Penjelasan SingkatPENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

11 dan 12 November 2020

2

02

04

03

05

06

OUTLINE

Perkembangan PPD

Metodologi Penilaian

Sekilas PPD

Mekanisme Penilaian Pusat

Substansi Penilaian

07 Tim Penyelenggara

08 Penjelasan Singkat PPD 2020

01 Pendahuluan

3

PENDAHULUAN

KategoriEvaluasi

PenyelenggaraanPemerintahan Daerah

Penghargaan Pembangunan Daerah

SAKIPInovasi Pelayanan

PublikPengelolaan Sampah Creative Financing

Tujuan

Membantu mewujudkanOtonomi Daerah dengan berdasarkanGood Governance

Mendorong Daerah untuk melakukanperencanaan secarakomprehensif dan terukur

Mendorong Daerah untuk meningkatkanefektifitas anggaranyang berorientasipada hasil

Mendorong Daerah untuk melakukan inovasidalam rangkapelayanan kepadamasyarakat

Mendorong pemerintah daerah untuk berkinerja baik dalam pengelolaan dan pengurangan sampah plastik.

Mendorong PemerintahDaerah dapat mencarisumber pembiayaanalternative untukmembiayai belanja APBD

Sumber Data KEMENDAGRI BAPPENAS KEMENPANRBKEMENPANRB / KEMENDAGRI

KLHK PT SMI

Daerah Penerima Alokasi DID

Formula Penghitungan

1. Memenuhi Kriteria Utama;

2. Memperoleh Nilai Tertinggi (termasuk

Penerima Penghargaan Satyalencana dan Parasamya)

Evaluasi terhadap

laporanpenyelenggaraanpemerintahan daerahuntuk 26 urusan wajibandan 8 urusan pilihan:▪ Capaian kinerja▪ Tataran pelaksanaan

kinerja▪ Aspek SPM

1. Memenuhi Kriteria Utama;

2. Penerima Penghargaan

Perencanaan Pembangunan Daerah

▪ Penilaian terhadapRencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan pencapaianpembangunan;

▪ Proses penyusunanRKPD;

▪ PencapaianIndikator Makro.

1. Memenuhi Kriteria Utama;

2. Yang mendapatkan

penilaian minimal BB

▪ PerencanaanKinerja;

▪ Pengukuran kinerja;▪ Pelaporan Kinerja;▪ Evaluasi Internal;▪ Capaian Kinerja.

1. Memenuhi Kriteria Utama;

2. Penerima Penghargaan Inovasi

Pelayanan Publik Terbaik dan Penerima Penghargaan Inovasi Pemerintah Daerah

▪ One Agency One Innovation;

▪ Innovation in Local

Government.

1. Memenuhi Kriteria Utama;

2. Daerah yang berkinerja baik dalam

pengelolaan dan pengurangan sampah plastik.

▪ Peraturanpengurangan dan

penanganan sampahplastik;

▪ Pengurangan dan penanganan sampahmelalui implementasiKebijakan dan StrategiDaerah (Jakstrada) pengelolaan sampah.

1. Memenuhi Kriteria Utama;

2. Daerah yang berkinerja baik dalam

pengelolaan pinjaman

▪ Pemenuhan Kewajibanpembayaran;

▪ Kedisplinanpenganggarankewajiban;

▪ Pemenuhan standarminimum pelayanan.

4

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD)

Tujuan

1. Mendorong pemerintah daerah untuk menyusun

dokumen perencanaan yang konsisten, komprehensif,

terukur, dan dapat dilaksanakan

2. Mendorong integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara

perencanaan pusat dan daerah

3. Mendorong pemerintah daerah untuk melaksanakan

kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka

pencapaian sasaran pembangunan

4. Mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi

dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Objek dan Ruang Lingkup

1. Proses penyusunan dokumen RKPD

2. Kualitas dokumen RKPD

3. Pencapaian pembangunan (target daerah, target

nasional, dan wilayah setara)

4. Inovasi Pembangunan.

Latar Belakang

• Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditentukan oleh

keberhasilan daerah dalam menyiapkan perencanaan,

pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah

dengan baik

• Meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan

pusat dan daerah

• Apresiasi kepada Pemerintah Daerah dalam yang mampu

meningkatkan kualitas pembangunan.

5

Perubahan nama dari Anugerah

Pangripta Nusantara (APN) menjadi

Penghargaan Pembangunan Daerah

(PPD) sejak 2018

Dihadiri oleh Presiden RI untuk

tahun 2018, 2019, dan 2020

Dana Insentif Daerah(DID)

diberikan untuk Daerah Terbaik

mulai 2017

Sosialisasi dengan mengundang 34

provinsi, dan 514 kabupaten - kota

sejak tahun 2019

Upaya peningkatankualitas PPD

Evaluasi dan motivasi Daerah

Prestige

Fairness dan Equal treatment

Apresiasi

PERKEMBANGAN PPD (2011 – 2020)

2011-2016 APN

APN 2017

PPD 2018

PPD 2019

PPD 2020

6

Multiple Assessment

Collective Scoring

Expert involvement

PILAR

PENILAIAN PPD

METODOLOGI PENILAIAN (1/2)

7

METODOLOGI PENILAIAN (2/2)

Pencapaian pembangunan

ASPEK

Kualitas dokumen RKPD

Proses penyusunan dokumen RKPD

Inovasi

Pencapaian

KRITERIA

Keterkaitan, konsistensi, dan

kelengkapan & kedalaman

Bottom-up, top-down, teknokratik,

dan politik

Inovasi

Ekonomi makro, pelayanan publik,

akuntabilitas dan transparansi, dll

INDIKATOR

Inter dan antar dokumen (RPJMD,

RKP, dan RKPD)

Kualitas proses penyusunan RKPD

Input, proses, output, dan outcome

inovasi

8

• Siklus manajeman

perencanaan

• Kerangka logis

perencanaan

• Pembangunan sektoral

• Pembangunan regional

• THIS

• Multi disiplin keilmuan

pembangunan

“Didukung oleh tim penilai

dari berbagai disiplin ilmu

dan lintas institusi”

• Regulasi perencanaan (UU SPPN;

UU Pemerintah Daerah beserta

regulasi turunannya)

• Regulasi penganggaran dan

sinkronisasinya dengan

perencanaan

• Sinkronisasi perencanaan pusat

dan daerah

• Regulasi lain yang relevan

InovasiPerencanaan Pencapaian

• Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB

Perkapita

• Tingkat Pengangguran Terbuka

dan Jumlah Penganggur

• Tingkat Kemiskinan

• Indeks Pembangunan Manusia

• Ketimpangan Antar Kelompok

Pendapatan (Gini Rasio) dan

Ketimpangan regional

• Pelayanan Publik

• Keamanan dan Ketertiban

• Pengelolaan Keuangan

• Transparansi dan Akuntabilitas

• Input Inovasi

• Proses Inovasi

• Output Inovasi

• Outcome Inovasi

SUBSTANSI PENILAIAN

9

MEKANISME PENILAIAN PUSAT

Dinilai oleh TPT

Desk Study

Dinilai oleh TPI dan TPU

Paparan oleh Bappeda

Dilaksanakan di Jakarta

Dinilai oleh TPI dan TPU

Difasilitasi oleh Bappeda

Informasi dari stakeholder pembangunan

Dilaksanakan di daerah

Perlu diperhatikan aturan/etika

pelaksanaan kunjungan lapangan

Penilaian Dokumen Presentasi dan WawancaraVerifikasi dan

Kunjungan Lapangan

MODUL 2

Wawancara

Presentasi

MODUL 3

Kunjungan

Lapangan

FGD

MODUL 1

RPJMD

RKPD

2020

RKP

2020

10

TIM PENYELENGGARA

Tim Pengarah

Penanggung Jawab

Tim Penilai

Tim Penilai Independen

Tim Penilai Utama

Tim Penilai Teknis

Tim Pelaksana

Ketua dan Wakil Ketua

Bidang Perencanaan dan Evaluasi

Bidang Data dan Publikasi

Bidang Pembinaan

Sekretariat

Bidang Acara Pemberian

PenghargaanTim Pelaksana PPD

Provinsi

11

PPD 2020

12

TAHAPAN PENILAIAN

PROVINSI

Penilaian

Dokumen RKPD

dan Inovasi

(Bobot 30%)

Presentasi dan

Wawancara

(Bobot 25%)

Verifikasi dan

Kunjungan

Lapangan

(Bobot 45%)

PenetapanDaerah Terbaik

Penentuan

Nominasi

Penentuan

Finalis

13

Penyampaian

kab/kota terbaik

disertai dokumen

RKPD dan Dokumen

Inovasi

TAHAP

PENILAIAN KAB/KOTA

01

Penilaian DokumenRKPD dan Inovasi

(Bobot 45%)

02

Verifikasi dan Wawancara

(Bobot 55%)

Penentuan

Nominasi

Penetapan Kab/

Kota Terbaik

oleh Provinsi

01

Penilaian DokumenRKPD dan Inovasi

(Bobot 30%)

02

Presentasi dan Wawancara

(Bobot 25%)

Verifikasi danKunjungan Lapangan

(Bobot 45%)

Penentuan

Nominasi

Penetapan

Daerah

Terbaik

Penilaian

oleh Tim

Provinsi

03

Penentuan

Finalis

Penilaian oleh

Tim Pusat

14

PENYESUAIAN METODE

DAMPAK PANDEMI COVID 19

Penilaian Dokumen

RKPD dan Inovasi

(Bobot 30/55 )

Standarisasi Normal

Penilaian Presentasi

dan Wawancara

(Bobot 25/55 )

Dilaksanakan secara

daringTidak dilaksanakanDilaksanakan sesuai

panduanPelaksanaan

Agregasi

15

MODUL DAN

PEDOMAN PELAKSANAAN

PEDOMAN PELAKSANAANMODUL

16

RANGKAIAN KEGIATAN PPD 2020

Penilaian PPD 2020

Provinsi, Kab & Kota

• Penilaian dokumen

RKPD

• Presentasi dan

wawancaran. Offline

untuk Provinsi dan

online untuk kab & kota

Musrenbangnas

Pengumuman

penghargaan secara online

Evaluasi Pelaksanaan

Evaluasi pelaksanaan

PPD 2020

Knowledge Sharing

dan Monev DIDKonsep PPD 2021

• Finalisasi Konsep PPD

2021

• Persiapan pelaksanaan

PPD 2021

Jan – April 30 April Sept - Okt Nov - Des

• Knowledge sharing

provinsi, kabupaten, dan

kota

• Penyusunan Buku

Praktik Cerdas

• Monev DID

Juni - Agust

17

PENERIMA

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2020

17

18

KNOWLEDGE SHARING PEMBANGUNAN DAERAH 2020

(PROVINSI,KABUPATEN,KOTA)

Opening Speech oleh

Deputi PEPPPaparan oleh Bupati

Temanggung

Paparan oleh Kepala Bappeda

PosoPaparan oleh Bupati

Bangka

Opening Speech oleh

Deputi PEPP

Dimoderatori oleh Ridwan

Sutriadi, ST, MT, Ph.D

Paparan oleh Kepala

Bappeda PadangPaparan oleh Pjs Walikota

Semarang

Paparan oleh Wakil Walikota

Yogyakarta

Opening Speech oleh Deputi

PEPP

Dimoderatori oleh Dr. Ir. Suprayoga

Hadi, MSP

Paparan oleh Plt. Kepala

Bappeda Jawa TimurPaparan oleh Kepala Bappeda

Bengkulu

Paparan oleh Gubernur Jawa

Tengah

19

ALOKASI DID TAHUN 2020

KATEGORI PERENCANAAN

Keterangan: Berdasarkan Hasil PPD 2019

• Untuk Alokasi DID Tahun 2021

diberikan kepada 10 besar

(provinsi, kabupaten, dan kota)

PPD 2020

• Alokasi DID Tahun 2021 belum

terpecah per kategori sehingga

belum diketahui besaran alokasi

DID kategori perencanaan.

No DaerahAlokasi DID

(Miliar Rupiah)

1 Provinsi Jawa Tengah 8.34

2 Provinsi Jawa Timur 7.95

3 Provinsi Sumatera Selatan 7.94

4 Kabupaten Tanah Datar 8.13

5 Kabupaten Temanggung 8.09

6 Kabupaten Tabanan 7.84

7 Kota Semarang 8.69

8 Kota Denpasar 8.28

9 Kota Makassar 8.06

20

POTRET DID 2020 BERBASIS PEMENANG PPD 2019 (1)

Permasalahan di Daerah

1. Akibat adanya Pandemi Covid-19 dan kebijakan PSBB di beberapa daerah, menyulitkan Pemda dalam

pencapaian realisasi program/kegiatan pada Perangkat Daerah

2. Dengan keluarnya PMK 35/2020, daerah harus melakukan penyesuaian lagi dalam pemanfaatan DID nya

padahal ada beberapa pekerjaan dari anggaran DID yang sudah masuk tahap lelang.

3. Belum adanya regulasi tentang Juklak dan Juknis penggunaan DID yang dimuat secara rinci dan jelas sehingga

perencanaan dan penganggaran belum dapat dilakukan secara optimal

4. Informasi terkait alokasi DID seringkali terlambat karena informasi DID keluar setelah RKPD ditetapkan

5. Belum adanya indikator keberhasilan yang jelas dalam mengelola DID

6. Belum adanya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan DID yang terintegrasi

7. Besaran dan kategori perolehan DID setiap tahunnya relatif tidak sama, sehingga proyeksi pendapatan dan

prakiraan pemanfaatan untuk keperluan daerah kurang bisa dipedomani.

8. Reward dan Punishment dalam Tata Kelola DID belum ada, sehingga berpotensinya OPD yang cenderung lebih

“santai” dalam melaksanakan DID.

21

POTRET DID 2020 BERBASIS PEMENANG PPD 2019 (2)

Masukan/ Saran dari Daerah

1. Sebaiknya dalam pengalokasian DID melihat kembali pada tujuan keperuntukannya agar pemanfaatan DID dapat tepat sasaran

2. Perlu dibuat mekanisme terkait monitoring dan evaluasi DID agar implementasi lebih terarah.

3. Perlu ada regulasi atau aturan yang lebih jelas dan mengikat terkait dengan kategori, bidang-bidang dan proporsi dalam

pemanfaatan, serta reward dan punishment dalam tata Kelola DID baik dalam pencairan maupun pelaporannya

4. Penyampaian informasi alokasi DID bagi daerah penerima manfaat agar dilakukan lebih awal, karena mulai pada TA 2021

daerah wajib menggunakan SIPD dari penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan penyusunan APBD diimana didalam

tahapannya sudah memunculkan sumber dana baik pada rencana pendapatannya, maupun pada saat menyusun Rencana

Kegiatan / Sub Kegiatan.

5. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mengantisipasi terbitnya regulasi baru (seperti DID Tambahan) sehingga pemanfaatannya

bisa lebih efektif dan efisien. Selain itu, pelaporan DID tambahan bisa diintegrasikan dengan DID rguler karena pelaporan DID

tambahan tersebut masih manual

6. Sebaiknya ada diskusi dan transparansi formula penghitungan alokasi DID yang melibatkan Pemerintah Daerah, karena selama

ini Daerah hanya menerima dana sesuai kategori yang sudah ditentukan beserta besarannya. Namun untuk perbaikan

kedepannya, daerah juga ingin mengetahui kondisi daerah lainnya yang mungkin dapat menjadi bahan pembelajaran dari

kinerja daerah lain.

7. Perlu ada mekanisme khusus untuk pengalokasian dana ke daerah yang belum pernah mendapatkan penghargaan; seperti

peningkatan jumlah penerima maupun peningkatan alokasi secara umum. Sebagai contoh DID kategori perencanaan hanta

diberikan kepada 9 daerah (ini terlalu sedikit dan kurang memotivasi daerah karena peluangnya kecil, apalagi untuk level

kabupaten)

Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahJalan Sunda Kelapa No. 9 Jakarta PusatTelp. (021) 3926248Email: ppd@bappenas.go.id