Upload
vodan
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 1 dari 48 Halaman.
P U T U S A N Nomor : 26/PDT/2017/PT-MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara Perdata
dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara antara : P.T. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk. yang
berkedudukan dan berkantor pusat di Menara BTPN,
CBD Mega Kuningan, 12950, Jakarta Selatan, yang
diwakili oleh Ongki Wanadjati Dana dan Anika Faisal
masing-masing selaku Wakil Direktur Utama dan
Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Sentot Ahmadi, SH. F.A. Himawan Hari, SH. Budi
Nuryadi, S.H, Agus Poniman, SH. Dedy Setyawan,
SH. M. Guntur Paksi B, SH, Meiza fajar A, SH, M.
Fachmi H, SH. Dadang Budi P, SH, Jontra Samosir,
SH. Tommy Chandra K, S.H, Ahmad Reza
Simatupang, Pieter Siagian dan Moh. Abdi Setiawan,
semuanya karyawan pada PT. Bank BTPN Tbk,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
SKU.192/DIR/LTG/V/2016, tanggal 16 Mei 2016
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kisaran dengan Register Nomor: 170/PSK-
KUM/2016 tanggal 19 Juni 2016, Semula disebut
sebagai PELAWAN sekarang sebagai
PEMBANDING;
L A W A N
1. RINI LELASARI : Umur 35 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga,
beralamat di Jalan Lintas Sumatera Utara, Dusun II,
Desa Sumber Padi, Kecamatan Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TERLAWAN sekarang
sebagai TERBANDING ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 2 dari 48 Halaman.
2. DEVID HARTONO : Selaku Suami Terlawan, beralamat di Jalan Lintas
Sumatera Utara, Dusun II, Desa Sumber Padi,
Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara,
Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TURUT TERLAWAN I sekarang sebagai TURUT TERBANDING I;
3. SAJALI : Selaku Penjamin, beralamat di Lingkungan III,
Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara,
Semula disebut sebagai TURUT TERLAWAN II sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;
4. SUTARTI, : Selaku Isteri Penjamin, beralamat di Lingkungan III,
Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh,
Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara, Semula disebut sebagai TURUT TERLAWAN III sekarang sebagai TURUT TERBANDING III ; Dalam hal ini Terlawan, Turut Terlawan I, Turut
Terlawan II dan Turut Terlawan III memberikan
Kuasa kepada K. Anwar, SH, MSi. Samwidi Asmara,
SH, Ramadhan Zuhri, SH. dan Ismail, SH, Para
Advokat / Pengacara yang beralamat kantor di Jalan
Jenderal Sudirman Nomor 10 Indra Pura, Kecamatan
Air Putih, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2016, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Kisaran dengan Register Nomor: 205/PSK-
KUM/2016 tanggal 19 Juli 2016;
PENGADILAN TINGGI TERSEBUT
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
26/Pdt/2017/PT.Mdn. tanggal 6 Februari 2017 ;
Setelah membaca berkas perkara tersebut serta turunan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 50/Pdt.G/2016/ PN.Kis
TENTANG DUDUKNYA PERKARA
Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pelawan mengajukan perlawanannya
tanggal 9 Juni 2016 terhadap Permohonan Fiat Eksekusi / Aan Maning yang
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 3 dari 48 Halaman.
Didasarkan Pada Pertimbangan Hukum Dan Diktum Amar Putusan BPSK Batu
Bara Yang Tidak Cermat, Keliru Dan Bertentangan Dengan Hukum.
1. Bahwa penetapan Aan Maning Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis dikeluarkan atas permohonan fiat eksekusi
Terlawan (Rini Lelasari) atas Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tersebut memeriksa
dan memutus perkara dengan pertimbangan sebagaimana pada halaman 8
(delapan) sampai dengan halaman 9 (sembilan) sebagai berikut (kami
kutip):
“Menimbang, bahwa dengan ini Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara
berpendapat bahwa: 1). Perjanjian Kredit Nomor: 0001970-SPK-7259-0613
tertanggal 27 Juni 2013, 2). Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian
Kredit Nomor: 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, 3).
Perjanjian Perubahan Terhadap Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit
Nomor: 5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, beserta
Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, dimana syarat dan
ketentuan umum tersebut disebut SKUPK yang berlaku bagi setiap debitur
yang mendapat fasilitas kredit dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional,
Tbk., yang dibuat di hadapan Notaris Mardiana Harlini Hutagalung, SH,
yang berkedudukan di Jakarta Selatan yang isinya penuh dengan klausula
baku sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum”;
“Menimbang, bahwa Pelaku Usaha yang akan dan/atau yang telah
melakukan pelelangan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum yang
timbul karena lelang tersebut, karena bertentangan dengan: 1).
Bertentangan dengan pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT)
Nomor: 4 tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan
menggunakan Pasal 224 HIR/258RBg yang mengharuskan ikut campur
Ketua Pengadilan Negeri, (bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor: 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor: 106/PMK.06/2013, 2).
Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang
Hak Tanggungan (UUHT) Nomor: 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada
kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut, maka
ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan
mengenai eksekusi hypotek yang diatur dalam HIR/RBg berlaku terhadap
eksekusi Hak Tanggungan, 3). Bertentangan dengan Pasal 1211
KUHPerdata yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 4 dari 48 Halaman.
(Pengadilan Negeri), 4). Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang
mewajibkan Ketua Pengadilan (dalam perkara a quo Pengadilan Negeri
Kisaran) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (bukan Pelaku Usaha yang
meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)
Kisaran; 5). Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor: 3210 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang
menyatakan bahwa pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas
penetapan / fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah
bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBg sehingga tidak sah, sehingga
pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri,
6). Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan .... sedangkan ........ tidak ada memerintahkan
bahwa peraturan pelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;
Bahwa selanjutnya bunyi putusan arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten
Batu Bara Nomor: 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016
adalah sebagal berikut:
Mengadili
1. Mengabulkan gugatan Konsumen untuk seluruhnya (verstek) ;
2. Menyatakan bahwa Pelaku Usaha tidak pernah hadir di persidangan
BPSK walaupun telah dipanggil dengan patut ;
3. Menyatakan bahwa ada kerugian di pihak Konsumen ;
4. Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit Nomor: 0001970-SPK-7259-0613
tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian
Kredit Nomor: 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014,
Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit Nomor: 5002899-
ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015 bertentangan dengan
Pasal 18 Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen dinyatakan "batal demi hukum";
5. Menyatakan bahwa SHM tanah Nomor 259 se/uas 149 M2 terdaftar atas
nama Sajali yang terletak di Dusun II, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kec.
Lima Puluh, Kab. Batubara yang diserahkan Konsumen kepada Pelaku
Usaha sebagai jaminan agunan kredit tidak sah dan batai demi hukum
dan harus dikembalikan kepada Konsumen;
6. Menyatakan lelang yang akan dan atau yang telah dilakukan oleh Pelaku
Usaha terhadap agunan berupa SHM tanah Nomor 259 seluas 149 M2
terdaftar atas nama, Sajali yang terletak di Dusun II, Kelurahan Lima
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 5 dari 48 Halaman.
Puluh Kota, Kec. Lima Puluh, Kab. Batubara tidak sah dan batal demi
hukum beserta akibat hukum yang timbul karenanya;
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengatur kembali pinjaman Konsumen
menghitung secara pasti (fix set) berupa hutang pokok Konsumen yang
sebenarnya setelah Konsumen membayarkan angsuran selama 29 (dua
puluh sembilan) bulan sejumlah Rp128.100.000,00 (seratus dua puluh
delapan juta seratus ribu rupiah) dari jumlah keseluruhan hutang pokok
Konsumen sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta
rupiah);
8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menunda pembayaran angsuran
Konsumen selama 2 (dua) tahun, dan pembayaran angsuran hutang
pokok Konsumen sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus denda bunga berjalan dan
biaya yang timbul akibat dari kebijakan sepihak Pelaku Usaha;
10. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar denda sebesar
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak
mau mematuhi keputusan pada butir 7, 8, 9 di atas terhitung sejak
keputusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
Pelawan (Pelaku Usaha) Tidak Pernah Menerima Relaas Panggilan Sidang
Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupten Batu Bara Dalam Perkara A Quo.
2. Bahwa terdapat cacat prosedur dalam pemanggilan para pihak. Karena
dalam hal tidak diketemukan alamat Pelawan (Pelaku Usaha) atau tidak
bersedia menerima surat panggilan sidang dimaksud, maka harus diteliti
apakah terdapat catatan keterangan berita acara di dalam isi surat
panggilan sidang yang dikembalikan tersebut? Apakah telah disampaikan
ke kelurahan setempat dengan catatan keterangan apabila Pelaku Usaha
sudah pindah alamat atau tidak diketahui alamatnya tersebut. Dan hal
tersebut tidaklah benar, karena Pelaku Usaha telah jelas dan nyata
alamatnya hingga sekarang. Oleh karenanya kekeliruan prosedur
pemanggilan sidang dan cacatnya prosedur formal pemanggilan sidang
berakibat kerugian Pelawan (Pelaku Usaha), menafikan hak hak hukum
Pelawan (Pelaku Usaha), sehingga persidangan tidak berjalan seimbang,
bertentangan dengan azaz audi et alteram partem, bertentangan dengan azas
persamaan di depan hukum. Nyata-nyata Pelaku Usaha tidak pernah
menerima satupun surat surat yang dimaksud oleh Majelis BPSK
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 6 dari 48 Halaman.
Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara a quo tersebut, sehingga
pertimbangan hukumnya bersifat menyesatkan;
Putusan Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara Dalam Perkara A
Quo Melebihi Wewenang Yang Diperbolehkan ukum (Ultra Vires).
3. Bahwa putusan arbitrase BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam
perkara a quo telah mengadili dan memutus dengan melebihi apa yang
menjadi kewenangannya (ultra vires). BPSK hanyalah mengadili sengketa
konsumen termasuk di dalamnya berwenang menetapkan ganti rugi. Namun
ironisnya putusan arbitrase BPSK pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam
perkara a quo telah terlalu iauh membatalkan produk hukum suatu perjanjian
vang sudah disepakati para pihak (vide pasal 1320 KUHPerdata) dan
dianggap sebagai undang undang bagi pembuatnya vide pasal 1338
KUHPerdata), membatalkan bahwa produk perjanjian kredit vang
merupakan akta Notariil beserta akta akta notariil pembebanan hak
tanggungan dan vang terkait vang notabene hal itu bukanlah menjadi
kewenangan BPSK;
4. Bahwa apabila BPSK menimbang terdapat adanya klausula baku di dalam
suatu perjanjian atau akta, maka secara hukum hanya klausula baku nya
sajalah yang dinyatakan tidak boleh berlaku atau dirubah, bukan
membatalkan secara keseluruhan. Terlebih Pertimbangan Putusan
Arbitrase Majelis BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara a quo
tidak merinci dan menunjukkan bagian mana yang merupakan klausula
baku tersebut;
5. Bahwa hubungan dan perbuatan hukum antara Pelawan dengan Terlawan
didasarkan pada adanya Perjanjian Kredit Nomor : 0001970-SPK-7259-
0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian perubahan terhadap perjanjian
kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014,
Perjanjian perubahan terhadap perjanjian kredit (Restrukturisasi) Nomor :
5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, kesemuanya
antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan dan diketahui
Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan Pelawan (PT.
Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk) beserta syarat dan ketentuan
umum pemberian fasilitas kredit yang diikat dengan jaminan / dibebani Hak
Tanggungan, Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor:
390 Tanggal 27 Juni 2013 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
Nomor dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) yang kesemuanya
berdasarkan / dilandasi adanya akta outentik (presumptio Iustae Causa -
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 7 dari 48 Halaman.
Vermoeden van rechtmatigheid). Nyata nyata perjanjian kredit beserta syarat
dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit beserta seluruh addendum
dan perubahannya tersebut telah ditandatangani secara sadar dan dibuat /
dilakukan dihadapan pejabat/Notaris/PPAT sebagai kesepakatan kehendak
para pihak vang membuat (Pelawan selaku Kreditur dengan Terlawan
selaku Debitur! sehingga sah pula pernyataan kehendak bersama tersebut,
terlebih hal tersebut dilakukan di hadapan Notaris maupun PPAT dan
perbuatan hukumnya telah berlangsung. Yang tidak pernah dibatalkan,
sehingga masih berlaku sah dan mengikat Pelawan dan Terlawan serta
Para Turut Terlawan (vide; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 702
K/Sip/1973 tanggai 5 September 1973);
Kerancuan Dan Kekeliruan Pertimbangan Hukum Majelis Arbitrase BPSK
Pemerintah Kabupaten Batu Bara Dalam Perkara A Quo Mengenai Klausula
Baku Dan Fiat Eksekusi Lelang Terhadap Peristiwa Dan Perbuatan Hukum
Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.
6. Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pada dasarnya untuk
melindungi para pihak sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa
dirugikan, terutama acapkali tuduhan mengenai hak-hak konsumen
diabaikan oleh pelaku usaha, hal ini perlu dicermati secara seksama. Bahwa
perjanjian kredit beserta ikutannya (lampiran dan sebagainya) yang dibuat
antara Terlawan dan Pelawan merupakan Lex Specialis dari atau UU
Nomor : 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan tidak melanggar
undang-undang perlindungan konsumen, pada saat perjanjian kredit dengan
jaminan yang diikat Hak Tanggungan ditandatangani oleh debitur/Terlawan
ternyata Terlawan dan Para Turut Terlawan tidak keberatan atas perjanjian
kredit tersebut, dan apabila Terlawan tidak setuju dengan isi perjanjian yang
telah dibuat, maka debitur/Terlawan maupun Para Turut Terlawan
seharusnya pada waktu itu dapat menolak untuk tidak menandatangani
perjanjian kredit dan surat kuasa membebankan hak Tanggungan (SKMHT)
tersebut, dan menolak menerima dana pencairan kredit, namun faktanya hal
ini tidak dilakukan baik oleh Terlawan maupun Turut Terlawan;
7. Bahwa Perjanjian kredit yang dibuat oleh dan antara Pelawan dengan
Terlawan telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata serta Pasal 1338
KUH Perdata lebih-lebih telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang
merupakan Lex Specialis Derogate Legi Generalis yaitu UU Nomor : 4 tahun
1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat adalah sah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 8 dari 48 Halaman.
menurut hukum serta tidak bertentangan dengan undang- undang
Perlindungan Konsumen dan ketentuan isi kesepakatan bersama antara
Pelawan dengan Terlawan bukan merupakan klausula baku;
8. Bahwa Pelawan telah melaksanakan Perjanjian baik sebelum ditandatangai
dan dilaksanakannya Perjanjian dengan Terlawan, dimana kreditur
merupakan pelaku Pelawan yang beritikad baik, melaksanakan pencairan
pinjaman (riil), memberikan kesempatan untuk membayar sesuai
kesepakatan, memberikan tenggang waktu yang cukup kepada
Terlawan/debitur, memberikan restrukturisasi kredit/addendum perjanjian,
yang kesemuanya dimaksudkan untuk melaksanakan substansi/isi kontrak
berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan dari
para pihak, baik tentang sikap dan prilakunya yang nyata dan pada akal
sehat serta keadilan secara obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-
norma yang obyektif, hal tersebut merupakan cerminan dari Pasal 1338 ayat
(3) KUHPerdata diatur tentang "Perjanjian Harus Dilaksanakan Dengan
Itikad Baik”;
9. Bahwa terdapat korelasi antara pengaturan klausul perjanjian kredit dengan
penyelarasan/penyesuaian Bentuk perlindungan hukum kepada
nasabah/Debitur itu sendiri dalam pemberian kredit Oleh Bank BTPN
(pelaku usaha), yaitu Pelawan sebagai institusi Bank telah tunduk dan patuh
terhadap ketentuan Undang-Undang Perbankan, UUPK serta peraturan dari
Bank Indonesia, diantaranya yaitu ketentuan PBI Nomor: 7/6/PBI/2005
tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi
Nasabah, PBI Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan
Nasabah dan PBI Nomor: 8/5/PBI/2005 Tentang Mediasi Perbankan. Yang
kesemuanya itu menjadi hal yang umum dan wajar dalam praktik perbankan
dan menjadi mekanisme dalam dunia Perbankan (sebagai azas lex specialis
derogat legi generalis);
10. Bahwa dalam hubungan hukum yang seimbang dalam perjanjian kredit
perbankan undang undang bukan saja mengatur melindungi
nasabah/debitur/Terlawan/konsumen, akan tetapi harus pula menjamin dan
melindungi hak hak kreditur/Pelawan/pelaku usaha (Bank), karena di
samping terdapat hak hak debitur, dalam pemberian kredit juga menyangkut
keselamatan dunia perbankan berikut asset masyarakat. Oleh karenanya
menjadi patut dan wajar apabila terdapat klausul penjaminan kewajiban
debitur / Terlawan / konsumen yang terlebih lebih debitur / Terlawan /
konsumen itu sendiri telah dijelaskan dan selanjutnya dengan sadar
menandatanganinya pada awal perjanjian kredit (sebelum pencairan kredit);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 9 dari 48 Halaman.
11. Bahwa pertimbangan majelis arbritase BPSK Kabupaten Batu Bara
terhadap penyamaan kedudukan ketentuan eksekusi hak tanggungan
sesuai Undang Undang Nomor : 4 tahun 1996 dengan parate eksekusi
Pasal 224 HIR/258 Rbg adalah keliru sama sekali. Majelis Arbitrase BPSK
Pemerintah kab. Batu Bara dalam perkara a quo telah menafsirkan lain dari
maksud/hakekat ketentuan yang diatur Undang-Undang Hak Tanggungan
dengan seolah olah wajib mensyaratkan adanya fiat eksekusi terlebih
dahulu dari Pengadilan Negeri. Pelaksanaan lelang eksekusi obyek Hak
Tanggungan oleh Pelawan melalui KPKNL adalah sudah sesuai ketentuan
Pasal 6 Jo. Pasal 20 ayat (1) huruf a UU Nomor : 4 tahun 1996;
Konstruksi Pasal 20 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 6 UU Nomor : 4 tahun 1996
tidaklah berbeda dengan prosedur pelaksanaan eksekusi menurut
ketentuan Pasal il78 ayat (2) KUH Perdata, yang pada intinya mengatur ianii
untuk menjual benda jaminan atas kekuasaan (beding van eigen machtiqe
verkpop) dan janji penjualan lelang harus dilakukan menurut cara
sebagaimana diatur dalam Pasal 1211 KUH Perdata, sehingga ketentuan
Pasal 6 UU Nomor : 4 tahun 1996 menegaskan pelaksanaan eksekusi
melalui pelelangan umum. Sedangkan eksekusi eks pasal 224 HIR
merupakan eksekusi sebagaimana dimaksud didasarkan pada istilah parate
eksekusi sehingga membawa konsekwensi hukum yang berbeda;
12. Bahwa di dalam ketentuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Jo
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) telah jelas adanya
kesepakatan bersama bahwa Kreditur/bank/Pelawan sebagai pemegang
Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek
hak tanggungan jika Terlawan (debitur) ingkar janji / wanprestasi (vide :
Pasal 11 ayat 2 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan).
Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah ; "Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap ;
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996
berbunyi:
"e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor
cidera janji”;
Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal
Terlawan/Konsumen selaku debitur telah ingkar janji/wanprestasi, maka
Pelawan/pelaku usaha selaku Kreditur selaku pemegang hak tanggungan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 10 dari 48 Halaman.
berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang
timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak
Tanggungan), termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan
dimuka umum terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak
Tanggungan {vide: Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996
Tentang Hak Tanggungan);
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996, berbunyi:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut";
Bahwa dengan demikian langkah hukum kreditur/Pelawan yang
mengajukan lelang atas barang jaminan Debitur/Terlawan atas nama Turut
Terlawan II (Sajali) yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan
perbuatan yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian
kredit beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan
umum pemberian fasilitas kredit, Surat Kuasa Membebankan Hak
Tanggungan, Akta Pembebanan Hak Tanggungan dan Sertipikat Hak
Tanggungan sehingga perbuatan Kreditur/Bank/Pelawan bukanlah
merupakan perbuatan yang melawan hukum;
13. Bahwa Terlawan atas persetujuan Turut Terlawan I telah membuat dan
menandatangani perjanjian kredit, dana kredit telah diterima dan dinikmati
oleh Terlawan, terhadap barang Jaminan atas nama Turut Terlawan II
dengan persetujuan Turut Terlawan III telah ditandatangani surat kuasa
membebankan hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan yang
kesemuanya berdasarkan akta akta notarial/PPAT, dimana
Perjanjian/kesepakatan yang sudah ada telah memenuhi syarat sah suatu
perjanjian (1332 KUH Perdata) dibuat dan dihadapan Notaris sebagai akta
notariil yang memiliki kekuatan hukum sempurna ditunduki dan mengikat
para pihak berlaku sebagai undang undang (Pasal 1338 KUH Perdata).
Kesepakatan berupa perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan
tidak hanya bersifat konsensuil akan tetapi telah bersifat riil, dana kredit
(uang) sudah diterima dan dinikmati oleh Terlawan. Terlebih lebih denaan
adanya pula pembebanan hak tanggungan atas obyek jaminan yang
memiliki kekuatan eksekutorial. Oleh karenanya hutang yang sudah terjadi
berikut jaminan hak tanggungan melekat dan berlaku mengikat untuk
dilaksanakan dan begitu pula dengan jaminan adalah mengikuti benda (droit
de suite) sehingga berdasarkan perjanjian kredit beserta perubahan dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 11 dari 48 Halaman.
syarat ketentuan umum jika debitur tidak membayar hutang, maka hutang
jatuh tempo dan dapat ditagih;
14. Bahwa nyata nyata justeru Terlawan selaku debitur telah wanprestasi/tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan atas dasar adanya
perjanjian kredit, Pelawan berhak untuk dengan seketika menjalankan hak
hak dan wewenang yang timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan
(Akta Pemberian Hak Tanggungan) termasuk namun tidak terbatas juga
melakukan pelelangan di muka umum terhadap barang barang jaminan
yang merupakan obyek hak tanggungan (vide; Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun
1996 Tentang Hak Tanggungan);
Bahwa dengan demikian perbuatan kreditur/Pelawan yang mengajukan
lelang atas barang jaminan Debitur/Terlawan atas nama Turut Terlawan II
(Sajali) yang sudah diikat dengan Hak Tanggungan merupakan perbuatan
yang berlandaskan hukum yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit
beserta perubahannya dan telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum
pemberian fasilitas kredit, sehingga perbuatan Kreditur/Bank/Pelawan
merupakan perbuatan yang dapat dibenarkan oleh hukum;
Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Tidak Berwenang
Memeriksa Dan Mengadili Perkara Keperdataan Mengenai Ingkar Janji Dalam
Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Perkara A Quo.
15. Bahwa justeru Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara
dalam perkara d quo telah mengakui dan mengkualifisir adanya perjanjian
kredit dengan jaminan yang diikat Hak Tanggungan, Terlawan selaku
debitur juga telah mengakui adanya perjanjian kredit dan Terlawan tidak
bisa melanjutkan pembayaran kewajiban angsuran kreditnya ke BTPN
(kreditur/Pelawan), maka atas dasar fakta dan bukti bukti tersebut, materi
yang disengketakan antara Pelawan dengan Terlawan adalah benar benar
didasarkan pada adanva hubungan hukum keoerdataan biasa yaitu adanya
peristiwa ingkar janji (wanprestasi) pembayaran pinjaman fasilitas kredit
oleh Terlawan (dahulu konsumen);
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Pdt.Sus/2013; Putusan
Mahkamah Agung Nomor : 94 K/Pdt.Sus/2012; dan Putusan Mahkamah
Agung Nomor : 208 K/Pdt.Sus/2012 mengandung kaidah hukum sebagai
berikut:
"Bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang
Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang
berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 12 dari 48 Halaman.
dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat
dalam ketentuan Pasal 52 UU Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor350/MPP/Kep/12/2001”;
Dan oleh karena sengketa antara Pelawan dengan Terlawan didasarkan
pada adanya Peristiwa Ingkar Janji (Wanprestasi), dan sesuai ketentuan
hukum serta Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas, maka
Majelis Arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara tidak memiliki
wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang memiliki
hubungan perbuatan hukum dan hubungan hukum adanyan perjanjian
kredit yang telah wanprestasi dan patut serta berdasar apabila putusan
arbitrase BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor :
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 harus
dikesampingkan dan dibatalkan;
Perbuatan, Hubungan Dan Peristiwa Hukum Yang Sebenarnya Melingkupi
Perkara A Quo Adalah Aadanya Perjanjian Kredit Yang Telah Wanprestasi Dan
Pelawan Bertindak Telah Berdasarkan Hukum.
16. Bahwa sepanjang mengenai rangkaian / runtutan peristiwa maupun
perbuatan hukum Pelawan telah menunduki secara hukum, sesuai dan
berdasar hukum sebagaimana keabsahan dari adanya dokumen dokumen
bukti yang ada maupun pendukung serta khususnya Perjanjian Kredit
beserta seluruh ketentuan umum kredit perbankan, perubahan, addendum
dan dokumen pengikatan jaminan/hak tanggungan yang sah secara hukum.
Kesemuanya merupakan akta akta yang sah dan mengikat secara hukum,
dapat dipertanggungjawabkan serta tidak pernah ada pembatalan maupun
syarat kebatalan suatu perbuatan hukum pembuatan dan isi akta tersebut;
17. Bahwa Terlawan maupun Para Turut Terlawan telah mengakui tegas tegas
dan membenarkan adanya perjanjian kredit beserta seluruh ketentuan
umum, perubahan maupun addendumnya termasuk telah adanya
restrukturisasi dan telah ada pengikatan jaminan dengan adanya
pembebanan Hak Tanggungan atas obyek jaminan yang memiliki irah irah
"Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang dapat
dieksekusi lelang apabila debitur telah wanprestasi. Oleh karenanya
pengakuan Terlawan dan Para Turut Terlawan tegas tegas dalam
persidangan adalah bukti yang sempurna dan menentukan (volendig
bidende beslisande bewisjkracht). Dengan demikian Terlawan dan Para
Turut Terlawan telah mengetahui dan sadar atas hubungan hukum
perjanjian kredit dengan jaminan yang telah dibebani Hak Tanggungan,
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 13 dari 48 Halaman.
yang apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya menyelesaikan
kreditnya yang telah jatuh tempo tagihan sebagaimana yang telah
diperjanjian memiliki akibat hukum obyek jaminan berhak dan berdasar
hukum untuk dilakukan eksekusi pelelangan;
18. Bahwa telah ternyata Terlawan telah mengakui, mengerti dan memahami
keberadaan kewajiban hutang kreditnya dan sebagaimana pula telah
disepakati bersama tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor : 0001970-
SPK-7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap
Perjanjian Kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni
2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi)
Nomor : 5002899- ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015,
kesemuanya antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan
dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan
Pelawan (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk). Dan Terlawan
dalam hal ini telah menerima dan menikmati jumlah / dana fasilitas kredit.
Oleh karena Tergugat telah menerima pemberian fasilitas kredit, telah setuju
dan mengerti tentang keberadaan runtutan perjanjian kredit beserta seluruh
syarat dan ketentuan umum, serta perubahan, maka perjanjian kredit antara
Terlawan dengan Pelawan sudah merupakan perianiian riil. Hutang sudah
terjadi, sehingga Terlawan selaku debitur berkewajiban untuk
mengembalikan pinjaman kredit sesuai syarat syarat perjanjian (untuk
selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit") kepada Pelawan selaku Kreditur;
19. Bahwa Terlawan telah Wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban
angsuran kreditnya, sehingga Pelawan memberikan Surat Peringatan I
Nomor : 066/SP 1/7259/0216 Tanggal 15 Februari 2016, Surat Peringatan II
Nomor : 75/SP 11/7259/0316 Tanggal 07 Maret 2016 , Surat Peringatan III
Nomor : 092/SP III/7259/0316 Tanggal 18 Maret 2016. Dan perincian jumlah
kewajiban kredit Terlawan kepada Pelawan yakni Outstanding sebesar
Rp145.791.575,00 (seratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh
satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), Tunggakan pokok sebesar
Rp2.215.333,00 (dua juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus tiga puluh tiga
rupiah), Tunggakan bunga Rp5.451.810,00 (lima juta empat ratus lima puluh
satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah), denda sebesar Rp296.190,00 (dua
ratus Sembilan puluh enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), sehingga
jumlah total seluruh kewajiban (hutang) yang harus dibayar Terlawan
kepada Pelawan adalah sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima puluh juta
rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 14 dari 48 Halaman.
Untuk selanjutnya mohon disebut ("Jumlah seluruh kewajiban / Hutang
Terlawan");
20. Bahwa atas perjanjian kredit tersebut, maka untuk menjamin kelancaran
pembayaran angsuran kreditnya selanjutnya Terlawan telah menyerahkan
jaminan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 149 M2 yang letak dan
batas batasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 259/Lima
Puluh Kota, Surat Ukur Nomor : 2914/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang
diterbitkan kantor Pertanahan Kabupaten Asahan atas nama milik Turut
Terlawan II (Sajali) dalam hal ini selaku penjamin yang telah mendapatkan
persetujuan isterinya Sutarti (Turut Terlawan III). Untuk selanjutnya mohon
disebut sebagai "Obyek Jaminan";
21. Bahwa perjanjian kredit tersebut di atas merupakan kesepakatan antara
Terlawan selaku Debitur dan Pelawan selaku Kreditur dan berlaku sebagai
undang undang bagi para pihak yakni Pelawan dengan Terlawan, dan atas
obyek jaminan telah diikat dan telah dibebani dengan dengan Akta
Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang
dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten
Batubara, Turut Terlawan II atas persetujuan Turut Terlawan III sebagai
pemilik atas nama obyek jaminan telah memberikan Akta kuasa
membebankan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013 yang
telah dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten
Batubara, telah diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1888/2013
oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013 dengan
catatan Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan
peringkat I (Pertama), kesemuanya telah dibuat dengan sadar dan sah
sebagai akta akta Notariil/PPAT yang sah yang memiliki kekuatan bukti
sempurna dan mengikat (selanjutnya disebut "pengikatan hak tanggungan");
22. Bahwa sesuai perjanjian kredit beserta svarat syarat dan ketentuan umum
pemberian fasilitas kredit Pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur
tentang Bank/Pelawan berhak seketika mengakhir perjanjian kredit dan
menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana
debitur/Terlawan tidak memenuhi kewajibannya/lalai membayar sesuai dan
berdasarkan perjanjian kredit;
Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebaaai berikut:
"Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian Kredit
dan menuntut pembayaran denaan seketika dan sekaligus lunas dari jumlah-
jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian Kredit, baik
karena hutang pokok, bunga, provisi, dan karenanya pemberitahuan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 15 dari 48 Halaman.
dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan hukum serupa
itu tidak diperlukan lagi, bilamana Debitur dan/atau Penjamin: i) oleh
Pengadilan Negeri dinyatakan pailit; ii) meminta penundaan pembayaran
hutang-hutangnya (surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak
membayar bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak
memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian iainnya
denaan Bank; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi
kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga
lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan";
Bahwa karena Terlawan tidak dapat melakukan kewajibannya untuk
melakukan pembayaran kepada Pelawan, maka telah membuktikan
Terlawan telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi).
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
2I.23K/Pdt/1996, memberikan kaidah hukum yang berbunyi sebagai berikut:
"Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat apakah
ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak melaksanakan
ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian".
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata mengatur sebagai
berikut:
"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis
itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini
mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan."
Bahwa menurut pendapat dari Prof. R. Subekti, SH, dalam bukunya "
Hukum Perjanjian", PT Intermasa, Jakarta, 2008, cetakan ke 22, halaman
45, disebutkan bahwa yang dimaksud yvanprestasi adalah:
"Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya,
maka dikatakan ia melakukan wanprestasi, yang dapat berupa empat
macam:
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana
dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tertambat;
d. Melakukan sesuai yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;
Bahwa pendapat dari Prof. R. Subekti tersebut sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 K / Pdt /
1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya sisa
hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 16 dari 48 Halaman.
23. Bahwa ternyata Terlawan tidak dapat memenuhi kewajiban hukumnya
untuk membayar hutang kreditnya, dan telah dengan itikad baik diberikan
kesempatan untuk menyelesaikannya, hal mana dibuktikan dengan sejak
dikirimkannya Surat Peringatan I Nomor: 066/SP 1/7259/0216 Tanggal 15
Februari 2016, Surat Peringatan II Nomor : 75/SP 11/7259/0316 Tanggal 07
Maret 2016, Surat Peringatan III Nomor : 092/SP III/7259/0316 Tanggal 18
Maret 2016, Terlawan (debitur) sudah tidak memenuhi menyelesaiakan
kewajiban hukumnya, dan di dalam ketentuan Akta Pemeberian Hak
Tanggungan (APHT) telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa
Pelawan sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk menjual
atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan Terlawan (debitur) ingkar
janji/wanprestasi (vide Pasal 11 ayat 2 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan). Terlebih lebih sertifikat hak tanggungan memiliki irah
irah; "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal
tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
Bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan telah disepakati janji-janji
sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak
Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996, termasuk tetapi tidak terbatas pada
janji bahwa Pelawan sebagai Pemegang Hak Tanggungan peringkat I
(Pertama) mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek
Hak Tanggungan jika Terlawan ingkar janji/wanprestasi;
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996
berbunyi:
"e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila
debitor cidera janji”;
Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal Terlawan
selaku Debitur ingkar janji/ wanprestasi, maka Pelawan berhak untuk
dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul dari atau
berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak Tanggungan),
Termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pelelangan dimuka umum
terhadap barang-barang jaminan yang merupakan obyek Hak Tanggungan
(vide : Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996);
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996,
berbunyi:
"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 17 dari 48 Halaman.
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya
dari hasil penjualan tersebut";
24. Bahwa nyata nyata justeru Terlawan selaku debitur telah wanprestasi/tidak
memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, dan atas dasar adanya
perjanjian kredit dengan jaminan yang diikat hak tanggungan, Pelawan
berhak untuk dengan seketika menjalankan hak hak dan wewenang yang
timbul dari atau berdasarkan perjanjian jaminan (Akta Pemberian Hak
Tanggungan) termasuk namun tidak terbatas juga melakukan pelelangan di
muka umum terhadap barang barang jaminan yang merupakan obyek hak
tanggungan (Vide Pasal 6 UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan);
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat
Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan menerima, memeriksa,
mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;
Dalam Provisi:
1. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning Nomor :
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan
hukum berlaku;
2. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning Terlawan
atas Putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor :
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat
dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara
gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
Dalam Konpensi Primair:
3. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan untuk
seluruhnya;
4. Menyatakan secara hukum Pelawan sebagai Pelawan yang baik dan benar;
5. Menyatakan secara hukum Pelawan adalah kreditur yang beritikad baik;
6. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning Nomor :
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan
hukum berlaku;
7. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning atas
putusan majelis arbitrase BPSK Kabupaten Batubara Nomor :
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat
dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara
gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 18 dari 48 Halaman.
8. Menyatakan secara hukum membatalkan Putusan Arbitrase BPSK
Kabupaten Batubara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10
Maret 2016 atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
9. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit Nomor : 0001970-SPK-
7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap
Perjanjian Kredit Nomor : 7002326- ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni
2014, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi)
Nomor : 5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015,
kesemuanya antara Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan
dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan
Pelawan (PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk) dan
perubahannya, addendum beserta syarat dan ketentuan umum pemberian
fasilitas dengan segala turunannya;
10. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan
(SKMHT) Nomor: 390 tanggal 27 Juni 2013 Jo. Akta Pemberian Hak
Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan di
hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten Batubara, Akta
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013
yang telah dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., Notaris di
Kabupaten Batubara, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1888/2013 yang
diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013
dengan catatan Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan
peringkat I (Pertama) beserta segala turunanya atas pengikatan obyek
jaminan;
11. Menyatakan sah secara hukum penghitungan jumlah seluruh kewajiban
hukum (hutang) Terlawan kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00
(seratus lima puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus
tujuh puluh lima rupiah);
12. Menyatakan secara hukum Terlawan telah wanprestasi;
13. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh kewajiban hukum berupa
hutang kredit kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima
puluh juta rupiah lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh
lima rupiah), yang untuk melaksanakan kewajiban hukumnya membayar
hutang kredit kepada Pelawan yang sudah jatuh tempo (wanprestasi) dapat
dilakukan pelelangan secara umum bila perlu dengan bantuan Aparat
Negara;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 19 dari 48 Halaman.
14. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi dari
Terlawan maupun Para Turut Terlawan (uitvoerbar bijsvooraad);
15. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh
terhadap isi putusan ini;
16. Menetapkan biaya perkara yang ditimbulkan menurut hukum;
Subsidair:
Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex
aequo et bono);
Menimbang, bahwa Atas Perlawanan Kuasa Hukum Pelawan, Terlawan,
Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan Turut Terlawan III telah mengajukan
jawaban tertulis tanggal 16 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:
I. Tentang Eksepsi (Eksepsi Peremtoir).
- Tentang Perlawanan Kabur (Obscuur Lible) ;
- Tentang Perlawanan A Quo Telah Berkekuatan Hukum Tetap (in Kracht);
1. Bahwa, Para Terlawan menolak dengan tegas seluruhnya dalil-dalil
perlawanan dari Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dalam
jawaban eksepsi ini;
2. Bahwa, perlawanan yang diajukan dalam perkara a quo telah
berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) yaitu perkara Nomor:
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 dan telah pula dilakukan tegoran (ann
maning) oleh Pengadilan Negeri Kisaran Nomor:
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis, sehingga perkara a quo bukanlah
termasuk kepada perlawanan (verzet) yang dapat menunda
pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 206 ayat (6)
RBg. Yang menyatakan: ”Perlawanan terhadap putusan juga dari orang
lain (pihak ketiga) yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta
diadili seperti semua perselisihan tentang upaya perkara yang
diperintahkan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya
terjadi pelaksanaan putusan itu”;
3. Bahwa oleh karena perlawanan (verzet) dalam perkara a quo bukan
dilakukan oleh pihak ketiga (denden verzet) akan tetapi dilakukan oleh
pihak Pelaku Usaha/Tergugat (sekarang Pelawan), maka menurut Pasal
2016 ayat (6) RBg. tersebut di atas, maka perlawanan a quo
bertentangan dengan Pasal 206 ayat (6) RBg., sehingga eksekusi/aan
maning tetap harus dilaksanakan;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 20 dari 48 Halaman.
4. Bahwa, hal ini pernah dinyatakan oleh Pelawan melalui kuasanya Pieter
Siagian dalam perkara Nomor: 72/PDT.PLW/2014/PN Sim di Pengadilan
Negeri Simalungun yang menyatakan:
Mengenai Eksepsi Obscuri Libelli
Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan mengenai pembatalan lelang
eksekusi, adapun upaya perlawanan dalam praktek hukum acara adalah
dalam lingkup perlawanan dari pihak ketiga untuk upaya pengangkatan
eksekutorial beslag, conservatoir beslag dan revindicatoir beslag yang
dapat diajukan oleh tersita. Sedangkan Pelawan sendiri bukanlah pihak
dalam kapasitasnya sebagai pihak tersita atau pihak ketiga lainnya.
Karenanya perlawanan Pelawan tidak tepat dalam hal menuntut
pembatalan lelang eksekusi yang sudah dilaksanakan;
Sehingga Pelawan mengakui bahwa perlawanan hanya dapat dilakukan
oleh pihak ketiga, sedangkan dalam perkara a quo Pelawan bukan pihak
ketiga tetapi para pihak yang berperkara (akan Terlawan buktikan
sebagai alat bukti surat pada persidangan yang akan datang);
5. Bahwa, menurut Surat Edaran Mahmakah Agung R.I. Nomor: 4 Tahun
2014 tentang Perberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar mahkamah Agung
R.I. tahun 2013 sebagai Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan (Khusus
Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata) pada butir 7 (tujuh)
menyatakan:
Nomor
:
Upaya Hukum Lelang Hasil Rumusan Hukum Pleno
Kamar
7. Dalam hal pemilik
barang yang dilelang
tidak mau menyerahkan
barangnya secara suka
rela kepada pemenang
lelang dan pemenang
lelang mengajukan
permohonan eksekusi
kepada ketua
pengadilan.
Dalam hal proses eksekusi
pengosongan belum selesai,
upaya hukum yang diajukan oleh
pihak terlelang adalah
perlawanan. Sedangkan dalam hal
proses eksekusi pengosongan
sudah selesai upaya hukumnya
adalah mengajukan gugatan.
Sedangkan, perkara a quo belum sampai tahap lelang terhadap
Pelawan (PT. BTPN) dan masih dalam tahap aan maning, sehingga
perlawan a quo adalah terlalu dini diajukan oleh Pelawan dan
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 21 dari 48 Halaman.
melanggar Surat Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas dan oleh
karenanya perlawanan a quo adalah kabur (obscuur lible);
II. Tentang Pokok Perkara.
1. Bahwa, Para Terlawan menolak dengan tegas gugatan/perlawanan ini
kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah disebutkan dalam eksepsi di atas
secara mutatis mutandis telah termasuk dalam jawaban pokok perkara
ini untuk tidak diulang lagi;
3. Bahwa, menurut:
(1) Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen menyatakan: “Para pihak dapat
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lama 14
(empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan
keputusan BPSK tersebut”;
(2) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 01 tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK pada
Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Keberatan terhadap putusan BPSK
dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada
Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen
tersebut”;
Sedangkan, Pelawan (dahulu pelaku Usaha) tidak ada mengajukan
upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri Kisaran, sehingga
perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde);
4. Bahwa, semua dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo
adalah bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I.
tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK yang
menyebutkan pada Pasal 1 ayat (2) “Pengadilan negeri adalah
pengadilan yang memeriksa perkara keberatan” sedangkan perkara a
quo ternyata Pelawan mengajukan perlawanan (verzet) bukan
mengajukan keberatan;
5. Bahwa, semua dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam perkara a quo
mulai dari halaman 2 s/d halaman 12 telah diperiksa dan
dipertimbangkan oleh Hakim/Majelis BPSK dalam perkara Nomor:
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016, sehingga hanya
merupakan pengulangan saja. Apalagi keputusan/pertimbangan hukum
Majelis BPSK tersebut tidak dibantah dan tidak diajukan keberatan oleh
Pelawan, sehingga menurut hukum acara yang berlaku karena tidak
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 22 dari 48 Halaman.
dibantah/tidak diajukan keberatan, maka dianggap mengakui/menerima
apa yang didalilkan tersebut ;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim
dalam perkara a quo memutus perkara ini yang amarnya adalah sebagai
berikut:
I. Dalam Eksepsi:
1. Menerima Eksepsi Para Terlawan;
2. Menguatkan keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:
15/PTS.ARB-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;
II. Dalam Pokok Perkara:
1. Menolak perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pe;awan yang tidak baik (Bad
Opposant);
3. Menguatkan keputusan BPSK Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor:
15/PTS.ARB-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos perkara ini;
Mengutip serta memperhatikan uraian–uraian yang tercantum dalam
turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis
tanggal 25 Oktober 2016
1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik;
2. Menolak perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp1.411.500,00 (satu juta empat ratus sebelas ribu lima
ratus rupiah);
Membaca relaas pemberitahuan amar putusan kepada Terlawan, Turut
Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut
Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III maupun Kuasa
Hukum tanggal 7 November 2016 yang menerangkan bahwa kepada Terlawam
maupun Kuasanya telah diberitahukan tentang isi Putusan Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober 2016 tersebut ;
Membaca Akte Banding Nomor : 16/Akta Pid/2016/PN.KIS tanggal 2
November 2016 dari kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan yang dibuat
oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, Relas Pemberitahuan Pernyataan
banding mana telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan, Turut
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 23 dari 48 Halaman.
Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut
Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 7
November 2016 ;
Sehubungan dengan permohonan Banding tersebut, kuasa Hukum
Pelawan / Pembanding telah mengajukan Surat Memori Banding yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 13
November 2016 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terlawan,
Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut
Terbanding I, Turut Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 23
November 2016 yang isinya sebagai berikut ;
I. DASAR ADANYA PENETAPAN AANMANING / EKSEKUSI ADALAH FIAT
EKSEKUSI YAITU PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN KABUPATEN BATU BARA Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-
BB/III/2016 TANGGAL 10 MARET 2016 YANG TIDAK PERNAH DITERIMA /
TIDAK DIKETAHUI PEMBERITAHUAN PUTUSANNYA
1. Bahwa dasar adanya penetapan aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN Kis, Tanggal 20 April 2016
adalah didasarkan pada adanya permohonan fiat eksekusi Terlawan /
Terbanding / konsumen atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :15/PTS.ARB/BPSK-
BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016. Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara
tersebut tidak pernah diterima oleh Pembanding / Pelawan / Pelaku
Usaha, tidak ada pemberitahuan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara
Nomor : 15/PTS.ARB/ BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang
diterima oleh Pelawan / Pembanding / Pelaku usaha secara resmi.
Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha baru mengetahui ada putusan
BPSK tersebut setelah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan Negeri
Kisaran, yang dinyatakan seolah olah sudah berkekuatan hukum tetap
sehingga dimintakan fiat eksekusi oleh Terlawan / Terbanding /
Konsumen. Terlebih lebih pada saat ada pemeriksaan oleh BPSK
Kabupaten Batu Bara atas aduan konsumen / Terbanding / Terlawan,
Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha menolak dan tidak pernah
menyetujui untuk menandatangani pemeriksaan dengan acara arbitrase
sebagaimana dilakukan oleh BPSK Kab. Batu Bara sehingga menjatuhkan
putusannya tersebut ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 24 dari 48 Halaman.
2. Bahwa nyata nyata dan ternyata Pembanding / Pelawan / pelaku usaha
tidak pernah diberitahu adanya putusan verstek oleh BPSK Nomor :
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016, sehingga
Pembanding / Pelawan / Pelaku usaha tidak pernah tahu adanya putusan
BPSK tersebut. Sehingga tidak ada kesempatan bagi Pembanding /
Pelawan / Pelaku Uasaha untuk mengajukan Keberatan atas putusan
BPSK Kabupaten Batu Bara tersebut. Karenanya putusan dengan verstek
BPSK Kabupaten Batu Bara yang tidak diberitahukan kepada Pembanding
/ Pelawan adalah putusan yang cacat hukum yang bertentangan dengan
keadilan dan menyimpang dari ketentuan peraturan perundang undangan
yang mengaturnya. Dan karenanya pula tidak semestinta dan tidak
sepatutnya Pengadilan Negeri Kisaran mengabulkan permohonan fiat
eksekusi atas putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dengan menetapkan
aanmaning. Dengan demikian sangat substansial dan eksepsional dasar
alasan perlawanan Pelawan / Pembanding terhadap penetapan
aanmaning Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a quo, yang
sepatutnya dan berdasar untuk diterima dan dikabulkan ;
II. BAHWA PENETAPAN AANMANING EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI
KISARAN NOMOR : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. TANGGAL 20 APRIL
2016 TIDAK ADA BUKTI TERTULIS ADANYA KESEPAKATAN /
PERSETUJUAN PARA PIHAK UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA
KONSUMEN MELALUI ARBITRASE DI BPSK BATU BARA SEHINGGA
PENETAPAN AANMANING EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI KISARAN
NOMOR : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. TANGGAL 20 APRIL 2016
BERTENTANGAN DENGAN HUKUM YANG ADA KHUSUSNYA TENTANG
HUKUM ARBITRASE MAKA SEPATUTNYA DEMI HUKUM UNTUK
DIBATALKAN.
1. Bahwa pengertian arbitrase menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang
Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian , menyatakan :
“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”
2. Bahwa dengan demikian pemilihan proses arbitrase harus
disetujui/disepakati oleh PARA PIHAK yang bersengketa sebagaimana
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 25 dari 48 Halaman.
juga diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 4 ayat (1) Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor :
350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , yang
menyatakan :
Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen :
“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”
Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI
Nomor : 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :
“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi,
mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”
3. Bahwa dengan demikian dalam penyelesaian arbitrase harus ada bukti
tertulis adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk memberikan wewenang kepada arbiter BPSK Batu Bara.
4. Bahwa selanjutnya secara dan menurut hukum sebagaimana diuraikan
diatas pada angka 1 sampai dengan angka 3 maka dalam penetapan
aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : :
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 harus ada bukti
tertulis adanya kesepakatan/persetujuan PARA PIHAK untuk
menyerahkan penyelesaian sengketanya melalui cara arbitrase kepada
BPSK Batu Bara, bilamana tidak ada maka Penetapan aanmaning
eksekusi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 bertentangan dengan hukum yang ada khususnya yang mengatur arbitrase.
5. Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (2) jo Pasal 4
ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian, menyatakan sebagai berikut :
Pasal 62 ayat (2) :
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 26 dari 48 Halaman.
“Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu
apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.”
Pasal 4 :
1) Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara
mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah
memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam
putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.”
2) Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3) Bahwa dengan demikian pelanggaran atas ketentuan tersebut diatas
atas pelaksanaan penetapan aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016,
yaitu tidak adanya bukti tertulis atas pelaksanaan arbitrase adalah
pelanggaran atas norma dari Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian dan Undang-Undang
Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Bahwa fakta yang nyata PARA PIHAK tidak pernah membuat
kesepakatan/persetujuan untuk menyelesaikan sengketanya melalui
arbitrase melalui lembaga BPSK Batu Bara, maka sepatutnya Penetapan
aanmaning eksekusi Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :
4/PEN.AAN/PDT/ 2016/PN.Kis. tanggal 20 April 2016 bertentangan
dengan hukum yang ada khususnya mengenai arbitrase sehingga sepatutnya demi hukum untuk dibatalkan.
III. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KISARAN DALAM PERKARA
PERLAWANAN A QUO TIDAK MEMERIKSA KONSTATASI GUGATAN
PERLAWANAN PELAWAN. PADAHAL PERLAWANAN PELAWAN DALAM
PERKARA A QUO ADALAH GUGATAN PERLAWANAN ATAS
PENETAPAN AANMANING / EKSEKUSI ATAS PERMOHONAN
EKSEKUSI PEMOHON EKSEKUSI/TERLAWAN DIDASARKAN PADA
PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
KABUPATEN BATU BARA YANG BUKAN LEMBAGA PERADILAN
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 27 dari 48 Halaman.
NAMUN MEMUTUS PERKARA DI LUAR KEWENANGAN / MELAMPAUI
BATAS WEWENANG ;
1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perlawanan
a quo, dalam pertimbangan hukumnya tidak mencerminkan keadilan,
karena azas audi et alteram partem tidak diterapkan di dalam menggali
dan menemukan peristiwa serta perbuatan hukumnya dalam perkara a
quo. Hal ini terbukti dengan pertimbangan majelis Hakim dalam
putusannya a quo menganggap keseluruhan bukti bukti Pelawan
dianggap tidak memiliki kaitan substansi dengan perkara perlawanan a
quo. Padahal Pelawan hendak membuktikan bahwa melalui bukti bukti
yang diajukan tersebut, nyata nyata peristiwa dan perbuatan hukum
yang terjadi dan yang menjadi causa prima (sebab dari segala akibat)
adanya putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-
BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 adalah peristiwa dan perbuatan
hukum keperdataan murni, yaitu adanya hubungan hukum perjanjian
kredit antara Pelawan dengan Terlawan dengan jaminan yang sudah
diikat / dibebani Hak Tanggungan, di mana Terlawan justeru telah
memenuhi kualifikasi wanprestasi / melalaikan kewajiban hukumnya
tidak membayar angsuran hutang kreditnya kepada Pelawan walaupun
sudah diberikan surat pemberitahuan / teguran beberapa kali. Namun
ironisnya Terlawan justeru mengajukan permohonan / aduan ke BPSK
Kab. Batu Bara, dan semakin menyimpang dan ”sesat hukum”
manakala BPSK Kab. Batu Bara justeru memberikan amar putusan
yang di luar wewenangnya / melampaui kewenangannya, diantaranya :
a. Membatalkan perjanjian kredit,
b. Menghapuskan bunga, denda kredit ;
c. Membatalkan penyerahan jaminan kredit yang sudah diikat hak
tanggungan, menafikan keberadaan adanya Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) ;
d. Menyatakan pelelangan hak tanggungan atas SHT dan APHT yang
memiliki ”kekuatan eksekutorial” menjadi batal tidak sah;
e. Menyatakan Terlawan / Debitur tidak membayar angsuran selama
2 (dua) tahun dan sebagainya ;
Yang padahal kesemua perbuatan hukum / produk hukum yang
dibatalkan BPSK Kab. Batu Bara itu nyata nyata dan ternyata
merupakan akta akta autentik / akta Notariil / PPAT, kesemuanya
dibuat dalam lingkup perbuatan hukum keperdataan murni dan menjadi
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 28 dari 48 Halaman.
kewenangan Pengadilan Negeri bukan BPSK. Namun BPSK Kab. Batu
Bara secara membabi buta membuat pertimbangan dan menjatuhkan
putusan yang bukan menjadi kewenangannya / melampaui
kewenangannya ;
2. Bahwa BPSK Kab Batu Bara adalah lembaga yang dibentuk oleh
pemerintah sebagai bagian eksekutif (pemerintahan) bukan bersifat
judikatif, bukan sebagai lembaga Peradilan yang independen. BPSK
Kab Batu Bara juga hanya memiliki wewenang yang dibatasi oleh
peraturan perundang undangan, yang hanya berwenang dalam arti
menyelesaikan sengketa sengketa konsumen menyangkut
perimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dengan pelaku
usaha, menyatakan dan memperbaiki batasan klausula baku, yang
tidak boleh menilai substansi hubungan / perbuatan hukum yang sudah
disepakati para pihak, tidak boleh menilai hukumnya tentang perjanjian,
tidak boleh menilai dan membatalkan produk hukum berupa akta akta
autentik yang sudah dibuat oleh pejabat yang berwenang. Namun
dalam perkara perlawanan atas aanmaning eksekusi adanya
permohonan fiat eksekusi Terlawan atas putusan BPSK Kab. Batu Bara
a quo, ternyata dan nyata nyata putusan BPSK Kab. Batu Bara sudah
melampaui batas dan kaidah kaidah hukum yang menjadi ranah
wilayah hukum / wewenang peradilan. Karenanya putusan BPSK Kab.
Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 Tanggal 10 Maret
2016 cacat hukum / tidak memiliki kekuatan eksekutorial yang
semestinya tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menetapkan
aanmaning (tidak dapat dilaksanakan) ;
3. Bahwa ternyata dan nyata nyata perkara perlawanan Pelawan a quo
maupun perkara aduan Terlawan di BPSK Kab. Batu Bara merupakan
kualifikasi hukum menyangkut hubungan hukum keperdataan biasa,
yaitu sengketa tentang adanya wanprestasi dari adanya perjanjian
kredit sehingga berakibat dapat dilaksanakan pelelangan atas barang
jaminan yang telah diikat Hak Tanggungan, yang kesemuanya itu
menjadi wewenang Peradilan Umum untuk mengadilinya bukan
wewenang BPSK. Namun sangat ironis, BPSK Kab. Batu Bara
membatalkan seluruh perjanjian kredit, APHT dan SHT yang produk
akta akta tersebut bersifat autentik / Notariil / PPAT yang juga tidak
pernah terlibat sebagai pihak dalam pemeriksaan di BPSK Kab. Batu
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 29 dari 48 Halaman.
Bara tersebut. Sehingga untuk membatalkan atau hendak menyatakan
tidak berlaku mengikat atau tidak berkekuatan hukum mengikat dalam
Penyelesaian sengketa konsumen dalam perkara a quo haruslah
melalui gugatan perdata biasa ;
Hal mana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung sesuai
dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
1. Nomor : 94K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 ;
2. Nomor : 42K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 ;
3. Nomor : 651K/Pdt.Sus.BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014 ;
4. Nomor :572K/Pdt.Sus.BPSK/2014 tanggal 18November 2014 ;
5. Nomor : 472K/Pdt.Sus.BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 ;
6. Nomor : 621K/Pdt.Sus.BPSK/2016 tanggal 18 Oktober 2016 ;
7. Nomor : 622K/Pdt.Sus.BPSK/2016 tanggal 5 Oktober 2016 ;
yang mengandung kaidah hukum :
” Bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata
tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata
yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang
lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya” ;
Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa
perkara perlawanan a quo mempertimbangkan hal tersebut,
mengkonstitutir dan mengkualifisir atas pokok perkara perlawanan
Pelawan yang menganggap putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor :
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 cacat hukum,
ultra vires / melampaui kewenangannya, yang oleh Pelawan diminta
untuk dibatalkan atau setidaknya tidak berlaku mengikat dan tidak
dapat dijadikan sebagai sandaran / dasar menetapkan aanmaning
eksekusi atas putusan BPSK Kab. Batu Bara yang cacat hukum
tersebut yang dimohonkan oleh Terlawan ;
Karenanya pertimbangan dan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan
Negeri Kisaran Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Kis tanggal 25 Oktober
2016 tidak dapat dipertahankan dan patut untuk dibatalkan, karena
tidak mempertimbangkan kaidah kaidah hukum dan substansi hukum
perkara perlawanan Pelawan / pembanding, tidak mempertimbangkan
bahwa tidak semestinta dan tidak sepatutnya Pengadilan Negeri
Kisaran mengeluarkan penetapan aanmaning yang didasarkan pada
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 30 dari 48 Halaman.
putusan BPSK Kabupaten Batu Bara yang cacat hukum dan melebihi
wewenangnya / melanggar hukum tersebut ;
IV. PERLAWANAN PELAWAN ADALAH PERLAWANAN TERHADAP
PUTUSAN BPSK KABUPATEN BATU BARA YANG CACAT HUKUM /
MELANGGAR HUKUM, KARENANYA WALAUPUN DIANGGAP SUDAH
BERKEKUATAN HUKUM TETAP DAN DIMOHONKAN FIAT EKSEKUSI,
MAKA PERLAWANAN PELAWAN PATUT DAN BERDASAR DAPAT
DISAMAKAN SEBAGAI SUATU GUGATAN PERLAWANAN TERSENDIRI
KARENA ALASAN ALASAN PERLAWANAN PELAWAN BERSIFAT
SUBSTANSIAL DAN EKSEPSIONAL, SEHINGGA TIDAK PATUT DAN
TIDAK BERDASAR APABILA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA
PERLAWANAN A QUO MENYATAKAN TIDAK DAPAT MENGUJI /
MEMERIKSA ULANG PERKARA YANG SUDAH TERLANJUR DIPUTUS
OLEH BPSK KAB. BATU BARA
1. Bahwa secara faktual dan sesuai fakta yang terungkap di persidangan,
rangkaian peristiwa hukumnya (recht feiten) dan hubungan hukum yang
ada adalah berakar (causa prima) adanya pemberian kredit / perjanjian
kredit antara Pelawan dengan Terlawan dengan jaminan atas nama
Turut Terlawan II (SAJALI) yang sudah dibebani hak tangungan secara
sempurna. Perbuatan hukum perjanjian kredit dengan jaminan yang
diikat hak tanggungan adalah sah dan mengikat para pihak dan
memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan 1338 KUH Perdata
dan Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan ;
2. Bahwa perjanjian kredit antara Pembanding / Pelawan dengan
Terbanding / Terlawan dibuat dan dihadapan Notaris (akta Notariil),
bersifat perjanjian riil dimana hutang sudah terjadi dan sudah dinikmati /
dipergunakan oleh Terbanding / terlawan, oleh karenanya kesepakatan
para pihak tersebut haruslah dilaksanakan sebagai itikad baik dan
undang undang yang menikat, dan akta akta notariil yang sah harus
tetap dianggap sah tidak boleh dibatalkan terkecuali terdapat alasan
yang memenuhi syarat batal maupun kebatalan oleh Pengadilan bukan
oleh lembaga BPSK ;
Bahwa akta kesepakatan berupa perjanjian kredit beserta perubahan
perubahan, addendum maupun turunannya tersebut secara hukum
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 31 dari 48 Halaman.
masih berlaku sah dan mengikat pihak baik Pembanding / Pelawan /
pelaku usaha / kreditur (bank) dan Terbanding / Terlawan / konsumen /
debitur. Oleh karenanya klausula klausula dalam isi perjanjian kredit
beserta turunannya oleh pihak haruslah dianggap secara hukum
sebagai akta yang benar dan mengikat karena tidak ada atau belum
ada syarat pembatalan maupun kebatalan (presumptio Iustae Causa –
Vermoeden van rechtmatigheid). Dan perjanjian kredit (akta akta
autentik tersebut) telah ditandatangani secara sadar dan dibuat /
dilakukan dihadapan pejabat / Notaris /yang berwenang sebagai
kesepakatan kehendak para pihak yang membuat, maupun telah
sesuai berdasar hukum sehingga sah seluruh akta akta autentik
tersebut. (vide ; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 702
K/Sip/1973 tanggal 5 September 1973) ;
3. Bahwa sesuai perjanjian kredit beserta seluruh perubahan, addendum
syarat syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas kredit dalam
Pasal 8 mengenai peristiwa kelalaian telah diatur tentang Bank /
Pelawan berhak seketika mengakhir perjanjian kredit dan menuntut
pembayaran dengan seketika dan sekaligus bilamana debitur /
Terlawan / Terbanding tidak memenuhi kewajibannya / lalai membayar
sesuai dan berdasarkan perjanjian kredit ;
Pasal 8 diatur dan ditegaskan sebagai berikut :
“ Bank berhak secara seketika tanpa somasi lagi mengakhiri Perjanjian
Kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas
dari jumlah-jumlah yang terhutang oleh DEBITUR berdasarkan
Perjanjian Kredit, baik karena hutang pokok, bunga, provisi, dan
karenanya pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain
yang berkekuatan hukum serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana
DEBITUR dan / atau PENJAMIN: i) oleh Pengadilan Negeri dinyatakan
Pailit; ii) meminta penundaan pembayaran hutang-hutangnya
(surseance van betaling); iii) meninggal dunia; iv) tidak membayar
bunga pada waktu yang telah ditentukan atau lalai/tidak memenuhi
kewajibannya menurut Perjanjian Kredit atau Perjanjian lainnya dengan
BANK; v) dinyatakan lalai/wanprestasi atau tidak memenuhi
kewajibannya menurut perjanjian lainnya dengan kreditur/pihak ketiga
lainnya; vi) terlibat dalam suatu perkara pengadilan.”
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 32 dari 48 Halaman.
4. Bahwa sejak dikirimkannya surat peringatan I, II hingga surat
peringatan III, Terlawan / Terbanding (debitur) sudah tidak memenuhi
menyelesaikan kewajibannya, nyata nyata justeru Terlawan /
Terbanding selaku debitur telah wanprestasi / tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana diperjanjikan,Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor :2123K/Pdt/1996¸memberikan kaidah hukum
yang berbunyi sebagai berikut :
“Agar dapat menilai ada atau tidaknya wanprestasi haruslah dilihat
apakah ada perjanjian yang dibuat dan salah satu pihak tidak
melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian”.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 494 K /
Pdt / 1995, yang dengan tegas menyatakan dengan tidak dilunasinya
sisa hutang oleh debitur, maka debitur telah wanprestasi ;
Pasal 1238 KUHPerdata :
”Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta
sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila
perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan
lewatnya waktu yang ditentukan.”
5. Bahwa di dalam ketentuan Akta Pemeberian Hak Tanggungan (APHT)
telah jelas adanya kesepakatan bersama bahwa Kreditur / Bank /
Pembanding sebagai pemegang Hak Tanggungan memiliki hak untuk
menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan jika Terbanding
/ Terlawan (debitur) ingkar janji / wanprestasi (vide : Pasal 11 ayat 2 UU
Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan). Terlebih lebih
sertifikat hak tanggungan memiliki irah irah ; “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang hal tersebut memiliki
kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan Pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap ;
Pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun
1996 berbunyi :
“e. Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila
debitor cidera janji “;
Bahwa berdasarkan pada ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal
Terbanding / Terlawan ingkar janji / wanprestasi, maka Pembanding /
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 33 dari 48 Halaman.
Pelawan berhak untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan
wewenang yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta
Pemberian Hak Tanggungan), Termasuk namun tidak terbatas pada
melakukan pelelangan dimuka umum terhadap barang-barang jaminan
yang merupakan obyek Hak Tanggungan (vide : Pasal 6 UU Hak
Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan) ;
Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor : 4 Tahun 1996,
berbunyi :
“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama
mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
Bahwa dengan demikian perbuatan Kreditur / Pembanding / Pelawan
yang mengajukan lelang atas barang jaminan yang sudah diikat dengan
Hak Tanggungan merupakan perbuatan yang berlandaskan hukum
yang diperbolehkan sesuai perjanjian kredit beserta perubahannya dan
telah diatur dalam syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas
kredit, serta telah sesuai dengan menerapkan ketentuan Pasal 1233
KUH Perdata, Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1338 KUH Perdata,
Pasal 206 ayat (6), Pasal 228 Rbg, UU Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
93/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Jo. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Nomor : PER-06/KN/2013 tanggal 9 Desember 2013
Tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Lelang, sehingga perbuatan
Kreditur / Bank / Pembanding / Pelawan sudah tepat dan benar ;
V. PEMBANDING ADALAH PELAWAN YANG BERITIKAD BAIK,
MELAKSANAKAN ISI PERJANJIAN DAN PERBUATAN HUKUM /
HUBUNGAN HUKUM YANG TERTUANG DALAM AKTA AKTA AUTENTIK
YANG TIDAK PERNAH DIBATALKAN DAN HARUS DILINDUNGI HUKUM
1. Bahwa menimbang dan mengingat ketentuan hukum sebagaimana
terurai di atas, Pembanding / Pelawan merasa berhak dan
berkepentingan atas adanya penetapan aanmaning Pengadilan Negeri
Kisaran yang mengabulkan fiat eksekusi Terlawan/Terbanding atas
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 34 dari 48 Halaman.
dasar putusan BPSK Kab. Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-
BB/III/2016 Tanggal 10 Maret 2016 yang cacat hukum tersebut yang
tidak pernah diberitahukan secara resmi kepada Pembanding / Pelawan,
putusan BPSK mana juga dijatuhkan secara verstek dan melampaui
kewenangannya serta melanggar hukum ;
2. Bahwa Pembanding / Pelawan haruslah dianggap sebagai pelawan yang
beritikad baik. Karena Pembanding / Pelawan adalah kreditur / bank
yang mentaati / tunduk pada adanya perjanjian kredit, akta akta notariil /
PPAT dan akta akta yang sudah dibuat oleh pejabat yang berwenang
yang mengikat Pembanding / pelawan dengan Terbanding / Terlawan.
Akta akta autentik yang dibuat sah dan tidak pernah dibatalkan, tidak
pernah dilibatkan pejabat pejabat yang menerbitkan / yang membuatnya
dalam pemeriksaan putusan BPSK Kab. Batu Bara tersebut apabila akta
akta autentik tersebut dibatalkan atau perbutan perbuatan hukumnya
dianggap cacat ;
3. Bahwa Terlawan justeru yang memiliki itikad tidak baik, di mana pada
saat dirinya berkewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian dan
peraturan hukum justeru mengadu ke BPSK Kab. Batu Bara hanya untuk
menghambat dan menahan dengan segala cara, karenanya sangat tidak
adil apabila Pembanding yang hendak melaksanakan ketentuan hukum
malah dilaporkan dan sekarang melalui kesesatan putusan BPSK Kab.
Batu Bara, justeru melepaskan semua kewajiban hukum Terbanding /
Terlawan dengan membuat putusan yang melanggar hukum dan
melampaui wewenangnya, terlebih lebih putusannya dibuat verstek dan
tidak diberitahukan kepada Pembanding / Pelawan yang semestinya
dapat mengajukan gugatan keberatan atas putusan BPSK Kab. Batu
Bara tersebut apabila diberitahu isi putusannya. Bukan justeru dengan
ketidaktahuan pelawan / Pembanding malah di aanmaning karena
dianggap putusan BPSK Kab. Batu Bara sudah dianggap berkekuatan
hukum tetap ;
Berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Yang Terhormat
Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar berkenan menerima, memeriksa,
mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Pelawan Semula ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perdata
Nomor : 50/Pdt.G/2016/PN. Kis tanggal 25 Okrober 2015;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 35 dari 48 Halaman.
MENGADILI SENDIRI ;
Dalam Provisi
- Menyatakan secara hukum penetapan aanmaning /eksekusi Nomor :
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis. tanggal 20 April 2016 tidak dapat
dilaksanakan terlebih dahulu, hingga putusan perkara dalam perlawanan ini
memiliki kekuatan hukum tetap ;
Dalam Pokok Perkara
1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan / Pembanding untuk
seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pembanding / Pelawan adalah Pelawan yang
baik dan dilindungi hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak sah, belum
berkekuatan hukum mengikat karena diputus verstek tanpa diberitahukan
isi putusannya kepada Pembanding / pelawan / Pelaku usaha ;
4. Menyatakan secara hukum penetapan aanmaning Pengadilan Negeri
Kisaran Nomor : 4/PEN.AAN/PDT/2016/PN. Kis tanggal 20 April 2016 atas
permohonan aanmaning / eksekusi Terbanding / Terlawan tidak sah, batal
atau setidaknya tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat ;
5. Menyatakan secara hukum putusan arbitrase Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor :
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak sah, cacat
hukum dan batal demi hukum atau setidaknya tidak berlaku dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat ;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;
Subsidair Apabila berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya atas
perkara ini ( ex aequo et bono - naarbellijkheid ).
Sehubungan dengan Surat Memori Banding kuasa Hukum Pelawan /
Pembanding, Kuasa hukum Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, dan
Turut Terlawan III / Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II, dan
Turut Terbanding III tidak mengajukan Surat Kontra Memori Banding ;
Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara Putusan
Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober
2016 kepada kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 15
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 36 dari 48 Halaman.
November 2016, dan kepada Kuasa Hukum Terlawan, Turut Terlawan I, Turut
Terlawan II, dan Turut Terlawan III / Terbanding, Turut Terbanding I, Turut
Terbanding II, dan Turut Terbanding III pada tanggal 30 November 2016 yang
menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan
kesempatan untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara dan
Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25
Oktober 2016 tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak
tanggal pemberitahuan tersebut ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Pelawan telah di lakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25
Oktober 2016.dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama
surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Pelawan
berpendapat sebagai berikut ;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini
adalah ;
1. Bahwa antara Pelawan ( PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk. )
dengan Terlawan ( Rini Lelasari ) telah terjadi ;
a. Perjanjian kredit sesuai dengan perjanjian kredit Nomor 000 1970-SPK-
7259-0613 tertanggal 27 Juni 2013;
b. Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit Nomor :700 2326-
ADDPK-7259-014 tertanggal 6 Juni 2014;
c. Perjanjian Perubahan terhadap Pernjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor :
5002899-ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015 ;
Kesemua Perjanjian Kredit tersebut.diatas antara Terlawan yang telah
mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I selaku suaminya
(Devid Hartono ) dengan Pelawan;
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran pembayaran angsuran
kreditnya,Terlawan telah menyerahkan jaminan berupa sebidang tanah
seluas lebih kurang 149 M2 yang letak dan batas-batasnya sebagaimana
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 37 dari 48 Halaman.
terurai dalam Sertifikat Hak Milik Nomor :259 / Lima Puluh Kota, Surat
Ukur Nomor : 2914/1998 tanggal 5 Agustus 1998 yang diterbitkan Kantor
Pertanahan Kab. Asahan atas nama milik Terlawan II (Sajali), dalam hal
ini selaku Penjamin yang telah mendapat persetujuan isterinya Turut
Terlawan III ( Sutarti ) ;
3. Bahwa objek jaminan tersebut telah dibebani dengan Akta Pemberian
Hak Tanggungan Nomor : 447/2013 tanggal. 19 Juli 2013 yang dibuat dan
dihadapan Tata Ulina Sinaga SH, PPAT di Kab. Batubara dihadiri Turut
Terlawan II atas persetujuan Turut Terlawan III sebagai pemilik objek
jaminan dan telah memberikan Akta Kuasa membebankan Hak
Tanggungan Nomor : 390 tanggal. 27 Juni 2013 yang telah dibuat dan
dihadapan PPAT tersebut diatas dan telah diterbitkan pula Sertifikat Hak
Tanggungan NOMOR : 1888/2013 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Asahan tanggal. 29 Juli 2013 dengan catatan Bank BTPN ( Pelawan )
sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ( Pertama ) ,
kesemuanya telah dibuat dengan sadar dan sah sebagai Akta
Notariel/PPAT yang sah dan memiliki kekuatan bukti sempurna dan
mengikat (Pengikatan Hak Tanggungan ). Dengan adanya Pembebanan
Hak Tanggungan atas objek jaminan berarti telah memiliki kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah
berkekuatan hukum tetap karena memiliki irah-irah ; “Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;
4. Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut Terlawan telah menerima dan
menikmati fasilitas kredit dari Pelawan namun ternyata kemudian
Terlawan telah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran
kredit sebagaimana yang diperjanjikan dan nyata-nyata telah ingkar janji
(wanprestasi ) sehingga berdasarkan perjanjian kredit, Pelawan berhak
untuk dengan seketika menjalankan hak-hak dan wewenang yang timbul
dari atau berdasarkan Perjanjian Jaminan (Akta Pemberian Hak
Tanggungan) termasuk melakukan pelelangan dimuka umum terhadap
barang-barang jaminan yang merupakan objek hak tanggungan (vide
pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
5. Bahwa karena Terlawan telah wanprestasi tidak melaksanakan kewajiban
angsuran kreditnya, sehingga Pelawan memberikan Peringatan I Nomor ;
066/SPI/759/0216 tanggal 15 Pebruari 2016, Surat Peringatan II Nomor ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 38 dari 48 Halaman.
75/SPII/7259/ 0316 tanggal 07 Maret 2016, Surat Peringatan III Nomor ;
092/SPIII/7259/0316 tanggal 18 Maret 2016;
6. Bahwa perincian jumlah kewajiban kredit Terlawan kepada Pelawan yakni
Outstanding sebesar Rp. 145.791.575 (seratus empat puluh lima juta
tujuh ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)
.Tunggakan pokok sebesar Rp. 2.215.333. (dua juta dua ratus lima belas
ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Tunggakan bunga sebesar Rp.
5.451.810. (lima juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus
sepuluh rupiah) Denda sebesar Rp. 296.190. (dua ratus sembilan puluh
enam ribu seratus sembilan puluh rupiah), sehingga jumlah total seluruh
kewajiban (hutang) yang harus dbayar Terlawan kepada Pelawan adalah
sebesar Rp.150.539.575. seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh
sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
7. Bahwa surat peringatan I, II dan ke III dari Pelawan bukannya Terlawan
menyelesaikan kewajibannya (hutangnya) justru Terlawan (Rini Lelasari)
telah mengajukan permasalahannya ini pada Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen dengan cara melalui Arbitrase BPSK tanggal 12
Pebruari 2016 (lihat bukti P-1 Putusan Arbitrase Nomor : 15/PTS.ARB/
BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah
menjatuhkan putusannya Nomor :50/Pdt.G/2016/PN Kis tanggal 25 Oktober
2016 dengan amar putusan Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak
baik dan menolak perlawanan Pelawan dengan alasan dan pertimbangan
hukumnya sebagaimana tersebut dalam putusan halaman 32 yang pada
pokoknya sebagai berikut ; menimbang bahwa dari alat alat bukti yang diajukan
Pelawan tidak berkaitan dengan substansi perlawanan oleh karena itu alat bukti
tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka
dari seluruh uraian-uraian petimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis
Hakim tingkat pertama menilai bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil
dalil perlawanannya sehingga perlawanan Pelawan haruslah dinyatakan
ditolak ;
Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya
keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Register perkara Nomor
: 50/Pdt G/ 2016/PN Kis. Tanggal 25 Oktober 2016 tersebut dengan alasan-
alasan sebagaimana telah diuraikan diatas;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 39 dari 48 Halaman.
Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis
Hakim tingkat pertama tersebut diatas serta memori banding yang diajukan oleh
Pembanding semula Pelawan maka Majelis Hakim tingkat banding tidak
sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang
telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas dengan alasan dan
pertimbangan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ;
DALAM PROVISI ;
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan tuntutan provisi dari Pelawan /
Pembanding adalah ;
1. Menyatakan secara hukum batal Penetapan Aanmaning Nomor :4/PEN-
AAN/PDT/2016/PN.Kis atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum
berlaku;
2. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi / aanmaning Terlawan
atas putusan Majelis Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor .
15/PTS.ARB/ BPSK/III/2016 tanggal 10 Matret 2016 tidak dapat
dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara
gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan
mencermati tuntutan provisi dari Pelawan / Pembanding berpendapat bahwa
tuntutan provisi tersebut telah menyangkut pokok perkara yang masih perlu
pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkaranya, sehingga tuntutan tuntutan
provisi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
DALAM EKSEPSI;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan
mencermati pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak
eksepsi Terlawan / Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat
karena apabila eksepsi tersebut telah berhubungan dengan pokok perkara yang
masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dipersidangan bukan dinyatakan
ditolak tetapi harus dinyatakan tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA
Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya point 5
menyebutkan bahwa hubungan dan perbuatan hukum antara Pelawan dengan
Terlawan didasarkan pada adanya Perjanjian Kredit Nomor :0001970-SPK-
7259-0613 tertanggal.27 Juni 2013, Perjanjian perubahan terhadap Perjanjian
kredit Nomor : 7002326-ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, Perjanjian
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 40 dari 48 Halaman.
perubahan terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) Nomor : 500289 9-
ADDPK-7259-1215 tert. 23 Desember 2015, kesemuanya antara Terlawan (Rini
Lelasari) yang telah mendapat persetujuan dan diketahui Turut Terlawan I (
Devid Hartono) selaku suaminya dengan Pelawan (PT Bank Tabungan
Pensiunan Nasional Tbk.) beserta syarat dan ketentuan umum pemberian
fasilitas kredit yang diikat dengan jaminan / dibebani Hak Tanggungan, Surat
Kuasa Memberikan Hak Tanggungan Nomor : 390 tanggal 27 Juni 2013 juncto
Akta Pemberian Hak Tanggungan yang kesemuanya dilandasi akta autentik.
Nyata-nyata perjanjian kredit beserta syarat dan ketentuan umum pemberian
fasilitas kredit beserta seluruh addendum dan perubahannya tersebut telah
ditanda tangani secara sadar dan dibuat / dilakukan dihadapan pejabat / Notaris
/ PPAT sebagai kesepakatan kehendak para pihak membuat yaitu Pelawan
selaku Kreditur dengan Terlawan selaku Debitur sehingga pernyataan
kehendak bersama itu sah dan mengikat, sesuai ketentan pasal 1320 dan pasal
1338 KUH Perdata dan telah sesuai pula dengan ketentuan khusus yang
merupakan Lex Spesialis Derogat Lex Generalis yaitu Undang Undang Nomor
: 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, sehingga perjanjian yang dibuat itu
sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Undang Undang
Perlindungan Konsumen sehingga isi kesepakatan bersama antara Pelawan
dengan Terlawan bukan merupakan klausula baku ‘
Menimbang, bahwa disamping itu Terlawan telah pula menerima dan
menikmati fasilitas kredit tersebut dari Pelawan tetapi kemudian Terlawan tidak
dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar hutang kreditnya sejak
Pelawan mengirimkan Surat Peringatan I Nomor : 066/SP 1/7259/0216 tanggal.
15 Pebruari 2016 yang diikuti dengan Surat Peringatan II dan ke III maka
sesuai ketentuan pasal 6 Undang Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak
Tanggungan menyebutkan : Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak
Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan
atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.;
Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terlawan
bukan menyelesaikan hutangnya tetapi justru mengajukan permasalahannya ini
melalui jalan Arbitrase kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-
BB/III/2016 yang telah diputus tanggal 10 Maret 2016;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 41 dari 48 Halaman.
Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding dalam memori bandingnya
halaman 3 dan 4 menyebutkan : pengertian arbitrase menurut pasal 1 butir 1
Undang Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian menyatakan: Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara
tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Ini berarti pemilihan proses
penyelesaian perkara melalui Arbitrase harus disetujui / disepakati oleh para
pihak yang bersengketa. Ketentuan diatas sesuai pula dengan pasal 45 ayat (2)
Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto
pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :
350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang menyatakan :
Pasal 45 ayat (2) Undang Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen :
“ Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan
atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan suka rela para pihak yang
bersengketa “
Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
: 350/MPP/KEP/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen :
“Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi,
mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dilakukan
atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan ;
Menimbang, bahwa dengan demikian penyelesaian perkara melalui jalan
Arbitrase harus ada bukti tertulis tentang Adanya Kesepakatan Para Pihak
untuk memberikan wewenang kepada Arbiter (Juru damai) Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) kabupaten Batu Bara.
Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan oleh Terlawan /
Terbanding ternyata tidak ditemukan adanya bukti tertulis tentang adanya
Kesepakatan Para Pihak untuk diselesaikan melalui Arbitrase BPSK tersebut
sehingga hanya keinginan dari pihak Terlawan / Terbanding saja ;
Menimbang, bahwa sebagai bukti ini hanya keinginan Terlawan /
Terbandimg karena menurut Pelawan / Pembanding dalam gugatan
perlawanannya halaman 4 menyebutkan : bahwa Pelawan / Pembanding
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 42 dari 48 Halaman.
(Pelaku Usaha) tidak pernah menerima relaas panggilan sidang Arbitrase
BPSK Pemerintah Kab. Batu Bara dalam perkara aquo;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan
meneliti surat relaas panggilan yang dilakukan oleh Majelis Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen ternyata tidak memenuhi syarat
pemanggilan untuk dapat dinyatakan patut dan sah karena pemanggilan itu
hanya dikirimkan melalui jasa pengiriman PT Pos Indonesia, sebagaimana
tersebut dalam putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :15/PTS-
ARB /BPSK-BB/III/2016 ;
Menimbang, bahwa hal ini terjadi karena Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) tidak mempunyai Jurusita seperti halnya Badan Peradilan
Umum, namun menurut ketentuan pasal 52 huruf i Undang Undang Nomor : 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur : Salah satu tugas dan
wewenang BPSK adalah meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan
Pelaku Usaha, saksi atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi
panggilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ;
Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan
ternyata hal ini tidak ada dilakukan oleh Majelis BPSK, sehingga menurut
pendapat Majelis Hakim tingkat banding relas panggilan untuk Pelaku Usaha
(pelawan) tersebut belum patut dan sah, karena Pelawan / Pembanding
(Pelaku Usaha) dalam memori bandingnya pada halaman 3 menyebutkan
bahwa Pelawan / Pembanding tidak pernah menerima baik putusan BPSK
maupun pemberita huan putusan BPSK Nomor : 15/PTS.ARB/BPSK-
BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 secara resmi, dan baru mengetahui ada
putusan BPSK tersebut. setelah mendapatkan aanmaning dari Pengadilan
Negeri Kisaran ;
Menimbang, bahwa dasar dari dikeluarkannya aanmaning adalah adanya
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan / eksekusi
sementara Pelawan / Pembanding (Pelaku Usaha) membantah tidak pernah
menerima panggilan untuk bersidang yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen, demikian pula menerima baik putusan maupun
pemberitahuan putusan BPSK tersebut diatas secara resmi, dengan demikian
secara hukum Penetapan Aanmaning Nomor : 4/PEN.AAN /PDT/2016/PN.Kis
tersebut tidak memiliki kekuatan hukum ;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 43 dari 48 Halaman.
Menimbang, bahwa karena Penetapan Aanmaning tersebut dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum, maka secara hukum permohonan fiat eksekusi /
aanmaning atas putusan majelis arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor :
15/PTS.ARB/BPSK-B/III2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat dilaksanakan
atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara gugatan perlawanan
ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka petitum perlawanan Pelawan point 6 dan point 7 beralasan hukum
untuk dikabulkan ;
Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 622
K/Pdt-Sus-BPSK/2016 dalam pertmbangan hukumnya bahwa alasan dan
keberatan Pemohon Kasasi (Konsumen) sebagaimana termuat dalam memori
kasasi tidak dapat dibenarkan dan tidak ada kekeliruan / kekhilafan Judex
Factie dalam menerapkan hukum karena Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) terkait perkara aquo tidak memiliki kewenangan untuk
mengadili karena sengketa yang timbul antara pihak pemohon kasasi dan
termohon kasasi adalah perselisihan terkait perjanjian kredit dengan jaminan
Hak Tanggungan yang didalamnya juga memuat pilihan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan untuk mengadili perkara perselisihan yang timbul sehingga
perkara aquo merupakan perkara perdata biasa dan menjadi kewenangan
peradilan umum incasu Pengadilan Negeri ;
Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung yang lain tentang hal
yang sama sebagaimana tersebut dalam memori banding Pelawan /
Pembanding adalah :
1. Nomor 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012;
2. Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013;
3. Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014;
4. Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 Nopember 2014;
5. Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 17 Pebruari 2015;
6. Nomor 621 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 18 oktober 2016;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan
meneliti Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ( bukti P-7)
antara Pelawan dan Terlawan pada Ketentuan Penutup pasal 11 point 16
mengatur : Kecuali ditetapkan lain dalam Perjanjian Kredit, maka kedua belah
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 44 dari 48 Halaman.
pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
Menimbang, bahwa ternyata tanpa setahu dan persetujuan dari Pelawan /
Pembanding atas kehendak sendiri Terlawan / Terbanding telah mengajukan
permasalahannya ini melalui Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen, yang ternyata pula tidak berwenang memeriksa dan mengadili
perselisihan antara Pelawan / Pembanding dengan Terlawan / Terbanding
sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;
Menimbang, bahwa dengan tidak berwenangnya Arbitrase BPSK
Kabupaten Batu Bara memeriksa dan mengadili perkara aquo maka secara
hukum Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batu Bara N0. 15/PTS-ARB/BPSK-
BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak memiliki kekuatan hukum dengan
demikian petitum perlawanan Pelawan point 8 dapat pula dikabulkan;
Menmbang, bahwa dengan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum
putusan Arbitrase BPSK kabupaten Batu Bara tersebut. diatas maka dengan
sendirinya seluruh ketentuan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Kredit
antara Pelawan / Pembanding dengan Terlawan / Terbanding serta segala
resiko yang timbul dalam Perjanjian Kredit semula menjadi berlaku kembali
seperti sediakala;
Menimbang, bahwa dengan demikian petitum perlawanan Pelawan /
Pembanding point 9, 10, 11, 12 dan 13 beralasan hukum pula untuk dapat
dikabulkan;
Menimbang, bahwa terhadap petitum perlawanan point 14 tentang
putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet,
banding maupun kasasi dari Terlawan / Terbanding maupu para Turut Terlawan
/ Turut Terbanding (uitvoerbaar bijvoorraad ), berdasarkan fakta fakta yang
terungkap dipersidangan tidak ada alasan menurut hukum atau tidak memenuhi
syarat syarat sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor : 3 Tahun 2000 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4
Tahun 2001, sehingga petitum point 14 tersebut harus dinyatakan ditolak ;
Menimbang, bahwa karena petitum perlawanan Pelawan / Pembanding
pada pokoknya dikabulkan maka sudah selayaknya menurut hukum Pelawan /
Pembanding dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar serta Kreditur
yang beritikad baik sehingga Terlawan / Terbanding dan para Turut Terlawan /
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 45 dari 48 Halaman.
Turut Terbanding harus tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini, dengan
demikian petitum perlawanan Pelawan / Pembanding point 4, point 5 dan point
15 dapat pula dikabulkan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut
diatas maka gugatan perlawanan Pelawan / Pembanding dapat dikabulkan
untuk sebahagian dan menolak petitum selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan / Pembanding
dikabulkan sebahagian, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor :
50/Pdt.G/2016/PN.Kis tanggal 25 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi,
sehingga harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan akan mengadili
sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;
Menimbang, bahwa Terlawan / Terbanding dan para Turut Terlawan /
Turut Terbanding berada dipihak yang kalah, maka haruslah dihukum
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;
Mengingat pasal pasal yang tercantum didalam Reglement Untuk Tanah
Seberang (Rbg) serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;
M E N G A D I L I
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 50/
Pdt.G/2016/PN.Kis. tanggal 25 Oktober 2016 yang dimohonkan banding
tersebut ;
MENGADILI SENDIRI
DALAM PROVISI ;
- Menyatakan tuntutan provisi dari Pembanding semula Pelawan tidak
dapat diterima;
DALAM EKSEPSI;
- Menyatakan eksepsi dari Terbanding semula Terlawan dan Turut
Terbanding semula Turut Terlawan tidak dapat diterima ;
DALAM POKOK PERKARA;
1. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan Pembanding semula
Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan secara hukum Pembanding semula Pelawan sebagai Pelawan
yang baik dan benar;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 46 dari 48 Halaman.
3. Menyatakan secara hukum Pembanding semula Pelawan adalah kreditur
yang beritikad baik;
4. Menyatakan secara hukum Penetapan Annmaning Nomor :
4/PEN.AAN/PDT/2016/PN.KIS. tidak memiliki kekuatan hukum ;
5. Menyatakan secara hukum permohonan fiat eksekusi/aanmaning atas
putusan majelis arbitrase BPSK Kabupaten Batubara No.
15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak dapat
dilaksanakan atau setidaknya dihentikan hingga putusan dalam perkara
gugatan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
6. Menyatakan secara hukum Putusan Arbitrase BPSK Kabupaten Batubara
No. 15/PTS.ARB/BPSK-BB/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 tidak memiliki
kekuatan hukum ;
7. Menyatakan sah secara hukum Perjanjian Kredit No. 0001970-SPK-7259-
0613 tertanggal 27 Juni 2013, Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian
Kredit No. 7002326- ADDPK-7259-0614 tertanggal 6 Juni 2014, Perjanjian
Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit (Restrukturisasi) No. 5002899-
ADDPK-7259-1215 tertanggal 23 Desember 2015, kesemuanya antara
Terlawan (Rini Lelasari) yang mendapat persetujuan dan diketahui Turut
Terlawan I selaku suaminya (Devid Hartono) dengan Pelawan (PT. Bank
Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk) dan perubahannya, addendum
beserta syarat dan ketentuan umum pemberian fasilitas dengan segala
turunannya;
8. Menyatakan sah secara hukum Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan
(SKMHT) Nomor: 390 tanggal 27 Juni 2013 Jo. Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 447/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang dibuat dan di
hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., PPAT di Kabupaten Batubara, Akta Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan No. 390 tanggal 27 Juni 2013 yang telah
dibuat dan di hadapan Tata Ulina Sinaga, SH., Notaris di Kabupaten
Batubara, Sertifikat Hak Tanggungan No. 1888/2013 yang diterbitkan
Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan tanggal 29 Juli 2013 dengan catatan
Bank BTPN (Pelawan) sebagai pemegang hak tanggungan peringkat I
(Pertama) beserta segala turunanya atas pengikatan obyek jaminan;
9. Menyatakan sah secara hukum penghitungan jumlah seluruh kewajiban
hukum (hutang) Terlawan kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00
(seratus lima puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh
puluh lima rupiah) ;
10. Menyatakan secara hukum Terlawan telah wanprestasi;
PENG
ADIL
AN T
INGG
I SUM
ATER
A UT
ARA
Putusan Nomor :26/Pdt/2017/PT.Mdn Halaman 47 dari 48 Halaman.
11. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh kewajiban hukum berupa
hutang kredit kepada Pelawan sebesar Rp150.539.575,00 (seratus lima
puluh juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima
rupiah), yang untuk melaksanakan kewajiban hukumnya membayar hutang
kredit kepada Pelawan yang sudah jatuh tempo (wanprestasi) dapat
dilakukan pelelangan secara umum bila perlu dengan bantuan Aparat
Negara;
12. Menghukum Terlawan dan Para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh
terhadap isi putusan ini;
13. Menolak gugatan perlawanan Pembanding semula Pelawan selain dan selebihnya; 14. Menghukum Terbanding semula Terlawan dan Turut Terbanding semula Turut
Terlawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang
ditingkat banding sebesar Rp 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusywaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 oleh BENAR
KAROKARO SH. MH. Sebagai Ketua majelis dan H. DASNIEL, SH.MH. dan
PERDANA GINTING, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3
Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh kedua
Hakim Anggota serta dibantu oleh MARTHIN AP. SINAGA, SH. sebagai
Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara maupun Kuasa Hukumnya ; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
- TTD - - TTD -
H. DASNIEL, SH.MH. BENAR KAROKARO SH. MH.
- TTD -
PERDANA GINTING, SH. Panitera Pengganti,
- TTD -
MARTHIN A.P. SINAGA,
Biaya-Biaya : 1. Meterai Rp. 6.000,- 2. Redaksi Rp. 5.000,- 3. Pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )