BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASINNOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORATKABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas danfungsi serta memenuhi ketentuan Peraturan PemerintahNomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi PerangkatDaerah dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi danKabupaten/Kota, perlu mengadakan perubahan terhadaptugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten MusiBanyuasin;

b. bahwa Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan FungsiInspektorat Kabupaten Musi Banyuasin sudah tidaksesuai lagi perkembangan zaman dan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan PeraturanBupati Musi Banyuasin ten tang Penjabaran Tugas Pokokdan Fungsi Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentangPembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor70, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negera Republik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara RepublikIndonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun1999 Nomor 169, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2

3 Undang-Undartg Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelah beberapa ka1i diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844);

4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundangan-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor82; Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentangPembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4593); .

6 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 No 82, Tambahan Lembaran Negara R.I No.4737);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentangOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Negara Republik IndonesiaNomor 4741);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi PerangkatDaerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negari Nomor 56 Tahun 2010 tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis PenataanOrganisasi Perangkat Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 537;

9 Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 64 Tahun 2007tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata KerjaInspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;

10 Peraturan Menteri Negara PendayagunaanNegara Nomor 15 Tahun 2009 tentangFungsiona1 Pengawas PenyelenggaranPemerintahan di Daerah dan Angka kreditnya;

AparaturJabatanUrusan

11 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepa1aBadan Kepegawaian Negera Nomor 22 dan Nomor 03Tahun 2010 tentang Petunjukan Pelangksanaan Jabatan

3

Fungsional Pengawasan PenyelenggraanPemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

Urusan

Menetapkan

12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PengawasanPenyelenggaran Urusan Pemerintahan di Daerah danAngka Kreditnya;

13 Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 53 Tahun 2011tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor694);

14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentangPerubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten MusiBanyuasin Nomor 6 Tahun 2008 Tentang PembentukanOrganisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten MusiBanyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 3).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHANKEDUAPERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANGPENJABARANTUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORATKABUPATENMUSI BANYlJASIN

BABIKETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabuapten Musi Banyuasin;2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan

Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRDmenurutazas otonomi seIuas-Iuasnya dalam sistem danprinsip Negara Kesatuan Republik Indonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat.Daerah sebagai unsur penye1enggara Pemerintah DaerahKabupaten Musi Banyuasin;

4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten MusiBanyuasin;

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seIanjutnyadisebut DPRDadalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerahsebagai unsur penyeIenggara Pemerintah DaerahKabupaten Musi Banyuasin;

6. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan KewajibanDaerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriurusan pemerintah dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalahkesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas-

5

seperti tercantum pada Lampiran yang merupakan bagiantak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

DAB IVTATAKERJA

Pasal4

(1) Inspektur Kabupaten mempunyai tugas membantuBupati dalam penyelenggaraan Pemerintah KabupatenMusi Banyuasin di bidang pengawasan meliputi :

a. pengawasan terhadap pelaksanaan urusanpemerintah di daerah kabupaten ;

b. pelaksanaan. pembinaan atas penyelenggaraanpemerintah daerah di lingkungan Kabupaten, SKPD,Kecamatan, Desa, dan Unit Kerja Lainnya sertapelaksanaan urusan pemerintahan di daerahKabupaten Musi Banyuasin.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaPasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati ini, Inspekturmempunyai fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ;c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan;d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan

Inspektorat.

Pasal5

(1) Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris,dengan tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokokInspektur dalam menyiapkan bahan koordinasi danmemberikan pelayanan admnistratif dan fungsionalkepada semua unsur di lingkungan Inspektorat

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudpada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati ini, InspektoratKabupaten Musi Banyuasin mempunyai fungsi : .

a. penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana kegiatankesekretariatan;

b. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalianrencana dan program kerja pengawasan;

c. pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, penilaiandan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparatpengawasan fungsional daerah ;

d. pelaksanaan penyusunan bahan/ data dalam rangkapembinaan teknis fungsional ;

e. pelaksanaan penyusunan, penginventarisasian danpengkoordinasian data dalam rangka penatausahaanproses penanganan pengaduan ;

f. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputiadministrasi umum, kepegawaian dan keuangan;

g. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunanperencanaan, program, evaluasi, dan pelaporan

6

kegiatan Inspektorat; danh. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

kegiatan sekretariatan;1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasa16

(1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugasmelaksanakan sebagian tugas pokok sekretaris di bidangperencanaan lingkup sekretariat. Dalammenyelenggarakan tugas pokoknya Sub BagianPerencanaan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalianrencana / program keIja pengawasan;

b. Penyiapan rancangan peraturan perundang-undangan;c. Penghimpunan peraturan perundang-undangan,

dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;d. Penyusunan rencana dan program pengelolaan

administrasi keuangan dan perlengkapan;e. Perencanaan dan penyusunan anggaran inspektorat;f. Pelaporan kegiatan perencanaan;

(2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugasmelaksanakan tugas pokok sekretaris dibidang evaluasidan pelaporan di lingkup sekretariat. Dalammenyelenggarakan tugas pokoknya Sub Bagian Evaluasidan Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan;b. Pelaksanaan pengadministrasian laporan hasil

pengawasan;c. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;d. Pelaksanaan penyusunan laporan hasil pengawasan;e. Penyusunan statistik hasil pengawasan;f. Penyelenggaraan keIjasama pengawasan;g. Pelapotan kegiatan evaluasi dan pelaporan.

(3) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugasmelaksanakan tugas pokok sekretaris dibidangadministrasi dan umum di lingkup sekretariat. Dalammenyelenggarakan tugas pokoknya Sub BagianAdminitrasi dan Umum mempunyai fungsi :a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi meliputi

pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan,penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan danadministrasi perjalanan dinas;

b. Pengelolaan urusan kepegawaian yang meliputipenyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi,disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraanpegawm;

c. Pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; dand. Pelaporan kegiatan dibidang administrasi dan umum.

7

Pasa17

(1) Inspektur Pembantu Wilayah pada InspektoratKabupaten membawahi wilayah kerja pembinaan danpengawasan pada instansi / satuan kerja di lingkunganPemerintah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan/Desa atausebutan lain;

(2) Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugasmelaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadappelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasuspengaduan di unit kerja / SKPD/ sesuai dengan wilayahkeIjanya;

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat (1)Pasal ini, Inspektur Pembantu Wilayahmempunyai fungsi :

a. Pengusulan program pembinaan dan pengawasan diwilayahnya;

b. Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan pembinaandan pengawasan di wilayahnya;

c. Pelaksanaan tugas pengawasan meliputi pemeriksaan,pengusutan, pengujian dan penilaian;

d. Pengkoordinasian tugas-tugas Pejabat FungsionalAuditor dalam pelaksanaan pengawasan bidangkeuangan;

e. Pengkoordinasian tugas-tugas Pejabat FungsionalPengawas Pemerintahan dalam pengawasanpenyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah;

f. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan; dang. Pelaporan pelaksanaan hasil pengawasan.

BABVKELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

Pasa18

Bagian Pertama

Jabatan Fungsional Auditor

(1) Kedudukan Jabatan Fungsional Auditor:

a. Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagaipelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawas Intern PemerintahKabupaten Musi Banyuasin;

b. Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksudpada huruf (a)merupakan jabatan karier yang dapatdiduduki oleh seseorang yang telah berstatusPegawaiNegeriSipil;

c. Auditor pada Inspektorat dalam melaksanakantugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur sesuaidengan peraturan perundang-undangan;

d. Tugas Pokok Auditor pada Inspektorat KabupatenMusi Banyuasin adalah melaksanakan kegiatanperencanaan, pengorganisasian, pelaksanaaanteknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;

8

e. Auditor yang melaksanakan tugas pokoksebagaimana dimaksud pada huruf (d), hamsmendapat surat penugasan dari pimpinan instansipengawasan masing-masing;

f. Dalam melaksanakan penugasan pengawasanBidang Keuangan yang meliputi audit,evaluasi,reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainseperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalamrangka memberikan keyakinan yang memadai atasefisiensi dan efektifitas manajemen resiko,pengendalian dan proses tata kelola unit yangdiawasi.

(2) KewenanganAuditor

a. Memperoleh keterangan dan / atau dokumen yangwajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihakyang terkait;

b. Melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan danbarang milik negara, ditempat pelaksanaan kegiatan,pembukuan dan tata usaha keuangan negara, sertapemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan,surat-surat, bukti-bukti, rekening koran,pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkaitdengan penugasan;

c. Menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yangdiperlukan dalam penugasan pengawasan;

d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalampengurusan pejabat instansi yang diawasi diLingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

e. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga auditor, jikadiperlukan.

(3) Auditor dalam melaksanakan tugas dan kewenangannyaharus sesuai dengan Standar pengawasan dan KodeEtikAuditor

(4) Jenis Jenjang Jabatan Auditor:

(al Jenjang Auditor Ahli, terdiri dari :

1. Auditor Utama;

2. Auditor Madya;

3. Auditor Muda;

4. Auditor Pertama;

(b) Jenjang Auditor Terampil, terdiri dari :

1. Auditor Penyelia;

2. Auditor Pelaksana Laanjutan;

3. Auditor Pelaksana.

9

Pasal9

Bagian Kedua

Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan UrusanPemerintah di Daerah (P2UPD)

(1) Kedudukan Jabatan Fungsional PengawasPenyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD):

a. Pengawas Pemerintahan di Daerah berkedudukansebagai pejabat fungsional di bidang pengawasanpenyelenggaraan teknis urusan pemerintahan didaerah pada instansi Pemerintah Kabupaten MusiBanyuasin;

b. Pengawas Pemerintahan di Daerah sebagaimanadimaksud pada huruf (a) merupakan jabatan karieryang hanya dapat diduduki oleh PegawaiNegeriSipil;

c. Pengawas Pemerintahan di Daerah Kabupaten MusiBanyuasin dalam melaksanakan tugasnyabertanggungjawab secara hirarkis kepada InspekturKabupaten Musi Banyuasin;

d. Tugas Pokok Pengawasan Pemerintahan adalahmelaksanakan pengawasan atas penyelenggaraanteknis urusan pemerintahan di daerah di luarpengawasan keuangan, yang meliputi pengawasanatas pembinaan pengawasan urasan pemerintahan,pengawasan atas peraturan daerah, pengawasan atasdekonsentrasi dan tugas perbantuan, pengawasanuntuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasipenyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah ;

e. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimanadimaksud pada huruf (d), Pengawasan Pemerintahanharus mendapatkan penugasan secara tertulis dariInspektur Kabupaten Musi Banyuasin;

(2) KewenanganPemerintahan

Jabatan Fungsional Pengawas

a. Memperolehketerangan dan Iatau dokumen yang wajibdiberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yangterkait;

b. Menetapkan jenis dokumen, data dan informasi yangdiperlukan dalam penugasan PengawasanPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan di DaerahKabupaten Musi Banyuasin;

c. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalampengurusan pejabat instansi yang diawasi;

d. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga PengawasPemerintah, jika diperlukan.

(3) Jenis jenjang Jabatan Pengawas penyelenggaraan urusanpemerintahan di daerah, yaitu :

(a) Pengawas Pemerintahan Madya ;(b) Pengawas Pemerintahan Muda ; dan(c) Pengawas Pemerintahan Pertama.

10

PasallO

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Jabatan Fungsional

(1) Tugas Pokok Jabatan Fungsional Auditor AbU seSUaIdengan jabatannya, yaitu sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Auditor Pertama adalab :

(1) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggidalam audit kinerja,

(2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggi dalatn audit atas aspekkeuangan tertentu;

(3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuantertentu;

(4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggi dalatn auditkhusus/investigasi/berindikasi tindak pidanakorupsi;

(5) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalamproses penyidikan dan/ atau peradilan kasushasil pengawasan;

(6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggidalam kegiatan evaluasi;

(7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggi dalatn kegiatan reviu;

(8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggidalam kegiatan pemantauan;

(9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan.kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasanlain;

(10) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas tinggi dalatn rangka membantumelaksanakan kegiatan perencanaan,pengorganisasian, pengendalian dan evaluasipengawasan.

b. Tugas Pokok Auditor Muda :

(1) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan auditkinerja;

(2) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan auditatas aspek keuangan;

(3) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan audituntuk tujuan tertentu;

(4) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan auditkhusus/investigasi/berindikasi tindak pidanakorupsi;

(5) Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalamproses penyidikan dan/atau peradilan kasushasil pengawasan;

(6) Memimpin pelaksanaan suatu penugasanevaluasi;

(7) Memimpinpelaksanaan suatu penugasan reviu;

11

(8) Memimpin pelaksanaan suatu penugasanpemantauan;

(9) Memimpin pelaksanaan suatu penugasanpengawasan lain;

(10) Memimpin pelaksanaan suatu penugasan dalamrangka membantu melaksanakan kegiatanperencanaan, pengorganisasian, pengendaliandan evaluasi pengawasan.

c. Tugas Pokok Auditor Madya :

(1) Mendampingijmemberikan keterangan ahli dalamproses penyidikan dan/atau peradilan kasushasil pengawasan;

(2) Mengendalikan teknis pelaksanaan kegiatanpengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauandan pengawasan lain);

(3) Melaksanakan kegiatan pengorganlsaslanpengawasan;

(4) Melaksanakan kegiatan pengendalianpengawasan;

(5) Membantu melaksanakan kegiatan perencanaandan evaluasi pengawasan.

d. Tugas Pokok Auditor Utama :

(1) Mendamping/memberikan keterangan ahli dalamproses penyidikan dan/atau peradilan kasushasil pengawasan;

(2) Mengendalikan mutu pelaksanaan kegiatanpengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan,dan pengawasan lain);

(3) Melaksanakan kegiatan perencanaanpengawasan;

(4) Melaksanakan kegiatan evaluasi pengawasan.

(2) Tugas Pokok Auditor Terampil, sesuai dengan jenjangjabatan, yaitu :

a. Tugas Pokok Auditor Pelaksana :

(1) Melaksanakan tugas-tugas Pengawasansederhana dalam audit kineIja;

(2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasansederhana dalam audit atas aspek keuangantertentu;

(3) Melaksanakan tugas-tugas pengawasansederhana dalam audit untuk tujuan tertentu;

(4) Melaksanakan tugas-tugas pengawasansederhana dalam auditkhusus/investigasi/berindikasi tindak pidanakorupsi;

(5) Melaksanakan . tugas-tugas pengawasansederhana dalam kegiatan evaluasi;

(6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasansederhana dalam kegiatan reviu;

(7) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan

12

sederhana dalam kegiatan pemantauan;(8) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan

sederhana dalam kegiatan pengawasan lain;(9) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan

sederhana dalam rangka membantumelaksanakan kegiatan perencanaan,pengorganisasian, pengendalian dan evaluasipengawasan.

b. Tugas Pokok Auditor Pelaksana Lanjutan :

denganaudit

pidana

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas rendah dalam audit kinerja;

(2) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas rendah dalam audit atas aspekkeuangan tertentu;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas rendah dalam audit untuk tujuantertentu;Melaksanakan tugas-tugas pengawasankompleksitas rendah dalamkhususjinvestigasijberindikasi tindakkorupsi;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas rendah dalam kegiatan evaluasi;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas rendah dalam kegiatan reviu;Melaksanakan tugas~tugas pengawasan dengankompleksitas rendah dalam kegiatanpemantauan;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas rendah dalam kegiatan pengawasanlain;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas rendah dalam rangka membantumelaksanakan kegiatanperencanaan,pengorganisasian,pengendalian danevaluasi pengawasan

(3)

(7)

(1)

(5)

(8)

(4)

(9)

(6)

c. Tugas Pokok Auditor Pelaksana Penyelia :

denganaudit

pidana

Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas sedang dalam audit kinerja;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas sedang dalam audit atas aspekkeuangan tertentu;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas sedang dalam audit untuk tujuantertentu;Melaksanakan tugas-tugas pengawasankompleksitas sedang dalamkhususjinvestigasij berindikasi tindakkorupsi;Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas sedang dalam kegiatan evaluasi;

(6) Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas sedang dalam kegiatan reviu;

(2)

(4)

(5)

(1)

(3)

13

(7) Me1aksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas sedang dalam kegiatanpemantauan;

(8) Me1aksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas sedang dalam pengawasan lain;

(9) Me1aksanakan tugas-tugas pengawasan dengankompleksitas sedang dalam rangka membantumelaksanakan kegiatan perencanaan,pengorganisasian, pengendalian dan evaluasipengawasan.

(3) Tugas Pokok Fungsional Pengawas PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan eli daerah (PPUPD),sesuai jenjangjabatan sebagai berikut :

a. Tugas Pokok Pengawas Pemerintahan Pertama :

urusanmengenal

kemampuanpengawasan(1) Melakukankelembangaan;

(2) Melakukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang otonomi daerah dan pemerintahanumum mengenai persandian;

(3) Me1akukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desamengenai pemerintahan desa dan kelurahan;

(4) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangpendidikan mengenai sarana dan prasarana;

(5) Me1akukan monitoring dan evaluasi sistempenerimaan siswa baru jenjang pendidikan dasardan menengah;

(6) Me1akukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kesehatan mengenai sumber dayamanusia kesehatan;

(7) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang kesehatan mengenai obat danpembekalan kesehatan;

(8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kesehatan mengenai pemberdayaanmasyarakat;

(9) Melakukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang kepemudaan dan olah ragamengenai kepemudaan;

(10) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang kepemudaan mengenai olahraga;

(11)Melakukan pengawasan pelaksaan urusan wajibbidang ketenagakeIjaan mengenai pembinaanpelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

(12)Me1akukan pengawasan pe1asksanaan urusanwajib bidang ketenagakeIjaan mengenaipembinaan dan penempatan tenega keIja dalamnegeri;

(13)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang ketenagakeIjaan mengenaipenge10laanumum;

(14)Me1akukan pengawasan pe1aksanaanwajib bidang ketahanan panganpenge10laanumum;

urusanmengenm

urusanmengenm

14

(15)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang perhubungan mengenaiperhubungan darat;

(16)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang komunikasi dan informatikamengenai pos dan telekomunikasi;

(17)'Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai pembinaan bidangsosial;

(18)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai identifikasi danpengawasan penyandang masalah kesejahteraansosial;

(19)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai pelaporanpelaksanaan program di bidang sosial;

(20)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai penganugerahantanda kehormatan;

(21)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai nilai-nilaikepahlawanan, keperintisan perjuangan dankesetiakawanan sosial;

(22)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pekerjaan umum mengenai sumberdaya air;

(23)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pekerjaan umum mengenai airmmum;

(24)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pekerjaan umum mengenal mrlimbah;

(25)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pekerjaan umum mengenaipersampahan;

(26)Melakukan pengawasan pelaksanaanwajib bidang pekerjaan umumdrainase;

(27)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pekerjaan umum mengenaipermukiman;

(28)Melakukan pengawasan pelaksanaanwajib bidang pekerjaan umumbangunan gedung dan lingkungan;

(29)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan dan perikananmengenai kelautan;

(30)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan dan perikananmengenai pengelolaan pemasaran;

(31)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan dan perikananmengenai penyuluhan dan pengendalian;

(32)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang pertanian mengenai tanamanpangan dan holtikultura;

(33)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan

urusanmengenal

15

pilihan bidang pertanian mengenai perkebunan;(34)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan

pilihan bidang pertanian mengenai penunjang;(35)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan

pilihan bidang kehutanan mengenai inventarisasihutan;

(36)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai penataanbatas 1uar areal kerja unit usaha pemanfaatanhutan produksi;

(37)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpi1ihan bidang kehutanan mengenai reneanapengelolaan jangka pendek eagar alam, suakamargasatwa, taman nasional, taman wisata alamdan taman burung;

(38)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaantaman hutan raya;

(39)Melakukan pengawasan pe1aksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pemungutanhasil hutan pada hutan produksi;

(40)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatankawasan hutan dan jasa 1ingkungan pada hutanproduksi;

(41)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai industripengelolaan hasil hutan;

(42)Melakukan pengawasan pelaksanaanpilihan bidang kehutananpenatausahaan hasil hutan;

(43)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatankawasan hutan pada hutan lindung;

(44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai penerimaannegara bukan bidang hutan;

(45)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pengelolaandaerah aliran sungai (DAS);

(46)Melakukan pengawasan pe1aksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenaipengembangan hutan hak dan aneka usahakehutanan;

(47) Me1akukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pembenihantanaman hiasan;

(48)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pengusahaanpariwisata alam pada kawasan pelestarian alam,pengusahaan taman baru,areal baru dan kebun;

(49)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatantumbuhan dan satwa liar;

(50)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai lembagakonservasi;

mengen8.1

urusanmengen8.1

16

(51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai perlindunganhutan;

(52)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengen8.1penebangan,penanaman, pemungutan hasilhutan;

(53)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang _mengenai usaha industri;

(54)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai perlindunganusaha industri;

(55)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrianpemasaran;

(56)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenaisumbedaya manusia;

(57)Melakukan pengawasan pelaksanaanpilihan bidang perindustrianlingkungan hidup;

(58) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenai saranadan prasarana;

(59)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenai dataindustri;

(60)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perdagangan mengenai metrologilegal;

(61) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perdagangan mengen8.1perdagangan berjangka komodotif, alternatifpembiayaan sistem resi gudang dan pasar lelang;

(62)Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang energi dan sumberdaya mineralmengenai mineral, batubara, panas bumi, dan airtawar dan

(63)Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentuatas kegiatan. tugas di Kabupaten/Kota dandesal kelurahan.

b. Tugas Pokok Pengawas Pemerintahan Muda :

(1) Melakukan pengawasan umum penerapanStandar Pelayanan Minimal (SPM)Inorma,standar, prosedur, dan kinerja (NSPK),melaluianalisis, evaluasi, pengujian/penilaianpenyusunan rencana pencapaian SPM/NSPKyang di tuangkan dalam Rencana KerjaAnggaranSatuan Perangkat KerjaDaerah (RKA- SKPD);

(2) Melakukan pengawasan teknis penerapanSPM/NSPK;

(3) Melakukan pengawasan ataspembinaan urusanpilihan melalui analisis, evaluasi,pengujianl penilaian, terhadap Rencana KerjaAnggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD);

17

(4) Melakukan pengawasan atas pembinaan urusanpilihan me1alui analisis, evaluasi,pengujian/ penilaian terhadap kesejahteraanmasyarakat;

(5) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajibbidang kependudukan dan catatan sipil;

(6) Melakukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang otonomi daerah dan pemerintahanumum meliputi perangkat daerah;

(7) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang pemberdayaan adat danpengembangan kehidupan mengenai sosialbudaya masyarakat;

(8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pendidikan mengenai kebijakanpembiayaan;

(9) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang pendidikan mengenai pendidikandan tenaga kependidikan;

(10) Me1akukan monitoring & evaluasi sistempenerimaan siswa baru jenjang pendidikan dasardan menegah;

(11) Melakukan pengawasan urusan wajib bidangkesehatan mengenai upaya kesehatan;

(12) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangkesehatan mengenai kebijakan pembiayaankesehatan;

(13) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangketenagakeIjaan mengenal pembiayaanketenagakeIjaan;

(14) Melakukan pengawasan urusan wajib bidangketahanan pangan mengenai keamanan pangan;

(15) Melakukan pengawasan urusan wajib bidangperhubungan mengenai perkeretaapian;

(16) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangkomunikasi dan informatika mengenai saranakomunikasi dan diseminasi informasi;

(17) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangsosial mengenai kerjasama bidang sosial;

(18) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangsosial mengenai pengawasan bidang sosial;

(19) Melakukan pengawasan urusan wajib bidangsosial mengenai sarana dan prasarana sosial;

(20) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangsosial mengenai sistem informasi kesejahteraansosial;

(21) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangpekeIjaan umum mengenal perkotaan danpedesaan;

(22) Me1akukan pengawasan urusan wajib bidangpekeIjaan umum mengenaijasa kontruksi;

(23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kelautan dan perikanan mengenaiperikanan tangkap;

(24) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanpilihan bidang kelautan dan perikanan mengenaipeternakan budidaya;

18

(25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang pertanian mengenai petemakandan kesehatan hewan;

(26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai penunjukankawasan hutan, hutan produksi, hutanlindung,hutan pelestarian alam, kawasan suakaalam dan tanaman baru;

(27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai kawasanhutan dengan tujuan khusus;

(28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaanjangka pendek (tahunan) unit KPHP;

(29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan tahunan Oangkapendek) unit usahapemanfaatan hutan produksi;

(30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan tahunan Oangkapendek) unit KPHL;

(31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan tahunan Oangka pendek) unit usahapemanfaatan hutan lindung;

(32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai penataanareal kerja unit usaha pemanfaatan hutanlindung;

(33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHK;

(34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan jangka menengah eagar alam, suakamargastwa,taman nasional, taman wisataalam,dan taman buru;

(35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanakehutanan;

(36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan.pilihan bidang kehutanan mengenai sisteminformasi kehutanan (numerik dan persial);

(37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pemanfaatanhasil hutan pada hutan produksi ;

(38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai perencanaanrehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutanmagrove;

(39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pelaksanaanrehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutanmagrove;

(40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai reklamasihutan pada areal yang di bebani penggunaan

19

kawasan hutan;(41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan

pilihan bidang kehutanan mengenai reklamasihutan areal bencana alam;

(42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenaipemberdayaan masyarakat setempat di dalamdan sekitar hutan;

(43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai hutan kota;

(44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pendidikandan pelatihan (diklat)kehutanan;

(45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai penyuluhankehutanan;

(46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai pengawasanbidang kehutanan;

(47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenmperindustrian mengenai perizinan;

(48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenai fasilitasindustri;

(49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenai teknologi;

(50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenaipermodalan;

(51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenai kerjasamaindustry;

(52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenaikelembangan;

(53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenalmonitoring,evaluasi dan pelaporan;

(54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenaiperdangangan dalam negeri;

(55) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang energi dan sumberdaya mineralmengenai geologi;

(56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang energi dan sumber daya mineralmengenai ketenagakerjaan;

(57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang energi dan sumber daya mineralmengenai pendidikan dan pelatihan;

(58) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugaspembantuan di KabupatenJKota dan desa;

(59) Melakukan pengawasan atas indikasi hambatandalam pelayanan masyarakat;

(60) Melakukan evaluasi pemerintahan

20

desajkelurahan atas sebutan lainya;(61) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas

mengenai SKPDdi KabupatenjKota;

c. Tugas Pokok Pengawas Pemerintahan Madya :

(1) Melakukan pengawasan umum penerapanStandar Pelayanan Minimal (SPM)j Norma,standar, prosedur dan kriteria (NSPK)melaluianalisis, evaluasi, pengujianjpenilaianpenyusunan rencana pencapaian SPMjNSPKyang di tuangkan dalam rencana strategi satuankerja perangkat daerah(Renstra SKPD);

(2) Melakukan pengawasan umum penerapanstandar pelayanan minimal (SPM) Norma,standar,prosedurdan kriteria (NSPK)melalui analisis, evaluasi,pengujianjpenilaian penyusunan rencanapencapaian SPMjNSPKyang di tuangkan dalamrenja satuan kerja perangkat daerah(RENJA-SKPD);

(3) Melakukan pengawasan umum penerapanStandar Pelayanan Minimal (SPM)j Norma,standar, prosedur dan kriteria (NSPK).melaluianalisis, evaluasi, pengujianjpenilaianpenyusunan rencana pencapaian SPMjNSPKyang di tuangkan dalam Kebijakan UmumAnggaran (KUA)

(4) Melakukan pengawasan atas pembinaanpelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,evaluasi, pengujianjpenilaian terhadap rencanastrategi satuan kerja perangkat daerah (RenstraSKPD);

(5) Melakukan pengawasan atas pembinaanpelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,evaluasi, pengujianjpenilaian terhadap rencanastrategi satuan kerja perangkat daerah (RenjaSKPD);

(6) Melakukan pengawasan atas pembinaanpelaksanaan urusan pilihan melalui analisis,evaluasi, pengujianjpenilaian terhadap kebijakanumum anggaran (KUA);

(7) Melakukan pengawasan barangj aset daerah;(8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan

wajib bidang kesatuan bangsa dan politik dalamnegeri;

(9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang otonomi daerah dan pemerintahanumum mengenai pemerintahan umum;

(10) Melakukan pengawasan. pelaksanaan urusanwajib bidang otonomi daerah dan pemerintahan.umum mengenai kebijakan administrasikeuangan daerah;

(11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pemberdayaan masyarakat dan desameliputi penguatan kemampuan kelembangaan;

(12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan

21

wajib bidang pemberdayaan adat danpengembangan kehidupan mengenaipemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;

(13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pemberdayaan adat danpengembangan kehidupan mengenarpemberdayaan masyarakat dalam pengelolaansumber daya alam dan teknologi tepat guna;

(14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pendidikan mengenai kebijakan danstandar;

(15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pendidikan mengenai kurikulum;

(16) Melakukan monitoring dan evaluasi sistempenerimaan siswa baru jenjang pendidikan dasardan menengah;

(17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kesehatan mengenai manajemenkesehatan;

(18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang ketenagakerjaan mengenaipembinaan SDM;

(19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang ketenagakerjaan mengenarpenempatan tenaga kerja luar negeri;

(20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang ketenagakerjaan mengenaipembinaan hubungan. industrial dan jaminansosial tenaga kerja;

(21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang ketahanan pangan mengenarketahanan pangan;

(22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang perhubungan mengenarperhubungan laut;

(23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai perencanaan bidangsosial;

(24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai pembangunan danpendayagunaan potensi dan sumberkesejahteraan sosial (PSKS);

(25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai pembinaan tenagafungsional pekerja sosial;

(26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pekerjaan umum mengenai binamarga;

(27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pekerjaan umum mengenaipenataan ruang;

(28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusahwajib bidang kelautan dan perikanan mengenaipengawasan dan pengendalian;

(29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kehutanan mengenai pemetaankawasan hutan;

urusanmengenal

urusanmengen8.1

urusanmengen8.1

22

(30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kehutanan mengenai pengelolaanjangka menengah (lima tahunan) Unit KPHP;

(31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan lima tahunan unit usahapemanfaatan hutan produksi;

(32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang)unit kesatuan pengelolaan hutan lindung (KPHL);

(33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unitKPHL;

(34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan _mengenai rencanapengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unitusaha pemanfaatan hutan lindung;

(35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang)unit kesatuan pengelolaan hutan konservasi(KPHK);

(36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai rencanapengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unitKPHK;

(37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenai penelitiandan pengembangan kehutanan;

(38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihanbidang kehutanan mengenai pembinaan danpengendalian bidang kehutanan;

(39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang kehutanan mengenaipengangkatan petugas pembuat laporan hasilpemeriksaan;

(40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengen8.1perencanaan dan program;

(41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang perindustrian mengenaistandarisasi;

(42) Melakukan pengawasan pelaksanaanpilihan bidang perindustrianpengawasan industri;

(43) Melakukan pengawasan pelaksanaanpilihan bidang perdaganganperdagangan luar negeri;

(44) Melakukan pengawasan pelaksanaanpilihan bidang perdaganganpengembangan ekspor nasional;

(45) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanpilihan bidang transmigrasi mengenai kebijakan,perencanaan, pembinaan dan pengawasan;

23

(46) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturankepala daerah tentang penjabaran anggaranpendapatan be1anjadaerah;

(47) Me1akukan pengawasan atas indikasi korupsi,kolusi, nepotisme;

(48) Me1akukan evaluasi kinerja penyelenggaraanpemerintahan kabupatenjkota;

(49) Melakukan evaluasi kemampuanpenyelenggaraan otomotif daerahkabupatenjkota;

(50) Melakukan evaluasi daerah otonom barukabupatenjkota;

(51) Me1akukan evaluasi pemerintahan kecamatanatau sebutan lainya;

(52) Me1akukan evaluasi laporan akuntabilitasme1iputi komponen Satuan KeIja PerangkatDaerah;

(53) Melakukan pengawasan umum penerapanStandar Pelayanan Minimal (SPM) norma,standar, prosedur dan kriteria (NSPK)melaluianalisis, evaluasi, pengujianjpenelitianpenyusunan rencana pencapaian SPMjNSPKyang di tuangkan dalam Rencana PembangunanJangka MenengahDaerah (RPJMD);

(54) Me1akukan pengawasan umum penerapanStandar Pe1ayanan Minimal (SPM) norma,standar, prosedur dan kriteria (NSPK)me1aluianalisis, evaluasi, pengujianjpenelitianpenyusunan rencana pencapaian SPMjNSPKyang di tuangkan dalam Rencana KeIjaPemerintah Daerah (RKPD);

(55) Me1akukan pengawasan atas pembinaanpelaksanaan urusan pilihan melaluianalisis,evaluasi, pengujianjpene1itian terhadapRencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD);

(56) Melakukan pengawasan atas pembinaanpelaksanaan urusan pilihan melaluianalisis,evaluasi, pengujianj penelitian terhadaprencana keIja pemerintah daerah (RKPD);

(57) Me1akukan pengawasan kebijakan keuanganDaerahjNegara;

(58) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang otonomidaerah;

(59) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang pendidikan meliputi pengendalianmutu pendidikan;

(60) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang ketenagakerjaan mengenaikebijakan, perencanaan,pembinaan danpengawasan;

(61) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang perhubungan mengemuperhubungan udara;

(62) Me1akukan pengawasan pe1aksanaan urusanwajib bidang sosial mengenai kebijakan sosial;

(63) Melakukan pengawasan pe1aksanaan urusan

24

wajib bidang kehutanan mengenai pembentukanwilayah pengelolaan hukum;

(64) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kehutanan mengenai reneanapengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan)unit kesatuan hutan produksi (KPHP);

(65) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kehutanan mengenai reneana kerjadua puluh lima tahun unit usaha pemanfaatanhutan produksi;

(66) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kehutanan mengenai reneana kerjadua puluh tahunan unit usaha pemanfaatanhutan lindung;

(67) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang kehutanan mengenai reneanapengelolaan jangka panjang dua puluh tahunaneagar alam, suaka margasatwa, taman nasional,taman wisata alam, dan taman buru;

(68) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusanwajib bidang perdagangan mengenai kerja samaperdagangan intemasional;

(69) Melakukan evaluasi atas raneangan peraturandaerah tentang Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD);

(70) Melakukan evaluasi atas raneangan peraturandaerah tentang pajak daerah;

(71) Melakukan evaluasi atas raneangan peraturandaerah tentang retribusi daerah;

(72) Melakukan evaluasi atas raneangan peraturandaerah tentang tata ruang daerah;

(73) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;(74) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala

daerah;(75) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan

dekonsentrasi;(76) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa

jabatan Bupati/Walikota;(77) Melakukan pengawasan atas indikasi

penyalahgunaan wewenang;(78) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah Kabupaten MusiBanyuasin;

(79) Melakukan evaluasi kemampuanpenyelenggaraan otonomidaerah dan;

(80) Melakukan evaluasi daerah otonom baru;

BABVI

WILAYAH KERJAINSPEKTORAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Pasalll

1. Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektorat

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari Organisasi

25

Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin seSUaI

dengan urusan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

dan

2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana di maksud

Pasal 11 ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Bupati Musi

Banyuasin dalam bentuk Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT)Inspektorat Kabupaten Musi Banyuasin;

BAB VIIKETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal12

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan landasan

kerja bagi satuan Organisasi di lingkungan Inspektorat

Kabupaten Musi Banyuasin yang wajib dilaksanakan.

Pasal13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 24 Tahun 2008

tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi Inspektorat

Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin Tahun 2008 Nomor 107), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

26

BAB VIKETENTUANPENUTUP

Pasal14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayupada tanggal 1<;FEI3RVAfl.1 2014

BUPATIMUSI BANYUASIN,

/H. PAHRIAZ ARI

Diundangkan di Sekayupada tanggal 2<; FEBRVAI'-\ 2014

SEKRETARISDAERAHKABUPATENMUSI BANYUASIN

+H. SOHANMAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR li",4

----- -BAGAN STRUKTUR ORGANISASIINSPEKTORAT KABUPATEN

MUSI BANYUASINLampiran : Peraturan Bupati Musi Banyuasin

Nomor: 7 Tahun 2014Tanggal: 1." fI'BRIIAI'-' 2014

INSPEKTUR 1•

SEKRETARIAT

I ISUB BAGIAN SUBBAGIAN SUB BAGIAN

PERENCANAAN EVALUASIDAN Administrasi danPELAPORAN Umum

I I . I IINSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU INSPEKTUR PEMBANTU

WILAYAH I WILAYAHII WILAYAH III WILAYAH IV

IKELOMPOK FUNGSIONAL KELOMPOK FUNGSIONAL

P2UPD AUDITOR

BUPATI MUSI BANYUASIN