PKP2A I LAN BandungKiara Payung, 5 April 2012

Komentar per Issu / Poin

Kembali ke Laptop: Apa ituDesentralisasi?

Focusing …

Milestone Desentralisasi Asimetris.

Dalam TOR disebut berkali-kali soal tujuan negara dalam men-sejahterakan rakyatnya. Kesan awal, kajian ini ingin mengkaitkansejauh mana dampak desentralisasi terhadap perwujudankesejahteraan dan mencari pola desentralisasi (asimetris) yg palingoptimal untuk mencapai kesejahteraan.KOMENTAR:

Selama ini, pergerakan bandul desentralisasi lebih dikaitkan dengan efisiensiatau demokrasi (lihat slide).

Desentralisasi yg berorientasi efisiensi, mungkin dapat dianalogkan dengandesentralisasi simetris. Sedangkan desentralisasi yg berorientasi demokrasi, lebih cocok dianalogkan dengan desentralisasi asimetris, meski tidak menutupkemungkinan desentralisasi asimetris lebih efektif menciptakan efisiensi(kasus Jepang).

Baik desentralisasi yg berorientasi efisiensi maupun yg berorientasidemokrasi, pada dasarnya sama-sama bertujuan untuk menciptakankesejahteraan. Namun belum ada kesimpulan bahwa desentralisasi yg pro efisiensi otomatis juga pro kesejahteraan. sehingga harus dihilangkan kesanbahwa desentralisasi asimetris lebih dekat dengan kesejahteraan.

KOMENTAR (Lanjutan):

Akan sangat sulit merumuskan model desentralisasi asimetrisdengan pintu masuk kesejahteraan (alasan ekonomi). Sebab, terlebih dahulu harus ada studi perbandingan model desentralisasi mana yg pernah berlaku di Indonesia yg palingmampu mensejahterakan warga negara. Jika sudah ketemu, barudianalisis apa faktor yg menentukan keberhasilan desentralisasidalam meraih kesejahteraan, untuk selanjutnya ditentukan dalamhal apa perlakuan asimetris diberikan.

Kesulitan mengkaitkan desentralisasi asimetris dengankesejahteraan juga didukung oleh fakta empirik bahwa Otsuspapua dan Aceh tidak banyak memberi dampak positif padakesejahteran masyarakat (TOR hal. 3).

Mungkin, pintu masuk ‘keragaman, tuntutan kebutuhan, latarbelakang historis, dan amanat konstitusi’ (alasan politik) lebihtepat untuk dipilih.

Pada hal. 1 alinea 2 disebutkan bahwa UU No. 1/1945 merupakan kebijakan desentralisasi yg pertama kali ditetapkan di Indonesia.KOMENTAR:

Jika dihitung sejak Indonesia merdeka, benar. Namun jikamelihat aspek historisitas, maka kebijakan yg pertama adalahDecentralizatie Wet 1903, yg disusul dengan Wet op de Bestuurshervorming (Stb. 1922/216).

Pada Tabel 1.1. disebutkan bahwa asas otonomi pada masaUU No. 32/2004 adalah otonomi luas, nyata & bertgjawab.KOMENTAR:

Menurut bagian Menimbang butir (b), Pasal 1, Pasal 2 (3), dan Pasal 10 (2), asas yang digunakan adalah otonomi seluas-luasnya.

What do we mean by Desentralisasi?

5 Tipologi Desentralisasi Smith.

4 Tipologi Desentralisasi Rondinelli & WB.

3 Tipologi Desentralisasi Brilantes Jr.

2 Tipologi Desentralisasi Ribot.

5 Typology of Decentralization(Smith, 2001)

4 Typology of Decentralization(Rondinelli and WB, 1999)

Political decentralization;

Administrative decentralization:DeconcentrationDelegationDevolution

Fiscal decentralization;

Market decentralization.

3 Typology of Decentralization(Brilantes Jr., 2004)

2 Typology of Decentralization(Ribot, 2004)

Dari beragam tipologi diatas, desentralisasi yg mana yg akan dikembangkan dengan pola asimetris?

Dalam TOR nampaknya ada link yang hilang antara paparan awal LatarBelakang dengan keputusan untuk memfokuskan pada desentralisasiasimetris berbasis sosial ekonomi. Jika ini yg diambil, mungkin dalamLatar Belakang lebih tepat untuk mengangkat soal kesenjangan (sosial) ekonomi antar daerah, gambaran potensi perekonomian daerah, kapasitas fiskal masing2 daerah, visi dan target pembangunan bidangekonomi masing2 daerah, dll.

Dimensi « sosial » lebih baik dilekatkan pada dimensi « budaya » dari pada « ekonomi » lihat Milestone Desentralisasi Asimetris.

Perumusan Masalah dan Tujuan sebaiknya tidak melebar, dan cukupdipilih butir no. 1. Adapun masalah dan tujuan no. 2 dan 3 dapat dikajipada seri tahun mendatang (multi years). Sebab, pada tahap pertamabaru menyusun model, tentu implementasinya tidak bisa seketika, apalagi mengkaji soal implikasi dari penerapan model tsb.

Tah

ap1 Alasan

HistorisKonstitusi

Tah

ap2 AlasanPolitis

Tah

ap3 Alasan

SosialBudaya

Tah

ap4 Alasan

Ekonomi

– Tri Widodo W. Utomo –

Pusat Kajian Manajemen Kebijakan LAN-RI