PERATURAN BUPATI 22 TAHUN 2008.pdf

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 22 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);


Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Tupoksi PP No.41 Tahun 2007

2

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Sidenreng Rappang; 3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang; 5. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas

Perternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;

7. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang;

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.


3

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat

1. Sub Bagian Perencanaan 2. Sub Bagian Keuangan 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Peternakan

1. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner

d. Bidang Perikanan

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi 2. Seksi Pengawasan dan Kelestarian Sumber Daya Perikanan

e. Bidang Bina Usaha

1. Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM 2. Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan Pengolahan Hasil

g. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas memimpin

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal penyusunan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas, membina dan mengkoordinasikan dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang lingkup Dinas; mengarahkan dan membuat petunjuk pelaksanaan urusan kesekretariatan dan petunjuk teknis penyelenggaraan dan pembinaan di bidang peternakan, perikanan dan bidang pengembangan bina usaha; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Dinas, serta membuat laporan secara berkala.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Dinas mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan; b. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang peternakan; c. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang perikanan ; d. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengembangan bina usaha.


4

Pasal 4

Uraian Tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut : a. Menyusun dan menetapkan Renstra Dinas; b. Menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas; c. Mengkoordinasikan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas

dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah; d. Mengkoordinasikan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas

dengan Instansi terkait; e. Mengkoordinasikan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi peternakan

dan perikanan dengan instansi terkait; f. Mengkoordinasikan tugas-tugas dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang

lingkup Dinas; g. Merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan tugas pokok,

fungsi dan kewenangan Dinas; h. Merumuskan penetapan kerja Dinas; i. Melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Dinas; j. Mendistribusikan tugas kepada Sekretaris dan para Kepala Bidang sesuai

dengan tugas dan fungsinya; k. Mengarahkan dan menetapkan perumusan kebijakan teknis operasional

Dinas; l. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Renstra dan Rencana

Anggaran Satuan Kerja Dinas; m. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lingkup Dinas; n. Menerima dan menindaklanjuti informasi dan data di lingkup Dinas; o. Menjalin kerja sama dengan pemanfaat dan pemerhati bidang peternakan

dan perikanan; p. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada atasan; q. Membina dan mengurus seluruh kegiatan di bidang peternakan dan

perikanan; r. Membina dan melaksanakan program kerjasama dengan lembaga baik

lembaga dalam negeri maupun lembaga luar negeri di bidang peternakan dan perikanan;

s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

t. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

u. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas secara berkala;

v. Menyusun Laporan secara berkala bulanan dan tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas;

w. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.


5

Bagian Kedua Sekretariat

Paragraf 1 Sekretaris

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan Renstra dan

Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat; menghimpung dan mengkompilasi Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja dari setiap Bidang dalam lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang dalam lingkup Dinas; menyelenggarakan dan pembinaan terhadap urusan perencanaan dan pelaporan, administrasi keuangan, umum dan kepegawaian; melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretariat serta membuat laporan secara berkala.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan pembinaan urusan perencanaan dan pelaporan; b. penyelenggaraan dan pembinaan urusan administrasi umum; b. penyelenggaraan dan pembinaan urusan kepegawaian; c. penyelenggaraan dan pembinaan urusan keuangan.

Pasal 6

Uraian Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Sekretariat; b. Mengkaji dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat; c. Mengkoordinasikan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat

dengan Kepala Dinas dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas; d. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala

Sub Bagian lingkup Sekretariat; e. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Sub Bagian lingkup Sekretariat; f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di

lingkup Sekretariat; g. Mengkompilasi dan mengakselerasi Renstra dan Rencana Anggaran Satuan

Kerja dari masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas; h. Membantu Kepala Dinas mengkompilasi, mengakselerasi dan merumuskan

Penetapan Kinerja dari Bidang-Bidang menjadi Penetapan Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan;

i. Menghimpun dan mengelola administrasi data dan informasi Dinas; j. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kehumasan di lingkup Dinas; k. Menyelenggarakan dan menetapkan pengalokasian perlengkapan Dinas; l. Menyelenggarakan dan menata Tata Naskah dan Ketatalaksanaan Dinas; m. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas dan

memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur di lingkup Dinas serta menyiapkan rencana biaya operasional Dinas;

n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

o. Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian lingkup Sekretariat;

p. Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dan pengendalian program kerja Dinas;


6

q. Menghimpun, mengolah, menggandakan dan menyimpan dokumen perencanaan dan laporan Dinas secara rapi;

r. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan;

s. Menyelenggarakan urusan perencanaan dan pelaporan, umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga Dinas;

t. Menyiapkan dan mengkoordinasikan urusan anggaran Dinas setiap tahunnya kepada instansi terkait;

u. Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;

v. Melaksanakan tugas-tugas lain yang tidak tercakup pada setiap Bidang di lingkup Dinas;

w. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

x. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; y. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok setiap Sub

Bagian lingkup Sekretariat; z. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Sekretariat secara berkala; aa. Membantu Kepala Dinas dalam penyusunan laporan secara berkala dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas; bb. Menyelenggarakan penyusunan laporan Sekretariat secara berkala terhadap

pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; cc. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Perencanaan

Pasal 7

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan; mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; membina dan mengkoordinir tugas-tugas pekerjaan dilingkup Sub Bagian; melaksanakan pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan untuk petunjuk teknis perencanaan Dinas; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian Perencanaan, serta membuat laporan secara berkala.

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Sub Bagian Perencanaan; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian

Perencanaan; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan rancangan Rencana Anggaran

Satuan Kerja Sub Bagian Perencanaan dengan Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kepala Sub Bagian Keuangan;

d. Membina dan mengkoordinir tugas-tugas di lingkup Sub Bagian Perencanaan;

e. Membantu Sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sub Bagian Perencanaan;

f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas; g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas Sub Bagian;


7

h. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub Bagian Perencanaan;

i. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Sub Bagian Perencanaan;

j. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perumusan Visi, Misi, Renstra dan Renja Dinas;

k. Mengkoordinasikan, menghimpun dan memverifikasi Renstra dan Renja dari masing-masing Bidang;

l. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas perencanaan Dinas;

m. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya dengan Dinas;

n. Menghimpun, mengklarifikasi dan menyusun data statistik perencanaan Dinas;

o. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

q. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya; s. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan; t. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Sub Bagian Perencanaan secara berkala; u. Membuat laporan bulanan dan tahunan secara berkala terhadap pelaksanaan

kegiatan Sub Bagian Perencanaan; v. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Keuangan, membantu Sekretaris dalam menghimpun Renstra dan Rencana Kerja Anggaran serta Dokumen Rencana Anggaran Kerja (RKA) Dinas dari masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas di lingkup Sub Bagian Keuangan; melakukan urusan penatausahaan pengelolaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian, serta membuat laporan secara berkala.

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Sub Bagian Keuangan; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian

Keuangan;


8

c. Mengkoordinasikan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Keuangan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

d. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kerja di lingkup Sub Bagian Keuangan; e. Membantu Sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di

lingkup Sub Bagian Keuangan; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian; g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas Sub Bagian; h. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Sub Bagian Keuangan; i. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Sub

Bagian Keuangan; j. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan keuangan Dinas; k. Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan Dokumen

Keuangan dan program kegiatan Dinas; l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perumusan Rencana Kerja Anggaran

(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas; m. Menghimpun dan memverifikasi terhadap Dokumen Pertanggungjawaban

Keuangan Dinas; n. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

o. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

p. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya; r. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian; s. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Sub Bagian Keuangan secara berkala; t. Membuat laporan bulanan dan tahunan secara berkala terhadap pelaksanaan

kegiatan Sub Bagian Keuangan; u. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Paragraf 4 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; membantu Sekretaris dalam menghimpun Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja masing-masing Bidang dalam lingkup Dinas, mengkoordinasikan dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan; menjalin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas dilingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, perlengkapan dan urusan rumah tangga Dinas, menyiapkan rencana kebutuhan pegawai, kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai dan penatausahaan pegawai lingkup Dinas; melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas-tugas di Sub Bagian, serta membuat laporan secara berkala.


9

Pasal 12

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian Umum

dan Kepegawaian; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan Sekretaris, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepala Sub Bagian Keuangan;

d. Mengkoordinasikan tugas-tugas Kerja di lingkup Sub Bagian; e. Membantu Sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di

lingkup Sub Bagiannya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sub Bagian; g. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas Sub Bagian; h. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Pelaksanaan Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; i. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Sub

Bagian; j. Membantu Sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan administrasi barang

inventaris dan kepegawaian Dinas; k. Menyiapkan bahan koordinasi dalam melaksanakan tugas Dinas dan

memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada unsur di lingkup Dinas;

l. Menghimpung, mengolah, menggandakan dan menyimpan Dokumen Laporan Kepegawaian, Inventaris Barang dan Perlengkapan serta urusan Rumah Tangga Dinas secara rapi;

m. Menghimpung dan mengkompilasi Dokumen Kepagawaian, surat menyurat dan inventaris barang dari setiap Bidang lingkup Dinas;

n. Mengelola Administrasi Kepegawaian dan Barang Inventaris serta Perpustakaan Dinas;

o. Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan Dokumen Barang Inventaris dan Kepegawaian;

p. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan inventaris Dinas;

q. Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas; r. Membantu Sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan

Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

s. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

t. Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugasnya; v. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian; w. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian secara berkala; x. Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian; y. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.


10

Bagian Ketiga Bidang Peternakan

Paragraf 1

Kepala Bidang Peternakan

Pasal 13

(1) Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra dan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan dengan para Kepala Seksi di lingkup Bidang; menyelenggarakan dan melakukan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan peternakan, dan perlindungan kesehatan hewan dan veteriner; melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.


Bidang Peternakan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengembangan dan

pemberdayaan peternakan; b. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang perlindungan kesehatan

hewan dan veteriner.

Pasal 14

Uraian Tugas Kepala Bidang Peternakan adalah sebagai berikut : a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang; b. Mengkaji dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; c. Mengkoodinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Bidang Peternakan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkup Dinas;

d. Membina dan Mengkoordinasikan para Kepala Seksi di lingkup Bidang; e. Mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di lingkup Bidang; f. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di

lingkup Bidangnya; g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan Kinerja Bidang Peternakan

dalam rangka Penetapan Kinerja Dinas; h. Menata pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; i. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas Bidang; j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Peternakan; k. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP

sesuai Bidangnya; l. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan terhadap pengembangan dan

peningkatan mutu dan kualitas ternak; m. Menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan terhadap perlindungan

kesehatan hewan dan veteriner; n. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bimbingan teknis pengelolaan

pembibitan dan pembenihan serta pakan ternak; o. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan bimbingan teknis dan sosialisasi

budi daya dan penyebaran peternakan; p. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada Atasan; q. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan data dan informasi Bidang; r. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya;


11

s. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Bidang; t. Mengevaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Bidang secara berkala; u. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas; v. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap

pelaksanaan kegiatan Bidang; w. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Paragraf 2 Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan

Pasal 15

Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pembinaan teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan peternakan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Pasal 16

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan dengan Kepala Bidang Administrasi Kependudukan dan Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner;

d. Membina dan mengkoordinasikan tugas-tugas di lingkup Seksi; e. Membantu Kepala Dinas dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di

lingkup Seksinya; f. Melaksanakan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi; g. Melaksanakan pengkajian dan perumusan Standar Operasional Prosedur

(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan;

h. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP Seksi;

i. Melaksanakan pengawasan eksplorasi, eksploitasi, konservasi hayati dan lahan rehabilitasi dan pengelolaan SDA;

j. Melaksanakan pemberian izin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan;

i. Menetapkan pemanfaatan dan pengembangan lahan peternakan sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten;

k. Melaksanakan pengadaan mani beku ternak; l. Melaksanakan pengelolaan produksi mani beku lokal (Local spesifik) untuk

tingkat Kabupaten; m. Melaksanakan pemantauan terhadap produksi ternak bibit dan inventarisasi

potensi ternak bibit peternakan rakyat; n. Menyelenggarakan kastrasi ternak non bibit; o. Memberikan izin dan mengawasi inseminasi buatan yang dilakukan oleh

swasta;


12

p. Melaksanakan pengadaan produksi mudigah ternak untuk Kabupaten; q. Menyelenggarakan dan mengawasi alih mudigah; r. Menyelenggarakan dan mengawasi pembuatan silsilah ternak serta

pengesahan silsilah ternak; s. Menyelenggarakan dan mengawasi produksi benih hijauan pakan tingkat FS,

SS dan ES; t. Menyelenggaran dan mengawasi penyaluran benih hijauan pakan tingkat

benih dasar dan benih pokok; u. Melaksanakan pengelolaan kebun benih hijauan pakan untuk memperbanyak

hasil pokok; v. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu pakan hijauan; w. Menyelenggarakan dan mengawasi produksi hygiene pakan ternak; x. Menyelenggarakan dan pengawasan penerapan teknologi peternakan

spesifik lokasi; y. Mempergunakan sistem pelayanan informasi peternakan; z. Melakukan pengawasan terhadap mutu pakan konsentrat dan bahan baku

pakan dalam pemakaiannya; aa. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; bb. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugasnya; cc. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan

Pemberdayaan Peternakan; dd. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi secara berkala; ee. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap

pelaksanaan kegiatan Seksi; ff. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Paragraf 3

Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner

Pasal 17

Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan hewan dan veteriner; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Pasal 18

Uraian Tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner dengan Kepala Bidang Peternakan dan Kepala Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Peternakan;



(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Kesehatan Hewan dan Veteriner;


13

h. Melaksanakan dan mengawasi penyembuhan / pengobatan / pemberantasan penyakit hewan;

i. Memantau dan mengawasi pengobatan/penyembuhan penyakit yang dilaksanakan oleh dokter hewan sendiri;

j. Melaksanakan bimbingan operasional pengobatan penyakit hewan; k. Membangun dan mengelola unit pelayanan kesehatan hewan; l. Melakukan penutupan dan membuka kembali wilayah wabah kecil penyakit

hewan di Kabupaten; m. Membuat peta penyakit/penyebaran penyakit hewan di Kabupaten; n. Menyelenggarakan penyidikan dan epidemiologic penyakit hewan parasiter,

bakteriawi, virus dan penyakit hewan lainnya; o. Mendirikan dan pengelolaan laboratorium; p. Melaksanakan dan mengawasi vaksinasi massal; q. Melaksanakan bimbingan dan memantau vaksinasi serta memberantas

penyakit hewan yang dilakukan oleh masyarakat; r. Melakukan pengawasan terhadap peredaran obat hewan di tingkat kios dan

pengecer serta pemakaian sediaan biologik, farmasetik dan premik; s. Melaksanakan pengawasan terhadap pengadaan sediaan biologik, farmasetik

dan premik untuk penanggulangan penyakit hewan menular mewabah; t. Melaksanakan bimbingan terhadap pemakaian sediaan biologik, farmasetik

dan premik kepada petani dan masyarakat; u. Melaksanakan pengawasan terhadap sarana dan prasarana pelayanan

kesehatan ternak/hewan; v. Melaksanakan pemberian izin dan pengawasan usaha rumah potong

hewan/rumah potong unggas, rumah sakit hewan dan satuan pelayanan peternakan/laboratorium kesehatan hewan/ternak tidak termasuk pemberian usaha RPH/RPU untuk ekspor;

w. Melaksanakan pemberian dan mengawasi laboratorium ternak/hewan, peternakan, rumah sakit hewan/ternak;

x. Menyelenggarakan dan mengawasi serta memberikan sertifikasi kesehatan bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan tingkat Kabupaten;

y. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan lalu lintas ternak sembelihan; z. Melaksanakan pengawasan terhadap pemberian izin usaha

pengedaran/penjualan obat hewan khusus untuk tingkat depot, toko, kios dan pengecer;

aa. Melaksanakan pengawasan terhadap kesehatan masyarakat veteriner; bb. Melaksanakan pengawasan/pemeriksaan Bahan Asal Hewan dan Hasil

Bahan Asal Hewan (BAH dan HABAH); cc. Melakukan penetapan terhadap pengeluaran dan pemasukan bahan asal

hewan dan hasil bahan asal hewan; dd. Melaksanakan pengawasan terhadap mutu bahan asal hewan dan hasil

bahan asal hewan; ee. Melaksanakan pengawasan identifikasi potensi penyebaran dan

pengembangan ternak; ff. Melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap penyebaran dan

pengambangan ternak yang dilakukan pemerintah dan swasta; gg. Melakukan penetapan dan pengaturan jumlah bibit ternak yang dapat

dikeluarkan atau dimasukkan dari/ke Kabupaten; hh. Melakukan pengujian dan pendataan populasi dasar ternak; ii. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap ternak bantuan pemerintah,

bahan asal hewan dan hasil bahan asal hewan; jj. Melaksanakan pengawasan terhadap pemakaian alat mesin peternakan

(alsinak); kk. Melaksanakan perekayasaan dan rancang bangun prototype alat dan mesin

sesuai dengan kondisi dan keperluan daerah;


14

ll. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; mm. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugasnya; nn. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Hewan

dan Veteriner; oo. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi secara berkala; pp. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap

pelaksanaan kegiatan Seksi; qq. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Bagian Keempat

Bidang Perikanan

Paragraf 1 Kepala Bidang Perikanan

Pasal 19

(1) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan

rancangan Renstra dan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan dengan para Kepala Seksi di lingkup Bidang; menyelenggarakan dan pembinaan urusan pengembangan produksi perikanan, pengawasan dan pelestarian sumber daya perikanan; melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.


Bidang Perikanan mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan di bidang pembinaan dan pengembangan produksi

perikanan; b. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengawasan dan pelestarian

sumber daya perikanan.

Pasal 20

Uraian Tugas Kepala Bidang Perikanan adalah sebagai berikut : a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang; b. Mengkaji dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; c. Mengkoodinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Bidang Perikanan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkup Dinas;


lingkup Bidangnya; g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan Kinerja Bidang Perikanan dalam

rangka Penetapan Kinerja Dinas; h. Menata pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; i. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas Bidang; j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Perikanan; k. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP

sesuai Bidangnya; l. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kualitas mutu produksi

perikanan;


15

m. Menyelenggarakan pengawasan dan pelestarian terhadap sumber daya perikanan;

n. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada Atasan; p. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan data dan informasi Bidang; q. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya; r. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Bidang; s. Mengevaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Bidang secara berkala; t. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas; u. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap

pelaksanaan kegiatan Bidang; v. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi

Pasal 21

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Perikanan dan Kepala Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pembinaan teknis urusan Pembinaan dan Pengembangan Produksi; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Pasal 22

Uraian Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi dengan Kepala Bidang Perikanan dan Kepala Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan;



(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi; h. Melaksanakan koordinasi program, pelaksanaan penelitian dan

pengembangan teknologi di bidang perikanan; i. Menyelenggarakan pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga

sertifikasi sistem mutu hasil perikanan; j. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan penyusunan zonasi lahan untuk

kepentingan perikanan dalam wilayah kabupaten; k. Melaksanakan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan

dan SDM bidang perikanan; l. Melaksanakan penelitian dan pengembangan sumberdaya perikanan

diwilayah kabupaten; m. Memperagakan, menyebarluaskan dan membimbing penerapan teknologi

perikanan;


16

n. Melaksanakan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan; o. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; p. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugasnya; q. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan dan

Pengembangan Produksi; r. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi secara berkala; s. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap

pelaksanaan kegiatan Seksi; t. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Pasal 23

Kepala Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Perikanan dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan pengawasan dan pelestarian dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Pasal 24

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya dengan Kepala Bidang Perikanan dan Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Produksi;



(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pengawasan dan Pelestarian Sumber Daya; h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan perlindungan, pelestarian dan

pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan; i. Melaksanakan dukungan pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi

dan penyebaran ikan di wilayah kewenangan kabupaten; j. Melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap dalam wilayah

kewenangan kabupaten; k. Melaksanakan kebijakan pembudidayaan ikan; l. Melaksanakan kebijakan produksi pembenihan perikanan di air tawar; m. Melaksanakan kebijakan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta

pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan; n. Melaksanakan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan

pembudidayaan ikan; o. Melaksanakan kebijakan perizinan dan penerbitan izin Uaha Perikanan (IUP)

di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga asing di wilayah kabupaten;

p. Melakukan pengawasan terhadap pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan atau pemeliharaan ikan;


17

q. Melaksanakan kebijakan pengawasan alat penyangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya serta pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;

r. Melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan;

s. Melakukan pengawasan pembenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan;

t. Melakukan pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan dan bahan bakunya;

u. Melakukan pengawasan terhadap Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT) di unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan hasil perikanan;

v. Melakukan pemantauan mutu ekspor hasil perikanan; w. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; x. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugasnya; y. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan

Pelestarian Sumber Daya; z. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi secara berkala; aa. Membantu Kepala Bidang dalam menyusun laporan secara berkala terhadap

pelaksanaan kegiatan Seksi; bb. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Bagian Kelima Bidang Bina Usaha

Paragraf 1

Kepala Bidang Bina Usaha

Pasal 25

(1) Kepala Bidang Bina Usaha mempunyai tugas mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra dan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang, mengkoordinasikan dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang Lingkup Dinas; membina dan mengkoordinasikan dengan para Kepala Seksi di lingkup Bidang; melaksanakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia serta melaksanakan pelayanan terhadap usaha agribisnis dan pengelolaan hasil peternakan dan perikanan; melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Bidang, serta membuat laporan secara berkala.


Bidang Bina Usaha mempunyai fungsi : a. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pengembangan dan

peningkatan SDM; b. penyelenggaraan dan pembinaan di bidang pelayanan usaha agribisnis

dan pengelolaan hasil.

Pasal 26

Uraian Tugas Kepala Bidang Bina Usaha adalah sebagai berikut : a. Mengkaji dan merumuskan rancangan Renstra Bidang; b. Mengkaji dan merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang;


18

c. Mengkoodinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang Bina Usaha dengan Kepala Dinas, Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkup Dinas;


lingkup Bidangnya; g. Menyelenggarakan Penyusunan Penetapan Kinerja Bidang Bina Usaha

dalam rangka Penetapan Kinerja Dinas; h. Menata pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang; i. Membuat pedoman penyelenggaraan tugas Bidang; j. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan perumusan Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Usaha; k. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP

sesuai Bidangnya; l. Menyelenggarakan pembinaan, pengembangan dan peningkatan sumber

daya manusia peternakan dan perikanan; m. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan agribisnis di

bidang peternakan dan perikanan; n. Menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan hasi

peternakan dan perikanan o. Membuat telaahan staf dan memberikan pertimbangan kepada Atasan; p. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan data dan informasi Bidang; q. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan Atasan sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya; r. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Bidang; s. Mengevaluasi Pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Bidang secara berkala; t. Menyelenggarakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Dinas; u. Membantu Kepala Dinas dalam menyusun laporan secara berkala terhadap

pelaksanaan kegiatan Bidang; v. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

Paragraf 2

Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM

Pasal 27 Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan kegiatan pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Pasal 28

Uraian Tugas Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi;


19

c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil;



(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM; h. Menetapkan kebijakan SDM peternakan dan perikanan tingkat kabupaten; i. Mengembangkan dan meningkatkan pembinaan penyelenggaraan penyuluh

di wilayah kecamatan/desa; j. Mengembangkan dan meningkatkan penerapan standar dan prosedur sistem

kerja penyuluh; k. Menfasilitasi perencanaan pengembangan, mutasi jabatan fungsional

(rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten; l. Mengelola penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan

keterampilan; m. Menfasilitasi pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat

fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan;

n. Menfasilitasi pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang perikanan;

o. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; p. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugasnya; q. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan

Peningkatan SDM; r. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja



Paragraf 3

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan Pengelolaan Hasil

Pasal 29

Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil mempunyai tugas menyiapkan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi, mengkoordinasikan dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM; membina dan mengkoordinasikan tugas di lingkup Seksi; melaksanakan kegiatan promosi, permodalan dan pemasaran; melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas Seksi, serta membuat laporan secara berkala.

Pasal 30

Uraian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil adalah sebagai berikut : a. Menyiapkan rancangan Renstra Seksi; b. Menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Satuan Kerja Seksi; c. Mengkoordinasikan rancangan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja

Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil dengan Kepala Bidang Bina Usaha dan Kepala Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM;


20



(SOP) Pelaksanaan Tugas Seksi Pelayanan Usaha Agribisnis dan pengelolaan hasil;

h. Melaksanakan bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan dan perikanan di wilayah kabupaten;

i. Melaksanakan bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasarannya;

j. Melaksanakan bimbingan mutu dan pengolahan hasil produk olahan peternakan dan keswan;

k. Melaksanakan bimbingan terhadap penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;

l. Melaksanakan pengelolaan hasil perikanan dan pemasarannya; m. Melaksanakan pembangunan, perawatan dan pengelolaan pasar ikan; n. Melaksanakan kebijakan perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil

perikanan di kabupaten; o. Menyiapkan konsep telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan; p. Melaksanakan tugas Kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugasnya; q. Melakukan pengawasan dalam pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Usaha

Agribisnis dan pengelolaan hasil; r. Mengevaluasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Anggaran Satuan Kerja



Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 32

(1) Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang dari Bupati.

Pasal 33

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan umum

yang ditetapkan oleh Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal Kepala Dinas memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan, maka hal tersebut diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan.


21

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan Kerja Perangkat Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

(1) Kepala Dinas wajib mengawasi Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.

(2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang wajib mengawasi pelaksanaan tugas

setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi pelaksanaan

tugas setiap Staf masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai dengan peraturan.

Pasal 36

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

Sekretaris dan setiap Kepala Bidang dan memberi bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas Sekretaris dan Kepala Bidang.

(2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab memimpin dan

mengkoordinasikan setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi bertanggung jawab memimpin

dan mengkoordinasikan setiap Staf masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 37

(1) Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

(2) Sekretaris dan setiap Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Kepala

Dinas dan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.

(3) Setiap Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Sekretaris dan setiap

Kepala Seksi bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing, baik Kepala Sub Bagian maupun Kepala Seksi berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.


22

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Rincian Tugas dan atau hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 796 Tahun 2004 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene pada tanggal, 28 April 2008 BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

H. ANDI RANGGONG

Diundangkan di Pangkajene pada tanggal, Mei 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Drs. H. HASANUDDIN SYAFIUDDIN, M.Si BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2008 NOMOR 22

Documents

PERATURAN BUPATI 22 TAHUN 2008.pdf