13
PERAN IRIGASI DALAM MENDUKUNG PERAN IRIGASI DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PADI PRODUKTIFITAS PADI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MEDAN MEDAN , , 20 MEI 20 MEI 201 201 4 4 Oleh : Oleh : KEPALA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA UTARA KEPALA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA UTARA KOORDINASI PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL TAHUN 2014

PERAN IRIGASI DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN (BALI OKTOBER 2012).ppt

Embed Size (px)

Citation preview

  • PERAN IRIGASI DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI DAN PRODUKTIFITAS PADIPEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARADINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIRMEDAN, 20 MEI 2014Oleh :KEPALA DINAS PSDA PROVINSI SUMATERA UTARAKOORDINASI PENINGKATAN PRODUKSI BERAS NASIONAL TAHUN 2014

  • Berdasarkan data SUSENAS 2006-2010 padi masih merupakan sumber makanan dominan di IndonesiaKONSUMSI KALORI PERKAPITA PENDUDUK INDONESIA 2006-2010Irigasi memiliki kontribusi 85% terhadap total produksi padi nasional TA 2009 dan 2010PRODUKSI PADI 2009 DAN 2010Diolah berdasarkan BPS ATAP, 2009 dan 2010DUKUNGAN IRIGASI TERHADAP PRODUKSI PADI NASIONAL

  • KERANGKA PIKIR PERAN IRIGASI DALAM MENDUKUNGKETAHANAN PANGAN NASIONALNonWaduk(89%)IPAlih Fungsi LahanOtonomi DaerahWaduk (11%)IRIGASI7.43 Juta HaInfrastruktur TampunganReuseO&PRehabilitasiSedimentasiBase FlowKondisi LingkunganKondisi Aliran SungaiKriteria Prasarana IrigasiKewenangan Irigasi200 ribu Ha7,2 Juta HaBERKAITAN ERAT DENGAN LUAS AREAL TANAM

  • 2008PERTUMBUHAN AREAL IRIGASI(JUTA HA)TAHUN199820091969UU NO.7/200419895.01945 : KEMERDEKAAN RISWASEMBADA BERASPERTUMBUHAN AREAL IRIGASI DI INDONESIA

    POLITIK ETIKAPAJAK TANAHAWAL KEMERDEKAANORDE BARUPJPREFORMASI

    PEMERINTAHAN BELANDAPEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA

    Chart1

    1.4

    2.8

    3.5

    4.3

    6.7

    7.2

    HA

    4.5

    Sheet1

    AREAL IRIGASI(JUTA HA)TAHUN

    1.41914

    2.81928

    3.51949

    4.31985

    5.22000

    6.72005

    7.22009

    TAHUN1914192819491985200020052009

    AREAL IRIGASI(JUTA HA)1.42.83.54.35.26.77.2

    Sheet1

    areal irigasi

    Tahun

    Sheet2

    Sheet3

    AREAL IRIGASI(JUTA HA)TAHUN

    1.41914

    2.81928

    3.51949

    4.31985

    6.72005

    7.22009

    Sheet3

    HA

  • SEBARAN AREAL SAWAH BERIRIGASI DI INDONESIATOTAL AREAL : 7,230,183 HA

    PulauSumateraJavaBali & NTKalimantanSulawesiMalukuPapuaRATA2Area (ha)1,901,9452,885,702629,314480,3201,021,921152,48739,517-Indeks Pertanaman1.31.91.41.01.31.41.01.4Produktivitas (Ton/Ha)4.35.54.84.04.84.23.84.6

    PULAUIPProvitas (ton/ha)SUMATERA1.34.3JAVA1.95.5KALIMANTAN1.44.8SULAWESI1.04.0BALI + NT1.34.8MALUKU1.44.2PAPUA1.03.8RATA-RATA1.44.6

  • 158.747 Ha(52%)146.535 Ha(48%)LUAS AREAL IRIGASI DI SUMATERA UTARA448.588 Ha(Kepmen PU 390/2007 Status DI)63.728 Ha(14.20%)KEWENANGAN PUSATSumber :Diolah berdasarkan Audit Teknis SDA, 2010 dan LAKIP 2010 dan 2011PROVINSICatatan:Sebagian kerusakan akibat bencana alam belum seluruhnya terinventarisasi;Penurunan Kualitas Prasarana akibat umur bangunan dan OP yang tidak optimal belum terinventarisasi;

    20102010KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI BERDASARKAN KEWENANGANNYA

  • MENGAPA DIBUTUHKAN REVISI KEPMEN PU 390/2007?Konsumsi Beras237.641.326 Jiwa (BPS, 2010)Jumlah Penduduk

    Oleh karena itu dibutuhkan suatu luas areal acuan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terkait ketahanan pangan nasional. Berapa hektar jumlah areal sawah beririgsi yang harus disediakan?

  • PENDAMPINGAN DALAM RANGKA PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIF

    PERANTUGAS DAN TANGGUNG JAWABTIM PENDAMPINGANTIM KOORDINASI TINGKAT PUSATBAPPENASKEMEN-PUKEMENDAGRIKEMENTANMenyusun rencana kerja OP SDA ;Menyusun petunjuk teknis;Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan OP SDA, identifikasi masalah secara periodik;Peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat Propinsi dan kabupaten;Sosialisasi peraturan teknis;pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Irigasi secara Nasional.Koordinator Tingkat PusatTIM KOORDINASI TINGKAT PROPINSIBAPPEDA PROPINSIDINAS PU/PENGAIRAN PROPINSIDINAS PERTANIAN PROPINSIBBWS/BWSMenyusun rencana kerja OP SDA sesuai RPIJM Propinsi;Monitoring, evaluasi dan pelaksanaan OP SDA, identifikasi masalah;Peningkatan kapasitas kelembagaan tingkat Kabupaten/Kota;Sosialisasi peraturan teknis terkait OP SDA;Menyampaikan pelaksanaan tingkat propinsi kepada Tim Koordinasi Tingkat Pusat.Koordinator Tingkat ProvinsiTIM KOORDINASI TINGKAT KAB/KOTABAPPEDA KABUPATEN/KOTADINAS PU/PENGAIRAN KABUPATEN/KOTADINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTAMenyusun rencana kerja OP SDA sesuai RPIJM Kabupaten;Pendampingan dan Supervisi pelaksanaanMonitoring, dan evaluasi OP SDA, identifikasi masalah dan penangannya secara periodik di Kabupaten/Kota terkait;Menyampaikan pelaksanaan kegiatan kepada Tim Koordinasi Tingkat Propinsi.Petugas Teknis Pendampingan yang sewaktu waktu dikirim ke Kabupaten/Kota

  • MATRIKS ISU STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN SDA*1/4

  • MATRIKS ISU STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN SDA*2/4

  • MATRIKS ISU STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN SDA*3/4

  • MATRIKS ISU STRATEGIS DALAM PENGELOLAAN SDA*4/4

  • SEKIAN DAN TERIMA KASIHMEDAN, 20 MEI 2014

    ***