PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP dijelaskan didalam Al Qur¢â‚¬â„¢an Surah Al Hujurat ayat

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI TERHADAP dijelaskan didalam Al...

  • PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM UPAYA MEDIASI

    TERHADAP PERKARA PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DI

    PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A SEMARANG

    SKRIPSI

    Disusun Oleh:

    FARIDA NUR JANAH

    1402016089

    HUKUM KELUARGA

    FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

    UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

    SEMARANG

    2018

  • ii

  • iii

  • iv

    MOTTO

                                

                           

    Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka,

    kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi

    sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara

    manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari

    keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang

    besar”.

    (Q.S. An Nisaa’: 114) 1

    1 Kementrian Agama RI, Al Qur’an dan Tafsirnya, (Jakarta: Widya

    Cahaya, 2011), hlm. 263.

  • v

  • vi

    ABSTRAK

    Mediator adalah pihak ketiga yang bersifat netral yang membantu para

    pihak dalam merumuskan suatu kesepakatan perdamaian tanpa menggunakan

    cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Dasar hukum mediasi

    dijelaskan didalam Al Qur’an Surah Al Hujurat ayat 9-10 serta diatur secara jelas

    didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

    Penelitian ini akan difokuskan pada perkara permohonan izin poligami. Perkara

    permohonan izin poligami tergolong perkara contensius dimana majelis hakim

    pada sidang pertama harus mengupayakan perdamaian bagi para pihak.

    Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang sudah

    dilaksanakan menurut ketentuan dalam PERMA No. 1 tahun 2016 dan Pasal 130

    HIR/154 RB.g, namun pelaksanaan mediasi dari tahun 2014-2017 untuk perkara

    sebanyak 53 perkara tidak ada satu perkara pun yang berhasil untuk didamaikan.

    Skripsi ini membahas tentang: Pertama, bagaimana peran hakim mediator dalam

    upaya mediasi terrhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan

    Agama Kelas 1-A Semarang? Kedua, Bagaimana efektivitas mediasi terhadap

    perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang?

    Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pengamatan

    penelitian lapangan (field research). Sedangkan dalam penelitian ini penulis

    menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang melihat sejauh

    mana implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya

    pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu masyarakat. Teknik

    pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

    Sedangkan teknik pengolahan data yang dilakukan adalah melalui 3 (tiga)

    tahapan yaitu identifikasi, penyusunan data dan penarikan kesimpulan yang

    kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan

    menggunakan pendekatan kualitatif.

    Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran hakim mediator

    Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang dalam melakukan upaya mediasi

    terhadap perkara permohonan izin poligami sudah dilakukan sesuai dengan

    ketentuan yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

    Mediasi di Pengadilan. Namun terdapat faktor-faktor lain yang menjadikan peran

    hakim mediator belum maksimal, antara lain: kehadiran para pihak dalam

    mediasi, niat pemohon yang sudah terlalu kuat, dan kualitas mediator. Hanya

    saja efektivitas penerapan proses mediasi dalam menyelesaikan perkara

    permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas 1-A belum berjalan

    secara efektif, karena adanya faktor-faktor penghambat yang menjadikan mediasi

    kurang efektif antara lan: pandangan masyarakat, adanya persetujuan dari

    istri/istri-istri, adanya kemampuan suami dalam berpoligami.

    Kata kunci: Peran hakim mediator, Mediasi poligami, Pengadilan Agama

  • vii

    PEDOMAN TRANSLITERASI

    Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini

    berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri

    Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 Nomor: 0543

    b/u/1987.

    1. Konsonan

    No Arab Latin

    No Arab Latin

    ا 1 Tidak

    dilambangkan {t ط 16

    {z ظ B 17 ة 2

    ع T 18 ت 3

    G غ s| 19 ث 4

    F ف J 20 ج 5

    Q ق h} 21 ح 6

    K ك Kh 22 خ 7

    L ل D 23 د 8

    M م z\ 24 ذ 9

  • viii

    N ن R 25 ر 10

    W و Z 26 س 11

    H ه S 27 س 12

    ء Sy 28 ش 13

    Y ي s} 29 ص 14

    {d ض 15

    2. Vokal pendek 3. Vokal panjang

    ت ت a = أ qa>la ق بل la ق ي ل n = الزَّ بل م al-An = ال ع

  • ix

    PERSEMBAHAN

    Karya tulis ilmiah ini penulis persembahkan kepada:

    Allah SWT

    Nabi Muhammad SAW

    Kedua orang tuaku, bapakku tercinta Ali Shodiqin dan ibuku

    tersayang Suparmi

    Adikku, Farhan Syukril Manan

    “motivator & inspiratorku” Mustain, S.H.I.

    Teteh Diana Resti. P.

    Wahyuni Uswatun Hasanah

    Kost Green House Amalia 2 terkhusus dek Ani, dek Indi, dek

    Dina

  • x

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang

    senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga menjadikan

    kita untuk lebih bermakna dalam menjalani kehidupan ini. Sholawat serta

    salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung

    Muhammad SAW.

    Sripsi berjudul “Peran Hakim Mediator dalam Upaya Mediasi

    Terhadap Perkara Permohonan Izin Poligami di Pengadilan Agama

    Kelas 1-A Semarang” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk

    menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas

    Islam Negeri Walisongo Semarang.

    Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan

    berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu,

    sudah pada tempatnyalah penulis menghanturkan ucapan penghargaan

    dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela

    memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses

    penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

    Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak

    terhingga terutama kepada yang terhorm

    1. Bapak Dr. Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan

    Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah

    memberikan izin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

    2. Ibu Anthin Latifah, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Program Studi

    Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Walisongo serta Ibu

  • xi

    Yunita Dewi Septiani, M.A. selaku Sekretaris Jurusan, atas kebijakan

    yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi

    ini.

    3. Bapak Drs. Ahmad Arief Budiman, M.Ag. selaku pembimbing I dan

    Ibu Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang

    telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk

    memberikan pengarahan serta bimbingan dalam penulisan skripsi ini.

    4. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai

    Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo

    Semarang.

    5. Bapakku, Ali Shodiqin dan ibuku tersayang Suparmi yang selalu

    mencurahkan kasih sayangnya, serta adikku tercinta Farhan Sukril

    Manan yang selalu memberikan dukungan dan yang tidak pernah

    berhenti mendoakan untuk kelancaran dan kesuksesan penulisan

    skripsi ini.

    6. Ketua Pengadilan Agama Semarang Drs. Anis Fuadz, S.H. yang

    telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian,

    hakim-hakim Pengadilan Agama Semarang khususnya Bapak Drs.

    M. Syukri, S.H., M.H. dan Bapak Drs. H. Asy’ari, M.H. beserta

    pegawai-pegawai yang meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk

    memberikan pengarahan serta bantuan selama proses penelitian

    sehingga penelitian ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu.

    7. Para informan atau para pihak Pemohon dan Termohon yang telah

    bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan

    penjelasan terkait tema penelitian yang diangkat oleh penulis.

  • xii

    8. Seluruh teman-teman kuliah Jurusan Hukum Keluarga Angkatan

    2014 khususnya kelas ASB 2014 yang selalu memberikan kritik,

    saran dan dukungan untuk kelancaran proses penelitian tugas akhir

    ini.

    Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-