Penggantian Nazhir

PENGGANTIAN NAZHIR

Dasar Hukum Penggantian Nazhir

Salah satu tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang kepada Badan WakafIndonesia adalah memberhentikan dan mengganti nazhir. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41Tahun 2004 tentang Wakaf menyatakan:

(1) Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang untuk: … d. memberhentikan danmengganti nazhir; ….

Alasan Penggantian Nazhir

Menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nazhir,baik yang berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum, dapat diganti apabilayang bersangkutan:

a. meninggal dunia;

1 / 7

Penggantian Nazhir

b. berhalangan tetap;

c. mengundurkan diri;

d. tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalamperaturan perundang-undangan wakaf;

e. dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. bubar atau dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (nazhirorganisasi dan badan hukum);

g. diberhentikan oleh Badan Wakaf Indonesia.

Persyaratan Penggantian Nazhir

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan permohonan penggantian nazhir kepadaBWI adalah sebagai berikut:

No

Berkas Administrasi

2 / 7

Penggantian Nazhir

I

Bagi Nazhir Perseorangan

I.1

Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian nazhir kepada BWI

I.2

Surat pengantar permohonan pe ng gantian n azhir dari KUA tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada BWI

I.3

Keputusan rapat tentang penggantian nazhir dengan menyebutkan struktur nazhir paling kurang 3 (tiga) orang yaitu ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar hadir peserta rapat. (Nazhir organisasi atau badan hukum tanpa menyebutkan struktur nazhir)

I.4

Alasan penggantian nazhir (di- check list sesuai dengan alasan penggantian nazhir)

3 / 7

Penggantian Nazhir

I.4.1

Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir meninggal dunia, dengan melampirkan surat keterangan meninggal dunia /kematian dari instansi yang berwenang

I.4.2

Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir berhalangan tetap, dengan melampirkan surat keterangan dari pihak yang bersangkutan ber materai cukup

I.4.3

Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir mengundurkan diri, dengan melampirkan surat pengunduran diri dari pihak bersangkutan ber materai cukup

I.4.4

Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir organisasi atau badan hukum bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan per aturan perundang-undangan, dengan melampirkan surat keterangan dari pengurus dan/atau instansi yang berwenang

I.4.5

Jika alasan penggantian nazhir karena nazhir tidak melaksanakan tugasnya dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melampirkan surat pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya ber materai cukup

I.4.6

4 / 7

Penggantian Nazhir

Jika alasan penggantian n azhir karena n azhir dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan melampirkan salinan putusan pengadilan

I.5

Foto copy KTP calon nazhir atau pengurus yayasan/organisasi (ketua, sekretaris, bendahara)

I.6

Daftar riwayat hidup calon nazhir atau pengurus yayasan/organisasi (ketua, sekretaris, bendahara)

I.7

Foto copy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)

I.8

Foto copy Surat Pengesahan Nazhir

I.9

5 / 7

Penggantian Nazhir

Foto copy serti p ikat wakaf (jika sudah bersertifikat).

1.10

Program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf

I.1 1

Laporan pengelolaan dan pengembangan wakaf

II

Bagi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum selain persyaratan di atas, juga melampirkan persyaratan berikut ini

II.1

Foto copy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang

II.2

Daftar susunan pengurus

6 / 7

Penggantian Nazhir

II.3

Foto copy Anggaran Rumah Tangga

II.4

Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi /badan hukum

II.5

Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup

7 / 7