Pengaruh Tingkat Penyelesaian Rekomendasi dari BPK ......melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Apabila pemerintah kabupaten-kota menindaklanjuti

i

PENGARUH TINGKAT PENYELESAIAN

REKOMENDASI DARI BPK TERHADAP KUALITAS

PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH

DAERAH

Oleh :

BETA CHRISTY APRILIANA PUTRI

NIM : 232009031

KERTAS KERJA

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

SALATIGA

2013

ii

iii

iv

MOTTO

Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa

yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman

TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan

rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu

hari depan yang penuh harapan. (Yeremia 29:11)

Rasa malas adalah musuh terbesar dan penghianat dalam

meraih kesuksesan hidup.

Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh

kepercayaan, kamu akan menerimanya. (Matius 21:22)

Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku; kepada-Nya

hatiku percaya.

(Maz, 28 : 7b)

v

ABSTRACT

The focus of this study is to find out the influence of the Audit Board (BPK)

recommendation completion level on the quality of local government financial

statements especially district-municipal governments in Central Java and

Yogyakarta. Follow up monitoring on the recommendation of the examination

results is a systematic series of activities carried out by the Audit Board to

determine that the district or municipal governments have implemented the

recommendations of the examination within a specified time. If the regency-

municipal governments follow up the Audit Board recommendations, the

performance assessment of the district or municipal governments will be

increased and changed positively. The samples of this study were financial

statements audited by the Audit Board which were district or municipal

governments in Central Java and Yogyakarta. Samples were selected by

purposive sampling method. Data analysis was processed using ordinal

regression method because the dependent variable is ordinal scale (rating). The

results of this study showed that there was no significant influence the level of the

Audit Board recommendation completion to the financial statements quality in

local government. That problem was caused because most districtand municipal

governments got qualified opinion related to permanent asset report which was

not able to be graded yet.

Keywords: Monitoring the level of recommendation completion, Financial

Statements Quality

vi

SARIPATI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penyelesaian

rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah

daerah khususnya pemerintah kabupaten-kota di Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta. Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil

pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh

BPK untuk menentukan bahwa pemerintah kabupaten atau pemerintah kota telah

melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan. Apabila pemerintah kabupaten-kota menindaklanjuti rekomendasi

hasil audit BPK, maka penilaian kinerja pemerintah kabupaten atau pemerintah

kota yang bersangkutan akan mengalami perubahan yang positif. Sampel

penelitian ini adalah laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK yaitu

pemkab/pemkot di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sampel dipilih dengan metode

purposive sampling. Analisis data menggunakan metode regresi ordinal karena

variabel terikat berupa skala ordinal (peringkat). Hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa tidak ada pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi BPK terhadap

kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan

karena sebagian besar pemerintah kabupaten dan pemerintah kota memperoleh

opini Wajar Dengan Pengecualian terkait pelaporan aset tetap yang belum dapat

dinilai.

Kata Kunci : Pemantauan tingkat penyelesaian rekomendasi, Kualitas Pelaporan

Keuangan

vii

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus kristus atas

pertolongan dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

kertas kerja ini dengan baik guna memenuhi persyaratan dalam menempuh ujian

Sarjana Ekonomi Strata satu (S1) pada jurusan Akuntansi di Universitas Kristen

Satya Wacana, Salatiga.

Dalam penulisan kertas kerja ini, penulis ingin mengetahui pengaruh dari

tingkat peyelesaian rekomendasi BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan

instansi pemerintahah kabupaten dan pemerintahan kota di Provinsi Jawa Tengah

dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2008-2011.

Penulis menyadari sungguh bahwa ada begitu banyak kekurangan dan

kelemahan dalam penulisan kertas kerja ini. Untuk itu, penulis mengharapkan

saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna perbaikan penulisan di

kemudian hari.

Akhir kata, penulis mohon maaf jika ada salah – salah kata dalam

penulisan kertas kerja ini, dan penulis berharap agar kertas kerja ini dapat

memberikan manfaat bagi para pembaca serta pihak – pihak yang membutuhkan.

Salatiga, Agustus 2013

Penulis,

viii

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang oleh

karena penyertaan, kasih dan hikmatNya yang diberikan bagi penulis, maka kertas

kerja yang berjudul “Pengaruh Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Dari BPK

Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah” dapat

diselesaikan dengan baik.

Dalam penyusunan kertas kerja ini, penulis banyak bantuan, dukungan,

maupun dorongan moril dan materiil dari berbagai pihak, baik secara langsung

maupun tidak langsung. Maka, pada kesempatan yang membahagiakan ini,

penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak antara lain

kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juruselamatku atas segala

berkat dan perlindunganNya.

2. Bapak Hari Sunarto, S.E., MBA., Ph.D., selaku dekan Fakultas

Ekonomika dan Bisnis.

3. Bapak Usil Sis Sucahyo, SE, MBA selaku Ketua Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.

4. Ibu Gustin Tanggulungan,SE.,M.Ak.,Akt. selaku dosen pembimbing yang

telah memberikan banyak ide, saran, dan kritikan selama proses

penyusunan kertas kerja ini.

5. Ibu Elisabeth Penti Kurniawati, SE.,M.Ak selaku wali studi yang telah

membantu penulis selama proses perkuliahan.

6. Bapak Profesor Supramono yang telah memberikan ide, saran dan kritik

selama proses penyusunan kertas kerja ini.

7. Seluruh staf pengajar dan staf tata usaha Fakultas Ekonomika dan Bisnis

UKSW yang sudah membimbing selama masa perkuliahan penulis, serta

penyusunan kertas kerja baik secara langsung maupun tidak langsung.

ix

8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat (BPKP) Jakarta yang telah berkenan

membantu serta memberikan kemudahan bagi penulis dalam memperoleh

data penunjang skripsi.

9. Kedua orang tuaku bapak dan ibu, Drs. Oktavianus Bambang Suwartono

dan Tri Artiningsih Bsc atas dukungannya baik secara moral dan materiil.

Bersyukur telah terlahir dalam keluarga ini.

10. My Soulmate Beta Christy Apriliani Putri terima kasih sudah setia

menemani baik dalam suka maupun duka sejak dalam kandungan ibu kita

selalu bersama. Untuk kakak laki-lakiku Alpha Nugroho Saputro S.Hut,

terima kasih mas selalu memberi semangat dan motivasi didalam

menyelesaikan skripsi ini. Aditya Janu Prabowo S.I.Kom yang juga selalu

memberikan semangat buat penulis. Aku mengasihimu saudara-saudaraku.

11. Keluarga besar di Cirebon dan Purworejo, terima kasih uti, pakdhe, budhe,

om, tante, kakak-kakak, adik-adik serta keponakan-keponakanku untuk

dukungan doanya.

12. Keluarga besar PPSM GKJ Salatiga Selatan, my second family. Mas Tono,

Mbak Lia, Mbak Pipit, Mas Nandi, Fista, Naris, Dea, Krisna, Erent, Adit,

Cita, Ratna, Dio, Monang, Dani Cipo, Ella, Rika, Hellen, Yoga, Diga,

Okky, Anes terima kasih buat kebersamaan dan kesatuan hati kita didalam

melayani Tuhan serta dukungan dan motivasi dari kalian.

13. Keluarga besar Perkantas Salatiga Kak Angel, Kak Lindung, Kak Debby,

Kak Lius, Kak Yuyun,Citra Dwi Estri, Maria dan Elis.

14. Teman-temanku, Christin yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan

skripsi, Syndi, Helena, Ester, Oktavia, Nana, Ocha, Dita. Thank you girls.

Salatiga, Agustus 2013

Penulis,

(Beta Christy Apriliana Putri)

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .......................................................................................................... i

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS ..................................................................... ii

HALAMAN PERSETUJUAN ......................................................................................... iii

HALAMAN MOTTO ...................................................................................................... iv

ABSTRACT ...................................................................................................................... v

ABSTRAKSI ................................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR .................................................................................................... vii

UCAPAN TERIMA KASIH .......................................................................................... viii

DAFTAR ISI ..................................................................................................................... x

DAFTAR TABEL ........................................................................................................... xii

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................................. xiii

PENDAHULUAN...................................................................................... ...................... 1

TELAAH TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS ................................................ 3

TUGAS DAN FUNGSI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ................. 3

REKOMENDASI DAN PEMANTAUAN TINGKAT PENYELESAIAN

OLEH BPK .............................................................................................................. 5

PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI PEMERINTAH DAERAH .................. 6

PERUMUSAN HIPOTESIS .................................................................................... 7

METODE PENELITIAN .................................................................................................. 8

Populasi dan Sampel ................................................................................................ 8

Jenis dan Sumber Data............................................................................................. 9

Metode Analisis Data ............................................................................................ 10

xi

DATA DAN ANALISIS ................................................................................................. 13

Statistik Deskriptif ................................................................................................. 13

PEMBAHASAN .................................................................................................... 18

PENUTUP ....................................................................................................................... 20

Kesimpulan, Implikasi, Keterbatasan Penelitian, dan Saran ................................ 20

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................................... 22

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ 25

LAMPIRAN .................................................................................................................... 27

xii

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kriteria Sampel Penelitian .................................................................................. 9

Tabel 2 Perkembangan Opini Provinsi Jawa Tengah ..................................................... 13

Tabel 3 Perkembangan Opini Provinsi DIY ................................................................... 13

Tabel 4 Kondisi Kualitas Pelaporan Keuangan .............................................................. 14

Tabel 5 Hasil Test of Parallel Lines ................................................................................... 16

Tabel 6 Hasil Model Fitting Information ........................................................................... 17

Tabel 7 Hasil Pseudo R-Square ........................................................................................ 17

Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis .................................................................................... 18

xiii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas .................................................................................................. 27

Lampiran 2 Formulir Permintaan Informasi ................................................................... 28

Lampiran 3 Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik .............................. 29

Lampiran 4 Data Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (Rekomendasi) ......................... 30-31

Lampiran 5 Data Akumulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut (Rekomendasi) ....... 32-33

Lampiran 6 Data Prosentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi ..... 34-35

Lampiran 7 Data Opini Auditor BPK di Prov. Jateng-DIY Tahun 2008-2011.. ....... 36-37

Lampiran 8 Data Perkembangan Kualitas Audit ....................................................... 38-39

Lampiran 9 Hasil Pengujian Ordinal Regression Tahun 2008................................... 40-41

Lampiran 10 Hasil Pengujian Ordinal Regression Tahun 2009 ................................ 42-43



Lampiran 13 Hasil Pengujian Ordinal Regression Tahun 2008-2011 ....................... 48-49

Lampiran 14 Data Pemkab/Pemkot Yang Mengalami Kualitas Membaik ..................... 50

Lampiran 15 Data Klasifikasi Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Opini Wajar

Dengan Pengecualian.. .......................................................................... 51-52


Dengan Pengecualian Tahun 2008.. ..................................................... 53-54






Dengan Pengecualian Tahun 2011.. .......................................................... 59

xiv

Lampiran 20 Contoh Laporan Hasil Pemeriksaan ..................................................... 60-62

Lampiran 21 Contoh Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut .............................. 63-64

1

PENDAHULUAN

Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah pusat

maupun daerah merupakan tujuan penting dari reformasi akuntansi dan administrasi

sektor publik, dimana hal tersebut dapat menyajikan informasi keuangan yang

berguna untuk membuat keputusan ekonomi, politik, sosial serta mengevaluasi

kinerja manajerial dan organisasi. Oleh karena adanya reformasi akuntansi tersebut

mengakibatkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah melakukan berbagai

tahapan perubahan termasuk perubahan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban

keuangan daerah dengan terbitnya PP Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan

dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Dalam PP tersebut dipersyaratkan

bahwa setiap pemerintah daerah wajib menghasilkan laporan keuangan yang terdiri

atas Neraca, Laporan Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas dan Catatan Atas

Laporan Keuangan. Pelaporan keuangan tersebut merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dalam pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat (public

accountability).

Kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada penyelenggara

pemerintah haruslah diimbangi dengan pemerintahan yang bersih (good governance)

yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan mampu menyediakan

public goods and services sebagaimana diharapkan oleh masyarakat. Pemerintahan

yang bersih atau good governance ditandai dengan tiga pilar utama yang merupakan

elemen dasar yang saling berkaitan (Prajogo,2001). Ketiga elemen dasar tersebut

adalah partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Suatu pemerintahan yang baik

harus membuka pintu yang seluas-luasnya agar semua pihak yang terkait dalam

pemerintahan dapat berpartisipasi aktif, jalannya pemerintahan harus diselenggarakan

secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, menurut Mardiasmo

(2005) terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang

baik (good governance), yaitu pengawasan, pengendalian dan pemeriksaan.

Pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki

2

independensi dan kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja

pemerintah telah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan

daerah maka laporan keuangan perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun bentuk auditnya adalah audit keuangan. Keefektifan suatu pemeriksaan dan

penilaian tersebut tidak hanya tergantung oleh perencanaan yang baik tetapi juga

ditentukan oleh adanya tindak lanjut terhadap rekomendasi atas temuan hasil

pemeriksaan yang diajukan oleh auditor BPK. Auditor BPK, melalui tahapan-tahapan

auditnya melakukan penilaian terhadap proses (pengelolaan) yang terjadi,

mengidentifikasikan kelemahan, dan memberikan rekomendasi perbaikan atas

kekurangan tersebut. Permasalahannya adalah pada tindak lanjut atas rekomendasi

yang diberikan oleh auditor BPK yaitu kurangnya respon dari pihak pemerintah

daerah / kota terkait hasil pemeriksaan terutama mencakup temuan audit dan

rekomendasi dalam memperbaiki kondisi temuan audit. Pemeriksaan oleh BPK-RI

tidak hanya menghasilkan opini atas laporan keuangan dan laporan keuangan yang

diaudit tetapi juga memberikan catatan hasil temuan. Temuan tersebut menjelaskan

kelemahan pengendalian internal dan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-

undangan. Pengendalian internal itu sendiri juga telah ditetapkan dalam PP nomor 60

tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Tujuan

pemeriksaan SPI adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan

pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dan bagi pemda untuk memperbaiki sistem

pengendalian dan kinerja pemeriksaan intern. Hasil audit juga memberikan informasi

potensi kerugian negara yang ditemukan dalam proses audit akibat dari

penyalahgunaan dan inefisiensi penggunaan APBN/APBD. Beberapa hasil audit

BPK-RI tersebut ditindaklanjuti menjadi audit investigasi, kasus korupsi dan kasus

pidana.

Setelah melakukan pemeriksaan keuangan, BPK akan mengeluarkan opini

tentang kewajaran dari laporan keuangan tersebut. Opini adalah pernyataan

3

profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang

disajikan dalam laporan keuangan. Opini yang dikeluarkan oleh auditor terdiri dari

pendapat wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), pendapat wajar dengan

pengecualian (qualified opinion), pendapat tidak wajar (adverse opinion) dan

pernyataan yang tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion). Opini maupun

rekomendasi yang diberikan oleh BPK, diharapkan nantinya dapat dijalankan oleh

pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut maka yang akan menjadi masalah dalam penelitian

ini adalah mengenai pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhadap

kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah dengan mengambil sampel

dari pemerintah kabupaten - kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan perbandingan studi

selanjutnya tentang pengaruh tingkat penyelesaian dan rekomendasi dari BPK

terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah daerah. Manfaat praktis

bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya adalah sebagai tambahan wawasan dan

pengetahuan untuk mengetahui pengaruh tingkat penyelesaian audit laporan

keuangan dan rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi

pemerintah daerah.

TELAAH TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Tugas dan Fungsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan satu lembaga negara yang bebas

dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan

23G serta Undang-Undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan

tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang

keuangan negara yaitu UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004

4

tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundangan-

undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK

sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

UUD 1945 memberikan posisi yang sangat tinggi pada BPK sebagai suatu

lembaga negara. Tugas BPK adalah memelihara transparansi dan akuntabilitas

seluruh aspek keuangan negara. BPK bertugas untuk memeriksa semua asal usul dan

besarnya penerimaan negara dari mana pun sumbernya. BPK bertugas untuk

memeriksa di mana uang negara itu disimpan, sekaligus bertugas untuk memeriksa

untuk apa uang negara tersebut dipergunakan. Keuangan negara di Indonesia bukan

saja tercermin pada APBN dan APBD tetapi juga tercermin pada kegiatan BUMN

dan BUMD, yayasan, dana pensiun maupun perusahaan yang terkait dengan

kedinasan. Bahkan, keuangan negara juga mencakup bantuan atau subsidi kepada

lembaga sosial milik swasta.

Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari: (i) Pemeriksaan keuangan,

dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi

yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah; (ii) Pemeriksaan kinerja,

meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah;

dan (iii) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus,

di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam

pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan

dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (audit

on request).

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK meliputi

lembaga perwakilan (DPR, DPD, DPRD), pemerintah (instansi pemerintah yang

diperiksa/auditee dan instansi penegak hukum), lembaga lain yang dibentuk

berdasarkan undang-undang, warga negara Indonesia, dan lembaga-lembaga

internasional.

5

Rekomendasi dan Pemantauan Tingkat Penyelesaian oleh BPK

Rekomendasi adalah sasaran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan)

(Hiro Tugiman, 2001). Sedangkan pengertian rekomendasi auditor menurut Peraturan

BPK Nomor 2 tahun 2010 adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil

pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk

melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Dari dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi merupakan

pendapat auditor berupa sasaran yang menganjurkan mengenai suatu situasi tertentu.

Rekomendasi harus dirancang sedemikian rupa guna memperbaiki kondisi yang

memerlukan perbaikan.

Tindak lanjut oleh pemeriksa internal didefinisikan sebagai sebuah proses untuk

menentukan kecukupan, keefektifan dan ketepatan waktu dari berbagai tindakan yang

dilakukan oleh manajemen terhadap berbagai temuan pemeriksaan yang dilaporkan.

Rekomendasi didasarkan pada berbagai temuan dan kesimpulan pemeriksaan, serta

dibuat dengan tujuan untuk meminta tindakan guna perbaikan terhadap keadaan yang

ada untuk meningkatkan operasi (Hiro Tugiman, 2006). Implementasi tindak lanjut

atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen

dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau

kekurangan (IBK Bayangkara, 2008:34). Auditor internal dituntut untuk memberikan

rekomendasi yang realistis serta tepat guna kepada pihak manajemen. Karena, apabila

pihak perusahaan sebagai pihak manajemen menindaklanjuti rekomendasi hasil audit

yang diajukan oleh auditor internal, maka kemungkinan penilaian kinerja perusahaan

akan mengalami perubahan yang positif.

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern

sepanjang waktu (Utami dan Noviyanti, 2004). Sedangkan menurut Peraturan BPK

nomor 2 tahun 2010 pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan,

6

yang selanjutnya disebut pemantauan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan

secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa badan atau instansi telah

melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah

ditentukan oleh Undang-Undang.

Dalam pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK

suatu badan atau instansi wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil

pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut atas rekomendasi

berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut. Berdasarkan pasal 20

UU Nomor 15 Tahun 2004 tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling

lambat 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, maka badan atau instansi terkait

wajib memberikan alasan yang sah. Namun jika dalam tenggang waktu yang telah

ditetapkan, badan atau instansi terkait tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa

adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.

Hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara/daerah disampaikan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 10

ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah Daerah

Laporan keuangan merupakan proses akhir dalam proses akuntansi yang

mempunyai peranan penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah

organisasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI,2009) laporan keuangan

mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan

arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan

7

pertanggungjawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya

yang dipercayakan kepada mereka. Banyak pihak yang menggunakan laporan

keuangan antara lain investor, manajemen, dan pemerintah. Bagi pihak pemerintah

laporan keuangan digunakan untuk mengatur aktivitas perusahaan, menetapkan

kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan

lainnya (IAI,2009).

Bagi berjalannya suatu proses auditing di lingkungan pemerintah daerah,

eksistensi teori akan bermanfaat sebagai landasan berpijak yang menawarkan

penjelasan, baik dukungan ataupun pengingkaran terhadap standar, praktik, metode,

prosedur atau teknik-teknik yang ada dalam auditing. Oleh karena itu, sangatlah

penting bagi suatu instansi pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan

rekomendasi dari auditor BPK terkait audit laporan keuangan.

Perumusan Hipotesis

Pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan adalah rangkaian

kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa

pemkab atau pemkot telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam

tenggang waktu yang telah ditentukan. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

adalah kegiatan dan/atau keputusan yang dilakukan oleh pemkab/pemkot yang

diperiksa dan/atau pihak lain yang kompeten untuk melaksanakan rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK wajib

dilakukan oleh pemkab/pemkot yang diperiksa. Pemkab/pemkot yang diperiksa wajib

memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas

rekomendasi hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Apabila sebagian atau seluruh rekomendasi tidak dapat dilaksanakan dalam jangka

waktu yang ditentukan, maka pemkab/pemkot wajib memberikan alasan yang sah.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari

pemkab/pemkot yang diperiksa dan/ atau pemkab/pemkot yang bertanggung jawab

8

untuk menentukan apakah tindak lanjut rekomendasi telah dilakukan sesuai dengan

rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hasil penelaahan diklasifikasikan

dalam empat status yaitu :

1. Tindak lanjut telah sesuai rekomendasi;

2. Tindak lanjut belum sesuai rekomendasi ;

3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti ;

4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi

apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh

pemkab/pemkot yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Pelaksanaan tindak

lanjut atas rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki tanggung jawab

pengelolaan keuangan negara/daerah/ perusahaan pada entitas bersangkutan yang

akan memperbaiki opini audit dari waktu ke waktu. Berdasarkan uraian tersebut maka

disusun hipotesis peneliyian sebagai berikut :

H1 : Ada pengaruh tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK terhadap kualitas

pelaporan keuangan pemerintah kabupaten/kota.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah pemerintahan daerah di Indonesia. Sampel dipilih

dengan metode purposive sampling yakni sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

1. Laporan keuangan pemerintah kota/kabupaten di Jawa Tengah dan Daerah

Istimewa Yogyakarta periode tahun anggaran 2008-2011 yang telah

diaudit oleh BPK.

2. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK menyebutkan tingkat penyelesaian

rekomendasi audit oleh pemerintah kota/kabupaten tersebut

9

Pemilihan sampel di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta didasarkan pertimbangan bahwa kedua propvinsi tersebut berada dalam

satu kantor perwakilan BPK yakni BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta hingga tahun 2008 sehingga memiliki cara pengungkapan LHP yang

relatif sama.

Berdasarkan kriteria tersebut maka terpilih jumlah sampel seperti pada tabel

berikut ini :

Tabel 1

KRITERIA SAMPEL PENELITIAN

KETERANGAN JUMLAH

Jumlah pemerintah daerah di Jawa Tengah dan DIY

periode 2008 – 2011

42

Pemda yang laporan keuangannya tidak tersedia secara

lengkap

2

Jumlah pemda yang laporan keuangannya memenuhi

criteria pemilihan sampel

40

Jumlah laporan keuangan yang dapat dianalisis untuk

periode 2008-2011 (4 tahun)

160

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan sumber data adalah

laporan keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Pemerintah Kota (Pemkot)

di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2008-2011 yang diterbitkan

oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI ).

Data yang diolah mencakup 33 pemerintahan kabupaten, 7 pemerintahan kota

dan 2 pemerintahan provinsi di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

10

Yogyakarta selama kurun waktu empat tahun yaitu mulai dari tahun 2008 sampai

dengan 2011.

Metode Analisis Data

Metode analisis penelitian adalah regresi ordinal karena variabel dependen

penelitian berupa data ordinal (Ghozali, 2009). Dalam penelitian ini, variabel Y

(variabel dependen) merupakan perkembangan kualitas pelaporan keuangan instansi

pemerintah daerah. Kualitas tersebut dikategorikan menjadi :

1. Kualitas membaik, artinya opini positif t1 lebih baik dari tt-1. Dikatakan membaik

apabila suatu pemkab/pemkot yang diaudit oleh BPK pada tahun ini mengalami

perubahan opini dibanding tahun sebelumnya, misalnya tahun ini BPK

memberikan opini pada pemkab yaitu opini wajar tanpa pengecualian

dibandingkan tahun kemarin BPK memberikan opini wajar dengan pengecualian.

Dengan demikian kualitas dapat dikatakan membaik karena mengalami

perubahan opini positif. Kualitas membaik disimbolkan dengan angka satu (1).

2. Kualitas sama, artinya opini sama t1 sama dengan tt-1. Dikatakan sama apabila

suatu pemkab/pemkot yang diaudit oleh BPK pada tahun ini tidak mengalami

perubahan opini dibanding tahun sebelumnya. Kualitas sama disimbolkan dengan

angka dua (2).

3. Kualitas memburuk, artinya opini negatif tt-1 lebih baik dari t1. Dikatakan

memburuk apabila suatu pemkab/pemkot yang diaudit oleh BPK pada tahun ini

mengalami perubahan opini dibanding tahun sebelunya, misalnya tahun

sebelumnta BPK memberikan opini pada pemkab yaitu opini wajar dengan

pengecualian kemudian pada tahun beriktnya BPK tidak memberikan pendapat.

Dengan demikian kualitas dapat dikatakan memburuk karena mengalami

perubahan opini negatif. Kualitas memburuk disimbolkan dengan angka tiga (3).

11

Variabel X (variabel independen atau bebas) merupakan tingkat penyelesaian

rekomendasi dari BPK yang sudah dilaksanakan oleh pemkab atau pemkot di Jawa

Tengah dan DIY pada tahun 2008-2011. Adapun langkah-langkah analisis yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif berhubungan dengan pengumpulan data dan peringkasan

data, penyamplingan, serta penyajian hasil peringkasan tersebut. Statistik deskriptif

ini akan digunakan untuk mendeskripsikan secara statistik variabel dalam penelitian

ini.

2. Analisis Kelayakan Penggunaan Model Ordinal Logit Regression

a. Uji Parallel Lines

Test of parallel lines digunakan untuk menguji asumsi bahwa setiap kategori

memiliki parameter yang sama atau hubungan antara variabel independen dengan

logit adalah sama untuk semua persamaan logit. Jika nilai signifikansi > α maka hasil

menyatakan bahwa model yang dihasilkan memiliki parameter yang sama sehingga

pemilihan model link function logit adalah sesuai (Ghozali, 2009).

b. Menilai Model Fit

Langkah yang dilakukan pertama kali adalah menilai model fitting

information. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likehood. Likehood L

dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan

data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -

2LogL. Adanya penurunan nilai -2LogL awal dengan nilai -2LogL langkah

berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali,

2006).

12

Pseudo R-Square digunakan untuk menjelaskan variasi variabel dependen

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Tingkat variabilitas tersebut

ditunjukkan oleh besarnya nilai McFadden (Ghozali, 2009).

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode pengujian

ordinal logistic regression, karena variabel dependen berupa skala ordinal.

d. Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Goodness of Fit Test.

Goodness of Fit Test menguji kesesuaian model antara hipotesis nol sebagai data

hasil prediksi model dengan data empiris (tidak ada perbedaan antara model dengan

data). Apabila nilai Goodness of fit test > α (nilai signifikansi Pearson dan Deviance

> α) maka model yang terbentuk adalah fit atau layak digunakan (Ghozali, 2009)

e. Estimasi Parameter dan Interpretasinya

Estimasi parameter dilihat melalui koefisien regresi dari tiap variabel-variabel

yang diuji akan menunjukkan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat

(Ghozali, 2006). Menurut Ghozali (2006) pengujian hipotesis dilakukan dengan cara

membandingkan antara nilai probabilitas dengan tingkat signifikansi (α). Nilai

probabilitas pada regresi ordinal dapat diketahui dari nilai Statistic Wald. Kriteria

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Jika nilai probabilitas > α maka H0 diterima (variabel bebas tidak berpengaruh

terhadap variabel terikat).

2. Jika nilai probabilitas ≤ α maka H0 ditolak (variabel bebas berpengaruh

terhadap variabel terikat).

13

DATA DAN ANALISIS

Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan perkembangan opini laporan keuangan pemerintah daerah

yang diberikan oleh BPK kepada Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2008-2011.

Tabel 2

PERKEMBANGAN OPINI LKPD

PROVINSI JAWA TENGAH THN 2008-2011

LKPD WTP % WDP % TW % TMP % JUMLAH

2008 0 0 35 97.2 0 0 1 2.8 36

2009 0 0 36 100 0 0 0 0 36

2010 2 5.6 34 94.4 0 0 0 0 36

2011 8 22.2 28 77.8 0 0 0 0 36

Sumber : Data diolah, 2013

Tabel 3

PERKEMBANGAN OPINI LKPD

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA THN 2008-2011

LKPD WTP % WDP % TW % TMP % JUMLAH

2008 0 0 6 100 0 0 0 0.0 6

2009 1 16.7 5 83.3 0 0 0 0 6

2010 2 33.3 4 66.7 0 0 0 0 6

2011 3 50 3 50 0 0 0 0 6


Keterangan :

WTP = Wajar Tanpa Pengecualian

WDP = Wajar Dengan Pengecualian

TW = Tidak Wajar

TMP = Tidak Memberikan Pendapat

14

Berdasarkan hasil olah pada tabel 2 dan tabel 3 dapat dilihat bahwa opini Wajar

Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK kepada Provinsi Jawa Tengah dan

Provinsi DIY mengalami kenaikan dari tahun ke tahun (2008-2011). Namun yang

jelas nampak dari tabel tersebut, adalah besarnya perkembangan opini Wajar Tanpa

Pengecualian yang terjadi pada Provinsi DIY. Hal tersebut diduga terkait dengan

sedikitnya jumlah kabupaten/kota yang terdapat pada Provinsi DIY sehingga

memberikan kemudahan dalam memantau dan mengontrol pemkab/pemkot.

Tabel 4

Kondisi Kualitas Pelaporan Keuangan

Case Processing Summary

N

Marginal

Percentage

Kualitas_Pelaporan_Keuangan 1 16 10.00%

2 143 89.40%

3 1 0.60%

Valid 160 100.00%

Missing 0

Total 160


Dari tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 160 laporan keuangan pemerintah daerah

di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberikan rekomendasi dalam

LHP BPK sebanyak 10% atau 16 kabupaten/kota mengalami peningkatan kualitas/

kualitas membaik (Lampiran 14), sebesar 89,40% atau 143 pemda tidak mengalami

perubahan yang berarti/kualitas sama (Lampiran 16, 17, 18, 19), dan sisanya

sebanyak 0,6% atau 1 pemda mengalami penurunan kualitas (kualitas buruk).

Dari 16 laporan keuangan yang mengalami peningkatan opini (kualitas membaik),

sebanyak 75% atau 12 pemkab/pemkot berada di Jawa Tengah dan 25% atau 4

pemkab/pemkot berada di DIY. Itu berarti sebanyak 8,33% laporan keungan di

15

Provinsi Jawa Tengah yang mengalami kualitas membaik dan 16,67% di Provinsi

DIY.

Pemerintahan kabupaten/kota yang mengalami penurunan kualitas adalah

Kabupaten Banyumas, dimana pada tahun 2007 BPK mendapat opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) namun di tahun 2008 Tidak Diberikan Pendapat ( Disclaimer

Opinion ). Disclaimer opini tahun 2008 diberikan karena keterbatasan informasi atas

transaksi dan catatan yang sebenarnya dari SKPD –SKPD sehingga BPK tidak dapat

menerapkan prosedur audit untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas

kewajaran laporan keuangan. Selain itu lingkup pemeriksaan tidak cukup

memungkinkan BPK memberikan pendapat. Hasil audit yang dilakukan BPK pada

Tahun Anggaran 2008 menunjukkan kelemahan-kelemahan yang signifikan dan

berdampak material terhadap laporan keuangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pencatatan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pencatatan dan penghapusan piutang daerah belum didukung dengan data

yang memadai.

3. Penyajian aset tetap belum mencerminkan nilai aset tetap yang sebenarnya

dan belum didukung dengan data yang memadai.

4. Sistem pencatatan persediaan tidak berjalan dan saldo dalam neraca daerah

tidak dapat diyakini kewajarannya.

5. Penatausahaan dan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Banyumas belum

sesuai ketentuan.

Pada Kabupaten Banyumas dapat dilihat bahwa kabupaten ini menunjukkan

perubahan yang signifikan. Pada tahun 2007 BPK mengeluarkan opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP) namun di tahun 2008 Tidak Diberikan Pendapat ( Disclaimer

Opinion ), di tahun 2009 BPK kembali mengeluarkan opininya menjadi Wajar

16

Dengan Pengecualian (WDP) dan di tahun 2011 opini yang diberikan Wajar Tanpa

Pengecualian.

Analisis Model

Memilih Model Link Function Logit

Untuk menguji apakah asumsi bahwa semua kategori memiliki parameter

yang sama atau tidak, maka digunakan uji test of parallel lines (Ghozali, 2009).

Model link function dikatakan sesuai jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05.

Berdasarkan tabel 3, nilai signifikansi pada tahun 2008 yang diperoleh sebesar 0.002.

Nilai signifikansi tidak sesuai karena (p<0.1) ini menyatakan bahwa model link

function tidak sesuai. Tidak berbeda pula dengan hasil nilai signifikansi yang

diperoleh pada tahun 2009, 2010, 2011 dan secara keseluruhan (tahun 2008-2011)

yang menunjukkan angka perolehan sebesar 0.000. Nilai signifikansi tidak sesuai

karena (p<0.1) ini menyatakan bahwa model link function tidak sesuai.

Tabel 5

Test of Parallel Lines

Variabel Model -2 Log Likelihood Sig.

2008 2009 2010 2011

2008-

2011 2008 2009 2010 2011

2008-

2011

Prosentase

Tingkat

Penyelesaian

Null

Hypothesis 26.905 2.125 19.250 33.629 98.191

General 16.943 2.125 19.250 33.629 66.248 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000


Menilai Keseluruhan Model

Langkah yang dilakukan pertama kali adalah menilai model fitting

information. Statistik yang digunakan berdasarkan pada fungsi likehood. Likehood L

dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan

data input. Untuk menguji hipotesis nol dan alternatif, L ditransformasikan menjadi -

2LogL. Adanya penurunan nilai -2LogL awal dengan nilai -2LogL langkah

berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali,

17

2006). Pseudo R-Square digunakan untuk menjelaskan variasi variabel dependen

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Tingkat variabilitas tersebut

ditunjukkan oleh besarnya nilai McFadden (Ghozali, 2009).

Tabel 6

Model Fitting Information

Variabel Model -2 Log Likelihood Sig.

2008 2009 2010 2011

2008-

2011 2008 2009 2010 2011

2008-

2011

Prosentase

Tingkat

Penyelesaian

Intercept

Only 30.987 11.276 21.311 35.712 98.291

Final 26.905 2.125 19.25 33.629 98.191 0.043 0.002 0.151 0.149 0.751

Tabel 7

Pseudo R-Square

Variabel Nilai Mc. Fadden

2008 2009 2010 2011

2008-

2011

Prosentase Tingkat

Penyelesaian 0.116 0.576 0.097 0.056 0.001


Hasil pada tabel 6 dimana hasil uji dilihat pada tahun 2008-2011 (secara

keseluruhan) diperoleh bahwa terdapat penurunan nilai sebesar 0.101 dan tidak

signifikan pada 0.751 yang berarti model dengan memasukkan variabel independen

tidak lebih baik dibandingkan hanya model dengan intercept saja. Jadi dapat

disimpulkan bahwa model tidak fit. Hasil pada tabel 7 yang dilihat pada hasil uji

secara keseluruhan (2008-2011) menunjukkan bahwa sebesar 0.1% peringkat kualitas

pelaporan keuangan dapat dijelaskan oleh variasi variabel prosentase tingkat

penyelesaian.

18

Pengujian Hipotesis

Tabel 8

Estimasi Parameter Variabel Prosentase

Tingkat Penyelesaian

Estimasi

Arah

Arah

Hasil

Regresi

Sig.

Prosentase

Tingkat

Pnyelesaian 0.004 0.102 0.749


Hasil pengujian analisis regresi ordinal pada tabel 8 menunjukkan bahwa

variabel prosentase tingkat penyelesaian memiliki nilai signifikansi sebesar 0.749

(p>0.05), sehingga variabel prosentase tingkat penyelesaian bernilai tidak signifikan.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian membuktikan bahwa H1 ditolak. Hal tersebut membuktikan

bahwa tidak ada pengaruh antara tingkat penyelesaian rekomendasi dari BPK

terhadap kualitas pelaporan keuangan di pemda. Berdasarkan hasil pengolahan data,

ketidaksignifikan data disebabkan karena adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian

yang diberikan oleh BPK dimana opini tersebut paling baik diberikan dibandingkan

dengan opini lainnya. Hal ini dapat berdampak pada tidak bergeraknya opini atau

kualitas sama pada pemkab/pemkot yang dari tahun ke tahun memperoleh opini

Wajar Tanpa Pengecualian.

Tidak hanya itu, ketidaksignifikan data juga disebabkan oleh opini Wajar

Dengan Pengecualian yang diberikan dari auditor BPK kepada instansi pemerintah

daerah di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 89,4%. Opini Wajar

Dengan Pengecualian diberikan apabila auditor menaruh keberatan atau pengecualian

bersangkutan dengan kewajaran penyajian laporan keuangan, atau dalam keadaan

bahwa laporan keuangan tersebut secara keseluruhan adalah wajar tanpa kecuali

19

untuk hal-hal tertentu akibat faktor tertentu yang menyebabkan kualifikasi pendapat

(satu atau lebih rekening yang tidak wajar).Wajar Dengan Pengecualian yang

diberikan terkait dengan perolehan aset tetap. Berdasarkan data yang ada,

menyebutkan bahwa permasalahan aset tetap yang terjadi pada pemkab/pemkot

terkait karena pencatatan yang tidak memadai, penyajian aset tetap belum didukung

pengendalian atas pencatatan yang lengkap dan akurat dan saldo aset tetap pada

neraca yang tidak dapat diyakini kewajarannya.

Permasalahan aset tetap masih menjadi perhatian yang serius karena nilanya

sangat penting bagi pelayanan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan akuntabilitas

aset tetap, penyajiannya dalam laporan keuangan harus sesuai dengan ketentuan

yang berlaku (Maslani, 2008).

Meskipun beberapa permasalahan telah terinventarisir, tampaknya masalah

aset tetap akan terus berkembang sesuai dengan kondisi dilapangan, terutama untuk

pemda hasil pemekaran yang memperoleh aset tetap dari pemda induk, tetapi bukti

kepemilikan atau asetnya hilang. Tidak hanya itu, permasalahan yang sering dijumpai

pada pemda terkait aset tetap adalah pemda tidak melakukan kapitalisasi terhadap

biaya-biaya yang sebenarnya menambah harga perolehan aset tetap. Hal ini terkait

kesalahan penganggaran seperti belanja yang seharusnya dianggarkan pada belanja

modal tapi dianggarkan pada belanja barang dan jasa atau belanja pegawai. Selain itu,

penilaian aset tetap, pengungkapan nilai aset tetap tidak lengkap dan memadai,yaitu

aset tetap tidak didukung rincian aset, pengklasifikasian aset tetap tidak sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Masih sering dijumpainya pengamanan aset

tetap yang tidak memadai baik secara fisik maupun secara administrasi termasuk di

antaranya masalah bukti kepemilikan dan juga masih banyaknya aset tetap pada

sekolah-sekolah banyak yang belum tercatat (Maslani, 2008)

20

PENUTUP

Kesimpulan

Pada penelitian ini tidak terbukti bahwa ada pengaruh antara tingkat

penyelesaian rekomendasi dari BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan di pemda.

Hal tersebut di sebabkan karena maksimal opini yang diberikan oleh BPK adalah

Wajar Tanpa Pengecualian dan masih banyaknya pemkab dan pemkot yang hasil

laporan audit keuangannya diberikan opini Wajar Dengan Pengecualian oleh auditor

BPK. Wajar Dengan Pengecualian yang diberikan umumnya terkait aset tetap, yang

belum memenuhi SAP terkait penilaian yang belum memadai.

Implikasi Teoritis

Solusi supaya pemerintah daerah mampu menyelesaikan problem aset dengan

memenuhi standart-standart yang telah ditetapkan agar dapat membuat pelaporan aset

yang memenuhi standart.

Implikasi Terapan

Pemerintah daerah perlu meningkatkan kualitas pelaporan dan manajemen

aset tetap pemerintah agar tercipta tata kelola yang baik sehingga opini yang

diberikan oleh BPK kepada pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota tidak

hanya pada posisi Wajar Dengan Pengecualian saja, namun dapat meningkat lebih

baik pada opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Keterbatasan

Adanya indikasi temuan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK kepada

pemkab/pemkot tersebut diberikan secara berulang-ulang dari tahun ke tahun. Ini

membuktikan bahwa tidak ada tindak lanjut dari pemkab/pemkot terkait. Selain itu,

dalam penelitian ini, dikatakan kualitas membaik apabila pemda yang di audit oleh

21

BPK mengalami perubahan opini membaik. Dari yang misalnya pada tahun lalu BPK

memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian, sedangkan di tahun ini BPK

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Seperti yang kita ketahui bahwa

maksimal opini membaik yang diberikan oleh BPK adalah Wajar Tanpa

Pengecualian. Namun berdasarkan data yang telah di input, suatu pemkab/pemkot

selama kurun waktu dua tahun berturut-turut dapat memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian. Hal tersebut mengakibatkan penilaian yang diberikan menjadi kualitas

sama.

Saran

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti tidak hanya menggunakan

data sekunder yang berasal dari laporan audit BPK saja, namun peneliti juga

dapat menggunakan data primer. Hal tersebut dilakukan agar data yang

diperoleh dapat secara valid diteliti guna mengetahui pengaruh penyelesain

rekomendasi BPK terhadap kualitas pelaporan keuangan instansi pemerintah

daerah.

2. Pada penelitian selanjutnya dapat diteliti faktor-faktor yang menyebabkan

opini pada Kabupaten Banyumas mengalami perubahan yang signifikan.

22

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan. 2012. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 2 tahun

2012. Diakses melalui www.bpk.go.id.

Bastian, Indra.2007. Audit Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Bisri, Hasan. 2008. Peran BPK Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara. Disampaikan pada Acara Sosialisasi Tugas dan Wewenang Badan

Pemeriksa Keuangan, Ankara 11 Desember 2008. http://www.bpk.go.id.

Diunduh tanggal 11 Juni 2012

Dan M. Guy ; C.Wayne Alderman ; Alan J.Winters , Auditing , 2002, edisi

kelima,Jakarta, Erlangga

Ghozali, Imam. (2006). Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Edisi pertama.

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

, .(2009). Analisis Multivariate Lanjutan dengan Program SPSS,

Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hardiningsih, Pancawati. 2007. Peran BPK Dalam Audit Sektor Publik, Fokus

Ekonomi, Vol.6, No. 3, Hal 216-224, Desember 2007.

Maslani. 2008. Permasalahan Aset Tetap Dan Solusinya Dalam Penyajian Laporan

Keuangan Pemerintah. Disampaikan pada Acara Pusdiklatwas BPKP.

http://www.bpk.go.id. Diunduh tanggal 19 Agustus 2013

Suhardjanto, Djoko., dan Rukmita Rena. 2011. Pengaruh Karakteristik Pemerintah

Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan

http://www.bpk.go.id/


23

Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi dan Auditng. Volume 8 Nomor 1

November 2011 : Hal 1-94.

Tugiman, Hiro. 2001, Standar Profesional Audit Internal, edisi kelima, Yogyakarta :

Kanisius (anggota IKAPI).

Tugiman, Hiro. 2006, Standar Profesional Audit Internal, Bandung : Kanisius

Ihalauw, John J.O.I.,2003, Bangunan Teori, FE UKSW, Salatiga

Ikatan Akuntan Indonesia. 2009, Standar Akuntansi Indonesia, Penerbit Salemba

Empat, Jakarta.

Utami, Intiyas., dan Noviyanti Suzy. 2004. Tahap-Tahap Pelaksanaan Pengauditan.

Salatiga : Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Satya Wacana

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010

tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prajogo.2001. “ Perspektif Pemeriksa terhadap Implementasi Standar Akuntansi

Keuangan Sektor Publik”. Jurnal akuntansi dan Keuangan Sektor Publik.

Kompartemen Akuntan Sektor Publik IAI. Vol.02. Agustus.pp1-8.

24

Sugiyono. 2001, Statistika Untuk Penelitian. Bandung: CV Alfabeta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan

Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara.

www.bpk.go.id


25

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Beta Christy Apriliana Putri

Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 14 April 1991

Nim : 232009031

Alamat Asal : Perumahan Tegalrejo Permai No 143, Salatiga

Judul Skripsi : Pengaruh Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Dari

BPK Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan

Instansi Pemerintah Daerah.

Riwayat Pendidikan : SD Kristen 04 Salatiga, Lulus Tahun 2003

SMP Negeri 06 Salatiga, Lulus Tahun 2006

SMA Negeri 02 Salatiga, Lulus Tahun 2009

Fakultas Ekonomika dan Bisnis UKSW Salatiga,

Lulus Tahun 2013

Riwayat Organisasi : Pengurus Pelayan Pengasuh Sekolah Minggu

(PPSM) GKJ Salatiga Selatan, Seksi Kegiatan

(Periode 2009 – 2011).

Tim Pembinaan Perkantas Salatiga ( Periode 2010 –

2011)

Ketua Pelayan Pengasuh Sekolah Minggu (PPSM)

GKJ Salatiga Selatan (Periode 2011 – 2013).

26

Panitia Donor Darah “ Dies Emas Fakultas

Ekonomika dan Bisnis” (1 Desember 2009).

Satgas Kuliah Umum “ Asuransi Sebagai Pilihan

Investasi “ ( 10 Februari 2010 ).

Panitia Pratoga FEB 2010 (16 Juli 2010)

Panitia Pawai Budaya – Orientasi Mahasiswa Baru

2011 (17 September 2011)

Koordinator Satgas Kegiatan “One For All” (22

Januari 2012)

Asisten Dosen Manajemen Operasi Semester Gasal

2012/2013

27

Lampiran 1

Surat Tugas

28

Lampiran 2

Formulir Permintaan Informasi

29

Lampiran 3

Tanda Terima Penyerahan Dokumen Informasi Publik

30

Lampiran 4

DATA HASIL PEMANTAU TINDAK LANJUT (REKOMENDASI)

NO PEMDA

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ( REKOMENDASI)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT

1 Provinsi Jawa Tengah 3 0 0 9 0 0 5 0 0 11 0 0 7 0 0 8 3 0 0 23 0

2 Kabupaten Banjarnegara 9 1 0 6 0 0 11 0 0 8 0 0 9 0 0 5 2 0 10 3 0

3 Kabupaten Banyumas 6 0 0 15 0 0 7 0 0 24 0 0 15 0 0 11 0 0 3 2 0

4 Kabupaten Batang 0 0 0 9 0 0 3 0 0 18 0 0 5 0 0 12 3 0 6 3 0

5 Kabupaten Blora 0 0 0 0 0 0 12 0 0 17 0 0 7 5 0 7 10 0 6 17 0

6 Kabupaten Boyolali 23 3 1 30 5 3 13 2 1 7 0 0 9 1 0 10 11 0 3 5 5

7 Kabupaten Brebes 2 0 0 16 1 0 6 2 0 15 2 0 7 1 0 1 5 1 5 10 0

8 Kabupaten Cilacap 18 0 0 9 0 0 6 0 0 5 0 0 29 1 0 11 1 0 15 4 0

9 Kabupaten Demak 0 0 0 4 0 0 7 1 0 5 0 0 17 3 1 7 3 0 12 5 0

10 Kabupaten Grobogan 0 0 0 13 0 0 4 0 0 12 4 0 12 2 0 3 24 2 2 13 0

11 Kabupaten Jepara 2 0 0 12 0 0 1 0 0 6 0 0 7 0 0 7 0 0 6 6 0

12 Kabupaten Karanganyar 0 0 0 0 0 0 8 0 0 5 1 0 7 0 0 17 2 0 10 4 0

13 Kabupaten Kebumen 0 0 0 3 0 0 12 0 0 4 2 0 7 2 0 7 1 0 17 8 0

14 Kabupaten Kendal 15 1 0 11 1 0 3 1 0 4 4 1 20 7 15 3 12 0 0 8 4

15 Kabupaten Klaten 8 0 0 21 0 0 9 0 0 15 0 0 7 5 0 3 14 0 0 14 0

16 Kabupaten Kudus 8 1 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Kabupaten Magelang 0 1 0 36 3 0 3 0 0 18 2 0 17 0 0 20 3 0 3 11 0

18 Kabupaten Pati 15 1 0 11 1 0 8 0 0 7 0 0 10 1 0 4 1 0 7 14 1

19 Kabupaten Pekalongan 9 0 0 7 1 0 8 0 0 8 8 0 8 0 0 5 6 0 2 19 0

20 Kabupaten Pemalang 5 0 0 16 1 0 9 0 0 8 2 0 6 1 0 6 3 2 5 4 0

21 Kabupaten Purbalingga 0 0 0 36 0 0 7 0 0 8 0 0 3 1 3 13 0 0 15 5 0

22 Kabupaten Purworejo 0 0 0 0 0 0 9 4 1 8 6 11 6 0 0 3 2 0 13 12 0

31

23 Kabupaten Rembang 0 0 0 4 1 0 10 3 0 7 3 1 3 8 0 0 15 0 0 12 0

24 Kabupaten Semarang 14 1 0 15 0 0 4 0 0 3 0 0 9 4 0 9 0 0 6 9 0

25 Kabupaten Sragen 5 0 0 8 0 0 3 0 0 8 0 0 5 1 0 14 0 0 18 6 0

26 Kabupaten Sukoharjo 8 0 0 5 0 0 13 4 0 3 3 0 7 5 0 5 0 0 9 1 0

27 Kabupaten Tegal missing data

28 Kabupaten Temanggung 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6 0 0 11 0 0 14 0 0 5 4 7

29 Kabupaten Wonogiri 27 1 0 12 0 0 9 1 0 2 1 0 11 7 0 9 3 0 4 7 0

30 Kabupaten Wonosobo 0 0 0 9 6 0 1 0 2 1 13 0 2 14 0 4 13 2 9 9 2

31 Kota Magelang 0 0 0 0 0 0 7 0 0 8 0 0 3 1 0 4 9 2 12 6 0

32 Kota Salatiga 5 0 0 5 1 0 1 0 0 7 0 0 16 0 0 8 4 0 7 17 0

33 Kota Semarang 3 1 0 3 0 0 2 0 0 27 0 0 9 11 0 2 2 0 8 13 0

34 Kota Surakarta 8 2 0 3 2 0 3 5 0 7 3 0 14 1 0 7 3 0 10 1 0

35 Kota Pekalongan 0 0 0 4 0 0 6 0 0 15 0 0 11 1 0 6 8 0 6 12 1

36 Kota Tegal 11 0 0 11 1 0 14 4 1 33 7 0 19 3 0 5 1 0 4 7 18

37 Privinsi DIY 0 0 0 0 0 0 5 0 0 11 0 0 10 0 0 45 4 0 5 1 0

38 Kabupaten Bantul 0 0 0 0 0 0 11 0 1 11 0 0 10 1 0 16 3 0 2 16 0

39 Kabupaten Gunung

Kidul 0 0 0 0 0 0 12 1 0 7 0 0 7 1 0 10 5 0 2 8 0

40 Kabupaten Kulon Progo 0 0 0 0 0 0 14 5 0 5 0 0 7 0 0 6 2 0 6 1 0

41 Kabupaten Sleman 0 0 0 0 0 0 9 0 0 16 0 0 15 0 0 3 0 0 8 2 0

42 Kota Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 0 0 19 0 0 34 0 0 10 3 0

Keterangan :

S = Sesuai,

BS = Belum Sesuai,

BDT = Belum Ditindaklanjut

32

Lampiran 5

DATA AKUMULASI HASIL PEMANTAU TINDAK LANJUT (REKOMENDASI)

NO PEMDA

AKUMULASI HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ( REKOMENDASI)

2007 2008 2009 2010 2011

S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT

1 Provinsi Jawa Tengah 28 0 0 35 0 0 43 3 0 43 26 0 43 26 0

2 Kabupaten Banjarnegara 34 1 0 43 1 0 48 3 0 58 6 0 58 6 0

3 Kabupaten Banyumas 52 0 0 67 0 0 78 0 0 81 2 0 81 2 0

4 Kabupaten Batang 30 0 0 35 0 0 47 3 0 53 6 0 53 6 0

5 Kabupaten Blora 29 0 0 36 5 0 43 15 0 49 32 0 49 32 0

6 Kabupaten Boyolali 73 10 5 82 11 5 92 22 5 95 27 10 95 27 10

7 Kabupaten Brebes 39 5 0 46 6 0 47 11 1 52 21 1 52 21 1

8 Kabupaten Cilacap 38 0 0 67 1 0 78 2 0 93 6 0 93 6 0

9 Kabupaten Demak 16 1 0 33 4 1 40 7 1 52 12 1 52 12 1

10 Kabupaten Grobogan 29 4 0 41 6 0 44 30 2 46 43 2 46 43 2

11 Kabupaten Jepara 21 0 0 28 0 0 35 0 0 41 6 0 41 6 0

12 Kabupaten Karanganyar 13 1 0 20 1 0 37 3 0 47 7 0 47 7 0

13 Kabupaten Kebumen 19 2 0 26 4 0 33 5 0 50 13 0 50 13 0

14 Kabupaten Kendal 33 7 1 53 14 16 56 26 16 56 34 20 56 34 20

15 Kabupaten Klaten 53 0 0 60 5 0 63 19 0 63 33 0 63 33 0

16 Kabupaten Kudus 20 1 0 20 1 0 20 1 0 20 1 0 20 1 0

17 Kabupaten Magelang 57 6 0 74 6 0 94 9 0 97 20 0 97 20 0

18 Kabupaten Pati 41 2 0 51 3 0 55 4 0 62 18 1 62 18 1

19 Kabupaten Pekalongan 32 9 0 40 9 0 45 15 0 47 34 0 47 34 0

33

20 Kabupaten Pemalang 38 3 0 44 4 0 50 7 2 55 11 2 55 11 2

21 Kabupaten Purbalingga 51 0 0 54 1 3 67 1 3 82 6 3 82 6 3

22 Kabupaten Purworejo 17 10 12 23 10 12 26 12 12 39 24 12 39 24 12

23 Kabupaten Rembang 21 7 1 24 15 1 24 30 1 24 42 1 24 42 1

24 Kabupaten Semarang 36 1 0 45 5 0 54 5 0 60 14 0 60 14 0

25 Kabupaten Sragen 24 0 0 29 1 0 43 1 0 61 7 0 61 7 0

26 Kabupaten Sukoharjo 29 7 0 36 12 0 41 12 0 50 13 0 50 13 0

27 Kabupaten Tegal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 Kabupaten Temanggung 8 0 0 19 0 0 33 0 0 38 4 7 38 4 7

29 Kabupaten Wonogiri 50 3 0 61 10 0 70 13 0 74 20 0 74 20 0

30 Kabupaten Wonosobo 11 19 2 13 33 2 17 46 4 26 55 6 26 55 6

31 Kota Magelang 15 0 0 18 1 0 22 10 2 34 16 2 34 16 2

32 Kota Salatiga 18 1 0 34 1 0 42 5 0 49 22 0 49 22 0

33 Kota Semarang 35 1 0 44 12 0 46 14 0 54 27 0 54 27 0

34 Kota Surakarta 21 12 0 35 13 0 42 16 0 52 17 0 52 17 0

35 Kota Pekalongan 25 0 0 36 1 0 42 9 0 48 21 1 48 21 1

36 Kota Tegal 69 12 1 88 15 1 93 16 1 97 23 19 97 23 19

37 Privinsi DIY 16 0 0 26 0 0 71 4 0 76 5 0 76 5 0

38 Kabupaten Bantul 22 0 1 32 1 1 48 4 1 50 20 1 50 20 1

39 Kabupaten Gunung Kidul 19 1 0 26 2 0 36 7 0 38 15 0 38 15 0

40 Kabupaten Kulon Progo 19 5 0 26 5 0 32 7 0 38 8 0 38 8 0

41 Kabupaten Sleman 25 0 0 40 0 0 43 0 0 51 2 0 51 2 0

42 Kota Yogyakarta 10 0 0 29 0 0 63 0 0 73 3 0 73 3 0

Keterangan :

S = Sesuai, BS = Belum Sesuai, BDT = Belum Ditindaklanjuti

34

Lampiran 6

DATA PROSENTASE TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

NO PEMDA

PROSENTASE (%) TINGKAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI

2007 2008 2009 2010 2011

S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT S BS BDT

1 Provinsi Jawa Tengah 100 0 0 100 0 0 93.48 6.522 0 62.32 37.68 0 44.79 27.08 0

2 Kabupaten Banjarnegara 97.14 2.857 0 97.73 2.273 0 94.12 5.882 0 90.63 9.375 0 61.7 6.383 0

3 Kabupaten Banyumas 100 0 0 100 0 0 100 0 0 97.59 2.41 0 88.04 2.174 0

4 Kabupaten Batang 100 0 0 100 0 0 94 6 0 89.83 10.17 0 76.81 8.696 0

5 Kabupaten Blora 100 0 0 87.8 12.2 0 74.14 25.86 0 60.49 39.51 0 40.83 26.67 0

6 Kabupaten Boyolali 82.95 11.36 5.682 83.67 11.22 5.102 84.4 20.18 4.587 77.87 22.13 8.197 67.38 19.15 7.092

7 Kabupaten Brebes 88.64 11.36 0 88.46 11.54 0 79.66 18.64 1.695 70.27 28.38 1.351 54.17 21.88 1.042

8 Kabupaten Cilacap 100 0 0 98.53 1.471 0 97.5 2.5 0 93.94 6.061 0 69.92 4.511 0

9 Kabupaten Demak 94.12 5.882 0 86.84 10.53 2.632 83.33 14.58 2.083 80 18.46 1.538 68.42 15.79 1.316

10 Kabupaten Grobogan 87.88 12.12 0 87.23 12.77 0 57.89 39.47 2.632 50.55 47.25 2.198 40.71 38.05 1.77

11 Kabupaten Jepara 100 0 0 100 0 0 100 0 0 87.23 12.77 0 69.49 10.17 0

12 Kabupaten Karanganyar 92.86 7.143 0 95.24 4.762 0 92.5 7.5 0 87.04 12.96 0 65.28 9.722 0

13 Kabupaten Kebumen 90.48 9.524 0 86.67 13.33 0 86.84 13.16 0 79.37 20.63 0 56.82 14.77 0

14 Kabupaten Kendal 80.49 17.07 2.439 63.86 16.87 19.28 57.14 26.53 16.33 50.91 30.91 18.18 42.11 25.56 15.04

15 Kabupaten Klaten 100 0 0 92.31 7.692 0 76.83 23.17 0 65.63 34.38 0 54.78 28.7 0

16 Kabupaten Kudus 71.43 3.571 0 52.63 2.632 0 48.78 2.439 0 32.79 1.639 0 26.32 1.316 0

17 Kabupaten Magelang 90.48 9.524 0 92.5 7.5 0 91.26 8.738 0 82.91 17.09 0 62.18 12.82 0

18 Kabupaten Pati 95.35 4.651 0 94.44 5.556 0 93.22 6.78 0 76.54 22.22 1.235 64.58 18.75 1.042

19 Kabupaten Pekalongan 78.05 21.95 0 81.63 18.37 0 75 25 0 58.02 41.98 0 44.34 32.08 0

20 Kabupaten Pemalang 92.68 7.317 0 91.67 8.333 0 84.75 11.86 3.39 80.88 16.18 2.941 69.62 13.92 2.532

21 Kabupaten Purbalingga 100 0 0 93.1 1.724 5.172 94.37 1.408 4.225 90.11 6.593 3.297 75.23 5.505 2.752

22 Kabupaten Purworejo 43.59 25.64 30.77 51.11 22.22 26.67 52 24 24 52 32 16 41.49 25.53 12.77

23 Kabupaten Rembang 72.41 24.14 3.448 60 37.5 2.5 43.64 54.55 1.818 35.82 62.69 1.493 23.3 40.78 0.971

35

24 Kabupaten Semarang 97.3 2.703 0 90 10 0 91.53 8.475 0 81.08 18.92 0 64.52 15.05 0

25 Kabupaten Sragen 100 0 0 96.67 3.333 0 97.73 2.273 0 89.71 10.29 0 73.49 8.434 0

26 Kabupaten Sukoharjo 80.56 19.44 0 75 25 0 77.36 22.64 0 79.37 20.63 0 63.29 16.46 0


28 Kabupaten Temanggung 100 0 0 100 0 0 100 0 0 77.55 8.163 14.29 49.35 5.195 9.091

29 Kabupaten Wonogiri 94.34 5.66 0 85.92 14.08 0 84.34 15.66 0 78.72 21.28 0 64.91 17.54 0

30 Kabupaten Wonosobo 34.38 59.38 6.25 27.08 68.75 4.167 25.37 68.66 5.97 29.89 63.22 6.897 23.64 50 5.455

31 Kota Magelang 100 0 0 94.74 5.263 0 64.71 29.41 5.882 65.38 30.77 3.846 40 18.82 2.353

32 Kota Salatiga 94.74 5.263 0 97.14 2.857 0 89.36 10.64 0 69.01 30.99 0 50 22.45 0

33 Kota Semarang 97.22 2.778 0 78.57 21.43 0 76.67 23.33 0 66.67 33.33 0 55.67 27.84 0

34 Kota Surakarta 63.64 36.36 0 72.92 27.08 0 72.41 27.59 0 75.36 24.64 0 62.65 20.48 0

35 Kota Pekalongan 100 0 0 97.3 2.703 0 82.35 17.65 0 68.57 30 1.429 57.83 25.3 1.205

36 Kota Tegal 84.15 14.63 1.22 84.62 14.42 0.962 84.55 14.55 0.909 69.78 16.55 13.67 62.18 14.74 12.18

37 Privinsi DIY 100 0 0 100 0 0 94.67 5.333 0 93.83 6.173 0 84.44 5.556 0

38 Kabupaten Bantul 95.65 0 4.348 94.12 2.941 2.941 90.57 7.547 1.887 70.42 28.17 1.408 66.67 26.67 1.333

39 Kabupaten Gunung Kidul 95 5 0 92.86 7.143 0 83.72 16.28 0 71.7 28.3 0 47.5 18.75 0

40 Kabupaten Kulon Progo 79.17 20.83 0 83.87 16.13 0 82.05 17.95 0 82.61 17.39 0 67.86 14.29 0

41 Kabupaten Sleman 100 0 0 100 0 0 100 0 0 96.23 3.774 0 76.12 2.985 0

42 Kota Yogyakarta 100 0 0 100 0 0 100 0 0 96.05 3.947 0 74.49 3.061 0

Keterangan :

S = Sesuai,

BS = Belum Sesuai,

BDT = Belum Ditindaklanjuti

36

Lampiran 7

DATA OPINI AUDITOR BPK DI PROV.JAWA TENGAH-DIY TH.2008-20011

NO PEMDA OPINI

2008 2009 2010 2011

1 Provinsi Jawa Tengah WDP WDP WDP WTP

2 Kabupaten Banjarnegara WDP WDP WDP WDP

3 Kabupaten Banyumas TMP WDP WDP WTP

4 Kabupaten Batang WDP WDP WDP WDP

5 Kabupaten Blora WDP WDP WDP WDP

6 Kabupaten Boyolali WDP WDP WDP WTP

7 Kabupaten Brebes WDP WDP WDP WDP

8 Kabupaten Cilacap WDP WDP WDP WDP

9 Kabupaten Demak WDP WDP WDP WDP

10 Kabupaten Grobogan WDP WDP WDP WDP

11 Kabupaten Jepara WDP WDP WTP WTP

12 Kabupaten Karanganyar WDP WDP WDP WDP

13 Kabupaten Kebumen WDP WDP WDP WTP

14 Kabupaten Kendal WDP WDP WDP WDP

15 Kabupaten Klaten WDP WDP WDP WDP

16 Kabupaten Kudus WDP WDP WDP WDP

17 Kabupaten Magelang WDP WDP WDP WDP

18 Kabupaten Pati WDP WDP WDP WDP

19 Kabupaten Pekalongan WDP WDP WDP WDP

20 Kabupaten Pemalang WDP WDP WDP WDP

21 Kabupaten Purbalingga WDP WDP WDP WDP

22 Kabupaten Purworejo WDP WDP WDP WDP

23 Kabupaten Rembang WDP WDP WDP WDP

24 Kabupaten Semarang WDP WDP WDP WTP

25 Kabupaten Sragen WDP WDP WDP WDP

26 Kabupaten Sukoharjo WDP WDP WDP WDP

27 Kabupaten Tegal WDP missing data WDP WDP

28 Kabupaten Temanggung WDP WDP WDP WDP

29 Kabupaten Wonogiri WDP WDP WDP WDP

30 Kabupaten Wonosobo WDP WDP WDP WDP

31 Kota Magelang WDP WDP WDP WDP

32 Kota Salatiga WDP WDP WDP WDP

37

33 Kota Semarang WDP WDP WDP WDP

34 Kota Surakarta WDP WDP WTP WTP

35 Kota Pekalongan WDP missing data WDP WDP

36 Kota Tegal WDP WDP WDP WTP

37 Privinsi DIY WDP WDP WTP WTP

38 Kabupaten Bantul WDP WDP WDP WDP

39 Kabupaten Gunung Kidul WDP WDP WDP WDP

40 Kabupaten Kulon Progo WDP WDP WDP WDP

41 Kabupaten Sleman WDP WDP WDP WTP

42 Kota Yogyakarta WDP WTP WTP WTP

Keterangan :




38

Lampiran 8

DATA PERKEMBANGAN KUALITAS AUDIT

NO PEMDA PERKEMBANGAN KUALITAS AUDIT

2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011

1 Provinsi Jawa Tengah 2 2 2 1

2 Kabupaten Banjarnegara 2 2 2 2

3 Kabupaten Banyumas 3 1 2 1

4 Kabupaten Batang 2 2 2 2

5 Kabupaten Blora 2 2 2 2

6 Kabupaten Boyolali 2 2 2 1

7 Kabupaten Brebes 2 2 2 2

8 Kabupaten Cilacap 2 2 2 2

9 Kabupaten Demak 2 2 2 2

10 Kabupaten Grobogan 2 2 2 2

11 Kabupaten Jepara 2 2 1 2

12 Kabupaten Karanganyar 2 2 2 2

13 Kabupaten Kebumen 2 2 2 1

14 Kabupaten Kendal 1 2 2 2

15 Kabupaten Klaten 2 2 2 2

16 Kabupaten Kudus 2 2 2 2

17 Kabupaten Magelang 2 2 2 2

18 Kabupaten Pati 2 2 2 2

19 Kabupaten Pekalongan 2 2 2 2

20 Kabupaten Pemalang 2 2 2 2

21 Kabupaten Purbalingga 2 2 2 2

22 Kabupaten Purworejo 1 2 2 2

23 Kabupaten Rembang 2 2 2 2

24 Kabupaten Semarang 2 2 2 1

25 Kabupaten Sragen 2 2 2 2

26 Kabupaten Sukoharjo 1 2 2 2


28 Kabupaten Temanggung 2 2 2 2

29 Kabupaten Wonogiri 2 2 2 2

30 Kabupaten Wonosobo 2 2 2 2

31 Kota Magelang 2 2 2 2

39

32 Kota Salatiga 2 2 2 2

33 Kota Semarang 2 2 2 2

34 Kota Surakarta 2 2 1 2

35 Kota Pekalongan missing data

36 Kota Tegal 2 2 2 1

37 Privinsi DIY 2 2 1 2

38 Kabupaten Bantul 2 2 2 2

39 Kabupaten Gunung Kidul 1 2 2 2

40 Kabupaten Kulon Progo 2 2 2 2

41 Kabupaten Sleman 2 2 2 1

42 Kota Yogyakarta 2 1 2 2

Keterangan :

1 = Kualitas membaik

2 = Kualitas sama (tidak ada perubahan)

3 = Kualitas memburuk

40

Lampiran 9

HASIL PENGUJIAN ORDINAL REGRESSION PADA TAHUN 2008


N

Marginal

Percentage


2 35 87.50%

3 1 2.50%

Valid 40 100.00%

Missing 2

Total 42


Model

-2 Log

Likelihood

Chi-

Square df Sig.

Intercept Only 30.987

Final 26.905 4.081 1 0.043

Link function: Logit.

Goodness-of-Fit

Chi-Square df Sig.

Pearson 36.596 63 0.997

Deviance 25.036 63 1


Pseudo R-Square

Cox and Snell 0.097

Nagelkerke 0.166

McFadden 0.116


41

Parameter Estimates

Estimate

Std.

Error Wald df Sig.

95%

Confidence

Interval

Lower

Bound

Upper

Bound

Threshold [Kualitas_Pelaporan_Keuangan =

1]

2.073 2.11 0.965 1 0.326 -2.063 6.208

[Kualitas_Pelaporan_Keuangan =

2]

8.474 2.681 9.994 1 0.002 3.221 13.728

Location Prosentase_Tingkat_Penyelesaian

0.053 0.027 3.909 1 0.048 0 0.106


Test of Parallel Linesa

Model

-2 Log

Likelihood

Chi-

Square df Sig.

Null Hypothesis 26.905

General 16.943 9.962 1 0.002

The null hypothesis states that the location parameters (slope

coefficients) are the same across response categories.

a. Link function: Logit.

42

Lampiran 10



N

Marginal

Percentage

Kualitas_Pelaporan_Keuangan 1

2 5.00%

2 38 95.00%

Valid 40 100.00%

Missing 2

Total 42


Model -2 Log Likelihood

Chi-

Square df Sig.


Final 2.125 9.151 1 0.002


Goodness-of-Fit

Chi-Square df Sig.

Pearson 0 34 1

Deviance 0 34 1


Pseudo R-Square

Cox and Snell 0.204

Nagelkerke 0.624

McFadden 0.576


43

Parameter Estimates

Estimate

Std.

Error Wald df Sig.

95% Confidence

Interval

Lower

Bound

Upper

Bound


1] -499.37 0.913 2.99E+05 1 0

-

501.16

-

497.58


-4.99 0 . 1 . -4.99 -4.99



Model

-2 Log

Likelihood

Chi-

Square df Sig.

Null Hypothesis 2.125

General 2.125 0.000 0 .

The null hypothesis states that the location parameters (slope

coefficients) are the same across response categories.


44

Lampiran 11



N

Marginal

Percentage


3 7.50%

2 37 92.50%

Valid 40 100.00%

Missing 2

Total 42



Chi-

Square df Sig.


Final 19.25 2.061 1 0.151


Goodness-of-Fit

Chi-

Square df Sig.

Pearson 32.52 37 0.679

Deviance 19.25 37 0.993


Pseudo R-Square

Cox and Snell 0.05

Nagelkerke 0.122

McFadden 0.097


45

Parameter Estimates

Estimate

Std.

Error Wald Df Sig.

95% Confidence

Interval

Lower

Bound

Upper

Bound

Threshold [Kualitas_Pelaporan_Keuangan = 1]

-8.113 4.965 2.67 1 0.102

-

17.844 1.619


-0.07 0.058 1.447 1 0.229 -0.184 0.044



Model

-2 Log

Likelihood

Chi-

Square df Sig.

Null

Hypothesis 19.25

General 19.25 0 0 .

The null hypothesis states that the location parameters

(slope coefficients) are the same across response

categories.


46

Lampiran 12



N

Marginal

Percentage


7 17.50%

2 33 82.50%

Valid 40 100.00%

Missing 2

Total 42


Model

-2 Log

Likelihood

Chi-

Square df Sig.

Intercept

Only 35.712

Final 33.629 2.083 1 0.149


Goodness-of-Fit

Chi-Square df Sig.

Pearson 35.501 37 0.539

Deviance 32.243 37 0.692


Pseudo R-Square

Cox and

Snell 0.051

Nagelkerke 0.084

McFadden 0.056


47

Parameter Estimates

Estimate

Std.

Error Wald df Sig.

95% Confidence

Interval

Lower

Bound

Upper

Bound


1] -4.232 2.148 3.88 1 0.049 -8.443 -0.021

Location Prosentase_Tingkat_Penyelesaian -0.044 0.033 1.772 1 0.183 -0.108 0.021




Chi-

Square df Sig.

Null

Hypothesis 33.629

General 33.629 0 0 .

The null hypothesis states that the location parameters (slope coefficients)

are the same across response categories.


48

Lampiran 13

HASIL PENGUJIAN ORDINAL REGRESSION SECARA KESELURUHAN

(2008-2011)


N

Marginal

Percentage


2 143 89.40%

3 1 0.60%

Valid 160 100.00%

Missing 0

Total 160


Model

-2 Log

Likelihood Chi-Square df Sig.


Final 98.191 0.101 1 0.751


Goodness-of-Fit

Chi-

Square df Sig.

Pearson 133.998 273 1

Deviance 89.677 273 1


Pseudo R-Square

Cox and

Snell 0.001

Nagelkerke 0.001

McFadden 0.001


49

Parameter Estimates

Estimate

Std.

Error Wald df Sig.

95% Confidence Interval

Lower

Bound Upper Bound


1] -1.892 0.984 3.696 1 0.055 -3.822 0.037

[Kualitas_Pelaporan_Keuangan =

2] 5.38 1.404 14.685 1 0 2.628 8.131

Location Prosentase_Tingkat_Penyelesaian 0.004 0.013 0.102 1 0.749 -0.021 0.029




Chi-

Square df Sig.

Null

Hypothesis 98.191

General 66.248 31.943 1 0

The null hypothesis states that the location parameters

(slope coefficients) are the same across response categories.


50

Lampiran 14

DATA PEMKAB/PEMKOT YANG MENGALAMI KUALITAS MEMBAIK

PEMKAB/PEMKOT YANG MENGALAMI KUALITAS MEMBAIK

NO PEMDA

OPINI

SEBELUM OPINI SESUDAH

TAHUN OPINI TAHUN OPINI

1 Provinsi Jawa Tengah 2010 WDP 2011 WTP

2 Kabupaten Banyumas 2008 TMP 2009 WDP

3 Kabupaten Banyumas 2010 WDP 2011 WTP

4 Kabupaten Boyolali 2010 WDP 2011 WTP

5 Kabupaten Jepara 2009 WDP 2010 WTP

6 Kabupaten Kebumen 2010 WDP 2011 WTP

7 Kabupaten Kendal 2007 TMP 2008 WDP

8 Kabupaten Purworejo 2007 TMP 2008 WDP

9 Kabupaten Semarang 2010 WDP 2011 WTP

10 Kabupaten Sukoharjo 2007 TMP 2008 WDP

11 Kota Surakarta 2009 WDP 2010 WTP

12 Kota Tegal 2010 WDP 2011 WTP

13 Provinsi DIY 2009 WDP 2010 WTP

14 Kabupaten Gunung Kidul 2007 TW 2008 WDP

15 Kabupaten Sleman 2010 WDP 2011 WTP

16 Kota Yogyakarta 2008 WDP 2009 WTP

Keterangan :


TW = Tidak Wajar



51

Lampiran 15

DATA KLASIFIKASI KABUPATEN/ KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI

WAJAR DENGAN PENGECUALIAN

NO WAJAR DENGAN PENGECUALIAN

NAMA AKUN 2008 2009 2010 2011

1 Aset Tetap 38 37 34 28

2 Aset Lainnya 0 3 7 6

3 Kas 2 5 1 2

4 Persediaan 4 8 12 6

5 Inv. Non Permanen 10 9 13 11

6 Inv. Permanen 3 6 10 7

7 Inv. Jangka Pendek 1 0 0 0

8 Pendapatan Lain² 2 2 1 1

9 Pendapatan Pajak 0 2 1 0

10 Pendapatan Asli Daerah 0 1 1 2

11 Penerimaan PAD 0 1 0 0

12 Pendapatan Retribusi 4 1 1 1

13 Belanja Daerah 2 2 0 0

14 Belanja Bantuan 3 2 1 1

15 Belanja Operasional 1 3 0 0

16 Belanja Barang & Jasa 6 2 3 2

17 Belanja Hibah 1 0 0 0

18 Belanja Subsidi 1 3 0 0

19 Belanja Modal 5 5 0 0

20 Piutang 2 1 3 1

21 Piutang Pajak 1 4 1 0

22 Piutang Lain² 2 0 0 1

23 Dana Bergulir 1 2 0 0

24 Dana Hibah 0 1 0 0

25 Dana Cadangan 2 1 0 0

26 Penggunaan Langsung Atas Penerimaan Piutang 1 0 0 0

27 Pengeluaran Pembiayaan Daerah-Penyertaan Modal 1 2 0 0

28 Penyertaan Modal 1 0 0 0

29 Utang Jangka Pendek 1 1 1 0

30 Utang Jangka Panjang 0 2 0 0

31 Pembiayaan 0 2 0 0

52

32 Silpa 0 1 1 0

33 Bantuan Sosial 0 0 0 1

53

Lampiran 16

DATA KLASIFIKASI KABUPATEN/ KOTA YANG MEMPEROLEH OPINI WAJAR DENGAN

PENGECUALIAN TAHUN 2008

NAMA AKUN PEMDA

Aset Tetap

prov.jateng kab.demak kab.kudus kab.rembang kota semarang

kab.kulon

progo

kab.banjarnegara kab.grobogan kab.magelang kab.semarang kota surakarta kab.sleman

kab. batang kab.jepara kab.pati kab.sukoharjo kota pekalongan

kota

yogyakarta

kab. blora kab.karanganyar kab.pekalongan kab.temanggung kota tegal

kab. boyolali kab.kebumen kab.pemalang kab.wonogiri prov.diy

kab.brebes kab.kendal kab.purbalingga kota magelang kab.bantul

kab.cilacap kab.klaten kab.purworejo kota salatiga

kab.gunung

kidul

Kas kab. demak kab.klaten

Persediaan kab.grobogan kab.jepara kab.pemalang kab.rembang

Inv. Non Permanen prov.jateng kab.jepara kab.pati kab.temanggung kota pekalongan

kab.banjarnegara kab.kendal kab.semarang kab.wonosobo kab.kulon progo

Inv. Permanen kab. blora kab.pekalongan kab.rembang

Inv. Jangka Pendek kota surakarta

Pendapatan Lain-lain kab.kudus kab.wonogiri

Pendapatan Retribusi kab.banjarnegara kab.kebumen kab.sragen kota yogyakarta

Belanja Daerah kab.banjarnegara kab.brebes

Belanja Bantuan kab.banjarnegara kab.pekalongan kab.wonosobo

Belanja Operasional kab.kendal

54

Belanja Barang & Jasa kab.banjarnegara kab.grobogan kab.kudus kab.purworejo kota pekalongan

kab.bantul

Belanja Hibah kab.kudus

Belanja Subsidi kab.kudus

Belanja Modal kab.banjarnegara kab.grobogan kab.kudus kab.pekalongan kab.sragen

Piutang kab.magelang kota tegal

Piutang Pajak prov.yogya

Piutang Lain-lain kab. boyolali kab.purbalingga

Dana Bergulir kab.pekalongan

Dana Cadangan kab.cilacap kota salatiga

Penggunaan Langsung Atas

Penerimaan Piutang kab.grobogan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah-

Penyertaan Modal kab.kebumen

Penyertaan Modal kab.pemalang

Utang Jangka Pendek kab.bantul

55

Lampiran 17



NAMA AKUN PEMDA

Aset Tetap

prov.jateng kab.cilacap kab.kendal kab.purbalingga kab.temanggung kota tegal

kab.banjarnegara kab.demak kab.klaten kab.purworejo kab.wonogiri prov.diy

kab.banyumas kab.grobogan kab.kudus kab.rembang kab.wonosobo kab.bantul

kab.batang kab.jepara kab.magelang kab.semarang kota magelang kab.gunung kidul

kab.blora kab.karanganyar kab.pekalongan kab.sragen kota salatiga kab.kulon progo

kab.boyolali kab.kebumen kab.pemalang kab.sukoharjo kota surakarta kab.sleman

kab.brebes

Aset Lainnya kab.cilacap kab.jepara kab.kebumen

Kas kab.klaten kab.pati kab.semarang kab.sragen kota tegal

Persediaan kab.banyumas kab.blora kab.demak kab.pemalang

kab.batang kab.brebes kab.kudus kab.wonogiri

Inv. Non Permanen prov.jateng kab.jepara kab.magelang kab.rembang kab.kulon progo

kab.batang kab.klaten kab.pemalang kab.semarang

Inv. Permanen kab.blora kab.klaten kab.temanggung

kab.kebumen kab.sragen kab.wonosobo

Pendapatan Lain-lain kab.jepara kab.klaten

Pendapatan Pajak kab.banyumas kota tegal

Pendapatan Asli Daerah kab.kebumen

Penerimaan PAD kab.magelang

Pendapatan Retribusi kab.sragen

56

Belanja Daerah kab.demak kab.jepara

Belanja Bantuan kab.pekalongan kab.wonosobo

Belanja Operasional kab.batang kab.kendal kota tegal

Belanja Barang & Jasa kota magelang kota salatiga

Belanja Subsidi kab.demak kab.jepara kab.klaten

Belanja Modal kab.grobogan kab.jepara kab.pekalongan kota salatiga kota tegal

Piutang kab.kebumen

Piutang Pajak kab.cilacap kab.kudus kota salatiga kota semarang

Dana Bergulir kab.pekalongan kab.wonogiri

Dana Hibah kab.wonogiri

Dana Cadangan kota salatiga

Pengeluaran Pembiayaan Daerah-

Penyertaan Modal kab.banjarnegara kab.pemalang

Utang Jangka Pendek kab.wonosobo

Utang Jangka Panjang kab.pekalongan kab.wonogiri

Pembiayaan kab.purbalingga kab.purworejo

Silpa kab.sragen

57

Lampiran 18



NAMA AKUN PEMDA

Aset Tetap

prov.jateng kab.brebes kab.kendal kab.pekalongan kab.sukoharjo kota magelang

kab.banjarnegara kab.cilacap kab.klaten kab.purbalingga kab.tegal kota salatiga

kab.banyumas kab.demak kab.kudus kab.purworejo kab.temanggung kota pekalongan

kab.batang kab.grobogan kab.magelang kab.rembang kab.wonogiri kab.bantul

kab.blora kab.karanganyar kab.pati kab.sragen kab.wonosobo kab.gunung kidul

kab.boyolali kab.kebumen kab.kulon progo kab.sleman

Aset Lainnya kab.banjarnegara kab.grobogan kab.klaten kab.pekalongan kota salatiga kota pekalongan

kab.cilacap

Kas kab.bantul

Persediaan prov.jateng kab.kendal kab.pati kab.purworejo kab.temanggung kota tegal

kab.cilacap kab.magelang kab.pekalongan kab.sragen kota magelang kab.kulon progo

Inv. Non Permanen

kab.banjarnegara kab.magelang kab.purworejo kab.semarang kab.tegal kota salatiga

kab.kebumen kab.pemalang kab.rembang kab.sragen kab.wonogiri kab.kulon progo

kab.klaten

Inv. Permanen kab.boyolali kab.demak kab.kendal kab.rembang kab.sukoharjo

kab.brebes kab.kebumen kab.pemalang kab.semarang kota pekalongan

Pendapatan Lain-lain kab.batang

Pendapatan Pajak kab.gunung kidul

58

Pendapatan Asli

Daerah kab.bantul

Pendapatan Retribusi kab.batang

Belanja Bantuan kab.pekalongan

Belanja Barang & Jasa kab.cilacap kab.tegal kab.wonosobo

Piutang kab.cilacap kab.temanggung kota magelang

Piutang Pajak kota semarang

Utang Jangka Pendek kota tegal

Silpa kab.grobogan

59

Lampiran 19



NAMA AKUN PEMDA

Aset Tetap

kab.banjarnegara kab.demak kab.kudus kab.purbalingga kab.tegal kota pekalongan

kab.batang kab.grobogan kab.magelang kab.purworejo kab.wonogiri kab.gunung kidul

kab.blora kab.karanganyar kab.pati kab.rembang kab.wonosobo kab.kulon progo

kab.brebes kab.kendal kab.pekalongan kab.sragen kota magelang

kab.cilacap kab.klaten kab.pemalang kab.sukoharjo kota salatiga

Aset Lainnya kab.cilacap kab.kendal kab.magelang kab.pekalongan kota pekalongan kab.bantul

Kas kab.rembang kab.sragen

Inv. Non Permanen kab.banjarnegara kab.klaten kab.pati kab.rembang kab.temanggung kab.bantul

kab.karanganyar kab.magelang kab.purworejo kab.sragen kab.wonogiri

Inv. Permanen kab.brebes kab.karanganyar kab.pemalang kab.sukoharjo kab.temanggung kab.wonosobo

kab.cilacap

Pendapatan Lain-lain kab.batang

Pendapatan Asli Daerah kab.bantul kab.gunung kidul

Pendapatan Retribusi kab.kulon progo

Belanja Bantuan kab.demak

Belanja Barang & Jasa kab.kendal kab.gunung kidul

Piutang kota magelang

Piutang Lain-lain kab.tegal

Bantuan Sosial kab.pemalang

60

Lampiran 20

CONTOH LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah

memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tanggal 31 Desember 2011

dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan

Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Tanggung

jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan

pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan

pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

61

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2011

Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan

agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan ke uangan bebas dari salah saji

material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti

yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan

estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, serta

penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa

pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor V.B.2.1 atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyajikan saldo Investasi Non Permanen

dalam Neraca per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp7,25 miliar

dan Rp14,3 miliar. Metode penghitungan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas

dana bergulir pada akun investasi non permanen belum diatur oleh kebijakan

akuntansi.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan Nomor V.B.3 atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyajikan saldo aset tetap dalam Neraca per

31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp3,64 triliun dan Rp3,54

triliun. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tidak melaksanakan pengendalian dan

pencatatan atas aset tetap dengan memadai antara lain aset tetap pada Dinas

Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Rp183,4 miliar tidak didukung dengan laporan

hasil inventaris, aset tanah jalan Rp1,15 triliun pencatatannya tergabung dalam aset

jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum.


62

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara TA 2011

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang

mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti pencatatan Aset

Tetap, Neraca Pemerintah Kabupaten Banjarnegara per tanggal 31 Desember 2011

dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan

Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan

secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, realisasi anggaran, arus kas, dan

Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal

tersebut, sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagaian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan

keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern

dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan

atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-

undangan disajikan dalam Laporan Nomor 14B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 dan

Nomor 14C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 17 Mei 2012, yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.


63

Lampiran 21

CONTOH LAPORAN HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

LHP Sistem Pengendalian Intern LKPD Kabupaten Banjarnegara T.A. 2011

BAB 2

HASIL PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PEMERIKSAAN ATAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

TAHUN 2005-2011

Dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2011, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2005 – 2011. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan

tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan DPRD.

Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terhadap temuan

tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

Tabel 7. Rekapitulasi Pemantauan tindak lanjut Pemeriksaan

Atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2005-2011

No. LHP

Jumlah Jumlah

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

(Rekomendasi)

Sesuai

Belum Belum

Temuan Rekomendasi Sesuai/Selesai Ditindaklanjuti

1

LHP 2011 atas LKPD

2010 9 13 10 3 0

2

LHP 2010 atas LKPD

2009 5 7 5 2 0

3

LHP 2009 atas LKPD

2008 6 9 9 0 0

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

64

LHP Sistem Pengendalian Intern LKPD Kabupaten Banjarnegara T.A. 2011

4

LHP 2008 atas LKPD

2007 3 8 8 0 0

5

LHP 2007 atas LKPD

2006 8 11 11 0 0

6

LHP 2006 atas LKPD

2005 6 6 6 0 0

7

LHP 2005 atas LKPD

2004 8 10 9 1 0

Total 45 64 58 6 0

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menindaklanjuti 58 rekomendasi dari 64

rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2011 yang diajukan BPK RI.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut atau tindaklanjut belum

sesuai rekomendasi sebanyak 6 rekomendasi. Tidak ada rekomendasi yang belum

ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

65

66

Documents

Pengaruh Tingkat Penyelesaian Rekomendasi dari BPK ......melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Apabila pemerintah kabupaten-kota menindaklanjuti