Penghargaan “Abiwada Rakai Panangkaran” Kepada …lpjk.net/download/buletin-lpjk/BULETIN-LPJK-EDISI-1.pdf · Itu jika kita bicara soal potensi pasar di sektor ... kemudahan dan

BULLETIN LPJKN EDISI 1 2014 1

Ketua Merangkap Anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Anggota Anggota

: Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE: Ir. Bambang Goeritno S.Msc.MPA: Ir. Abdul Wahab Bangkona, Msc: Ir. H Soeharsojo: Ir. Pandri Prabono, IPM. MBA

DEWAN PENGAWAS LPJK NASIONALPERIODE 2011 – 2015

Ketua merangkap anggota Wakil Ketua I merangkap anggotaWakil Ketua II merangkap anggotaWakil Ketua III merangkap anggotaAnggota

: Ir. Tri Widjajanto J. MT: DR. Ir. Putut Marhayudi: Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata: DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi:: Ir. Bambang Kusumarijadi: Ir. Jimmy S. Juwono, MSAE: Ir. Ruslan Rivai: Prof. DR. I Gde Widias, MSAE: T. Achdiat, MBA: DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi: Ir. Dharma Tyanto Saptodewo, MT, MBA : Drs. Nyoto Suwignyo, MM: Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc: Ir. Yaya Supriatna S., M.Eng.Sc

PENGURUS LPJK NASIONALPERIODE 2011 - 2015

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl.HE

Ir. Bambang Goeritno S.Msc.MPA Ir. Abdul Wahab Bangkona, Msc Ir. H Soeharsojo Ir. Pandri Prabono, IPM. MBA

Penghargaan “Abiwada Rakai Panangkaran”Kepada Bapak Presiden RI

2 BULLETIN LPJKN EDISI 1 2014 BULLETIN LPJKN EDISI 1 2014 3

Sebuah lembaga/institusi hadir sebagai bagian dari apresiasi sebuah aktivitas bisnis. Dimana peran lembaga tersebut adalah menjadi motor penggerak bagi perkembangan dan kemajuan sektor bisnis yang menjadi induknya. Sama halnya dengan keberadaan LPJKN

(Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional), keberadaanya hadir lantaran adanya amanat yang tertuang dalam Undang-Undang No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Sehingga tidak berlebihan memang jika pada akhirnya banyak yang berharap bahwa keberadaaan LPJKN bisa menjadi mediator yang bisa menjadi penghubung tidak saja antara pelaku jasa konstruksi dengan pemerintah ataupun antar pelaku jasa konstruksi sendiri.

Sebuah kesempurnaan dalam menyikapi adanya perkembangan bisnis dalam sektor yang bersifat universal. Dimana kompleksitas yang terdapat dalam sektor bisnis konstruksi pada akhirnya bisa direncanakan dengan lebih baik dan terprogram berkat adanya jalinan komunikasi yang baik antara Pemerintah, LPJKN dan Pelaku Jasa Konstruksi. Itulah kenapa pada akhirnya kita semua berharap “ Trilogi Pembangunan “ ini bisa menjadikan sektor bisnis konstruksi di Indonesia pada khususnya dan mancanegara pada umumnya menjadi lebih baik.

Karena masa kedepan bukan lagi kita berkata “belum siap atau tidak suka“, namun yang harus kita katakan adalah marilah bersama menggapai peluang dan harapan yang lebih besar demi kemakmuran dan kejayaan sektor konstruksi Indonesia. Sebagai wujud dari harapan dan cita-cita itulah, maka LPJKN mencoba menampung aspirasi dari semua stage holder bidang konstruksi Indonesia dalam satu wadah yang bernama BULLETIN LPJKN. Harapannya adalah dengan adanya media ini makin mendekatkan semua pihak terhadap upaya kita memajukan sektor konstruksi Indonesia pada umumnya serta pelaku jasa konstruksi Indonesia pada khususnya.

Kita semua berharap, semua dengan hadirnya BULLETIN LPJKN yang saat ini sedang anda baca ini makin menguatkan harapan kita bersama bahwa keberhasilan dan kesuksesan itu tidak bisa kita capai dalam waktu singkat dan sendiri, namun semua itu melalui proses dan bertindah secara bersama-sama. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita bersama dalam kerangka peningkatan dan pengembangan sektor jasa konstruksi di Indonesia

DARI REDAKSILAPORAN UTAMA :

LPJKN, Serta Potensi Pengembangan Bisnis di Sektor Konstruksi (HAL 3)

PASAR BISNIS KONSTRUKSI : Konstruksi dan Pengembangan Bisnisnya dalam

Kerangka Konstruksi sebuah LPJKN (HAL 9)

INOVASI SEKTOR KONSTRUKSI : Inovasi Sektor Konstruksi, Sebuah Arah & Strategi

Pengembangan Sektor Konstruksi (HAL 24)

PROFESIONALISME SDM & PERUSAHAAN :

Profesionalisme Seorang Ketua Umum LPJKN, Sebuah Bukti Komitmen & Dedikasi Bagi

Dunia Konstruksi Indonesia (HAL 27)

POTENSI DAERAH : Daerah & Potensi Pengembangan Bisnis

Konstruksi Masa Depan (HAL 33)

LPJKN & PROSEDUR : LPJKN Dalam Proses Hukum, Demi Terciptanya

Lembaga Yang Taat Terhadap Hukum di Indonesia ( Sebuah Kronologi Sejarah dalam

Kepengurusan LPJKN Periode 2011-2015 ) (HAL 38)

SERBA SERBI : LPJKN dan Keberhasilanya Dalam Menjalankan

Tugas dan Tanggungjawabnya. (HAL 43)

GALLERY LPJKN : Aktivitas LPJKN dari tahun 2012 s/d 2015. (HAL 48)

LAPORAN UTAMA

LPJKN, Serta Potensi Pengembangan Bisnis

di Sektor Konstruksi

Sektor konstruksi menjadi salah satu sektor potensial dalam penunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Terbukti dari periode waktu 2007-2013 kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB ( Product Domestic Bruto ) Nasional cenderung meningkat. Dari 304,996.80 (7,72% di tahun 2007) meningkat cukup significant menjadi 660,890.50 ( 10,25%) ditahun 2010 dan prediksi kemarin tahun 2013 sudah mencapai 907,267,00 ( 9,99%). Kondisi ini akan semakin meningkat, terlebih dengan akan dibukanya “kran” pasar bebas Asean yang akan dimulai akhir 2015 mendatang. Kini, semua berpaling kepada kesiapan Pelaku Jasa Konstruksi Nasional dalam mempersiapkan persaingan tersebut, karena peran Pemerintah dan LPJKN adalah sebagai motor penggerak pengembangan sektor konstruksi di Indonesia.

Berbicara soal potensi bisnis yang mungkin dapat digarap oleh pelaku jasa konstruksi nasional, tidak saja pasar yang ada di dalam negeri tapi juga potensi yang ada di luar negeri seperti pasar di Asean, Timur Tengah, hingga manca negara. Memang salah satu hal yang menjadi perhatian kita adalah menyangkut kesiapan SDM ( Sumber Daya Manusia) kita yang pada akhirnya menjadi ujung tombak guna menggapai pasar di sektor konstruksi yang semakin besar dari waktu ke waktu.

Sekedar informasi berdasarkan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) anggaran untuk infrastruktur mencapai Rp1.923,7 Triliun yang ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi

sebesar 7-7,7%(2014). Dimana komposisi pendanaan untuk pembiayaan infrastruktur tersebut berasal dari APBN Rp560T (29%), APBD Rp355T (18%), BUMN Rp341T (18%) serta Swasta Rp345T (18%) sementara dari sumber lain mencapai Rp324T (17%). Sementara jika dilihat jangka panjangnya, terutama terkait dengan rencana pemerintah dalam menunjang pembangunan infrastruktur nasional yang tertuang dalam program MP3EI, alokasi dana yang masuk dalam anggaran infrastruktur ini dari mulai 2011-2025 bisa mencapai Rp1.786 Triliun.

Itu jika kita bicara soal potensi pasar di sektor konstruksi untuk negara Indonesia hingga tahun

SUSUNAN REDAKSI :Pembina : Ir. Tri Widjajanto, J,MT

Pelindung : DR. Putut Marhayudi, Prof. DR. Ir.Wiratman Wangsadinata, Dr. Ir. Sarwono HardjomuljadiDewan Redaksi : Ir. Bambang Kusumarijadi, Ir. Ruslan Rivai, Ir. Dharma Tyanto Saptodewo, MT, MBA, Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc, Ir. Jimmy S.Juwana,MSAE,

Prof. DR. I Gde Widiadnyana Merati, DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi, Drs. Nyoto Suwignyo, MM, Ir. Yaya Supriatna S,M.Eng.Sc Pimpinan Umum : Deddi Rudiana Kosasih

Pemimpin Redaksi : Kun Hidayat, Editor / Penyunting : Achmad S. Fachrezzy, Aca Ditamihardja, Hafis Qiswiny.Sekretaris Redaksi : Gamma Ayuningtyas

Adminitrasi & Distribusi : Eka Yulianti, Febi Lastiano, Saimin.

SEKRETARIAT REDAKSI :Badan Pelaksana LPJK Nasional

Gedung Balai Krida - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi NasionalJln. Iskandarsyah Raya No.35, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Tlp (021) 720.1476, Fax (021) 720.1472Email : [email protected]

Website : http : //www.lpjk.net

sumber : www.merdeka.com

BulletinBulletinLpjknLembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional


2025. Sedangkan jika kita bicara soal realisasi investasi pembangunan infrastruktur dari tahun2010-2014 disemua divisi pembiayaan mengalami peningkatan yang cukup significant. Dengan perincian untuk alokasi pendanaan yang bersumber dari APBN Rp208.7 triliun, APBD Rp103.90 triliun, BUMN Rp89.90 triliun, Swasta Rp67.20 triliun, sehingga total untuk alokasi di tahun 2014 mencapai Rp469,7 triliun. Kondisi ini seperti yang juga disampaikan oleh DR.Ir.Hermanto Dardak, M.Sc- Wakil Menteri Pekerjaan Umum dalam acara Press Conference Konstruksi Indonesia 2014. Menurutnya, prosentase terhadap PDB yang sudah mendekati 5% tahun 2013, ( Rule of Thumb- batas bawah prosentase pembiayaan infrastruktur yang relatif ideal agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang 7% per tahun).

Potensi bisnis yang disampaikan diatas hanya merupakan potensi bisnis yang berasal dari Indonesia,

padahal ketika kita berbicara soal pasar bebas Asean yang akan mulai berlangsung tahun 2015, itu artinya potensi bisnis di sektor konstruksi akan lebih besar karena kondisi itu ditambah dengan potensi peluang yang berasal dari negara-negara Asean. Mungkin langkah terbaik yang harus sedari dini dipersiapkan adalah kesiapan pelaku jasa konstruksi nasional untuk menghadapi “ pertarungan “ yang akan terjadi tahun depan. Merunut informasi yang di sampaikan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas : 2004-2013) terlihat jelas bahwa penyerapan tenaga kerja bidang konstruksi terus mengalami peningkatan dari mulai : 2004 (4.540.102 orang) menjadi 5.592.897 orang ( 2010) hingga tahun 2013 mencapai (6.885.341 orang). Padahal BUJK (Badan Usaha Jasa Konstruksi) sendiri yang ada di Indonesia menurut LPJKN periode Januari 2014 sudah mencapai 131.319 BUJK. Sementara untuk BUJK Asing yang ada di Indonesia hanya sebesar 23% dari BUJK Nasional yaitu hanya sekitar 302 BUJK Asing (2013). Dimana rincian BUJK Asing tersebut terdiri dari BUJK Jepang 81 Perusahaan, BUJK Cina 53 Perusahaan, BUJK Korea 81 Perusahaan, BUJK India 4 Perusahaan (berdasarkan Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan BP Konstruksi).

Dengan melihat peta persaingan yang nantinya akan menjadi satu peta kekuatan masing-masing negara terutama Indonesia terhadap pelaku jasa konstruksi Asean terutama dan di luar Asean pada umumnya, maka jalan terbaik yang mesti kita lakukan saat ini adalah mencoba memperkuat kompetensi dan kemampuan pelaku jasa konstruksi dalam negeri sehingga pada akhirnya mereka mampu bersaing dan merebut pasar yang ada di hadapan kita. Hal itu mungkin saja terjadi jika kita mencoba melihat kemampuan dan kesiapan pelaku jasa konstruksi nasional dalam melakukan pekerjaan- pekerjaan dalam bidang konstruksi. Ambil mudanya adalah, dengan luasnya wilayah yang ada

di Indonesia, maka pelaku jasa konstruksi nasional sudah lebih banyak pengalaman dibanding pelaku jasa konstruksi luar dalam penanganan masalah proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, bandar udara hingga infrastruktur lainnya. Itu baru dari skala jenis pekerjaan. Belum lagi dari kompleksitas pekerjaan yang mungkin berbeda dibanding kondisi yang ada di luar negeri. Seperti ketika pelaku jasa konstruksi nasional harus membuat / mengerjakan proyek seperti Jembatan Suramadu, Jalan Tol di Bali yang membentang di atas laut hingga Jalan tol yang terkenal dengan keindahan segi konstruksinya Jalan Tol Kelok 9. Semua itu memberikan satu gambaran bahwa kemampuan dan kapasitas pelaku jasa konstruksi dalam negeri cukup baik dibanding pelaku jasa konstruksi dari luar Indonesia.

Kini semua berpaling kepada kita semua khususnya pelaku jasa konstruksi dalam negeri, karena pemerintah dan swasta dalam hal ini (BP Konstruksi ) Badan Pembina Jasa Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum beserta dengan (LPJKN) Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional sudah berusaha maksimal untuk mensupport dan memberikan jalan bagi pelaku jasa konstruksi nasional

untuk lebih bisa berkarya dalam konteks merebut pasar sektor konstruksi yang ada di luar negeri. Seperti dalam konteks MEA ( Masyarakat Ekonomi Asean 2015)

1. MEA Pasca 2015 akan memberikan kesempatan kepada pelaku konstruksi nasional untuk berpartisipasi di pasar ASEAN. Perluasan pasar dengan variasinya selain dapat meningkatkan kestabilan suplai kapasitas konstruksi nasional, juga dapat menjadi sarana bagi pelaku usaha nasional untuk meningkatkan kompetensi dan pengalaman internasionalnya.

2. Pemerintah memiliki tugas untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan pendukung investasi luar negeri seperti pembiayaan dan penjaminan (asuransi) proyek, kemudahan dan pengurangan perpajakan, serta pengembangan sistem informasi pasar dan industri konstruksi, termasuk informasi dan pemetaan lingkungan ekonomi, sosial, politik, dan budaya negara-negara ASEAN.

Dalam lingkup kerjasama dengan lembaga dari Malaysia, pemerintah sudah melakukan :

sumber : istimewa

sumber : ferpiink.blogspot.com

sumber : www.lp3d.org

sumber : banjarmasin.radiosmartfm.com


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) ANTARA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DENGAN CIDB MALAYSIA

y Pertukaran Informasi, pengetahuan teknis serta pengalaman profesional terkait dengan pengembangan standar kompetensi;

y Pengembangan program pelatihan dan uji untuk tenaga terampil, pelaksana, dan tingkat manajerial;

y Penyediaan fasilitas dan tenaga instruktur untuk pelatihan dan pengujian tenaga konstruksi Indonesia yang sedang atau akan bekerja di Malaysia;

y Fasilitasi harmonisasi standar kompetensi kerja konstruksi;

y Pembentukan komite kerja bersama antara Indonesia dan Malaysia untuk pengembangan kerjasama lainnya yang terkait dengan Memorandum of Understanding (MOU).

Begitupula kerjasama yang tertuang dalam konteks kerjasama 3 negara ( growth triangle : Indonesia, Malaysia, Thailand ) dalam Kerjasama IMT-GT : (Indonesia-Malaysia-Thailand – Growth Triangle

y Percepatan laju pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama ekonomi sub-regional di wilayah perbatasan 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand

y Lokasi IMT-GT adalah sebagai berikut: Indonesia : meliputi 10 Propinsi ,yaitu Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka

Belitung Kepulauan Riau dan Lampung, Malaysia : meliputi 8 Negara Bagian, yaitu Perak, Penang, Kedah, Perlis, Selangor, Kelantan, Melaka dan Negeri Sembilan, dan Thailand : meliputi 8 Propinsi, yaitu Yala, Pattani, Songkhla, Narathiwat, Satun, Trang, Phattalung dan Nakhon Sri Thamarat.

y BP Konstruksi telah mengusulkan adanya standar kompetensi yang sama untuk lokasi IMT-GT serta penunjukan Balai Pelatihan Konstruksi Aceh sebagai Pusat Pelatihan Konstruksi IMT-GT

Sementara menyangkut kerjasama dalam konteks pemberian pengakuan dalam hal kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusianya. Pemerintah telah melakukan kesepakatan dalam perkembangan dalam integrasi perdagangan jasa melalui Pengaturan Saling Pengakuan (Mutual Recognition Arrangement/MRA) sesuai dengan Pasal V AFAS yaitu:

y Setiap negara anggota mengakui pendidikan atau pengalaman yang dimiliki, persyaratan yang sesuai atau ijin atau sertifikasi yang diberikan oleh negara anggota lainnya yang bertujuan untuk pemberian ijin atau mensertifikasi penyedia jasa. Pengakuan tersebut dapat dilakukan melalui perjanjian atau pengaturan dengan negara anggota yang berkepentingan atau dapat diberikan secara otonomus.

Secara umum ada 5 komponen dasar yang tertuang dalam MRA yaitu:

y Definisi pengertian mengenai praktisi

profesional pada suatu sub-sektor jasa tertentu. y Ketentuan Pengakuan: terdapat 6 kriteria

yang disediakan dalam kerangka MRA yaitu pendidikan, ujian, registrasi dan pemberian lisensi, pengalaman pendidikan profesional lanjutan dan kode etik (professional conduct).

y Mekanisme Pengakuan: otoritas regulator profesional, sebagai mekanisme pengakuan mengacu pada badan yang diberikan wewenang (Monitoring Committee) di negara masing-masing.

y Ketentuan penyelesaian sengketa. y Capacity building.

Pada akhirnya Kementerian Pekerjaan Umum sebagai institusi pemerintah yang memiliki hubungan langsung dalam konteks pemanfaatan peluang dalam bisnis di sektor kontruksi terutama menghadapi MEA 2015 telah memiliki strategi yang terbagi dalam 2 bagian besar dengan perincian sebagai berikut : A. Aksesibilitas :

1. Akeses permodalan 2. Akses penjaminan 3. Akses informasi 4. Akses teknologi 5. Akses logistik

B. Kapasitas1. Kapasitas manajemen2. Kapasitas SDM3. Struktur biaya4. Penguasaan kontrak5. Tekanan impor

Dari apa yang sudah dijelaskan diatas, mengenai potensi, kesiapan pelaku jasa konstruksi Indonesia serta peranan pemerintah dan swasta yaitu LPJKN dalam turut serta memberikan dukungan bagi terciptanya pelaku jasa konstruksi nasional yang lebih baik dan mampu bersaing dalam kancah persaiangan Asean. Maka pada akhirnya pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah menentukan peluang dan strategi demi pemenangan pelaku jasa konstruksi Indonesia bersaing dalam Pasar Tunggal Asean.

PELUANG : � Perusahaan Jasa Konstruksi Nasional dapat

ekspansi ke negara ASEAN yang lain; � Pengembangan kerjasama dan Partnership

dengan perusahaan konstruksi global; � Demand terhadap tenaga ahli dan terampil

konstruksi semakin tinggi; � Transfer of Knowledge di negara tujuan

sumber : id.wikipedia.org

Sumber : www.greatnesia.com


(teknologi, manajemen, bahasa, dll); � Lapangan kerja ASEAN di bidang konstruksi

semakin terbuka lebar mengingat fokus pemerintah pada sektor konstruksi terkait komitmen regional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN ;

� Melalui Program MP3EI pertumbuhan infrastruktur akan lebih merata tidak hanya berfokus di P Jawa dan Sumatera

STRATEGI : � Dukungan Pemerintah terhadap ekspor jasa

konstruksi; � Investasi dibidang pengembangan SDM

Indonesia (melalui diklat) dan memperkuat daya saing (efisien, kualitas, kapasitas etc);

� Mendorong pelaku bisnis mengembangkan joint venture atau joint operation dengan pelaku bisnis dari negara ASEAN lainnya di Indonesia dalam rangka penyerapan tenaga kerja, transfer of technology;

� Memperkuat aturan mengenai perijinan, standar kompetensi, sertifikasi bagi tenaga kerja terampil;

� Menyediakan informasi mengenai peraturan di bidang investasi, ketenagakerjaan dan peluang bekerja di negara ASEAN lainnya;

� Menyusun regulasi yang sifatnya ofensif dan defensif.

� Pengembangan usaha Pelatihan Tenaga Terampil

Bersertifikat (certified) dalam rangka peningkatan jumlah pelatihan tenaga kerja konstruksi terampil untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi di luar negeri, baik di ASEAN, Timor Leste, ,aupun di negara lainnya (Timur Tengah dan Kanada);

� Perluasan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi (ahli dan terampil) melalui:a. Perluasan kerja sama pelatihan dengan

Pemda/Perguruan Tinggi/SMK/Asosiasi/BUJK/Lembaga;

b. Pengembangan delivery system pelatihan konstruksi: kelas/bengkel, distance learning, in-house training, mobile training unit (MTU), dsb;

c. Perkuatan lembaga pelatihan dan sertifikasi konstruksi yang terdapat di provinsi-provinsi

� Percepatan laju pertumbuhan ekonomi melalui kerjasama ASEAN adalah IMT-GT yang merupakan kerjasama ekonomi sub-regional di wilayah perbatasan 3 (tiga) negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand (as)

PASAR BISNIS KONSTRUKSI

Konstruksi dan Pengembangan Bisnisnya dalam Kerangka Konstruksi

sebuah LPJKNSektor konstruksi adalah sebuah sektor yang didalamnya mengandung banyak kaitan bidang lain. Dimana konsistensi dan pengembangannya menjadi salah satu tugas dan kewenangan LPJKN sebagai sebuah lembaga yang notabenenya menjadi mitra bisnis Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum) dan pelaku jasa konstruksi. Wajar jika pada akhirnya mereka memiliki harapan dan cita-cita terhadap perkembangan dan pengembangan LPJKN kedepan, demi terciptanya bisnis di sektor konstruksi yang semakin baik.

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

“...Sebagai mitra kerja Pemerintah dan juga Pelaku jasa konstruksi, LPJKN diharapkan menjadi lembaga yang independen, dalam artian LPJK harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan pihak-pihak tertentu, sehingga keberadaan LPJK benar-benar menjadi representasi masyarakat jasa konstruksi,” Ir. Djoko Kirmanto, Menteri Pekerjaan Umum.Apa yang djelaskan Djoko Kirmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap LPJKN sebagai media yang menjadi lembaga independent mitra pemerintah, jelas mengindikasikan bahwa LPJKN bukan lagi sebagai sebuah lembaga yang hanya menampung para pelaku jasa konstruksi. Lebih dari itu, LPJKN harus mampu menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi, sehingga tidak saja menjadi lembaga yang dibutuhkan didalam negeri dalam

rangka pengembangan bisnis jasa konstruksi, tappi juga bisa menjadi lembaga yang mampu berbicara di forum-forum internasional sebagai wakil dari pelaku jasa konstruksi nasional di forum internasional.

Sejauh mana anda melihat kompetensi yang harus dimiliki sebuah lembaga seperti LPJKN agar menjadi sebuah lembaga yang benar-benar bisa menjadi mitra kerja tidak saja bagi Pemerintah tapi juga bagi Pelaku dalam bidang Konstruksi.Kompetensi yang harus dimiliki LPJK tentunya sangat terkait dengan tugas pokok lembaga yaitu melakukan penelitian dan pengembangan konstruksi, menye-lenggarakan pendidikan dan pelatihan konstruksi, melakukan registrasi tenaga kerja maupun badan usaha konstruksi serta meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli konstruksi. Sehingga menurut hemat kami LPJK harus memiliki kemampuan dari sisi sumber daya manusia, kemampuan sarana dan prasarana, kemampuan financial serta metode pelayanan yang baik untuk melaksanakan

Ir. Djoko Kirmanto, Dipl. HE, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Sumber : www.radarsorong.com

sumber : istimewa


Ke depan kebijakan tersebut akan kita lanjutkan dengan melakukan langkah-langkah strategis berikutnya termasuk upaya penciptaan good governance di kalangan pelaku usaha konstruksi, penguatan peran kontraktor spesialis serta pembinaan bagi kontraktor kecil dan SDM-nya. Selain itu kami mendorong agar LPJK Nasional melakukan kerjasama secara luas dengan lembaga sejenis yang ada di luar negeri, baru-baru ini kita telah menandatangani MoU dengan CIDB Malaysia dalam rangka pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi Indonesia yang bekerja di Malaysia. Hal ini akan meningkatkan kompetensi tenaga kerja kita serta memberikan jaminan pengakuan kesetaraan mereka dengan tenaga kerja konstruksi disana, dan dalam jangka panjang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian nasional.

Apa yang dapat anda sarankan kepada LPJKN ke depan, agar keberadaan lembaga ini benar-benar bisa menjadi suatu lembaga yang memang menjadi mediator antara Pemerintah dan Pelaku Jasa Konstruksi, mengingat masih banyaknya pekerjaan dalam bidang konstruksi yang mesti dicapai oleh Pemerintah khususnya Kementerian Pekerjaan Umum.Pemerintah sebagai Pembina sekaligus unsur dalam kelembagaan pengembangan jasa konstruksi memiliki beberapa harapan kepada LPJK yaitu :1. Perkuat konsolidasi internal Lembaga

Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional dan Propinsi sehingga kebijakan yang dibuat dan implementasi pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas pengembangan kompetensi termasuk sertifikasi jasa konstruksi, Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi tenaga Kerja (USTK) harus dipastikan bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

3. LPJK harus mampu memerankan dirinya sebagai institusi terdepan dalam pengelolaan sektor konstruksi oleh karena itu kerjasama dengan pemerintah daerah, asosiasi konstruksi harus makin ditingkatkan.

4. Terkait tugas pokoknya, LPJK harus fokus kepada lima bidang tugasnya dan agar tidak terjebak dalam hanya tugas registrasi dan sertifikasi saja karena tugas yang lain seperti penelitian dan pengembangan, peningkatan peran arbitrase dan penilai ahli juga semakin dibutuhkan.

5. Terakhir mengingat era globalisasi sudah di depan mata, bahkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan terbentuk akhir tahun 2015, LPJK harus bisa bekerjasama dengan lembaga sejenis yang ada di lingkup ASEAN dalam rangka bersinergi

untuk menyambut era tersebut sehingga pelaku konstruksi kita mampu bersaing dalam kancah global.

Ir. Hediyanto. W Husaini, MSCE, M.Si ( Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU)

“ ……….. Saya rasa arah LPJKN yang ada saat ini sudah tepat, bahwa sebenarnya peran LPJKN harus lebih banyak mendominasi urusan yang berhubungan dengan bidang konstruksi dibanding bidang-bidang pemerintahan. Itulah kenapa saya berharap LPJKN harus kuat di semua sector,” Hediyanto W.Husaini, Kepala BP Konstruksi.

Menyangkut perspektif seperti apa yang diutarakan Kepala BP Konstruksi mengenai keberadaan LPJKN yang ada saat ini memang secara jelas memberikan satu makna, bahwa apa yang telah dilakukan pengurus dan jajaran LPJKN dibawah komando Tri Widjajanto sudah benar. Artinya memang bahwa peran LPJKN saat ini memang secara nyata harus lebih banyak berkontribusi bagi perkembangan dan pengembangan sector konstruksi. Jika saat ini baru lebih banyak di arahkan ke dalam negeri dalam kaitan perbaikan iklim dan kondisi sector konstruksi menuju iklim yang lebih baik dan kondusif, maka kedepan orientasinya sudah harus ditingkatkan menjadi dukungan dan supporting bagi pelaku jasa konstruksi nasional dalam rangka berpartisipasi dalam pasar tunggal Asean dan dunia. Kesemua hal tadi memang menjadi satu catatan tersendiri, mengingat kerja keras pengurus LPJKN beserta jajarannya yang terbentuk sejak tahun 2011 masih begitu banyak. Namun dengan komitmen dan keseriusan yang telah diperlihatkan hingga saat ini menurut Kepala BP Konstruksi sudah menunjukan

tugas pokoknya tersebut. Terkait pelayanan kami berkeyakinan LPJK telah berupaya membangun sistem pelayanan, baik dari aspek hardware maupun software sehingga ke depan pelayanan terhadap para pelaku konstruksi di Indonesia benar-benar optimal.Sebagai mitra kerja Pemerintah dan juga Pelaku jasa konstruksi, LPJKN diharapkan menjadi lembaga yang independen, dalam artian LPJK harus terbebas dari pengaruh dan campur tangan pihak-pihak tertentu, sehingga keberadaan LPJK benar-benar menjadi representasi masyarakat jasa konstruksi.Dalam upaya mengembangkan sektor jasa konstruksi dan menyalurkan peran serta semua unsur masyarakat konstruksi serta sebagai lembaga yang mandiri, LPJK dengan segala kemampuannya harus berupaya menjalankan tugas yang diamanatkan sesuai UU No. 18 tahun 1999 berdasarkan kemampuan sendiri, oleh karena itu semua unsur didalam LPJK perlu berkontribusi atas kelangsungan tugas LPJK termasuk Pemerintah yang menjadi salah satu unsur LPJK sekaligus mitra strategis.

Melihat begitu besarnya peran yang harus dilaksanakan oleh LPJKN, lantas peran strategis apa saja yang anda bisa lihat dengan adanya LPJKN, mengingat begitu pentingnya proses pembangunan dalam bidang infrastruktur dan konstruksi yang menjadi dominasi Pekerjaan Umum agar bisa berjalan dengan baik dan lancar.Peran strategis yang dimainkan LPJK terkait pengembangan bidang konstruksi tidak dapat dipisahkan dari kondisi sektor jasa konstruksi yang kontribusinya mencapai 9,99 % dari PDB Nasional pada tahun 2013 dan menempati lima besar penyumbang PDB Nasional. Sebagaimana kita ketahui, nilai kapitalisasi konstruksi pada tahun 2014 diestimasikan mencapai Rp. 450 Triliun dan akan menyerap hampir 7 juta tenaga kerja, sehingga dapat disimpulkan sektor ini sangat penting dalam perkembangan ekonomi Nasional. Di lain pihak sektor konstruksi akan mempengaruhi sektor-sektor lain seperti perdagangan, manufaktur, transportasi dan yang tidak kalah pentingnya secara jangka panjang jasa konstruksi akan menentukan baik tidaknya kualitas infrastruktur.

Oleh karena itu, LPJK sebagai lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-undang untuk melaksanakan pengembangan jasa konstruksi, harus berperan dalam menjaga bisnis proses agar berlangsung secara sehat misalnya para pelaku usaha yang mampu harus dijamin dapat bersaing dengan fair, tenaga kerja yang bekerja terjamin kompetensi dan kesejahter-aannya, sengketa dan atau persoalan yang terjadi antar pemangku kepentingan dapat diselesaikan

dengan baik serta yang tidak kalah penting ada terus upaya penelitian dan pengembangan agar sektor ini terus berinovasi sehingga memiliki daya saing. Peran strategis LPJK Nasional tersebut sekurang-kurangnya dapat dipandang dari dua hal. Pertama melakukan upaya memperkuat bisnis proses konstruksi dalam negeri melalui restrukturisasi sistem industri konstruksi nasional, dan kedua mendorong sektor jasa konstruksi Indonesia bersaing di pasar konstruksi internasional apalagi jika dikaitkan dengan terbentuknya pasar tunggal ASEAN pasca tahun 2015. Nah untuk proses bisnis konstruksi pada saat ini terdapat sekitar 120 ribu badan usaha pelaksana konstruksi dimana lebih dari 87 persen kontraktor kecil. Kondisi ini menimbulkan persaingan tidak sehat diantara para kontraktor kecil tersebut yang notabene hanya memperebutkan sebagian dari pasar konstruksi nasional. Hal ini harus kita benahi agar tidak terjadi persaingan yang merugikan diantara mereka sendiri. Oleh karena itu pemerintah mendorong agar para kontraktor kecil bertranformasi menjadi kontraktor spesialis yang kemudian bermitra dengan kontraktor besar dan menengah, sehingga akan terbentuk simbiosis yang saling mendukung dan saling menguntungkan. Disinilah LPJK sebagai garda terdepan pengembangan konstruksi berperan untuk mewujudkannya.

Konsep kerja seperti apa yang menurut anda mesti dilakukan oleh LPJKN demi terciptanya iklim yang kondusif dalam bidang konstruksi, sehingga pelaku jasa konstruksi Indonesia tidak saja berkembang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.Konsep kerja demi terciptanya iklim yang kondusif dalam bidang konstruksi yang harus dilakukan oleh LPJK sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya telah dituangkan dalam Konsep Restrukturisasi Industri Konstruksi Nasional yaitu perkuatan pengawasan dalam implementasi kebijakan pengembangan jasa konstruksi, perubahan struktur usaha berbasis Klasifikasi baku Lapangan usaha Indonesia termasuk di dalamnya definisi ulang kontraktor generalis dan spesialis, pengembangan variasi system penyeleng-garaan kontrak konstruksi, pengelolaan system rantai pasok sector konstruksi.Saat ini kami sebagai mitra kerja terus mengembangkan kerjasama dengan LPJKN sebagai perwakilan pelaku konstruksi. Sebagai langkah awal terkait peran strategis tersebut Kementerian PU bersama-sama LPJK sedang berupaya melaksanakan restrukturisasi usaha jasa konstruksi melalui proses konversi SBU yang selama ini berdasarkan ASMET menjadi berdasarkan Central Product Classification yang umum dipakai banyak Negara seperti ASEAN.

Ir. Hediyanto.W Husaini, MSCE, M.Si ( Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian PU)


adanya rasa tanggung jawab dan komitmen yang tinggi bagi dunia bisnis di sector konstruksi Indonesia. Oleh karena itu, mengingat peran pemerintah dalam kerangka menjadi media supporting bagi keberadaan LPJKN memanglah tidak besar, tapi perlu terus diberikan agar arah dan jalannya LPJKN masih tetap dalam koridornya yang sesuai dengan amanat Undang Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999, berikut pernyataan Hediyanto.W Husaini menanggapi peran LPJKN saat ini dalam menunjang perkembangan sector konstruksi di Indonesia.

Sejauh mana perspektif anda melihat LPJKN saat ini dalam sebuah kaca mata pemerintah yang memiliki visi dan misi hampir sama dengan BP Konstruksi. LPJKN telah diamanatkan dalam Undang – Undang Jasa Konstruksi No.18 tahun 1999. Artinya bahwa dunia konstruksi di Indonesia punya peran yang jauh kedepan, sehingga harus dikelola oleh masyarakat jasa konstruksi dalam hal pengembangannya. Adapun pemerintah sendiri hanya dalam aspek pembinaanya, karena kita menganggap masyarakat jasa konstruksi sudah lebih dewasa dibanding bidang lain seperti pertanian, perkebunan dan lainnya, sehingga kita anggap LPJKN bisa menjadi partner pemerintah. Oleh karena itu kami berharap lembaga ini harus punya perangkat yang lengkap, sekalipun saat ini masih berkutat dalam bidang sertifikasi. Namun bagi kami itu adalah langkah awal untuk membangun dasar-dasar dari bisnis jasa konstruksi. Yang penting mereka tahu bahwa tugas utama LPJKN adalah lebih banyak dalam hal pengembagan bisnis di jasa konstruksi, memberikan dukungan dalam bidang industri pendukung sector konstruksi, memberikan dukungan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, hingga menciptakan pelaku jasa konstruksi nasional yang solid dengan cara melakukan berbagai macam pelatihan guna meningkatkan kompetensi SDM yang ada di lingkup sector konstruksi. Sedangkan perannya kepada pemerintah adalah bahwa LPJKN sedapat mungkin memberikan masukan soal kebijakan seperti apa yang bisa membuat industri ini semakin maju, jika perlu membuat terobosan dengan mendirikan sekolah khusus bidang konstruksi bersama lembaga lainnya. Kita berharap bahwa kedepan LPJKN akan semakin kuat disemua sector. Karena itu saya merasa LPJKN yang saat ini ada, arahnya sudah tepat bahwa memang seharusnya peran LPJKN harus lebih banyak di dominasi untuk urusan bidang konstruksi disbanding bidang – bidang pemerintahan.

Kita semua tahu bahwa BP Konstruksi dan LPJKN adalah dua institusi yang bergerak dalam bidang

konstruksi dengan dua wadah yang berbeda. Jika BP Konstruksi dalam koridor Pemerintah sedang LPJKN dalam wilayah swasta. Seperti apa anda melakukan sinergi sehingga keduanya bisa saling support dalam tujuan pengembangan sector konstruksi. Kita sadar urusan public ( masyarakat ) ini adalah wilayah kewenangan pemerintah. Namun seperti yang telah kami sampaikan diatas, bahwa dunia konstruksi sudah lebih dewasa disbanding bidang bisnis lainnya. Maka kami dari sisi pemerintah memberikan kewenangan untuk bidang konstruksi dikelola oleh masyarakatnya sendiri. Hanya memang kita tidak lepas tangan begitu saja, artinya pemerintah masih akan terus mengawasi, mengarahkan, dan mengontrol jalannya LPJKN sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang – undang . JIka ternyata dalam perjalanannya terjadi penyelewengan dan membuat sesuatu yang aneh-aneh dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional maka pemerintah akan dengan tegas memberikan teguran agar tidak terjadi hal-hal diluar keinginan kita seperti adanya i pungutan-pungutan kepada asosiasi yang tidak jelas peruntukannya, korupsi dan penyelewengan lainnya. Sehingga tidak akan pernah ada aturan yang di buat oleh LPJKN yang pemerintah tidak tahu, semua hal harus jelas maksud dan tujuannya, karena kita ingin LPJKN berjalan pada jalur yang benar.

Lantas jika memang demikian adanya, berikan kami contoh real yang telah dan akan dilakukan BP Konstruksi dalam rangka memberikan dukungan penuh kepada LPJKN agar lembaga ini benar-benar bisa menjadi partner tidak saja pemerintah semata tapi juga pelaku jasa konstruksi nasional. Beberapa hal yang kita coba support LPJKN dalam rangka meningkatkan peran LPJKN bagi pelaku jasa konstruksi nasional. Pertama kita mencoba menjembatani masalah pelatihan, membangun dalam jangka panjang untuk hal – hal seperti persoalan dalam bidang SDM ( sumber daya manusia ), teknologi dalam bidang konstruksi. Kenapa itu kita lakukan karena dengan jumlah SDM jasa konstruksi yang begitu besar hampir 200 ribu orang, maka perlu yang namanya pembinaan dan pengembangan dalam hal kompetensi. Kedua dalam kaitan hubungan dengan luar negeri. Pada saat kami ingin menjalin hubungan dengan pihak luar negeri, biasanya kami akan mengajak wakil dari LPJKN. Hal itu penting kami lakukan agar pihak luar tahu bahwa di Indonesia ada LPJKN untuk urusan sektor konstruksi. Ketiga, kita juga ingin LPJKN kuat dalam hal-hal yang bersifat supporting dalam hal masalah keuangan, masalah hukum itulah kenapa kita coba hubungkan mereka dengan Menteri

Kehakiman dalam hal yang berhubungan dengan hukum. Sehingga kita bisa berdiskusi dengan mereka dan LPJKN sendiri menyangkut proteksi hukum apa saja yang sebenarnya mereka butuhkan. Realisasi dari itu semua adalah, dikarenakan saat ini adalah masanya otonomi daerah, maka kami sebagai pembina jasa konstruksi se Indonesia, maka kami ingin memadukan team Pembina Jasa Konstruksi yang ada di daerah berkoordinasi dengan LPJKD yang ada di daerah. Karena jika hal ini tidak dikoordinasikan maka belum tentu pihak Pemda berhubungan dengan pihak LPJKD yang ada di daerah-daerah yang bersangkutan. Intinya adalah bahwa kami tidak ingin ada masalah koordinasi antara LPJKN dengan Pemda di seluruh Indonesia.

Kepengurusan LPJKN dibawah komando Tri Widjajanto sudah memasuki tahun ke-3. Sejauh mana anda melihat konsistensi dan komitmen yang telah dilakukan pengurus beserta jajarannya dalam rangka pengembangan sector konstruksi di Indonesia. Saya merasa kepengurusan LPJKN yang ada saat ini sudah jauh lebih baik dibanding yang terdahulu. Ada dua hal yang menjadi dasar kenapa kami mengatakan demikian. Pertama karena kepengurusan yang ada saat ini di dominasi oleh para pelaku jasa konstruksi yang memang memiliki reputasi baik dalam bidang konstruksi. Satu hal yang perlu diingat, bagaimana jadinya jika LPJKN dikelola oleh orang-orang yang bukan dibidang konstruksi dan tidak memiliki perusahaan, padahal LPJKN ini didalamnya terdapat begitu banyak perusahaan yang harus dikelola dengan pendekatan yang cukup baik yaitu asosiasi-asosiasi yang bergerak dalam bidang konstruksi. Kedua saya berterimakasih kepada mereka yang sudah dengan baik memelihara profesinya, karena pada saat mereka menjadi pengurus sudah pasti mereka akan berbagi dalam hal pekerjaan dalam bidang LPJKN serta mereka tetap menjaga perusahaannya agar tetap berada dalam koridor bisnis yang baik. Karena memadukan dua hal yaitu mengurus perusahaan dan publik dua hal yang berbeda, jadi butuh pengorbanan. Itulah kenapa kami rasa komitmen mereka cukup tinggi. Dan buat kami ini adalah sebuah perjuangan yang maksimal, sekalipun masih perlu ditingkatkan namun ini hanya soal waktu semata. Karena tidak mudah untuk memahami begitu banyak peraturan, kebijakan atau perlem. Dimana belum tentu semua orang bisa menerima dengan mudah semua peraturan atau kebijakan tersebut, disinilah peran mereka ( LPJKN ) bagaimana caranya mereka bisa meyakinkan kepada pelaku jasa konstruksi tentang itu semua. Sehingga memang tahapan yang mesti mereka lakukan membutuhkan waktu yang kadang tidak sedikit dari mulai menerima

regulasi tersebut, melakukan analisa dan pemahaman secara lebih mendalam baru kemudaian melakukan sosialisasi hingga semua itu menjadi jelas maksud dan tujuannya.

Dalam waktu dekat ini kita akan dihadapkan pada kondisi yang dinamakan Pasar Tunggal Asean dan Dunia, sejauh mana anda mencoba memberikan pemahaman menyangkut kondisi tersebut tidak saja kepada LPJKN tapi juga bagi pelaku jasa konstruksi nasional. Intinya adalah jangan kita punya pikiran bahwa pasar bebas Asean itu adalah sebuah persaingan, tapi itu adalah sebuah pasar tunggal Asean yang dikoordinir sehingga menjadi bersatu. Tujuannya adalah agar kita tidak kalah bersaing dengan Negara – Negara seperti China, Korea atau Jepang yang sudah lebih dulu masuk ke pasar konstruksi Indonesia. Itulah kenapa, kita perlu menyatukan kekuatan terlebih dahulu dikalangan pelaku jasa konstruksi di Asean. Caranya adalah dengan saling mengisi dalam hal yang kita merasa masih kurang. Itulah kenapa, perlu menurut kami untuk wakil dari LPJKN melakukan roadshow ke beberapa Negara Asean untuk kita bisa melakukan diskusi menyangkut apa saja yang pada akhirnya bisa kita kerjasamakan. Dari situ baru kita bisa menentukan mana bagian yang harus kita “ trade off” kita perdagangkan kepada mereka dengan melihat kelebihan dan kekuatan kita dibanding Negara yang ada di kawasan Asean.

Sedangkan menyangkut hal-hal yang perlu kita lakukan kerjasama dengan mereka adalah terkait hal-hal yang bisa meningkatkan daya saing pelaku jasa konstruksi nasional di luar negeri. Seperti misalnya kerjasama dalam soal sertifikasi profesi yang ada di Negara lain seperti Malaysia misalnya. Dengan kita memiliki sertifikasi profesi yang bersifat global seperti dalam wilayah Commenwell maka sudah pasti keberadaan kita sudah diakui kemampuannya.

Dari semua apa yang telah dijelaskan Hediyanto.W Husaini, pada akhirnya memang kita bisa mengambil banyak hal positif bahwa dengan keberadaanLPJKN yang saat ini ada maka adalah saat yang tepat untuk kita para pelaku jasa konstruksi nasional memberikan kontribusinya yang besar bagi dunia konstruksi nasional pada khususnya dan luar negeri pada umumnya. Karena adanya sinergi yang dilakukan swasta dan pemerintah ( LPJKN dan BP Konstruksi) bisa menjadi satu jalan bagi kita semua meningkatkan peran aktif kita dalam rangka menjadikan profesi jasa konstruksi Indonesia tidak saja di akui di dalam negeri tapi juga luar negeri. (as)


Ir. Tri Widjajanto.J, MT (Ketua Umum LPJKN) (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional) Periode 2011 – 2015.

“. ......... Salah satu obsesi kami adalah perkuatan dari sektor jasa konstruksi dalam rangka menumbuhkan struktur jasa konstruksi yang kokoh untuk kita bentuk kemitraan antara pengusaha jasa konstruksi yg besar dan kecil, demi terciptanya struktur usaha yg kokoh,” kata Tri Widjajanto,Ketua Umum LPJKN.

Apa yang diutarakan Tri Widjajanto selaku Ketua Umum LPJKN periode 2011-2015, memang bukanlah satu obsesi semata. Tapi semua itu adalah bentuk dari sebuah komitmen yang secara kontinyu menjadi landasan bagi para pengurus beserta jajarannya dalam rangka meningkatkan peran aktif pelaku jasa konstruksi dalam rangka peningkatan sektor bisnis dibidang konstruksi menuju persaingan dalam pasar tunggal Asean dan dunia. Dimana obsesi itu pada akhirnya memang memperlihatkan kepada kita semua, khususnya pelaku jasa konstruksi nasional bahwa peran yang dilakukan oleh pengurus beserta jajaran dari LPJKN saat ini memang benar-benar ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi seluruh stage holder bidang konstruksi di Indonesia. Sehingga tidak berlebihan memang jika pada akhirnya kita harus bersatu padu, menyatukan visi dan misi kita demi peningkatan kualitas dan kuantitas bisnis di sektor konstruksi.

Lantas seperti apa sebenarnya bentuk real dari konsep berfikir seorang Tri Widjajanto dalam perannya menjadikan LPJKN lebih berkibar dalam percaturan

bisnis konstruksi tidak saja di dalam negeri tapi juga diluar negeri. Berikut petikan wawancara yang kami lakukan bersama ketua umum lpjkn masa bakti 2011 – 2015.

Seperti apa sebenarnya anda melihat sebuah institusi seperti LPJKN dalam perannya menjadi motor penggerak bisnis sektor konstruksi di Indonesia.Pada hakekatnya LPJKN memiliki 5 tugas pokok yang menjadi dasar pijakan bagi kami dalam merancang program kerja. Dimana semua itu harus dijalankan sesuai dengan Undang Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999. Sehingga jika dahulu kita hanya berkutat pada 2 bidang saja yaitu regitrasi SDM dan Badan Usaha semata. Maka kini sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2011, arahnya sudah jelas menjalankan 5 tugas utama LPJKN dengan tujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat jasa konstruksi Indonesia dalam menghadapi pasar tunggal Asean tahun 2015. Dan peran kita adalah menyiapkan masyarakat jasa konstruksi agar siap bersaing dengan dukungan penuh dari LPJKN.

Kita semua tahu dalam tubuh LPJKN terdapat beragam asosiasi yang berbeda dan masing-masing memiliki misi yang mungkin beragam pula. Bagaimana anda melakukan penyatuan visi dan misi dari para asosiasi yang ada dalam LPJKN, sehingga mereka bisa menjadi satu kekuatan. Ini memang sebuah tantangan tersendiri bagi kita, namun jangan lupa menghadapi pasar bebas pada dasarnya yang kita hadapi adalah persaingan kita dengan negara tetanga. Sehingga usaha yang kita lakukan adalah jangan sampai ada pertentangan di dalam internal. Caranya adalah dengan kita mencoba menyamakan visi dan misi, meningkatkan daya saing, menciptakan struktur usaha yang kokoh dan handal sesuai dengan amanat dari undang-undang jasa konstruksi. Oleh karena itu kita harus terus menerus melakukan sosialisasi kepada mereka. Dimana menyangkut konteks pertemuan yang kita adakan bukan lagi berfokus pada dua hal registrasi, tapi sudah harus melihat secara lebih makro soal kemampuan jasa konstruksi termasuk diantaranya mengenai kinerja dan daya saing pelaku jasa konstruksi kita dalam menghadapi pasar tunggal nantinya. Dalam merealisasikan semua hal tadi sudah pasti anda memiliki strategi yang ingin digunakan dalam pencapaian tujuan tersebut.Berikan kepada kami tiga hal yang akan anda lakukan sebagai sebuah refleksi dari rencana yang ingin anda capai selama masa kepemimpinan anda.

Pertama kita terlebih dahulu harus memiliki kesamaan pandangan, kondisi apa yang akan terjadi tahun depan dan kondisi apa yang mesti kita persiapkan. Dari situ kita potret dengan melihat bagaimana kondisi kita saat ini, jika ada “GAP” bagaimana kita mengatasinya. Ini yang akan kita lakukan dalam waktu dekat dengan melihat apa yang dilakukan teman-teman kita dari negara lain dan apa yang akan kita lakukan dengan terlebih dahulu melaporkan ke BP Konstruksi untuk kita carikan formulasinya. Kedua perkuatan dari sektor jasa konstruksi dalam rangka menumbuhkan struktrur jasa konstruksi yg kokoh untuk kita bentuk kemitraan antara pengusaha jasa konstruksi yang besar dan kecil, menciptakan struktur usaha yg kokoh. Salah satu cara menuju kesana adalah dengan melakukan semi-nar-seminar dengan tema yang tepat seperti soal rantai supply. Ini menjadi penting karena pada hakekatnya persaingan itu bukan persaingan antar badan usaha, tapi adalah persaingan antar rantai supply perusahaan satu dengan yang lainnya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Karena dalam Perlem 10 tahun 2013 itu pun dijelaskan bahwa ada badan usaha spesialis yang seharusnya menjadi rantai supply dari badan usaha yang ada di atasnya sehingga kita akan menjadi kokoh. Ketiga kami menginginkan bahwa litbang lpjkn bisa berjalan lebih baik dalam rangka membantu pelaku jasa konstruksi nasional yang ingin berkiprah diluar dengan cara kita memberikan akses pasar apa yg ada di negara tujuan, dengan cara memberikan penjelasan soal apa yang dibutuhkan di negara luar. Misalnya seperti dalam persaingan pasar tunggal Asean maka harus kita siapkan datanya seperti dalam pasar asean itu yang dibutuhkan apa saja, cakupan pekerjaannya apa saja, kondisi yang akan kita hadapi di negara tersebut, terus apa saja yang mesti dipersiapkan dinegara kita untuk menuju kesana, jika mungkin kita membentuk Indonesia Incorporated untuk kita masuk kesana.

Dari apa yang telah dijelaskan Tri Widjajanto, terlihat jelas bahwa peran lpjkn saat ini memang sudah berada dalam track yang benar. Tinggal bagaimana kita selalu stage holder bidang konstruksi mencoba berbagi peran dalam rangka menuju iklim dunia konstruksi yang lebih baik dan lebih memberikan arti penting bagi pelaku jasa konstruksi Indonesia serta pertumbuhan ekonomi nasional yang ditunjang penuh dengan perkembangan sector konstruksi dan infrastruktur yang makin kokoh dan baik diseluruh wilayah Indonesia.

Itulah sebabnya, pada akhirnya Tri Widjajanto yang saat ini menjadi orang pertama yang akan bersama pemerintah dan pelaku jasa konstruksi nasional akan

menjadikan LPJKN lebih bermanfaat bagi seluruh pelaku jasa konstruksi nasional berharap bahwa : “ LPJKN harus bisa memberi manfaat kepada pelaku jasa konstruksi supaya kita diakui keberadaannya. Tanpa mereka ( pelaku jasa konstruksi ) mendapat manfaat maka kepedulian mereka akan kurang, sehingga sulit bagi kita untuk menumbuhkan kepercayaan bagi mereka. Kedua kita juga harus bisa menjembatani sesuai undang-undang jasa konstruksi mengenai terciptanya kesetaraan hubungan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa, sehingga terjadi kesetaraan hak dan kuajiban. Diharapkan dengan adanya kondisi seperti itu maka iklim usaha konstruksi akan kondusif. Caranya adalah dengan kita mencoba memfasilitasi kontrak-kontrak kerjasama bisnis, andai di suatu hari ada dispute diantara mereka maka kita akan mencoba menjadi penengah diantara mereka yang bermasalah. Ketiga persoalan sertifikasi memang sudah seharusnya ditegakkan, karena sesuai undang-undang. Jadi sekalipun dalam pekerjaan swasta hal ini belum menjadi persyaratan, namun pada hakekatnya sertifikasi ini adalah sebuah bukti kompetensi, jadi ini memang harus terus kita dorong untuk para pelaku jasa konstruksi sehingga kedepan dengan sertifikasi yang kita miliki makin mempermudah usaha kita dalam bersaing secara sportif diantara pelaku jasa konstruksi baik di dalam maupun luar negeri.(as)

DR. Putut Marhayudi, Wakil Ketua.I LPJKN ( Bidang Regulasi, Registrasi, Sertifikasi dan Kelembagaan ) “ ......................Kita mengubah standar klasifikasi badan usaha mengikuti standar internasional CPC ( Central Product Classification), karena kita ingin pelaku jasa konstruksi kita bisa bersaing dengan pelaku yang ada di luar negeri. Sehingga saat ini menurut PP No.04/2010, untuk konsultan klasifikasinya menjadi arsitektural, rekayasa enjineering, penataan ruang dan

Ir. Tri Widjajanto J, MT (Ketua Umum LPJKN)(Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Nasional )Periode 2011 –

2015.

DR. Putut Marhayudi, Wakil Ketua.I LPJKN (Bidang Regulasi, Registrasi, Sertifikasi dan Kelembagaan)


jasa konsultansi lainnya. Sedang untuk kontraktor menjadi kontraktor gedung, kontraktor sipil, kontraktor instalasi mekanical & electrical serta jasa pelaksana lainnya, “ kata Dr.Ir. Putut Marhayudi, Wakil Ketua.I Bidang Regulasi, Sertifikasi dan Kelembagaan LPJKN

Apa yang diutarakan Putut Marhayudi, selaku Wakil Ketua.I LPJKN dalam tugasnya yang masuk dalam bidang Regulasi,Registrasi, Sertifikasi, dan Kelembagaan adalah sebuah bukti bahwa LPJKN dalam tugasnya yang menyangkut ke-4 bidang diatas adalah demi terciptanya satu added value bagi pelaku jasa konstruksi nasional yang memiliki kompetensi dan kualitas yang bisa bersaing dengan pelaku jasa konstruksi luar negeri. Kenapa,.... percuma kita memiliki kualitas yang “ diatas rata-rata “ pelaku jasa konstruksi luar jika klasifikasi kita masih menganut standar yang lama terutama untuk klasifikasi badang usaha dengan model Asmet ( arsitektur, sipil, mechanical&electrical dan tata lingkungan. Yang ada bukannya kita menjadi terdepan justru kita menjadi pelaku yang terkesan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman.

Sebuah bentuk tanggung jawab dan integritas yang besar telah dilakukan LPJKN, karena ke-empat bidang inilah jika bisa dikatakan sebagai intinya dari peran LPJKN sesuai dengan tugas nya mengembangkan jasa konstruksi nasional. Bukan hanya menyangkut ke-4 bidang tadi, dalam kaitannya mendukung perkembangan sektor konstruksipun LPJK telah men-drive berbagai peraturan dan kebijakan-kebija-kan yang tertuang dalam Peraturan Menteri menjadi produk lembaga sehingga dengan adanya peraturan lembaga tersebut memudahkan pelaku jasa konstruksi dalam melakukan aktivitas operasionalnya. Lantas, seperti apa sebenarnya mekanisme yang dilakukan LPJKN demi tercapainya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab nya bagi perkembangan sektor konstruksi. Berikut petikan hasil wawancara yang kami lakukan dengan Wakil Ketua.I Bidang Regulasi, Regis-trasi,Sertifikasi dan Kelembagaan.

Jika dahulu kita lihat peran LPJKN hanya banyak berkutat dengan persoalan adminitrasi belaka sehingga kadang mengesampingkan peran pengembangannya. Mungkinkah dengan adanya pengubahan dalam bidang klasifikasi dan kualifikasi inipun LPJKN hanya akan berkutat dalam bidang yang sama. Jelas berbeda, karena saat ini persoalan registrasi yang didalamnya menyangkut soal sertifikasi badan usaha dan tenaga kerja menjadi salah satu tugas utama LPJKN. Mekanismenya sendiri berbeda dengan apa yang ada pada masa lalu. Saat ini peran asosiasi

hanya pada batas melakukan Verifikasi Validasi Data. Setelah semua data lengkap barulah LPJKN melakukan tugasnya, dimulai dengan penyerahan data ke unit sertifikasi yaitu USBU ( Unit Sertifikasi Badan Usaha ) atau USTK ( Unit Sertifikasi Tenaga Kerja). Dimana dalam USBU dan USTK data yang ada di teliti oleh para asesor yang ditunjuk oleh LPJKN, tentunya asesor yang dimaksud adalah mereka yang sudah terdaftar dalam LPJKN sehingga kami mengetahui kualitasnya. Hal lain yang membedakan dengan sistem yang lalu adalah bahwa disini LPJKN lah yang memegang peran bukan asosiasi, sehingga sekalipun perusahaan mengajukan grade tertentu dengan kualitas utama. Namun jika pada akhirnya setelah di asesment oleh asesor perusahaan tersebut hanya memenuhi kualitas madya dengan grade yang berbeda maka itulah yang akan disetujui. Sehingga tidak akan ada lagi sertifikasi yang ditentukan oleh asosiasi. Dan jangan lupa sistem dan prosedur ini berjalan “fair” karena semuanya dapat dimonitor dari SIKI (Sistem Informasi Konstruksi Indonesia).

Bagaimana mekanisme ini berjalan, mungkinkan akan memakan waktu yang panjang. Karena jika hal itu terjadi maka bisa jadi peluang yang ada didepan mata untuk para pelaku jasa konstruksi mengikuti tender pekerjaan akan hilang. Bukankah salah satu syarat mengikuti tender harus dengan kelengkapan adminitrasi seperti itu. Didalam Peraturan P.U Nomor 08/2011 telah dijelaskan dan hal itupun diperkuat dengan Surat Menteri P.U Nomor 98/2013. Bahwa intinya tender yang dilakukan pada periode Januari hinga Juni 2014, klasifikasinya bisa menggunakan klasifikasi lama ataupun baru. Sementara ketika tanda tangan kontrak dilakukan setelah 31 Maret 2014, maka pemenang tender sudah harus menggunakan SBU ( Sertifikat Badan Usaha ) dan SKA ( Sertifikat Kelayakan Adminitrasi) sudah harus menggunakan klasifikasi yang baru. Sedangkan untuk tender yang dilakukan pada 30 Juni 2014, maka semua yang menyangkut kualifikasi dan klasifikasi sudah harus menggunakan yang baru. Seperti untuk klasifikasi yang tertera di atas,sedang untuk kualifikasinya adalah : untuk kontraktor menjadi perorangan, kontraktor kecil I,II,II, kontraktor menengah I,II,III dan Besar. Untuk konsultan menjadi perorangan, konsultan kecil I,II, konsultan menengah I,II dan konsultan besar. Sekalipun memang dengan diberlakukannya sistem klasifikasi dan subklasifikasi sesuai Permen P.U No.08/2011 tetap diperlukan satu sistem konversi yang dapat menyetarakan bidang, subbidang, dan bagian subbidang pada pengaturan sebelumnya. Karena sesuai Permen PU 08/2011 dalam sistem konversi klasifikasi usaha jasa konstruksi

terdapat beberapa kemungkinan :1. Bisa jadi lebih dari satu subbidang atau bagian

subbidang dikonversikan menjadi hanya satu subklasifikasi. Contohnya subbidang Jalan Raya, Jalan Lingkungan, Jalan Kereta Api, dan Lapangan Terbang dan Runway dikonversikan menjadi hanya satu bidang subklasifikasi dalam Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya ( kecuali Jalan Layang ), Jalan, dan Rel Kereta Api, dan Landas Pacu Bandara.

2. Satu sub bidang atau bagan sub bidang dikonversikan menjadi lebih dari satu sub klasifikasi. Misalnya : subbidang Perpipaan Air Bersih dan Limbah dikonversikan menjadi empat subklasifikasi yakni : Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh, Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh, Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal dan Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal.

Mekanisme waktu di LPJKN untuk pengurusan sertifikasi adalah angka 0-6. Untuk angka 0 : berkas masuk di LPJKN ( USBU/USTK), status 1 penunjukan asesor, status 2 dilakukan asesment oleh asesor di USBU/USTK, status 3 data sudah ada di pengurus LPJKN ( paling lama 7 hari) setelah di klarifikasi oleh divisi USBU/USTK, status 4 data ada di Bapel ( Badan Pelaksana) untuk dicetak sesuai kebutuhan ( paling lama di Bapel 7 hari) hingga pada status ke 6 sertifikat sudah diedarkan atau diserahkan kepada perusahaan yang bersangkutan. Dan tidak perlu kuatir akan memakan wakt1u lama, karena USBU/USTK saat ini sudah ada di 33 Propinsi di Indonesia, karena memang kelembagaan LPJKD sendiri sudah dikukuhkan di 33 Propinsi di Indonesia.

Apakah semua asosiasi bisa melakukan verifikasi validasi data mengingat ketika hendak mengikuti tender semua perusahaan pasti mengharapkan asosiasinya bisa membantu mereka demi menunjang kelancaran adminitrasi dalam mengikuti tender. Dan andai tidak semua asosiasi bisa melakukan verifikasi validasi data, lantas seperti apa mekanisme dan prosedur kerja untuk melakukan verifikasi validasi data perusahaan. Tidak semua perusahaan bisa melakukan V V A, karena ada tiga hal yang mesti dipenuhi sebelum mereka bisa melakukan V V A, seperti : dari aspek kelembagaanya, aspek sistem V V A artinya mereka memiliki verfikator dan validator yang tidak merangkap di asosiasi lainnya dan yang ketiga mereka memiliki sarana dan prasarana. Mungkin anda bertanya gimana jika asosiasi A tidak bisa melakukan V V A tapi ada anggotanya yang

menginginkan sertifikasi. Solusinya adalah bahwa anggota asosiasi yang tidak mendapatkan pelayanan yang prima dari asosiasi maka diperbolehkan pindah ke asosiasi yang lain, hanya memang harus memenuhi tiga syarat : Pertama membuat surat pernyataan mohon pindah, kedua disetujui oleh asosiasi induknya, ketiga disetujui oleh asosiasi tempat dia pindah. Tapi biasanya yang sulit adalah mendapatkan syarat nomor 2. Namun jika syarat nomor 2 tidak bisa didapat namun syarat 1 dan 3 dipenuhi maka perusahaan itu bisa pindah ke asosiasi lain.

Kini pasar tunggal Asean sudah ada di hadapan kita, sudah pasti tugas yang berat bagi LPJKN untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi pelaku jasa konstruksi dalam melakukan konversi sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi yang diajukan dalam CPC. Berikan kami satu gambaran apa saja yang dilakukan oleh LPJKN untuk tujuan tersebut. Kami berterimakasih kepada seluruh asosiasi perusahaan yang ada di bawah koordinasi LPJKN, karena dari data yang ada di LPJKN sekitar 69 ribu perusahaan pemegang SKA, saat ini sudah sekitar + 65% yang sudah melakukan konversi dan itu bertambah setiap saat. Artinya apa, bahwa kesadaran mereka untuk bisa mengerti bahwa perubahan kualifikasi dan klasifikasi demi pemenuhan standar internasional berdasarkan CPC sudah mereka pahami dengan baik. Kondisi itupun di dukung oleh Badan Pembina Kosntruksi yang menghimbau melalui Surat Kepada Badan Konstruksi No.02 bahwa menyangkut konversi perusahaan bisa melakukan direct langsung ke LPJKN.(as)

Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata, Wakil Ketua II LPJKN ( Bidang Litbang, Diklat, dan Daya Saing )

“...............Rendahnya kompetensi SDM dan inovasi teknologi merupakan sebagian dari faktor penyebab sehingga diklat dan litbang menjadi hal yang relevan dan tidak terpisahkan dalam meningkatkan daya saing dan sekaligus memajukan sektor konstruksi di Indonesia,” Prof. Dr.Ir.Wiratman Wangsadinata,Wakil Ketua II Bidang Litbang, Diklat dan Daya Saing.

Perlunya pelaku jasa konstruksi nasional memiliki kompetensi dan keahlian, memang bukanlah demi memajukan sektor konstruksi nasional semata. Tapi kondisi seperti itu menjadi perlu dan penting dilakukan mengingat saat ini kita sedang bersiap-siap dalam menyongsong Era Pasar Tunggal Asean. Apa jadinya jika kita tidak siap dan mempersiapkan kompetensi


yang kita miliki dalam dunia konstruksi, bisa jadi kita hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Melihat dan menganalisa apa yang ada saat ini dilapangan, terkait didalamnya peran LPJKN ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ), maka satu hal yang pasti menjadi concern semua pengurus adalah bagaimana mencoba memaksimalkan peran yang di miliki LPJKN, sehingga pada waktunya tiba kita dapat dan mampu bersaing dengan pelaku jasa konstruksi luar negeri, tidak saja di kalangan Asean tapi juga dunia. Hal itu seperti yang disampaikan Prof. Dr.Ir. Wiratman Wangsadinata, Wakil Ketua II Bidang Litbang, Diklat dan Daya Saing.

JIka boleh menjelaskan tentang satu hal yang menjadi permasalahan pokok dalam industri jasa konstruksi Indonesia, sehingga anda melihat perlunya LPJKN melakukan peran yang konsistem dalam menunjang pengembangan sektor konstruksi di Indonesia. Hal apa yang perlu harus dibenahi. Salah satu permasalahan pokok dalam sector industry konstruksi adalah rendahnya daya saing, dimana industri kita belum mampu menghasilkan produk bermutu dengan proses yang efisien, dan inovatif serta oleh pelaku yang berkompeten. Rendahnya kompetensi SDM dan inovasi teknologi merupakan sebagian dari factor penyebab sehingga diklat dan litbang menjadi hal yang relevan dan tidak terpisahkan dalam meningkatkan daya saing dan sekaligus memajukan sector konstruksi di Indonesia. Kenapa hal itu menjadi consern kami dalam LPJKN, berikut kami berikan alasannya : a. Di berbagai negara maju, litbang merupakan kunci

inovasi bagi kemajuan suatu rancang bangun dan perekayasaan, termasuk industri konstruksi. Litbang dimaksudkan untuk menemukan frontier

knowledge dan teknologi mutakhir untuk mengatasi permasalahan dan menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan properti.

b. Indonesia termasuk di dalamnya industri konstruksi belum memberikan tempat utama bagi penelitian dan pengembangan. Bahkan litbang sering diberi stigma “sulit berkembang” dan ditempatkan di belakang. Kedepan, kalo industri konstruksi mau maju dan berdayasaing harus berani meletakkan litbang sebagai kunci keberhasilan pengembangan industri konstruksi nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dijadikan modalitas utama bagi memajukan industri konstruksi nasional. Pemerintah perlu membantu hadirnya pusat-pusat inovasi konstruksi di berbagai wilayah di Indonesia,

c. Disamping teknologi, human capital merupakan modalitas utama bagi kemajuan suatu bangsa termasuk bagi industri konstruksi nasional. Peningkatan kompetensi SDM Konstruksi di berbagai tingkatan dan di setiap bagian rantai pasok konstruksi sudah sangat mendesak. Kehebatan dan kualitas SDM akan menentukan kapasitas dan kapabilitas industri konstruksi dalam menghasilkan rancang bangun dan perekayasaan infrastruktur dan properti. Indonesia harus segera memiliki kebijakan nasional pengembangan SDM Konstruksi. Pemerintah harus membantu industri konstruksi dengan mendirikan SMK Konstruksi, Politeknik dan Pusat Pelatihan Konstruksi di setiap kabupaten dan kota di seluruh Indonesia,

d. Dayasaing industri konstruksi nasional hanya bisa diwujudkan jika dan hanya jika industri konstruksi memiliki ‘enabler” yang besar untuk dapat “competing on cost, competing on quality dan competing on delivery” dalam rancang bangun dan perekayasaan infrastruktur dan properti. Enabler tersebut adalah kebijakan afirmatif untuk perluasan dan kemudahan akses permodalan, akses teknologi, akses penjaminan, akses rantai pasok dan akses pasar. Disamping itu, kebijakan afirmatif untuk peningkatan kapasitas industri konstruksi meliputi pengelolaan kontrak, pengadaan, rekayasa / teknologi / metoda konstruksi, manajemen rantai pasok, dan pendidikan dan pelatihan SDM Konstruksi.

Lantas jika bisa dikatakan bahwa litbang dan diklat bisa menjadi satu hal yang membuat pelaku jasa konstruksi Indonesia memiliki kompetensi yang lebih baik di banding pelaku jasa konstruksi luar negeri.Bagaimana anda melakukan sinkronisasi antar ketiga bidang yang anda tangani dalam

LPJKN. Seperti disampaikan di atas, ketiga bidang tersebut merupakan hal yang tak terpisahkan sehingga LPJKN dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan harus mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing dalam pasar nasional dan internasional. Selain itu LPJKN menetapkan kebijakan program litbang dan diklat dengan mendorong pelaksanaannya dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian dan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Jadi ketiga bidang tersebut harus selaras. Dimana konteks aplikasinya adalah sebagai berikut : a. Litbang di bidang konstruksi harus melahirkan

inovasi sistem manajemen dan sistem rancang bangun dan perekayasaan. Hasil litbang harus mampu dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten agar menghasilkan kapasitas, kapabilitas suatu perusahaan baik konsultan dan kontraktor serta rantai pasok konstruksi yang bergerak di sektor konstruksi.

b. Program litbang dan diklat harus konvergen agar keluarannya bisa bermanfaat bagi pelaku usaha yang ada di berbagai asosiasi. Asosiasi harus aktif membina anggotanya dengan promosi dan advokasi adanya inovasi sistem manajemen dan perekayasaan dan kemudian mengajak anggotanya untuk meningkatkan kemampuan SDM memanfaatkan hasil litbang tersebut.

Begitu besarnya peran yang akan anda lakukan dalam masa tugas anda di LPJKN hingga 2015, jika boleh diberikan kepada kami tiga program strategis apa saja yang akan anda lakukan sehingga peran anda sebagai Wakil Ketua II Bidang Litbang, Diklat & Daya Saing bisa maksimal.Sehingga kedepan pelaku jasa konstruksi Indonesia bisa lebih berperan dalam industri konstruksi dalam dan luar negeri.

Kami melihat bahwa peran strategis yang mesti dilakukan LPJKN dalam mendorong pelaku ke pasar luar negeri antara lain dengan mendorong pemerintah atau lembaga berwenang yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk merancang program memperbesar aksesibilitas dan meningkatkan kapasitas kepada industri konstruksi seperti pembesaran aksesibilitas permodalan (financial) dan penjaminan (bond maupun insurance) untuk ekspor konstruksi, sistem informasi yang mengintegrasikan seluruh pangkalan data/ informasi dan atau teknologi, atau LPJKN dapat bersama dengan para pihak terkait merancang sistem inkubator industri konstruksi sebagai media untuk meningkatkan kapasitas para pelaku rantai pasok

konstruksi untuk pasar Internasional. Sementara menyangkut peran strategis yang bisa dilakukan oleh LPJKN adalah seperti : a. Pertama dalam hal litbang, diklat dan daya

saing, bahwa pemanfaatan hasil litbang dari setiap lembaga R & D dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan cost-effec-tiveness dari proses dan hasil rancang bangun dan perekayasaan serta penyelenggaraan konstruksi.

b. Kedua bahwa industri konstruksi nasional akan sangat kompetitif jika dan hanya jika para pelaku usaha di sektor ini mampu menghasilkan produk berkualitas dengan harga yang rasional dan delivery yang tepat. Caranya adalah bahwa LPJK ke depan harus memperkuat sistem kelembagaan dan mendorong pendirian pusat-pusat pelatihan konstruksi oleh asosiasi profesi di berbagai wilayah

c. Ketiga menyangkut keberadaan bidang Litbang dan Diklat sebagai bagian tugas utama dari LPJK sebagaimana UUJK 18 Tahun 1999, pada dasarnya harus mendapat perhatian serius oleh Pemerintah dan pelaku usaha di sektor konstruksi. LPJK ke depan harus terus menerus melakukan advokasi agar terjadi konsolidasi nasional untuk menghasilkan inovasi kreatif dalam penyelengga-raan konstruksi,

Dari semua yang telah dijelaskan oleh Wiratman selaku Wakil Ketua II LPJKN Bidang Litbang, Diklat, dan Dayasaing terlihat bahwa untuk menjadikan pelaku jasa konstruksi nasional bisa memberikan kontribusinya yang lebih besar bagi dunia konstruksi dalam dan luar negeri. Memang pada akhirnya persoalan litbang dan diklat menjadi salah satu kunci dalam peningkatan kompetensi para pelakunya. Itulah kenapa pada akhirnya Wiratman berharap semua pihak yang terkait dengan bidang litbang dan diklat memiliki satu visi dan misi yang sama demi memajukan sektor konstruksi di Indonesia. Sedangkan menyangkut apa saja yang mesti dilakukan pelaku jasa konstruksi Indonesia menghadapi pemberlakuan Pasar Tunggal Asean akhir tahun 2015 dan menghadapi Era Pasar Global, seperti inilah Wiratman Wangsadinata memberikan komentarnya : Saat ini sudah saatnya pelaku jasa konstruksi nasional harus memiliki kompetensi untuk menghasilkan produk/jasa yang berdaya saing agar dapat berkembang lebih baik melalui peningkatan kapasitas SDM, dan Manajemen dan memperbesar akses terhadap permodalan, penjaminan, logistic, informasi pasar dan teknologi invotaif, yang semuanya merupakan factor-faktor enabler daya saing. Itulah sebabnya, pelaku jasa konstruksi harus memegang teguh komitmennya dalam peningkatan kualitas hasil produknya, sementara asosiasi harus melakukan

Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata,

Wakil Ketua II LPJKN ( Bidang Litbang, Diklat, dan Daya

Saing)


hal-hal seperti : a. Asosiasi Asosiasi mau tidak mau dan suka tidak

suka harus mentransformasikan diri menjadi organisasi yang produktif dan bukan hanya berhenti dalam aspek verifikasi dan validasi untuk sertifikasi saja.

b. Asosiasi harus menjadi agen perubahan menuju industri konstruksi yang efisien, produktif dan inovatif sehingga mampu bersaing dalam cost, quality dan delivery.

c. Asosiasi perlu memperkuat diri dengan membuat program pengembangan bagi anggotanya misalnya membuat lembaga pelatihan konstruksi, mengembangan unit penelitian dan pengembangan (R&D), mengembangkan unit advokasi hukum dan kebijakan termasuk lembaga bantuan hukum asosiasi.(as)

DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi, Wakil Ketua III LPJKN, Bidang Kontrak Konstruksi & Penyelesaian Sengketa, Periode 2011 – 2015

“....................Peningkatan pemahaman akan kontrak bidang konstruksi bagi para anggota asosiasi, serta bagaimana memilih cara penyelesaian sengketa, merupakan suatu hal yang belum dipahami. Itulah sebabnya kami telah mengusulkan kepada pengurus bahwa LPJKN perlu mengadakan pelatihan untuk itu, “ kata DR.Ir Sarwono Hardjomuljadi,Wakil Ketua III Bidang Kontrak Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa.

Apa yang diutarakan oleh Sarwono merupakan

sebuah bentuk komitmen yang ditunjukan langsung dalam kaitan melakukan peningkatan kompetensi dan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku jasa konstruksi nasional. Mengingat seperti apa yang

disampaikan oleh Sarwono bahwa perbedaan kon-trak-kontrak bidang konstruksi sangat berbeda dengan kontrak-kontrak bisnis dibidang lainnya. Karena kontrak dalam bidang konstruksi lebih bersifat dinamis dimana kontens atau isi yang ada dalam sebuah kontrak kerjasama bisnis dibidang konstruksi bisa berkembang dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat itu seperti masalah penyesuaian harga atau luasan lingkup kerjasamanya.

Itulah kenapa, karena sifat kontrak bidang konstruksi yang bersifat khusus inilah lebih lanjut Sarwono menjelaskan bahwa kontrak konstruksi pada akhirnya kurang banyak diminati oleh para sarjana atau ahli bidang keteknikan, sementara para ahli hukum yang berminat pada bidang ini justru kurang atau banyak yang pada akhirnya tidak memahami apa yang diperjanjikan dalam kontrak yang tentunya menyangkut dalam bidang keteknikan yaitu persoalan bidang konstruksi. Untuk melihat seberapa jauh masalah kontrak bidang konstruksi dan sebenarnya seberapa jauh LPJKN konsern dalam persoalan yang satu ini, maka Sarwono selaku Wakil Ketua III Bidang Kontrak Konstruksi & Penyelesaian Sengketa akan memberikan penjelasannya.

Berbicara soal kontrak dalam bidang konstruksi serta kaitannya dengan apa yang disebut sebagai sebuah sengketa dalam bisnis konstruksi. Apa dan bagaimana sebenarnya ini menjadi sebuah kaitan langsung. Sengketa dalam bidang jasa konstruksi merupakan suatu hal yang “pasti” terjadi. Artinya hal itu sudah pasti akan mungkin terjadi karena dalam melakukan suatu aktivitas yang sama, sebagai contoh dalam soal “ adminitrasi kontrak konstruksi”, sasaran pihak pengguna jasa adalah melakukan kegiatan adminitrasi kontrak sedemikian rupa guna menjaga agar harga kontrak yang telah disepakati tidak berubah atau seandainya pun terjadi perubahan diupayakan agar perubahannya sesedikit mungkin. Namun sebaliknya bagi pihak penyedia jasa akan berupaya untuk memanfaatkan adanya peluang perubahan harga tersebut sebagai cara untuk mengajukan klaim kompensasi terhadap tambahan harga dan waktu. Itulah yang pada akhirnya perlu dicarikan “jalan tengah” atau cara terbaik untuk mengakomodir kedua kepentingan tadi.

Jika pada akhirnya kondisi seperti itu sering terjadi dan sudah pasti akan terjadi dalam setiap kontrak kerjasama. Lantas kenapa hal itu tidak menjadi satu hal yang bersifat “ urgent “ bagi pelaku jasa konstruksi nasional untuk sedapat

mungkin mencari cara untuk lebih bisa memahami dan menguasai masalah kontrak konstruksi. Padahal dengan menguasai hal itu bukannya itu akan menguntungkan mereka sendiri.Pemahaman masalah kontrak bidang konstruksi selama ini bukan menjadi suatu bidang yang begitu diminati oleh para pelaku jasa konstruksi sekalipun. Itulah pada akhirnya kontrak konstruksi menjadi kurang diminati pendalamannya oleh para sarjana atau ahli bidang keteknikan. Sementara para sarjana atau ahli bidang hukum yang memang mereka berminat dalam bidang tersebut justru kurang atau bahkan tidak memahami apa yang diperjanjikan dalam kontrak, yang tentunya menyangkut bidang keteknikan utamanya menyangkut teknik bidang konstruksi. Artinya apa, mereka yang berminat sendiri pada akhirnya kurang bisa memahami esensi dari apa yang menjadi inti utama dari bisnis tersebut. Sehingga pada akhirnya peningkatan pemahaman akan kontrak bagi para anggota asosiasi dan bagaimana cara memilih dalam menyelesaikan sebuah sengketa merupakan suatu hal yang belum dipahami secara utuh oleh pelaku jasa konstruksi. Untuk itu seperti telah diusulkan kepada pengurus bahwa sebenarnya LPJKN perlu mengadakan pelatihan untuk hal-hal yang menyangkut masalah pemahaman soal kontrak konstruksi. Tapi sekali lagi kami memaklumi bahwa untuk melakukan seperti itu dibutuhkan dana yang tidak sedikit dan LPJKN tidak memiliki dana untuk tujuan kesana, terlebih saat ini soal sertifikasi masih menjadi satu pekerjaan yang mesti membutuhkan perhatian dan effort yang tinggi dalam lingkup LPJKN.

Kita tahu bahwa tahun 2015 adalah sebagai pasar tunggal Asean dan konsekuensi dari itu semua adalah bahwa nanti semua Negara dalam lingkup Asean bisa masuk dan bersaing dengan pelaku jasa konstruksi di dalam negeri. Ketika hal itu terjadi sudah pasti masalah kontrak kerja bidang konstruksi menjadi satu hal yang tidak mungkin bisa dielakan. Bagaimana anda melihat kondisi seperti ini.Saya secara pribadi sangat concern dengan akan diadakannya pasar tunggal Asean, karena dengan begitu akan terjadi persaingan diantara para pelaku jasa konstruksi dalam negeri dan luar negeri. Karena tidak saja para profesionalnya saja yang akan masuk ke Indonesianya tapi perusahaan dalam lingkup Asean pun berlomba masuk dan bersaing dengan perusahaan dalam negeri. Yang menjadi kata kunci dari semua hal itu adalah bagaimana sebenarnya kesiapan secara teknik dan kontraktual, karena penguasaan kontraktual dari para penyedia jasa keteknikan dapat dikatakan sangat dibawah batas minimum yang diharapkan

untuk bisa bersaing dipasar bebas. Jangan sampai kita terpancing untuk berfikir melakukan eksport tenaga kerja dan usaha konstruksi ke luar negeri, yang sudah pasti memerlukan tingkat kemampuan tertentu yang memerlukan peningkatan kemampuan yang tertata, sehingga kita melupakan upaya “ proteksi “ kalau boleh dikatakan demikian. Bagi para penyedia jasa konstruksi local dalam era persaingan dan nantinya juga dalam persaingan global.Dimana proteksi yang diberikan bisa dalam bentuk penyederhanaan peraturan lembaga bagi kontraktor nasional, sehingga persyaratan bagi para kontraktor nasional tidak lebih berat dari pada para kontraktor asing.

Sebuah peluang dan tantangan sudah ada di hadapan kita, tinggal bagaimana kita mencoba membuat strategi dan melakukan pendalaman materi dan kompetensi dalam kerangka mencapai kualitas para pelaku jasa konstruksi nasional yang lebih baik. Apa yang dapat anda sarankan bagi pelaku jasa konstruksi nasional. Saran kami bagi pelaku jasa konstruksi nasional adalah marilah kita mencoba untuk meningkatkan kemampuan diri, baik tenaga kerja ataupun badan usaha. Dalam kaitannya dengan aturan yang berlaku, pelaku jasa konstruksi hendaknya bersikap terbuka dan member masukan pada LPJKN tentang dukungan yang diperlukan bagi pengembangan dunia bisnis jasa konstruksi. Semua hal ini pada akhirnya memang tidak lepas dari kewajiban LPJKN untuk menyederhanakan aturan-aturan baik pemerintah ataupun lembaga yang seharusnya bersifat membimbing dan meningkatkan kemampuan, bukan membatasi keleluasaan. (as)

Dr. Ir. Masrianto, MT (Kepala Bidang Pola Usaha dan Kelembagaan BP Konstruksi, Kementerian PU)

“.......................Kami berharap LPJKN kedepan, dapat lebih menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pengembangan jasa konstruksi. Tidak saja dalam hal melakukan inisiasi dan mendorong terbentuknya lembaga-lembaga pelatihan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga membangun database nasional dari hasil-hasil penelitian dan pengembangan jasa konstruksi hingga melakukan inisiasidalam hal terbentuknya lembaga arbitrase dan mediasi penyelesaian sengketa jasa konstruksi.Diluar itu semua, yang tidak kalah pentingnya adalah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku jasa konstruksi,” Masrianto, Kepala Bidang Pola Usaha dan Kelembagaan BP Konstruksi. Apa yang disampaikan oleh Masrianto selaku Kepala Bidang Pola Usaha dan Kelembagaan BP Konstruksi diatas menyiratkan satu kondisi bahwa “ PR “ yang harus

DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi,

Wakil Ketua III LPJKN, Bidang

Kontrak Konstruksi & Penyelesaian

Sengketa, Periode 2011 – 2015


diselesaikan oleh LPJKN dan jajaran pengurusnya di bawah komando Tri Widjajanto begitu banyak. Namun, jika kita melihatnya dalam konteks melakukan upaya bersama dalam rangka peningkatan bisnis di sektor konstruksi dalam wilayah Indonesia, maka apa yang menjadi “PR” dari LPJKN itu adalah sebuah perjuangan guna memberikan iklim yang kondusif dan sehat bagi perkembangan yang maksimal sektor konstruksi nasional. Lantas jika demikian adanya, seperti apa sebenarnya Masrianto yang notabene-nya adalah profesional yang kini berada dalam lingkup BP Konstruksi memandang sebuah lembaga sekelas LPJKN dalam konteks mitra pemerintah dalam tugasnya mendukung perkembangan sektor konstruksi di Indonesia. Berikut adalah pandangan dan harapan Masrianto terhadap keberadaan LPJKN :

Sebagai sebuah badan yang melakukan pembinaan terhadap pengembangan sektor konstruksi di Indonesia, sejauh mana anda melihat LPJKN saat ini ketika kita menyadari bahwa didalam tubuh LPJKN terdapat begitu banyak asosiasi dalam sektor konstruksi yang perlu dikembangkan. Kita tahu LPJKN memiliki begitu banyak “ PR “ yang mesti diselesaikan, sekalipun kita tahu bahwa saat ini sebagian besar sumber daya yang ada masih di fokuskan pada penyelenggaraan sertifikasi dan registrasi badan usaha/tenaga kerja konstruksi. Memang perlu kita pahami bahwa permasalahan tersebut disebabkan adanya beberapa faktor yang disebabkan dari adanya masa transisi terkait adanya konversi subklasifikasi dan

subkualifikasi yang memang membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Sehingga kami berharap dengan adanya penyelesaian proses konversi SBU/SKA/SKT sebelum akhir Juni 2014 akan memberikan ruang kepada LPJKN untuk dapat melaksanakan tugas-tugas lainnya.

Dari situ kita berharap bahwa pada akhirnya kelak LPJKN kedepan akan mampu menjalankan perannya yang lebih konkrit dalam pengembangan jasa konstruksi. Dimana beberapa peran yang pada akhirnya bisa dilakukan oleh LPJKN seperti melakukan inisiasi dan mendorong terbentuknya lembaga-lem-baga pelatihan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, membangun database nasional dari hasil penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi maupun lembaga penelitian dan pengembangan, melakukan inisiasi terbentuknya lembaga arbitrase dan mediasi penyelesaian sengketa jasa konstruksi serta yang tidak kalah penting adalah membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku jasa konstruksi yang saat ini mulai turun karena adanya beberapa kasus proyek yang masuk ke ranah hukum.

Melihat kondisi diatas dan perlunya melakukan beberapa perbaikan guna meningkatkan bisnis di sektor konstruksi yang kian tahun kian menunjukan tren peningkatan yang cukup significant. Bagaimana sebenarnya anda melihat sinergi yang mesti dilakukan antara BP Konstruksi dan LPJKN agar hasilnya lebih maksimal dan tidak terjadi overlapping diantara keduanya. Pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi merupakan dua upaya yang semenstinya saling bersinergi dalam rangka meningkatkan daya saing konstruksi nasional. Upaya pembinaan jasa konstruksi merupakan tugas pemerintah c.q Badan Pembinaan Konstruksi ( BP Konstruksi ), Kementerian Pekerjaan Umum, sementara upaya pengembangan jasa konstruksi merupakan tugas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ( LPJK) sebagai bentuk pelibatan peran masyarakat dalam jasa konstruksi.

Nantinya agar tidak terjadi overlapping, maka pemerintah akan lebih fokus kepad tiga aspek pembinaa seperti pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dimana LPJKN diharapkan dapat lebih fokus kepada pengembangan jasa konstruksi. Dari aspek pengaturan, pemerintah telah melakukan berbagai penyempurnaan pengaturan antara lain terkait usaha dan peran masyarakat, serta penye-lenggaraan kosntruksi. LPJKN akan menindaklan-juti kebijakan pengaturan yang diterbitkan oleh

Pemerintah dengan menerbitkan pedoman teknis implementasi dari kebijakan pengaturan yang terkait dengan pengembangan jasa konstruksi, misalnya dengan menerbitkan Peraturan LPJK tentang konversi SBU sebagai tindak lanjut kebijakan untuk mempermudah konversi yang diterbitkan Pemerintah.

Dari aspek pemberdayaan, Pemerintah Pusat melakukan berbagai kegiatan untuk memperkuat Tim Pembina Jasa Konstruksi di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga TPJK di daerah dapat berkoordinasi dengan LPJK Provinsi dalam melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan tenaga trampil dan tenaga ahli konstruksi. Saat ini telah banyak dilakukan pelatihan konstruksi yang dilakukan secara bersama-sama antara LPJK Provinsi dengan Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah. Dari aspek pengawasan, Pemerintah Pusat melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring evaluasi ke proyek BUJK Asing, turut melibatkan LPJK Nasional. Hal ini penting terutama terhadap aspek-aspek alih pengetahuan kepada BUJK Lokal, sehingga dapat terjadi masukan bagi LPJKN dalam mengimplementa-sikan pemberian Sertifikat Penyetaraan kepada BUJKA.

Berikan penjelasan kepada kami peran strategis apa saja yang sudah dan akan dilakukan BP Konstruksi kepada LPJKN, mengingat saat ini dan kedepan adalah waktu yang tepat untuk pelaku jasa konstruksi lebih memberikan kontribusinya tidak saja bagi dunia konstruksi tapi juga bagi negara, terlebih tahun depan adalah pasar tunggal Asean.Terkait keberadaan kami sebagai Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan dalam lingkup BP Konstruksi, tentunya apa yang akan kami lakukan sudah pasti akan kami fokuskan terkait tugas pokok dan fungsinya. Itulah kenapa beberapa peran yang telah dan akan kami lakukan adalah :

1. Menyusun regulasi usaha yang dapat menciptakan iklim usaha jasa konstruksi yang kondusif bagi pelaku jasa konstruksi untuk dapat meningkatkan kemampuan.

2. Mendorong agar Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menerbitan Peraturan Daerah Tentang Penerbitan IUJK guna terciptanya tertib perizinan usaha jasa konstruksi.

3. Memastikan agar manfaat kehadiran BUJKA betul-betul dapat dirasakan oleh pelaku jasa konstruksi nasional melalui revisi terhadap Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 05 tahun 2011 Tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Perwakilan BUJKA.

4. Mengembangkan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) sekaligus secara intensif melakukan pelatihan administrator SIPJAKI sehingga target pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang jasa konstruksi dapat tercapai.

5. Meningkatkan kompetensi Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha melalui pelatihan-pelatihan manajerial bagi PJT usaha kecil maupun usaha non kecil.

6. Melakukan konsilidasi internal pengguna jasa terkait dengan pengadaan pekerjaan konstruksi untuk tahun anggaran berjalan.

7. Memfasilitasi LPJK Nasional maupun provisi dalam melakukan tugas-tugas pengembangan jasa konstruksi.

Tahun 2015 adalah awal dimulainya persaingan bebas dimana pasar tunggal Asean adalah pintu pembukanya. Sepertia apa anda berharap pelaku jasa konstruksi nasional harus menyiapkan diri agar mampu bersaing dengan pelaku jasa konstruksi luar negeri. Ada dua hal yang harus menjadi kekuatan bagi pelaku jasa konstruksi nasional agar mampu bersaing dengan pelaku dari luar. Jika kedua hal ini dipenuhi maka justru kita bisa mengambil banyak keuntungan dan kesempatan dari adanya pasar tunggal Asean. Yang pertama adalah kemampuan manajerial dari perusahaan konstruksi nasional. Kemampuan manajerial yang saya maksud disini meliputi banyak aspek antara lain kemampuan mengelola biaya proyek konstruksi secara efektif dan efisien, kemampuan mengelola mutu produk konstruksi, kemampuan mengelola waktu dalam setiap pelaksanaan item pekerjaan proyek, kemampuan mengelola rantai pasok proyek konstruksi serta yang tidak kalah penting, kemampuan mengelola administrasi kontrak konstruksi. Sedangkan kunci untuk memiliki daya saing yang kedua adalah penguasaan teknologi, seperti yang kita ketahui, tren pekerjaan konstruksi diluar negeri sangat sarat dengan penggunaan teknologi canggih, apabila para pelaku jasa konstruksi nasional, tidak mampu untuk mengikuti tren tersebut, maka dapat hampir dipastikan bahwa perusahaan konstruksi nasional hanya akan menjadi subkontraktor bagi perusahaan asing sehingga fungsinya lebih banyak menjadi pemasok tenaga kerja dibanding menjadi pelaku utama proyek konstruksi strategis di Indonesia.(as)

Dr. Ir. Masrianto, MT ( Kepala Bidang

Pola Usaha dan Kelembagaan BP Konstruksi,

Kementerian PU )


INOVASI SEKTOR KONSTRUKSI

Salah satu hal yang bisa membedakan satu lembaga dengan lembaga lainnya adalah terkait masalah inovasi dan implementasi dari sebuah kebijakan. Karena dari sinilah kita bisa

melihat bahwa lembaga tersebut memang dibentuk untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi seluruh anggota dan sektor yang dianutnya.

Kondisi inilah yang mungkin pada akhirnya menjadi satu landasan kenapa pada akhirnya kepengurusan LPJKN masa bakti 2011-2015 mencoba sedapat mungkin merencanakan 2 hal penting terkait apa yang sudah dijelaskan diatas yaitu masalah inovasi dan pengembangan strategi demi peningkatan kualitas dan kuantitas industri konstruksi di Indonesia.

Memang sekalipun tidak mudah untuk merealisasikan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari para stage holder industri konstruksi nasional, tapi paling tidak dengan telah dirumuskannya konsep inovasi dan strategi pengembangan industri konstruksi

masa depan. Pada akhirnya kita bisa merencanakan dengan lebih maksimal apa yang mesti dilakukan dan di persiapkan demi penguasaan pasar konstruksi masa depan khususnya di Indonesia oleh pelaku jasa konstruksi nasional.

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa Agenda Nasional Studi Konstruksi 2012-2015 terbagi dalam periode waktu berdasarkan prioritas program yang akan dijalankan. Dimana prioritas dalam setiap tahunnya merupakan penjabaran dari 3 landasan dasar dari apa yang dimaksud dalam agenda nasional studi konstruksi. Seperti misalnya 1. Prioritas Studi Konstruksi 2012-2015. Prioritas

studi ini didasarkan pada isu strategis utama dan sub isu strategis yang telah diidentifikasi dan direkomendasi respon strategisnya guna menyelesaikan isu-isu strategis tersebut.

2. Metode Prioritas studi konstruksinya sendiri disusun berdasarkan alokasi jumlah studi yang dilaksanakan pada periode 2012-2015. Dimana pembagiannya adalah sebagai berikut : untuk tahun 2012-2013 tema-tema bahasan yang bersifat makro mendapat prioritas lebih besar, sementara tema-tema dengan konteks yang bersifat lebih mikro diprioritaskan pada periode waktu 2014-2015. Sedangkan studi konstruksi ditingkat meso diberi prioritas merata di hampir setiap tahunnya.

3. Kerangka Implementasinya sendiri terbagi menjadi dua golongan yang keduanya didasarkan pada tingkat kompleksitas dari masalah yang ada. Pertama dalam rangka membangun dukungan, kebersamaan, komitmen dan koordinasi diantara para pemangku kepentingan, maka perlu adanya kerjasama antar berbagai pemangku kepentingan melalui pengembangan suatu jaringan studi konstruksi. Jaringan ini dalam sebuah studi konstruksi pada akhirnya bisa dijadikan sebagai

Inovasi Sektor Konstruksi, Sebuah Arah & Strategi Pengembangan Sektor Konstruksi

sebuah platform atau forum guna mengkomu-nikasikan agenda studi konstruksi nasional serta membangun kerjasama dalam rangka umple-mentasinya. Kedua adanya jaringan perguruan tinggi untuk studi konstruksi diharapkan mampu didukung oleh fasilitas dari LPJKN sehingga dapat menjadi motor bagi pengembangan forum studi konstruksi yang melibatkan stakeholder yang lebih luas.

Menyangkut isi dari Studi Konstruksi yang terbagi dalam 5 periode waktu berdasarkan tingkat prioritas kepentingannya dapat dijelaskan sebagai berikut : Prioritas Studi Konstruksi 2012, diantaranya adalah :Construction regulation systems review. Construction manpower need assessment.Information need assessment.Available information service capacity.Current value of sustainable construction practices assessment.Assessment of current procurement system, supply chain system, innovation performance in construction industry and safety performance in construction.1. Prioritas Studi Konstruksi 2013, diantaranya adalah

: � Benchmarking regulations � Human resource development process

review � Methods of market market development

strategy. � Knowledge usage performance � Methods of improving supply chain system,

developing and promoting innovation, current safety culture and current quality performance in construction projects.

2. Prioritas Studi Konstruksi 2014, diantaranya adalah :

� Information service improvement � Regulation system improvement � Evaluation system of the finest built

envionment performance subject to

construction contributions � Methods of developing market convergence � Assessment of financing construction

pratices and its impact on business compet-itiveness

3. Prioritas Studi Konstruksi 2015, diantaranya adalah :

� Methods of upscaling application of value system for sustainable construction

� Evaluation system of market development strategy and convergence performance

� Methods of improving and development productivity profiles

� Methods of addressing social and political pressure in construction projects

� Assessment of project management practices at contractor level and its implication to project performance and client satisfactions .

Sementara menyangkut konsep masterplan penelitian dan pengembangan bidang jasa konstruksi yang

pada akhirnya bisa menjadi satu acuan dalam pengembangan sektor konstruksi di Indonesia. LPJKN selaku lembaga yang memang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam penyusunan konsep masterplan bidang penelitian dan pengembangan dapat dijelaskan dalam beberapa bagian seperti : 1. Jasa konstruksi adalah bagian penting dari aktivitas

seluruh rangkaian rantai suplai konstruksi sebagai sektor perekonomian ( construction sector). Dalam perspektif lain sektor konstruksi telah dikenalkan dengan istilah Konstruksi Indonesia semenjak 2003.

2. Secara dogmatis tujuan mulia pengaturan jasa konstruksi ( UU no.18/1999) adalah untuk membentuk profesionalisme jasa konstruksi, ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan jasa

sumber : www.perencanaanstruktur.com

sumber : www.lp3d.org


konstruksi. 3. Secara eksplisit pengaturan ditujukan untuk

menjadikan jasa konstruksi nasional handal, kokoh, dan berdaya saing tinggi, penyelengga-raan jasa konstruksi berkeadilan dengan prinsip kesetaraan antara penyedia dan pengguna jasa serta hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas

Dari apa yang telah dijelaskan diatas pada akhirnya kita bisa menjelaskan konsep masterplan penelitian dan pengembagan dibidang jasa konstruksi adalah sebuah peningkatan kapasitas, kompetensi, dan daya saing pelaku (people) konstruksi, proses (process) bisnis dari penyelenggaraan konstruksi yang efisien, produktif, dan berkeadilan serta produk (product) konstruksi yang berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan. Sehingga pada intinya adalah bahwa bidang penelitian dan pengembagan bidang konstruksi ini adalah demi peningkatan daya saing bangsa di mata dunia konstruksi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Masterplan Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi adalah suatu dokumen sistem perencanaan makro penelitian dan pengembangan yang menyatakan prinsip dasar klusterisasi riset atau studi konstruksi dan kerangka implementasi dan kelembagaan bagi penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dan beyond, baik dalam kerangka pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan pengaturan jasa konstruksi sekaligus menjadikan jasa konstruksi dan secara luas industri Konstruksi Indonesia mampu menciptakan nilai tambah secara berkelanjutan dengan profesion-alisme, sinergi dan daya saing untuk mewujudkan kenyamanan lingkungan terbangun ( the finest built environment). Dimana tujuan dari masterplan penelitian dan pengembangan ini adalah untuk

menyediakan sistem dan kerangka kerja bagi siapa saja dari kelembagaan yang mengelola sektor konstruksi Indonesia dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan baik dalam arti sempit jasa konstruksi maupun sektor kosntruksi.

Pada bagian akhir dari penjelasan konsep Masterplan Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi ini adalah sebuah dokumen yang disusun dengan mekanisme partisipatif mulai dari diskusi terfokus sampai dengan workshop oleh para pemangku kepentingan utama konstruksi Indonesia yang terdiri dari para akademisi, pelaku bisnis, pemerintah dan komunitas profesional serta konsinyasi tim penyusun. Karena pada prinsipnya metodologi pengkajian masterplan penelitian dan pengembangan atau studi konstruksi ini dirancang untuk mendapatkan berbagai isu dan perspektif serta identifikasi kebutuhan kajian atau studi strategis konstruksi. Dengan kerangka yang digunakan untuk penyusunan ini adalah :1. Melakukan identifiasi isu-isu strategis termasuk

bagian-bagian atau sub isu strategis. 2. Merumuskan berbagai pilihan strategis dan

kebijakan untuk merespon isu-isu strategis demi terwujudnya tujuan nasional yaitu industri konstruksi yang kokoh, handal dan berdaya saing tinggi .

3. Menemu kenali penelitian dan pengembangan apa saja yang diperlukan untuk mendukung, memperkuat dan mempertajam strategi dan kebijakan tersebut.

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami dan mengerti penjelasan dari apa yang sudah di jelaskan di atas menyangkut Konsep Masterplan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jasa Konstruksi serta berbagai hal yang terkait dengan isu strategis dalam

bidang konstruksi.Maka berikut kami berikan penjelasan dalam bentuk bagan dan tabel sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam konteks kedua hal diatas.

Gambar.1 Isu Strategis Industri Konstruksi NasionalGambar.2 Response Strategis dan Fokus Studi Konstruksi.Gambar.3 Kerangka Masterplan Penelitian dan Pengembangan

PROFESIONALISME SDM & PERUSAHAAN

Profesionalisme, berdedikasi tinggi dan memiliki integritas dalam pengembangan sektor konstruksi harus menjadi salah satu faktor dalam menentukan Kepala LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional). Kenapa,.... karena tanpa adanya faktor-faktor tersebut, mustahil LPJKN dapat mampu menjadi inspirator bagi pelaku jasa konstruksi nasional dalam perannya menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan bidang konstruksi.

Apa yang disampaikan diatas adalah sebuah kenyataan dan kondisi, yang memang harus menjadi perhatian pelaku jasa konstruksi nasional menyangkut bagaimana sebenarnya figur seorang Ketua LPJKN harus memiliki latar belakang bidang konstruksi. Seperti tradisi yang selama ini terjadi dalam kepemimpinan LPJKN hingga saat ini telah memasuki kepengurusan yang ke-empat.

Kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ( LPJKN Periode : 1999-2003)Sebagai orang yang pertama kali memimpin LPJKN dalam kondisi perekonomian yang baru saja mengalami krisis ekonomi, jelas apa yang dihadapi Agus G. Kartasasmita tidaklah mudah dan ringan. Berbekal pengalaman dan peran aktifnya dalam berbagai bidang bisnis, putra Ginandjar Kartasasmita ini pada akhirnya mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi perkembangan sektor konstruksi di Indonesia. Sekalipun memang apa yang dilakukannya tidak semua dikatakan sempurna, namun pria yang

sering dijuluki oleh sahabat-sahabatnya sebagai “Mr Perfectionist” memang dalam menjalankan apa yang diamanahkan kepadanya selalu bersikap berusaha menjadi lebih baik.

Itulah kenapa sekalipun pada awal kepengurusan LPJKN terjadi banyak pro dan kontra yang mengiringi perjalanannya menjadi sebuah lembaga yang independent dan berdaya guna tinggi. Namun pada akhirnya semua itu dapat dilalui dengan baik. Itu semua karena memang, peran yang diberikan LPJKN dalam menunjang perkembangan sektor konstruksi serta sebagai mitra strategis pemerintah dalam turut

Profesionalisme Seorang Ketua Umum LPJKN, Sebuah Bukti Komitmen & Dedikasi

Bagi Dunia Konstruksi Indonesia


dan kredibel. Hal itu bisa dilihat dari beberapa kondisi yang pada akhirnya bisa menjadikan LPJKN seperti saat ini.

Dengan dedikasi dan profesionalisme yang diterapkan Sulistijo dalam mengemban amanat pelaku jasa konstruksi nasional, hingga pada akhirnya beberapa masalah yang mungkin timbul bisa diatasi dari persoalan yang menyangkut pendanaan guna mendukung dan menjalankan semua fungsi lembaga dalam hal bidang penelitian dan pengembangan maupun pendidikan dan pelatihan. Sekalipun jalan keluar dari masalah ini sudah ditetapkan sesuai dengan hasil Munas LPJKN tahun 2003 yang intinya bahwa untuk masalah pendanaan apa yang tersebut diatasi dengan skema pemungutan levy sebesar satu permil dari setiap perolehan kontrak senilai diatas satu milar. Namun dalam perjalanannya sekalipun sudah di putuskan dalam Munas sekalipun kenyataanya hal itu belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena menyangkut berbagai alasan.

Yang pasti dari kepengurusan periode ke-dua ini prestasi yang bisa dicatat dalam sejarah perjalanan LPJKN dari masa ke masa adalah LPJKN sudah mulai menjalankan apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Jasa Konstruksi yang juga tertuang dalam tugas pokok LPJKN yaitu melakukan berbagai kegiatan seperti Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, Akreditasi Asosiasi Perusahaan, Asosiasi

Profesi maupun Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Registrasi dan Sertifikasi Badan Usaha, Tenaga Ahli dan Tenaga Trampil. LPJKN juga telah berhasil menetapkan norma-norma dan standar berupa Bakuan Kompetensi Keahlian, Ketrampilan danTolak Ukur Kegagalan Bangunan, disamping juga mengadakan pelatihan–pelatihan asesor, pengembangan Sistem Informasi serta pengembangan peluang pasar jasa konstruksi.

Bukti dari keberhasilan kepemimpinan Sulistijo dalam membawa LPJKN menuju dunia kontruksi Indonesia memasuki babak baru dalam perjalanannya menuju cita-cita usaha jasa konstruksi yang kuat, berdaya saing, efisien, serta memiliki produktivitas tinggi adalah dapat dilihat dari beberapa pencapain sebagai berikut : 1. Per bulan Maret 2007, asosiasi perusahaan yang

terakreditasi di LPJKN sebanyak 24 asosiasi, sementara yang terdaftar namun belum terakreditasi 11 asosiasi. Sebanyak 12 asosiasi profesi telah terakreditasi, sementara 13 lainnya masih dalam proses untuk mendapatkannya. Selain itu akreditasi juga telah diberikan pada 14 Badan Diklat, seiring bergulirnya proses registrasi dan sertifikasi bagi tenaga ahli, tenaga trampil, maupun badan usaha dalam bidang konstruksi.

2. Jumlah badan usaha, tenaga ahli, dan tenaga trampil yang mendapatkan sertifikasi juga menunjukan peningkatan. Jumlah badan usaha

serta mengembangkan sektor konstruksi di dalam negeri benar-benar menjadi satu support tersendiri bagi pelaku jasa konstruksi nasional, hingga pada akhirnya mereka bisa bekerja dengan lebih baik berkat dukungan dan peran aktif LPJKN dalam menunjang perkembangan dan pengembangan sektor konstruksi nasional.

Bersama Agus. G. Kartasasmita dalam menjalankan kelembagaan LPJKN tercatat beberapa hal penting yang menjadi sejarah serta memaknai arti penting lain dari keberadaan LPJKN. 1. Ditetapkannya LPJKN sebagai sebuah lembagaa

yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang No.18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, melalui Surat Mahkamah Agung Nomor : KMA/416/VI/2002 tanggal 25 Juni 2002. Yang dikuatkan dengan surat dari Direktirat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan Hak Azazi Manusia RI Nomor : I.UM.01-10-462 perihal pendapat hukum tentang Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi yang ditujukan kepada Menteri Kimpraswil RI tanggal 2 Oktober 2002.

2. Hal lain yang telah dicapai oleh kepengurusan pertama LPJKN adalah mengejar tenggat waktu dikeluarkannya Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai pengganti Tanda Daftar Rekanan (TDR) yang menurut Keppres No.18 tahun 2000 akan berakhir masa berlakunya tanggal 31 Desember 2000, SBU akan dikeluarkan oleh asosiasi yang telah di akreditasi LPJK atau oleh LPJK bagi badan usaha yang tidak menjadi anggota asosiasi.

3. Sementara program-program lain yang dilaksanakan oleh kepengurusan Agus. G. Kartasasmita diataranya perbaikan dan melengkapi sarana kerja perkantoran, membangun sistem informasi, meningkatkan kesejahteraan Badan Pelaksana maupun serta program-program keluar seperti sosialisasi Undang – Undang No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi, seminar-seminar, pelatihan untuk staf asosiasi maupun LPJK Daerah, pelatihan sistem manajemen hingga pembuatan dokumen kontrak dan pelelangan.

4. Sedangkan menyangkut peran LPJKN dalam kiprahnya mengembangan industri jasa konstruksi keluar negeri, LPJKN telah melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga di luar seperti dengan : CIDB ( Construction Industry Development Board) Malaysia, BCA ( Building Construction Authority ) Singapura, dan lembaga – lembaga lainnya yang ada di negara Asean berhasil dirangkul untuk peningkatan industri jasa konstruksi. Bukan hanya sekedar menjalin kerjasama, kondisi itupun

ditindak lanjuti dengan adanya kegiatan lanjutan seperti misalnya melakukan MOU ( Memorandum of Understanding) dengan CIDB Malaysia yang ditandatangi di Jakarta pada 29 Juli 2002 dengan tindak lanjut kegiatan adalah delegasi LPJKN dan sebagian besar asosiasi perusahaan dan profesi serta beberapa LPJK Daerah telah melakukan pembicaraan lanjutan dengan pihak CIDB dan lembaga-lembaga lainnya dengan melakukan kunjungan ke Kuala Lumpur pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2002.

Kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ( LPJKN Periode : 2003 - 2007)Jika kepengurusan Agus G. Kartasasmita banyak dihiasi dengan permasalahan yang menyangkut pro dan kontra terhadap keberadaan LPJKN yang menurut banyak pihak adalah sebuah lembaga yang mempunyai kekuasaan besar yakni menggantikan peran pemerintah dalam mengembangkan sektor jasa konstruksi. Hingga pendapat yang mengatakan bahwa LPJKN adalah suatu regulatory body yaitu sebuah lembaga yang membuat regulasi-regulasi yang akan diterapkan secara nasional.

Maka tidak jauh beda dengan kepengurusan LPJKN masa kedua dimana Sulistijo Sidarto Mulyo duduk sebagai ketua umum masa bakti 2003-2007. Beragam peristiwa mewarnai perjalanan kepengurusan ini sekalipun persoalan pro dan kontra sudah tidak lagi menjadi satu pembahasan yang mendalam. Namun yang pasti dari kepengurusan Sulitijo ini jika bisa dikatakan inilah dinamika baru dalam perjalanan LPJKN menuju lembaga yang bisa di katakan independent


dan pengendalian pengembangan konstruksi Indonesia.

3. Membangun sistem penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk jasa konstruksi.

4. Membangun sistem penjaminan mutu registrasi dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi hingga penjaminan mutu registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi .

5. Mempelopori konsolidasi jasa konstruksi nasional dalam kerangka ketahanan nasional menghadapi globalisasi dan liberalisasi perdagangan jasa konstruksi.

6. Membuka akses pasar konstruksi swasta dan global, hingga

7. Memperkokoh struktur Supply Network Konstruksi Indonesia.

Secara metodologi, rencana tindak atau action plan Dewan Pengurus LPJKN 2007-2011 diturunkan dari tripple set development dan kerangka kerja pengembangan sebagaimana ditetapkan dalam musyawarah nasional yaitu : 1. Tata kelola dan tata laksana jasa konstruksi yang baik (construction governance) 2. Kompetensi jasa konstruksi (construction competency) 3. Daya saing jasa konstruksi (construction competitiveness).

Dari uraian diatas, kita bisa melihat bahwa dalam setiap periode kepengurusan di LPJKN terlihat bahwa dalam setiap periode waktu kepengurusan memang terdapat penajaman-penajaman yang berbeda. Tentunya memang hal itu didasarkan pada berbagai hal yang mungkin dilakukan dengan mengikuti apa yang terjadi pada masa tersebut. Sehingga kita bisa melihat bahwa memang LPJKN bukanlah sebuah lembaga yang bersifat statis, namun lembaga ini akan bersikap aktif dan progresif dengan mengikuti perkembangan yang ada pasa masanya. Dari situ kita bisa melihat, bahwa memang untuk menjadi seorang ketua umum di LPJKN tidak cukup hanya memiliki kemampuan dalam hal organisasi semata. Tapi lebih dari itu, seseorag itu harus memiliki komitmen dan integritas yang tinggi guna menghantarkan LPJKN menjadi sebua lembaga independent yang mampu menjadi mitra strategis tidak saja pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum tapi juga bagi pelaku jasa konstruksi dalam dan nantinya luar negeri.

Sebuah perjalanan sejarah yang telah menjadikan LPJKN sebuah institusi yang memiliki kemampuan dan kewenangan dalam perannya menjadi mitra strategis guna mendukung dan mengembangan sektor konstruksi di Indonesia. Karena tanpa adanya lembaga sekelas LPJKN ini mustahil palaku jasa konstruksi kita

akan semakin mantap berjalan dan berkarya dalam kancah percaturan industri konstruksi di luar negeri. Terlebih saat ini ketika Pasar Tunggal Asean akan segera diberlakukan pada akhir tahun 2015 dan menghadapi Pasar Global tahun 2020 semakin memperlihatkan bahwa dengan adanya lembaga sekelas LPJKN ini pada akhirnya bisa menjadi media penghubung antara pelaku jasa konstruksi dalam negeri dengan pelaku dari luar negeri. Terutama bagi pelaku jasa konstruksi yang ada di Asean, pada akhirnya dengan adanya kesepakatan yang coba dibentuk bersama LPJKN makin menguatkan kompetensi dan kredibilitas pelaku jasa konstruksi nasional dan juga Asean, sehingga kedepan mereka akan mampu bersaing dengan pelaku jasa konstruksi yang ada di daratan Asia, hingga pada akhirnya pelaku jasa konstruksi yang ada di dunia ( dalam pasar global bidang konstruksi).

Kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ( LPJKN Periode : 2011- 2015)Kini ketika persiapan Pasar Tunggal Asean sedang gen-car-gencarnya dikumandangkan dalam setiap forum bisnis bidang konstruksi. Maka peran LPJKN tentunya akan semakin bertambah besar guna mendukung dan menyiapkan pelaku jasa konstruksi nasional agar mampu bersaing dengan pelaku jasa konstruksi di wilayah Asean.

Beruntung kita memiliki Ir.Tri Widjajanto J, MT

yang telah terdaftar dan memperoleh sertifikat mencapai 124.930 badan usaha. Sementara untuk tenaga ahli, dan tenaga trampil yang telah terdaftar dan tersertifikasi sebanyak 27.234 tenaga ahli dan 95.395 orang tenaga trampil.

3. Demikian pula dalam kaitan menjalin kerjasama aktif dengan lembaga terkait baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dalam masa kepengurusan Sulistijo ini tercatat banyak menghasilkan beberapa kerjasama seperti misalnya :

A. Dengan lembaga atau institusi dalam negeri : Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja, ESDM, serta Bappenas. Belum lagi dengan lembaga non kementrian seperti dengan BNSP, BAN, BSN, KPPU, dan Bank Indonesia, Perguruan Tinggi, Lembaga ISO, Akuntan Publik, Per-bankan,Asuransi, KADIN, serta lembaga independent lain dibidang konstruksi seperti KAKI ( Komunitas Aksi Konstruksi Indonesia), bersama KAKI inilah LPJKN merumuskan Road Map Jasa Konstruksi demi penyatuan langkah dunia konstruksi nasional ke depan.

B. Dengan lembaga di luar negeri, LPJKN pun aktif dan ikut serta dalam beberapa kegiatan yang bersifat memajukan dunia konstruksi seperti : LPJKN aktif berpartisipasi dalam pe-rundingan-perundingan internasinal baik dalam lingkup multilateral, bilateral dan regional dengan forum-forum di WTO, EPA serta ASEAN/CCS Meeting. Bahkan LPJKN ditunjuk oleh Menteri PU untuk menjadi Profesional Regulatory Authority (PRA) untuk pihak Indonesia dalam pembentukan Monitoring Committee seiring tercapainya kesepakatan MRA bidang Engineering .

C. Bahkan dalam beberapa forum-forum internasional beberapa pandangan LPJKN juga mendapat perhatian dari kalangan praktisi maupun pengambil kebijakan negara lain. Antara lain mengenai Capacity Building bagi perusahaan kecil dan menengah, serta usulan adanya Forum pertukaran informasi konstruksi di kawasan Asia Pasifik-Asia Construct, agar menjadi ajang yang mampu membuka peluang pasar dan menghasilkan kerjasama bisnis konstruksi yang lebih konkrit seperti termuat dalam “ Bali Statement “ yang digulirkan dalam penyelenggaraan Asia Construct ke-11 di Bali tahun 2006.

Pada akhirnya kita melihat bahwa dimasa kepemimpinan Sulistijo inilah, keberadaan LPJKN tidak saja menjadi satu lembaga yang bersifat independent dan kredible di mata pelaku jasa konstruksi nasional tapi juga internasional. Sebuah bukti yang dapat kita lihat bahwa dengan kerja keras dan komitmen yang tinggi niscaya kita bisa melihat bahwa LPJKN yang diawalnya menimbulkan banyak pro kontra justru pada akhirnya menjadi satu lembaga yang bisa dibanggakan baik di dalam dan juga di luar negeri.

Kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ( LPJKN Periode : 2007 - 2011)Jika pada masa kepengurusan LPJKN periode pertama dan kedua lebih diutamakan pada penguatan kelembagaan lembaga yang pada akhirnya bermuara pada kondisi LPJKN yang memiliki kompetensi dan kredibilitas sebagai sebuah lembaga mitra pemerintah dalam sektor konstruksi. Maka pada periode kepengurusan LPJKN ketiga yang pada saat itu dikomandokan kepada H.M Malkan Amin sebagai Ketua Umumnya, maka peran LPJKN diarahkan pada penguatan internal LPJKN yang didalamnya menyangkut masalah penguatan dalam hal kebijakan dan penyusunan program yang tepat guna.

Itulah kenapa, pada akhirnya berdasarkan Musyawarah Nasional Masyarakat Jasa Konstruksi pada 31 Juli – 01 Agustus 2007 di Jakarta telah di tetapkan bahwa kebijakan umum pengembangan jasa konstruksi adalah sebagai berikut : 1. Membangun tata kelola, kapasitas dan mutu

layanan lembaga.2. Membangun kompetensi SDM, dan Badan Usaha

Jasa Konstruksi.3. Membangun sinergy & trust antar dan inter pelaku

jasa konstruksi.4. Membangun koordinasi untuk kerjasama timbal

balik saling menguntungkan antar dan inter pemangku kepentingan jasa konstruksi.

5. Membangun promosi dan kerjasama global untuk jasa konstruksi.

6. Membangun interaksi intensif kepada pemerintah.

Tidak hanya sampai disitu, dalam musyawarah itupun berhasil ditetapkan 19 garis besar program pengembangan jasa konstruksi nasional yang tersusun diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Perumusan Roadmap atau Visi Konstruksi

Indonesia 2030.2. Membangun Sistem Informasi Konstruksi

Indonesia ( SIKI ) untuk kepentingan perencanaan


yang dipercaya untuk mengemban tugas dan tanggungjawab LPJKN masa bakti 2011-2015. Kenapa dikatakan beruntung, karena kita tahu Tri Widjajanto adalah sosok yang memiliki integritas dan kompetensi dalam sektor konstruksi. Semua itu dapat kita lihat dari perkembangan yang terjadi pada perusahaan yang dipimpinnya sebuah perusahaan kontraktor yang saat ini masuk 10 Besar Kontraktor Besar yang ada di Indonesia.

Sosok Tri Widjajanto sepanjang karirnya konsisten berada pada jalur yang sama yaitu di bidang konstruksi. Beliau menyelesaikan studi S1 tahun 1982 dan S2 tahun dengan dua gelar yang berasal dari dua universitas yang berbeda yaitu S2 dari University of Singapore tahun 2001 dan Universitas Indonesia tahun 2005 dengan jurusan yang sama Project Management. Saat ini Tri Widjajanto menduduki posisi sebagai Direktur Utama di PT. Hutama Karya sejak tahun 2011. Tidak saja aktif sebagai profesional di kantornya dan lembaga LPJKN tentunya, beliau juga aktif dalam melakukan organisasi dalam sektor konstruksi, tercatat beberapa organisasi/ asosiasi yang pernah di ikutinya : HAKI, PII, HATHI, HPJI, AABI hingga pernah menjabat Wakil Ketua Umum I Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI).

Kini dibawah kepemimpinannya yang didukung oleh jajaran pengurus inti yang juga profesionalisme dalam sektor kontruksi yang cukup berpengalaman seperti

: Wakil Ketua I. Bidang Regulasi, Lisensi, Sertifikasi, Registrasi dan Kelembagaan : DR.Ir. Putut Marhayudi. Selain menjabat Wakil Ketua.I beliau juga duduk dalam institusi BP Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum sebagai Deputy Director of Regulation and Permit. Wakil Ketua II. Bidang Litbang, Diklat, Daya Saing dan Dukungan Sumber Daya : Prof. DR.Ir.Wiratman Wangsadinata. Siapa yang tidak kenal seorang bernama Wiratman, Direktur Utama PT. Wiratman & Associates. Selain sosoknya yang juga konsisten dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang konstruksi, juga aktif dalam berbagai asosiasi profesional dalam bidang konstruksi seperti misalnya : Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Jawa Barat ( 1965-1969), Wakil Ketua kemudian Ketua. Tim Penasehat Konstruksi Bangunan ( TPKB) DKI Jakarta ( 1972-1994), Ketua Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI : 1976 – 1980 ), hingga Ketua Dewan Kehormatan Nasional : Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO : 1988 – 2011).

Buah dari konsistensinya dan dedikasinya dalam pengembangan sektor konstruksi, pada akhirnya memang beliau beberapa kali mendapatkan penghargaan dalam bidang tersebut. Penghargaan Achmad Bakrie X untuk Bidang Teknologi, dari Freedom Institute 12 Agustus 2012, Penghargaan atas jasa-jasanya sebagai Pendiri Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia dan mengembangkan Geoteknik (teknik tanah) di Indonesia, dari Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) pada 7 Desember 2011 serta ASEAN Outstanding Engineering Achievement Award 2011, dari ASEAN Federation of Engineering Organization ( AFEO) pada 30 Nopember 2011, Life Time Achievement Award 2010 dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII). Sementara Wakil Ketua III. Bidang Hukum, Penyelesaian Sengketa Konstruksi dan Standarisasi dipercayakan kepada DR.Ir.Sarwono Hardjomuljadi. Disamping posisinya sebagai Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum sejak 2009, beliau juga aktif di beberapa forum internasional : Country Representatif of Dispute Resolution Board Foundation (DRBF), FIDIC Internasional Accredited Trainer ( IAT), Corporate Panel Member Board Federation ( MDBF), Member of Dispute Resolution Board Foundation (MDRBF), ASEAN Chartered Profesional Engineer (ACPE). Sedang untuk organisasi dalam negeri dimana Sarwono pernah ada didalamnya yaitu : Profesional Utama Bidang Sumber Daya Air, Himpunan Ahli Teknik Hidraulik.(as)

POTENSI DAERAH

Dengan bergulirnya pengelolaan daerah dalam Era Otonomi Daerah, maka kondisi ini dalam kaitan pengembangan sektor konstruksi pada akhirnya memiliki dua sisi. Sisi

pertama adalah ketika daerah bisa menjadi alternatif pilihan investasi konstruksi terbaik, dan kedua adalah sisi ketika daerah justru menjadi sebuah kendala dalam pengembagan sektor konstruksi.

Apa yang diutarakan diatas, keduanya bisa terjadi dan menjadi satu permasalahan ketika pelaku jasa konstruksi yang memiliki kewenangan dan kepentingan, baik yang ada di jajaran pemerintah ataupun swasta dengan pengembangan bisnis di sektor konstruksi kurang consern dalam menggarap dan membangun link yang bersifat integrated dengan apa yang sudah terjadi saat ini. Kenapa, ..karena akan terjadi sesuatu yang kurang “match “ yang pada akhirnya justru akan menghambat pengembangan bisnis di sektor konstruksi nasional. Beruntunglah kita memiliki LPJKN yang juga memiliki wakil-wakilnya di daerah yang disebut LPJKP ( Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Propinsi ). Lembaga yang saat ini sudah tersebar di 33 Propinsi di Indonesia.

Kesemuanya itu pada akhirnya bisa menjadi satu media komunikasi yang efektif dalam rangka mencari solusi terbaik dalam mengembangkan daerah sebagai salah satu pilihan investasi konstruksi di Indonesia. Itulah kenapa, pada akhirnya ketika LPJKP sudah mulai diaktifkan, sedari dini LPJKN sudah mulai memberikan kesempatan kepada daerah-daerah untuk mencoba memberikan masukan dan repson positif apa yang daerah harapkan dalam pengembangan sektor konstruksi saat ini dan kedepan.

Salah satu kegiatan yang dilakukan LPJKN dalam rangka mengapresiasi kondisi yang ada di daerah adalah dengan pengembangan dalam konteks bidang

Penelitian dan Pengembangan Jasa Konstruksi. Salah satunya adalah penyelenggaraan Koordinasi LPJKP se Indonesia terkait dengan kegiatan Litbang Konstruksi Propinsi ( dalam Rakor LPJKP) pada tanggal 9-11 April 2012. Dimana sasaran yang hendak dicapai adalah teridentifikasi dan terkoordinasinya kegiatan Litbang Konstruksi di daerah dalam rangka untuk pengajuan proposal Studi Konstruksi oleh LPJK Propinsi. Sebagai bentuk realisasi dari apresiasi yang sudah didapat LPJKN dalam konteks aktivitas Studi Konstruksi tersebut maka pada periode berikutnya LPJKN menyelenggarakan apa yang disebut FGD ( Focused Group Discussion ). Dari kegiatan ini pada akhirnya kita bisa melihat seperti apa

DAERAH & POTENSI PENGEMBANGAN BISNIS

KONSTRUKSI MASA DEPAN

sumber : sport.news.viva.co.id


potensi dan kendala yang dihadapi daerah/ propinsi dalam pengembangan sektror konstruksi. Tercatat ada 14 Propinsi yang telah melakukan penelitian hingga tercipta 14 studi konstruksi dari ke-14 Propinsi tersebut:

Sementara FGD sendiri yang telah dijadikan salah satu agenda oleh LPJKN dalam rangka memajukan dan mengembangkan potensi sektor konstruksi yang ada di daerah pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, telah memberikan beberapa hasil yang positif. Dimana hasil tersebut dapat difollow up ( ditindak lanjuti) sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dan keingnan dari pelaku jasa konstruksi yang ada. Berikut kami sampaikan beberapa hasil yang sudah dicapai dengan adanya kegiatan FGD, memang beberapa masalah yang ada perlu adanya tindak lanjut untuk menjadikan solusi yang dihasilkan dari kegiatan seperti FGD ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi harapan bersama dunia konstruksi Indonesia.

1. Studi Keaktifan dan Keunggulan Perusahaan Konstruksi Nasional. Kesimpulan dan tindak lajut dari hasil masalah

diatas adalah sebagai berikut : y Perusahaan konstruksi BUMN memiliki

tingkat keaktifan tinggi dipasar domestik, baik jenis lapangan usaha maupun sebaran.

y Perusahaan konstruksi BUMN dan BUMS

memiliki daya saing proyek yang relatif tinggi tetapi kurang memiliki daya saing perusahaan.

y Perusahaan konstruksi BUMN memiliki keunggulan/ daya saing lebih rendah dibanding dengan BUMS dan perusahaan konstruksi Asean.

y Perusahaan konstruksi skala kecil memiliki keaktifan terbatas pada pasar pemerintah (Kepuan) dan strategi usahanya berbasis cost leadership.

y Perusahaan konstruksi skala menengah mengembangkan strategi diferensiasi pada spesialisasi teknologi.

Rekomendasi Kebijakan terhadap masalah dan kendala diatas adalah sebagai berikut :

y Perusahaan konstruksi BUMN & BUMS (Tbk) diwajibkan aktif untuk bermain di pasar

Aceh

Sumatera Utara

Sumatera Barat

Jawa Barat

Daerah Istimewa Yogyakarta

Bali

Kalimantan Barat

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Gorontalo

Maluku Utara

Papua

Papua Barat

Kajian Studi Konstruksi Problematika Pendayagunaan material Lokal dalam industri konstruksi di Pulau Simaulue, Aceh

Studi Evaluasi Penerapan Anggaran Biaya Konstruksi untuk proyek Gedung di Sumatera Utara

Pengukuran Kinerja Perusahaan Konstruksi ( Kontraktor) di Sumatera Barat dalam Rangka Peningkatan Daya Saing

Studi Perilaku Praktek Profesi Keinsinyuran ( Profesional Engineering) di Jawa Barat

1. Evaluasi Penerapan Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) Bidang Lingkungan pada pelaksanaan Proyek Konstruksi Skala Menengah dan Kecil ( studi kasus Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

2. Strategi Meningkatkan Daya Saing Kontraktor Daerah Istimewa Yogyakarta

Studi Konstruksi Supply and Demand SDM Konstruksi di Propinsi Bali.

Pelaksanaan E-Procurement di Kalimantan Barat

Kajian Studi Konstruksi Studi Evaluasi Sistem Penyelenggaraan Pelatihan Konstruksi

Analisis Kebutuhan Tenaga Ahli dan Tenaga Trampil di Propinsi Sulawesi Utara

1. Supply Demand Sumber Daya Manusia Bidang Konstruksi di Propinsi Sulawesi Tengah

2. Supply Demand Peralatan di Propinsi Sulawesi Tengah

Studi Karakteristik Jasa Konstruksi di Propinsi Gorontalo ( studi kasus Proyek Jalan dSetundgia Env Paleunadsai nImaapnle AmPeBntasi Kebijakan Pengembangan Usaha Jasa Konstruksi di

Propinsi Maluku Utara.

Kajian Permasalahan yang dihadapi oleh Kontraktor dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Propinsi Papua.

Identifiasi Permasalahan dan Tantangan Kontraktor Lokal Papua Barat untuk tumbuh dan berkembang.

1.

2.

3.

4

No. LPJK Propinsi Judul Kajian

global domestik dan internasional y Perkuatan kapasitas intagible asset seperti

SDM, manajemen, inovasi teknologi bagi perusahaan konstruksi BUMN & BUMS.

y Pengembangan JV antar perusahaan konstruksi BUMN & BUMS Asean untuk memperkuat posisi industri konstruksi Asean di Pasar Global.

y Perusahaan konstruksi skala kecil menengah dikembangkan menjadi spesial berbasis teknologi.

y Pasar pemerintah (Kepuan) membuka peluang untuk subleting spesialis dengan persaingan rantai pasok.

y Pasar pemerintah (Kepuan) membuka peluang subletting spesialis dengan persaingan rantai pasok.

y Pemberdayaan UKM konstruksi melalui fasilitas akses permodalan dan inovasi teknologi.

Tindak Lanjut : y Pengkajian internasionalisasi perusahaan

konstruksi BUMN & BUMS y Benchmarking perusahaan konstruksi BUMN

dan BUMS Asean. y Studi komparasi spesialisasi perusahaan

konstruksi kecil menengah & menengah antar Asean.

2. Studi Evaluasi Keaktifan dan Keunggulan Kompetitif & Komparatif SDM Konstruksi Insinyur IndonesiaKesimpulan dari materi yang disampaikan diatas terutama menyangkut keaktifan adalah sebagai berikut :

y Keaktifan dari SDM Konstruksi Insinyur, seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Barat, sangat berkaitan dengan supply dan

demand dari daerah tersebut. Jika demand melebihi supply maka SDM Konstruksi di daerah tersebut cenderung memiliki keaktifan yang tinggi. Jika over demand terutama terkait persyaratan SKA & SKT, maka timbul fenomena penyewaan SKA & SKT yg berasal dari luar daerah (terutama dari daerah yang over supply SKA & SKT).

y Sangat dibutuhkan informasi sebaran ketersediaan supply dari SDM Konstruksi & identifikasi pos-pos pemasok SDM Konstruksi. Kebutuhan SDM Konstruksi sudah dapat direkam dengan baik walau belum mencapai sebaran & level komposisi tenaga kerja baik ahli, terampil, dan semi terampil.

Keunggulan kompetitif y Dari kajian dengan menggunakan Porter’s

Five Forces, secara keseluruhan pemerintah telah menyediakan infrastruktur untuk membentuk lingkungan yang kompetitif walaupun perlu terus pembenahan (continuous development) namun semua kembali ke pihak-pihak terkait untuk dapat menjalankan dan memaksimalkan perannya dalam pembentukan SDM yang kompetitif.

Keunggulan komparatif y Terbukti bahwa Kontraktor Indonesia

(beserta SDM-nya) memiliki peluang untuk berkompetisi di Pasar Konstruksi Asing dan dimana tingkat preferensi kompetensinya mutlak dan cenderung TKI.

y Walau Pasar Konstruksi Asing yang dimasuki memiliki Global Competitive Index yang lebih rendah dari Indonesia

y Melihat dari kiprah BUJK Nasional di luar negeri, terdapat peluang bagi BUJK Nasional dengan memanfaatkan jaringan kerja sama

sumber : beritadaerah.com


dengan BUJK Asing sebagai sub kontraktor, memanfaatkan investasi pemerintah dalam pemberian loan ke negara asing (sebagai Kontraktor Utama dalam JO dengan BUJK setempat).

Kesiapan menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015

y Dari segi kesiapan peraturan, masih mencapai skor 65% dari skala 100%, namun secara keseluruhan proses implementasi MRA di Indonesia mencapai skor 84% dari skala 100%

y Baru 106 orang Insinyur Indonesia yg telah memiliki ACPE & dengan tingkat pertumbuhan yang sangat minim bilamana dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, terutama dengan Vietnam yang

memiliki lonjakan drastis sebanyak 75 orang dalam 2 tahun.

y Kesiapan SDM Konstruksi dalam menghadapi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 masih sangat rendah.

y Informasi mengenai MRA, persyaratan, dan pemahaman atas maksud dan kegunaan ACPE.

y Sosialisasi yang diadakan awalnya terbatas pada kota-kota besar namun sdh mulai tersebar ke daerah-daerah lainnya di Indonesia.

y Persyaratan ACPE cukup ketat entry barrier bagi Insinyur Indonesia sehingga perlu strategi dalam pemenuhannya.

y Dalam Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 nanti, diharapkan terjadi pembagian peran antar negara-negara ASEAN (keunggulan kompetitif & komparatif ) untuk mewujudkan ASEAN yang kompetitif.

Sementara menyangkut kaitan potensi lokal/ daerah

yang pada akhirnya menjadi salah satu potensi sektor yang kedepan akan menjadi pilihan investasi bagi pelaku jasa konstruksi lokal ( dalam negeri ) dan juga luar negeri. Maka kegiatan yang bersifat internasional juga pada akhirnya bisa menjadi salah satu masukan bagi pelaku jasa konstruksi daerah untuk sedari dini mencoba mengambil sikap dalam mempersiapkan peluang dan tantangan bisnis di sektor konstruksi masa depan.

Itulah kenapa, pada akhirnya event seperti AsiaConstruct 2013 menjadi salah satu bentuk aktivitas yang bisa menjadi batu loncatan bagi pelaku jasa konstruksi daerah untuk melihat, mengamati dan mengambil langkah-langkah demi kemajuan sektor konstruksi nasional dan khususnya daerah. The 19th AsiaConstruct Conference was held at Jakarta Convention Center, Jakarta, on 14 – 15 November 2013. Countries and region including Japan, Korea, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Singapore and Indonesia have been hosting the annual conference on rotational basis since 1995.

Presentation of the Delegation 1. Indonesia Dr Muhammad Abduh presented on the ‘Agenda 21 for Sustainable Construction in Indonesia’ lodged in 2009. The initiative was spearheaded by the Ministry of Public Works for the development of technologies, institutions and value system. The Indonesian also shared the challenges such as lack of data and information, participation level and commitment of the stakeholders, etc.

2. MalaysiaDr Gerard Sundaraj of the Construction Industry Development Board (CIDB) of Malaysia briefed the delegates on the Green Pass for Green Building Rating, Benchmarking tools such as SHASSIC and QLASSIC, and Industrialised Building System Roadmap, from 2011 – 2015. In addition to Dr Gerard’s presentation, Mr S Ramesh s/o Subramaniam, Senior Manager of IJM Corporation in Malaysia, also shared with the participants on the green practices adopted by the contractor for project management.

3. Singapore Ms Delfin Yeo, Executive Manager of BCA Quality & Certification Department, presented on the Green and Gracious Builder Scheme. Ms Yeo informed the delegates that, for Green, BCA would assess the builder’s effort and ability to reduce, reuse and recycle energy & water, in addition to good housekeeping and maintenance of the quality of the air. For Graciousness, BCA would assess the builder’s ability to ensure the safety of the general public, control noise and pollution and, most importantly, communication with the work force and general public.

4. Hong KongDr Patrick Lam of Hong Kong Polytechnic University shared on the milestone from 1998 for Green Building in Hong Kong. The latest initiative launched in 2011 was to encourage the use of recycled or green materials, eg energy efficient windows glazing; recycled brick; recycled partition; recycled concrete; etc for public work projects. The use of Green Technologies such as Hybrid ventilation, photocell light sensors, 2-level lighting control system, etc was discussed.

5. Japan

Mr Kunitaka Sunami of Japan Research Institute of Construction and Economy briefed the delegates on the dual approaches in Japan. Apart from the existing Law and Regulation, Japan is designing equipment to reduce the noise, vibration and carbon emission. Effort is also being made to recycle the construction waste. As a result, the recycling rate of asphalt and concrete waste has reached as much as 97%, on the other hand, that of sludge and mixed waste is still less than 70%. The objective is to aim towards a sustainable society to have a reduced carbon dioxide emission rate per person with an increased per capital GNP.

6. KoreaDr Choi Seok-In, Research Fellow of Construction Economy Research Institute of Korea, informed the participants of the formation of the Presidential Committee of Green Growth in Korea in 2009 and the adoption of National Green Strategies. The vision of Korea is to become the 7th Green power by year 2020 and 5th by year 2050 with the following macro objectives:

ConclusionIn addition to the fruitful exchanges among the members, the participants interacted with the IGBC participants. As BEX Asia Exhibition was held at the same venue concurrently, the Asia Construct participants get to mingle with the companies with the latest building technologies, product and materials. The conference is indeed a meaningful sharing and learning session among the members for mutual benefit and long term sustainability. The unanimous support for Indonesia to host the next conference is a clear indication of the perceived value of this event among the members. (as)

Sumber : smknews.net


Di negara yang menjunjung tinggi azas demokrasi, maka tidak ada satu lembaga atau perorangan yang kebal terhadap hukum. Sama halnya ketika kepengurusan LPJKN periode 2011-2015 terbentuk. Banyak halangan dan kendala yang terkait dengan persoalan hukum muncul dipermukaan. Sekalipun pada akhirnya cukup menyita waktu dan tenaga, namun sekali lagi sebuah proses hukum memang harus dilakukan demi terciptanya satu lembaga yang memiliki kredibilitas.

Tidak mudah memang menjalankan sebuah aktivitas, mana kala kondisinya masih harus disibukan dengan masalah-masalah yang bersifat non teknis, seperti yang terjadi pada LPJKN masa kepengurusan 2011-2015. Beragam persoalan muncul ketika ada pihak-pihak yang mencoba bertindak atas nama hukum demi tercapainya tujuan yang mereka inginkan. Namun, semua itu pada akhirnya memang membuktikan bahwa untuk menjadi sebuah lembaga yang tidak saja memiliki kredibilitas, namun juga mempunyai kemampuan dalam hal melakukan konsep bertindak yang dilandasi dengan proses keterbukaan penguatan jati diri yang lebih baik.

Semua itu membuktikan bahwa keberadaan LPJKN khususnya masa kepengurusan 2011-2015 bukan lahir dari sebuah pemberian yang bersifat langsung, tapi memang tercipta melalui proses yang membutuhkan adanya komitmen dan dedikasi yang tinggi tidak saja dari para pengurus inti tapi juga dari semua pihak yang berkeinginan agar keberadaan LPJKN ini benar-benar bisa menjadi inspirator dan media penghubung yang efektif antara pelaku jasa konstruksi nasional dengan para stage holder penentu kebijakan bisnis konstruksi di Indonesia, terutama pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan dan peraturan yang bersifat nasional.

Jika kita amati permasalahan hukum yang terjadi selama periode 2011 – 2013 terlihat bahwa tidak mudah memang memberikan rasa keadilan bagi semua pihak, terutama agar jalannya lembaga seperti LPJKN ini benar-benar memerikan rasa keadilan dan lembaga ini bersifat “ clean “. Dan dari beberapa catatan hukum yang bisa dihimpun Bulletin LPJKN selama masa periode 2011-2013, tercatat ada beberapa kasus hukum yang cukup menarik yang bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Pertama persoalan hukum yang berhubungan langsung dengan LPJKN dan

EKSISTENSI LPJK( Sebuah Kronologi Sejarah dalam Kepengurusan LPJKN Periode 2011-2015 )

LPJKN & PROSEDUR kedua adalah persoalan hukum yang diajukan oleh pelaku jasa konstruksi terhadap keberadaan LPJKN.

Berikut kami sampaikan beberapa kasus hukum yang secara penyelesaikan sudah mencapai kata akhir dari sebuah kasus yang sampai ke meja pengadilan hingga tahapan Mahkamah Agung.

A. Pertama kasus-kasus yang berhubungan langsung dengan LPJKN ( Kepengurusan LPJKN )2011-2015.1. Perkara Uji Materiil Nomor 11 P/HUM/2010.

y Pemohon Uji materiil adalah : Ir.S.Poltak H. Situmorang, SH ( pengurus LPJKN berdasarkan Munas)

y Termohon adalah Presiden Republik Indonesia yang dalam hal ini memberi kuasa kepada hak substitusi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Jaksa Agung.

y Permohonan keberatan Uji Materiil diajukan terhadap Peraturan Pemerintah No.4 tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi karena dianggap bertentangan dengan UU No.18/1999 tentang Jasa Konstruksi.

Substansi Permohonan agar Mahkamah Agung memerintahkan kepada Pemerintah RI untuk menghentikan pemberlakukan dan penerapan beserta implementasinya dari PP No.4 tahun 2010.

Jawaban tangkisan dari persoalan hukum Nomor 11 P/HUM/2010 yang diajukan oleh Pemohon : Ir.S.Poltak H. Situmorang, SH, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Pembentukan Unit Sertifikasi dalam lembaga

sebagai unit yang bertugas memberikan penilaian kompetensi dan melakukan assesment atas permintaan sertifikasi tidak bersifat inkonsistensi dengan ketentuan lainnya dalam PP No.4 tahun 2010, artinya tidak bertentangan dengan UUJK.

2. Penghapusan ketentuan mengenai akreditasi tidak bertentangan dengan UUJK karena di dalam UU tersebut tidak mengatur mengenai Akreditasi.

3. Penghapusan Bab.III tentang Tenaga Kerja konstruksi tidak bertentangan dengan tugas lembaga karena pengaturan tentang sertifikasi ketrampilan kerja dan keahlian kerja sudah diatur dalam PP No.4 tahun 2010.

4. Pemberian dukungan pendanaan dari pemerintah kepada lembaga tidak

bertentangan dengan UU No.18/1999 karena undang-undang tersebut tidak melarang pendanaan dari pemerintah dan dukungan pendanaan untuk kegiatan kesekretariatan lembaga sehingga tidak akan mempengaruhi independensi serta kemandirian lembaga.

5. Keberadaan sekretariat lembaga baik dalam lembaga nasional maupun daerah tidak akan mempengaruhi sifat lembaga yang independent dan mandiri.

PUTUSAN PENGADILAN y Mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil

Pemohon tersebut untuk sebagian. y Menyatakan Pasal 10 Ayat 4, Pasal 26,

Pasal 29 A, dan Pasal 29B bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan lebih tinggi tingkatannya yaitu Undang Undang No.18/1999 dan karenannya tidak sah dan tidak berlaku.

y Memerintahkan Presiden RI untuk membatalkan dan mencabut Pasal 10 Ayat 4, Pasal 26, Pasal 29A dan Pasal 29B.

y MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK SELAIN DAN SELEBIHNYA.

y Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya negara dan menetapkan biaya perkara kepada termohon sebesar Rp1000.000,-

2. Perkara Uji Materiil Nomor 15P/HUM/TH.2011 y Pemohon Uji Materiil adalah Ir. Poltak H.

Situmorang, SH (pengurus LPJKN berdasarkan Munas)

y Termohon adalah Menteri Pekerjaan Umum

Permohonan Pemohon : Beberapa permohonan pemohon yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini menyangkut perkara yang di Uji Materiil Nomor 15P/HUM/TH.2011, yang isinya adalah bahwa Pemohon memohon agar produk hukum berikut di nyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum karena bertentangan peraturan perundang-un-dangan yang lebih tinggi dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yag berlaku, adalah sebagai berikut : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.10/

PRT/M/2010 tanggal 24 September 2010 Tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan berikut lampirannya.

sumber : nasional.kompas.com


2. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum R.I No.16/SE/M/2010 tanggal 23 Nopember 2010 perihal : Persyaratan Kualifikasi Usaha dan Nilai Paket Pekerjaan serta Masa Berlaku Sertifikat Badan Usaha, Sertifikat Keahlian Kerja dan Sertifikat Ketrampilan Kerja.

3. Surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum R.I No.Um.0111-KK/1911 tanggal 22 Desember 2010 Perihal : Tindak lanjut Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.16/SE/M/2010.

4. Serta dua Surat Edaran lainnya yaitu Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum R.I No.05/SE/M/2010 tanggal 25 Februari 2010 dan Surat Edaran Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum R.I No. IK.02.02-KK/1212 tanggal 24 Februari 2011.

Jawaban tangkisan dari persoalan hukum Nomor 15P/HUM/TH.2011 yang diajukan oleh Pemohon : Ir.S.Poltak H. Situmorang, SH, dapat dijelaskan sebagai berikut :

y Dukungan pendanaan untuk kesekretariatan lembaga tidak mempengaruhi independensi kemandirian lembaga.

y Pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi serta mekanisme kerja lembaga dalam Permen No.10/PRT/M/2010 sudah sesuai dengan amanat dari Pasal 25 ayat 3, PP No.4 tahun 2010.

y Kewenangan Menteri dalam Permen PU No.10/PRT/M/2010 untuk menetapkan asosiasi yang memenuhi persyaratan, perguruan tinggi dan/ atau pakar serta instansi pemerintah yang memenuhi kriteria dapat menjadi anggota kelompok unsur untuk setiap periode pengurus lembaga sudah sesuai dengan tugas pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah.

PUTUSAN PENGADILAN : Nomor 15/PR/III/15P/HUM/Th.2012 yaitu : 1. Menolak Permohonan Uji Materiil dari

Pemohon Ir. S. Poltak H. Simatupang, SH (pengurus LPJKN berdasarkan Munas)

2. Menghukum Pemohon Ir. S.Poltak H. Simatupang, SH untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp1.000.000,-

3 Perkara Uji Materiil Nomor 05/G/2012/PTUN-JKTPIHAK – PIHAK DALAM PERKARA :

y Penggugat adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Masa Bakti (2011-2015) berdasarkan MUNAS yang diwakili oleh Ir. Rendy Lamadjito, MBA dan Ir. S.Poltak H.Situmorang, SH.

y Penggugat II – Intervensi adalah Perkorindo, dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi Hutahean, SH.

y Tergugat Menteri Pekerjaan Umum dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tri Djoko Waluyo, Putut Marhayudi, Gunawan, Tri Berkah, Siti Budi Mulyasari, Hikmad Batara Reza Lubis, Mila Kayathi, Roshiada Athiah, Adi Setiadi, Ade Dian Sumeri, Lya Trisnawati melalui Surat Kuasa Nomor :04/SKS/M/2012 tanggal 14 Februari 2012.

y Tergugat II Intervensi adalah LPJKN ( yang dikukuhkan oleh Menteri

Pekerjaan Umum) yang dalam hal ini

dikuasakan oleh Firman Wijaya,SH dan Partner.

Pokok Permasalahan :Penggugat beranggapan bahwa tergugat tidak berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 223/KPTS/M/2011 ( Objek Sengketa ) karena melanggar Undang Undang Nomor 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Pengukuhan Pengurus Lembaga tidak sesuai dengan AD ART

lembaga.

Tuntutan Penggugat : Dalam Penundaan : 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan

Pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat.

2. Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011, tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.

Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya.2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011.

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor : 223/KPTS/M/2011.

4. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Hasil dari Persidangan untuk perkara Nomor : 05/G/2012/

PTUN-JKT maka isi Amar Putusan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

y Seluruh Eksepsi Tergugat

dan Tergugat II Intervensi

tidak diterima seluruhnya.

y MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT dan PENGGUGAT II INTERVENSI, oleh karenanya Penggugat bersama Penggugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar uang sebesar Rp288.000,-

Penggugat mengajukan Banding: Dimana perkara tersebut telah diterima dan di proses Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Pihak

Pembanding telah mengajukan Memori Banding dan Pihak Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta : Telah menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional masa bakti 2011-2015 berdasarkan hasil MUNAS yang diwakili oleh Ir. Rendy Lamadjito,MBA dan Ir.S.Poltak H.Situmorang,SH dan Penggugat II Intervensi adalah Perkorindo dalam hal ini diwakili oleh Kusnadi Hutahean, SH dengan Nomor Perkara : 196/B/2012/PT.TUN.JKT

PUTUSAN PERKARA Nomor Perkara : 196/B/2012/PT.TUN.JKT yang berbunyi amarnya menyatakan sebagai berikut :

y Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dan Penggugat II Intervensi/Pembanding.

y MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA, Nomor 05/G/2012/PTUN-JKT tanggal 12 Juni 2012 yang dimohonkan banding.

y Menghukum Penggugat /Pembanding dan Penggugat II/Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah biaya Rp250.000,- ( duaratus lima puluh ribu rupiah )

B, Kedua kasus yang berhubungan dengan Asosiasi dan LPJKN ( Kepengurusan LPJKN )2011-2015.Perkara Nomor : 196/G/2011/PTUN-JKTPihak- Pihak dalam Perkara 1. Penggugat adalah ATAKI dalam hal ini diwakili

oleh Ir. Manahara R. Siahaan2. Tergugat adalah Menteri Pekerjaan Umum dalam

hal ini memberikan kuasa kepada Tri Djoko Waluyo, Putut Marhayudi, Gunawan, Tri Berkah, Siti Budi Mulyasari, Hikmad Batara Reza Lubis, Mila Kayathi, Roshiada Athiah, Adi Setiadi, Ade Dian Sumeri, Lya Trisnawati melalui Surat Kuasa Nomor : 25/SKS/M/2011 tanggal 6 Desember 2011.

3. Tergugat II Intervensi I (ASSTI), Tergugat II Intervensi II ( IAMPI) dan Tergugat II Intervensi III ( LPJK yang dikukuhkan oleh Menteri Pekerjaan Umum ) dalam hal ini ketiganya diwakilkan oleh Syam Landie,SH

Pokok Permasalahan :1. Pengugat menyatakan keberatan atas keputusan

Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi


dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015, karena :

2. Penggugat beranggapan bahwa dalam proses rekruitmen terdapat tahapan yang tidak dilakukan yaitu, Rapat Kelompok Unsur setelah Uji Kelayakan dan Kepatutan.

3. Penggugat beranggapan bahwa ASTTI tidak memenuhi persyaratan sebagai Kelompok Unsur Asosiasi Profesi pada Lembaga tingkat Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 10/PRT/M/2010 karena induk asosiasi ASTTI tidak berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

4. Penggugat beranggapan bahwa IAMPI tidak memenuhi persyaratan sebagai Kelompok Unsur asosiasi profesi karena induk asosiasi IAMPI tidak memenuhi penyebaran anggota meliputi paling rendah setengah jumlah kab/kota di Provinsi dengan jumlah anggota asosiasi paling rendah 20 anggota di setiap Kab/Kota ( sesuai dengan lampiran I, Bab.I, Pasal 1, Butir 1.2 huruf C ( Permen PU No.10/PRT/M/2010)

Tuntutan Penggugat dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Perkara agar Majelis Hakim:

y Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

y Menyatakan menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 223/KPTS/M/2011 tertanggal 9 Agustus 2011.

Tuntutan Penggugat Dalam Pokok Perkara : y Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk

seluruhnya.

y Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor : 223/KPTS/M/2011.

y Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor : 223/KPTS/M/2011.

y Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hasil dari Persidangan untuk perkara Nomor : 196/G/2011/PTUN-JKT maka Putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pertanggal : 2 April 2012, adalah sebagai berikut : 1. Berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan diatas,

maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : 223/KPTS/M/2011 adalah sudah memenuhi prosedur, substansi, dan kewenangan.

2. Dalam Penundaan : y Menolak permohonan penundaan

pelaksanaan Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa a quo yang dimohonkan oleh penggugat .

3. Dalam Eksepsi y Menyatakan seluruh Eksepsi tergugat tidak

diterima4. Dalam Pokok Perkara

y Menyatakan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.

y Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp248.000,- ( Duaratus empat puluh delapan ribu rupiah ) ( as )

sumber : foto.okezone.com

LPJKN DAN KEBERHASILANNYA DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN

TANGGUNG JAWABNYA

SERBA SERBI

Keberhasilan sebuah asosiasi/lembaga memang tidak tercipta dengan sendirinya, namun semua itu lahir dari adanya komitmen bersama antara pengurus inti

dan jajaran pengurus lainnya dalam upayanya menjadikan asosiasi/lembaga tersebut sebagai media penunjang perkembangan sektor yang menjadi ikutannya. Begitupula yang kita lihat dari keberadaan LPJKN periode 2011-2015, sekalipun masa berlakunya masih tersisa ± 1 tahun lagi namun kita bisa melihat dan merasakan keberhasilan dan prestasi yang diberikan oleh LPJKN bagi perkembangan sektor konstruksi di Indonesia.

Keberhasilan LPJKN itu sendiri pada akhirnya memang tidak terlepas dari dukungan positif yang diberikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan, maka LPJKN menganuger-ahkan Penghargaan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono berupa “ABIWADA RAKAI PANANGKARAN “

Penghargaan ini adalah satu bentuk rasa terimakasih LPJKN kepada Presiden Republik Indonesia atas kebijakan dan pemikiran yang visioner terhadap pengembangan sektor konstruksi nasional.


Berbekal pengalaman dan kerja keras yang di jalankan oleh para pengurus intinya, tidak berlebihan memang jika pada akhirnya kita bisa melihat dan merasakan apa yang telah, sedang dan akan menjadi prioritas LPJKN dalam menjalankan apa yang diamanatkan stage holder bidang konstruksi kepadanya. Semua itu memberikan satu bukti kembali bahwa komitmen, kerja keras dan pengabdian adalah sebuah “ harga mati “ bagi seluruh pengurus dan jajaran dalam lingkup LPJKN agar mampu memberikan yang terbaik bagi industri jasa konstruksi Indonesia. Tercatat beberapa prestasi yang telah ditorehkan pengurus LPJKN dan jajarannya dalam periode waktu 2011-2015. Berikut kami sampaikan hasil-hasil yang telah dilaksanakan oleh LPJKN sesuai dengan tugas dan fungsinya terkait implementasi dari tanggungjawab yang selama ini

diembannya :

TUGAS LPJKN : 1. Melakukan dan mendorong bidang penelitian

dan pengembangan jasa konstruksi. y Menggaris bawahi apa yang telah di

sampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata, Wakil Ketua II Bidang Litbang, Diklat dan Dayasaing. Maka hingga saat ini prestasi yang telah dihasilkan oleh LPJKN diantaranya, adalah sebagai berikut :

y Melaksanakan Seminar Nasional dengan tema “ Membangun Struktur Industri Konstruksi Nasional Yang Kokoh & Menunjang Pemerataan Kesempatan Kerja Bagi Seluruh Pelaku Jasa Konstruksi.

y Penyelenggaraan Koordinasi LPJKP se- Indonesia mengenai kegiatan Litbang Konstruksi di Daerah. Sasaran yang hendak di capai adalah terindentifikasi dan terkoordi-nasinya kegiatan litbang konstruksi di daerah dan pengajuan Proposal Studi Konstruksi oleh LPJK Provinsi.

y Menindaklanjuti Seminar Nasional sebelumnya dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Terbitnya Consolidated Position Paper. Tentang Restrukturisasi Industri Konstruksi Nasional dan adanya tindak lanjut dari consolidated position paper.

y FGD ( Focus Group Discussion ) dengan acara pendampingan kegiatan Penelitian Konstruksi 2012,

2. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Jasa Konstruksi

y Diklat Peningkatan Kompetensi Tenaga IT Bapel LPJKN dan Provinsi yang dihadiri oleh Manager Eksekutif dan admin.

y Melakukan review terhadap Modul untuk Asesor Kemampuan Badan Usaha dan Kompetensi Tenaga Kerja

3. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasfikasi, kualifikasi, dan sertifikasi ketrampilan dan keahlian kerja

4. Melakukan registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Untuk tugas yang terdapat pada poit ke-3 dan ke-4 karena keduanya saling terkait, seperti yang disampaikan oleh Dr.Ir. Putut Marhayudi, Wakil Ketua I Bidang Regulasi, Registrasi, Sertifikasi dan Kelembagaan. Maka seperti yang telah di sampaikan sebelumnya oleh Putut Marhayudi bahwa sesuai dengan PP No.04/2010, maka klasifikasi konsultan menjadi arsitektural, rekayasa enjineering, penataan ruang dan jasa konsultansi

lainnya. Sedang untuk kontraktor menjadi kontraktor gedung, kontraktor sipil, kontraktor instalasi mekanical & electrical serta jasa pelaksana lainnya. Untuk sekedar informasi, dari sekitar 69 ribu perusahaan pemegang SKA, saat ini sudah sekitar ± 65% yang sudah melakukan konversi dan itu bertambah setiap saat. Dari sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan LPJKN benar-benar sebuah prestasi yang patut kita apesisi dengan baik.

5. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi. Menyangkut persoalan yang masuk dalam bidang Wakil Ketua.III Bidang Kontrak Konstruksi & Penyelesaian Sengketa, maka LPJKN telah menghasilkan beberapa prestasi yang bisa menjadi bukti bahwa memang apa yang dilakukan oleh LPJKN benar-benar bisa memberi banyak manfaat untuk sektor konstruksi nasional. Misalnya untuk saat ini terdapat sekitar 24 penilai

ahli ( laporan tahun 2012). Bukan hanya itu, dalam rangka tertib pelaksanaan kegiatan para penilai ahli maka LPJKN telah menyusun draft pedoman penilai ahli yang sudah dilaksanakan pada periode tahun 2013.

Begitupula dalam kaitan penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum dan peradilan, seperti yang disampaikan pada bagian ke-7 tema kronologi masalah hukum LPJKN ter update. Disitu jelas, bahwa keberadaan LPJKN benar-benar memiliki kredibilitas dan kompetensi yang cukup baik, karena dari beberapa kasus hukum yang diarahkan kepada lembaga LPJKN kesemuanya secara garis besar di menangkan oleh LPJKN.

Dari semua hal yang telah di jelaskan diatas, pada

akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa jika masa kepengurusan LPJKN dahulu hanya berkutat lebih banyak masalah yang berhubungan dengan persoalan sertifikasi semata. Maka pada periode 2011-2015 ini terlihat bahwa semua pengurus inti mencba berbuat dengan lebih baik sesuai amanah yang diembankan kepadanya.

KONSTRUKSI INDONESIA 2014

Kini dalam rangka turut mempersiapkan pelaku jasa konstruksi nasional dalam menghadapi Pasar Tunggal Asean yang jatuh pada akhir 2015 dan awal 2016, kembali LPJKN bersama Kementerian Pekerjaan Umum menyelenggaraan event Nasional


KONSTRUKSI INDONESIA 2014. Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 5-7 Nopember 2014 mengambil tema “Harmonisasi Konstruksi Indonesia untuk Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi ASEAN”. Acara KONSTRUKSI INDONESIA sendiri, menjadi begitu penting karena selain sebagai ajang ujung kebolehan pelaku jasa konstruksi Indonesia dalam rangka persiapan menghadapi pasar tunggal Asean juga kegiatan ini berbarengan dengan event internasional yang bernama INDONESIA INFRASTRUCTURE WEEK 2014.

Sebuah harmonisasi yang memang menjadi satu kekuatan bersama antara dua kepentingan. Disatu sisi dengan adanya event KONSTRUKSI INDONESIA 2014,

yang akan dihadiri oleh para pelaku jasa konstruksi baik Kementerian Pekerjaan Umum & LPJKN sendiri, juga akan hadir pelaku jasa konstruksi nasional seperti 15 Kontraktor Besar Indonesia, konsultan bidang konstruksi, penyedia bahan bangunan dan alat konstruksi hingga instansi pendukung sektor konstruksi dari mulai Perbankan, Asuransi, dan lainnya. Sementara dengan INDONESIA INFRASTRUCTURE WEEK 2014 sendiri, kita akan memberikan satu persembahan kepada dunia konstruksi dengan akan dihadirinya acara tersebut dari pelaku jasa konstruksi luar negeri. Sehingga dengan kegiatan ini pelaku jasa konstruksi luar negeri akan melihat kapasitas dan kapabiitas pelaku jasa konstruksi nasional dalam kesiapannya menghadapi pasar tunggal Asean.

Selain menampilkan stand dari berbagai bidang yang masuk dalam katagori sektor konstruksi, acara KONSTRUKSI INDONESIA 2014 sendiri, sesuai

juga dengan tugas dan tanggung jawab LPJKN. Maka acara ini juga akan diisi dengan beragam kegiatan menarik dan bermanfaat lainnya yang akan menambah pengetahuan dan wawasan bagi pelaku jasa konstruksi nasional. Seperti misalnya Seminar Teknologi Konstruksi Indonesia, Solusi Teknologi Konstruksi hingga Solusi Ramah Lingkungan (Green Cityscape Solutions).

Pada akhirnya memang, semua upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh LPJKN menjadikan sebuah bukti bahwa kedepan pelaku jasa konstruksi nasional harus mampu bersaing dan bahkan mengambil satu kesempatan emas dalam pasar Asean yang akan berlangsung tahun depan. Dimana LPJKN sebagai lembaga akan secara konsisten dan kontinyu mensupport dan memberikan dukungan yang maksimal demi terciptanya satu kekuatan bersama bagi pelaku jasa konstruksi nasional. (as)


PERIODE KEGIATAN

dari tahun 2012 – 2014Gallery Photo

GALERI LPJKN






: Ir. Tri Widjajanto J. MT: DR. Ir. Putut Marhayudi: Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata: DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi:: Ir. Bambang Kusumarijadi: Ir. Jimmy S. Juwono, MSAE: Ir. Ruslan Rivai: Prof. DR. I Gde Widias, MSAE: T. Achdiat, MBA: DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi: Ir. Dharma Tyanto Saptodewo, MT, MBA : Drs. Nyoto Suwignyo, MM: Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc: Ir. Yaya Supriatna S., M.Eng.Sc




: Ir. Tri Widjajanto J: DR. Ir. Putut Marhayudi: Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata: DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi:: Ir. Bambang Kusumarijadi: Ir. Jimmy S. Juwana, MSAE: Ir. Ruslan Rivai: Prof. DR. I Gde Widiadnyana, MSAE: T. Achdiat, MBA: DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi: Ir. Dharma Tyanto Saptodewo, MT, MBA : Drs. Nyoto Suwignyo, MM: Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc: Ir. Yaya Supriatna S., M.Eng.Sc

: Ir. Tri Widjajanto J. MT: DR. Putut Marhayudi: Prof. DR. Ir. Wiratman Wangsadinata: DR. Ir. Sarwono Hardjomuljadi:: Ir. Bambang Kusumarijadi: Ir. Ruslan Rivai: T. Achdiat, MBA: Ir. Darma Tyanto Saptodewo, MT, MBA : Ir. Harry Purwantara, M.Eng.Sc: Ir. Jimmy S. Juwana, MSAE: Prof. DR. I Gde Widiadnyana Merati, MSAE: DR. Ir. Krishna Suryanto Pribadi: Drs. Nyoto Suwignyo, MM: Ir. Yaya Supriatna S., M.Eng.Sc








Penghargaan “Abiwada Rakai Panangkaran”Kepada Bapak Presiden RI

ddd→

DEWAN PENGAWAS LPJK NASIONAL PERIODE 2011 - 2015

PENGURUS LPJK NASIONAL PERIODE 2011 - 2015

52 BULLETIN LPJKN EDISI 1 2014

SEKRETARIAT REDAKSI :Badan Pelaksana LPJK Nasional

Gedung Balai Krida - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi NasionalJln. Iskandarsyah Raya No.35, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan

Tlp (021) 720.1476, Fax (021) 720.1472Email : [email protected]

Website : http : //www.lpjk.net

Documents

Penghargaan “Abiwada Rakai Panangkaran” Kepada …lpjk.net/download/buletin-lpjk/BULETIN-LPJK-EDISI-1.pdf · Itu jika kita bicara soal potensi pasar di sektor ... kemudahan dan