PERIJINAN PENYELENGGARAAN

RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Pesatnya pertambahan Institusi Pendidikan Kedokteran baik Pemerintah maupun Swasta, membutuhkan peningkatan jumlah Rumah Sakit Pendidikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan bersama Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2003 terdapat 97 RS yang berfungsi sebagai RS Pendidikan, namun dari data Asosiasi Rumah Sakit Pendidian , tahun 2009 terdapat hanya ada 39 RS yang sacara resmi mempunyai Surat Keputusan Menteri Kesehatan sebagai RS Pendidikan, pada waktu yang sama terdapat 52 Institusi Pendidikan Kedokteran Dan terdapat 12 RS Gigi dan Mulut yang telah mendapat SK Menteri Kesehatan. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tentang penyelenggaraan RS Pendidikan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman, klasifikasi dan Standar RS Pendidikan yang tentunya menjadi acuan bagi RS yang berfungsi sebagai RS Pendidikan.

Peraturan Penyelenggaraan Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku meliputi: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. 4. Undang –Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organnnisasi Perangkat Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/PER/XI/2006 tentang Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan.

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/PER/XI/2007 tentang Ijin praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

12. Kepmenkes Nomor 1575/Menkes/PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Kesehatan.

13. Kepmenkes Nomor 1069/Menkes/PER/XI/2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar RS Pendidikan.

PENDAHULUAN

DASAR

HUKUM

PESERTA

Bagi Rumah Sakit yang berfungsi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.

1. Meningkatkan mutu pelayanan di Rumah Sakit Pendidikan. 2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar profesi kedokteran. 3. Meningkatkan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan.

1. Rumah Sakit telah mempunyai ijin pendirian yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan/atau ijin operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi dan/atau ijin penyelenggaraan Rumah Sakit yang masih berlaku.

2. Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit yang ditetapkan olen Menteri Kesehatan. 3. Pernyataan kesediaan pemilik rumah sakit untuk menjadikan rumah sakit

menjadi RS Pendidikan mencakup anggaran, sarana, prasarana pendukung untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan.

4. Surat rekomendasi dari Dinas Kesehaatan Provinsi setempat. 5. Naskah Perjanjian Kerjasama (MOU) antara RS Pendidikan dengan Institusi

Pendidikan Kedokteran. 6. Telah terakreditasi sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. 7. Profil RS 3 (tiga) tahun terakhir.

1. Pemilik RS/Pimpinan RS mengajukan surat permohonan untuk ditetapkan sebagai RS Pendidikan, ditujukan kepada Menteri Kesehatan RI cq Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI dengan melampirkan persyaratan administrasi.

2. Surat permohonan tembusannya disampaikan kepada: a. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik b. Kepala Dina Kesehatan Propinsi setempat c. Kepala Dinas Kesehatan kabupaten/Kota

3. Berkas surat permohonan yang telah diterima oleh Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik diserahkan kepada Sekretariat Tim Pelaksana Penetapan Rumah Sakit Pendidikan untuk diperiksa kelengkapan persyaratan administrasi.

1. Pra VISITASI a. Berkas surat permohonan yang telah diterima oleh Direktur Bina Pelayanan

Medik Spesialistik diserahkan kepada Sekretariat Tim Pelaksana Akreditasi RS Pedidikan untuk diperiksa berkas kelengkapan dokumen.

TUJUAN

PERSYARATAN

PROSEDUR PENGAJUAN

PENILAIAN KELAYAKAN

b. Berkas surat yang telah lengkap persyaratan administrasinya dilaporkan kepada Sekretaris Tim Pelaksana Akreditasi RS Pendidikan untuk kemudian dibuat rancangan surat balasan.

c. Surat balasan yang telah ditandatangani oleh Direktur dikirimkan kepada pimpinan/direktur RS disertai borang penilaian RS Pendidikan sesuai dgn klasifikasi.

d. Rumah Sakit membentuk Tim Persiapan Penilaian RS Pendidikan yang terdiri dari unsur-unsur pemangku kepentingan RS dan melakukan pengisian borang RS Pendidikan.

e. Borang penilaian RS pendidikan yang telah diisi dikirimkan kembali ke Tim Akreditasi RS Pendidikan

f. Tim Akreditasi RS Pendidikan akan menelaah hasil borang penilaian yang telah diisi oleh rumah sakit.

g. Hasil telaahan Tim Akreditasi RS Pendidikan dapat berupa “rekomendasi layak atau belum layak visitasi” dan rekomendasi tersebut diumpanbalikan kepada rumah sakit bersangkutan dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten/Kota setempat.

h. Apabila hasil umpan balik dari Tim Pelaksana Akreditasi RS Pendidikan direkkomdasikan “dipertimbangkan layak visitasi” maka RS dapat mengajukan permohonanfasilitasi atau Pembinaan kepada Tim Pelaksana Akreditasi RS Pendidikan.

2. VISITASI

a. Apabila hasil telaahan Tim Pelaksana Akreditasi RS Pendidikan direkomendasikan layak visitasi maka kepada RS akan dijadualkan waktu kunjungan visitasi.

b. Sesuai jadual yang ditentukan Tim Visitasi akan melaksanakan kunjungan ke rumah sakit.

c. Tim Visitasi akan melakukan pemerikasaan ulang, pemeriksaan silang serta wawancara dengan pihak terkait atas borang penilaian RS Pendidikan yang telah diisi oleh RS.

d. Hasil penilaian masing-masing standar, indikator dan parameter kemudian direkapitulasi dalam Instrumen Rekapitulasi hasil penilaian untuk nilai akhir penilaian.

e. Hasil penilaian dapat menggambarkan hasil akhir kategori penilaian : A, B atau C

3. PENETAPAN

a. Apabila dari hasil penilaian Tim Visitasi dan kesimpulan sementara masih terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan dan/atau diperbaiki oleh pihak RS, maka pihak RS wajib menyempurnakan/memperbaikinya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak dilakukan visitasi.

b. hasil penilaian akhir (sementara) berikut catatan-catatan mengenai hal-hal yang perlu disempurnakan/diperbaiki disampaikan oleh Tim Visitasi kepada pihak RS dan dibuatkan Berita Acara Hasil Visitasi yang ditandatangani oleh Tim Visitasi dan pihak RS.

c. Berdasarkan Berita Acara Hasil Visitasi dan laporan perbaikan dan penyempurnaan dari RS Tim Visitasi melaporkan kepada Tim Pelaksana

Akreditasi RS Pendidikan untuk kemudian dilakukan proses penetapan. d. Tim Akreditasi RS Pendidikan melaksanakan rapat penentuan kelayakan

RS sebagai RS Pendidikan berdasarkan hasil visitasi. e. Ketua Tim Pelaksana Akreditasi RS Pendidikan menyampaikan

rekomendasi penetapan RS Pendidikan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik untuk selanjutnya dilakukan proses penetapan sebagai RS Pendidikan.

f. Atas nama Menteri Kesehatan RI, Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik menetapkan RS pemohon sebagai RS Pendidikan.

Adapun perhitungan hasil akhir penilaian kepatuhan terhadap seluruh standar adalah sebagai berikut:

Hasil penilaian kelayakan Rumah Sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama, Satelit atau Afiliasi (eksilensi) didasarkan pada ketentuan sebagai berikut: 1. Akreditasi A, bila nilai pencapaian Standar RS Pendidikan lebih dari 79%

sampai dengan 100%. 2. Akreditasi B, bila nilai pencapaian Standar RS Pendidikan mencapai lebih dari

60% sampai dengan 79%. 3. Akreditasi C, bila nilai pencapaian Standar RS Pendidikan mencapai lebih dari

33% sampai dengan 60%. Berdasarkan hasil penilaian kelayakan Rumah Sakit sebagai RS Pendidikan Utama, satelit dan Afiliasi (eksilensi), maka status akreditasinya dikategorikan sebagai berikut: 1. Status A kreditasi A, berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi RS Pendidikan

untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. 2. Status Akreditasi B, berhak diberikan Sertifikat Akreditasi RS Pendidikan,

namun dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3(tiga) tahun harus dilakukan penilaian kembali.

3. Status Akreditasi C, belum mendapatkan Sertifikat Akreditasi RS Pendidikan dan dalam waktu 1(satu) tahun harus dilakukan penilaian kembali.

HASIL PENILAIAN DAN STATUS AKREDITASI

Jumlah Kumulatif Hasil Penilaian

Total Hasil Penilaian = ----------------------------------------------------X 100 %

Jumlah Nilai Standar

SKEMA TATACARA PENETAPAN SEBAGAI RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Syarat Administrasi

=

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRA VISITASI

Umpan Balik Umpan Balik

`

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VISITASI

RS Mengajukan Permohonan Penetapan sebagai Rumah Sakit

Pendidikan

Tim Pelaksana Akreditasi RS

Pendidikan mengevaluasi dokumen

Konfirmasi kepada RS untuk segera mengisi Borang Penilaian

RS Pendidikan

RS telah melengkapi

dokumen

Menteri Kesehatan c.q Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik

Departemen Kesehatan RI

Borang Penilaian RS Pendidikan

yang telah diisi oleh RS

- Ijin Penyelenggaraan RS - Penetapan Kelas RS - Pernyataan Kesediaan Pemilik RS - Rekomendasi Dinas Kesehatan Prop setempat - Naskah kerjasama antara RS dan FK - Telah terakreditasi sesuai dgn Klasifikasi RS - Profil RS 3(tiga) tahun terakhir

Dokumen Tidak Lengkap

Konfirmasi ke RS untuk

melengkapi dokumen

Dokumen lengkap

Evaluasi Dokumen Borang RS Pendidikan yang telah diisi oleh

RS

RS belum melengkapi

dokumen

Sudah layak visitasi Belum Layak Visitasi

Akreditasi B

Pembinaan

Akreditasi A Akreditasi C

DIREKTORAT BINA PELAYANAN MEDIK SPESIALISTIK DIREKTORAT JENDERAL BINA PELAYANAN MEDIK KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

2009