Embed Size (px)
Citation preview
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 345.1/EQ.SHPK/VI/2018
LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :
Nama Auditee : KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU
Alamat : Dusun Karya Sejati Jelau, Desa Kuala Mandor A, Kec.
Kuala Mandor B, Kab. Kubu Raya – Kalimantan Barat
No. Izin : Akte Pendirian No. 34 Notaris Esti Utami Dewi, S.H
Tanggal 29 Maret 2010
Jenis Usaha : Hutan Hak
Luas : ± 339 HA, Jumlah 73 Anggota
Tanggal Pelaksanaan : 23 s.d 29 Mei 2018
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga KOPERASI
SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU Kabupaten Kubu
Raya Provinsi Kalimantan Barat berhak
mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) No.
207/EQC-VLK/VI/2018.
Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan
secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :
Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja
Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : [email protected]
Website : www.equalityindonesia.com
Bogor, 12 Juni 2018
PT. EQUALITY INDONESIA
Hari Seno Aji, S. Hut.
Manager Subdivisi Sertifikasi LK
Halaman 1 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Nomor : 254/EQI-KEP.Cert/VI/2018
TENTANG
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK)
PADA PEMEGANG HUTAN HAK KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU
DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
AKTE PENDIRIAN NO. 34 NOTARIS ESTI UTAMI DEWI,S.H
LUAS ± 339 HEKTAR DAN JUMLAH 73 ANGGOTA
DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA
Menimbang :
a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada
KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor
047/EQI-F090 tanggal 05 Juni 2018;
b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar
Rekomendasi Nomor 047/EQI-F037 tanggal 05 Juni 2018 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan
oleh Pengambil Keputusan Nomor 251/EQI-F039 tanggal 08 Juni 2018 dan pernyataan
pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan;
c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Kegiatan Audit (EQI-
F077) Nomor Urut 251 tanggal 08 Juni 2018 menunjukkan KOPERASI SERBA USAHA
BARAGE RAYA JELAU telah “MEMENUHI” seluruh norma penilaian untuk setiap verifier
Legalitas Kayu (LK);
d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA
JELAU telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 2008 dan Nomor : 16;
4. Peraturan Presiden Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam
Kerangka Indonesia National Single Window;
5. ISO/IEC Guide 65-1996 (Pedoman BSN 401-2000) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi
Produk;
6. Pedoman KAN 402 – 2007 - Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN 401-
2000 : Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk;
7. Pedoman KAN 403-2011 : Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda
kesesuaian berbasis SNI dan/atau regulasi teknis;
8. ISO/IEC Guide 23:1982 : Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party
Certification Systems:
Halaman 2 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga
Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
10. ISO/IEC 19011:2011 (SNI ISO/IEC 19011:2012) : Panduan Audit Sistem Manajemen
(Guidelines for Auditing Management Systems);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.21/MenLHK-II/2015
tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tanggal 4 November 2016 tentang
Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari
Hutan Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tanggal 12 Juli 2016;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.42/Menlhk-Setjen/2015
tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari
Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.58/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016
tanggal 12 Juli 2016;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak
Pengelolaan, atau pada Hutan Hak;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda
V-Legal;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem
Informasi Verifikasi Legalitas Kayu;
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013
tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu
(SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 123/M-DAG/Per/12/2015 tanggal 23 Desember
2015 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan di Bidang Ekspor dan Impor melalui
INATRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 89/M-DAG/PER/10/2015 tanggal 19 Oktober
2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan sebagaimana telah diubah
21. dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 25/M-DAG/PER/4/2016 tanggal 15 April
2016;
22. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal;
23. DPLS 14 Rev.0 : Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
dan perubahannya;
24. Sertifikat Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor : LVLK-006-IDN tanggal
18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO Guide 65:1996 General requirement for
bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17
Agustus 2015 yang diperbaharui dengan sertifikat Re-Akreditasi tanggal 18 Agustus 2015
dengan masa berlaku sampai 17 Agustus 2019 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan
melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.6202/Menhut-VI/BPPHH/2011
tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
Halaman 3 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
: SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan
Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi
Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI) dan
telah diperpanjang kembali sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor: 3386/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 2 Juni 2017
tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY
Indonesia Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI);
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.3640/MenLHK-
PHPL/PPHH/HPL.3/6/2017 tanggal 16 Juni 2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga
Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT EQUALITY Indonesia Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
26. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.18/Menhut-II/2013 tanggal
18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi
Legalitas Kayu (SILK) dan penerbitan dokumen V-Legal;
27. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi
Legalitas Kayu (VLK) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tanggal 31
Agustus 2016;
28. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.15/VI-BPPHH/2014 tanggal
29 Desember 2015 tentang Mekanisme Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu
(LVLK) Sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
29. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas
Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia.
Memperhatikan :
Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 276/EQI-MKT/IV/2018 tanggal 23 April 2018.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG HUTAN HAK
KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU DI KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT AKTE PENDIRIAN NO. 34 NOTARIS ESTI UTAMI DEWI,S.H LUAS ±
339 HEKTAR DAN JUMLAH 73 ANGGOTA
PERTAMA : KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU dinyatakan “LULUS” dan
berhak mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) Nomor : 207/EQC-
VLK/VI/2018.
KEDUA : Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 07
Juni 2028 selama KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU (Pemegang
Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur
Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor :
P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.
KETIGA : Sertifikat, Logo dan Tanda V-Legal yang diterbitkan oleh PT EQUALITY
Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan
publikasi dan promosi di media cetak, brosur ataupun media elektronik
sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan
atau penggunaan Tanda V-Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan
hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat
Halaman 4 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
melalui ”Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal”, mencakup kewajiban dan
hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat.
KELIMA : Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia
apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan
nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau
manajemen Pemegang Sertifikat.
KEENAM : PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut
terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan
(surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
KETUJUH : Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa
berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan
dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan.
KEDELAPAN : Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan;
dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai
kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan:
a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja
Pemegang Sertifikat;
b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi
lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku;
c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum
KELIMA;
d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan;
e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan
sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
KESEMBILAN : Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia
dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat
temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan
sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana
kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak).
KESEPULUH : Sertifikat dapat dicabut apabila :
a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3
(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran
Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau
menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal;
c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya
atau izin usahanya dicabut.
d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian
Kerja (Kontrak).
KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 08 Juni 2018
PT EQUALITY Indonesia
Ir. Agustri Warsono
Direktur Utama
Halaman 5 dari 5
LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
LVLK – 006 – IDN
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Kelompok KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU, di Kubu Raya;
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Direktur Usaha Hutan Produksi,
di Jakarta;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u.p. Kepala Bagian
Program dan Pelaporan.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 1 dari 8
(1) Identitas LV-LK
a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
d. Nomor Telepon : 0251-7550722
Nomor Fax : 0251-7550724
E-mail : [email protected]
e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
f. Standar : Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/ 2016
g. Tim Audit : Agung Tofani, S.Hut(Lead Auditor)
Rifan Sudiyono, S.Hut. (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau)
(2) Identitas Auditee :
a. Nama Auditee : KOPERASI SERBA USAHA BARAGE RAYA JELAU
b. Akte Notaris : Esti Utami Dewi, SH.
c. Nomor : 34 Tanggal 29 Maret 2010
d. Luas dan Lokasi : ± 339 Ha Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat
e. Jumlah Anggota : 73 Anggota
f. Alamat : Dusun Karya Sejati, Desa Kuala Mandor A, Kecamatan
Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya Provinsi
Kalimantan Barat.
g. Susunan Pengurus :
Ketua : Effendi Sabran
Wakil Ketua : Aco Ajim
Sekretaris : Arman Ani
Sekertaris I : Satu L B Lakin
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 2 dari 8
Bendahara : Adi Supuk
h. Susunan Pengawas :
Ketua : Ajim Nyangun
Anggota :
Wilson Ago
Atong Usman
(3) RingkasanTahapan:
Tahapan Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
KonsultasiPublik - -
Pertemuan Pembukaan
23 Mei 2018
Ruang Rapat Camp PT KSP
1. Pertemuan dilaksanakan di Base Camp PT Kalimantan Subur Permai (PT KSP) yang merupakan Mitra dari Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau ( KSU BRJ)
2. Perkenalan Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasikan kepada KSU BRJ tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan
3. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
23 – 29 Mei 2018
Ruang Rapat Camp PT KSP dan lokasi lahan Hutan Hak
1. Tujuan Verikasi adalah melihat konsistensi penerapan prinsip-prinsip pada legalitaskayu.
2. Verifikasi kegiatan focus untuk periode bulan Februari sd April 2018.
3. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan criteria dan indicator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
Pertemuan Penutupan
29 Mei 2018
Ruang Rapat Camp PT KSP
1. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Seluruh pengurus Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.
2. Menyampaikan Daftar Periksa 3. Memberitahukan catatan korektif. 4. Membacakan atau memperlihatkan laporan hasil
penilikan. 5. Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
dilampiri dengan notulen dan daftar hadir.
Pengambilan Keputusan
8 Juni 2018
Rapat Pengambil Keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah
Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau untuk diberikan “Sertifikat VLK”
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 3 dari 8
(4) Resume HasilPenilaian : (a) Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/
PPHH/HPL.3/8/ 2016
Kriteria/Indikator/Verifier Nilai RingkasaJustifikasi
P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.
1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)
MEMENUHI 1. Auditee telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah (SPPT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa
2. Auditee juga telah memiliki Surat dari Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak Nomor : S.852/ BPKH.III/SPKH/PLA.1/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017 Perihal Hasil Telaahan Teknis Fungsi Kawasan Hutan Terhadap Permohonan Surat Keterangan Lokasi Hutan Hak Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau yang menunjukkan bahwa areal Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelauberada pada Areal Penggunaan Lain (APL)
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan,dokumenK3 sertaKKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam ketegori Not Applicabel (NA) atau tidak dapat diterapkan karena Auditee adalah merupakan perorangan/ kelompok pemilik hutan hak yang tergabung dalam sebuah Koperasi dan bukan pemegang izin HGU sehingga tidak memiliki dokumen legalitas HGU.
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya dil apangan.
MEMENUHI Auditee telah memiliki peta/ sketsa lokasi areal hutan milik masing-masing anggota dan Peta Areal Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau
Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, lokasi areal . hutan milik anggota sesuai dengan yang terdapat pada peta dan batas antar lahan berupa: parit, patok dan juga terdapat plang nama pemilik lahan.
1.1.2. Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam ketegori Not Applicabel (NA) atau tidak dapat diterapkan karena Auditee adalah merupakan perorangan/ kelompok pemilik hutan hak yang tergabung dalam sebuah Koperasi dan bukan pemegang izin HGU sehingga tidak memiliki dokumen legalitas HGU.
1.1.3. Unit Kelolaatas kayu yag berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sector kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yangt umbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.
Bukti pembayaran hak Negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel atau tidak dapat diterapkan karena areal Auditee berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang telah ditanami dengan jenis tanaman akasia dan Eukaliptus. Selain itu Auditee tidak melakukan penebangan hutan alam sehingga tidak mempunyai kewajiban melakukan pembayaran PSDH/DR.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 4 dari 8
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok
Akte atau dokumen pembentukan kelompok
MEMENUHI Auditee telah memiliki Akte Pendirian KSU Barage Raya Jelau dengan Nomor : 34 Tanggal 29 Maret 2010, dibuat oleh Kantor Notaris dan PPAT Esti Utami Dewi, SH. Yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam l Kompleks Taman Mutiara Alam Block A No. 8 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kopersasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya Nomor : 92/BH/ XVII.14/2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha “Barage Raya Jelau” Ditetapkan di Sungai Raya Pada Tanggal 24 Mei 2010 ditandatangani oleh An.Bupati Kubu Raya Kepala Dinas Kopersasi dan UMKM Kabupaten Kubu Raya (Drs. Sotoyo, MM).
Internal audit anggota kelompok
MEMENUHI Auditee telah melakukan internal audit secara sensus 100% terhadap seluruh anggota yang dilakukan oleh Akuet sebagai Internal Auditor VLK.
Hasil internal Audit dituangkan dalam tally sheet penilaian yang mengacu kepada Peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Dirjen PHPL) No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL. 3/8/ 2016. Lampiran 2.3 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Hutan Hak Termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat,
Dan Kuburan.
K.1.3 Pemenuhan penggunaanTanda V- Legal
Indikator 1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku
NOT APPLICABLE
Dilakukan verifikasi tetapi tidak dapat diterapkan, karena seluruh anggota KSU Barage Raya Jelau dalam proses sertifikasi Legalitas Kayu sehingga implementasi tanda V-legal pada produk belum dilakukan.
P2. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
K.2.1.Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU
2.1.1 Prosedur dan Implementasi K3
a. .Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU sehingga tidak diwajibkan melakukan penyusunan pedoman /prosedur K3
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki peralatan K3
c. Catatan kecelakaan kerja
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 5 dari 8
2.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) utk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP
NOT APPLICABLE
Verifier ini masuk dalam kategori Not Applicabel karena Auditee bukan pemegang izin HGU, sehingga tidak wajib memiliki Dokumen KKB atau PP.
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur
Tidak ada pekerja yang ma-sih di bawah umur
MEMENUHI Berdasarkan Daftar Anggota dan Arsip Biodata Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau sebanyak 73 orang, seluruhnya tidak ada yang berusia di bawah 18 tahun, dan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik hutan hak yang disampling (anggota Koperasi) tidak ada pekerja yang berusia di bawah umur.
P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyaratkan oleh ketentuan yang berlaku).
3.1.1 HGU atau Pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.
MEMENUHI Auditee telah memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Dokumen tersebut dibuat oleh Ketua Koperasi Serba Usaha “Barage Raya Jelau” dan telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Sintang Badan Lingkungan Hidup dengan bukti penerimaan No. 660.1/14/03/2018, Tanggal 16 Maret 2018 , yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kubu Raya ( Nendr Soeheri, SH., MH.
3.1.2 HGU atau Pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.
NOT APPLICABLE
Seperti yang telah dijelaskan pada verifier 3.1.1. dokumen lingkungan yang dimiliki Koperasi Serba Usaha “Barage Raya Jelau” yaitu SPPL sehingga tidak dapat diterapkan.
b. Bukti pelaksanaan pe-ngelolaan dan pemantauan lingkungan
MEMENUHI Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan sesuai dengan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dibuat adalah penyediaan tempat sampah dan pemasangan papan peringatan kebakaran.
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 6 dari 8
(b) Lampiran 3.3 Perdirjen PHPL Nomor : P.14/PHPL/Set/4/2016 jo P.15/PHPL/ PPHH/HPL.3/8/ 2016
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
A. Dokumen Kelembagaan
1 Akte Notaris ada Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Barage
Raya Jelau (BRJ) dengan Nomor 34 Tanggal 29
Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor
Notaris dan PPAT Estii Utami Dewi, SH. yang
beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam l
Kompleks Taman Mutiara Alam Block A No. 8
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan
Barat.
Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Barage
Raya Jelau (BRJ) Nomor 34 Tanggal 29 Maret
2010, Kantor Notaris dan PPAT Estii Utami Dewi,
SH. SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: C-426.
HT.03.01-Th.12003 Tanggal27 Mei 2003. SK
Menteri Kepala BPN. Nomor : 547-XVII-2006 Tgl
18 Desember 2006. Jalan Sungai Raya Dalam l
Kompleks Taman Mutiara Alam Block A No. 8
Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan
Barat.
2 Struktur Organisasi dan Kepeng-urusan
ada Struktur organisasi Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau telah terbentuk dan ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat dari anggota Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau yang tercantum di Akte Pendirian Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau pada Pasal 21.
Susunan pengurus dan Tugas dan tanggungj
awab pengurus sesuai struktur organisasi
tertuang dalam AD/ART Koperasi Serba Usaha
Barage Raya Jelau
3 Komitmen tertulis
untuk memenuhi
prinsip dan kriteria
verifikasi LK
ada Telah tercantum dalam akta pendirian Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau pasal 4 dan 5.
4 Aturan untuk
mengendalikan
anggotanya :
ada Aturan pengendalian anggota sudah diatur
dalam akte pendirian Koperasi Serba Usaha
Barage Raya Jelau dan dalam AD/ART pasal
5,6,7, 8 dan 9
a) Hak dan kewajiban
tanggung jawab
anggota
ada Hak dan kewajiban anggota Koperasi Serba
Usaha Barage Raya Jelau diatur AD Pasal 8
dan Pasal 9, yaitu :
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 7 dari 8
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
Setiap anggota berhak :
1. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota;
2. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar rapat, baik diminta ataupun tidak;
3. Memilih dan atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
4. Meminta diadakan rapat anggota bila diperlukan;
5. Mendapatkan pelayanan kegiatan usaha produksi yang telah disediakan oleh Koperasi;
6. Mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan sementara oleh Pengurus;
8. Mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
9. Mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sisa hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.
b) Persyaratan menjadi
anggota
ada Persyaratan menjadi anggota Koperasi Serba
Usaha Barage Raya Jelau diatur dalam
Anggaran Dasar Pasal 6 :
1. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
2. Betempat tinggal di Kubu Raya dan sekitarnya
3. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok.
4. Telah Menyetujui isi anggaran dasar
5. Pekerja : Karyawan Bulanan, harian dan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
c) Aturan pencabutan/
pembekuan sebagai
anggota
ada Berakhirnya anggota diatur dalam AD. Pasal
12, yaitu:
1. Meninggal dunia; 2. Koperasi membubarkan diri atau
dibubarkan oleh Pemerintah; 3. Berhenti atas permintaan sendiri; atau 4. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak
EQI-F103.1.0/20120126 Halaman 8 dari 8
NO JENIS DOKUMEN PEMENUHAN
DOKUMEN KETERANGAN
memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar keterntuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuak lain yang berlaku dalam koperasi.
d) Sistem pengawasan
internal dan kontrol
terhadap anggota.
ada Sistem sudah diatur dan diimplementasinya
sesuai dengan AD/ART Koperasi Serba Usaha
Barage Raya Jelau pasal 26.
B. Dokumen Teknis
1 Nama dan informasi
setiap anggota,
ada Informasi yang dicatat dalam daftar anggota
meliputi :
� Nama anggota;
� Alamat anggota;
� Luas Pemilikan Lahan.
2 Rekaman pelatihan ada Sosialisasi terkait dengan SVLK sudah dilakukanoleh pengurus dan anggota Koperasi Serba Usaha Barage Raya Jelau bekerjasama dengan PT Kalimantan Subur Permai . Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tanggal 27 April 2018.
3 Peta kawasan hutan ada Peta kawasan hutan rakyat yang berpedoman
pada Peta RTRWP dan Peta Penyebaran
perorangan yang tergabung ke dalam Koperasi
Serba Usaha Barage Raya Jelau tersedia di
lapangan. Skala Peta 1 : 100.000
4 Bukti kepemilikan
lahan
ada Terdapat bukti pemilikan lahan berupa Surat
Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui dan
ditandatangani oleh Kepala Desa
5 Dokumen terkait
dengan pelaksanaan
manajemen hutan
ada Surat Perjanjian Kerjasama Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan (HRPK) Nomor : 01/SP-HRPK/KSP/LA/IV/2010 Tanggal 19 April 2010 yang berisikan bersedianya KSU BRJ bekerjasama dengan PT KSP dalam kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat Pola Kemitraan.
6 Dokumen Internal
Audit
ada Dokumen Laporan Audit Internal terhadap seluruh anggota kelompok (100%)
