Peningkatan Standar Mutudalam Industri Pangan Indonesia

Disampaikan pada:

Widyakarya Nasional Pangan dan GiziJakarta, 4 Juli 2018

2

LPK melakukanKegiatan PK

akreditasiLPK

ketertelusuran hasil PK

perencanaan SNI

perumusanSNI

penetapanSNI

pemeliharaan SNI

hasil PK

pembinaan

sistem informasi

kerjasama

penerapan SNIsecara

sukarela

pemberlakuan SNI secara

wajib

pengawasan;evaluasi

efektifitas

bukti kesesuaian

litbang

kebijakannasional

STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN(UU No 20 Th 2014)

• Berdasarkan UU 20 Tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:

– Meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi

– Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan

– Meningkatkan kepastian, kelancaran dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri

3

SISTEM MUTU NASIONALperan pemerintah untuk fasilitasi daya saing

PERLINDUNGAN (K3LH) DAYA SAING

MUTU

Kepatuhan

Kesesuaian

Kepercayaan

wilayah nasional pasar: nasional, regional, internasional

KRITERIA

INFRASTRUKTUR MUTU

5

Proses Perumusan SNI

PerencanaanDrafting/

Ratek/RakonJajak

Pendapat Penetapan

Penetapan PNPS

Usulan PNPS Drafting

KebutuhanPasar

Verifikasi

JajakPendapat

JajakPendapat

Ulang*

RancanganAkhir

SISNI

PemeliharaanBSN

STAKEHOLDER

Publikasi

Kaji Ulang

Penetapan

KT/SKT

Statistik SNI (April 2018)

No Klasifikasi SNI Berdasarkan Sektor ICS SNI berlaku

SNI Abolisi

Jumlah SNI yang ditetapkan

1 Pertanian dan teknologi pangan 1.999 438 2.437

2 Konstruksi 864 182 1.046

3 Elektronik, teknologi informasi dankomunikasi

414 9 423

4 Teknologi perekayasaan 1546 282 1828

5 Umum, infrastruktur dan ilmupengetahuan

649 62 711

6 Kesehatan, keselamatan dan lingkungan 826 128 954

7 Teknologi bahan 2.727 555 3.282

8 Teknologi khusus 262 68 330

9 Transportasi dan distribusi pangan 511 206 717

Total 9.798 1.930 11.728

6

Peran Standar pada Industri

• Bagi pihak manufaktur/ industri, standar merupakan acuan untuk:– melakukan analisis dan perencanaan proses manufaktur;– menghilangkan atau mengurangi pemborosan bahan dan tenaga;– mengurangi inventori bahan baku maupun gudang produk akhir (secara

langsung mengurangi biaya produksi);– memudahkan penyelesaian perselisihan jika memungkinkan terjadi

antara pembeli dan penjual (khususnya pada perdagangan internasional);– merupakan acuan untuk penelitian dan pengembangan

produk yang dihasilkan

7

Peran Serta Indonesia dalamPenyusunan Standar Pangan Internasional

• Indonesia tergabung dalam organisasi Codex sejak tahun 1971.

• Codex merupakan organisasi internasional yang berfungsi untuk mengembangkan standar pangan, guidelines, dan code of practices untuk: – Melindungi kesehatan konsumen, dan– Menjamin keberlangsung perdagangan yang

adil

8

Partisipasi Indonesia dalamPerumusan Standar Codex secara Optimal

− Mengusulkan penyusunan standar Codex untuk: Mi instant (CODEX STAN 249-2006) Edible Sago Flour (CODEX STAN 301R-2011) Tempe (CODEX STAN 313R-2013) Lada hitam dan putih (baru diadopsi pada CAC 40, Juli 2017) Pala (masih dalam proses perumusan) Bawang merah (masih dalam proses perumusan)

− Menjadi Ketua/Wakil Ketua Drafter, antara lain untuk: mereposisi kategori pangan Soybean Product penyusunan Pedoman Processing Aids revisi Fermented Milk Drinks (CODEX STAN 243-2003) review standar follow up Formula (CODEX STAN 156-1987) pengembangan standard for Black, White, and Green Pepper (BWG) pengembangan maximum levels for Mycotoxins in spices

9

No Pemanfaatan Uraian1 Diadopsi sebagai

peraturan di Indonesia Kategori Pangan Penetapan Batas Maksimum Cemaran Mikroba dan Kimia dalam

Makanan Pengawasan Pangan Iradiasi Batas Maksimum Penggunaan BTP Pengawasan Klaim dalam Label dan Iklan Pangan Pengawasan Pangan Olahan Organik Reference Pengawasan Formula Lanjutan

2 Diadopsi menjadi SNI SNI CAC/RCP 1:2011, Rekomendasi Nasional Kode Praktis - Prinsip umum higiene pangan

3 Menjadi referensi atau acuan penyusunan SNI

es krim; buah kering marmalade; minuman serbuk berperisa; nanas dalam kaleng; tuna kaleng; sarden dan makarel kaleng; kerupuk ikan, udang, moluska; ikan asin kering; bumbu dan rempah-rempah

Pemanfaatan Standar Codex untuk Memperkuat Sistem Regulasi Pangan Nasional, antara lain:

Pelaku Usaha Penerap SNI terkait Pangan• Penerap SNI Sistem Manajemen Keamanan Pangan = 198

Pelaku Usaha• Penerap SNI HACCP = 157 Pelaku Usaha• Penerap SNI Produk Pangan:

– SNI Wajib (AMDK, Tepung Terigu, Garam, GKP, GKR, Kakao Bubuk, Kopi Instan, Tuna, Sarden dan Makarel dalam kemasan kaleng, Biskuit, Minyak Goreng)

– SNI sukarela (Mi instan, Margarin, Teh dalam kemasan, Produk olahan perikanan, dll)

11

Teknologi dalam Pengembangan Produk Pangan• Saat ini, perkembangan teknologi serba cepat dan berlangsung setiap harinya. • Berikut adalah beberapa contoh teknologi baru yang telah digunakan pada produksi pangan

di Indonesia

12

Teknologi Standar/ Regulasi yang mengatur di Indonesia

Fortifikasi Pangan (Penambahan zat gizi pada pangan) - SNI 3751:2009, Tepung terigu sebagai bahanmakanan- Permenperin 59 tahun 2015 tentang pemberlakuanSNI tepung terigu sebagai bahan makanan secarawajib

Sterilisasi Pangan - SNI ISO 11289:2017, Pangan olahan yang diprosespanas dalam wadah terisolasi secara hermetis –pengukuran pH- Peraturan Ka BPOM Nomor 24 tahun 2016 tentangPersyaratan Pangan Steril Komersial

Radiasi Pangan SNI 8352:2017, Proses radiasi – Pangan siap sajidosis tinggi (10 kGy < dosis ≤ 65 kGy)

13www.depkes.go.id

14

Tuntutan ke depan dalam era industri 4.0• Kesiapan dalam menghadapi teknologi baru dan tuntutan

baru: – keberlanjutan produksi dan konsumsi (SCP), – dietary needs, – teknologi baru-bioteknologi, biologi molekuler, – nanoteknologi, – enkapsulasi, – pangan fungsional– Isu sosial/ tenaga kerja: K3, pendapatan, human rights

• Memerlukan standar dan antisipasi dari pemangku kepentingan

15

16