Embed Size (px)
Citation preview
PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang melimpahkan rakhmat, taufik
dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Rencana Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah ( Renja SKPD) ini dapat tersusun.
Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011– 2016 serta Rencana Strategis Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 – 2016.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2014 sebagai penjabaran Rencana
Stategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 2016 merupakan dokumen perencanaan
yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian
mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing
SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo.
Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun
2014 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga
bermanfaat. Amin.
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kulon
Progo. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) untuk jangka
waktu 1 ( satu ) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.
RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena
RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah ( RPJMD dan Renstra
SKPD ) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani
sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih
konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD ), Dimana kebijakan umum
APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD )
dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi
pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh
kebijakan publik sebagai berikut :
1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan
Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.
Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang )
tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun
sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat,
hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta
mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan
kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang RKPD dan RENJA SKPD, yang
menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan
kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kulon
Progo.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan
dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara
perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.
Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam
rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan,
kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ).
Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
1.2 Landasan Hukum
Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar,
yaitu :
a. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421 );
b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang –
Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817 );
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun tentang Pedoman Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2014
i. Perda Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Kulon Progo
k. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 15 tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja SATPOL PP Kab.Kulon Progo
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kulon Progo ini adalah untuk mengetahui dan mendokumenkan perencanaan dalam kurun
waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh
Satuan Polisi Pamong Praja dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah
DIY dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.
Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo adalah :
1. Mendiskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung
oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo;
2. Program–program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan
menitikberatkan pada program - program prioritas.
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Kulon
Progo
Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Kulon Progo
Tahun 2014 adalah sebagai berikut:
BAB l PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
BAB ll EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KAB. KULON PROGO TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2010 dan Capaian Renstra SKPD
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4 Review terhadap Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB lll TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu
Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 juga harus dilakukan
evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun
2014 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan
rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.
Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014,
memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :
a. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
b. Tujuan yang dikehendaki;
c. Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
d. Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;
Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014
juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2012 sebagai entry point dalam penyusunan
perencanaan tahun 2014;
b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan
konsistensi pembangunan.
c. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta
pengalokasiannya;
Evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo s.d. tahun
2013 dapat dilihat dari berbagai indikator sebagai berikut:
Tabel 1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013
Kode
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)
Target Capaian
Kinerja Tahun 2016 (Akhir
Periode RENSTRA)*
Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2011 (Tahun n-3)
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun Lalu/2010 (n-2) Target
Program / Kegiatan Renja SKPD Tahun
Berjalan (Tahun n-1)2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai Dengan Tahun Berjalan
2013
Target SKPD
Tahun 2012 (Tahun n-2)
Realisasi SKPD
Tahun 2012 (Tahun n-2)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program Dan
Kegiatan s/d Tahun 2013 (Tahun Berjalan/n-1)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 URUSAN WAJIB 1 19 KESBANGPOLD
AGRI
1 19 5 Program: Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)Kegiatan :Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba
Terlaksananya sosialisasi/penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba (paket)
1500 orang 20 orang 80 80 100 160 orang
Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
Terlaksananya penyuluhan pencegahan/operasi penertiban penyakit masyarakat (paket)
30 kali 8 kali 10 kali 10 kali 100 10 kali
1 19 1 Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkunganKegiatan :Penyiapan tenaga Terlatihnya anggota Beladiri 240 20 kali 20 20 100 20
pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Satpol PP dalam pengendalian keamanan (paket)
Lat Korsik 60Pemb korps 5Kesamap jas
10
1212
1232
1232
1232
Pengendalian keamanan lingkungan
Terlaksananya patroli wilayah dan sambang desa (paket)
Patroli wilayah 1200
200 kali 12 bulan 12 bulan 100 240
Pelatihan Linmas Terlatihnya anggota Linmas (paket)
Latihan Linmas 100
orang1 19 2 Program
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminalKegiatan :Pencegahan dan penanganan tindak kriminal
Terlaksananya operasi penanganan keamanan dan ketertiban (paket)
1750 kali 250 12 bulan 12 bulan 100 350
Monitoring dan pengamanan Pemiliu 2014
Terlaksananya monitoring dan pengamanan Pemilu 2014
2 kali 0 0 0 0 2kali
1 19 3 Program Peningkatan pemahaman kesadaran dan penegakan perda dan perbupKegiatan :
Penegakan Perda dan Perbub
Terlaksananya Operasi Yustisi dan Non Yustisi (paket)
700 kali 139 150 170 100 150
1 19 4 Program Pengembangan wawasan kebangsaanKegiatan :
Peningkatan rasa solidaritas dikalangan masyarakat
Terlaksananya pemberian bantuan penguburan mayat tak dikenal (paket)
60 kali 13 12 1 8,33 12
Terlaksananya forum komunikasi Satpol PP (HUT Pol PP – Linmas)
5 kali 0 0 0 0 1
Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra
SKPD s.d. Tahun 2012 di atas dapat kita lihat bahwa tidak semua program yang telah direncanakan
dalam renstra terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kulon Progo tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah
direncanakan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Tahun 2012 sesuai rencana.
Khusus untuk program peningkatan sumber daya manusia kami merasakan anggaran yang
tersedia jauh dari ideal, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Rebuplik Indonesia Nomor 6 Tahun
2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Bab IV Tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian, persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :
a. Pegawai Negeri Sipil;
b. Berijasah sekurang – kurangnya SLTA dan atau serendah rendahnya berpangkat Pengatur Muda
(II/a);
c. Tinggi Badan sekurang – kurangnya 160 cm untuk laki – laki dan 155 cm untuk perempuan;
d. Umur sekurang – kurangnya 21 tahun;
e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Lulus Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja.
Sehubungan dengan hal diatas, maka pengelolaan pengembangan kualitas Sumber Daya
Manusia harus terus diupayakan secara terencana dan sistematis agar kapasitas personil baik individu
maupun ketika berada di dalam kelompok bidangnya bisa ditingkatkan dan dikembangkan untuk dapat
lebih proaktif dan secara kolektif bisa menentukan masa depan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
Kapasitas ideal yang dapat dikembangkan dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia antara lain
mencakup lima aspek masing-masing :
a. Kapasitas untuk berkreasi atau berproduksi;
b. Pemerataan distribusi kompisisi personil sesuai kapasitas dan kualifikasinya;
c. Pemberian keleluasaan dan wewenang;
d. Kesempatan untuk berkembang (sustainable);
e. Kesadaran akan interdepensi.
Lima aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia sebagaimana disebutkan di atas dapat
dianggap penting untuk dikembangkan, mengingat unsur dominan dalam manajemen yang berfungsi
menggerakkan sumber daya yang ada serta dapat berperan dalam mengelola dan mendukung kinerja
sebuah organisasi/kelembagaan, yaitu faktor manusia. Karena dengan memiliki dukungan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni tentu akan menjadi modal dasar potensial sebagai salah
satu sumber daya yang sangat berpengaruh dalam menentukan dan menggerakkan segenap potensi
yang ada dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, maka Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai sub ordinansi dari organisasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, tentunya tidak bisa
menghindar, apalagi mengesampingkan peran penting dari variabel ini, terutama dalam pencapaian
target Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra unit kerjanya.
Untuk dapat mendukung pemberdayaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia pada
Satuan Polisi Pamong Praja, selain diupayakan melalui rekruitmen yang selektif didasarkan pada
kecakapan fisik dan mental, juga mempertimbangkan latar belakang pendidikan, yang pada gilirannya
nanti akan terus dikembangkan lebih lanjut melalui mekanisme perkembangan pegawai pada program
Diklat Penjejangan maupun Diklat Fungsional. Sehingga ke depan diharapkan ada perhatian yang lebih
pada program peningkatan sumber daya manusia Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Kulon Progo.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Wilayah Kabupaten Kulon Progo yang begitu luasnya dimana terdiri dari 12Kecamatan dan 88
Desa / Kelurahan serta Sumber Daya Alam dan kondisi Demografis penduduk yang beraneka ragam
sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.
Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon Progo, Satuan Polisi Pamong
Praja semakin berperan aktif dan profesional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan
sebagai motivator.
Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Kulon
Progo relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat
dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam
mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melalui
penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.
Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan
masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kulon Progo. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena
berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Kulon
Progo menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung
dimaksud adalah pemberdayaan Satuan Polisi Pamong Praja, melalui usulan anggaran Pendidikan dan
Latihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) karena hingga saat ini baru ada 3 Anggota Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo yang berstatus sebagai PPNS.
Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo :
Faktor Internal :
a. Masih perlunya kualitas dan kuantitas personil;
( Staf yang belum mengikuti latihan dasar Satpol PP masih banyak )
b. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
c. Masih perlunya penambahan Anggaran.
Faktor Eksternal :
a. Masih banyaknya penyimpangan Pelanggaran Peraturan Daerah;
b. Meningkatnya Kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Sering terjadinya persengketaan dan ekses politik;
d. Bencana alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan
Dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar
Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten dan Kota disebutkan
bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah Tingkat Penyelesaian
Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota, di mana ditargetkan pada
tahun 2015 harus mencapai persentase 80%. Jenis pelayanan dasar ini merupakan domainnya Satpol
PP.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyelesaian Pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman dan keindahan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan
kehidupan masyarakat yg kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan daerah yang telah ditetapkan. Hal
ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram serta menjaga
keindahan.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu langkah kegiatan yang perlu
diambil (dan ini tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :
a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan,
pemukiman penduduk dan ruang umum;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP;
c. Penyebarluasan informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran
ketertiban, ketentraman dan keindahan;
d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi aparat Satpol PP;
e. Mengadakan patrol dengan melakukan koordinasi dengan kecamatan dan dinas terkait yang
menyangkut penegakan peraturan daerah;
f. Monitoring dan evaluasi.
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini
adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan
lagi, melalui :
a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi
yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar
masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang
terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra
Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan
berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat.
b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan tehnis dan pengawasan terhadap
bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk
pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi
setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan
menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya –
upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan
atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan
penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan
sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur.
c. Minimnya anggaran dan lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang
dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja tidak maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan..
2.4. Review terhadap Awal RKPD
Tabel 2
Revie terhadap Awal RKPD/Renstra SKPD tahun 2014
Awal RKPD / Renstra Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting
No Program /kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif
Program /kegiatan
lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Kebutuhan dana
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel. 3Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2014
di Kabupaten Kulon Progo
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
No Program / Kegiatan LokasiIndikator
Kinerja
Besaran /
VolumeCatatan
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi
Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan di
Indonesia dapat dikatakan tetap atau selalu eksis tidak berubah. Sejak diberlakukannya Undang-undang
Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan
Satuan Polisi Pamong Praja.
Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu
dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi
Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu sebagaimana tercantum dalam Undang
–Undang Nomor 32 Tahun 2004 (pasal 148) : “ Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakan
Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuklah
Satuan Polisi Pamong Praja”. Dengan demikian Polisi Pamong Praja mempunyai 2 peran yaitu :
a. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
b. menegakkan Peraturan Daerah
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja
Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu
yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan dating. Dari misi yang telah ditetapkan
makan tujuan dibentuknya Satuan Polisi Pamong Praja adalah :
1. Meningkatnya profesionalisme sumber daya manusia personil Polisi pamong Praja dalam
menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran pelaksanaan
Peraturan Daerah dan keputusan Bupati
2. Meningkatnya kesadaran baik aparatur pemerinyah maupun masyarakat akan pentingnya
hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
3. Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisian, jujur dan adil bagi
yang terkena gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
3.3. Program dan Kegiatan
Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon
Progo tahun 2014 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah
sebagai berikut :
1. Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
a. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
b. Penyediaan surat menyurat
c. Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap
d. Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah
e. Penyediaan koordiansi dan konsultasi keluar daerah
f. Penyediaan bahan logistic kantor
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
h. Penyediaan komponen instalasi listrik
i. Penyediaan barabg cetakan dan penggandaan
j. Penyediaan alat tulis kantor
k. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
l. Penyediaan jasa administrasi keuangan
m. Penyediaan makanan dan minuman
n. Penyediaan jasa sewa kendaraaan
o. Penyediaan jasa pelayanan kantor
2. Program :
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Kegiatan :
a. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan berkala gedung kantor
b. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
c. Pengadaan peralatan gedung kantor
d. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
e. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
3. Program :
Program peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan :
Pengadaan pakaian dinas lapangan
4. Program :
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Kegiatan :
Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program :
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja keuangan
Kegiatan :
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Program :
Penyusunan dokumen perencanaan SKPD
Kegiatan :
Penyusunan rencana kerja SKPD
7. Program :
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan :
a. Pelatihan Linmas
b. Pengendalian keamanan lingkungan
c. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
8. Program :
Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan :
a. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
b. Pengamanan dan monitoring Pemilu 2014
c. Pengamanan Pemilu bagi anggota Linmas
9. Program :
Pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan :
Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social dikalangan masyarakat
10. Program :
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Kegiatan :
a. Penyuluhan pencegahan peredaran / penggunaan minuman keras dan Narkoba
b. Penyuluhan berkembangnya praktek prostitusi dan penyakit masyarakat lainnya
11. Program :
Peningkatan pemahaman, kesadaran dan penegakan terhadap Perda dan Perbup
Kegiatan :
a. Penyelenggaraan koordinasi penegakan Perda dan Perbup
b. Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan Prakiraan Maju Tahun 2015Kabupaten Kulon Progo
Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
KodeUrusan /Bidang urusan
Pemerintahan daerah dan Program/kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2014Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015.
LokasiTarget
Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Kegiatan :
a. Penyiapan tenaga pengendali jeamanan dan kenyaman
Terlaksananya latihan belediri, korsik, kesamaptaan, pembinaan korps
Wates Beladiri 48 kali Korsik 12 kali, kesamaptaan 2 kali dan pembinaan korps
35.000.000 APBD II Beladiri 48 kali Korsik 12 kali, kesamaptaan 2 kali
35.000.000
b. Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya patroli wilayah dan sambang desa selama 12 bulan
K. Progo 240 kali 45.000.000 APBD II 240 kali 45.000.000
c. Pelatihan Petugas Linmas Terlatihnya Linmas desa dalam Pengendalian keaamanan dan kenyamanan lingkungan /pengamanan pemilu dan honor SAR
K Progo 1352 linmas58 SAR
90.400.00069.600.000
APBD IIAPBD II
300 orang 75.000.000
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Kegiatan :
Pencegahan dan penanganan tindak kriminal
Terlaksananya operasi penanganan keamanan dan penrtiban
K. Progo 350 kali 25.000.000 APBD II 350 kali 25.000.000
Monitoring dan pengamanan Pemilu 2014Terlaksananya monitoring danpengamanan Pemilu 2014 dan Pilpres
3 putaran 85.000.000 APBD II
Pengamanan Pemilu Legislatif, Pilpres bagi anggota Linmas
Terlaksananya pengamanan pemilu dan pilpres bagi anggota Linmas
88 desa 12 kec 3 kali 764.416.000 APBD II
Program pemberantasan penyakit masyarakat
Kegiatan :
a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan Narkoba
Terlaksananya penyuluhan bahaya penyelahgunaan miras dan narkoba
K Progo 12 kali 600 orang
46.000.000 APBD II 12 kali 600 orang
50.000.000
b. Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
Terlaksananya penyuluhan/razia pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
K.Progo 12 kali 15.000.000 APBD II 12 kali 17.000.000
Program peningkatan pemahaman dan penegakan terhadap perda dan perbup
Kegiatan :
Penegakan Perda & Perbup Terlaksananya operasi yustisi dan non yustisi
K.Progo 150 kali 125.000.000 APBD II 150 kali 125.000.000
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Kegiatan :
Peningkatan rasa solidaritas dikalangan masyarakat
Terlaksananya pemberian bantuan penguburan mayat tak dikenal
K. Progo 12 kali 8.000.000 APBD II 12 kali 6.000.000
Terlaksananya peringatan HUT Pol PP dan Linmas
1 kali 20.000.000 APBD II 1 kali 14.000.000
Jumlah 1.318.416 402.000.000
Wates, Mei 2013 Kepala Satpol PPKabupaten Kulon Progo
Drs. WAHYU PUJIANTONIP.19630121 198903 1009
PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014PROGRAM DAN KEGIATAN SETIAP SKPD
SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja
No. Program / Kegiatan Indikator Kinerja Program/ Kegiatan Lokasi Target capaian
Kebutuhan Dana/ Pagu
Indikatif (Rp.)
Ket
1 2 3 4 6 7I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan jasa surat menyurat selama 12 bulan
Kulon Progo
200 lembar 1.000.000
2 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honor pengelola administrasi keuangan selama 12 bulan
Kulon Progo
8 orang 12.900.000
3 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan peralatan kerja
Kulon Progo
7 unit 2.750.000
4 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor selama 12 bulan
Kulon Progo
12 bulan 5.000.000
5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetakan penggandaan keperluan kantor selama 12 bulan
Kulon Progo
12 bulan 5.500.000
6 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor selama 12 bulan
Kulon Progo
12 bulan 400.000
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Tersedianya biaya langganan 1 jenis surat kabar/ majalah selama 12 bulan dan bahan referensi lainnya
Kulon Progo
12 bulan 1.500.000
9 Penyediaan bahan logistik kantor Tersedianya bahan logistik kantor , berupa pengisian dan cek tabung PBK
Kulon Progo
2 buah 400.000
10 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat selama 12 bulan
Kulon Progo
12 bulan 170.000.000
11 Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ke luar daerah
Kulon Progo
12 bulan 21.000.000
12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah Tersedianya dana untuk perjalanan dinas ke dalam daerah
Kulon Progo
12 bulan 7.500.000
13 Penyediaan jasa pegawai tidak tetap Tersedianya upah 10 orang selama 12 bulan
Kulon Progo
10 orang 125.000.000
14 Pemeliharaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit
Kulon Progo
7 unuit 3.000.000
II Program peningkatan sarana dan prasarna aparatur 1 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Tersedianya biaya operasional
pemeliharaan kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dan roda 2 sebanyak 4 unit
Kulon Progo
7 unit 50.000.000
2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan senjata api 27 unit
Kulon Progo
27 unit 1.350.000
3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya operasional pemeliharaan gedung kantor
Kulon Progo
1 unit 5.000.000
4 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan kantor berupa komputer
Kulon Progo
2 unit 10.000.000
5 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan kantor berupa Sepedamotor
Kulon Progo
2 unit 35.000.000
6 Pengadaan kendaraan Dinas / operasional Tersedianya kendaraan dinas berupa kendaraan operasional roda 4
Kulon Progo
1 unit 250.000.000
III Program peningkatan disiplin aparatur 1 Pengadaan pakaian kerja lapangan Terpenuhinya pakaian kerja lapangan
70 stelKulon Progo
70 paket 42.000.000
IV Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur 1 Pendidikan dan pelatihan non formal Terlaksananya pendidikan dan
pelatihan non formal sebanyak 5 orang Kulon Progo
7 orang 58.500.000
V Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Kulon Progo
5 buku 2.000.000
2 Penyusunan pelaporan keuangan Tersusunnya laporan keuangan semesteran sejumlah 12 buku
Kulon Progo
24 buku 4.000.000
VI Program penyusunan dokumen perencanaan SKPD 1 Penyusunan rencana kerja SKPD Tersusunnya Rencana Kerja SKPD
Satuan Polisi Pamong PrajaKulon Progo
10 buku 3.000.000
2 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Tersusunnya Review renstra Satpol PP Tahun2014
Kulon Progo
1 dokumen 1..500.000
VII Program pengawasan dan pengendalian program 1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan Tersusunnya laporan bulanan, laporan
triwulanan, laporan tahunan Monitoring evaluasi kinerja dan keuangan dan penerapan SPIP
Kulon Progo
16 bendel 6.000.000
JUMLAH 824.300.000
Wates, Mei 2013Kasat Pol PP Kab. Kulon Progo
Drs. WAHYU PUJIANTONIP. 19630121 198903 1009
BAB IV
PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2014
disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal
dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kulon Progo tahun 2014
penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011 – 2016 dan
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2011 – 2016 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang
lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah
Kabupaten Kulon Progo tahun 2014.
Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen
dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing.
Wates, Mei 2013KEPALA SATPOLPP
KABUPATEN KULON PROGO
Drs. WAHYU PUJIANTONIP. 19630121 198903 1009
