PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM .../Penggu… · PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI

OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG

DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN TERDAKWA AGUNG PRABOWO

(STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID/B/2007 PN SMG)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta

Oleh

Yudha Alifan Risqhi

NIM. E 1106076

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA

2010


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)






Oleh

Yudha Alifan Risqhi

NIM. E 1106076

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 27 September 2010

Dosen Pembimbing

Kristiyadi, S.H., M.Hum

NIP. 1958122519860111001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)






Oleh

Yudha Alifan Risqhi

NIM. E 1106076

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum ( Skripsi )

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 12 Oktober 2010

DEWAN PENGUJI

1. EDY HERDYANTO, S.H., M.H. : ……………………………...

Ketua

2. BAMBANG SANTOSO, S.H., M.Hum : ………………………….......

Sekretaris

3. KRISTIYADI, S.H., M.Hum : ……………………………...

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Mohammad Jamin, S.H, M.Hum

NIP : 196109301986011001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Yudha Alifan Risqhi

NIM : E1106076

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM

PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM MEMERIKSA DAN

MEMUTUS TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN TERDAKWA

AGUNG PRABOWO (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID/B/2007 PN SMG)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia

menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan

gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 12 Oktober 2010

yang membuat pernyataan

Yudha Alifan Risqhi

NIM. E1106076


commit to user

v

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum

sehingga mereka mengubah kaadaan yang ada pada diri mereka

sendiri ”

( Ar-Ra’d : 6)

“Kebanyakan dari kita tidak mensyukuri apa yang sudah kita

miliki, tetapi kita selalu menyesali apa yang belum kita capai”

(Schopenhauer)

“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah

gagal, tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh”

(Confusius)


commit to user

vi

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala cinta dan

hidayahNya untukku,

2. Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan safaatnya

kelak…

3. Kedua orang tuaku Bapak Sugeng Sudarno dan Ibu Tutik

Utami yang tanpa henti-hentinya telah mendukung,

mendidik, mendoakan dan memberikan seluruh kasih

sayangnya untukku, tanpa beliau berdua saya tidak akan

bisa menjadi seperti ini,

4. Diriku sendiri yang telah berhasil untuk menghadapi dan

menjalani semuanya,

5. Kedua adik-adikku tersayang Oyik dan Yaya

6. Semua sahabatku, di kost AN Nur, di kampus love U

all……

7. Almamaterku, Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

vii

ABSTRAK

Yudha Alifan Risqhi, E 1106076. 2010. PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA TERORISME DENGAN TERDAKWA AGUNG PRABOWO (STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID/B/2007 PN SMG). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab mengenai penggunaan alat bukti dan kekuatan pembuktian keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan memutus Tindak Pidana Terorisme dengan terdakwa Agung Prabowo studi Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif dengan mengunakan data primer dan data sekunder, dimana Penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh di Pengadilan Negeri Semarang secara langsung dari Hakim melalui melalui wawancara serta studi dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen serta studi lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban mengenai penggunaan alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP dan sejauh mana kekuatan alat bukti keterangan ahli tersebut dalam suatu perkara pidana terorisme oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Dimana dalam suatu kasus tindak pidana, pada proses pembuktiannya memerlukan kehadiran seorang ahli untuk memberikan keterangannya di muka sidang untuk membuat terang suatu perkara.

Penulis menarik kesimpulan bahwa keterangan ahli digunakan oleh hakim untuk membantu hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. Dimana hakim dapat memperoleh pangetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki dari seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara dan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk mengambil putusan.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli di persidangan dengan terdakwa Mohammad Agung Prabowo alias Maxfiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga alias Bebek2an alias Maxhazer ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa, hakim yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli. Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hakim.

Kata Kunci : Keterangan Ahli, Hakim, Terorisme


commit to user

viii

ABSTRACT

Yudha Alifan Risqhi, E 1106076. 2010. The use of expert information evidence by the judge of Semarang First Instance Court in hearing and deciding the terrorism criminal action with Agung Prabowo as the accused (a study on verdict Number 84/PID/B/2009 PN SMG). Law Faculty of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to study and to answer about the use of evidence and the strength of expert information authentication by the Judge of Semarang First Instance Court in hearing and deciding the terrorism criminal action with Agung Prabowo as the accused, a Study on Verdict Number 84/PID/B/2009 PN SMG.

This research is an empirical research that is descriptive in nature using primary and secondary data in which the writer collects the data obtained in Semarang First Instance Court directly from the Judge through the interview as well as documentary study. Technique of collecting data used was library study from both books and documents as well as field study. The objective of study is to obtain the answer about the use of expert information evidence as one of legal evidence according to the Penal Code and the extent to which the strength of such expert information evidence is in a terrorism criminal action by the Judge of Semarang First Instance Court. In a criminal action case, in the authentication process it is required an expert’s presence to give his/her information before the trial to make a case clear.

The writer concludes that the expert information is used by judge to help him/her in resolving a case. In this case, the judge can obtain deeper knowledge about something an expert has to make a case clear and as the consideration for the judge to make decision.

The strength of this expert information authentication is free and not binding nature for the judge using it if such expert information is contradicted with the judge’s conviction. The judge freely assesses and is not bond to the information given by an expert. In this case, the judge still needs other evidence to get the actual truth. Based on the expert information conveyed by the expert witness in the trial with Mohammad Agung Prabowo alias Mafiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga alias Bebek2an alias Maxhazer as the accused, the judge, in fact, in deciding the case, believes in the information provide by the expert witness. It can be seen from the effect of expert information evidence on the judge’s discretion in sentencing the punishment to the accused that can be seen from the judge’s rationales.

Keywords: Expert Witness, Judge, Terrorism


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat,

hidayah, serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada Penulis, sehingga Penulis

mampu menyelesaikan tugas penulisan hukum dengan judul ”PENGGUNAAN

ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN

NEGERI SEMARANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK

PIDANA TERORISME DENGAN TERDAKWA AGUNG PRABOWO

(STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID/B/2007 PNSMG)”

Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam

memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesainya penulisan hukum ini atas bantuan,

bimbingan, petunjuk, serta dukungan moral dan spiritual dari berbagai pihak.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. Dr. Syamsulhadi, SpKj selaku Rektor Universitas Sebelas

Maret.

2. Bapak Moh. Jamin, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

Sebelas Maret.

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.

4. Bapak Kristiyadi, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah

membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

5. Bapak Bambang Santoso, S.H, M.H, selaku dosen Hukum acara pidana

yang telah memberikan dasar-dasar hukum acara pidana.

6. Bapak Prasetyo Hadi P, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan I yang telah

memberi ijin kepada penulis untuk dapat melakukan penelitian yang

berkaitan dengan penulisan hukum ini.

7. Ibu Siti Warsini S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik Penulis yang

dengan sabar membimbing selama Penulis menempuh studi di Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.


commit to user

x

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

atas segala bimbingannya terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis

selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.

9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis

menempuh study di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

10. Bapak Sucipto, SH. MH selaku Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang

telah membantu Penulis dalam pengumpulan data yang Penulis butuhkan.

11. Kedua orang tuaku Bapak Sugeng Sudarno dan Ibu Tutik Utami yang telah

memberikan doa, bimbingan serta kasih sayang dan mengajarkan Penulis

untuk selalu yakin dengan kemampuan diri sendiri.

12. Keluarga Besar Penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan

baik moril maupun materiil.

13. Teman-teman kuliah seperjuanganku Abi, Budi, Jeffry, Anung, Rodhi,

Bayu, Cahyadi, Rinaldi, Pras, Qnoy, Lucky, Prima yang telah membantu

selama kuliah, menyelesaiankan skripsi dan mengisi hari-hari ku dengan

candatawa baik dikampus maupun diluar kampus dan seluruh teman-teman

Angkatan 2006 FH UNS yang tak dapat ku sebutkan satu persatu yang telah

mengisi hari-hari Penulis selama ini hingga lebih berwarna dan berarti.

14. Sahabatku Taufik Wibowo, terimakasih sudah menemani Penulis selama

melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.

15. Seluruh Staf dan Karyawan Pengadilan Negeri Semarang yang telah

membantu penulis dalam mengumpulkan data.

16. Pasukan pengaman parkiran FH UNS Pak Wardi, Mas Wahyono, Mas Didit,

Mas Eko dan Mas Bimo yang selalu setia bercanda gurau dengan penulis.

17. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam terselesainya penulisan

hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………….. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING…………………… ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI………………………….. . iii

HALAMAN PERNYATAAN……………………………………… iv

HALAMAN MOTTO………………………………………………. v

HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………. vi

ABSTRAK…………………………………………………………. . vii

KATA PENGANTAR……………..……………………………….. ix

DAFTAR ISI………………………………………………………... xi

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………… xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ………..………………………… 1

B. Rumusan Masalah……………………………….. 6

C. Tujuan Penelitian………………………………… 7

D. Manfaat Penelitian……………………………….. 8

E. Metode Penelitian………………………………... 9

F. Sistematika Penulisan Hukum…………………… 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori…………………………………… 15

1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

a. Pengertian Alat Bukti…………………... 15

b. Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan


commit to user

xii

Tindak Pidana Terorisme………………… 16

c. Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana……………………. 17

2. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli

a. Pengertian Keterangan Ahli

Sebagai Alat Bukti………………………. 18

b. Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli…... 19

c. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan

Ahli………………………………………. 21

d. Kewajiban Ahli…………………………… 23

e. Sanksi Terhadap Keterangan Ahli………... 24

3. Tinjauan Umum Tentang Hakim

a. Pengertian Hakim………………………… 25

b. Kewajiban Hakim………………………… 25

4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Terorisme

a. Pengertian Terorisme…………………….. 26

b. Dampak Terorisme………………………. 27

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme…... 28

5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim……………….. 30

b. Macam-macam Putusan………………….. 30

c. Hak Terdakwa terhadap putusan hakim….. 31

B. Kerangka Pemikiran………………………………... 33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli Oleh Hakim

Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memeriksa

Dan Memutus Tindak Pidana Terorisme

Dengan Terdakwa Agung Prabowo

Studi Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG…... 35


commit to user

xiii

1. Uraian Tindak Pidana

a. Identitas Terdakwa………………………. 35

b. Kasus Posisi………………………………. 35

c. Masa Penahanan Terdakwa………………. 37

d. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum…………. 37

e. Pemeriksaan Barang Bukti……………….. 38

f. Pemeriksaan Saksi-saksi………………….. 39

g. Pemeriksaan Keterangan Ahli……………. 43

h. Keterangan Terdakwa……………………. 48

i. Fakta-fakta di Persidangan………………. 49

j. Pertimbangan Hakim……………………... 50

k. Hal-hal yang memberatkan dan

meringankan bagi Terdakwa……………... 54

l. Putusan Hakim…………………………… 54

2. Pembahasan mengenai penggunaan alat bukti

keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri

Semarang dalam memeriksa dan memutus

tindak pidana terorisme dengan terdakwa

Agung Prabowo studi Putusan Nomor

84/PID/B/2007 PN SMG……………………… 56

B. Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Oleh Hakim

Pengadilan Negeri Semarang dalam Memeriksa

dan Memutus Tindak Pidana Terorisme

dengan Terdakwa Agung Prabowo

Studi Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG…... 63

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan…………………………………………… 66

B. Saran……………………………………………….. 68

DAFTAR PUSTAKA………………………………….. 69


commit to user

xiv

LAMPIRAN……………………………………………. 71


commit to user

xv

DAFTAR L/AMPIRAN

Lampiran I Surat Ijin Penelitian

Lampiran II Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran III Berkas Putusan Tindak Pidana Terorisme dengan

Nomor Perkara No. 84/PID/B/2007 PN SMG


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa,

yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat

yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan karena itu

harus ditaati oleh masyarakat. Kedudukan hukum di Indonesia

memang strategis, sebab norma-norma ini yang menentukan

eksistensi Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum menjadi

cermin masyarakat yang idealnya menginginkan kehidupan yang

serba teratur, tertib, dan saling menjaga tegaknya masing-masing hak

di antara sesama anggota masyarakat (Abdul Wahid, 2004:3).

Hak untuk hidup adalah hak asasi yang paling dasar bagi

seluruh manusia. Hak hidup merupakan bagian dari hak asasi yang

memiliki sifat tidak dapat ditawar lagi. Artinya, hak ini mutlak harus

dimiliki setiap orang, karena tanpa adanya hak untuk hidup, maka

tidak ada hak-hak asasi lainnya. Hak tersebut juga

menandakan setiap orang memiliki hak untuk hidup dan tidak ada

orang lain yang berhak untuk mengambil hak hidupnya (Muladi,

2002:5).

Melalui produk hukum yang diberlakukan yang kemudian

menjadi hukum positif, negara mempunyai kewajiban untuk

melindungi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia, seperti

hak bebas dari ketakutan, hak untuk dilindungi jiwa dan nyawanya,

dan hak-hak lainnya menjadi tanggungjawab negara untuk

menghormatinya. Bentuk penghormatan dan perlindungan yang harus

diberikan oleh negara adalah berupa penegakan hukum terhadap

setiap perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Salah satu jenis

1


commit to user

2

kejahatan yang secara istimewa harus menjadi obyek penegakan

hukum adalah kejahatan terorisme.

Kejahatan terorisme sebagai bentuk tindak pidana luar biasa

atau istimewa nampak dari beberapa indikator sebagai berikut :

1. Membahayakan nilai-nilai hak asasi manusia yang absolute

(nyawa, bebas dari rasa takut dan sebagainya);

2. Serangan terorisme bersifat random, indiscriminate and non

selective yang kemungkinan menimpa orang-orang yang

tidak bersalah;

3. Selalu mengandung unsur-unsur kekerasan, ancaman

kekerasan, dan intimidasi pada penduduk sipil dan

menimbulkan rasa takut yang bersifat luas;

4. Kemungkinan keterkaitannya dengan kejahatan terorganisasi,

bahkan kejahatan transnasional terorganisasi;

5. Kemungkinan digunakan teknologi canggih seperti senjata

kimia, biologi, bahkan nuklir (King Faisal Sulaiman,

2007:29).

Untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk tindakan dan

kegiatan teroris, pemerintah Indonesia menyikapi fenomena terorisme

secara arif, menganalisis berbagai aspek kehidupan bangsa saat ini,

guna memerangi aksi terorisme, bersama dunia internasional. Dengan

memanfaatkan kemampuan teknologi modern saat ini teroris dapat

menghancurkan sasaran dari jarak jauh, seperti telepon genggam atau

bom bunuh diri seperti yang terjadi baru-baru ini di Hotel JW Marriot

dan Hotel Ritz-Carlton pada 17 Juli 2009 lalu.

Kejahatan terorisme sebagai kejahatan luar biasa dan kejahatan

kemanusiaan telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dalam menangani

persoalan terorisme merupakan suatu yang amat kompleks dan

problematik. Terorisme memang merupakan kejahatan terhadap

kemanusiaan dan salah satu bentuk gangguan keamanan dalam negeri.


commit to user

3

Karena itu, hal tersebut harus ditanggulangi melalui law enforcement

atau penegakan hukum oleh aparat kepolisian dan bukan melalui

military enforcement. Ini sesuai dengan kaidah Indonesia sebagai

negara hukum. Yang jadi persoalan ialah, sejak peledakan bom di

Hotel JW Marriott dan The Ritz Carlton di Kuningan, Jakarta, pada

17 Juli 2009, berbagai pihak merasa bahwa terorisme tidak cukup

hanya ditangani oleh polisi dan mereka berlomba- lomba untuk ikut

serta untuk menanganinya.

Era baru penanganan terorisme memang menjadi keniscayaan.

Terorisme bukan hanya tindakan, melainkan juga pikiran dan ideologi

yang mendasarinya. Karena itu semua pihak dari jajaran Kesatuan

Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) di bawah

Departemen Dalam Negeri perlu lebih aktif lagi ikut serta membina

masyarakat agar tidak mudah tergoda menjadi anggota baru kelompok

terorisme. Ini terus berlangsung ke bawah dari tingkat pusat ke

daerah, bahkan sampai ke tingkat rukun tetangga. Jajaran instansi lain

seperti Imigrasi, Bea Cukai, Badan Pengawasan Obat dan Makanan,

pengawasan bahan-bahan kimia, bahkan sampai ke ilmuwan fisika,

kimia, dan ilmu-ilmu sosial juga memegang peran penting dalam

penanganan terorisme secara terpadu. Dalam kaitan ini, koordinasi

yang baik merupakan kata kunci dari penanganan terorisme. Rumusan

penanganan terorisme bukan lagi milik saya atau tugas saya dan

karena itu orang lain tak boleh ikut campur, melainkan bagaimana

mengurangi ego sektoral dan mulai mau bekerja sama dan

berkoordinasi (Ikrar Nusa Bhakti, 2009).

Dalam kasus terorisme pembuktian merupakan titik sentral

masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan perkara

dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan

yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang

dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang

didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 273). Alat-


commit to user

4

alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relative,

kesaksian diberikan oleh manusia mempunyai sifat pembuktian yang

menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan

dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran

materiil dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain. Pada

perkembangannya, alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak lagi dapat mengakomodir

perkembangan teknologi informasi, hal ini menimbulkan

permasalahan baru. Salah satu masalah yang muncul akibat

perkembangan teknologi informasi adalah lahirnya suatu bentuk

kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi informsi dan

komunikasi yang sering disebut dengan cyber terrorism.

Proses globalisasi dan perkembangan budaya, kemajuan

teknologi persenjataan, kemajuan teknologi informasi dan

telekomunikasi memicu semakin berkembangnya bentuk-bentuk

terorisme, khusunya kejahatan cyber terrorism. Kesulitan

mendefinisikan terorisme berimplikasi pada sulitnya menjawab

apakah yang dimaksud dengan cyber terrorism. Dalam Undang-

Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme tidak disebutkan secara eksplisit apa yang dimaksud

dengan cyber terrorism. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15

tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hanya

disebutkan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Informasi yang dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik

dengan alat optik atau yang serupa dengan itu, dan data yang

merekam secara elektronik merupakan alat bukti.

Keterangan ahli menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa

mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan

pelaku cyber terrorism. Peran keterangan ahli disini adalah untuk

memberikan suatu penjelasan didalam persidangan bahwa dokumen

atau data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat


commit to user

5

dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena

terkadang dalam praktiknya, para pelaku cyber terrorism dapat

menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi

oleh aparat penegak hukum.

Keterangan ahli ini tidak terbatas hanya pada operator

laboratorium forensik komunikasi, lebih luas lagi melibatkan ahli-ahli

dalam berbagai bidang antara lain ahli dalam teknologi informasi,

mendesain internet, program-program jaringan komputer serta ahli

dalam bidang enkripsi atau password atau pengamanan jaringan

komputer. Kombinasi dari fakta-fakta yang didapat dari laboratorium

forensik dan opini para saksi ahli diharapkan dapat membantu para

penyidik dalam proses penyidikan, dimana produk hasil penyidikan

tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

Peranan seorang ahli dalam cyber terrorism merupakan sesuatu yang

tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti

elektronik masih sangat riskan penggunaannya di depan sidang

pengadilan. Di sinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu

memberikan keyakinan kepada hakim (Didik M. Arief Mansur &

Elisatris Gultom, 2009:116-117).

Didalam proses pembuktian saksi ahli dalam perkara tindak

pidana terorisme yang dilakukan oleh Agung Prabowo ini dilakukan

demi kepentingan hakim Pengadilan Negeri Semarang yang harus

memutuskan perkara tindak pidana terorisme. Keterangan ahli

mempunyai tujuan untuk memberikan keyakinan pada hakim dalam

memberikan keterangan yang subjektif serta tidak memihak, maka

keterangan ahli sering dipergunakan untuk membuktikan suatu

perkara yang belum pasti kebenarannya. Dalam praktek,

dimungkinkan keterangan ahli dipergunakan untuk memperkuat

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.


commit to user

6

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis

tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan

hukum dengan judul :

“PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM

MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA TERORISME

DENGAN TERDAKWA AGUNG PRABOWO STUDI PUTUSAN

NOMOR 84/PID/B/2007 PN SMG”

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar

pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran

yang diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah

yang akan dibahas.

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk

mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti

sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, terarah

dan mendapatkan hasil seperti yang diharapkan. Adapun perumusan

masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Bagaimana penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim

Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan memutus

Tindak Pidana Terorisme dengan terdakwa Agung Prabowo studi

Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG?

2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli oleh Hakim



Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG?


commit to user

7

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai

oleh peneliti. Tujuan ini tidak lepas dari permasalahan yang telah

dirumuskan sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh

Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan

memutus Tindak Pidana Terorisme dengan terdakwa Agung

Prabowo studi Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG.

b. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli oleh




2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman aspek hukum

di dalam teori dan praktek dalam lapangan hukum khususnya

tentang penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim



Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG.

b. Untuk memperoleh jawaban mengenai penggunaan alat bukti

keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut

KUHAP dan sejauh mana kekuatan alat bukti keterangan ahli

tersebut dalam suatu perkara tindak pidana terorisme oleh

Hakim Pengadilan Negeri Semarang. Dimana dalam suatu kasus

tindak pidana, pada proses pembuktiannya memerlukan

kehadiran seorang ahli untuk memberikan keterangannya di

muka sidang untuk membuat terang suatu perkara.


commit to user

8

c. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama

dalam penyusunan penulisan hukum guna memenuhi salah satu

syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu


D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

a. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan

data sebagai bahan penyusunan skripsi guna memenuhi salah

satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu


b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum

pidana di Indonesia, serta dapat menambah literatur dan bahan-

bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan

dan penelitian lebih lanjut.

c. Untuk membentuk sarjana hukum yang mempunyai kemampuan

tidak hanya sekadar menjadi teknisi hukum saja, tetapi juga

sebagai orang yang dapat mengaplikasikan kemampuan ilmiah

dan daya nalarnya dalam memecahkan aneka persoalan hukum

yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan

mengatisipasi berbagai kemungkinan perubahan yang akan

terjadi di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan

dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum

sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat.


commit to user

9

E. METODE PENELITIAN

Metodologi dalam pelaksanaan suatu penelitian adalah suatu

persoalan pokok yang cukup menentukan, metodologi merupakan

suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 1986:7).

Metode penelitian ini bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan dan menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari

suatu pengetahuan tentang penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh

Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan memutus


Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG. Metode penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini dapat dijelakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian

empiris yaitu penelitian yang berguna untuk menemukan teori-

teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses

bekerjanya hukum didalam masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk dalam jenis penelitian

Deskriptif. Penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto

adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama mempertegas

hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori

lama atau dalam kerangka penyusunan teori-teori baru.

(Soerjono Soekanto, 2001:10).

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini dimaksudkan

untuk memberikan data yang seteliti mungkin, sistematis dan

menyeluruh tentang penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh



commit to user

10



3. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis

melakukan penelitian dengan mengambil lokasi di Pengaadilan

Negeri Semarang. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah

dengan pertimbangan bahwa di Pengadilan Negeri Semarang

tersedia data yang penulis gunakan untuk penyusunan penelitian

hukum ini, yaitu tentang penggunaan alat bukti keterangan ahli

oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan



4. Jenis dan Sumber Data

Secara umum didalam penelitian biasanya dibedakan

antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan

dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh dari masyarakat

dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan-

bahan pustaka dinamakan data sekunder. (Soerjono Soekanto,

2001:51).

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah sejumlah keterangan atau fakta

yang diperoleh secara langsung melalui penelitian

lapangan, baik dengan wawancara dan observasi

terhadap responden dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sejumlah keterangan atau

fakta yang diperoleh secara tidak langsung tetapi

melalui penelitian kepustakaan.


commit to user

11

Sumber Data adalah tempat ditemukan data. Adapun

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber

data primer yaitu di Pengadilan Negeri Semarang, dan sumber

data sekunder, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau

bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat

secara yuridis. Dalam hal ini yang penulis gunakan

adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman;

5) Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu hasil karya dari

kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, artikel koran dan

internet serta bahan lain yang berkaitan dengan pokok

bahasan.

c. Bahan Hukum Tersier atau Penunjang

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer

dan bahan hukum sekunder, misalnya bahan dari media

internet, kamus, ensiklopedia dan sebaginya. (Soerjono

Soekanto, 1986:52).

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah dengan melakukan :


commit to user

12

a. Data Primer

Untuk memperoleh data primer adalah dengan cara

wawancara. Dalam penelitian ini penulis akan secara

langsung mewawancarai Hakim Pengadilan Negeri

Semarang. Dalam penelitian ini yang menjadi responden

adalah Bapak Sucipto, S.H., M.H. selaku hakim yang

memeriksa dan memutus Tindak Pidana Terorisme dengan

terdakwa Agung Prabowo.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder adalah dengan

studi kepustakaan dengan mengumpulkan data-data dan

bahan-bahan hukum dari peraturan perundang-undangan,

buku-buku, artikel, dan sumber-sumber tertulis lainnya

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif,

yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh,

mengidentifikasikan, mengklarifikasikan, menghubungkan

dengan teori literatur yang mendukung masalah kemudian

menarik kesimpulan dengan analisa kualitatif. Analisa kualitatif

sesuai dengan definisi adalah suatu cara penelitian yang

menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang

nyata, yang diteliti dengan mempelajari sebagai suatu yang

utuh. (Soerjono Soekanto, 1998:32).


commit to user

13

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

Untuk memberi gambaran secara menyeluruh mengenai

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam

penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan

hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari empat

bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan

hasil penelitian ini. Sistematika penulisan hukum tersebut adalah

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, metodologi penelitian dan

sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang kerangka teori dan

kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi

tentang tinjauan umum tentang alat bukti, tinjauan

umum tentang keterangan ahli, tinjauan umum

tentang hakim, tinjauan umum tentang tindak

pidana terorisme, tinjauan umum tentang putusan

hakim.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas dan menjawab

permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya

yaitu bagaimana penggunaan alat bukti dan

kekuatan pembuktian keterangan ahli oleh Hakim

Pengadilan Negeri Semarang dalam memeriksa dan

memutus Tindak Pidana Terorisme dengan

terdakwa Agung Prabowo studi Putusan Nomor

84/PID/B/2007 PN SMG.


commit to user

14

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban

permasalahan yang menjadi obyek penelitian dan

saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

a. Pengertian Alat Bukti

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya

dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut

dapat diperguanakan sebagai bahan pembuktian guna

keyakinan hakim atas kebenarannya suatu tindak pidana yang

telah dilakukan oleh terdakwa.

Sebagaimana yang diuraikan terdahulu, Pasal 184 ayat

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah

menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut

undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan

dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua

sidang, Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukum,

terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-

alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat

bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan

Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan

mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada

alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti di luar

jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak mempunyai nilai

serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

(M. Yahya Harahap, 2003 : 285).

15


commit to user

16

b. Alat Bukti dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya

maka Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Perpu Nomor 1 tahun

2002 bersinggungan dengan Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP). Terhadap KUHAP, Undang-undang

ini telah memperluas pengertian tentang alat bukti, khususnya

yang berkaitan dengan alat bukti secara elektronik atau

fotokopi, serta dalam rekaman atau informasi lainnya yang

dapat dilihat, didengar atau dibaca dengan atau tanpa bantuan

suatu sarana. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 27

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Alat Bukti

pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi :

1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara

Pidana;

2) Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan,

dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik

dengan alat optic, atau yang serupa dengan itu ; dan

3) Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,

dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau

tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas

kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam

secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :

a) Tulisan, suara, atau gambar ;

b) Peta, rancangan, foto atau sejenisnya ;

c) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang

memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang

mampu membaca atau memahaminya.


commit to user

17

c. Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penggunaan alat bukti berupa data elektronik sebagaimana

diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut telah

menyimpang dan memperluas alat bukti sebagaimana yang

terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi :

1) Keterangan saksi,

2) Keterangan ahli,

3) Surat,

4) Petunjuk, dan

5) Keterangan terdakwa.

Perluasan alat bukti berupa informasi secara elektronik

maupun rekaman data elektronik dan sebagaimananya, kurang

tepat kalau diartikan sebagai bentuk penambahan dari alat bukti

yang telah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana. Idealnya perluasan alat bukti ini

dimaknai sekedar sebagai bentuk perluasan dari alat bukti

petunjuk an sich. Hal ini mengingat informasi secara elektronik

maupun rekaman data dan sebagainya itu hingga saat ini masih

menjadi hal yang agak polemik.

Di dalam penelitian ini penulis hanya akan menguraikan

alat bukti Keterangan ahli, baik yang berhubungan dengan

penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan

kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti

tersebut.


commit to user

18

2. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Ahli

Sebagaimana halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana menetapkan, keterangan ahli sebagai alat

bukti yang sah. Malah tempatnya diletakkan pada urutan kedua

sesudah alat bukti keterangan saksi. Melihat letak urutannya,

pembuat undang-undang menilainya sebagai salah satu alat bukti

yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana.

Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat

dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum.

Mungkin pembuat Undang-Undang menyadari, sudah tak dapat

dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi,

keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus

pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak

membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa

kita untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode

pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. (M.

Yahya Harahab, 2003 : 295)

a. Pengertian Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut

undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada

Bagian Keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan

dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan

Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana saja,

sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa kepada kita.

Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas,

tidak dapat hanya bertumpu berlandaskan pasal dan penjelasan

pasal 186. Terpaksa mencari dan menghubungkannya dari

beberapa ketentuan yang terpencar dalam Pasal-Pasal Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mulai dari Pasal 1


commit to user

19

angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179, dan Pasal 180.

Dengan jalan merangkai Pasal-Pasal itu baru jelas arti dan

seluk beluk pemeriksaan keterangan ahli.

Hal ini sudah diterangkan satu persatu pada saat

menguraikan hal yang bersangkutan dengan Pasal-Pasal di

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut.

Sedang apa yang dirumuskan pada Pasal 186 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana khusus mengatur masalah

keterangan ahli ditinjau dari segi alat bukti dan pembuktian.

Untuk menguatkan pendapat di atas mari kita baca bunyi Pasal

186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut :

“Keterangan ahli ialah apa yang seseorang ahli nyatakan di

sidang pengadilan”. Hanya itu saja rumusannya dan tidak

dirinci lagi dalam pasal-pasal berikutnya, sehingga Pasal 186

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan

yang mengatur keterangan ahli dari sudut pembuktian, benar-

benar merupakan Pasal tunggal yang berdiri sendiri.

b. Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli

Pada pemeriksaan penyidikan demi untuk kepentingan

peradilan, penyidik berwenang mengajukan permintaan

keterangan seorang ahli. Hal ini ditegaskan pada Pasal 133

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang memberi

wewenang kepada penyidik mengajukan permintaan

keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter

maupun ahli lainnya, jika keterangan ahli sangat diperlukan

untuk kepentingan peradilan. Kalau keterangan ahli bersifat

“diminta”, ahli tersebut membuat “laporan” sesuai dengan

yang dikehendaki penyidik.

Laporan keterangan ahli dimasukkan dalam berita acara

penyidikan. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Pasal 186

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Keterangan ahli


commit to user

20

dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh

penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu

bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah waktu ia

menerima jabatan atau pekerjaan.

Dari ketentuan Pasal 133 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana dihubungkan dengan penjelasan Pasal 186 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jenis dan tata cara

pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang dapat

melalui prosedur sebagai berikut :

1) Keterangan ahli yang diminta penyidik pada taraf

pemeriksaan penyidikan ;

a) Pada saat penyidikan demi untuk kepentingan

peradilan, penyidik meminta keterangan ahli yaitu

dilakukan “secara tertulis” dengan menyebut secara

tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli itu dilakukan.

b) Atas permintaan penyidik, ahli yang bersangkutan

membuat “laporan”, laporan bisa berupa “surat

keterangan” yang lazim disebut “visum et repertum”.

c) Dengan tata cara dan bentuk laporan ahli, keterangan

yang dituangkan dalam laporaan atau visum et repertum

mempunyai sifat dan nilai sebagai “alat bukti yang sah”

menurut undang-undang.

2) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan di sidang.

a) Apabila dianggap perlu dan dikehendaki baik oleh

ketua sidang karena jabatan, maupun atas permintaan

penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, dapat

meminta pemeriksaan keterangan ahli dalam

pemeriksaan di sidang pengadilan.

b) Keterangan ahli menurut tata cara ini berbentuk

“keterangan lisan” dan “secara langsung” diberikan

dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.


commit to user

21

c) Bentuk keterangan lisan secara langsung dicatat dalam

“berita acara” pemeriksaan sidang pengadilan oleh

panitera.

d) Ahli yang memberi keterangan lebih dulu

“mengucapkan sumpah” atau janji sebelum memberikan

keterangan.

e) Dengan dipenuhinya tata cara dan bentuk keterangan

yang demikian dalam pemeriksaan di sidang

pengadilan, bentuk keterangan ahli tersebut menjadi

“alat bukti yang sah” menurut undang-undang, dan

sekaligus mempunyai kekuatan pembuktian.

c. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada

alat bukti keterangan ahli. Pada prinsipnya alat bukti

keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang

mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan

pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan

pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi.

Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada

alat bukti keterangan ahli adalah:

a) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau

“vrij bewijskrcht”.

Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan

pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah

pada penilaian hakim. Hakim bebas menilai dan tidak

terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim

untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli.

Tetapi seperti apa yang telah diutarakan, Hakim dalam

mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian

pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab,


commit to user

22

atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati

dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.

b) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang

diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja

tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain,

tidak cukup dan tidak memadai membuktikan

kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan

dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan,

seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan

kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun berlaku untuk alat

bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli

saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap

cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai

dengan alat bukti lain.

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak

menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya

lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang kurang

terang tentang sesuatu hal atau keadaan. Dalam keadaan

tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai

dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi

prinsip minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, dua

atau lebih alat bukti keterangan ahli dapat dinilai merupakan

dua atau beberapa alat bukti, yang harus dinilai telah cukup

membuktikan kesalahan terdakwa.

Sering penyidik dan di dalam persidangan menghadapi

jalan buntu untuk menemukan alat bukti saksi, dan terpaksa


commit to user

23

lari mencari alat bukti keterangan ahli. Apabila demikian

halnya, penyidik atau pengadilan harus berhati-hati. Jangan

hanya mengumpulkan dan minta keterangan dari para ahli yang

mempunyai keahlian di bidang yang sama. Nilai pembuktian

mereka akan tetap dianggap satu saja apabila yang mereka

terangkan hanya tentang suatu keadaan yang serupa.

Maka diusahakan minta keterangan dari beberapa ahli

yang berbeda bidang keahliannya, sehingga apa yang mereka

terangkan adalah mengenai hal atau keadaan yang berbeda.

Jika demikian halnya, barulah keterangan ahli yang berbeda

bidang keahliannya, dapat dinilai sebagai alat bukti yang

masing-masing berdiri sendiri. Dan dapat dinilai telah

memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yang mampu

atau memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

d. Kewajiban Ahli

Kewajiban seorang ahli adalah bahwa keterangan yang ia

berikan baik lisan maupun tertulis harus diteguhkan dengan

sumpah, yaitu ahli bersumpah untuk menerangkan apa yang

benar menurut pengetahuan atau keahlian mereka. Sedangkan

bagi seorang saksi, ia bersumpah menerangkan hanya yang

benar tidak lain dari pada yang benar yaitu apa yang ia lihat, ia

alami, dan ia dengar sendiri. Fungsi sumpah di sini adalah

untuk objektifitas keterangan, sehingga dalam hal ahli dibawah

sumpah dan ia kemudian tidak melaksanakan kewajibannya

maka ia dapat dikenakan sanksi hukum (S.M. Amin, 1971:

93).

Dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dipanggil

sebagai saksi atau keterangan ahli maka kewajiban yang harus

dilakukan yaitu:

a) Kewajiban untuk menghadap di persidangan

pengadilan;


commit to user

24

b) Kewajiban untuk bersumpah;

c) Kewajiban untuk memberi keterangan (Djoko Prakoso,

I Ketut Murtika, 1986: 62).

e. Sanksi Terhadap Keterangan Ahli

Sanksi akan dikenakan kepada seoarang ahli apabila ia

tidak memenuhi panggilan dari pengadilan. Menjadi saksi

adalah kewajiban hukum bagi setiap orang, jadi apabila

seorang ahli yang diminta untuk menghadap dipersidangan

sehubungan dengan kepentingan perkara, ia wajib datang untuk

didengar keterangannya sebagai ahli. Bila ia telah dipanggil

dengan sah dan secara wajar, akan tetapi ia tidak hadir tanpa

alasan yang jelas dan sah, maka pengadilan dengan suatu

penetapan dapat menghadapkannya agar hadir.

Apabila ahli tersebut enggan atau menolak dan sengaja

tidak hadir memenuhi kewajibannya menurut undang-undang

sebagai seorang ahli dalam perkara pidana atau perkara-

perkara lainnya, maka ia dapat dikenakan ancaman pidana atau

dalam perkara lain, maka ia dapat dituntut dan dikenakan

ancaman pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 224

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “barang siapa dipanggil

sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang

dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut

undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

Ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara

paling lama sembilan bulan;

Ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling

lama enam bulan.

Bila ia dengan sengaja tidak menuruti perintah atau

permintaan yang dilakukan menurut undang-undang sebagai

suatu kewajiban baginya, maka ahli itu dapat diancam oleh

Pasal 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dapat ditarik


commit to user

25

suatu kesimpulan bahwa hakim berwenang untuk memanggil

dan mendengarkan keterangan dari ahli di muka sidang,

apabila ia berpendapat bahwa keterangan tersebut diperlukan

untuk menjernihkan permasalahan yang ada didalam

persidangan.

Dan apabila hakim setuju, pendapat ahli tersebut dapat

diambil alih oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya

sendiri. Jadi hakim bebas menilai terhadap keterangan ahli

tersebut. Apabila keterangan ahli disetujui dan diyakini oleh

hakim, lalu diambil alih menjadi pendapat hakim itu sendiri,

sehingga dapat dijadikan dasar pemutus. Sehingga keterangan

ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana tidak dapat diabaikan atau

dikesampingkan.

3. Tinjauan Umum Tentang Hakim

a. Pengertian Hakim

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai

jabatan fungsional. Seorang hakim haruslah independen, tidak

memihak kepada siapapun juga walaupun itu keluarganya,

kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama. Hakim

juga adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan

kehakiman yang syarat dan tata cara pengangkatan,

pemberhetian dan pelaksanaan tugasnya ditentukan oleh

undang-undang. Menurut Pasal 19 Undang-Undang No. 48

Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim adalah

pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang

diatur dalam undang-undang.

b. Kewajiban Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai

kewajiban yaitu :


commit to user

26

1) Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

yang hidup di masyarakat.

Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum

tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan

peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggali dari

nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu

ia harus terjun ke tangah-tengah masyarakat untuk

mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang

sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

2) Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buruk dari

tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat

ringannya pidana.

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari

tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam

mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan

untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-

adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari

keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun

tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme

a. Pengertian Terorisme

Terorisme ternyata mempunyai pengertian yang sangat

majemuk atau multi-interpretatif. Mengingat begitu

kompleksnya kejahatan terorisme, hingga saat ini belum dapat

ditemukan rumusan pengertian mengenai terorisme yang dapat

berlaku secara universal. Terorisme dapat dibedakan menjadi

kata “teror” dan “isme” (paham). Kata “teror” dalam Kamus


commit to user

27

Bahasa Indonesia berarti kekejaman, tindak kekerasan dan

kengerian. Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia W.J S. Purwadarminta dikatakan bahwa terorisme

adalah praktek-praktek tindakan teror, penggunaan kekerasan

untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai sesuatu

(terutama tujuan politik). Dalam Kamus Hukum, “teror”

diartikan sebagai perbuatan sewenang-wenang yang kejam dan

bengis, usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan

kekejaman oleh seseorang atau golongan dengan maksud

tujuan tertentu.

Sedangkan “terorisme” adalah suatu penggunaan

kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha

mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik dan

tindakan-tindakan keras yang dipraktekkan oleh pihak tertentu.

Menurut konvensi PBB tahun 1939, terorisme adalah segala

bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada

negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap

orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat

luas.

b. Dampak Terorisme

Sebagai bangsa yang beradab dan umat beragama, kita

tentu saja menolak aksi terorisme tersebut. Terorisme apapun

bentuknya, jelas tidak dilegitimasi oleh hukum apapun di dunia

ini. Bahaya teror dan terorisme sesunggungnya adalah bahaya

universal dan global yang tanpa mengenal batas-batas geo-

politik bahkan batas suatu negara. Terorisme menjadi bahaya

dan tantangan bersama umat manusia di dunia ini. Kejadian

yang signifikan dari tragedi bom Bali, 12 Oktober 2002, adalah

menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda lainnya.

Tragedi ini mengakibatkan kegoncangan sosial dan instabilitas

politik serta keamanan dalam negeri.


commit to user

28

Dampak lain adalah aspek ekonomi Indonesia yaitu

terpukulnya industri pariwisata yang merupakan sumber devisa

negara Indonesia. Disamping itu, iklim daya tarik investasi

baru dan masa depan ekonomi bangsa Indonesia juga

mengalami gangguan yang serius. Tragedi ini juga

menimbulkan berbagai krisis politik dan keamanan nasional

bangsa Indonesia. Atas dasar sejumlah dampak tersebut,

pemerintah Indonesia kemudian memberlakukan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan


tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada

peristiwa peledakan bom bali, 12 Oktober 2002. Pada 4 April

2003, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2002 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme

Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Bab I Ketentuan

Umum, Pasal 1 ayat 1, Tindak Pidana Terorisme adalah segala

perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai

dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Mengenai

perbuatan apa saja yang dikategorikan ke dalam Tindak Pidana

Terorisme, diatur dalam ketentuan pada Bab III (Tindak Pidana

Terorisme), Pasal 6, 7, bahwa setiap orang dipidana karena

melakukan Tindak Pidana Terorisme, jika:

1) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau

rasa takut terhadap orang secara meluas atau

menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan


commit to user

29

cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan

nyawa dan harta benda orang lain atau

mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan

hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional

(Pasal 6) ;

2) Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau

ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan

suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara

meluas atau menimbulkan korban yang bersifat

massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau

menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain

atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran

terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau

lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas

internasional (Pasal 7).

Seseorang juga dianggap melakukan Tindak Pidana

Terorisme, berdasarkan ketentuan pasal 8, 9, 10, 11 dan 12

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme. Dari beberapa definisi yang

dikemukakan oleh banyak pihak, yang menjadi ciri dari suatu

Tindak Pidana Terorisme adalah:

1) Adanya rencana untuk melaksanakan tindakan

tersebut.

2) Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu.

3) Menggunakan kekerasan.

4) Mengambil korban dari masyarakat sipil, dengan

maksud mengintimidasi pemerintah.

5) Dilakukan untuk mencapai pemenuhan atas tujuan

tertentu dari pelaku, yang dapat berupa motif sosial,

politik ataupun agama.


commit to user

30

5. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang

diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa

pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum

dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Macam-Macam Putusan

Dalam penjatuhan putusan pengadilan, ada 3 (tiga)

kemungkinan:

1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata

tertib.

Putusan pemidanaan dijatuhkan, apabila

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah

melakukan tindak pidana yang didakwakan

kepadanya, maka pengadilan akan menjatuhkan

pidana.

2) Putusan Bebas.

Putusan bebas dijatuhkan apabila pengadilan

berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di

pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan.

3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

dijatuhkan apabila perbuatan yang didakwakan

kepada terdakwa terbukti, tapi perbuatan itu tidak

merupakan suatu tindak pidana (Andi Hamzah,

2000:280).


commit to user

31

Terhadap putusan-putusan dari pengadilan tersebut,

jaksa penuntut umum dan penasehat hukum mempunyai opsi-

opsi yang dapat dilontarkan. Antara lain:

1) Banding : apabila putusan pengadilan kurang dari

½ dari tuntutan jaksa penuntut umum, atau kurang

dari ¾ tuntutan jaksa penuntut umum untuk kasus-

kasus tertentu seperti, korupsi, penyuapan,

pemerkosaan, dll.

2) Pikir-pikir : dilakukan apabila jaksa penuntut

umum masih dalam keraguan apakah perlu menerima

atau melakukan upaya hukum selamjutnya.

3) Menerima : dilakukan apabila putusan pengadilan

lebih dari ½ tuntutan jaksa penuntut umum atau lebih

dari ¾ tuntutan jaksa penuntut umum untuk kasus-

kasus tertentu seperti, korupsi, penyuapan,

pemerkosaan, dll, dan putusan tersebut dirasa telah

memenuhi rasa keadilan masyarakat.

c. Hak Terdakwa terhadap putusan hakim :

1) Hak segera menerima atau segera menolak putusan ;

2) Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima

atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang

ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau

setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak

hadir (Pasal 196 ayat (3) jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

3) Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam

tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang

untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima

putusan (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana jo. Undang-Undang Grasi) ;


commit to user

32

4) Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah

putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan

kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 196 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (Pasal 196 ayat (3) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana jo. Pasal 233 ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana) ;

5) Hak segera mencabut peryataan sebagaimana dimaksud

pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti

ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa selama

perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi,

permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan

dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara

itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana).


commit to user

33

B. Kerangka Pemikiran

Gambar I : Kerangka Pemikiran

Tindak Pidana Terorisme

Dilakukan oleh Agung Prabowo

Pemeriksaan di Pengadilan

Negeri Semarang

Pemeriksaan Alat Bukti

Penggunaan Alat Bukti

Keterangan Ahli

Kekuatan Pembuktian

Putusan Hakim Pengadilan

Negeri Semarang


commit to user

34

Keterangan :

Dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana di pengadilan

negeri akan melalui berbagai tahap pemeriksaan, salah satu

diantaranya adalah pemeriksaan alat bukti (pembuktian). Pembuktian

dalam hal ini dimaksudkan untuk membuktikan dakwaan oleh jaksa

penuntut umum terhadap terdakwa, apakah terdakwa terbukti telah

melakukan sebuah tindak pidana atau tidak. Proses pemeriksaan alat

bukti (pembuktian) dalam tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh

Agung Prabowo dalam penulisan ini untuk membuktikan apakah

Agung Prabowo terbukti melakukan tindak pidana terorisme atau tidak.

Dalam penulisan ini akan menganalisis tentang penggunaan alat bukti

keterangan ahli oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam

memeriksa dan memutus tindak pidana terorisme.


commit to user

35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM



AGUNG PRABOWO STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID/B/2007 PN

SMG

1. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri

Semarang maka penulis kemukakan hasil penelitian mengenai uraian

tindak pidana dengan urutan sebagai berikut :

a. Identitas Terdakwa

1) Nama : Mohammad Agung Prabowo alias

Maxfiderman alias Ahmad alias

Agung alias Kalingga alias

Bebek2an alias Maxhazer.

2) Tempat Lahir : Kudus

3) Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun / 11 Desember 1982

4) Jenis Kelamin : Laki-laki

5) Kebangsaan : Indonesia

6) Agama : Islam

7) Pekerjaan : -

8) Tempat Tinggal : Gg. Pangeran Cendono RT. 04/05

Dawe, Kudus, Jawa Tengah

9) Pendidikan : Mahasiswa Fakultas Teknik

Universitas Semarang.

b. Kasus Posisi

1) Situs www.anshar.net yang dibuat bulan Juni-Agustus 2005 atas

permintaan Noordin M Top berisi tentang penjelasan soal jihad

yang diyakini oleh kelompok Noordin M Top dan Dr. Azahari.

Halaman depannya bergambar dua pucuk senapan dan granat.

35


commit to user

36

Situs tersebut menerangkan bagaimana cara kerja teroris

mengebom. Dalam pemaparan, dijelaskan perumpamaan tempat

keramaian, seperti kawasan wisata, mal, restoran dan jalan tol.

Lokasi yang dicontohkan adalah beberapa tempat keramaian di

Jakarta. Tidak hanya cara peledakan bom, situs tersebut

mengulas pula cara penembakan dan penyerangan dengan

granat.

2) Berdasarkan penyelidikan kepolisian, polisi akhirnya

menangkap dua tersangka cyberterorism, yang selama ini

membantu pengelolaan jaringan terorisme melalui internet.

Keduanya adalah Agung Setyadi dan Mohammad Agung

Prabowo di Semarang, Jawa Tengah, yang ditangkap pada 12

Agustus dan 16 Agustus 2006. Fokus pada penulisan ini adalah

pada kasus M. Agung Prabowo yang terbukti membuat Website

www.anshar.net.

3) Sebagai Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas

Semarang, yang mampu melakukan carding, cracking, dan

hacking, Agung Prabowo merupakan pihak yang selama ini

banyak memberikan bimbingan teknologi kepada Agung

Setyadi dan Abdul Aziz alias Qital (tersangka Bom Bali II).

4) Agung diduga membantu Imam yang diawali dari chatting di

provider MiRC melalui channel #cafeislam dan #ahlussunah

dengan Imam.

5) Agung Prabowo berperan pula dalam penggarapan situs

www.anshar.net, yang didesain Qital atas permintaan Noordin

M Top.

6) Agung Prabowo mendaftarkan hosting situs www.anshar.net di

www.openhosting.co.uk (Inggris) dengan biaya 300

poundsterling atas permintaan Qital.

7) Agung Prabowo lalu mendaftarkan domainnya di

www.joker.com (Jerman) dengan biaya 60 dollar Amerika.


commit to user

37

8) Atas kemampuan carding, cracking, dan hacking, Agung

Prabowo diduga membantu terorisme mendapatkan dana,

sehingga pencarian dana untuk terorisme beralih ke cara dengan

menggunakan cyber crime.

c. Masa Penahanan Terdakwa

1) Penyidik, tanggal : 19 Agustus 2006 No.Pol :

SP.Han/51/XIII/2006/Dit.H.Eksus, sejak tanggal 19 Agustus

2006 sampai dengan 19 Desember 2006

2) Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2006 No :

PRINT.400/0.3.10/EP.2/XII/2006, sejak tanggal 15 Desember

2006 sampai dengan 13 Februari 2007

3) Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 30 Januari 2007

No : 126/Pen.Pid/H/2007/PN.Smg, sejak tanggal 30 Januari

2007 sampai dengan 01 Maret 2007

4) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang,

tanggal 21 Februari 2007 No : 154/Pen.Pid/K/2007/PN.Smg,

sejak tanggal 02 Maret 2007 sampai dengan 20 April 2007

5) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-I, tanggal 23

April 2007 Nomor : 260/Pen.Pid/2007/PT.Smg, sejak tanggal 01

Mei 2007 sampai dengan 30 Mei 2007

6) Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-II, tanggal 21

Mei 2007 Nomor : 299/Pen.Pid/2007/PT.Smg, sejak tanggal 31

Mei 2007 sampai dengan tanggal 29 Juni 2007.

d. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa diajukan ke Persidangan karena telah didakwa

melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut:

1) Terdakwa telah melanggar Pasal 15 Peraturan pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang


commit to user

38

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme, menjadi Undang-undang.

2) Terdakwa telah melanggar Pasal 13 huruf c Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.

e. Pemeriksaan Barang Bukti

Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa :

1) Digital MP3 player merk genesis dengan kapasitas 256 MB

warna hitam.

2) Bluetooth USB warna hitam.

3) Telephon seluler merk Sony Ericsson T 610 warna biru imei

35198800695471-4.

4) SIM Card IM3 nomor 6221114060561805 nomor telephon

+62815640555516.

5) SIM Card Matrik warna biru dengan kapasitas 64 KB Nomor

8962010000009541959 nomor telephon +628157702037.

6) 1 (satu) unit hard disk merek Seagate tipe barracuda ATA IV,

model ST 3200 11 A, kapasitas 20 GB, nomor seri 3HT4HM8,

dikembalikan kepada Penyidik untuk perkembangan lebih

lanjut.

7) 1 (satu) buah kotak CD, Dirampas untuk dimusnakan.

8) 2 (dua) buku tabungan mahasiswa Bank BNI atas nama

MOHAMMAD AGUNG PRABOWO nomor 3317310-2,

Dikembalikan kepada Terdakwa.


commit to user

39

f. Pemeriksaan Saksi-saksi

Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang terhadap

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa MOHAMMAD

AGUNG PRABOWO dalam kasus Tindak Pidana Terorisme

menghadirkan beberapa saksi-saksi yang dimintai keterangannya

sehubungan dengan tindak pidana tersebut untuk menjelaskan

apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana Terorisme.

Saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu:

1) Saksi Abdul Azis alias Ja’far alias Qital

a) Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa Konsultan IT,

maka saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk

mendaftarkan Domain dan Hosting Situs

WWW.ANSHAR.NET

b) Bahwa setelah situs / website www.anshar.net online / bisa

tayang selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa supaya

“ ftp account “ dari domain dan hosting yang berupa

“USERNAME” dan Password dari situs www.anshar.net

diserahkan kepada saksi.

c) Bahwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan “ ftp account “

pada saksi melalui chatting di Channel “ AHLUSUNNAH “

kemudian saksi mengganti passwordnya, perkembangan

selaanjutnya Terdakwa tidak bisa mengetahui isi Situs

“www.anshar.net”

2) Saksi Andi Jati Tristiyanto

a) Bahwa saksi teman kuliah Terdakwa, teman kost dan teman

sekampung.

b) Bahwa saksi tahu dan mengerti kalau Terdakwa pandai

dalam bidang Internet, Terdakwa juga sebagai jasa

Konsultan, sering menerima pesanan dari orang.

c) Bahwa saksi pada bulan Nopember 2005, mengetahui dari

“Koran Tempo“ kalau Qital adalah orang yang ditangkap


commit to user

40

Polisi, terkait dengan peledekan Bom Bali ke-2 dengan

nama lengkap ABDUL AZIS Alias QITAL dan saksi

mengetahui ada peledakan Bom Bali 2 dari Situs

www.anshar.net.

3) Saksi Juli Pangestuti

a) Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwa

sebagai Mahasiswa USM, dan Terdakwa sering

menggunakan Warnet di USM karena saksi penjaga warnet

tersebut.

b) Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan chatting

memakai nick name Maxfiderman, karena Terdakwa

terdaftar menjadi anggota di warnet dengan menggunakan

alias Maxfiderman.

4) Saksi Febby Firmansyah Isran, S.T.

a) Bahwa saksi merupakan korban bom JW. Marriot karena

saksi bekerja di hotel tersebut.

b) Bahwa saksi melihat tampilan website www.anshar.net

setelah adanya peristiwa Bom Bali 2 yaitu kira-kira pada

bulan Nopember 2005 sebanyak 2 kali yaitu yang pertama

setelah adanya penayangan di media elektronik televisi pada

stasiun Metro TV dalam acara E LIVE STYLE yang

disiarkan pada malam hari yang saat itu saksi melihat di

rumah, dan yang kedua melihat di komputer di kantornya

karena penasaran.

c) Bahwa isi dari situs yang ditayangkan tersebut adalah peta-

peta / tempat-tempat yang akan menjadi sasaran

pengeboman / penembakan, cara-cara pengeboman /

penembakan dari kelompaok teroris.

5) Saksi Vivi Normasari

a) Bahwa benar saksi merupakan korban bom hotel JW

Marriot.


commit to user

41

b) Bahwa menurut saksi isi dari situs yang ditayangkan

tersebut merupakan terorisme gaya baru berisi cara-cara

seseorang akan melakukan teror seperti penembakan pada

tempat-tempat tertentu antara lain sasaran di perempatan

jalan, tempat-tempat hiburan seperti Citos, Planet

Hollywood, Kem Chick Supermarket, parkiran gedung,

Shooping Center, hotel dan pusat pameran.

c) Bahwa dampak setelah melihat isi situs website tersebut,

saksi merasa resah dan membuat rasa takut serta trauma

apalagi yang dijadikan sasaran adalah tempat yang sering

dilalui maupun dikunjungi.

6) Saksi Zamri

a) Bahwa saksi adalah Penyidik Muda Unit V IT & CC Dit. II

Eksus Bareskrim Polri yang telah melakukan penangkapan

terhadap diri Terdakwa.

b) Bahwa alasan penagkapan terhadap Terdakwa karena

pengembangan kasus bom Bali ke-2 dengan terdakwa

ABDUL AZIS alias QITAL saksi melakukan penelusuran

situs www.anshar.net selama 10 bulan dengan metode

pelacakan dengan teknologi (recovery).

c) Bahwa setelah terdaftar dan situs www.anshar.net online

terjadilah peledakan Bom Bali ke-2.

7) Saksi Eddy Hartono

a) Bahwa saksi bekerja di TIKI sebagai Operator IT.

b) Bahwa sesuai dengan permintaan Penyidik Densus 88 yang

datang ke kantor TIKI pada tanggal 2 Mei 2005 maka

dibuka data yang ada di komputer kantornya yang antara

lain didapat data pengiriman paket atas nama pengirim yaitu

ANISA LD yang pengirimannya dilakukan pada tanggal 2

Mei jam 12:26:32 dari TIKI Semarang Jl. Thamrin No.92

dengan tujuan Sdr. BENNY IRAWAN dengan alamat


commit to user

42

Perum Lapas Kelas II A Denpasar No. 15 Jl. Gunung

Tangkuban Perahu Kuta Bali.

c) Bahwa sesuai dengan pengakuan pengiriman bahwa barang

yang dikirim tersebut adalah Notebook.

8) Saksi Ari Herawan

a) Bahwa benar saksi bekerja di TIKI sebagai Teller / Kasir.

b) Bahwa benar ada pengiriman paket yang dikirim oleh

seseorang laki-laki dengan nama pengirim ANISA LD pada

tanggal 2 Mei 2005 dari TIKI Semarang Jl. Thamrin No.92

dengan tujuan Sdr. BENNY IRAWAN dengan alamat

Perum Lapas Kelas II A Denpasar No. 15 Jl. Gunung

Tangkuban Perahu Kuta Bali.

c) Bahwa dari pengakuan pengirim barang, barang yang

dikirim adalah Notebook dan saksi ketemu langsung dengan

pengirim akan tetapi saksi lupa ciri-ciri dari laki-laki

pengirim barang tersebut.

9) Saksi Agung Setyadi alias Pakne alias Salafuljihad

a) Bahwa saksi sebagai Dosen yang mengajar bidang

Teknologi Informasi khususnya D3 Teknik Komputer

UNISBANK.

b) Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar akhir bulan

Maret 2005 di serambi Masjid USM Jl. Soekarno Hatta

Semarang dan yang mengenalkan adalah Al-Irhab melalui

chatting di #cafeislam.

c) Bahwa saksi chatting dengan terdakwa dengan materi

pembicaraan berkisar masalah Internet, teknologi masa kini,

dan soal HP.

10) Saksi AKP. Trikuncoro

a) Bahwa saksi adalah anggota POLRI Dit. Reskrim Polda

Bali.


commit to user

43

b) Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan telah terjadinya

peristiwa Pidana Terorisme peledakan Bom di Raja’s Bar &

Restaurant RAJA’S Jln. Kuta Squre No. 13-14-15 Kec.

Kuta Kab. Badung serta di Café Nyoman Jimbaran, Kuta

Badung dan Café Menege Jimbaran Kuta Kab. Badung.

c) Bahwa pada hari sabtu, tanggal 1 Oktober 2005, saat saksi

sedang melaksanakan tugas jaga di ruang siaga Dit.

Reskrim Polda Bali bersama 5 orang Anggota sejak pukul

08.00 Wita, ada telpon dari masyarakat bahwa ada Bom

meledak di Raja’s Bar & Restaurant Kec. Kuta Kab.

Badung, namun sebelum berangkat ke TKP ada telpon lagi

bahwa di Café Nyoman Jimbaran, Kuta Badung dan Café

Menege Jimbaran-Badung juga ada ledakan Bom.

g. Pemeriksaan Keterangan Ahli

Pengertian keterangan ahli paling awal dapat ditemukan

pada ketentuan umum KUHAP yang menjelaskan: “Keterangan ahli

adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang

suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

Apabila hanya melihat definisi yang diberikan dalam Pasal 1

angka 28 KUHAP ini, tidak akan memberikan kejelasan mengenai

keterangan ahli sesungguhnya. Oleh sebab itu, Pasal 1 angka 28

KUHAP ini harus dikaitkan dengan pasal lainnya yang menjelaskan

tentang keterangan ahli, antara lain Pasal 120, Pasal 132 ayat (1),

Pasal 133, Pasal 179, Pasal 180 dan Pasal 186 KUHAP.

Sering terjadi salah paham dikalangan masyarakat dengan

menyebut kehadiran seorang ahli di persidangan adalah sebagai saksi

ahli. Ini adalah sesuatu yang keliru, karena terkesan menyamakan

antara saksi dengan ahli, sesungguhnya keduanya sangat berbeda.

Terdapat faktor yang membedakan antara keterangan saksi dengan

keterangan ahli. Keterangan saksi diberikan berdasarkan apa yang


commit to user

44

saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri serta menyebut

alasan pengetahuannya itu, sedangkan keterangan ahli diberikan

berdasarkan pengetahuan si ahli tersebut.

Kembali pada kasus Agung Prabowo. Kasus Agung Prabowo

ini merupakan kasus yang cukup kompleks karena secara langsung

menyangkut beberapa aspek kehidupan bermasyarakat, yaitu aspek

hukum, aspek sosial, aspek psikologis dan aspek informasi teknologi

(IT). Disebabkan keterkaitan kasus Agung Prabowo ini dengan

berbagai aspek kehidupan bermasyarkat, tentunya penyelesaian kasus

ini tidak hanya murni menggunakan disiplin ilmu hukum belaka,

tetapi harus juga melibatkan disiplin ilmu lain yang terkait dengan

aspek lainnya dalam kasus ini.

Pada penyelesaian kasus ini terdapat tiga orang ahli dari

disiplin ilmu yang berbeda. Mereka adalah Prof. Dr. Sarlito Wirawan

seorang Guru Besar dari Universitas Indonesia dalam bidang

Psikologi, berikutnya adalah Ir. Budi Rahardjo, Msc. Ph.D berprofesi

sebagai Dosen ITB bidang Teknik Elektro dan Informatika yang

dalam dunia IT di Indonesia dan luar negeri sudah diakui

keahliannya, dan yang terakhir adalah Prof. Dr. Romli Atsasmita,

S.H, LL.M., seorang Dosen Universitas Padjajaran yang merupakan

ahli dalam bidang Ilmu Hukum. Berikut adalah pokok keterangan

ahli yang mereka berikan :

1) Prof. Dr. Sarlito Wirawan

a) Ahli merupakan Guru Besar UI bidang Psikologi.

b) Bahwa benar seseorang melihat gambar yang terdapat

dalam Website anshar.net tersebut dapat menimbulkan rasa

takut dan memiliki arti perihal ancaman kekerasan.

c) Bahwa gambar dalam tampilan Website www.anshar.net

tidak ada makna lain kecuali untuk menimbulkan situasi

yang menakutkan yaitu mengandung suatu ancaman


commit to user

45

kekerasan atau bahaya yang tidak dapat diatasi oleh orang

yang bersangkutan sehingga akan menimbulkan rasa takut.

d) Ahli menjelaskan isi Website anshar.net menimbulkan suatu

rasa takut, yaitu suatu keadaan emosi yang timbul ketika

seseorang melihat gambar tersebut.

e) Ahli menjelaskan rasa takut memiliki tiga kategori,

pertama yaitu takut dengan ciri objek yang ditakuti ada,

alasan jelas dan bahaya jelas. Kedua adalah fobia, dimana

objek yang ditakuti ada, tetapi alasan ketakutan tersebut

tidak diketahui. Ketiga adalah cemas, dimana objek yang

ditakuti tidak jelas dan bahaya serta alasan tidak jelas.

Sehingga gambar-gambar tersebut masuk kategori takut

kemudian berlanjut ke cemas.

2) Ir. Budi Raharjo, M.Sc, Ph.D

a) Bahwa saksi adalah dosen ITB bidang Teknik Elektro dan

Informatika.

b) Untuk membuat Website dilakukan beberapa tahap:

(1) Membuat design yang berisi tulisan dan gambar;

(2) Menempatkan design tersebut di sebuah server yang

terhubung ke Internet, untuk servernya dapat dilakukan

dengan menempatkan server yang dimiliki sendiri di

sebuah provider atau Internet Service Provider (ISP)

atau dengan menyewa tempat yang sudah disediakan

oleh Web hosting yang menyediakan layanan gratis

dan layanan berbayar.

c) Pendaftaran tersebut dapat dilakukan oleh siapa saja selama

pendaftar tersebut memiliki kartu kredit untuk mendaftar.

Biasanya, pendaftaran tidak melakukan verifikasi terhadap

pendaftar sepanjang domain yang terpilih tersedia. Akan

tetapi, nama domain tersebut kemudian diarahkan kepada


commit to user

46

server yang memberikan layanan Webhosting, seperti

www.anshar.net diarahkan pada server openhosting.co.uk.

d) Dalam hal pembayaran, penyedia layanan tidak

memerdulikan lokasi fisik dari user karena proses dilakukan

melalui Internet. Contoh, dapat dimungkinkan user berasal

dari Indonesia dan penyedia layanan dari Inggris atau

Amerika. Penyedia layanan tersebut dapat pula

mengabaikan asal dari kartu kredit, maksudnya, penyedia

layanan tidak memerdulikan apakah kartu kredit itu milik

yang bersangkutan atau hasil carding.

e) Ahli menjelaskan bahwa Website yang masih up to date

maupun yang sudah di downkan atau tidak dapat diakses

lagi masih dapat diketahui siapa dan darimana pembuatnya

tergantung kepada ketersediaan catatan atau log file.

Contohnya, ketika file yang berisi design Web di upload ke

Webhosting dengan menggunakan ftp atau fitur upload dari

Webhosting, aktifitas tersebut dicatat oleh server

Webhosting. Log tersebut dapat memberikan informasi asal

nomor IP dari pembuat situs Web serta nomor IP tersebut

dapat ditelusuri ISP yang digunakan oleh pembuat situs

Web. Berdasarkan ISP, dapat diketahui pengguna nomor IP

pada saat upload. Cara lain yang dapat digunakan adalah

dengan melihat data pendaftar domain, apabila pendaftar

tersebut menggunakan data yang tidak palsu maka dapat

diketahui pendaftar domain tersebut, yang kemungkinan

berkaitan dengan pemilik situs Web.

f) Menurut Ahli, dokumen atau file yang tersimpan di dalam

sebuah hard disk dapat diperoleh kembali dengan berbagai

cara tergantung pada kondisi hard disk. Untuk berkas yang

belum terhapus, tentunya, berkas tersebut masih tersedia,

sedangkan untuk berkas yang sudah terhapus sebenarnya


commit to user

47

berkas tersebut masih tersimpan di hard disk, hanya indeks

dari berkas tersebut dihapuskan dari catalog daftar isi

sehingga seolah-olah berkas sudah tidak terdapat di hard

disk walaupun sebenarnya berkas tersebut masih tersimpan

bahkan mem-format hard disk pun masih meninggalkan

berkas dalam hard disk.

g) Dapat dikatakan bahwa di dalam hard disk seringkali masih

terdapat sisa log dari aktifitas user, seperti situs Web yang

dikunjungi ataupun file yang didownload. Biasanya Web

browser memiliki direktori cache yang berfungsi untuk

menampung sementara situs yang dikunjungi. Tujuan

direktori cache atau temporary directory adalah untuk

mempercepat proses browsing.

3) Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, L.LM

a) Ahli memberi keterangan kalau M. Agung Prabowo

memenuhi unsur pelaku tindak pidana dalam arti luas. Hal

tersebut merujuk pada kalimat “setiap orang yang dengan

sengaja memberi bantuan atau kemudahan...”

b) Saksi merupakan dosen di Universitas Padjajaran, jurusan

hukum. Menurut Ahli, perbuatan Agung mendaftarkan

domain dan hosting, memindahkan penghostingan Website

www.anshar.net serta tidak melaporkan kepada pihak

berwajib termasuk dalam perbuatan menyembunyikan

informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c Perpu

Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan sebagai

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003. Alasannya,

pengalihan hosting internet oleh Agung merupakan upaya

untuk menyesatkan informasi dengan tujuan untuk

menghindarkan diri dari tertangkapnya pelaku oleh petugas

hukum.


commit to user

48

c) Upaya tersebut dilakukan mengingat himbauan polisi untuk

menyerahkan diri telah ditayangkan dalam media TV secara

luas kepada masyarakat.

h. Keterangan Terdakwa

Setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi tersebut, maka

selanjutnya akan dihadapkan Terdakwa untuk memberikan

keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang telah ia

lakukan, yaitu sebagai berikut:

1) Bahwa pada akhir bulan Juli atau awal Agustus 2005,

Terdakwa dengan menggunakan nama (nick name)

Maxfiderman melakukan chating dengan seseorang yang

menggunakan nama (nick name) Qital alias Abdul Aziz,

seseorang guru komputer di SMA Al Irsyad Pekalongan.

2) Bahwa dalam chating, Qital (saksi Abdul Aziz) meminta

tolong kepada Terdakwa untuk membeli domain dan

hosting website / situs www.anshar.net

3) Bahwa selanjutnya Terdakwa mendaftarkan kepada

penyedia jasa domain www.joker.com dan penyedia jasa

hosting www.openhosting.co.uk

4) Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2005, Terdakwa baru

mengetahui dari media masa cetak dan elektronika bahwa

ternyata website www.anshar.net merupakan situs teroris

yang dapat menimbulkan ketakutan dan rasa terancam bagi

publik yang mengaksesnya.

5) Bahwa agar website www.anshar.net tersebut tidak diakses

oleh publik dan demi keamanan Negara, Terdakwa

mengalihkan nama servernya ke ns.Israel.webhosting.com

dan ns2.Israel.webhosting.com

6) Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut karena

pembuat website www.anshar.net yang kemudian diketahui


commit to user

49

bernama Abdul Aziz telah tertangkap oleh pihak yang

berwajib.

i. Fakta-fakta di Persidangan

1) Bahwa pada akhir bulan Juli atau Agustus awal tahun 2005,

saksi Abdul Aziz (Qital) mendapat tugas dari Noordin M. Top

untuk membuat situs/website, maka saksi Abdul Aziz mencari

orang yang mempunyai kemampuan untuk membuat

situs/webite melalui chatting di Internet.

2) Bahwa saksi Abdul Aziz dari chatting berkonsultasi dengan

Maxfiderman (Terdakwa) lalu Qital meminta tolong kepada

Maxfiderman untuk pembelian domain dan hosting, kemudian

Terdakwa menanyakan kepada Qital situs apa, dan dijawab situs

Jihad dan pada waktu itu saksi Abdul Aziz/Qital juga tidak

menjelaskan untuk siapa dan apa content dari situs tersebut.

3) Bahwa atas permintaan Qital, pada sekitar bulan Agustus 2005

Terdakwa mendaftarkan domain dan hosting dengan

menggunakan kartu kredit yang diperolehnya dari Qital (adapun

domainnya didaftarkan di www.joker.com dan hostingnya di

www.openhosting.co.uk

4) Bahwa selanjutnya passwordnya diserahkan kepada Qital dan

setelah itu Terdakwa tidak mengetahui apa isi / content dari situs

www.anshar.net tersebut.

5) Bahwa saksi Abdul Aziz (Qital) yang kemudian merubah atau

mengganti passwordnya dan yang membuat content / isi atau

tampilan dalam situs tersebut adalah saksi Abdul Aziz sendiri

yang bahan-bahannya diterima langsung dari Noordin M. Top

dan yang sudah terpublikasikan (dapat diakses oleh publik)

antara lain content askariyah yang berisi tentang takting dan

strategi perang berupa peta-peta / gambar-gambar jalan,

menyerang mobil / menembak mobil, content kajian Manhaj

yang berisi tentang Wasiat Muchlas alias Ali Gufron, dan ulama


commit to user

50

Timur Tengah diantaranya Abdullah Azzam, Umar bin Suif,

content hukum Jihad dan content Wacana antara lain masalah

JIL (Jaringan Islam Liberal).

6) Bahwa tampilan gambar-gambar dalam website www.anshar.net

tersebut dapat menimbulkan rasa takut bagi public yang

mengaksesnya dan bagi saksi-saksi yang mempunyai

pengalaman menjadi korban peledakan bom di JW. Marriot pada

tanggal 5 Agustus 2003 menimbulkan rasa trauma seperti akan

dijadikan sasaran lagi.

7) Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2005, Terdakwa baru

mengetahui dari media masa cetak dan elektronika bahwa

ternyata website www.anshar.net merupakan situs teroris yang

dapat menimbulkan ketakutan dan rasa terancam bagi publik

yang mengaksesnya.

8) Bahwa agar website www.anshar.net tersebut tidak dapat

diakses lagi oleh publik dan demi keamanan Negara, maka

Terdakwa mengalihkan nama servernya ke NS.Israel

webhosting.com dan NS2.Israelwebhosting.com

9) Bahwa Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut karena pembuat

website www.anshar.net yang kemudian diketahui bernama

Abdul Aziz telah tertangkap oleh pihak yang berwajib.

10) Bahwa saksi Komisaris Polisi Zamri yang melakukan

penangkapan Terhadap terdakwa antara lain menerangkan

bahwa terdakwa adalah orang yang dimanfaatkan oleh

kelompok teroris Noordin M. Top karena kemampuannya

dibidang teknologi dan informatika.

j. Pertimbangan Hakim Mengenai Tindak Pidana Terorisme di

Pengadilan Negeri Semarang dengan nomor perkara NO.

84/PID/B/2007 PN SMG sebagai terdakwa MOHAMMAD AGUNG

PRABOWO


commit to user

51

Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu

kesatu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 15 Peraturan


tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

menjadi Undang-Undang.

Atau kedua perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 13

huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo.

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang


Terorisme, menjadi Undang-Undang.

Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang memberikan

pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana

yang tepat dikenakan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak

pidana yang dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap

dipersidangan maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang

tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua,

dengan pertimbangan sebagai berikut :

1) Bahwa dakwaan alternatif kedua melanggar ketentuan Pasal 13

huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang


Terorisme jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-

Undang yang menyatakan bahwa “ setiap orang yang dengan


commit to user

52

sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku

tindak pidana terorisme, dengan :

a. …………….

b. …………….

c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,”

2) Bahwa dalam penjelasan atas Pasal 13 tersebut dikatakan bahwa

yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan

bantuan baik sebelum maupun pada saat tindak pidana

dilakukan.

3) Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan

memberikan bantuan setelah tindak pidana dilakukan.

4) Bahwa perbuatan Terdakwa mendaftarkan domain dan hosting

situs / website www.anshar.net tersebut menurut pendapat

Majelis Hakim bukan merupakan perbuatan menyembunyikan

informasi tentang tindak pidana terorisme karena hal itu sudah

lazim dan bebas dilakukan oleh siapa saja yang terjadi didunia

maya, apalagi Terdakwa sendiri tidak mengetahui informasi apa

yang akan ditampilakan atau apa yang menjadi content / isi dari

situs itu.

5) Bahwa perbuatan Terdakwa mengalihkan nama server website

www.anshar.net ke Israel dan tidak melaporkan perbuatannya

tersebut kepada pihak yang berwajib padahal sudah mengetahui

bahwa website www.anshar.net merupakan situs teroris,

menurut hemat Majelis Hakim merupakan perbuatan

menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme,

dengan alasan sebagai berikut :

a) Bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa segala

informasi yang berkaitan dengan terorisme adalah sangat

dibutuhkan oleh yang berwajib dalam rangka memburu dan

menangkap tersangka teroris.


commit to user

53

b) Bahwa Terdakwa seharusnya melaporkan perbuatannya

tersebut kepada pihak yang berwajib segera setelah ia

mengetahui bahwa website / situs www.anshar.net yang

didaftarkannya dan kemudian name servernya dialihkannya

ke Israel adalah situs teroris.

c) Bahwa saksi ahli Prof. Dr. Ramli Atmasasmita, SH. L.LM,

ahli hukum pidana Universitas Padjajaran Bandung

berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendaftarkan

domain dan hosting, dan memindahkan penghostingan

Website www.anshar.net serta tidak melaporkan kepada

pihak Kepolisian termasuk perbuatan menyembunyikan

informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 sebagaimana telah ditetapkan sebagai Undang-

undang Nomor 15 Tahun 2003 karena pengalihan hosting

internet oleh Terdakwa merupakan upaya untuk

menghindarkan diri dari tertangkapnya pelaku oleh petugas

hukum apalagi himbauan dari Polisi untuk menyerahkan

diri telah ditayangkan dalam media TV secara luas kepada

masyarakat.

6) Bahwa Majelis dapat menerima dan menyetujui pendapat ahli

Prof. Dr. Ramli Atmasasmita, SH. L.LM, bahwa perbuatan

Terdakwa merupakan perbuatan menyembunyikan informasi

tentang tindak pidana terorisme, sepanjang Terdakwa sudah

mengetahui bahwa situs / website www.anshar.net adalah situs

teroris dan ternyata Terdakwa tidak melaporkan perbuatannya

itu kepada pihak yang berwajib.

7) Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi dan sesuai rumusan

delik yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif

kedua, sehingga dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana


commit to user

54

yang diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 13

huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang


Terorisme jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia


Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-

Undang.

k. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

1) Hal yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa seharusnya melaporkan perbuatannya kepada

pihak yang berwajib segera setelah ia mengetahui bahwa situs

www.anshar.net yang domain dan hostingnya didaftarkan

kemudian name servernya dialihkannya tersebut adalah situs

teroris, karena segala informasi yang berkaitan dengan terorisme

adalah sangat dibutuhkan oleh pihak yang berwajib dalam

rangka memburu dan menangkap tersangka teroris Noordin M.

Top dan kelompok / jaringannya yang hingga kini belum

tertangkap.

2) Hal yang meringankan:

a) Bahwa Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

b) Bahwa Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya.

c) Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.

d) Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan sebagai

mahasiswa masih ada kesempatan untuk menyelesaikan

studinya.

l. Putusan Hakim Mengenai Tindak Pidana Terorisme di Pengadilan

Negeri Semarang dengan nomor perkara NO. 84/PID/B/2007 PN

SMG sebagai terdakwa MOHAMMAD AGUNG PRABOWO

1) Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD AGUNG PRABOWO

alias MAXFIDERMAN alias AHMAD alias AGUNG alias


commit to user

55

KALINGGA alias BEBEK2AN alias MAXHAZER tersebut

diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “ dengan sengaja memberikan kemudahan

terhadap pelaku tindak pidana terorisme “

2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut

dengan pidana penjara selama 3 (tahun)

3) Menetapkan masa Terdakwa menjalani tahanan dikurangkan

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

5) Memerintahkan agar barang bukti berupa :

a) Digital MP3 player merk genesis dengan kapasitas 256 MB

warna hitam.

b) Bluetooth USB warna hitam.

c) Telephon seluler merk Sony Ericsson T 610 warna biru imei

35198800695471-4.

d) SIM Card IM3 nomor 6221114060561805 nomor telephon

+62815640555516.

e) SIM Card Matrik warna biru dengan kapasitas 64 KB

Nomor 8962010000009541959 nomor telephon

+628157702037.

f) 1 (satu) unit hard disk merek Seagate tipe barracuda ATA

IV, model ST 3200 11 A, kapasitas 20 GB, nomor seri

3HT4HM8, dikembalikan kepada Penyidik.

g) 1 (satu) buah kotak CD.

h) (dua) buku tabungan mahasiswa Bank BNI atas nama

MOHAMMAD AGUNG PRABOWO nomor 3317310-2,

Dikembalikan kepada Terdakwa

6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.2.500, 00 (dua ribu lima ratus rupiah).


commit to user

56

2. Pembahasan Mengenai Penggunaan Alat Bukti Keterangan Ahli oleh

Hakim Pengadilan Negeri Semarang Dalam Memeriksa dan Memutus

Tindak Pidana Terorisme dengan Terdakwa AGUNG PRABOWO Studi

Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG.

Alat bukti keterangan ahli di dalam suatu pemeriksaan sidang

pengadilan, Ahli dapat diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau

Penasehat Hukum, dan dapat pula diajukan oleh Hakim ketua sidang.

Hakim ketua sidang “karena jabatannya” dapat meminta keterangan dari

seorang ahli. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara pengajuan

seorang saksi dengan ahli, walaupun ketentuan yang berlaku bagi saksi

barlaku juga bagi ahli. Dalam pemeriksaan terhadap saksi hanya dapat

diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum,

sedangkan Hakim ketua sidang tidak dapat mengajukan seorang saksi

karena jabatannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 180 KUHAP ayat (1),

yaitu dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya pesoalan yang

timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat meminta

keterangan ahli dan dapat juga meminta agar diajukan barang baru oleh

yang berkepentingan. Hakim berwenang karena jabatannya

mendatangkan seorang ahli untuk diminta keteranganya dimuka sidang

pengadilan.

Sanksi akan dikenakan kepada seoarang ahli apabila ia tidak

memenuhi panggilan dari pengadilan. Menjadi saksi adalah kewajiban

hukum bagi setiap orang, jadi apabila seorang ahli yang diminta untuk

menghadap dipersidangan sehubungan dengan kepentingan perkara, ia

wajib datang untuk didengar keterangannya sebagai ahli. Bila ia telah

dipanggil dengan sah dan secara wajar, akan tetapi ia tidak hadir tanpa

alasan yang jelas dan sah, maka pengadilan dengan suatu penetapan

dapat menghadapkannya agar hadir.

Apabila ahli tersebut enggan atau menolak dan sengaja tidak hadir

memenuhi kewajibannya menurut undang-undang sebagai seorang ahli

dalam perkara pidana atau perkara-perkara lainnya, maka ia dapat


commit to user

57

dikenakan ancaman pidana atau dalam perkara lain, maka ia dapat

dituntut dan dikenakan ancaman pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan

Pasal 224 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “barang siapa dipanggil

sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut Undang-Undang dengan

sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut Undang-Undang

selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:

Ke-1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan;

Ke-2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam

bulan.

Bila ia dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan

yang dilakukan menurut Undang-Undang sebagai suatu kewajiban

baginya, maka ahli itu dapat diancam oleh Pasal 216 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakim

berwenang untuk memanggil dan mendengarkan keterangan dari ahli di

muka sidang, apabila ia berpendapat bahwa keterangan tersebut

diperlukan untuk menjernihkan permasalahan yang ada didalam

persidangan.

Dan apabila hakim setuju, pendapat ahli tersebut dapat diambil alih

oleh hakim dan dianggap sebagai pendapatnya sendiri. Jadi hakim bebas

menilai terhadap keterangan ahli tersebut. Apabila keterangan ahli

disetujui dan diyakini oleh hakim, lalu diambil alih menjadi pendapat

hakim itu sendiri, sehingga dapat dijadikan dasar pemutus. Sehingga

keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat diabaikan atau

dikesampingkan.

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak

menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih

ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang kurang terang tentang

sesuatu hal atau keadaan. Dalam keadaan tertentu keterangan beberapa

orang ahli dapat dinilai sebagai dua atau beberapa alat bukti yang dapat


commit to user

58

dianggap memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan Pasal

183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, dua

atau lebih alat bukti keterangan ahli dapat dinilai merupakan dua atau

beberapa alat bukti, yang harus dinilai telah cukup membuktikan

kesalahan terdakwa.

Kasus Agung Prabowo ini merupakan kasus yang cukup kompleks

karena secara langsung menyangkut beberapa aspek kehidupan

bermasyarakat, yaitu aspek hukum, aspek sosial, aspek psikologis dan

aspek informasi teknologi (IT). Disebabkan keterkaitan kasus Agung

Prabowo ini dengan berbagai aspek kehidupan bermasyarkat, tentunya

penyelesaian kasus ini tidak hanya murni menggunakan disiplin ilmu

hukum belaka, tetapi harus juga melibatkan disiplin ilmu lain yang

terkait dengan aspek lainnya dalam kasus ini.

Pada penyelesaian kasus ini terdapat tiga orang ahli dari disiplin

ilmu yang berbeda. Mereka adalah Prof. Dr. Sarlito Wirawan seorang

Guru Besar dari Universitas Indonesia dalam bidang Psikologi, memberi

keterangan bahwa benar seseorang melihat gambar yang terdapat dalam

Website anshar.net tersebut dapat menimbulkan rasa takut dan memiliki

arti perihal ancaman kekerasan. Ahli menjelaskan rasa takut memiliki

tiga kategori, pertama yaitu takut dengan ciri objek yang ditakuti ada,

alasan jelas dan bahaya jelas. Kedua adalah fobia, dimana objek yang

ditakuti ada, tetapi alasan ketakutan tersebut tidak diketahui. Ketiga

adalah cemas, dimana objek yang ditakuti tidak jelas dan bahaya serta

alasan tidak jelas. Sehingga gambar-gambar tersebut masuk kategori

takut kemudian berlanjut ke cemas.

Berikutnya adalah Ir. Budi Rahardjo, Msc. Ph.D berprofesi sebagai

Dosen ITB bidang Teknik Elektro dan Informatika yang dalam dunia IT

di Indonesia dan luar negeri sudah diakui keahliannya, memberi

keterangan tentang proses pembuatan website. Dan yang terakhir adalah

Prof. Dr. Romli Atsasmita, S. H., LL.M., seorang Dosen Universitas


commit to user

59

Padjajaran yang merupakan ahli dalam bidang Ilmu Hukum. Berikut

adalah pokok keterangan ahli yang mereka berikan.

Dalam kasus ini Terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan

alternatif yaitu kesatu perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 15

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan


tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-

Undang. Atau kedua perbuatan Terdakwa telah melanggar Pasal 13 huruf

c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan


tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-

Undang.

Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang memberikan pilihan

kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan mana yang tepat

dikenakan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang

dilakukan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka

menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang tepat dikenakan kepada

Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua, karena memenuhi unsur-

unsur didalam ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme jo. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia


Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang yang menyatakan

bahwa “setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau

kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :


commit to user

60

a. . …………….

b. ……………...

c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana

terorisme,”

Dalam penjelasan atas Pasal 13 tersebut dikatakan bahwa yang

dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuan baik

sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan. Yang dimaksud

dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan setelah

tindak pidana dilakukan.

Perbuatan Terdakwa mendaftarkan domain dan hosting situs /

website www.anshar.net tersebut menurut pendapat Majelis Hakim

bukan merupakan perbuatan menyembunyikan informasi tentang tindak

pidana terorisme karena hal itu sudah lazim dan bebas dilakukan oleh

siapa saja yang terjadi didunia maya, apalagi Terdakwa sendiri tidak

mengetahui informasi apa yang akan ditampilakan atau apa yang menjadi

content / isi dari situs itu.

Yang dimaksud menyembunyikan informasi tentang tindak pidana

terorisme adalah perbuatan Terdakwa mengalihkan nama server website

www.anshar.net ke Israel dan tidak melaporkan perbuatannya tersebut

kepada pihak yang berwajib padahal sudah mengetahui bahwa website

www.anshar.net merupakan situs teroris.

Disini jelas sesuai dengan pendapat ahli Prof. Dr. Ramli

Atmasasmita, SH. L.LM, yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa

merupakan perbuatan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana

terorisme, sepanjang Terdakwa sudah mengetaahui bahwa situs / website

www.anshar.net adalah situs teroris dan ternyata Terdakwa tidak

melaporkan perbuatannya itu kepada pihak yang berwajib.

Penggunaan alat bukti keterangan ahli digunakan hakim dalam

memutus suatu perkara untuk memberikan pertimbangan berdasarkan

ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh ahli tersebut tentang pengetahuan,

keahliannya, pengalaman, latihan, pendidikan khusus yang memenuhi


commit to user

61

syarat atau kriteria untuk menjadi seorang ahli tentang hal yang berkaitan

dengan keterangannya. Keterangan tersebut dapat diutarakan dimuka

sidang atau dilakukan pada saat pemeriksaan dalam bentuk suatu laporan

sesuai dengan sumpah jabatan yang ia ucapkan pada saat menerima

jabatan/pekerjaan tersebut sesuai dengan Pasal 161 ayat (1) KUHAP.

Keterangan ahli ini diberikan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya

dan mengetahui mengenai seluk-beluk terhadap persoalan tindak pidana.

Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada tindak pidana

terorisme dan keterangan ahli disini didapat dari seorang yang juga

merangkap sebagai saksi. Keterangan yang diberikan oleh ahli ini,

sifatnya untuk membantu hakim dalam menentukan nilai-nilai terhadap

suatu kasus yang dihadapi dari suatu permasalahan dan keterangan ahli

yang didapat pada kasus yang penulis teliti disini juga diperuntukan

memberikan fakta yang sebenarnya dalam kehidupan nyata.

Keterangan yang diberikan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri,

keberadaannya harus diikuti oleh alat-alat bukti lainnya seperti

keterangan saksi, bukti surat, petunjuk lainnya dan keterangan terdakwa.

Keterangan ahli ini digunakan oleh hakim untuk dijadikan bahan

pertimbangan dalam membuat putusan. Keterangan yang diberikan oleh

seorang ahli bukan hanya berorientasi demi keilmuan, keterangan

keahlian yang mereka berikan juga demi keadilan. Keterangan tersebut

harus difokuskan dengan perkara yang sedang diperiksa. Memberikan

keterangan dalam pemeriksaan pengadilan merupakan kewajiban bagi

seorang ahli. Seorang ahli yang dipanggil untuk menghadiri persidangan

untuk didengar keterangannya sebagi ahi tidak dapat menolak sepanjang

hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 168 atau Pasal 170

KUHAP. Ahli dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk

memberikan keterangannya sebagi ahli, apabila jabatan atau

pekerjaannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia.

Keterangan ahli itu digunakan oleh hakim untuk membantu hakim

agar lebih jelas menemukan nilai-nilai yang benar tentang sesuatu yang


commit to user

62

tidak diketahui oleh hakim. Tetapi keterangan tersebut tidak mutlak

digunakan, karena suatu keterangan yang sesungguhnya itu adalah

berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, bukti surat dan bukti

lainnya yang mendukung. Keterangan ahli hanyalah suatu bukti

tambahan saja yang dimintakan keterangannya oleh hakim.

Sering terjadi salah paham dikalangan masyarakat dengan

menyebut kehadiran seorang ahli di persidangan adalah sebagai saksi

ahli. Ini adalah sesuatu yang keliru, karena terkesan menyamakan antara

saksi dengan ahli, sesungguhnya keduanya sangat berbeda. Terdapat

faktor yang membedakan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli.

Keterangan saksi diberikan berdasarkan apa yang saksi lihat, saksi

dengar dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan pengetahuannya itu,

sedangkan keterangan ahli diberikan berdasarkan pengetahuan si ahli

tersebut dan berbicara mengenai fakta-fakta yang ada dalam kasus, tetapi

hanya menyampaikan ilmu pengetahuannya kepada hakim. Realisasi

penggunaan keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang

dalam hal pelaksanaan pemeriksaan terhadap seorang ahli tersebut dapat

dikatakan tidak pernah terdapat adanya penyimpangan. Karena

penggunaan alat bukti keterangan ahli ini sesuai dengan penilaian hakim

apakah keterangan yang dikemukakannya itu dapat dipakai atau tidak

oleh hakim dalam memutus suatu perkara.

Apabila ada ketidak singkronan terhadap keterangan ahli tersebut

maka tidak ada sanksi yang mengancamnya. Karena penyampaian

keterangan tersebut berdasarkan kemampuan atau keahlian yang dimilki

oleh ahli tersebut. Oleh karena itu tidak dapat dikatakan jika keterangan

ahli tesebut dianggap keterangan palsu, tidak ada ukuran bahwa

keterangan yang diungkapkan oleh ahli merupakan keterangan palsu.

Apabila hakim tidak menghendaki atau ragu-ragu terhadap keterangan

yang diberikan oleh ahli di dalam persidangan tersebut maka hakim tidak

akan menggunakan keterangan tersebut. Karena alat bukti keterangan

ahli ini dapat dikesampingkan bila dianggap tidak relevan.


commit to user

63

B. KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM



AGUNG PRABOWO STUDI PUTUSAN NOMOR 84/PID/B/2007 PN

SMG

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan

pembuktian yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan

pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian

yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan

pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:

a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskrcht”.

Di dalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang

sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas

menilai dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim

untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli. Tetapi seperti apa yang

telah diutarakan, Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan

dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas

landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya

hukum serta kepastian hukum.

b. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli yang

berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain,

tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Apalagi jika Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup

untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun berlaku untuk

alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak

cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar

keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa

harus disertai dengan alat bukti lain.


commit to user

64

Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut

pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk

menjelaskan sesuatu hal yang kurang terang tentang sesuatu hal atau keadaan.

Dalam keadaan tertentu keterangan beberapa orang ahli dapat dinilai sebagai

dua atau beberapa alat bukti yang dapat dianggap memenuhi prinsip

minimum pembuktian yang ditentukan Pasal 183 Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, dua atau lebih alat bukti keterangan

ahli dapat dinilai merupakan dua atau beberapa alat bukti, yang harus dinilai

telah cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Sering penyidik dan di dalam persidangan menghadapi jalan buntu

untuk menemukan alat bukti saksi, dan terpaksa lari mencari alat bukti

keterangan ahli. Apabila demikian halnya, penyidik atau pengadilan harus

berhati-hati. Jangan hanya mengumpulkan dan minta keterangan dari para

ahli yang mempunyai keahlian di bidang yang sama. Nilai pembuktian

mereka akan tetap dianggap satu saja apabila yang mereka terangkan hanya

tentang suatu keadaan yang serupa. Maka diusahakan minta keterangan dari

beberapa ahli yang berbeda bidang keahliannya, sehingga apa yang mereka

terangkan adalah mengenai hal atau keadaan yang berbeda. Jika demikian

halnya, barulah keterangan ahli yang berbeda bidang keahliannya, dapat

dinilai sebagai alat bukti yang masing-masing berdiri sendiri. Dan dapat

dinilai telah memenuhi prinsip batas minimum pembuktian yang mampu atau

memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

Kekuatan hukum penggunaan alat bukti keterangan ahli dalam tindak

pidana terorisme yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang

ini penggunaannya tidak mutlak mengikat dan dapat dikesampingkan

sepenuhnya bila menggangap keterangan tersebut tidak berkenan menurut

pandangan hakim. Keefektifitasan penggunaan alat bukti keterangan ahli

dalam pembuktian dipersidangan itu relative, tergantung pada kualitas ahli

yang dibutuhkan tetapi untuk bidang diluar pengetahuan hakim cukup efektif.

Tetapi disini hakim tidak terikat dengan keterangan yang diutarakan oleh ahli


commit to user

65

tersebut. Bahwa hakim mempunyai keyakinan tersendiri terhadap keterangan

yang diberikan oleh ahli tersebut, hakim akan menilai apakah keterangan

tersebut relevan atau tidak. Jika oleh hakim keterangan tersebut tidak relevan

maka hakim tidak akan memakainya.


commit to user

66

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis pada bab-bab terdahulu,

berikut ini akan disampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan pembahasan

penulisan hukum ini:

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan

pada Bab III, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penggunaan alat bukti keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri

Semarang dalam memeriksa dan memutus Tindak Pidana Terorisme dengan

terdakwa Agung Prabowo studi Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG.

Keterangan yang disampaikan oleh ahli dirasa penting karena hakim

bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. Hakim mungkin akan menemui

persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya.

Pada proses pembuktian terhadap seorang ahli yang memberikan

keterangannya dipersidangan lebih mendapat perhatian khusus dan lebih

baik lagi. Keterangan ahli digunakan oleh hakim untuk membantu hakim

dalam menyelesaikan suatu perkara. Dimana hakim dapat memperoleh

pangetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang dimiliki dari

seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara dan sebagai bahan

pertimbangan bagi hakim untuk mengambil putusan.

Alat bukti keterangan ahli dipergunakan oleh Hakim Pengadilan

Negeri Semarang dengan maksud untuk membuat terang suatu perkara.

Penggunaan alat bukti keterangan ahli ini sangat intensif, dimana dalam

proses pembuktian perkara pidana adalah dengan maksud agar hakim

memperoleh pangetahuan yang lebih mendalam mengenai sesuatu hal yang

dimiliki oleh seorang ahli untuk membuat terang suatu perkara.

66


commit to user

67

2. Kekuatan pembuktian keterangan ahli oleh Hakim Pengadilan Negeri

Semarang dalam memeriksa dan memutus Tindak Pidana Terorisme dengan

terdakwa Agung Prabowo studi Putusan Nomor 84/PID/B/2007 PN SMG.

Kekuatan pembuktian keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak

mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut

bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak

terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini

hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran

yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh

saksi ahli di persidangan dengan terdakwa MOHAMMAD AGUNG

PRABOWO alias Maxfiderman alias Ahmad alias Agung alias Kalingga

alias Bebek2an alias Maxhazer ternyata hakim dalam memutuskan

terdakwa, hakim yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli.

Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap

kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa

yang dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hakim.

Keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam KUHAP sifatnya

tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri Semarang, karena Hakim tidak

hanya menggunakan alat bukti keterangan ahli sebagi satu-satunya alat bukti

untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal

183 KUHAP, yaitu bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada

seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang

sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi

dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti keterangan

ahli ini kaberadaannya dapat dikesampingkn oleh Hakim, jadi tidak

sepenuhnya mengikat Hakim.

Alat bukti keterangan ahli ini tidak dapat berdiri sendiri, namun harus

didukung dengan alat-alat bukti lain seperti yang tercantum dalam Pasal 184

KUHAP. Kekuatan alat bukti keterangan ahli ini mempunyai nilai yang

sama dengan kekuatan alat bukti yang lain sehingga tidak ada pembedaan

antara alat bukti yang satu dengan yang lain.


commit to user

68

B. SARAN

Sebagai pelengkap dalam penulisan hukum (skripsi) ini maka penulis

akan menyumbangkan beberapa pemikiran-pemukiran yang berupa saran

yaitu:

1. Kepada hakim, diharapkan memanggil ahli apabila memang benar-

benar dibutuhkan untuk memperjelas suatu perkara atau kasus dalam

pemeriksaan di persidangan. Seperti pada kasus atau perkara Tindak

Pidana Terorisme dengan terdakwa Agung Prabowo ini. Diharapkan

pula hakim untuk menanyai ahli secara mendetail lagi tentang hal-hal

yang berkenan dengan kasus atau perkara tersebut. Tentu saja

keterangan yang diberikan oleh ahli adalah mengenai hal-hal yang

diketahui sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli tersebut.

2. Hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya,

pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung

penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya

peristiwa tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa, hakim harus

meneliti dengan cermat dan sungguh-sungguh guna mendapatkan

kebenaran sesuai dengan keyakinanya.

Documents

PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM .../Penggu… · PENGGUNAAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS TINDAK PIDANA