38
26/08/2014 1 Penelitian Integratif (PI)-14 Kebijakan (Pengelolaan) Lanskap dan Jasa Hutan Subarudi Puspijak Bogor, 25 Agustus 2014 Pendahuluan Pasal 18 UU No. 41/1999: Kehutanan (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat. (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

1

Penelitian Integratif (PI)-14 Kebijakan (Pengelolaan) Lanskap dan

Jasa Hutan

Subarudi

Puspijak

Bogor, 25 Agustus 2014

Pendahuluan

• Pasal 18 UU No. 41/1999: Kehutanan

(1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS, dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.

(2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas DAS dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Page 2: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

2

Pendahuluan

• Pasal 17 UU No. 26 Tahun 2007: Penataan Ruang

(4) Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.

(5) Dalam rangka pelestarian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas DAS.

Pendahuluan

No.

Provinsi Perubahan Tutupan Hutan (%)

Disetujui

Pengusul RTRWP Awal (RTRWP)

Usulan (RTRWP)

Tim Terpadu

1. Maluku Utara 70,47 31,73

2. Bengkulu 46,17 41,05

3. Sulawesi Utara 51,88 50,65

4. Jambi 43,64 - 43,12

5. Kab Muaro Jambi

30,13 - 29,09

6. Kab Bungo 32,91 - 30,91

Page 3: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

3

Sekilas Info Terkait RTRW

• Trend dan proses perubahan RTRWP di Indonesia mengurangi luas tutupan hutannya mendekati ambang batas 30 %.

• Kawasan hutan konversi tidak dimasukkan dalam usulan perubahan RTRWP(Tabungan)

• Kawasan hutan lindung banyak diusulkan untuk dirubah fungsinya

• Kawasan konservasi khususnya cagar alam dan suaka margasatwa juga menjadi fokus perubahan RTRWP

• Puslitbang PIK perlu melakukan kajian strategis terkait trend dan proses perubahan RTRWP di Indonesia

KAWASAN HUTAN MENJADI APL

95%

APL MENJADI KAWASAN HUTAN

5%

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DALAM REVIEW RTRWP

Page 4: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

4

Provinsi Kawasan Hutan menjadi

APL (Ha)

APL menjadi Kawasan

Hutan (Ha)

Sumatera Barat 126.286 9.906

Jambi 13.712 0

Bengkulu 2.192 101

Bangka Belitung 19.131 3.210

Kalimantan Tengah 1.168.656 29.672

Kalimantan Selatan 59.503 37.747

Gorontalo 23.604 3.787

Sulawesi Barat 64.261 0

Papua 376.385 45.258

Maluku Utara 273.361 5.081

Kalimantan Timur 395.621 11.732

Total 2.522.712 146.494

PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN DALAM REVIEW RTRWP

Sumber : Direktorat Perencanaan Kawasan Hutan, 2013

Asal Muasal Angka 30 % (Kompas, 9/5/2004)

• Apa akibat dari penggundulan hutan itu? (Ingatan Kasim lalu menerawang pada masa ia kuliah, tahun 1957, di Fakultas Pertanian UI-bakal IPB. Ia teringat pada dosennya, Prof Lundquist, warga Swedia yang ahli tanaman tropika).

• Suatu hari Prof Lundquist menjelaskan kepada saya. Sim, katanya, daerah Anda ini daerah tropika yang sangat kaya flora dan fauna. Tetapi daerah Anda ini macam begini... (Kasim menunjukkan puncak kepalan tangannya) bergunung-gunung dengan lembah dan jurang. Ini berarti sedikitnya 30 persen permukaan Bumi di Indonesia harus ditutupi tumbuhan agar tidak terjadi erosi.

• Jika kurang dari 30 persen, apalagi bila kawasan di hulu sungai sudah gundul, akan mengakibatkan musnahnya lapisan tanah untuk penyerapan air. Dengan begitu, tidak semua air terserap oleh tanah dan akhirnya mengalir deras ke bawah. Hutan tropika yang gundul akan menghancurkan serasah atau karpet tanah dan kehidupan mikroba.

• Seorang Lelaki di Waimital (Penerbit Sinar Harapan: 1983).

Page 5: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

5

Hasil Riset Terkait Tutupan Hutan No Negara/Lokasi %

Forest

Cover

Terhadap

Luas

Sumber

1. Indonesia 30

30

30

Kawasan &

tutupan hutan

Daratan

RTH Kota

UU No. 41/1999

UU No. 26/2007 (Ps

29)

2. Jepang 67 Daratan Hendromono (2007)

3. Swedia 66 Daratan Idem

4. Finlandia 72 Daratan Idem

5. DAS Citanduy 42,37 Daratan Supriatna (2012)

6. DAS Citarum 44,0 DAS Rusdiana (2013)

7. DAS Asahan 49,9 Daratan Sanudin dan Antoko

(2007)

Justifikasi PI 14

• Isu strategis Kehutanan

• Dukungan pencapaian IKK Eselon I Kehutanan

• Data hutan dan DAS Kritis

• Pelaksanaan RHL

• Keterkaitan PI Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan dengan program Puspijak

• Hasil Riset terkait tutupan kawasan hutan

Page 6: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

6

Isu Strategis Kehutanan

1. Haeruman (2013) PH berbasis lanskap untuk tantangan global, menjamin produksi materi dan jasa hutan lestari

2. Hernowo (2013) Kemenhut sebagai publik administration kehutanan ( negara, adat, rakyat)

3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi sosial, proses inklusif (kowledge based society)

4. Suparna (2013) Kawasan hutan negara yang terlantar sekitar 78,5 juta ha (59% dari kawasan total hutan negara) dan konflik lahan serta perambahan meningkat eskalasinya

KAWASAN HUTAN (DARATAN) NEGARA DAN KEPENGELOLAANNYA (APHI, 2011)

No

Fungsi Hutan Luas ( juta ha)

Lembaga Pengelola

1 Kaw Hutan Konservasi (daratan) 21,23 jt Balai

2 Kaw Hutan Lindung 32,21 jt Tidak ada pengelola

3 Kaw Hutan Produksi (Tetap +Terbatas) a.IUPHHK-HA + RE : 23,4 Jt b.IUPHHK-HT + HTR : 9,8 Jt c.Akses terbuka/terlantar : 23,8 jt

56,96 jt BUMN/S, Koperasi BUMN/S, Kop, masy Tidak ada pengelola

4 Kaw Hutan Produksi Konversi a. Dicadangkan perkebunan: 10,0 jt b. Akses terbuka/terlantar : 10,8 jt

20,87 jt Tidak ada pengelola

Total 131,27 jt Ttl tidak ada pengelola : a.HL: 32,21 jt ha b.HP: 34,60 jt ha

Page 7: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

7

94%

6% Status Penetapan Persubs Kehutanan Telah Ditetapkan

Gambaran Umum (Direktur Tata Ruang dan Pertanahan, 2014)

76%

24%

Status Penetapan RTRW Provinsi

Telah Ditetapkan Belum Ditetapkan

No PROSES Pengajuan SK

Menhut

No PROSES TIMDU

(1 PROVINSI) (1 PROVINSI)

1 Sumatera Utara 1 Papua Barat

NO PROVINSI yang Belum Menetapkan Perda

RTRW

PERDA

1 Sumatera Utara No. 7 Tahun 2003

2 Riau No. 10 Tahun 1994

3 Sumatera Selatan No. 14 Tahun 2006

4 Kep. Riau No. 10 Tahun 1994

5 Kalimantan Barat No. 5 Tahun 2004

6 Kalimantan Tengah No. 8 Tahun 2003

7 Kalimantan Selatan No. 9 Tahun 2000

8 Kalimantan Timur No. 12 Tahun 1993

TOTAL PROVINSI: 8 PROVINSI

25 Provinsi

8 Provinsi

31 Provinsi

2 Provinsi

Total: 33 Provinsi

Total: 33 Provinsi 13

Gambaran Umum (Direktur TRP, 2014)

Luas Daratan (hasil kesepakatan bersama BIG) • Luas wilayah darat NKRI : 1.890.739 Km2

• Luas wilayah darat berupa Kawasan Hutan : 1.236.539,85 Km2

• Luas wilayah darat berupa Non Kawasan Hutan : 654.199,51 Km2

(sumber: Surat BIG No. B-3.4/SESMA/IGD/07/2014, 3 Juli 2014)

• Panjang Batas Kawasan Hutan: 418.478,63 Km – Sudah Ditata Batas : 189.056,6 Km – Belum Ditata Batas : 229.422,0 Km

(Sumber: Rapat 26 Juni 2014)

Cakupan Peta Dasar dan Sertipikat Tanah • Luas cakupan peta dasar pertanahan mencakup 25,437jt Ha

(254.370 Km2) atau 13,31% dari keseluruhan luas wilayah Indonesia (berdasarkan data BPN, Juli 2013)

• Jumlah bidang tanah yang telah disertipikat tanah sebanyak 44.982.125 bidang tanah atau 51,80% dari total 86.845.839 bidang tanah secara Nasional (2013).

14

Page 8: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

8

Isu Strategis Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan

(Direktur TRP, 2014)

Isu utama :

1. Belum terselesaikannya penetapan kawasan hutan di beberapa daerah (68,2% melalui NKB 12);

2. Skala peta yang tidak rinci; kebanyakan menggunakan skala 1:100.000 atau 1:250.000 dan tersedia paling rinci beberapa menggunakan skala 1:50.000

15

• Perbedaan cara pandang mendefinisikan kawasan hutan;

– Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) yang tidak sesuai dengan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan saat ini;

– Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Kementerian Kehutanan vs. fungsi eksisting untuk pemanfaatan non-hutan di kawasan tersebut (BPN)

Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan

(Direktur TRP, 2014)

16

Page 9: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

9

Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan

(Direktur TRP, 2014)

• Kekuatan hukum pengaturan kawasan hutan melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

– Penguasaan penuh kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan

– Adanya peluang konversi hutan produksi menjadi kawasan non-hutan oleh Kementerian Kehutanan;

• Pertukaran informasi pada level teknis di kabupaten/kota antara Kemenhut dengan instansi lain;

– Rekomendasi Tim Terpadu (Timdu) seringkali tidak dijadikan pertimbangan di dalam proses penetapan kawasan hutan oleh Kemenhut;

– Kantah BPN menerbitkan sertipikat hak dalam kawasan hutan;

Identifikasi Permasalahan Bidang Kehutanan dalam Penataan Ruang dan Pertanahan

(Direktur TRP, 2014)

18

Page 10: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

10

Dukungan IKK Eselon I Kehutanan

• Penyediaan lapangan kerja sebanyak 5 juta orang (HA, HKM, HD, HR, penangkaran satwa, wisata alam , industri kehutan dll)

• Rerata Sedimentasi 108 DAS Prioritas berkurang menjadi 3 juta m3 per tahun

• Luas kawasan hutan kritis berkurang menjadi 10 juta ha

• Species terancam punah sesuai Redlist CITES berkurang 25 species

Data Hutan Kritis 2014-2033 (Permenhut No. P.49/2011)

No.

Hutan Kritis Luas ( juta ha)

Tutupan Hutan (2011)

%

1. Konservasi 3,62 Primer 35

2. Lindung 4,14 Sekunder 31

3. Prod Tetap 2,78 Tanaman 2

4. Prod Terbatas 2,23 Non Berhutan

31 (41,8 jt ha)

5. Prod Konversi 0,75 Total 100

Total 13,53

Luas Hutan 130,68

Page 11: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

11

Data Hutan dan DAS Kritis

• Hingga akhir tahun 2010 luas hutan dan lahan kritis mencapai 82, 2 jutaha dimana 35% (28,76 juta ha) dikawasan hutan dan 65% (53,41 juta di non kawasan hutan. Kondisi sangat kritis 5,45 juta ha (Statistik Kehutanan, 2011 dan 2012).

• Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kehutanan Tahun 2006-2025: Degradasi kawasan hutan mencapai 59,17 juta ha.

Data Hutan dan DAS Kritis

• Laju deforestasi 2,83 juta; hutan dan lahan kritis 100,7 juta dimana 58,8% (59,2 juta ha) di KH dan 41,2% di luar KH (BPDAS Asahan-Barumun, 2006)

• DAS kritis semakin meningkat 1984 ada 22 DAS, 1992 ada 39 DAS dan 2005 menjadi 92 DAS (Hasibuan, 2008).

Page 12: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

12

Pelaksanaan RHL

• Kinerja RHL (2006-2013): 168.851 ha per tahun (68% di non kawasan hutan)

• Biayanya sekitar Rp. 8 juta per hektar (Biaya pembangunan HTR),

• Diperlukan waktu sekitar 248 tahun untuk melaksanakan rehabilitasi hutan seluas 41,82 juta

• Dana yang dibutuhkan sekitar Rp. 334,56 triliun.

Hubungan Program Litbang dengan PI Puspijak

“Tata Kelola Hutan untuk

Meningkatkan Pemanfaatan

Jasa Lingkungan Hutan”

“Politik Kehutanan dan

kepastian Hukum untuk Pengelolaan Hutan yang

Berkeadilan”

“Pemanfaatan

Karbon Hutan

untuk Mitigasi

dan Adaptasi

Perubahan

Iklim”

“Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan

untuk Peningkatan Pemanfaatan Jasa Air dan Ekowisata”

Peningkatan kapasitas kebijakan kehutanan dan perubahan iklim

Karbon hutan Air Ekowisata Kebijakan

Page 13: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

13

Keterkaitan PI 14 dan Program Puspijak No. Aspek Pemanfaatan

Hutan (PH) Komoditas Hasil Hutan

Bidang Riset Terkait

RPI

1. Pengelolaan Hutan Alam dan Hutan Tanaman

Hasil Hutan Kayu dan Non Kayu

Ekonomi, rantai nilai, dan Perdagangan

Tata Kelola Kehutanan

2. Perubahan Iklim karbon Kelembagaan, pemasaran, inventarisasi dan rencana aksi mitigasi

Mitigasi dan Adaptasi PI

3. Perencanaan dan penggunaan (kawasan) hutan

Kawasan hutan; Biodiversitas (Flora & Fauna); air, ekowisata (jasa lingkungan)

Tata guna hutan; trade-off alih guna/fungsi hutan (ekonomi, sosial, ekologi)

Kebijakan Lanskap dan Jasa Hutan

5. Alokasi SDH Berkeadilan

Kawasan hutan dan produk HH

Politik dan Hukum

Politik Kehutanan dan Kepastian Hukum PH

6. Perhutanan Sosial Pemberdayaan Masy Hutan

Kelembagaan dan sosbud

Metode Penyusunan PI-14

• Pembuatan pohon masalah

• Penyusunan Logical Framework

• Perumusan tujuan umum terkait dengan masalah kunci

• Perumusan tujuan khusus terkait dengan faktor penyebab utama

• Kegiatan riset dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab dari pohon masalah

• Fokus penelitian (sesuai kisi-kisi dan filosofi RPI)

Page 14: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

14

Pohon Masalah

Akibat

Masalah Kunci

2. Logical framework matrix

Frekuensi terjadinya bencana (erosi, banjir

dan kekeringan) alam meningkat

Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam

pembangunan nasional

Kebijakan pembangunan nasional berorientasi ekonomi

dan kurang berwawasan lanskap hutan

Tidak Tersedianya Kriteria dan Indikator Lanskap Hutan

Berkelanjutan

Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi

belum tersedia

Kebijakan kompensasi hulu hilir masih belum menjadi prioritas

Trade off (keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial) dalam pembangunan belum dillaksanakan

Kebijakan penyusuna Tata Ruang belum berwawasan lingkungan

Pembangunan lebih berorientasi ekonomi dan mengabaikan pembangunan RTH dan hutan kota

Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) belum tersedia

Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam belum tersedia

Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan masih terbatas

Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal belum tersedia

Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi masih terbatas

Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan masih terbatas

Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan masih sedikit

Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan masih terbatas

Pertumbuhan ekonomi nasional menurun dan jumlah penduduk miskin meningkat

Sistem transportasi (darat, udara, air) terganggu

Penggunaan APBN/ APBD untuk mitigasi bencana meningkat

Sistem produksi pertanian tidak optimal

Pohon Masalah

Akibat

Masalah Kunci

Frekuensi terjadinya bencana (erosi, banjir

dan kekeringan) alam meningkat

Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam

pembangunan nasional

Pertumbuhan ekonomi nasional menurun dan jumlah penduduk miskin meningkat

Sistem transportasi (darat, udara, air) terganggu

Penggunaan APBN/ APBD untuk mitigasi bencana meningkat

Sistem produksi pertanian tidak optimal

Page 15: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

15

Masalah Kunci

2. Logical framework matrix

Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam pembangunan nasional

Kebijakan pembangunan nasional berorientasi ekonomi

dan kurang berwawasan lanskap hutan

Tidak Tersedianya Kriteria dan Indikator Lanskap Hutan

Berkelanjutan

Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi

belum tersedia

Kebijakan kompensasi hulu hilir masih belum menjadi prioritas

Trade off (keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial) dalam pembangunan belum dillaksanakan

Kebijakan penyusuna Tata Ruang belum berwawasan lingkungan

Pembangunan lebih berorientasi ekonomi dan mengabaikan pembangunan RTH dan hutan kota

Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) belum tersedia

Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam belum tersedia

Informasi alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan masih terbatas

Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal belum tersedia

Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi masih terbatas

Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan masih terbatas

Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan masih sedikit

Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan masih terbatas

LOGICAL FRAME WORK

Strategi Intervensi Indikator Terukur Cara Verifikasi Asumsi Kunci

Tujuan Umum: Menyediakan informasi pengelolaan lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan

Setelah 5 tahun Riset dilaksanakan: - Tersusun

rekomendasi kebijakan revisi tutupan hutan dalam wilayah administrasi (diatas 30%) pada 5 provinsi utama

- Penyusunan rencana perubahan RTRWP berbasis lanskap hutan di 5 provinsi utama

- Dokumentasi

rekomendasi kebijakan penurunan deforestasi dan degradasi hutan

- Laporan dari 5

provinsi utama

- Peningkatan

partispasi dari penerima manfaat

- Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota mendukung revisi tata ruang berbasis lanskap dan jasa hutan

Page 16: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

16

Tujuan Khusus: Menyusun kebijakan revisi tata ruang dan pembangunan nasional berdasarkan fungsi lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan

By end of the project

- Minimal ada 3 peraturan terkait penataan ruang disempurnakan

- Kebijakan insentif dalam penataan ruang dilaksanakan oleh 5 provinsi utama

- Kriteria dan indikator

lanskap hutan berkelanjutan tersedia di tingkat nasional

- Dokumentasi draft revisi peraturan terkait penataan ruang

- Laporan pelaksanaan kebijakan insentif dari 3 provinsi

- Dokumentasi

laporan Kriteria dan indikator lanskap hutan berkelanjutan

- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi punya komitmen tinggi memperbaiki tata ruang wilayahnya

- Kebijakan insentif dilaksanakan minimal 4 tahun secara konsisten

Output 1: Tersusunnya Database dan rekomendasi kebijakan pembangunan nasional berwawasan lanskap dan jasa hutan yang berkelanjutan

Kebijakan kompensasi hulu hilir menjadi prioritas di 3 provinsi

Trade off (keseimbangan antara ekologi, ekonomi dan sosial) dalam pembangunan telah dillaksanakan di 5 provinsi

Kebijakan penyusunan Tata Ruang berwawasan lingkungan di 5 provinsi

Pembangunan lebih mempertimbangkan aspek RTH dan hutan kota di 5 provinsi

- Laporan hasil penelitian

- Laporan hasil

penelitian - Laporan hasil

penelitian

- Laporan hasil penelitian

- Pelaksana kompensasi hulu hilir bersedia membagi informasi dan pengalaman

- Pemerintah daerah

mendukung pelaksanaan kebjakan fiskal berbasis lingkungan dan sosbud masyarakat

- Kepentingan masing-masing stakeholder dipertahankan

Page 17: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

17

Output 2: Tersedianya data dan informasi proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi (DAS)

Informasi luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) tersedia dalam 8 DAS

Hubungan penataan ruang dengan frekuensi bencana alam tersedia dalam 5 provinsi

Informasi alih fungsi hutan terhadap penyedia-an jasa lingkungan masih terbatas (2 hutan produksi, 2 hutan lindung, dan 2 hutan konservasi)

Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal tersedia dan operasional di tingkat nasional

- Laporan hasil penelitian

- Laporan hasil

penelitian

- Laporan hasil

penelitian - Laporan hasil

penelitian

- Kementerian Keuangan mendukung kebijakan insentif fiskal berwawawan lingkungan

- Para penguasa daerah yang berkepentingan bersikap kooperatif dalam pelaksanaan riset ini

- Ada dukungan data dan informasi dari para pemangku kepentingan terkait perubahan RTRWP

- Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota kabupaten mendukung kegiatan riset ini

Output 3: Tersusunnya Pedoman Kriteria dan Indikator Lanskap dan Jasa Hutan Berkelanjutan

Informasi kriteria dan indikator pengelolaan hutan produksi , lindung dan konservasi tersedia di 5 provinsi

Informasi pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan tersedia di 5 provinsi

Informasi pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan tersedia di 5 IUPHHK-RE

Informasi pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan tersedia di 5 provinsi

- Pedoman dan laporan hasil penelitian

- Laporan hasil

penelitian

- Laporan hasil penelitian

- Laporan hasil

penelitian

- Para penguasa daerah yang berkepentingan bersikap kooperatif

- Ada dukungan dari para pemangku kepentingan

- Pemerintah daerah kabupaten mendukung kegiatan riset ini

Page 18: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

18

Kebijakan Pengelolaan Lanskap dan Jasa Hutan (KPLJH) • Permasalahan kunci: Lanskap dan jasa hutan diabaikan dalam pembangunan nasional

• Tujuan:

– Menyediakan informasi pengelolaan lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan (umum)

– Menyusun kebijakan revisi tata ruang dan pembangunan nasional berdasarkan fungsi lanskap dan jasa hutan secara berkelanjutan (khusus)

Output Kegiatan

1. Database dan rekomendasi kebijakan pembangunan nasional berwawasan lanskap hutan yang berkelanjutan

a. Kebijakan kompensasi hulu hilir menjadi prioritas di 3 provinsi (2015-18)

b. Analisis Trade-off alih fungsi lahan hutan untuk penyediaan jasa air dan ekowisata (2015-16)

c. Analisis fiskal berbasis lanskap dan jasa hutan (2015)

d. Peranan hutan kota untuk penyediaan jasa air dan ekowisata (2015-17)

Luaran PI KPLJH

Page 19: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

19

Output Kegiatan

2. Tersedianya data dan informasi proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi

a. Penentuan luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) (2015-2018)

b. Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam (2015-2018)

c. Pengaruh alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan dan ekowisata (2015-2018)

d. Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal (2015-2018)

Luaran PI KPLJH

Output Kegiatan

3. Pedoman kriteria dan indikator pengelolaan jasa lingkungan berbasis lanskap hutan

a. Penyusunan dan uji coba kriteria dan indikator pengelolaan lanskap berbasis hutan produksi , lindung dan konservasi (2015-17)

b. Pengelolaan lanskap melalui fungsi konservasi hutan (2016-17)

c. Pengelolaan hutan dan lahan gambut berkelanjutan (2016 – 2018)

d. Pengaruh restorasi ekosistem terhadap jasa lingkungan dan ekowisata (2015-17)

Luaran PI KPLJH

Page 20: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

20

Seleksi Fokus PI-14

• Pilih faktor penyebab yang paling punya daya ungkit (leverage) yang tinggi terhadap penyelesaian masalah kunci

• Pilihan jatuh pada: “Proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi belum tersedia”

• Jika luas optimal hutan lebih dari 40%, maka perubahan RTRWP sangat signifikan karena penyusunan RTRWP saat ini mengarah ke angka 30% (tutupan dan luas hutan minimal)

Seleksi Fokus PI-14

• Pendekatan komoditas dengan aspek riset tetap beragam sesuai dengan target atau sasaran SMART (Simple, Measurable, Attainable, Realistic and Time frame).

• Sasaran program litbang harus sederhana dan ringkas, mudah diukur dan sangat mungkin dicapai karena semua kegiatan dilakukan secara realitis dengan batas waktu 5 tahun.

Page 21: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

21

Konsep Kisi-Kisi RPI

(Sekbadan Litbang, 2014) 1. Mendukung pencapaian sasaran strategi Kemenhut

2. Mendukung pencapaian IKK Eselon I Teknis Kemenhut

3. Rekomendasi sintesa RPI 2010-2014

4. Tingkat Integratif Penelitian

5. Sesuai dengan Core Research Satker

6. Ketersediaan kepakaran

7. Mainstreaming KPH

8. Memenuhi kebutuhan KPH

41 FORDA to lead the way

Penelitian yang Integratif (Filosofi PI)

(Sekbadan Litbang, 2014) 1. Mengidentifikasi dan menetapkan topik-topik penelitian

integratif dari setiap program Litbang (Puslit)

2. PI bukan keranjang, tetapi sebaliknya sebuah rencana

penelitian utuh untuk menghasilkan suatu paket iptek utuh

3. Paket iptek utuh tersebut akan kitangan “memecah”

aspek-aspek. Tetapkan terlebih dahulu tujuan besar lalu

dimutilasi menjadi aspek-aspek

4. Setelah setiap aspek selesai, dipadukan kembali atau

disintesakan kembali menjadi paket utuh

42 FORDA to lead the way

Page 22: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

22

Output Kegiatan

2. Tersedianya data dan informasi proporsi ideal tutupan hutan atas luas wilayah administrasi

a. Penentuan luas hutan optimal dalam lanskap (DAS) (2015-2018)

b. Hubungan penataan ruang dengan frekuensi becana alam (2015-2018)

c. Pengaruh alih fungsi hutan terhadap penyediaan jasa lingkungan dan ekowisata (2015-2018)

d. Kebijakan insentif (fiskal) dalam mempertahankan luas hutan optimal (2015-2018)

OUTPUT TERPILIH/FOKUS RISET

Kegiatan PI dan Luaran Tahun 2015

Unit Indikator Elemen

Kegiatan

Elemen

Indikator

Pagu Indikatif

Tahun 2015

(Rp. 000,-)

1. Mekanisme insentif

payment for

ecosystem services

(PES) hulu-hilir

(BPK Makassar)

Laporan

(Riset

Status

Review)

1 (satu) Batal, dengan

alasan tidak ada

PES di Sulsel

2. Analisis Trade-off alih

fungsi lahan hutan

untuk penyediaan jasa

air dan ekowisata

Laporan 1 (satu) 115.650

3. Analisis fiskal

berbasis luas hutan

optimal

Laporan 1 (satu) 111.650

Page 23: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

23

Kegiatan PI dan Luaran Tahun 2015

Unit Indikator Elemen

Kegiatan

Elemen

Indikator

Pagu Indikatif

Tahun 2015

(Rp. 000,-)

4. Peranan (lanskap)

hutan untuk

penyediaan jasa air dan

ekowisata (BPK

Makassar, Manado,

Kupang)

Laporan 1 (satu) 300.000

5. Dampak konversi

mangrove terhadap

sosek dan ekologi

Laporan 1 (satu) 110.650

6. Penentuan luas hutan

optimal dalam satu

(DAS)

Laporan 1 (satu) 104.650

LINK Dengan PI Lainnya

1. PI 5 “Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu”;

2. PI 1 “ Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Huan dan Lahan”;

3. PI 2 “Pengelolaan Kawasan Konservasi; dan

4. PI 3 “Konservasi dan Pemanfaatan Flora dan Fauna”.

Page 24: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

24

Schedule 5 Tahun Tahun

Judul Kegiatan

Komponen Biaya Belanja Total

Bahan Honorarium Perjalanan Jasa

Profesi

Lainnya

(DN) Operasional

2015 Kajian luas optimal

Dalam satu DAS

(KPH)

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Peranan lanskap

hutan dalam

penyediaan jasa air

dan ekowisata

1000 6090 83000 3000 20960 114650

Trade off alih fungsi

Lahan untuk

pembangunan

1000 6090 84600 3000 20960 115650

Kebijakan insentif

fiskal untuk hutan

optimal

1000 6090 80600 3000 20960 111650

Dampak konversi

Mangrove terhadap

jasa lingkungan

1000 6090 79600 6400 20960 110650

Koordinasi PI 5000 70000 75000

2016 Kajian luas optimal

Dalam satu DAS

(KPH)

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Peranan lanskap

hutan dalam

penyediaan jasa air

dan ekowisata

1000 6090 83000 3000 20960 114650

Trade off alih fungsi

Lahan untuk

pembangunan

1000 6090 84600 3000 20960 115650

Hubungan penataan

ruang dengan

frekuensi bencana

alam

1000 6090 83000 3000 20960 114650

Peranan lanskap

hutan dalam

penyediaan jasa air

dan ekowisata

1000 6090 83000 3000 20960 114650

Koordinasi PI 5000 70000 75000

Page 25: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

25

2017 Kajian luas optimal

Dalam satu DAS

(KPH)

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Peranan lanskap

hutan dalam

penyediaan jasa air

dan ekowisata

1000 6090 83000 3000 20960 114650

Hubungan penataan

ruang dengan

frekuensi bencana

alam

1000 6090 83000 3000 20960 114650

Informasi alih fungsi

hutan terhadap

penyediaan jasa

lingkungan

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Informasi kriteria

dan indikator

pengelolaan hutan

produksi, lindung

dan konservasi

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Koordinasi PI 5000 70000 75000

2018 Informasi alih fungsi

hutan terhadap

penyediaan jasa

lingkungan

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Informasi

pengelolaan lanskap

melalui fungsi

konservasi hutan

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Informasi pengaruh

restorasi ekosistem

terhadap jasa

lingkungan

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Informasi

pengelolaan hutan

dan lahan gambut

berkelanjutan

1000 6090 73600 3000 20960 104650

Koordinasi PI 1000 6090 73600 3000 20960 104650

2019 Sintesa hasil RPI 2000 20000 60000 12800 60000 154800

Total dana selama 5

tahun

2538200

Page 26: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

26

Organisasi Pelaksana

Di tingkat Puspijak terdiri dari: a) Koordinator RPI b) Pelaksana c) Pembantu Pelaksana d) Teknisi Litkayasa Di tingkat UPT Badan Litbang terdiri dari: a) Pelaksana b) Pembantu Pelaksana c) Teknisi Litkayasa

Kendala Dalam Penyusunan PI

• Banyak peneliti daerah yang kurang tertantang dan tertarik menjadi pelaksana riset

• Koordinasi dan konsultasi dengan koordinator PI terkait masih belum difasilitasi

• Peneliti muda banyak yang bekerja sesuai passion dan keinginan dan kepentingannya

• Persoalan internal, koordinator PI berada di luar bidang kelti yang ditanganinya

• Balai sesuai dengan tupoksi satkernya belum berkontribusi penuh untuk mendukung operasionalisasi PI

Page 27: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

27

Usulan Tindak Lanjut

• Memotivasi peneliti daerah menjadi tertantang dan tertarik menjadi pelaksana riset

• Koordinasi dan konsultasi dengan koordinator PI terkait perlu difasilitasi

• Peneliti muda harus meninggalkan pola kerja yang sesuai passion dan keinginan dan kepentingannya

• Tidak ada persoalan jika koordinator PI berada di luar bidang kelti (Diganti aja koordinatornya)

• Balai sesuai dengan tupoksi satkernya harus mendukungn dan belum berkontribusi penuh untuk operasionalisasi PI

Usulan Tindak Lanjut

• Beri aku 3 peneliti muda kreatif, aku akan dapat menyelesaikan PI secepat mungkin

• Beri aku 5 peneliti muda andal dan inovatif, aku akan mengguncang kehutanan nasional

• Beri aku 7 peneliti muda profesional, aku akan mengguncang kehutanan internasional

• Bagaimana dengan peneliti senior?

Page 28: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

28

Metode Spatial Analysis (Nurcahyadi, 2013)

ANALISIS SPASIAL PENENTUAN LOKASI USAHA TAMBANG DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BUKIT SUHARTO,

KALIMANTAN TIMUR

Disusun oleh :

Subarudi E161110051

PROGRAM STUDI ILMU PENGELOLAAN HUTAN

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DESEMBER 2011

Page 29: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

29

Mulai Persiapan dan

Pengumpulan data

Pra Pengolahan

Data

Operasi Spasial

Penentuan Variable

Kesesuaian

Penentuan

Bobot dan Skor

Penentuan

Beberapa

Alternatif

Model Spasial Uji Signifikansi Validasi

Peta sebaran berdasarkan

tingkat kesesuaian lokasi

tambang

Model Terbaik

Selesai

LEGENDA

KELAS KESESUAIAN LOKASI TAMBANG

Gambar 3. Peta kesesuaian tambang di hutan lindung Bukit Suharto

Page 30: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

30

Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Air di Hulu dan Hilir :

Instrumen Kebijakan dan Manajemen Omo Rusdiana, Fahutan IPB

Hotel Permata, 25 November 2013

Disampaikan pada :

Rapat Evaluasi Pemanfaatan Jasa Lingkungan di Kawasan Konservasi

Ecotourism

TN/HL

Tambang

PAM

Industri

Pemukiman/ Kantor

Irigasi

Carbon

Hidrologis/Air

Perikanan Darat / Jaring

apung

Pertanian lahan kering

PT Air Kemasan

DAM PLTA

Perkebunan

Water Services

Emission Reduction

Ecosystem Services

Peternakan

Kondisi di Hulu (Kasus DAS Citarum Hulu) Omo Rusdiana (2013)

Rusaknya daerah resapan: Perubahan penggunaan lahan Perambahan Illegal logging/mining, …

Pemanfaatan sumberdaya air: Pertanian Baku air minum PLTA (Saguling, Cirata, Jatiluhur : 1400 MW) Ekowisata,….

Page 31: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

31

#Y

Cirasea

Cihaur

CitarikCiminyak

CisangkuyCiw idey

Cikeruh

Cikapundung-

Cipamokolan

Waduk Saguling

#Y Spilway Waduk Saguling

Waduk Saguling

Sungai

7°1

0' 7

°10'

7°0

0' 7

°00'

6°5

0' 6

°50'

107°20'

107°20'

107°30'

107°30'

107°40'

107°40'

107°50'

107°50'

Luas area: ± 230,802 Ha Omo Rusdina (2013).

Wilayah Administrasi : 1.Kab. Bandung : 56.24 % 2.Kab. Bandung Barat : 29.26 % 3.Kab. Sumedang : 5.50 % 4.Kab. Garut : 0.71 % 5.Kota Bandung : 6.53 % 6.Kota Cimahi : 1.76 %

Penutupan lahan Tahun 2010 (Rusdiana, 2013)

Page 32: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

32

Tingkat Bahaya Erosi (TBE)

Rusdiana, (2013)

Rasio Run Off terhadap CH (%)

Rusdiana, (2013)

Page 33: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

33

KEBUTUHAN LUAS EKOSISTEM HUTAN

• Rata-rata Rasio Limpasan Permukaan CH/RO: 72 % (>50%, buruk)

• Rata-rata TBE : > 480 ton/ha/tahun (sangat berat)

hutan12%

non-hutan88%

44 % Hutan

Memperbaiki Kondisi Rasio Limpasan Permukaan (25%, Baik) dan TBE (sedang)

Rusdiana, (2013)

Hanya manusia di bumi ini yang menebang pohon dan mengolahnya menjadi kertas dan papan. Lalu diatas kertas dan papan itu dituliskan kalimat “SELAMATKAN POHON” (M. Zanzibar, 2013)

Page 34: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

34

Pembakaran Gambut Merambah Kota

Pembukaan Kebun Sawit 15 Km dari Kota Palangka Raya

Page 35: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

35

CARA TERBAIK MENGHINDARI POLUSI KEBAKARAN GAMBUT

Banjir Lagi, Banjir Lagi

Page 36: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

36

Mari Tanam, Tanam, & Tanam

Page 37: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

37

A Landscape Game (Prof. Dr. Herry Purnomo)

• Permainan Monopoli adalah microkosmos dari pola pikir kolektif

• Permainan Monopoli itu refleksi dari kapitalisme, pemainnya dinilai sukses jika dapat membeli banyak properti dan mengumpulkan uang dan aset berharga

• Permainan Lanskap: gambungan antara game theory, kelembagaan dan ekonomi (pemain yang merugikan lingkungan dikenakan denda dan sebaliknya)

• Permainan lanskap tidak hanya merubah pola pikir, tetapi sebagai alat pengajaran, alat analisis dan alat prediksi walau tetap gembira saat bermainnya

Page 38: Penyesuaian Tupoksi Puspijak...Justifikasi PI 14 •Isu strategis Kehutanan ... adat, rakyat) 3. Kartodihardjo (2013) PH serba guna, berbasis lanskap, pengembangan paradigma, komunikasi

26/08/2014

38

Akhirnya……

Transportasi Ramah Lingkungan

Hatur Nuhun Pamirsa Sadayana