7

Click here to load reader

PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN …prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/... · Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui Undang-Undang yang baru definisi

  • Upload
    lephuc

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN …prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/... · Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui Undang-Undang yang baru definisi

Jurnal Ilmu Hukum ISSN 2302-0180

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 7 Pages pp. 135- 141

135 - Volume 2, No. 1, Agustus 2013

PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN

INFORMASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDA ACEH

Irfan Ishak1, Iskandar A. Gani

2, Mujibussalim

2

1) Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala

2)Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstract : Advances in information technology that is a combination of the computer and

communications can provide enormous benefits to the progress of the Indonesian nation, realized

that one of them is the dissemination of legal information, because the public can participate So

also play a role in the formation process of law, abide by and watched, in addition to it is also very

supportive of the tasks in making a decision because the availability of a complete and fast

information. Realizing the importance of the Network Documentation and Information Law

(JDIH) government issued Presidential Decree. 91 Year 1999 on National Legal Systems

Documentation Network. And the City of Banda Aceh have started in 2007, but after more than

five years of existence JDIH Banda Aceh was not considered sitnifikan role. Based on the survey

results revealed that the legal basis for the implementation of the Law Information Network

Documentation (JDIH) up to this time has been very inadequate both in principle and technically,

from 1999 to 2012 there were at least 8 Regulation Legislation that can be used as the legal basis

for the management and development JDIH. JDIH and implementation are still many obstacles

that has not been properly JDIH maxima it is evident from the number of visits and the benefits felt

by the public. It is recommended that JDIH Banda Aceh to improve understanding of the human

resources komprensif studied all legislation relating to JDIH order to better understand the

purpose and role JDIH existence. And to all parts associated with JDIH management would be

able to see the obstacles faced in order to find a way out, so JDIH Banda Aceh was empowered as

opinion networking media, building community participation in the discussion of each of Banda

Aceh Qanun also as a means of dissemination of all forms legal information that can be known

and accessible to the public easily, cheaply and quickly.

Keywords: Documentation, Information Law, Banda Aceh

Abstrak : Kemajuan teknologi informasi yang merupakan perpaduan dari pada komputer dan

komunikasi dapat memberikan manfaat yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa Indonesia,

menyadari hal tersebut salah satunya adalah penyebarluasan informasi hukum, karena dengan

bagitu masyarakat dapat turut serta berperan dalam proses pembentukan hukum, mematuhi dan

mengawasi, disamping itu juga sangat mendukung tugas-tugas dalam mengambil keputusan karena

ketersedian informasi yang lengkap dan cepat. Menyadari arti penting dari pada Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pemerintah menerbitkan KeputusanPresiden No. 91

Tahun 1999 tentangSistemJaringanDokumentasiHukumNasional. Dan Pemerintah Kota Banda

Aceh telah memulainya pada tahun 2007, namun setelah lebih dari lima tahun keberadaan JDIH

Kota Banda Aceh belum dirasa sitnifikan perannya.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

dasar hukum pelaksanaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) sampai dengan saat ini

sudah sangat memadai baik secara prinsip maupun teknis, sejak tahun 1999 sampai dengan 2012

setidaknya terdapat 8 Peraturan Perundang-Undangan yang dapat dijadikan landasan hukum bagi

pengelolaan maupun pengembangan JDIH. Dan dalam implementasinya JDIH masih banyak

terdapat kendala yang menyebabkan belum maksimanya JDIH sebagaimana mestinya hal tersebut

terlihat dari jumlah kunjungan maupun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Disarankan agar

JDIH Banda Aceh dapat meningkatkan pemahaman SDM dengan dipelajari secara komprensif

seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan JDIH agar dapat lebih memahami

tujuan keberadaan JDIH serta perannya. Dan kepada seluruh bagian yang terkait dengan

pengelolaan JDIH kiranya dapat melihat kendala-kendala yang dihadapi agar dapat ditemukan

jalan keluarnya, sehingga JDIH Banda Aceh benar diberdayakan sebagai media penjaringan opini,

Page 2: PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN …prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/... · Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui Undang-Undang yang baru definisi

Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Volume 2, No. 1, Agustus 2013 - 136

membangun partisipasi masyarakat dalam pembahasan setiap Qanun Kota Banda Aceh juga

sebagai sarana sosialisasi segala bentuk informasi hukum agar dapat diketahui dan diakses oleh

masyarakat secara mudah, murah dan cepat.

Kata Kunci : Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Kota Banda Aceh

PENDAHULUAN

Meningkatnya kesadaran hukum

masyarakat dengan mematuhi dan menjalankan

hukum dengan baik, maka masyarakat semakin

merasakan bahwa hukum adalah suatu

kebutuhan. Begitupun juga kelancaran arus

informasi hukum yang disebarluaskan melalui

saluran komunikasi atau infrastruktur informasi

modern yang pada prinsipnya sangat banyak

membantu dalam pelaksanaan tugas

penyelenggara negara, penegak hukum,

akademisi bahkan bagi masyarakat itu sendiri.

Sesudah adanya komputer, timbul

kecendrungan pada hamper semua Negara di

dunia untuk memuat peraturan perundang-

undangan dalam system teknologi informasi

yang dapat memuat semua peraturan

perundang-undangan dan dokumentasi hokum

lainnya untuk diakses semua orang baik di

dalam maupun luar negeri.

Teknologi informasi pada bidang hukum,

khususnya dalam pelaksanaan dokumentasi dan

penyebarluasan informasi mengenai produk-

produk hukum dan peraturan perundang-

undangan sangat diperlukan bagi pembangunan

dibidang hukum itu sendiri pada khususnya

sebagai bagian dari pembangunan nasional pada

umumnya. Dokumentasi hukum yang tertata

dengan baik dan lengkap serta penyebaran

informasi hukum yang terselenggara dengan

cepat dan akurat sangat penting arti dan

perannya dalam upaya peningkatan pemahaman

terhadap pengetahuan hokum bagi aparat

penegak hukum, aparatur pemerintah dan

segenap lapisan masyarakat.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Dokumentasi Sebagai Sumber Informasi

Penerapan e-Government akan menghasilkan

sejumlah dokumen dalam bentuk elektronik.

Dokumen tersebut dihasilkan melalui proses

elektronik yang melibatkan masyarakat, dunia

usaha, dan lembaga pemerintah. Sistem

Manajemen Dokumen Elektronik (E-Record

Management/ERM) yang baik akan

mendukung :

a. pertukaran informasi yang efektif serta

interoperabilitas yang lebih baik antar

lembaga pemerintah;

b. menyediakan sumber informasi yang

berkualitas dan otentik;

c. prinsip-prinsip administrasi, proteksi

ataupun transparansi informasi;

d. pertukaran, ekstrasi, dan perangkuman

informasi lintas lembaga pemerintah.

(Indarjit, Richardus Eko, 2004 : 122)

Untuk memenuhi persyaratan akuntabilitas dan

melayani kebutuhan internal, maka setiap

lembaga pemerintah harus dapat menyimpan

dokumen yang terkait dengan keputusan dan

transaksi yang dilakukannya. Dokumen perlu

Page 3: PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN …prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/... · Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui Undang-Undang yang baru definisi

Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

137 - Volume 2, No. 1, Agustus 2013

diakui sisi, dikelola, dan disimpan dalam

sebuah sistem yang mampu memelihara

integritas serta keasliannya. Untuk menerapkan

sistem ERM yang baik dibutuhkan pemahaman

yang baik tentang dokumen dan system

informasi yang mendukungnya;

a. Prosedur akuisisi dan penciptaan dokumen

sebagai bagian dari sistem administrasi;

b. Prosedur penyimpanan dokumen

elektronik yang dirancang untuk menjamin

integritas, kualitas dan keamanan

dokumen;

c. Prosedur untuk menjamin kemudahan dan

kelancar-an akses semua dokumen selama

diperlukan;

d. Prosedur untuk evaluasi, audit,

penjadwalan, serta pemusnahan dokumen

sesuai dengan peraturan yang berlaku;

e. Budaya kerja yang berorientasi pada

pemanfaatan teknologi informasi;

f. Ketrampilan dan kompetensi pada bidang

ERM untuk semua pengguna dan

pengelola dokumen.

Sistem pengelolaan dokumen elektronik yang

baik harus memiliki tiga unsure utama, yaitu :

a. Kebijakan, strategi, dan budaya kerja;

b. Prosedur pengelolaan dokumen elektronik

dalam suatu siklus hidup dokumen;

c. Sistem informasi yang mendukung

manajemen dokumen.

Teknologi Informasi Sebagai Alat Kerja

Pemanfaatan sistem informasi dalam

berbagai bidang pekerjaan meningkat secara

signifikansejak era 1980-an, dalam suatu

penelitian dilansir bahwa secara global sekitar

50% modal baru digunakan untuk

pengembangan sistem informasi untuk

menunjang pencapaian tujuan organisasi,

menunjang dan mempermudah aktifitas

pelaksanaan tugas/pekerjaan pada semua

tingkatan organisasi, agar pelaksanan

tugas/pekerjaan dapat dicapai secara maksimal,

efektif, dan efisien.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan

system informasi tidak harus melibatkan

komputer. Sistem Informasi yang menggunakan

komputer biasa disebut system informasi

berbasis komputer (Computer-Based

Information Systemsatau CBIS). Dalam

prakteknya, istilah system informasi lebih

sering dipakai tanpa embel-embel berbasis

komputer walaupun dalam kenyataannya

komputer merupakan bagian yang penting.

Yang dimaksudkan dengan system informasi

disini adalah sistem informasi yang berbasis

komputer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LandasanHukumImplementasiSistem

Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum

Momentum orde reformasi sebagai babak

baru penyelengaraan pemerintahan secara

demokratis, dibuktikan melalui amandemen

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indoensia yang banyak membawa perubahan

termasuk sisi pelayanan public sebagaimana

kita ketahui bahwa amandemen UUD 1945

sedikit banyak telah member warna dalam

ketatanegaraan Indonesia, sejumlah peraturan

Perundang-Undangan juga lahir sebagai

konsekuensi daripada amandemen konsitusi,

termasuk di dalamnya Peraturan Perundang-

Page 4: PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN …prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/... · Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui Undang-Undang yang baru definisi

Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Volume 2, No. 1, Agustus 2103 - 138

Undangan yang dapat dijadikan sebagai

landasan Implementasi Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum, di antaranya :

1. Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal28F “Setiap orang berhak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi

untuk mengembangkan pribadi dan

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk

mencari, memperoleh, memiliki,

menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang

tersedia”.

2. Inpres nomor 6 Tahun 2001 tentang

Kebijakan Pengembangan dan

Pemanfaatan Telematika. Pada intinya

Inpres ini menginstruksikan kepada

seluruh Pejabat Negara Untuk

melaksanakan lebih lanjut pengembangan

dan pendayagunaan Telematika dengan

berpedoman pada kerangka kebijakan

Pengembangan dan Pendayagunaan

telematika. Juga memfasilitasi masyarakat

untuk turut serta dalam pengembangan dan

pendayagunaan telematika.

3. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang

Kebijakan Pengembangan e-Government..

Adapun kebijakan yang tersebut dalam

Inpres tersebut adalah Menginstruksikan

kepada seluruh Pejabat Negara untuk

mengimplementasikan e-Government.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik.

Lahirnya Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) merupakan sabuah langkah maju

bagi Bangsa Indonesia dalam

pengembangan cyber law, UU ITE

mengatur beberapa hal yang sangat krusial

dalam memberikan jaminan bagi

pemanfaatan teknologi informasi oleh

pemerintah dalam memberikan layanan

publik, tentu sangat mendukung pula

implementasi JDIH.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik merupakan sebuah

terobosan, karena Undang-undang tersebut

menunjukan keseriusan Pemerintah akan

penyelengaraan pemerintahan berdasarkan

asas-asas pemerintahan yang baik (good

governance).

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik

Kehadiran Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

telah memberikan standar mengenai

bagaimana penyediaan layanan terhadap

masyarakat oleh pemrintah. Undang-

Undang ini juga semakin menguatkan

peran JDIH.

7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan.

Sebagai Undang-Undang yang disahkan

pada akhir tahun 2009, Undang-undang ini

semakin melengakapi landasan hukum

implementasi JDIH, melalui

UndangUndang ini yang juga mengantikan

UU sebelumnya yaitu Undang-Undang

Page 5: PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN …prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/... · Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui Undang-Undang yang baru definisi

Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

139 - Volume 2, No. 1, Agustus 2013

Nomor 7 Tahun 1971. tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui

Undang-Undang yang baru definisi arsip

sudah diperluas tidak saja dokumen

hardcopy akan tetapi juga dokumen

softcopy.

8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

tentang Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum Nasional

Disahkannya Peraturan Presiden Nomor

33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum

Nasional. Pada tanggal 20 Maret 2012 juga

sekaligus mencabut Keputusan Presiden

No. 91 tahun 1999 tentang Sistem Jaringan

Dokumentasi Hukum Nasional. Dalam

Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa

“Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional yang selanjutnya

disingkat JDIHN adalah wadah

pendayagunaan bersama atas dokumen

hokum secara tertib, terpadu, dan

berkesinambungan, serta merupakan

sarana pemberian pelayanan informasi

hokum secara lengkap, akurat, mudah, dan

cepat.”

Kendala dalam pengelolaan Sistem Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum di Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Sampai dengan Saat ini JDIH Banda

Aceh telah memasuki tahun kelima, namun

harus diakui belum dirasakan manfaat

signifikan dari keberadaan JDIH Kota Banda

Aceh, hal tersebut karena masih terdapat

berbagai kendala yang dihadapai, dari hasil

pengamatan dan wawancara dapat diinventarisir

beberapa kendala maupun permasalahan yang

dihapi oleh Bagian JDIH Kota Banda Aceh,

diantaranya :

1. Tidak adanya standar blue print Sitem

Jaringan Dokumentai dan Informasi

Hukum

Tidak adanya Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang dapat dijadikan

acuan bagi Subbag JDIH menyebabkan

staf JDIH kesulitan dalam melaksanakan

tugas-tugasnya. Sehingga sampai saat ini

pengelolaannya masih sangat tergantung

kepada kemampuan Sumberdaya yang ada.

2. Tidak Optimal dalam Penganggaran

Minimnya alokasi anggaran sering

kali disebutkan sebagai salah satu kendala

dalam berbagai kegiatan pemerintah,

namun sebaliknya ketersediaan angaran

yang cukup juga bukan suatu jaminan

bahwa suatu program kerja dapat

terlaksana dengan baik. Justru tidak sedikit

contoh penyalahgunaan anggaran terhadap

suatu proyek yang anggarannya berlimpah.

Maka mestinya dengan segala keterbatasan

yang ada menuntut aparatur pemerintah

khususnya bagian JDIH agar dapat

mengoptimalkan sumber dana yang

tersedia.

3. Kurangnya Perhatian oleh Pejabat Pemko

Kurangnya perhatian oleh Pjabat

Pemko Banda Aceh sangat dirasakan sejak

dibentuknya JDIH sampai saat ini, hal

tersebut terbukti dalam penganggaran,

dimana bisa dilihat dalam pengajuan

anggaran operasional tahunan, JDIH belum

mendapat perhatian sebagaimana mestinya,

Page 6: PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN …prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/... · Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui Undang-Undang yang baru definisi

Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

Volume 2, No. 1, Agustus 2103 - 140

sehingga apa yang menjadi rencana

pengembangan tidak dapat dilaksanakan

dengan baik dan cepat.

4. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran

Dalam merumuskan tolok ukur

kinerja dan capaian program tidak

dimasukkan mempublikasi rancangan

qanun juga membangun partisipasi

masyarakat melalui komentar ataupun

diskusi yang interaktif. padahal sejak tahun

2011 belanja publikasi Rancangan Qanun

(Raqan) melalui koran senilai 40 juta/1

Raqan sudah tidak ada lagi maka mestinya

harus ditambahkan memasukkan setiap

rancangan qanun kedalam website agar

mendapat masukan dari masyarakat.

5. Tidak Terintegrasi dengan Sosial Media

Tidak diragukan lagi kekuatan social

media dalam membangun partisipasi

publik, sosialisasi, maupun kampanye

bahkan bertransaksi sekalipun. Telah

banyak bukti bagaimana kekuatan social

media dalam hal publikasi, sosialisai,

upaya membangun partisipasi publik,

maupun kampanye.

6. Struktur Birokrasi yang kaku

Karakter birokrasi yang cenderung

kaku menyebabkan kekhawatiran para staf

JDIH dalam merespon setiap permintaan,

misalnya dalam memberikan jawaban atau

komentar dari berbagai pertanyaan

masyrakat yang disampaikan langsung

maupun yang dikirimkan melalui website

JDIH.

7. Minimnya sosialisasi dan publikasi

(internal) dan ekternal tidak pernah ada

Kurangnya sosialisasi JDIH diakui

oleh banyak pihak, baik oleh internal

Pemko Banda Aceh, Dinas-dinas atau

Bandan-badan kelengkapan lainnya,

akademisi maupun masyarakat luas.

Dengan minimnya sosialisai menyebabkan

ketidaktahuan mengenai keberadaan JDIH

maupun manfaat daripada JDIH itu sendiri,

sehingga manfaat daripada JDIH itu

sendiri tidak dirasakan oleh masyarakat

luas.

8. Tidak adanya feedback atas layanan JDIH

Sejak terbentuknya JDIH Kota

Banda Aceh sampai saat ini (Februari

2013) Subbag JDIH belum pernah

mendapat respon balik baik secara

langsung maupun tidak langsung oleh

masyarakat pada umumnya terhadap

sistem dokumentasi dan informasi hukum

yang telah dikembangkan, sehingga hal-hal

apa saja yang perlu dibenahi juga sulit

untuk diketahui.

9. Perubahan Struktur JDIH

Salah satu Permasalahan mendasar dalam

Organisasi JDIHN adalah seringkali terjadi

perubahan struktur, dimana setiap terjadi

perubahan struktur maka seperti

membangun kembali SDM yang

sebelumnya telah dilatih dengan berbagai

pelatihan ke-dokumentasian dan lebih jauh

lagi tidak menciptakan kaderisasi,

sehingga tidak ada kesinambungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Page 7: PENGELOLAAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN …prodipps.unsyiah.ac.id/Jurnalmih/images/Jurnal/2.2013/2.1.8.2013/... · Ketentuan Pokok Kearsipan. Melalui Undang-Undang yang baru definisi

Jurnal Ilmu Hukum

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

141 - Volume 2, No. 1, Agustus 2013

1. Dasar hukum pelaksanaan Jaringan

Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)

sampai dengan saat ini sudah sangat

memadai baik secara prinsip maupun

teknis, sejak tahun 1999 sampai dengan

2012 setidaknya terdapat 8 Peraturan

Perundang-Undangan yang dapat

dijadikan landasan hukum bagi

pengelolaan maupun pengembangan

JDIH.

2. Dalam implementasinya JDIH masih

banyak terdapat kendala yang

menyebabkan belum maksimanya JDIH

sebagaimana mestinya hal tersebut

terlihat dari jumlah kunjungan maupun

manfaat yang dirasakan oleh

masyarakat. sebagaimana kita ketahui

bahwa akses informasi juga merupakan

bagian daripada hak setiap orang,

apalagi informasi mengenai hukum dan

kebijakan yang memang menginginkan

partisipasi masyarakat luas baik dalam

proses penyusunan maupun

penerapannya.

Saran

1. Untuk meningkatkan pemahaman SDM

Subbag JDIH perlu dipelajari secara

komprensif seluruh Peraturan

Perundang-undangan yang berkaitan

dengan JDIH agar dapat lebih

memahami tujuan keberadaan JDIH

serta perannya, agar bagian JDIH

Pemko Banda Aceh dapat lebih efektif

lagi dalam menjalankan tugasnya.

2. Kepada seluruh bagian yang terkait

dengan pengelolaan JDIH kiranya dapat

melihat kendala-kendala yang dihadapi

agar dapat ditemukan jalan keluarnya,

sehingga dapat tercapai apa yang

menjadi tujuan JDIH. Selain itu JDIH

harus benar-benar diberdayakan sebagai

media penjaringan opini, membangun

partisipasi masyarakat dalam

pembahasan setiap Qanun Kota Banda

Aceh juga sebagai sarana sosialisasi

segala bentuk informasi hukum agar

dapat diketahui dan diakses oleh

masyarakat secara mudah, murah dan

cepat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Agus, D., 2005. Mewujudkan good governance

melalui pelayanan public. Jakarta: Gadjah

Mada University Press

Indarjit, R.C., 2004. Electronic Government.

Yogyakarta: Penerbit Andi,

Trilestari, E, W., 2004. Keikutsertaan Masyarakat

dalam Membangun Kualitas Pelayanan

Publik. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 1.

STIA LAN. Bandung.