Peran Ikatan Dokter Indonesia sebagai Organisasi Profesi Dokter

Peran Ikatan Dokter Indonesia ( IDI )sebagai Organisasi Profesi Dokter2012

IDI adalah satu-satunya organisasi profesi kedokteran yang menghimpun para dokter Indonesia, bersifat :> bebas> tidak mencari keuntungan> dijiwai oleh Sumpah Dokter Indonesia> mematuhi Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Cikal bakal lkatan Dokter Indonesia adalah perhimpunan yang bernama Vereniging van lndische Artsen tahun 1911, dengan tokohnya adalah dr. J.A.Kayadu.

dr. Wahidin, dr. Soetomososial dan politik.dr. Tjiptomangunkusumo, dr. Mangkoewinotodr. Soesilo berjuang dibidang penyakit menulardr. Kodijat berjuang dr. Kawilarangdr. Sitanala. dr. Asikin Widjajakusumahdr. Sardjito dr. A. Moechtardr. Boentaran. majalah Medische Berichten di Semarang Thn 1926 perkumpulan berubah namanya menjadi Vereniging van lndonesische Geneeskundige (VIG) Ok : landasan politik yang menjelma dari timbulnya rasa nasionalisme ( karena dokter pribumi dianggap sebagai dokter kelas dua ) sehingga membuat kata "Indische" menjadi "Indonesische" dalam VIG. profesi dokter telah menimbulkan rasa kesatuan, atau paling tidak meletakkan sendi-sendi rasa persatuan.(VIG)Masa pendudukan Jepang (1943), VIG dibubarkan dan diganti menjadi Jawa Izi Hooko Kai. Tahun 1948 didirikan Perkumpulan Dokter Indonesia (PDI), yang dimotori kalangan dokter-dokter muda di bawah pimpinan dr. Darma Setiawan Notohadmojo. sebagai badan perjuangan di daerah pendudukan Belanda. Di masa dahulu dikenal 3 macam dokter Indonesia, ada dokter Jawa keluaran sekolah dokter Jawa, ada Indische Arts keluaran Stovia dan NIAS serta ada pula dokter lulusan Faculteit Medica Batvienis pada tahun 1927. IDI didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 1950, dan bertujuan untuk : 1. Meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia. 2. Mengembangkan ilmu kesehatan serta IPTEK Kedokteran. 3. Membina dan mengembangkan kemampuan profesi anggota. 4. Meningkatkan kesejahteraan anggota.

Untuk mencapai tujuan IDI berusaha:

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran pelaksanaan program program kesehatan. 2. Membantu masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatannya. 3. Memelihara dan membina terlaksananya sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia. 4. Mempertinggi derajat ilmu kesehatan dan ilmu kedokteran serta ilmu ilmu lainnya yang berhubungan dengan itu. 5. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran. 6. Mengadakan hubungan kerjasama dengan badan badan lain yang mempunyai tujuan sama atau selaras, pemerintah maupun swasta didalam atau di luar negeri.

7. Melaksanakan usaha usaha untuk kesejahteraan anggota.

8. Melaksanakan upaya lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan asas dan sifat IDI.

Sesuai dengan AD/ART IDI, saat ini IDI memiliki perangkat organisasi sebagai berikut:

1. Badan Legislatif, adalah Muktamar dan Rapat Anggota

2. Badan Eksekutif ( PB IDI, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang ) 3. Dewan Pertimbangan ( Ketua Dewan Pertimbangan , Ketua MKEK/Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, Ketua Majelis Dokter Spesialis/MDSp, Ketua Majelis Pembinaan & Pembelaan Anggota ( MP2A ) dan beberapa anggota )

4. Badan Badan Kelengkapan ( Perhimpunan Dokter Spesialis/PDSp sejumlah 23 PDSp dan Perhimpunan Dokter Seminat/ PDSm sejumlah 19 PDSm )

5. Badan Badan Khusus adalah badan yang dibentuk oleh PB IDI untuk melaksanakan amanat muktamar.

Ke-anggotaan IDIAnggota terdiri dari:

1. Anggota biasa ( dokter umum dan spesialis, warga negara Indonesia yang berijazah dan diakui oleh Pemerintah RI )

2. Anggota muda ( sarjana kedokteran, warga negara Indonesia yang berijazah dan diakui oleh Pemerintah RI )

3. Anggota luar biasa ( dokter warga negara asing yang bekerja di Indonesia) 4. Anggota kehormatan ( yang telah berjasa dalam lapangan kesehatan dan kedokteran )

Hak Anggota 1. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul atau pertanyaan dengan lisan atau tertulis kepada pengurus, mengikuti semua kegiatan organisasi dan memilih serta dipilih sebagai pengurus.

2. Tiap anggota berhak mendapat perlindungan dan pembelaan dalam melaksanakan tugas IDI dan atau pekerjaannya sebagai dokter

3. Tiap anggota berhak mendapat KTA ( Kartu Tanda Anggota )

4. Tiap anggota berhak mendapat informasi dari pengurus, a.l tentang peningkatan karier/pendidikan.

5. Tiap anggota berhak untuk memperoleh Rekomendasi IDI untuk kepentingan anggota.

Kewajiban Anggota IDI :

1. Berkewajiban menjunjung tinggi, mematuhi dan mengamalkan Sumpah Dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia, AD/ART, segala peraturan dan keputusan IDI.

2. Wajib membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan, serta kewajiban lainnya.

3. Wajib mengikuti kegiatan organisasi secara aktif, meningkatkan pengetahuan, memperhatikan kesejahteraan individu dan keluarga baik fisik maupun spiritual, serta meningkatkan rasa kesejawatan sesama anggota IDI

4. Anggota kehormatan diharapkan menjaga dan mempertahankan kehormatan IDI.

MAJELIS KEHORMATAN ETIK KEDOKTERAN IKATAN DOKTER INDONESIA ( MKEK IDI )

Suatu badan kelengkapan IDI yang dibentuk secara khusus untuk menjalankan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian pelaksanaan etik kedokteran. MKEKIDI adalah badan otonom anggota Dewan Pertimbangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan seorang anggota.

Masa jabatannya sama dengan masa jabatan PB IDI, dibentuk pada tingkat Pusat dan tingkat Wilayah. Di tingkat Cabang harus dengan keputusan khusus PB IDI.

Kekuasaan, wewenang dan kewajiban:

1. Melakukan tugas bimbingan, pengawasan dan penilaian dalam pelaksanaan etik kedokteran.

2. Memperjuangkan agar etik kedokteran dapat ditegakkan di Indonesia.

3. Memberikan usul dan saran, diminta atau tidak diminta, kepada Dewan Pertimbangan, dalam hubungan dengan masalah etik kedokteran di Indonesia.

4. Membina hubungan baik dengan aparat etik yang ada, baik Pemerintah maupun organisasi profesi lai dengan sepengetahuan Dewan Pertimbangan.

5. Bertanggung jawab kepada Muktamar / rapat Pembentukan Pengurus Wilayah melalui Dewan Pertimbangan. MAJELIS PEMBINAAN DAN PEMBELAAN ANGGOTA ( MP2A )

Suatu badan kelengkapan IDI yang dibentuk untuk menjalankan tugas bimbingan dalam bidang hukum kesehatan dan pembelaan anggota dalam masalah yang timbul dalam melaksanakan profesi seperti dalam pelaksanaan praktik kedokteran di lingkungan kerjanya maupun dalam lingkungan organisasi dan pendidikan. Dibentuk pada tingkat Pusat dan Wilayah. Kekuasaan, wewenang dan kewajiban: 1. Melakukan pembinaan dalam kesadaran Hukum Kesehatan. Termasuk memperjuangkan agar Hukum Kesehatan masuk kedalam kurikulum FK. 2. Membela anggota dalam menjalankan profesinya, baik yang menyangkut masalah etik, hukum, administratif atau organisatoris, baik diminta maupun tidak. 3. Dalam menjalankan tugasnya, perlu mendengar pendapat dan saran dari Badan Kelengkapan Organisasi IDI yang sehubungan dan pihak pihak yang dianggap perlu. 4. MP2A bertanggung jawab pada Muktamar melalui Dewan Pertimbangan.

PENGURUS BESAR IDI ( PB IDI )

> PB IDI adalah Badan Eksekutif tertinggi IDI. > Masa jabatan PB IDI adalah 3 tahun, dan seorang anggota IDI hanya diperbolehkan menjadi Ketua Umum maksimal 2x masa kepengurusan. > Ketua Terpilih dalam suatu Muktamar, duduk sebagai Wakil Ketua Umum dalam periode setelah Muktamar tersebut. Dalam periode berikutnya baru ia dikukuhkan menjadi Ketua Umum. Apabila Ketua Terpilih tidak dapat menjalankan tugasnya, maka jabatan Ketua Terpilih dikosongkan dan Muktamar berikutnya memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.

PB IDI sekurang kurangnya terdiri dari: 1. Seorang Ketua Umum. 2. Seorang Wakil Ketua Umum. 3. Seorang Sekretaris Jenderal. 4. Seorang Bendahara Umum. 5. Beberapa orang Ketua Departemen. 6. Perlu dibantu seorang Sekretaris Eksekutif dan staf yang diperlukan.

TATA LAKSANA TENTANG GELAR AKADEMIK DAN SEBUTAN PROFESI DI LINGKUNGAN KEDOKTERAN

Gelar dan Sebutan Profesi telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui SK No. 036 / U / 1993. Untuk ketertiban penggunaan sebutan dan gelar tersebut bagi kalangan Dokter dan Dokter Spesialis, dipandang perlu diterapkan pembakuan penggunaannya.

Untuk itu PB IDI telah menerbitkan SK No. 293 / PB / A.4 /09 / 1997 tentang Penggunaan Gelar dan Sebutan Profesi di lingkungan profesi kedokteran di Indonesia, sebagai berikut:

GELAR 1. S.Ked adalah Sarjana Kedokteran lulusan Pendidikan Akademik Fakultas Kedokteran. Ditulis dibelakang nama, contoh: Polan S.Ked.

2. Dr adalah Dokter lulusan Pendidikan Profesi ( S1 ) Fakultas Kedokteran, Ditulis dibelakang nama, contoh: Polan S.Ked.Dr ( jika dinginkan S.Ked dapat ditiadakan ). Atau sebagai sebutan panggilan dapat ditulis didepan nama, contoh: Dr. Polan S.Ked.

3. Pendidikan Profesional Dokter Spesialis I 3.1. Sp.MK adalah Spesialis Mikrobiologi Klinik................... Gelar ditulis dibelakang nama, contoh: Dr. Polan S.Ked.Sp.MK atau Polan S.Ked.Dr.Sp.MK. 3.2. Sp.RM adalah Spesialis Rehabilitasi Medik. 3.3. Sp.A adalah Spesialis Ilmu Kesehatan Anak. 3.4. Sp.PD adalah Spesialis Penyakit Dalam. 3.5. Sp.BP adalah Spesialis Bedah Plastik. 3.6. Sp.OG adalah Spesialis Obstetri Ginekologi. 3.7. Sp.S adalah Spesialis Saraf. 3.8. Sp.KK adalah Spesialis Kulit dan Kelamin. 3.9. Sp.B adalah Spesialis Bedah. 3.10. Sp.Rad adalah Spesialis Radiologi. 3.11. Sp.JP adalah Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah. 3.12. Sp.U adalah Spesiais Bedah Urolugi. 3.13. Sp.An adalah Spesialis Anestesiologi. 3.14. Sp.BS adalah Spesialis Bedah Saraf. 3.15. Sp.P adalah Spesialis Paru. 3.16. Sp.THT adalah Spesialis Telinga, Hidung dan Tenggorok. 3.17. Sp.PA adalah Spesialis Patologi Anatomi. 3.18. Sp.PK adalah Spesialis Patologi Klinik. 3.19. Sp.F adalah Spesialis Forensik. 3.20. Sp.J adalah Spesialis Jiwa. 3.21. Sp.BO adalah Spesialis Bedah Orthopaedi. 3.22. Sp.M adalah Spesialis Mata. 3.23. Sp.KO adalah Spesialis Kedokteran Olahraga. 3.24. Sp.FK adalah Spesialis Farmakologi Klinik. 3.25. Sp.KP adalah Spesialis Kedokteran Penerbangan3.26. Sp.Par.K adalalah Spesialis Parasitologi Klinik

Dokter Spesialis II K adalah Konsultan, ditulis dibelakang nama setelah sebutan Profesional Dokter Spesialis I berupa singkatan K dalam kurung. Contoh: Polan S.Ked.Dr.Sp.MK. (K) atau Dr. Polan S.Ked.Sp.MK.(K).

4. Penyesuaian oleh IDI > PBK adalah Pakar Biologi Kedokteran................Ditulis dibelakang nama berupa singkatan, contoh: Polan S.Ked.Dr.PBK > PFK adalah Pakar Fisika Kedokteran .................Hanya berlaku bagi mereka yang telah ditetapkan berdasarkan SK No 250/PB/A4/09/90 tgl 13 Sept 1990 > PAK adalah Pakar Anatomi Kedokteran...............bagi pendidik di FK sebelum adanya pendidikan Pasca Sarjana ( Magister ). > PHK adalah Pakar Histologi Kedokteran. > PFK adalah Pakar Faal Kedokteran. > PKK adalah Pakar Kimia Kedokteran. > PFarK adalah Pakar Farmakologi Kedokteran. > PBKK adalah Pakar Bio Kimia Kedokteran. > PGK adalah Pakar Gizi.Kedokteran. > PPK adalah Pakar Parasitologi Kedokteran. > PMK adalah Pakar Mikrobiologi Kedokteran. > PPPAK adalah Pakar Patologi Anantomi Kedokteran. > PKM adalah Pakar Kesehatan Masyarakat.DEWAN PERTIMBANGAN

> Adalah dewan yang memberikan pertimbangan untuk masalah Etik, Hukum, Keahlian dan Profesi pada PB dan anggota. > Dewan Pertimbangan bersifat otonom. > Dewan Pertimbangan mengkoordinasikan MKEK, MP2A dan MDSp. > Dewan Pertimbangan dibentuk pada tingkat Pusat dan Wilayah.

Kekuasaan dan wewenang: 1. Memberi pertimbangan, nasehat dan bimbingan, diminta atau tidak diminta kepada Pengurus dan anggota. 2. Membina pengembangan profesi kedokteran dalam arti yang seluas luasnya. MUKTAMAR Muktamar merupakan Badan Legislatif tertinggi IDI dan merupakan musyawarah utusan Cabang Cabang IDI. Muktamar diadakan sekali dalam 3 tahun.

Kekuasaan dan wewenang: 1. Menetapkan AD / ART, pedoman-pedoman pokok serta garis-garis haluan dan program IDI. 2. Menilai pertanggung jawaban PB IDI dan Dewan Pertimbangan mengenai amanat yang diberikan oleh Muktamar sebelumnya. 3. Memilih Ketua PB terpilih, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua MKEK, Ketua MP2A dan mengukuhkan Ketua MDSp. 4. Apabila Ketua Terpilih periode sebelumnya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum, maka Muktamar juga memilih Ketua Umum yang baru. 5, Mengukuhkan Badan Badan Kelengkapan IDI yang baru.

PERHIMPUNAN DOKTER SPESIALIS ( PDSp )

> PDSp adalah organisasi yang menghimpun dokter anggota IDI lulusan program pendidikan dokter strata dua dengan keahlian yang sama. > Prorgram pendidikan dokter strata dua adalah program pendidikan dalam salah satu percabangan ilmu kedokteran yang telah memiliki kurikulum pendidikan, tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan khusus serta mendapatkan pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

> PDSp adalah Badan Kelengkapan IDI dalam menjalankan tugas IDI dalam mempertahankan kemampuan profesional dokter spesialis dan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan ilmiah IDI. > Masa jabatan Ketua PDSp sama dengan masa jabatan PB IDI.

> Ketua Pengurus Pusat PDSp adalah anggota pleno PB IDI.

> Untuk Wilayah yang ada PDSp, diusulkan agar perwakilan PDSp diikutsertakan dalam kepengurusan IDI Wilayah.

PERHIMPUNAN DOKTER SEMINAT ( PDSm )

> PDSm merupakan himpunan dari dokter dokter anggota IDI dengan minat yang sama untuk lapangan ilmu krdokteran tertentu, bersifat mutidisipliner dan tidak berpredikat ahli. Sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran di Indonesia, maka jumlah dan jenis PDSm akan berkembang pula, yang demi kesatuan derap dan langkahnya perlu mendapatkan pengaturan dalam hal pembentukan dan pengakuannya melalui Surat Keputusan PB IDI.

> Tujuan pembentukan PDSm adalah untuk memperdalam dan mengembangkan pengetahuan tentang bidang ilmu kedokteran tersebut demi kemajuan ilmu kedokteran dan peningkatan pelayanan kesehatan. PDSm tidak dibentuk untuk hal hal yang diluar dari pendalaman dan pengembangan ilmu yang diamati.

Pembentukan PDSm hanya dilakukan jika: 1. Lapangan ilmu kedokteran tertentu yang ingin ditangani memang menyangkut bidang yang multidisipliner dalam ilmu kedokteran.

2. Didukung oleh sekurang kurangnya 3 bidang percabangan ilmu kedokteran yang telah dikenal dan atau oleh sekurang kurangnya 50 orang anggota IDI sebagai calon anggota.