Click here to load reader

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM ... Hsb.pdfPDF filePERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH ... dalam penyusunan skripsi

  • View
    230

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM ... Hsb.pdfPDF filePERANAN SATUAN POLISI PAMONG...

  • 0

    PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

    DI KOTA MEDAN

    SKRIPSI

    A. DISUSUN :

    O L E H

    ARWIN HASIBUAN

    NPM : 095114050

    FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH

    M E D A N

    2 0 1 3

  • i

    KATA PENGANTAR

    Puji dan syukur penulis panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang

    telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga

    akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

    Skripsi penulis ini berjudul PERANAN SATUAN POLISI PAMONG

    PRAJA (SATPOL-PP) DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI

    KOTA MEDAN. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan

    dalam penyusunan skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al

    Washliyah Medan.

    Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan

    dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin

    mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

    1. Bapak Drs. H. Kondar Siregar, MA, selaku Rektor Universitas Muslim Nusantara

    Al-Wasliyah Medan.

    2. Ibu Hj. Adawiyah Nasution, SH., M.Kn, selaku Dekan Fakultas Hukum

    Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan.

    3. Bapak DR. Marzuki, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.

    4. Bapak H. A. Mahdi Siregar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.

    5. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan dorongan baik secara moril

    maupun materil.

    6. Teman-teman seangkatan penulis.

  • 7. Bapak dan ibu Dosen serta seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Muslim

    Nusantara Al-Wasliyah Medan.

    Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk menjadi

    sebuah karya ilmiah yang berkualitas. Hanya dengan saran dan kritikan dari semua

    pihak, kekurangan itu dapat terpenuhi.

    Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan karunia-

    Nya kepada kita semua. Amin.

  • 1

    BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Latar Belakang

    Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia

    secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi

    antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat

    sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi

    menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh lebih

    baik, sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya chaos jika perubahan ini

    tidak dikelola secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang individu di sebuah

    negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya berdagang, bermitra,

    berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) dengan individu yang

    berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat harus dapat terlebih

    dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin bahwa negara yang

    bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam lingkungan global,

    bukan sebaliknya.

    Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala

    pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

    Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan

    sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang

    baik atau apa yang dikenal dengan istilah good governance. Salah satu lembaga yang

  • sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di

    lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

    Berkaitan dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan

    hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi

    Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi

    Daerah dalam penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik.

    Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal

    motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya

    menegakkannya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak

    segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.

    Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-

    undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah

    suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang

    berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang

    diinginkan.1 Tugas kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul

    karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi Daerah) dapat juga

    diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut tugas pembantuan. 2

    Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan

    keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja,

    1Dirjen Pemerintahan Umum, Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong

    Praja, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2005, hal.9. 2 Irawan Soejito, Sejarah Daerah Indonesia,:Pradanya Paramita, Jakarta 1984, hal.100.

  • tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan

    kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya

    non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai

    kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan

    tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada

    munculnya konflik (bentrokan).

    Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat

    mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi

    Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan

    suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam

    bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.

    Dengan diterbitkanya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang

    Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja

    ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan

    peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,

    sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara

    pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari

    Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.3 Pada dasarnya

    setiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan, yaitu otonomi dan medebewind

    3 Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja

    Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun Serikat Sekerja Kementerian Dalam Negeri (SSKDN), 1954, hal. 160.

  • (memberi kuasa untuk dijalankan)4. Otonomi ialah hak untuk mengatur dan mengurus

    rumah tangga daerahnya, sedangkan medebewind adalah hak menjalankan peraturan-

    peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak

    atasan itu.5

    Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan khususnya dalam

    menjalankan tugasnya diatur di dalam Peraturan Walikota Medan No. 8 Tahun 2012

    tentang Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan.

    Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan

    daerah di Kota Medan menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan

    ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan

    keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja

    Pemerintah Kota Medan dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban

    umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan,

    penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi

    masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga

    tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai

    peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

    4 Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia. PT Ichtiar baru van hoeve, Jakarta, 2003, hal.

    80 & 397. 5 The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia, Liberty,

    Yogyakarta , 1993, hal, 99.

  • Permasalahan

    Berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, maka permasalahan yang

    akan penulis uraikan dalam skripsi ini antara lain:

    1. Bagaimana kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan dalam

    pelaksanaan penegakan peraturan daerah?

    2. Bagaimana pelaksanaan penegakan peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan

    Polisi Pamong Praja di Kota Medan ?

    3. Apakah faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong

    praja dalam penegakan peraturan daerah di Kota Medan dan bagaimana upaya

    mengatasi permasalahan tersebut?

    Tujuan Penelitian

    Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

    1. Sebagai suatu bentuk sumbangan pengetahuan bagi masyarakat tentang peran

    Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah.