”semua resiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa”, berkaitan dengan hal ini sesuai fakta yang terungkap menurut saksi Drs. MUSA RITONGA, “saksi adalah petugas inspektorat propinsi Sumatera Utara telah

memeriksa Peta Rawan Bencana yang sudah selesai dan lengkap, yang ditemukan

hanya keterlambatan dan tidak ada temuan yang lain”, fakta ini berhubungan dengan hasil audit yang menguraikan adanya Pembayaran denda keterlambatan sebesar Rp. 12.268.179. (dua belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu seratus tujuh puluh

sembilan rupiah), dengan demikian pada pokoknya Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANGN, MT. telah menyelesaikan pekerjaan dengan mematuhi seluruh

prosedur dan mekanisme kontrak kerja yang berlaku yaitu jenis pekerjaan Kontrak

Lump Sum. - Bahwa selanjutnya jika dihubungkan dengan keterangan ahli EDI USMAN, MT. AU

TBG & MP, sebagai berikut “jenis kontrak wajib tertayang di LPSE”, “berkaitan

dengan perkara ini sesuai LPSE adalah kontrak lumpsum dan hasil pekerjaan out put

nya adalah peta rawan bencana alam, namun dalam naskah perjanjian kontrak

pekerjaan tidak tegas eksplisit menyebut lumpsum, maka konsekwensinya adalah

mengacu pada informasi yang tertayang di LPSE yang menyebut lump sum karena

dijamin oleh undang-undang nomor 11/2008, dan surat perjanjian ada menyebutkan

segala dokumen-dokumen merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak

terpisahkan, sebagaimana pada angka 3 huruf h surat perjanjian

nomor:027/1891/BPBD/2012 tentang dokumen kelengkapan seleksi yang satu

diantara dokumennya didalamnya ada mencantumkan kontrak lump sum, sehingga

perkara ini tidak abu-abu jelas adalah kontrak lumpsum” dengan demikian prinsip Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan sistem kontrak harga satuan dalam perkara ini sangat bertentangan dengan fakta-fakta persidangan

- Bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair atau setidak-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

4. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara - Bahwa prase…. secara nyata telah ada kerugian keuangan Negara ………….. pada

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Pidana Korupsi, menggambarkan bahwa hal yang paling pokok atau utama yang harus ditemukan dan didapatkan dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah “adanya kerugian negara” dimana dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) tersebut dikatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yan berwenang berdasarkan Undang-undang;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan di muka persidangan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum, tidaklah ada bukti yang menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menemukan atau mendapatkan bukti tentang adanya kerugian negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa ;

- Bahwa dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut menguraikan perbuatan terdakwa yang dianggap telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 784.448.632 (tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) bahwa kerugian negara tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum adalah berdasarkan Laporan hasil audit dalam Rangka

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara tindak pidana

korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten

Karo, dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Provinsi Sumatera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-

74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015; - Bahwa di dalam UUD 1945 pasal 23E ayat (1) Jo UU No. 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara menyatakan Lembaga yang berwenang untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap keuangan dan kekayaan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam Undang-Undang tersebut dengan tegas dikatakan, hanya satu badan yang bebas dan mandiri untuk melakukan pemeriksaan keuangan dan kekayaan Negara, selanjutnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara Pasal 1 menyebutkan: “Pemeriksaan adalah proses identifikasi Masalah, Analisa dan

Evaluasi yang dilakukan secara Independen, Obyektif dan Profesional Berdasarkan Standar Pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan

keandalan informasi mengenai Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara”; - Bahwa apabila dihubungkan dengan Keterangan Ahli (SUDIRMAN, SE.,SH.,MH.)

dalam persidangan ini menjelaskan “Ahli telah menerima dan meneliti surat Laporan

hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan

perkara tindak pidana korupsi pembuatan peta rawan bencana tingat kabupaten kota

di kabupaten karo, dairi, dan pakpak bharat TA. 2012 pada badan penanggulangan

bencana daerah Propinsi Sumatera Utara, nomor: SR-74/PW02/5/2015, tanggal 31

Juli 2015” yang intinya menurut ahli bahwa: “laporan hasil audit dalam rangka

perhitungan kerugian negara dalam perkara ini dari BPKP Sumut dengan nomor: SR-

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


74/PW02/5/2015, tanggal 31 Juli 2015 adalah tidak dilaksanakan berdasarkan standar audit”

- Bahwa pemeriksaan/audit adalah proses identifikasi masalah, analisa dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dan Standar pemeriksaan/audit adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli SUDIRMAN, SE.,SH.,MH., bahwasannya terbukti BPKP Propinsi Sumut tidak melakukan pembicaraan akhir dengan Auditi untuk meminta tanggapan/pendapat audit terhadap hasil audit, selain itu juga bukti kerugian keuangan negara menurut BPKP Sumut sebesar Rp.784.448.632(tujuh ratus delapan puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya dikarenakan realisasi pembayaran menurut BPKP sebesar Rp.744.640.559 (lampiran 2 LHA BPKP) tidak didukung bukti-bukti dalam LHA BPKP dan tidak sesuai dengan bukti bukti yang ada, yaitu 1. realisasi pembayaran menurut daftar barang bukti lampiran 3 LHA BPKP

sebesar Rp.926.500.000. 2. realisasi pembayaran menurut bukti dari PT Pemetar sebesar Rp.1.406.480.000.

- Bahwa fakta selanjutnya yang dihubungkan dengan bukti surat berupa informasi lelang dari LPSE telah dan diakui oleh saksi-saksi diantaranya, saksi PENRISWAN LUBIS, Spdi, saksi MAHMUDIN, saksi HASNIAR ANDAYANI PANE, Spsi, Mpsi, saksi Drs. MUSA RITONGA, saksi ARIS FADHILAH ACHEEN, saksi Drs. H. AHMAD HIDAYAT NASUTION, MAP dan saksi EVENRI SIHOMBING, SE.Ak,CfrA,CFE,CA yang pada pokoknya menerangkan Pekerjaan Paket Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah Kontrak Lump Sum, maka konsekwensinya tidak diperbolehkan menghitung kerugian keuangan negara dalam kontrak lump sum dengan harga satuan, karena penghitungan kerugian keuangan negara atas kontrak lump sum tidak dapat dihitung seperti pada kontrak unit price karena sifat kontrak lump sum sifatnya berorientasi kepada keluaran (output based) sesuai dengan pasal 51 perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dan dalam kontrak Lump Sum apabila pekerjaan telah selesai sesuai dengan kontrak, maka tidak ada lagi kerugian negara;

- Bahwa dengan demikian Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA.2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam perkara ini tidak sah,tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum, dan tidak dapat dijadikan dasar tututan terhadap Terdakwakarena tidak

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


ada kerugian negara yang nyata sehingga Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tidak adanya kerugian negara sebaliknya pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA.2012 telah sesuai dan selesai dikerjakan oleh PT Pemetar;

- Bahwa mengenai penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) sebagai uang titipan kerugian Negara kepada kejaksaan tinggi Sumatera Utara,menurut pengakuan Terdakwa karena atas permintaan penyidik kejaksaan tinggi Sumatera Utara dan bagi Terdakwa hanya sebagai sikap menghormati proses hukum yang sedang berjalan karena Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT berkeyakinan tidak bersalah dan tidak ada niat sedikitpun untuk melakukan perbuatan memperkaya dengan cara korupsi;

- Demikian dapat disimpulkan bahwa unsur “Merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”, tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa karena unsur tersebut dari Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair atau setidak-tidaknya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

5. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan: Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa terungkap fakta : - Kontrak Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di

Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat adalah Kontrak Lump Sum. - Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten

Karo, Dairi dan Pakpak Bharat Telah Selesai Dikerjakan Sesuai Dengan Hasil Yang Ditentukan, dan Telah Diserah Terimakan Kepada BPBD Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat

- Tidak Adanya Kerugian Keuangan Negara Dalam Proyek Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, dan Laporan hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: SR-74/PW02/5/2015, Tanggal 31 Juli 2015 Adalah Tidak Sah

Bahwa oleh karena tidak adanya fakta tentang perbuatan pidana dalam perkara ini yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. maka Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai orang yang Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Bahwa oleh karena unsur dari Dakwaan Subsidair yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka menurut hemat kami Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia sepatutnya membebaskan Terdakwa Ir. PENDI

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


SEBAYANG, MT. dari dakwaan Subsidair atausetidak-tidaknya Majelis Hakim Yang Mulia melepaskan dari segala tuntutan hukum.

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT., memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI: 1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

tertanggal 06 september 2016 Nomor: 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn; MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primairyaitu “secara bersama-sama dan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara” sebagimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana;

2. Menyatakan Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan subsidairyaitu “secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara” sebagimana diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. dari segala dakwaan dan tuntutan;

3. Membebaskan Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT. dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;

4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya; 5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi pada pokoknya sebagai berikut;

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa kontrak Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat adalah Kontrak Lumpsum.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Tanggapan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak relevan dengan dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa bersama-sama dengan ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M. dan ZAINAL ARIFIN, SE (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengedilan Negeri Medan pada tanggal 26 Mei 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap) yang secara bersama-sama telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang melangar Primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Subsidair melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut yaitu :

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan bencana di tingkat Kabupaten/Kota du Kabupaten Karo, Dairi dan Phakpak barat TA 2012 yaitu ZAINAL ARIFIN, SE selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melaksanakan pembuktian kualifikasi terhadap keaslian sertifikat tenaga ahli yaitu ZAINAL ARIFIN, SE tidak pernah melakukan verifikasi keaslian foto copy dokumen tenaga ahli (Ijasah, sertifikat pendukung) yang disampaikan Terdakwa sebagai peserta lelang , dan juga tidak pernah melakukan klarifikasi kepada penerbit referensi, seharusnya ZAINAL ARIFIN tidak memberi nilai kepada PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sehingga PT Pemetar Argeo Consultant Enginering seharusnya dinyatakan gugur dan tidak ditetapkan sebagai Pemenang oleh ZAINAL ARIFIN, SE akan tetapi ZAINAL ARIFIN, SE tetap menetapkan PT Pemetar Argeo Consultant Engineering sebagai Pemenang dalam Pembuatan Peta Rawan Bencana di tingkat Kabupaten/Kota Kabupaten Karo, Dairi dan Phakpak Barat TA 2012 dan dan setelah ditandatangani Kontrak antara Drs Achmad Hidayat selaku Pengguna Anggaran dengan Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetara Argeo Consultant Engineering selanjutnya dilakukan pemeriksaan mobilisasi personil dan peralatan akan tetapi hal ini tidak dilakukan namun dibuatkan dokumen berita acara pemeriksaan Personil dan peralatan, seolah-olah telah dilakukan pemeriksaan mobilisasi personil dan peralatan oleh Pengguna Anggaran bersama Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering, dan pihak pertama menerima kesesuaian personil Tenaga Ahli, Assisten Tenaga Ahli dan Peralatan Lapangan Pihak Kedua antara Drs. Ahmad Hidayat Nasution dengan Terdakwa

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan bencana di Kabupaten Karo, Dairi dan Phakpak Barat Aris Fadillah Acheen selaku PPTK yang memiliki tugas sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan seharusnya mendata setiap tahapan pekerjaan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


yaitu dengan cara berapa tenaga ahli dan asisten tenaga ahli yang bekerja dan dibuat daftar kehadiran tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dan hal ini tidak dilaksanakan oleh Aris Fadillah Acheen terbukti pihak Penyedia Jasa dalam hal ini Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering tidak mempekerjakan seluruh tenaga ahli yang tercantum dalam penawaran maupun Surat perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012 dan yang diperkerjakan hanya Ir Herry Purnomo, MT (ahli Geologi) yang dibantu oleh Nana Rukmana (Asisten Tenaga Ahli Geologi), Ir Rahman Subarna (ahli Gunung Api) serta Ir Jonatan Tarigan, Inganta Tarigan,SE,M,Si (Tenaga ahli kerentanan Sosial) dan Firman (diluar kontrak)

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku Penyedia Jasa Konsultan tidak pernah mengajukan perubahan atas susunan pesonil tenaga ahli dan asisten tenaga ahli baik kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MSP selaku Pengguna Anggaran maupun kepada Arism Fadillah Acheen .

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Engineering selaku penyedia barang Jasa pada Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat dalam mengajukan permintaan pembayaran kepada Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumaterra Utara tidak melampirkan bukti-bukti kehadiran tenaga ahli , asisten tenaga ahli dan bukti-bukti pengeluaran atas Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kab/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, dan permintaan pembayaran tersebut Aris Fadillah Acheen selaku penandatangan SPP LS bersama Drs Ahmad Hidayat Nasution, MAP selaku Pengguna Anggaran tetap memproses permintaan pembayaran tersebut, yang seharusnya Aris Fadillah Acheen selaku PPTK dan penadatangan SPP LS tidak memproses pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa selaku Penyedia Jasa jika bukti-bukti kehadiran tenaga ahli dan bukti-bukti pengeluaran (bundel invoice) tidak dilampirkan pada waktu permintaan pembayaran yang diajukan oleh Terdakwa

- Bahwa Pekerjaan ini adalah pekerjaan Konsultan dan berdasarkan Permendagri No.13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 205 ayat 3 hrf p menyatakan bahwa khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari renaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran Sehingga dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan tanggal 6 September pada halaman 69 dan 70 sudah sangat relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Berdasarkan uraian-uraian trersebut diatas kami mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menerima Kontra Memori Banding kami Jaksa Penuntut

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Umum dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Medan Nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 06 September 2016 serta menolak Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Ir PENDI SEBAYANG.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan 06 September 2016 Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI. Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke–1 KUHP, telah tepat dan benar, karena secara singkat dapat dilihat bahwa Terdakwa sebagai seorang yang memegang jabatan Direktur Utama PT Pemetar Argeo Consultant Enginering telah melaksanakan pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat secara tidak sesuai dengan dokumen penawaran yang diajukan dalam pelelangan, yaitu tidak mempekerjakan tenaga ahli dan asisten tenaga ahli dan juga tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Pekerjaan Nomor : 027/1891/BPBD/2012 tanggal 03 Juli 2012 oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenai besarnya kerugian Negara yang harus diganti oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dibawah ini :

Menimbang, bahwa besarnya kerugian keuangan Negara Cq Provinsi Sumatera Utara

menurut Laporan hasil audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA 2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatyera Utara yang dituangkan dalam surat Nomor SR-74/PW/02/5/2015 tanggal 21 Juli 2015, adalah sejumlah Rp.784.448.632 (Tujuh Ratus Delapan Empat Puluh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tiga puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi Pembayaran dari Kas Negara cq Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara :

1) SP2D Nomor : 3357 tanggal 14-8-2012 Rp. 525.779.100 2) SP2D Nomor : 6013 tanggal 12-11-2012 Rp. 650.000.000 3) SP2D Nomor : 7966 tanggal 18-12-2012 Rp. 576.817.000

Sub Jumlah Rp.1.752.597.000

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Dikurangi 4) PPN Rp. 159.327.009 5) PPh Pasal 23 Rp. 51.912.621

Sub Jumlah Rp. 211.239.630 8. Nilai netto pembayaran setelah potongan pajak Rp.1.541.357.370 9. Realisasi pembayaran menurut audit (Lampiran 2) Rp. 744.640.559 10. Kerugian Keuangan negara sebelum potongan denda Rp. 796.716.811 11. Pembayaran denda keterlambatan Rp. 12.268.179 12. Kerugian Keuangan negara Rp. 784.448.632

Menimbang, bahwa perhitungan ini dibantah oleh Terdakwa sebagaimana dalam memori banding halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan menurut keterangan ahli SUDIRMAN SE., SH., MH. bahwa bukti kerugian keuangan negara menurut BPKP Sumut sebesar

Rp.784.448.632 tidak nyata dan tidak pasti jumlahnya dikarenakan realisasi pembayaran menurut BPKP sebesar Rp.744.640.559 (lampiran 2 LHA BPKP) tidak didukung bukti-bukti dalam LHA BPKP dan tidak sesuai dengan bukti bukti yang ada, yaitu, realisasi pembayaran menurut daftar barang bukti lampiran 3 LHA BPKP sebesar Rp.926.500.000.00 realisasi pembayaran menurut bukti dari PT Pemetar sebesar Rp.1.406.480.000. dan yang bertanggung jawab terhadap kerugian negara adalah orang yang nyata menikmati uang dari kerugian negara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut bukti T-7 dan bukti T-9 yang disebutkan dalam memori banding Terdakwa, Total pengeluaran Terdakwa sampai dengan tahun 2013 adalah sejumlah Rp 1.617.719.621,00 (satu milyar enam ratus tujuh belas juta tujuh ratus Sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) yang semuanya diserahkan kepada Ir Jonathan Tarigan sebagai biaya kerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tingkat banding mendalilkan bahwa dengan demikian Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan perkara tindak pidana korupsi pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA.2012 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam perkara ini tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar karena tidak ada kerugian negara yang nyata sehingga Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas tidak adanya kerugian negara sebaliknya pekerjaan pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten/Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat TA.2012 telah sesuai dan selesai dikerjakan oleh PT Pemetar;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa telah terdapat fakta lain yang membuktikan bahwa uang yang diserahkan kepada Ir Jonathan Tarigan tersebut tidak seluruhnya dipergunakan sebagai biaya kerja proyek melainkan telah diserahkan secara melawan hukum kepada ARIS FADILLAH ACHEEN, ST.,M. dan ZAINAL ARIFIN, SE (yang perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengedilan

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


Negeri Medan pada tanggal 26 Mei 2016 dan telah berkekuatan hukum tetap), yaitu sejumlah Rp. 469.500.000,- kepada Ahmad Hidayat Nasution (Pengguna Anggaran), sedangkan penyerahannya di Cafe Maju Bersama (Jl. Tritura Marindal, Medan), Medan Club (di belakang Kantor Gubernur Sumut, Medan), Obay Cafe (depan Narwastu, Jl. KH Wahid Hasyim, Medan), uang tersebut harus dinyatakan sebagai bagian dari kerugian negara yang tidak dapat dijatuhkan sebagai pidana tambahan kepada Terdakwa untuk mengembalikannya (vide putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama halaman 92);

Menimbang, bahwa Saksi Ir. Jonatan Tarigan juga memberikan uang kepada saksi Aris Fadillah Achen sejumlah Rp. 40.000.000,- lokasi penyerahan uang di Foodcourt di jalan Amaliun, Medan; sejumlah Rp. 35.000.000,- kepada PPK dan bendahara sebagai dana pencairan, maka uang tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pidana tambahan sebagai uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa (vide putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama halaman 92);

Menimbang, bahwa mengenai uang yang diberikan kepada saksi Herry Purnomo melalui rekening Bank BNI nomor 0028631989, sejumlah Rp. 189.135.000,- karena berdasarkan bukti yang diajukan Terdakwa telah dipergunakan untuk biaya operasional maka tidak dapat dinyatakan sebagai kerugian Negara yang harus diganti oleh Terdakwa (vide putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama halaman 93) ;

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang - Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Peraturan Mahkamah Agung No 5 Tahun 2014 mengatur mengenai adanya pidana tambahan berupa Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini ternyata tidak terdapat perhitungan yang jelas dan pasti mengenai jumlah uang yang telah dinikmati Terdakwa dari hasil kegiatan Proyek pemetaan daerah rawan bencana tersebut, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap uang titipan yang diserahkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sejumlah Rp 500.000.000,00 menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena tidak disita dan tidak dijadikan barang bukti menurut prosedur dan cara-cara yang sah sebagaimana ditetapkan undang-undang hukum acara pidana yang berlaku, maka tidak dapat dipertimbangkan secara khusus dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang dimintakan banding harus

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


diperbaiki dan dirubah sepanjang mengenai lamanya Pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran sejumlah uang Pengganti;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis hakim tingkat banding sependapat untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat terdapat hal-hal yang memberatkan, yaitu :

- perbuatan Terdakwa yang telah memperkaya pejabat-pejabat pemerintah daerah akan menjadi preseden buruk dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

- perbuatan terdakwa telah terbukti merusak tata kelola keuangan Negara yang baik; - perbuatan Terdakwa mengakibatkan tidak terjaminnya kualitas peta rawan bencana yang

secara formal telah dinyatakan selesai; - perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dan dalam jangka panjang berpotensi sangat

merugikan masyarakat di kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan;

Mengingat Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa IR. PENDI SEBAYANG,

MT tersebut; - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan

nomor : 27/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn, tanggal 6 September 2016, sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa Ir. PENDI SEBAYANG, MT, tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa IR. PENDI SEBAYANG, MT, dari Dakwaan Primair tersebut;

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


3. Menyatakan Terdakwa IR. PENDI SEBAYANG, MT, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1.

Asli Peta Rawan Bencana PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering. Propinsi Sumatera Utara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

2. Asli buku Laporan Pendahuluan Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

3. Asli buku Laporan Antara Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat

4. Asli buku Laporan Akhir Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

5. Asli 1 ( satu ) buah buku Kontrak Perjanjian Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultan Pembuatan Peta Rawan Bencana Tingkat Kabupaten / Kota di Kabupaten Karo, Dairi dan Pakpak Bharat.

6. Asli Rekening Koran Giro Periode 14 Agustus 2012 s/d 31 Agustus 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering.

7. Asli Rekening Koran Giro Periode 01 September s/d 30 September 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering.

8. Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Oktober s/d 30 Oktober 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering.

9. Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Nopember 2012 s/d 30 Nopember 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering

10. Asli Rekening Koran Giro Periode 1 Desember 2012 s/d 31 Desember 2012 , No rekening 100 01.04.010225-0 Bank Sumut atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering

11. Asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 17 April 2012

12. Asli kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima INGANTA TARIGAN.

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


13. Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 4 Juni 2012.

14. Asli Bukti Transfer Uang Bank Mandiri sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) dari FENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 13 Juni 2012.

15. Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah ) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Enginering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 26 Juni 2012.

16 Asli Bukti Transfer Uang Bank BNI Rp. 30.000.000. (dua puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 23 Juli 2012

17 Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Agustus 2012

18

Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 183.500.000. (seratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 15 Agustus 2012

19 Asli Bukti transfer uang Bank BNI sebesar Rp. 70.000.000. (tujuh puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 27 Agustus 2012

20 Asli Bukti transfer uang Bank BNI sebesar Rp. 35.000.000. (tiga puluh lima juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 18 September 2012

21 Asli Bukti transfer uang Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) dari PENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 9 Oktober 2012

22 Asli Bukti transfer uang Bank Sumut sebesar Rp. 31.000.000. (tiga puluh satu juta rupiah) dari PENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 2 November 2012

23 Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 39.000.000. (tiga puluh sembilan juta rupiah) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 14 Desember 2012

24 Asli Bukti transfer uang Bank Sumut sebesar Rp. 40.000.000. (empat puluh juta rupiah) dari PENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 14 November 2012

25 Asli Bukti transfer uang Bank Sumut sebesar Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah) dari PENDI SEBAYANG kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 19 Desember 2012

26 Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 25.000.000. (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 27 November 2012

27 Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN tertanggal 18 Desember 2012

28 Asli Kwitansi tanda terima uang sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) atas nama PT. Pemetar Argeo Consultant Engineering yang diterima JONATAN TARIGAN

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


tertanggal 02 Januari 2013

29 Asli Bukti transfer uang Bank Sumut sebesar Rp. 170.000.000. (seratus tujuh puluh juta rupiah) dari EFRATA FEBRINA kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 10 Januari 2013

30 Asli Bukti transfer uang Bank BNI sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dari FANI kepada JONATAN TARIGAN tertanggal 30 Januari 2013

31 Asli Surat Tanda Setoran (STS) Nomor: 1200322166, Bank: PT. Bank Sumut Cabang Utama Medan, No. Rekening 100.01.01.000623-0 tertanggal 21 Maret 2014

32 Asli Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/80/KPTS/2012 tentang Penggunaan Anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daereah Tahun Anggaran 2012 tertanggal 30 Januari 2012

33 Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3357 tanggal 14 Agustus 2012

34 Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6013 tanggal 12 November 2012

35 Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 7966 tanggal 18 Desember 2012

tetap dipergunakan dalam berkas perkara lain; 6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar

Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 oleh Kami : ROBERT SIMORANGKIR.SH.MH. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, SUWIDYA.SH.LLM.Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsii pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota, ROSMALINA SITORUS. SH.MH. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 300/Pen.Pid.Sus.TPK/2016/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut diatas serta T.BOYKE HP.HUSNY.SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN


7. 8. ttd ttd

SUWIDYA.SH.LLM. ROBERT SIMORANGKIR.SH.MH. 9. ttd

ROSMALINA SITORUS. SH.MH. Panitera Pengganti,

10. ttd T.BOYKE HP.HUSNY.SH.MH

PE

NG

AD

ILA

N T

ING

GI M

ED

AN

Documents

PENGADILAN TINGGI MEDAN · 1. Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2. Formulir Komponen HPS 3. ... Adalah membuat peta rawan bencana skala 1 : 50.000 yang dapat dipergunakan