Pengantar Redaksi - bsnp- Kami juga menyajikan oleh-oleh khusus dari kunjungan kerja anggota BSNP ke

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Pengantar Redaksi - bsnp- Kami juga menyajikan oleh-oleh khusus dari kunjungan kerja anggota BSNP ke

  • Vol. X/No. 4/Desember 20152

    Penanggungjawab: Zainal A. Hasibuan

    Pemimpin Redaksi: Bambang Suryadi

    Redaksi Eksekutif: Kiki Yuliati

    Nanang Arif Guntoro Zaki Su’ud Khomsiyah

    Redaksi Pelaksana: Teuku Ramli Zakaria

    Penyunting/Editor: Titi Savitri Prihatiningsih

    Erika Budiarti Laconi Ipung Yuwono

    Djoko Luknanto

    Desain Grafis & Fotografer Arief Rifai Dwiyanto

    Ibar Warsita

    Sekretaris Redaksi Ning Karningsih

    Alamat: BADAN STANDAR NASIONAL

    PENDIDIKAN

    Gedung D Lantai 2, Mandikdasmen

    Jl. RS. Fatmawati, Cipete Jakarta Selatan

    Telp. (021) 7668590 Fax. (021) 7668591

    Email: info@bsnp-indonesia.org Website: http://www.bsnp-indonesia.org

    Keterangan Gambar Cover

    Pesan Anies Baswedan dalam Rakor Persiapan UN 2016: UN Bukan Sekadar Tanggung Jawab Konstitusional Tapi Juga Tanggung Jawab Moral

    Daftar Isi

    Pengantar Redaksi

    3-5

    11-16 Berita BSNP: - Ujian Nasional Perbaikan: Pendaftaran Secara Online

    Diperpanjang Sampai 15 November 2015 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Tandatangani Pakta

    Integritas Pelaksanaan UN 2016 - Penilaian Buku Teks Pelajaran SMK, BSNP Berikan

    Prinsip-Prinsip Dasar Penilaian - Finalisasi Lima Standar Sarana dan Prasarana untuk

    Lembaga Kursus dan Pelatihan - Workshop Standar Nasional Pendidikan; Komitmen

    pemangku Kepentingan Mutlak diperlukan - Universitas Hongkong Naikkan Nilai UN Sebagai

    Syarat Masuk dari 80 ke 85

    Lensa BSNP17-20

    Tidak terasa, kita sudah di penghujung tahun 2015, sementara tugas dan kewajiban masih menumpuk. Menjelang akhir tahun ini, tentunya banyak hal yang bisa kami ulas dalam Buletin BSNP ini. Namun, karena ada keterbatasan jumlah halaman, kami sengaja menyajikan informasi yang menjadi prioritas penerbitan buletin edisi keempat ini. Pertama adalah pesan Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2016. Menurut Anies, pelaksanaan UN bukan sekedar tanggungjawab konstitusional, tetapi juga tanggungjawab moral. Kami juga menyajikan oleh-oleh khusus dari kunjungan kerja anggota BSNP ke Australia untuk melihat lebih dekat tentang sistem penilaian, kurikulum, dan pendidikan vokasi. Pada edisi penutup tahun 2015 ini, kami juga menyajikan berita menarik lainnya, diantaranya adalah penilaian buku teks pelajaran, finalisasi standar kompetensi lulusan untuk kursus dan lembaga pelatihan. Kegiatan BSNP lainnya kami sajikan dalam bentuk lensa BSNP. Selamat membaca.

    6-10 Laporan Kunjungan Kerja ke Australia Benchmarking Penguatan Sistem Penilaian, Kurikulum, dan Pendidikan Vokasi

    Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berpose bersama anggota BSNP setelah berdiskusi tentang Standar Nasional Pendidikan. Dari kiri ke kanan (depan): Bambang Suryadi, Nizam (Kepala Puspendik), Zainal A. Hasibuan, Anies Baswedan, Totok Suprayitno (KaBalitbang), dan Taufik Hanafi (Staf Ahli Menteri). Berdiri, dari kiri ke kanan: Djoko Luknanto, Kiki Yuliati, Erika Budiarti Laconi, Zaki Su’ud, Nanang Arif Guntoro, Khomsiyah, dan T. Ramli Zakaria. (foto atas). Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berfoto bersa- ma peserta Rapat Koordinasi Persiapan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2015/2016 di Gedung A lantai tiga (2/11/2015) (foto bawah).

  • Vol. X/No. 4/Desember 2015 3

    PESAN ANIES BASWEDAN DALAM RAKOR PERSIAPAN UN 2016

    didikan (BSNP). Turut hadir dalam aca- ra ini adalah para pejabat eselon satu dan dua di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, anggota BSNP, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kepala LPMP, dan Bendahara UN di tingkat provinsi.

    Sementara itu, Ketua BSNP Zainal A. Hasibuan dalam paparannya meng- ajak mengajak semua pihak untuk ber- kontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan bagi anak bangsa kita me- lalui penguatan sistem penilaian, mulai dari penilaian oleh pendidik, penilaian oleh sekolah, sempai ke penilaian oleh pemerintah dalam bentuk UN.

    “Salah satu indikator negara maju adalah adanya sistem penilaian yang mapan sehingga bisa didapatkan potret kompetensi yang benar. Jika sistem pe-

    UN Bukan Sekedar Tanggungjawab Konstitusional Tapi Juga Tanggung Jawab Moral

    Dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tanggungjawab kita sebagai pelaksana

    UN bukan sekedar tanggungjawab konstitusional tetapi juga tanggungjawab

    moral. Tanggungjawab moral ini justru lebih berat daripada tanggungjawab

    konstitusional. Oleh karena itu pelaksanaan UN harus memberikan kontribusi dalam

    pembentukan karakter dan moral bagi bangsa Indonesia. Jika UN tidak

    memberikan kontribusi dalam pembentukan moral, maka apa yang kita laksanakan akan

    sia-sia, sementara sudah banyak pikiran, tenaga, dan biaya yang kita keluarkan.

    Demikian pesan Anies Baswedan Menteri Pendidikan dan Kebu-da yaan dalam acara Rapat Koor- dinasi Persiapan Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2015/2016, di Jakarta, Senin (2/11/2015). Acara ini dilaksanakan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemdikbud bekerjasama dengan Badan Standar Nasional Pen-

    Anies Baswedan Menteri

    Pendidikan dan Kebudayaan

    menyampaikan arahan dan pesan

    kepada peserta rapat koordinasi persiapan Ujian

    Nasional (UN) tahun pelajaran

    2015/2016 di Jakarta

    (2/11/2015). Menurut Anies

    pelaksanaan UN bukan sekedar

    tanggungjawab konstitusional

    tetapi juga tanggungjawab

    moral. nilaian kita memberikan potret yang palsu, maka bentuk intervensi dan pro- gram pembinaan yang kita berikan juga semu”, ucap Ucok panggilan akrab Zainal A. Hasibuan.

    Dalam konteks pemanfaatan hasil UN, Zainal mengingatkan bahwa fung- si UN bukan untuk memberikan sanksi atau penalty kepada peserta didik dan

  • Vol. X/No. 4/Desember 20154

    satuan pendidikan, tetapi difungsikan sebagai diagnostik sehingga program pembinaan dan intervensi menjadi te- pat guna dan sasaran. Lebih lanjut Ketua BSNP juga menekankan penting- nya inter vensi teknologi dalam pelaksa- naan UN melalui UN Berbasis Komputer atau Computer Based Test.

    UN Sebagai Barometer Kepala Balitbang Totok Suprayitno

    dalam pengarahannya mengatakan bah- wa UN berfungsi sebagai barometer bagi pengguna terhadap keragaman ni- lai sekolah.

    “Terdapat banyak variasi nilai se- kolah berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan pendidik dan satuan pen- didikan. Variasi nilai ini perlu disikapi dengan memberikan acuan baku yang bisa dijadikan barometer. Barometer itu adalah nilai UN”, ucap Totok.

    Jika ada sekolah, tambah Totok, yang memberikan nilai delapan kepada peserta didik, apa arti nilai delapan ter- sebut? Apakah nilai delapan tersebut bisa dibandingkan dengan nilai delapan di sekolah lain? Bagi pengguna, seperti perguruan tinggi, bagaimana menyikapi nilai delapan tersebut?

    Demikian beberapa pertanyaan kritis yang disampaikan Kepala Balit bang ke- pada peserta rapat koor di nasi. Menurut Totok, variasi dan kera gam an nilai ini bisa diatasi jika ada barometer,yaitu nilai UN. Oleh sebab itu, peserta didik yang mendapat nilai delapan untuk mata pelajaran mate matika misalnya, setelah dilakukan penye taraan dengan nilai UN, bisa jadi nilai delapan tersebut setara dengan nilai tujuh dalam UN.

    Dengan demikian, meskipun nilai UN tidak lagi berfungsi untuk menentu- kan kelulusan peserta didik dari satuan pen didikan, eksistensi UN masih san- gat pen ting dalam pengendalian mutu pendidikan.

    Terkait dengan peran guru sebagai pendidik dalam melakukan penilaian, Totok mengingatkan agar guru tidak hanya menjadikan peserta didik seba gai obyek yang dinilai dengan skor ter tentu, tetapi juga menjadikan mereka senan- tiasa siap melakukan perbaikan melalui umpan balik yang diberikan guru dalam proses pembelajaran. Melalui cara sep- erti ini para guru diharapkan mam pu menjadikan penilaian sebagai cara un- tuk memperbaiki proses pem belajaran (assessment as learning).

    MoU Dengan Kemenristek DIKTI Kepala Balitbang dalam penga rah-

    annya juga mengatakan bahwa un- tuk pelaksanaan UN tahun 2016, Ke- men dikbud dan Kemenristek DIKTI telah sepakat untuk melakukan penan- da tanganan nota kesepahaman atau Memo randum of Understanding (MoU). Dian tara lingkup atau aspek yang ditu- angkan dalam MoU ini adalah peran per- guruan tinggi dalam pelaksanaan UN.

    “Peran perguruan tinggi sangat penting untuk meningkatkan kredi bili- tas pelaksanaan UN karena perguruan tinggi akan menggunakan nilai UN se- bagai salah satu pertimbangan selek- si penerimaan mahasiswa baru”, ucap Totok seraya menambahkan Ke men- ristek DIKTI siap memfasilitasi per gu- ruan tinggi yang menggunakan nilai UN untuk dijadikan pertimbangan seleksi, tidak hanya untuk seleksi ke perguruan tinggi negeri, tetapi juga ke perguruan tinggi swasta.

    Dengan adanya MoU ini, pene- tapan perguruan tinggi negeri koor- dinator pemindaian Lembar Jawab an Ujian Nasional (LJUN) akan dilaku kan Kemenristek DIKTI. Tahun lalu pene- tapannya dilakukan BSNP berda sarkan rekomendasi dari Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri. MoU ini juga menunjukkan keseriusan dalam pelak- sanaan UN sehingga hasilnya menjadi kredibel, akseptabel, dan akuntabel.

    Peningkatan Indeks Intergritas Kepala Balitbang juga mengingat-

    kan peserta rakor untuk selalu menin- gkatkan indeks integritas secagai cer- minan dari pelaksanaan UN yang jujur, transparan, profesional, dan akuntabel.

    “Jika nilai UN masih belum bersih dari gangguan-guangguan akibat dari ab sennya integritas, maka kepercayaan publik t