peraturan daerah kabupaten banyuasin nomor 28 tahun 2012

[1]

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN

TAHUN 2012-2032

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan tata ruang wilayah

Kabupaten Banyuasin sebagai pedoman bagi semua

kegiatan pemanfaatan ruang secara optimal, serasi,

seimbang, terpadu, tertib lestari, dan berkelanjutan

perlu segera dilakukan penataan ruang dalam rangka

mewujudkan masyarakat adil dan makmur

berdasarkan Pancasila;

b. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banyuasin yang diatur dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2005 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau

kembali;

c. bahwa…

[2]

c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Nasional, maka kebijakan dan

strategi penataan ruang wilayah nasional perlu

dijabarkan ke dalam revisi Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Banyuasin; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

tercantum huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Banyuasin tahun 2012-2032.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4181);


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang…

[3]


Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik




Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4833);


Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan



Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam

Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5160);

9. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 31);

10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

DEWAN…

[4]

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUASIN

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG

WILAYAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012– 2032.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan;

3. Daerah adalah daerah Kabupaten Banyuasin;

4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Banyuasin;

5. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin;

6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

7. Ruang adalah Wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang

udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah,

tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan

memelihara kelangsungan hidupnya;

8. Tata Ruang adalah Wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang;

9. Struktur Ruang adalah Susunan pusat-pusat permukiman dan sistem

jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung

kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki

hubungan fungsional;

10. Pola…

[5]

10. Pola Ruang adalah Distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah

yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan

ruang untuk fungsi budidaya;

11. Penataan Ruang adalah Suatu sistem proses perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

12. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan

hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam

penataan ruang;

13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi

pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan

ruang;

14. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan

penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;

15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja

penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah, dan masyarakat;

16. Pemanfaatan Ruang adalah Upaya untuk mewujudkan struktur ruang

dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan

dan program;

17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah Upaya untuk mewujudkan

tertib tata ruang;

18. Rencana Tata Ruang adalah Hasil Perencanaan Tata Ruang;

19. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin, selanjutnya

disingkat RTRW Kabupaten Banyuasin adalah arahan kebijakan dan

strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Banyuasin;

20. Tujuan...

[6]

20. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten adalah tujuan yang

ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan

perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten

pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya

ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan

berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional;

21. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Arahan

pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah guna

mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun

waktu 20 (dua puluh) tahun;

22. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Penjabaran

kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian

tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan

rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten;

23. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana yang

mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan

kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan

prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk

mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan

skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem

jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem

jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan

atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana

lainnya;

24. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah

Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota;

25. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan

Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten

atau beberapa Kecamatan;

26. Pusat...

[7]

26. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah

Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala

Kecamatan atau beberapa Desa;

27. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah

Pusat Permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar

Desa;

28. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Kabupaten adalah

Rencana Jaringan Prasarana Wilayah yang dikembangkan untuk

mengintegrasikan Wilayah Kabupaten dan untuk melayani kegiatan

yang memiliki cakupan Wilayah layanan prasarana skala Kabupaten;

29. Jalan adalah Seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan

perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang

berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,kecuali

jalan rel dan jalan kabel;

30. Rencana Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten adalah Rencana

Susunan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam Wilayah

Kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana

yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi

fungsi tertentu dalam Wilayah Kabupaten;

31. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten adalah Rencana distribusi

peruntukan ruang Wilayah Kabupaten yang meliputi peruntukan ruang

untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir

masa berlakunya RTRW Kabupaten yang memberikan gambaran

pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun

mendatang;

32. Arahan...

[8]

32. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten adalah Arahan

Pengembangan Wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola

ruang Wilayah Kabupaten sesuai dengan RTRW Kabupaten melalui

penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan

Kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program

utama jangka menengah lima tahunan Kabupaten yang berisi rencana

program utama, sumber pembiayaan, instansi pelaksana, dan waktu

pelaksanaan;

33. Holding Zone adalah Kawsan Hutan yang diusulkan perubahan fungsi

dan peruntukannya dan bukan kawasan hutan yang diusulkan

menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dalam revisi RTRW

yang belum mendapat persetujuan substansi menteri kehutanan;

34. Indikasi Program Utama jangka menengah 5 (lima) tahunan adalah

Petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, waktu

pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka

mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang;

35. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten

adalah Ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya

mengendalikan pemanfaatan ruang Wilayah Kabupaten agar sesuai

dengan RTRW Kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan

zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta

arahan sanksi untuk Wilayah Kabupaten;

36. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten adalah

Ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur

pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi

peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten;

37. Ketentuan Perizinan adalah Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh

setiap pihak sebelum melakukan kegiatan pemanfaatan ruang, yang

digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan sesuai

dengan rencana tata ruang;

38. Ketentuan...

[9]

38. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah Perangkat atau upaya untuk

memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan

dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah,

membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan

dengan rencana tata ruang;

39. Arahan Sanksi adalah Arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa

saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang;

40. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta

segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan

berdasarkan aspek administratif dan/ atau aspek fungsional.

41. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.

42. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup

sumber daya alam dan sumber daya buatan.

43. Kawasan Hutan adalah Wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

sebagai hutan tetap.

44. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang memiliki sifat

khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan

sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegahan

banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah.

45. Kawasan Budidaya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi

utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber

daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

46. Hutan Produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.

47. Kawasan...

[10]

47. Kawasan Permukiman adalah Bagian dari lingkungan hidup di luar

kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan

yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan

hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan

penghidupan.

48. Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

49. Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama

bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa

pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

50. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disebut RTH adalah Area

memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara

alamiah maupun yang sengaja ditanam.

51. Kawasan Resapan Air adalah Kawasan yang mempunyai kemampuan

tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat

pengisian air bumi yang berguna sebagai sumber air.

52. Sempadan Pantai adalah Daratan sepanjang tepian yang lebarnya

proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100

(seratus) meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat.

53. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri-kanan sungai,

termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai

manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

54. Daerah Reklamasi Rawa (DRR) adalah keseluruhan saluran baik

primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu

kesatuan, beserta bangunan pelengkapnya yang diperlukan untuk

pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian dan penggunaan air.

55. Kawasan...

[11]

55. Kawasan Agropolitan adalah Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih

pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi

pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukan

oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan

sistem permukiman dan sistem agrobisnis.

56. Kawasan Minapolitan adalah Suatu bagian wilayah yang mempunyai

fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra pengolahan, pemasaran

komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung

lainnya.

57. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial,budaya, dan/atau

lingkungan.

58. Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang penataan ruangnya

diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekonomi,sosial, budaya, dan/atau

lingkungan,

59. Kawasan Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan dilaut.

60. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan

negara

61. Pulau Kecil adalah Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan

2.000 km² (dua ribu) kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

62. Reklamasi adalah Kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka

meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut

lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan

lahan, atau drainase.

63. Masyarakat adalah Orang perorangan, kelompok orang termasuk

masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan

non pemerintah lain dalam penataan ruang.

64. Peran...

[12]

64. Peran Serta Masyarakat adalah Partisipasi aktif masyarakat dalam

proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian

pemanfaatan ruang.

65. Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan Hidup

adalah Upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan

hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk

menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi

masakini dan generasi masa depan.

66. Izin Pemanfaatan Ruang adalah Izin yang dipersyaratkan dalam

kegiatan pemanfaatan ruang.

67. Orang adalah Orang perseorangan dan/ atau korporasi.

BAB II

FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) RTRW Kabupaten berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang,

pemanfaatan sumberdaya, dan pembangunan daerah serta penyelaras

kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi, dan Kabupaten. RTRW

Kabupaten juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten dan pedoman penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten.

(2) Kedudukan RTRW Kabupaten adalah:

a. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun tata ruang nasional;

penyelaras bagi kebijakan penataan ruang provinsi; dan pedoman

bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyuasin; dan

b. sebagai dasar pertimbangan dalam penyelarasan penataan ruang

antar wilayah lain yang berbatasan; dan kebijakan pemanfaatan

ruang Kabupaten, lintas kecamatan, dan lintas ekosistem.

BAB III ...

[13]

BAB III

LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN DAN MUATAN RTRW KABUPATEN

Pasal 3

(1) Wilayah Kabupaten Banyuasin terdiri atas 19 (Sembilan belas)

kecamatan dengan luas wilayah daratan kurang lebih 1.183.299 (satu

juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus Sembilan puluh

sembilan) hektar dan luas lautan kurang lebih 192.101 (seratus

sembilan puluh dua ribu seratus satu) hektar.

(2) Batas wilayah Kabupaten, meliputi:

a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung

Timur, Muaro Jambi Provinsi Jambi dan Selat Bangka;

b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pangkalan Lampam

dan Air Sugihan (Kabupaten Ogan Komering Ilir);

c. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bayung Lencir,

Kecamatan Sungai Lilin, Lais dan Lalan (Kabupaten Musi

Banyuasin); dan

d. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jejawi dan

Kecamatan Pampangan (Kabupaten Ogan Komering Ilir), Kota

Palembang, Kecamatan Abab, Kecamatan Sungai Rotan, Kecamatan

Gelumbang, Kecamatan Muara Belida (Kabupaten Muara Enim),

Kecamatan Pemulutan (Kabupaten Ogan Ilir).

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 45.336 (empat

puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar;

b. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 47.540 (empat

puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh) hektar;

c. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 21.487 (dua

puluh satu ribu empat ratus delapan puluh tujuh) hektar;

d. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 48.278 (empat

puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh delapan) hektar;

e. Kecamatan...

[14]

e. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 38.015 (tiga puluh

delapan ribu lima belas) hektar;

f. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 31.866 (tiga

puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) hektar;

g. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 90.618

(Sembilan puluh ribu enam ratus delapan belas) hektar;

h. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 32.453 (tiga

puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga) hektar;

i. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 46.596 (empat

puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh enam) hektar;

j. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 94.200

(Sembilan puluh empat ribu dua ratus) hektar;

k. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 493.200 (empat

ratus Sembilan puluh tiga ribu dua ratus) hektar;

l. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 68.336 (enam

puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam) hektar;

m. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 82.010 (delapan

puluh dua ribu sepuluh) hektar;

n. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 106.670

(seratus enam ribu enam ratus tujuh puluh) hektar;

o. Kecamatan Air Saleh dengan luas kurang lebih 27.929 (dua puluh

tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar;

p. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 32.751 (tiga

puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh satu) hektar;

q. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 22.105 (dua puluh

dua ribu seratus lima) hektar;

r. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 36.222 (tiga

puluh enam ribu dua ratus dua puluh dua) hektar; dan

s. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 24.188

(dua puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan) hektar.

Pasal 4 ...

[15]

Pasal 4

Materi muatan RTRW Kabupaten ini meliputi:

a. tujuan, kebijakan dan strategi;

b. rencana struktur ruang wilayah;

c. rencana pola ruang wilayah;

d. penetapan kawasan strategis Kabupaten;

e. arahan pemanfaatan ruang wilayah;

f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan

g. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

BAB IV

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 5

penataan ruang wilayah Kabupaten bertujuan untuk mempercepat

pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan pertanian dan

pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ditunjang kegiatan

industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan kebijakan dan strategi penataan

ruang wilayah Kabupaten.

(2) Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. Pembentukan...

[16]

a. Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup

seluruh wilayah Kabupaten;

b. Peningkatan aksesibilitas, pelayanan sarana dan prasarana;

c. Pemantapkan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan

lindung;

d. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang

ramah lingkungan;

e. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan

teknologi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya; dan

f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

negara.

Pasal 7

(1) Strategi untuk pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang

mencakup seluruh wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam

pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. mengembangkan Ibukota Kecamatan Sungsang menjadi satu pusat

kegiatan utama wilayah kabupaten (PKWp) sesuai arahan dalam

RTRWP;

b. mengembangkan wilayah Pangkalan Balai, menjadi pusat kegiatan

lokal (PKL) wilayah kabupaten sesuai arahan dalam RTRWP dan

mempromosikan pusat utama lainnya sesuai dengan potensinya;

c. menetapkan pusat kegiatan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan

(PPK); dan

d. menetapkan pusat kegiatan/pusat permukiman yang memiliki

wilayah layanan antar desa dan atau lebih dari satu desa sebagai

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), selain yang telah ditetapkan

sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK).

(2) Strategi...

[17]

(2) Strategi untuk Peningkatan aksesibilitas, pelayanan sarana dan

prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)

huruf b, meliputi:

a. membangun dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi

keseluruh bagian wilayah Kabupaten;

b. mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang

menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan

dan antara pusat-pusat kegiatan dengan masing-masing wilayah

pelayanan;

c. mengembangkan sistem angkutan umum darat yang

menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan pusat permukiman

penduduk dan mendukung pengembangan terminal penumpang

dan bongkar muat yaitu terminal tipe A di Sungsang dan terminal

tipe B di Pangkalan Balai sesuai arahan RTRWP;

d. mengembangkan sistem transportasi air di wilayah perairan

Kabupaten Banyuasin disertai dengan meningkatkan kualitas dan

kuantitas dermaga yang saling terintegrasi dengan rencana

pelabuhan Tanjung Api-Api;

e. mendukung pembangunan jalur kereta api menuju kawasan

Tanjung Api-Api dan jalur regional yang menghubungkan Provinsi

Sumatera Selatan dengan Provinsi Jambi yang melalui Kecamatan

Betung;

f. menyediakan fasilitas pelayanan sosial-ekonomi (kesehatan,

pendidikan, air bersih, pasar, olahraga, pemerintahan dan

sebagainya); dan

g. meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan listrik,

telekomunikasi, air bersih yang mencapai seluruh wilayah

Kecamatan.

(3) Strategi untuk pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas

kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf

c, meliputi:

a. mewujudkan...

[18]

a. mewujudkan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% (tiga puluh) persen

dari luas wilayah kota dan mewujudkan hutan minimal 30% (tiga

puluh) persen dari setiap DAS dengan sebaran yang proporsional

yang berada di Kabupaten;

b. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang

telah menurun kualitasnya;

c. mempertahankan dan melestarikan Kawasan Taman Nasional

Sembilang sebagai green belt area dan kawasan konservasi untuk

mempertahankan dan melestarikan kawasan mangrove yang

berbasis masyarakat;

d. menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam

rangka kegiatan pengembangan dan penelitian fungsi kawasan

lindung terutama pada kawasan Taman Nasional Sembilang, hutan

lindung dan cagar alam laut;

e. rehabilitasi lahan kritis, sedimentasi dan abrasi terutama pada

wilayah pesisir dan hulu sungai yang terjadi di Kabupaten; dan

f. meningkatkan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan

sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis

wilayah sungai dan daerah aliran sungai.

(4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan

budidaya yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. mengoptimalkan pemanfaatan lahan non produktif sebagai

kawasan budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan

seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan;

b. pembangunan dan pengembangan kawasan hutan produksi, hutan

produksi konversi dan hutan rakyat;

c. pembangunan dan pengembangan kawasan pertanian tanaman

pangan, hortikultura, peternakan serta kawasan perkebunan rakyat

dan perkebunan swasta nasional;

d. pembangunan...

[19]

d. pembangunan dan pengembangan kawasan perikanan air tawar, air

payau dan perikanan tangkap baik di perairan umum maupun

perairan laut;

e. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan kegiatan pariwisata untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir;

f. mengembangkan kawasan pariwisata;

g. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan

serta pulau-pulau kecil yang diarahkan untuk mendukung

pengembangan pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan;

h. mengembangkan kawasan pertambangan untuk pengelolaan

potensi sumber daya alam secara berimbang dan berkelanjutan

dengan memprioritaskan aspek keseimbangan ekosistem dan

pelestarian lingkungan hidup; dan

i. mengembangkan kegiatan industri untuk mendukung peningkatan

nilai tambah, produktivitas dan saling terintegrasi dengan kegiatan

lainnya.

(5) Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan

teknologi, kelestarian sumber daya alam hayati, dan budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. mengembangkan budidaya pertanian pangan sebagai bagian

terbesar penopang produksi untuk Provinsi Sumatera Selatan yang

ditetapkan sebagai lumbung pangan nasional melalui intensifikasi

dan ekstensifikasi pertanian dengan pusat pengembangan pada

wilayah pertanian lahan pasang surut;

b. mengembangkan dan membangun sarana prasarana pendukung

industri terpadu dan Pelabuhan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat;

c. mengembangkan Kawasan Agropolitan, Minapolitan, KTM, Kawasan

Migas dan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN)

melalui penyediaan prasarana dan sarana serta fasilitas lainnya;

d. mengembangkan...

[20]

d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan

perdagangan yang terpusat di Kawasan Betung;

e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan

perkantoran di Kawasan Pangkalan Balai;

f. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan

industri yang terpusat di Kawasan Industri Gasing dan Mariana;

g. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama regional, nasional

bahkan internasional di bidang ekonomi berupa perluasan

pemasaran hasil produksi dan membuka peluang investasi dan di

bidang edukasi berupa kegiatan penelitian melalui Kawasan

Agrocenter di Kecamatan Sembawa;

h. mengembangkan sarana prasarana perkotaan di kawasan pusat

permukiman yang diarahkan untuk mendukung pengembangan

pusat-pusat kegiatan dan pusat pelayanan pada kawasan

hinterland kota Palembang;

i. mengembangkan prasarana dan sarana Kawasan Kampung Nelayan

Sungsang sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui kegiatan

revitalisasi kawasan; dan

j. Pemeliharaan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Sembilang

dan Suaka Margasatwa Padang Sugihan sebagai fungsi pelestarian

alam dan pelestarian suaka alam.

(6) Strategi untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada

huruf f terdiri atas:

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan

keamanan;

b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar

kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan

peruntukannya;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya

tidak terbangun disekitar kawasan pertahanan dan keamanan

negara sebagai zona penyangga; dan

d. turut...

[21]

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan

keamanan.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten meliputi:

a. rencana sistem perkotaan wilayah kabupaten;

b. rencana sistem jaringan prasarana skala kabupaten yang meliputi:

1. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi

2. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi;

3. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana

telekomunikasi

4. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumberdaya

air;

5. rencana pengembangan jaringan prasarana lingkungan; dan

6. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana lainnya.

(2) Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta

dengan tingkat ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam

Gambar 3.4 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Perkotaan

Pasal 9

(1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf

a terdiri atas:

a. PKWp;

b. PKL...

[22]

b. PKL;

c. PPK; dan

d. PPL.

(2) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKWp sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, terletak di Wilayah Sungsang Kecamatan

Banyuasin II.

(3) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PKL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, terletak di Kelurahan Pangkalan Balai

Kecamatan Banyuasin III.

(4) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c terletak di:

a. kawasan perkotaan Betung di Kecamatan Betung;

b. kawasan perkotaan Mariana di Kecamatan Banyuasin I;

c. kawasan perkotaan Sukajadi di Kecamatan Talang Kelapa;

d. kawasan perkotaan Telang Jaya di Kecamatan Muara Telang;

e. kawasan perkotaan Jakabaring di Kecamatan Rambutan ; dan

f. kawasan perkotaan Makarti Jaya di Kecamatan Makarti Jaya.

(5) Pusat Kegiatan yang ditetapkan sebagai PPL sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d terletak di:

a. Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur;

b. Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago;

c. Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau;

d. Sumber Makmur Kecamatan Muara Padang;

e. Tirta Harja Kecamatan Muara Sugihan;

f. Salek Mukti Kecamatan Air Salek;

g. Sidomulyo Kecamatan Tungkal Ilir;

h. Lubuk Lancang Kecamatan Suak Tapeh; dan

i. Sembawa Kecamatan Sembawa.

j. Muara Telang Kecamatan Sumber Marga Telang

k. Air Kumbang Bakti Kecamatan Air Kumbang

Bagian...

[23]

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Prasarana

Transportasi

Pasal 10

Sistem jaringan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal

8 ayat (1) huruf b angka 1, meliputi:

a. rencana sistem jaringan transportasi darat;

b. sistem jaringan transportasi perkeretaapian;dan

c. rencana sistem transportasi laut.

Pasal 11

(1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a terdiri atas :

a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi :

1. jaringan jalan dan jembatan; dan

2. jaringan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP).

(2) Jaringan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 1 terdiri atas:

a. jaringan jalan arteri primer, meliputi:

1. ruas jalan Sei Lilin - Betung; dan

2. ruas jalan Betung - Batas Kota Palembang.

b. jaringan jalan kolektor primer 1 meliputi:

1. ruas Simpang Betung - Sekayu;

2. ruas Kabupaten OKI - Kecamatan Muara Padang - Kecamatan

Air Saleh - Kecamatan Muara Telang – Kecamatan Marga Air

Telang - Kecamatan Banyuasin II;

3. ruas Palembang - Rambutan - Kayu Agung;

4. ruas Palembang - Rambuan - Tulung Selapan; dan

5. ruas Pangkalan Balai - Rantau Bayur - Kabupaten Muara Enim;

c. jaringan ...

[24]

c. jaringan jalan kolektor primer 4 meliputi ruas Pangkalan Balai-

Sekayu

d. jaringan jalan lokal primer, meliputi :

1. peningkatan Ruas jalan Pangkalan Balai - Pulau Rimau -

Tungkal Ilir;

2. peningkatan Ruas Jalan Palembang - Banyuasin I – Air

Kumbang - Muara Padang - Muara Sugihan - Kabupaten OKI;

3. peningkatan Ruas jalan Kabupaten Muba - Kecamatan Tungkal

Ilir;

4. peningkatan Ruas jalan Kabupaten Muara Enim - Kecamatan

Rantau Bayur - Kecamatan Betung - Kecamatan Banyuasin III -

Kecamatan Sembawa - Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan

Tanjung Lago;

5. Pembangunan Ruas Jalan Tanjung Lago - Muara Telang –

Sumber Marga Telang; dan

6. Pembangunan Ruas Jalan Makarti Jaya - Air Saleh - Air

Kumbang - Banyuasin I.

e. Jaringan jalan bebas hambatan, meliputi :

1. ruas Palembang - Tanjung Api-Api

2. jalan Lingkar Luar Timur ruas Rambutan - Banyuasin I - Talang

Kelapa; dan

3. jalan Lingkar Luar Barat ruas Kecamatan Rambutan -

Kecamatan Sembawa.

f. Jaringan jalan khusus untuk peruntukan pengangkutan batubara

meliputi ruas Kabupaten Muara Enim - Kecamatan Rantau Bayur -

Kecamatan Suak Tapeh - Kecamatan Banyuasin III - Kecamatan

Sembawa - Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan Tanjung Lago -

Kecamatan Banyuasin II.

g. rencana pengembangan jembatan meliputi:

1. peningkatan jembatan ruas Kecamatan Banyuasin I -

Kecamatan Muara Sugihan

2. peningkatan...

[25]

2. peningkatan jembatan Terusan Sebalik;

3. peningkatan jembatan Gasing;

4. peningkatan jembatan Pulau Rimau;

5. peningkatan jembatan Tungkal Ilir;

6. peningkatan jembatan Rambutan;

7. pembangunan jembatan Teluk Tenggulang;

8. pembangunan jembatan Muara Telang;

9. pembangunan jembatan Banyuasin I;

10. pembangunan jembatan Rantau Bayur;

11. pembangunan jembatan Muara Sugihan; dan

12. pembangunan jembatan Sedang - Banyuasin III.

(3) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, berupa pengembangan

prasarana terminal,terdiri atas :

a. rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas :

1. peningkatan terminal tipe A terletak di Kecamatan Betung;

2. peningkatan termina tipe C terletak di Sungsang dan

Kecamatan Suak Tapeh;

3. pembangunan terminal tipe A terletak di Kawasan Tanjung Api-

Api;

4. pembangunan terminal tipe B terletak di Pangkalan Balai dan

Sebalik;

5. pembangunan terminal tipe C terletak di Kecamatan Rambutan,

Pulau Rimau, Talang Keramat dan di Cinta Manis;

6. pembangunan terminal multimoda di Sebalik.

b. rencana pengembangan terminal barang, terdiri atas :

1. Terminal Batubara yang terletak di Kecamatan Tanjung Lago

sebanyak 4 (empat) unit, dan 1 (satu) unit di Kecamatan Muara

Telang;

2. terminal CPO terletak di Kecamatan Banyuasin I;

3. terminal Aspal terletak di Kecamatan Banyuasin I; dan

4. terminal...

[26]

4. terminal Galangan Kapal terletak di Kecamatan Banyuasin I dan

Tanjung Api-Api

(4) Rencana pengembangan rute trayek angkutan umum, terdiri atas:

a. angkutan antar perdesaan;

1) Sukajadi - Pangkalan Balai;

2) Serong - Sukajadi - Sungai Rengit - Talang Keramat;

3) Pangkalan Balai - Pengumbuk;

4) Pangkalan Balai - Tanjung Kepayang;

5) Pangkalan Balai - Setreo - Sedang;

6) Pangkalan Balai - Terentang;

7) Pangkalan Balai - Sri Bandung;

8) Pangkalan Balai - Lubuk Saung - Lebong;

9) Terminal Betung - Tebenan - Purwosari - Talang Jaya Indah -

Paldas;

10) Terminal Betung - Sungai Lilin;

11) Terminal Betung - Lais; dan

12) Terminal Betung - Tanjung Api-Api.

b. angkutan antar kota dalam kabupaten;

1) Sukajadi - Pangkalan Balai - Betung; dan

2) Sukajadi - Pangkalan Balai - Pulau Rimau.

c. angkutan antar kota/kabupaten;

1) Mariana – Plaju - Prajen;

2) Cinta Manis Baru - Terminal Plaju;

3) Sungai Dua - Terminal Plaju;

4) Perumnas Meritai - Terminal Plaju;

5) Plaju - Muara Padang;

6) Jakabaring - Kebonsahang;

7) Kenten Laut - Pasar kuto; dan

8) Betung - Sekayu.

(5) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyebrangan (ASDP)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

a. pengembangan...

[27]

a. pengembangan pelabuhan sungai (dermaga) dijabarkan lebih lanjut

dalam Gambar 3.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini;

b. pengembangan moda angkutan sungai; dan

c. pengembangan alur pelayaran sungai melalui Sungai Musi, Sungai

Gasing, Sungai Banyuasin, Sungai Telang, Sungai Lalan, Sungai

Kenten, Sungai Salek, Sungai Tungkal, Sungai Calik, Sungai Primer

2, Sungai Kumbang, Sungai Padang, Sungai Sebalik, Sungai

Makarti, jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Air Salek), jalur 6,

jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Muara Telang), jalur 19, jalur 17

(Kecamatan Tanjung Lago), jalur 18, jalur 20 (Kecamatan Muara

Padang), Jalur 13, Jalur 14, jalur 16 (Kecamatan Muara Sugihan).

Pasal 12

(1) Rencana sistem transportasi perkeretaapian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

a. prasarana perkeretaapian; dan

b. jaringan jalur kereta api.

(2) Rencana pengembangan prasarana perkeretaapian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. stasiun simpang di Kertapati;

b. stasiun gasing; dan

c. stasiun barang di Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.

(3) Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. jalur kereta api umum, meliputi:

1. pembangunan jalur untuk rute Tanjung Enim-Tanjung Api-

Api/Tanjung Carat;

2. pembangunan jalur ganda (double track) untuk rute Palembang-

Betung-Batas Jambi; dan

3. pembangunan jalur untuk Stasiun Simpang - Banyuasin I.

b.jalur...

[28]

b. jalur kereta api khusus, meliputi jalur kereta api batu bara lintas

Tanjung Enim - Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.

Pasal 13

(1) Rencana pengembangan sistem transportasi laut sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:

a. tatanan kepelabuhan; dan

b. alur pelayaran.

(2) tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

meliputi

a. pelabuhan utama Tanjung Carat di Kecamatan Banyuasin II;

b. pelabuhan pengumpul Tanjung Api-Api;

c. pelabuhan pengumpan terletak di:

1. Teluk Tenggulang

2. Sungai Tungkal

3. Penuguan

4. Lebung

d. pembangunan Terminal khusus terletak di :

1. Teluk Tenggulang Kecamatan Pulau Rimau;

2. Prajin di Kecamatan Banyuasin I;

3. Sritiga, Teluk Payo, Tebing Abang, Kemang Bejalu, Lebung di

Kecamatan Rantau Bayur;

4. Pulau Tengkorak/Selat Tengkorak Kecamatan Muara Sugihan;

dan

5. Penuguan Kecamatan Pulau Rimau.

(3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas :

a. alur pelayaran lokal antar pulau, meliputi :

1. Tanjung Api-Api - Sunda Kelapa;

2. Tanjung Api-Api - Mentok;

3. Tanjung Api-Api - Kepulauan Riau;

4.Tanjung...

[29]

4. Tanjung Api-Api - Tanjung Pandan;

5. Tanjung Api-Api - Toboali

b. alur pelayaran internasional, meliputi :

1. Tanjung Carat - Malaysia

2. Tanjung Carat - India

3. Tanjung Carat - Singapore

4. Tanjung Carat - Cina

5. Tanjung Carat - Korea

6. Tanjung Carat - Jepang

Bagian Keempat

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Energi dan

Kelistrikan.

Pasal 14

(1) Rencana sistem jaringan energy/kelistrikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 2, meliputi :

a. pembangkit tenaga listrik;

b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan

c. jaringan minyak dan gas bumi.

(2) Rencana sistem pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. PLTG terletak di Kecamatan Pulau Rimau;

b. PLTGU terletak di Kecamatan Banyuasin I;

c. PLTU terletak di Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat dan


d. PLTGB terletak di Gasing Kecamatan Talang Kelapa; dan

e. Gardu Induk di Betung, Talang Kelapa, dan Tanjung Api-

Api/Tanjung Carat.

(3) Rencana sistem jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a.SUTT...

[30]

a. SUTT terletak di Kecamatan Rantau Bayur, jangkauan

pelayanannya meliputi Kecamatan Rantau Bayur - Kecamatan

Betung - Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Banyuasin II;

b. SUTT terletak di Kecamatan Betung, jangkauan pelayanannya

meliputi Kecamatan Betung - Kecamatan Banyuasin III - Kecamatan

Pulau Rimau - Kecamatan Sembawa - Kecamatan Talang Kelapa;

c. SUTT terletak di Kecamatan Betung, jangkauan pelayanannya

meliputi Kecamatan Betung - Kecamatan Tungkal Ilir - Kecamatan

Pulau Rimau - Kecamatan Tanjung Lago - Kecamatan Muara Telang

– Kecamatan Sumber Marga Telang - Kecamatan Mekarti Jaya -

Kecamatan Banyuasin I – Kecamatan Air Kumbang; dan

d. SUTT terletak di Kecamatan Talang Kelapa, jangkauan

pelayanannya meliputi Kecamatan Talang Kelapa - Kecamatan

Tanjung Lago - Kecamatan Muara Telang - Kecamatan Sumber

Marha Telang - Kecamatan Banyuasin II.

(4) Rencana sistem jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. Trans Nasional Betung - Pagar Dewa khusus gas; dan

b. Trans Regional Sungai Lilin - Pusri - Pertamina Sungai Gerong

(merah mata) - Plaju - Jakabaring - Prabu.

Bagian Kelima

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 15

(1) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 3, meliputi peningkatan kualitas dan

jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang terpadu dan

merata di wilayah Kabupaten.

(2) Sistem...

[31]

(2) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

terdiri atas:

a. jaringan terestrial; dan

b. jaringan satelit.

(3) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri

atas:

a. jaringan kabel telepon yang menjangkau seluruh kecamatan; dan

b. jaringan nirkabel dengan pengembangan Base Transciver Station

(BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama

yang berlokasi di seluruh kecamatan.

(4) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan

dikembangkan untuk wilayah perairan dan kawasan tertinggal.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 16

(1) Rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4, meliputi:

a. sistem wilayah sungai;

b. sistem jaringan reklamasi rawa; dan

c. sistem jaringan air baku.

(2) Sistem wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

merupakan wilayah sungai dengan fungsi, terdiri atas :

a. Sungai lintas provinsi dan wilayah sungai strategis, meliputi

wilayah sungai Banyuasin ; dan

b. wilayah sungai lintas provinsi, meliputi wilayah sungai Musi.

(3) Sistem jaringan reklamasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi:

a. pengembangan daerah reklamasi rawa (DRR) untuk mendukung

kawasan sentra produksi pertanian, meliputi:

1. DRR...

[32]

1. DRR Delta Air Sugihan Kiri dengan luas lebih kurang 49.557

(empat puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh tujuh)

hektar;

2. DRR Pulau Rimau dengan luas lebih kurang 40.263 (empat

puluh ribu dua ratus enam puluh tiga) hektar;

3. DRR Delta Telang I dengan luas potensial 26.680 (dua puluh

enam ribu enam ratus delapan puluh) hektar;

4. DRR Karang Agung Hilir dengan luas lebih kurang 20.317 (dua

puluh ribu tiga ratus tujuh belas) hektar;

5. DRR Air Saleh dengan luas lebih kurang 19.090 (sembilan belas

ribu sembilan puluh) hektar;

6. DRR Karang Agung I Hulu dengan luas lebih kurang 9.000

(sembilan ribu) hektar;

7. DRR Telang II dengan luas lebih kurang 13.800 (tiga belas ribu

delapan ratus) hektar;

8. DRR Air Senda dengan luas lebih kurang 6.730 (enam ribu

tujuh ratus tiga puluh) hektar;

9. DRR Air Limau dengan luas lebih kurang 2.576 (dua ribu lima

ratus tujuh puluh enam) hektar;

10. DRR Gasing Puntiani dengan luas lebih kurang 6.900 (enam

ribu sembilan ratus) hektar;

11. DRR Delta Upang dengan luas lebih kurang 8.420 (delapan ribu

empat ratus dua puluh) hektar;

12. DRR Delta Cinta Manis dengan luas lebih kurang 6.084 (enam

ribu delapan puluh empat) hektar;

13. DRR Bertak II dengan luas potensial 8.100 (delapan ribu

seratus) hektar;

14. DRR Bertak I dengan luas lebih kurang 7.300 (tujuh ribu tiga

ratus) hektar;

15. DRR Karang Agung Tengah dengan luas lebih kurang 5.715

(lima ribu tujuh ratus lima belas) hektar;

16. DDR...

[33]

16. DRR Air Rengit dengan luas lebih kurang 2.411 (dua ribu empat

ratus sebelas) hektar;

17. DRR Kumbang Padang dengan luas lebih kurang 14.227 (emapt

belas ribu dua ratus dua puluh tujuh) hektar;

18. DRR. Rambutan dengan luas lebih kurang 1.901 (seribu

sembilan ratus satu) hektar;

19. DRR Rantau Bayur dengan luas lebih kurang 2.000 (dua ribu)

hektar; dan

20. DRR Air Tenggulang dengan luas lebih kurang 3.080 (tiga ribu

delapan puluh) hektar.

b. Pemeliharaan saluran secara rutin, berkala dan darurat;

c. Mengatur kembali sistem jaringan irigasi yang berhirarki dan

terpadu sesuai fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas;

d. Normalisasi dan rehabilitasi saluran irigasi/draenase lahan

pertanian pasang surut dan anak-anak sungai yang digunakan

untuk irigasi; dan

e. Pengembangan kanal-kanal sebagai sistem jaringan irigasi primer

(utama) sesuai dengan topografinya.

(4) Pengembangan jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c, terdiri atas:

a. pembangunan sumber dan distribusi air bersih untuk memenuhi

kebutuhan air terutama untuk kawasan industri, perdagangan,

jasa, fasilitas umum dan permukiman perkotaan;

b. peningkatan pelayanan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM) dengan lingkup pelayanan Pangkalan Balai,

Sembawa, Betung, Air Batu, Sungai Pinang, Srimulyo dan Mariana

di setiap ibukota;

c. pengembangan sumber air baku melalui sumur air baku eksisting

dari Sungai Musi, sumur gali dan mata air; dan

d. pengaturan kebutuhan air sesuai dengan prioritas kebutuhan air

dalam rangka menjaga neraca air.

Bagian...

[34]

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Prasarana pengelolaan

ligkungan

Pasal 17

(1) Rencana sistem pengembangan prasarana lingkungan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 5, meliputi:

a. sistem penyediaan limbah;

b. sistem pengelolaan sampah; dan

c. sistem pengelolaan draenase.

(2) Pengembangan prasarana pengolahan limbah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. sistem on-site dengan pengembangan septik tank individual;

b. pengembangan sistem terpadu kawasan perkotaan;

c. sistem off-site dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar,

kawasan industri dan terminal dengan kepadatan bangunan yang

cukup tinggi; dan

d. Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui pembangunan

instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kawasan Gasing, Mariana

dan Tanjung Api-api/Tanjung Carat.

(3) sistem pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b meliputi:

a. pembangunan TPS dengan kapasitas 2m³ sampai dengan tahun

2013 sebanyak 100 (seratus) buah dengan kapasitas 5m³ sebanyak

12 (dua belas) tersebar di setiap kecamatan;

b. pengembangan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) yang di

bagi dalam 3 (tiga) zona pelayanan, yaitu :

1. Zona 1 : pembangunan TPA induk dengan sanitary landfill

terletak di desa Telangu Kecamatan Banyuasin III dengan luas

kurang lebih 15 (lima belas) hektar;

2. Zona...

[35]

2. Zona 2 : pembangunan TPA regional dengan sistem sanitasi

landfill terletak di Desa Sukarela Kecamatan Rantaubayur

dengan luas kurang lebih 15 (lima belas) hektar; dan

3. Zona 3 : peningkatan pelayanan meliputi Kecamatan Banyuasin

I , Kecamatan Rambutan dan sekitarnya. pembangunan TPA

induk terletak di Mariana dengan luas kurang lebih 10 (sepuluh)

hektar.

c. rencana pengelolaan sampah melalui model sanitary landfill dan

dengan prinsip 3R (reduce, reuse, dan recycle).

(4) sistem pengelolaan draenase sebagaimana dimaksud pada ayat(1)

huruf c meliputi:

a. Pengelolaan drainase melalui sistem jaringan terbuka

dikembangkan sepanjang tepi jalan dan kawasan lingkungan

permukiman; dan

b. Pengelolaan drainase melalui sistem jaringan tertutup akan

diterapkan di kawasan pusat pemerintahan, kawasan perkotaan,

komersial dan kepadatan tinggi.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan dan Kriteria Sistem Jaringan Prasarana

Lainnya

Pasal 18

(1) Rencana kawasan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 6, terdiri atas:

a. sistem pengendalian genangan/banjir;

b. sistem penanganan pantai;

c. sistem penanganan risiko kekurangan air; dan

d. ruang dan jalur evakuasi bencana.

(2) Rencana pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, melalui :

a.rencana...

[36]

a. rencana pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul di

Kecamatan Pulau Rimau, pendowoharjo dan Kecamatan Muara

Sugihan;

b. pengerukan sungai di Kecamatan Rantau Bayur, Kecamatan

Rambutan, Kecamatan Makartijaya, Kecamatan Banyuasin II dan

Kecamatan Banyuasin I;

c. tindakan infiltrasi untuk memulihkan tangkapan alami hidrologis

melalui parit, vegetasi di permukaan, kebun dan trotoar berpori;

d. pengisian air pada sumber air dengan sumur resapan dan jebakan

air;

e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan

pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;

f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

g. pengaturan daerah sempadan sumber air; dan

h. rehabilitasi hutan dan lahan.

(3) Rencana sistem pengendalian pantai, sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b, melalui :

a. wilayah A, dengan karakteristik perikanan dan desa permukiman,

hutan lebat, rawa dan mangrove penangannan yang dilakukan

berupa restorasi mangrove dan hutan pesisir, proteksi akomodasi

untuk permukiman dan perikanan tambak. Wilayah A meliputi

kawasan utara bagian barat Kabupaten Banyuasin.

b. wilayah B, terdiri dari beberapa delta, sistem estuari, lahan basah

dan hutan bakau dimanfaatkan untuk pengembangan pusat

ekonomi. Penanganan yang dilakukan yaitu proteksi –akomodasi

yang diikuti restorasi mangrove. Wilayah B meliputi kawasan

Tanjung Api-Api dan sebagian besar utara bagian tengah

Kabupaten Banyuasin.

c.wilayah...

[37]

c. wilayah C-D-E didominasi oleh hutan lebat, rawa dan mangrove

disepanjang garis pantai desa. Penanganan yang dilakukan yaitu

pengelolaan zona pesisir terpadu (ICZM) Wilayah ini meliputi utara

bagian timur Kabupaten Banyuasin.

(4) Sistem penanganan risiko kekurangan air sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c, melalui:

a. Regulasi penyediaan air untuk aktivitas perkebunan

b. Peningkatan pelayanan PDAM

c. Pemanfaatan air tanah dengan mengembangkan lubang bor

d. Peningkatan infrastruktur irigasi

(5) Ruang dan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf d, melalui:

a. pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan

umum sebagai salah satu kawasan evakuasi; dan

b. mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah

jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas

perlindungan dan sistem kota/wilayah secara umum.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Rencana pola ruang meliputi:

a. kawasan lindung; dan

b. kawasan budidaya.

(2) Rencana pola ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian

1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Gambar 4.1` yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Kawasan …

[38]

(3) Kawasan yang belum ditetapkan perubahan peruntukan ruangnya

sebagai rencana kawasan peruntukan yang berada pada Holding Zone

dijabarkan lebih lanjut dalam Tabel 4.14 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(4) Apabila kawasan yang belum ditetapkan Perubahan Peruntukan

Ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui perubahannya,

maka peruntukan dan fungsi kawasan adalah kawasan usulan

perubahan peruntukan.

(5) Apabila kawasan yang belum ditetapkan Perubahan Peruntukan

Ruangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui usul

perubahan peruntukan dan fungsinya, maka peruntukan dan fungsi

kawasan adalah kawasan peruntukan sebelumnya.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 20

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a,

terdiri atas:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya;

b. Kawasan perlindungan setempat;

c. Kawasan Suaka alam; dan

d. Kawasan rawan bencana.

Paragraf 1

Kawasan Yang Memberi Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 21

Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

(1) Kawasan …

[39]

(1) kawasan hutan lindung yang meliputi kawasan hutan dibagian utara

wilayah Kabupaten Banyuasin dengan luas kurang lebih 62.269 (enam

puluh dua ribu dua ratus enam puluh sembilan) hektar yang terletak di

Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Makarti

Jaya, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Muara Telang,

Kecamatan Sumber Muara Telang dan Kecamatan Air Saleh.

(2) kawasan resapan air terletak di seluruh kawasan Taman Nasional

Sembilang, hutan lindung dan lebak. Sedangkan untuk Daerah

resapan air tanah terletak di daerah hulu dari DAS Banyuasin, DAS

Benawang, DAS Bangke dan DAS Musi.

(3) kawasan bergambut terletak di dalam Taman Nasional Sembilang dan

hutan lindung pantai.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 22

(1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20 huruf b, terdiri atas:

a. kawasan sempadan pantai;

b. kawasan sempadan sungai;

c. kawasan sekitar mata air; dan

d. kawasan sempadan daerah reklamasi rawa.

(2) sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa

kawasan hutan lindung dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter

dari titik pasang tertinggi kearah darat sejauh 275 km.

(3) sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b luas

seluruhnya kurang lebih 33.136 (tiga puluh tiga ribu seratus tiga puluh

enam) hektar, dengan ketentuan :

a. Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan

ditetapkan lebar paling sedikit 5 (lima)meter dari kaki tanggul

sebelah luar;

b.Garis...

[40]

b. Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan

ditetapkan lebar paling sedikit 3 (lima) meter dari kaki tanggul

sebelah luar;

c. Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan

permukiman ditetapkan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari

tepi sungai;

d. Garis sempadan anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan

permukiman ditetapkan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter

dari tepi sungai.

e. Garis sempadan sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari

3 meter, 3 meter sampai dengan 20 meter dan lebih dari 20 meter di

dalam kawasan perkotaan masing-masing ditetapkan sekurang-

kurangnya 10 meter, 15 meter dan 30 meter dari tepi sungai pada

waktu ditetapkan

(4) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

sekurang-kurangnya berjarak jari-jari 200 (dua ratus) meter disekitar

mata air.

(5) sempadan daerah reklamasi rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d sekurang-kurangnya 2,5 x lebar atas saluran diukur dari as

saluran Untuk saluran primer dan sekunder, sekurang-kurangnya 1

meter diukur dari kaki tanggul sebelah luar Untuk saluran tersier

pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa

pedalaman. Sekurang-kurangnya 1 meter diukur dari kaki langit

sebelah luar Untuk saturan primer dan sekunder pada jaringan

reklamasi rawa khusus untuk tambak baru.

Paragraf 3

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 23

Kawasan Suaka alam sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 20 ayat (1)

huruf c, meliputi;

a. Kawasan...

[41]

a. kawasan suaka alam Padang Sugihan seluas kurang lebih 75.000

hektar. (tujuh puluh lima ribu) hektar, yang terletak di Kecamatan

Muara Padang dan Kecamatan Rambutan masing-masing dengan luas

kurang lebih 71.888 hektar. (tujuh puluh satu ribu delapan ratus

delapan puluh delapan) hektar, dan kurang lebih 3.112 (tiga ribu

seratus dua belas) hektar;

b. kawasan Suaka Alam Bentayan di Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas

kurang lebih 19.300 (sembilan belas ribu tiga ratus) hektar; dan

c. Taman Nasional Sembilang Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang

lebih 198.502 (seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus dua)

hektar.

Paragraf 4

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 24

(1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam 20 ayat

(1) huruf d terdiri atas :

a. kawasan rawan genangan;

b. kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan lahan gambut; dan

c. kawasan rawan puting beliung.

(2) Kawasan rawan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a, meliputi:

a. tipe genangan A terletak di Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan

Muara Padang, Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Muara

Sugihan;

b. tipe genangan B terletak di wilayah Kecamatan Muara Sugihan,

Muara Telang, Sumber Muara Telang, Makarti Jaya; dan

c. tipe genangan C dan D merata di seluruh kecamatan.

(3) Kawasan rawan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b meliputi Kecamatan Pulau Rimau, Banyuasin I , Muara

Padang, Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta Taman Nasional (TN)

Sembilang.

(4) Kawasan …

[42]

(4) Kawasan rawan angin puting beliung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c terletak di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan,

Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan

Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Talang Kelapa,

Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air

Salek, dan Kecamatan Tanjung Lago.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Pasal 25

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b,

terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi;

b. kawasan peruntukan pertanian;

c. kawasan peruntukan perikanan;

d. kawasan peruntukan pertambangan;

e. kawasan peruntukan industri;

f. kawasan peruntukan pariwisata;

g. kawasan peruntukan permukiman;

h. kawasan peruntukan lainnya; dan

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 26

Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf a meliputi;

a. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 61.746 (enam puluh

satu ribu tujuh ratus empat puluh enam) Hektar;

b. Kecamatan …

[43]

b. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 5.290 (lima ribu

dua ratus Sembilan puluh) Hektar; dan

c. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 15 (lima belas)

Hektar.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 27

(1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf b, meliputi:

a. Kawasan pertanian tanaman pangan;

b. kawasan pertanian hortikultura;

c. kawasan perkebunan; dan

d. kawasan peternakan.

(2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, dikembangkan di semua kecamatan Kabupaten Banyuasin

dengan luas kurang lebih 232.873 (dua ratus tiga puluh dua ribu

delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar.

(3) Kawasan pertanian hortikultura sebagaimana ayat (1) huruf b, tersebar

disekitar permukiman yang dikembangkan di semua kecamatan.

(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

meliputi :

a. perkebunan sawit dengan luas kurang lebih 241.506 (dua ratus

empat puluh satu ribu lima ratus enam) hektar, terletak di :

1. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 2.938 (dua ribu

sembilan ratus tiga puluh delapan) hektar;

2. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 4.773 (empat

ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga) hektar;

3. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 28.070 (dua

puluh delapan ribu tujuh puluh) hektar;

4. Kecamatan...

[44]

4. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 656 (enam

ratus lima puluh enam) hektar;

5. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 2.322 (dua ribu

tiga ratus dua puluh dua) hektar;

6. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 1.788

(seribu tujuh ratus delapan puluh delapan) hektar;

7. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 3.332 (tiga

ribu tiga ratus tiga puluh dua) hektar;

8. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 44.666

(empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam) hektar;

9. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 14.985 (empat

belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima) hektar;

10. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 8.446

(delapan ribu empat ratus empat puluh enam) hektar;

11. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 5.550 (lima ribu

lima ratus lima puluh) hektar;

12. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 14.749

(empat belas ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar;

13. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 21.435 (dua

puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima) hektar;

14. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 33.992 (tiga

puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) hektar;

15. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 31.397 (tiga

puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh tujuh) hektar;

16. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 900

(Sembilan ratus) hektar; dan

17. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 21.505 (dua

puluh ribu lima ratus lima) hektar.

b. perkebunan karet dengan luas kurang lebih 142.042 (seratus empat

puluh dua ribu empat puluh dua) hektar, terletak di :

1. Kecamatan...

[45]

1. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 7.143 (tujuh

ribu seratus empat puluh tiga) hektar;

2. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 27 (dua

puluh tujuh) hektar;

3. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 24.019 (dua

puluh empat ribu Sembilan belas) hektar;

4. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 30.176 (tiga puluh

ribu seratus tujuh puluh enam) hektar;

5. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 21 (dua

puluh satu) hektar;

6. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 11.819

(sebelas ribu delapan ratus sembilan belas) hektar;

7. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 123

(seratus dua puluh tiga) hektar;

8. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 3.308 (tiga

ribu tiga ratus delapan) hektar;

9. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 10.679

(sepuluh ribu enam ratus tujuh puluh sembilan) hektar;

10. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 3.783 (tiga

ribu tujuh ratus delapan puluh tiga) hektar;

11. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 12.840 (dua

belas ribu delapan ratus empat puluh) hektar.

12. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 13.590 (tiga

belas ribu lima ratus sembilan puluh) hektar;

13. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 1.525

(seribu lima ratus dua puluh lima) hektar;

14. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 2 (dua)

hektar;

15. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 13.817 (tiga

belas ribu delapan ratus tujuh belas) hektar; dan

16. Kecamatan...

[46]

16. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 9.167

(Sembilan ribu seratus enam puluh tujuh) hektar.

c. perkebunan kelapa dalam dengan luas kurang lebih 21.560 (dua

puluh satu ribu lima ratus enam puluh) hektar, terletak di :

1. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 846 (delapan

ratus empat puluh enam) hektar;

2. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 2.015 (dua

ribu lima belas) hektar;

3. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 7.285 (tujuh

ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar;

4. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 1.089

(seribu delapan puluh sembilan) hektar;

5. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 54 (lima

puluh empat) hektar; dan

6. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 2.717 (dua

ribu tujuh ratus tujuh belas) hektar; dan

7. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih

7.555 (tujuh ribu lima ratus lima puluh lima) hektar.

d. Perkebunan Tebu dengan luas kurang lebih 1.413 (seribu empat

ratus tiga belas) hektar terletak di Kecamatan Tungkal Ilir.

(5) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, dengan luas kurang lebih 1.518 (seribu lima ratus delapan

belas) hektar, terpusat di Kecamatan Rambutan, Kecamatan Sembawa

Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Banyuasin III dan Kecamatan

Talang Kelapa.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 28

(1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf c, meliputi:

a. Kawasan...

[47]

a. kawasan perikanan tangkap;

b. kawasan perikanan budidaya; dan

c. Kawasan pengelolahan dan pemasaran ikan.

(2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a , berada dalam wilayah perairan kabupaten yang

terpusat di wilayah Sungsang.

(3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya dengan luas kurang lebih

9.088 (sembilan ribu delapan puluh delapan) hektar, terdiri atas :

a. Tambak dengan luas kurang lebih 8.424 (delapan ribu empat ratus

dua puluh empat) hektar, terletak di :

1. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 609 (enam ratus

sembilan) hektar;

2. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 1.644 (seribu

enam ratus empat puluh empat) hektar;

3. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 1.613

(seribu enam ratus tiga belas) hektar;

4. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 2.917 (dua

ribu sembilan ratus tujuh belas) hektar;

5. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 77 (tujuh

puluh tujuh) hektar;

6. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih

1/30 (satu per tiga puluh) hektar; dan

7. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 1.565

(seribu lima ratus enam puluh lima) hektar.

b. perikanan air tawar dengan luas kurang lebih 645 (enam ratus

empat puluh lima) hektar, terletak di :

1. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 20 (dua puluh)

hektar;

2. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 218 (dua

ratus delapan belas) hektar; dan

3. Kecamatan...

[48]

3. Kecamatan Rantau Bayur 427 (empat ratus dua puluh tujuh)

hektar.

(4) kawasan pengelolahan dan pemasaran ikan terletak di Kuala Sugihan

dan Sungsang; dan

(5) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diperuntukan bagi pengembangan minapolitan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 29

(1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 25 huruf d, terdiri atas:

a. rencana kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi;

dan

b. rencana kawasan peruntukan pertambangan batubara.

(2) Rencana kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di Kecamatan

Tungkal Ilir dan Kecamatan Pulau Rimau.

(3) Rencana kawasan peruntukan pertambangan batubara sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di Kecamatan Rantau Bayur,

Kecamatan Banyuasin III, Kecamatan Betung, Kecamatan Tungkal Ilir,

Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan

Banyuasin I dan Kecamatan Muara Telang.

(4) Penetapan dan pengembangan kawasan pertambangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. status perizinan IUP dengan luas kurang lebih 209.052 (dua ratus

sembilan ribu lima puluh dua) hektar;

b. status Operasi Produksi dengan luas kurang lebih 12.674 (dua

belas ribu enam ratus tujuh puluh empat) hektar; dan

c. status...

[49]

c. status IUP Eksplorasi dengan luas kurang lebih 196.378 (seratus

sembilan puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25

huruf e, terdiri atas:

a. kawasan peruntukan industri besar;

b. kawasan peruntukan industri sedang; dan

c. kawasan peruntukan industri kecil.

(2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, meliputi kawasan industri gasing di Kecamatan Talang

Kelapa, dan industri di kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Carat.

(3) kawasan peruntukkan industri sedang dikembangkan di Kecamatan

Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II , Kecamatan Makarti Jaya,

Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Talang Kelapa, dan Kecamatan

Sumber Marga Telang seluas kurang lebih 18.502 (delapan belas ribu

lima ratus dua) hektar.

(4) kawasan peruntukan industri kecil dan rumah tangga tersebar di

setiap kecamatan menyatu dengan lokasi permukiman.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 31

(1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf f, terdiri atas :

a. kawasan wisata alam;

b. kawasan wisata budaya; dan

c. kawasan wisata buatan.

(2) Kawasan ...

[50]

(2) Kawasan peruntukan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri atas:

a. Taman Nasional Sembilang di Kecamatan Banyuasin II ;

b. Pulau Gemampo Desa Lebong;

c. Bom Berlian Kelurahan Pangkalanbalai;

d. Hutan lindung Lebong Hitam Desa Air Sugihan;

e. Pulau Pejaye Desa Srijaya;

f. Tebenan Indah Desa Tebenan; dan

g. PT. Pertamina/Sungai Gerong Desa Sungai Gerong.

(3) Kawasan peruntukan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b, terdiri atas:

a. Perkampungan Nelayan Sungsang Desa Sungsang;

b. Tugu Sejarah Silk Air Desa Tanjung Mas; dan

c. Fron Langkan Desa Langkan.

(4) Kawasan peruntukan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c, terdiri atas:

a. SPP Sembawa Desa Sembawa;

b. PT. Sawit Mas Sejahtera Desa Langkan;

c. PT. Melania Desa Mainan;

d. Eks. PENAS Desa Sembawa;

e. Danau Tanah Mas Desa Tanah Mas;

f. Pemancingan Putra Berlian Kelurahan Pangkalan Balai; dan

g. Kolam Renang Delima Kelurahan Pangkalan Balai.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 32

(1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf g terdiri atas:

a. permukiman perkotaan; dan

b. permukiman perdesaan. (2). Kawasan...

[51]

(2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 21.861 (dua puluh

satu ribu delapan ratus enam puluh satu) hektar terletak di :

a. Kecamatan Air Saleh dengan luas kurang lebih 94 (sembilan puluh

empat) hektar;

b. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 1.536 (seribu

lima ratus tiga puluh enam) hektar;

c. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 1.274 (seribu

dua ratus tujuh puluh empat) hektar;

d. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 956 (sembilan


e. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 1.571 (seribu lima

ratus tujuh puluh satu) hektar;

f. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 181 (seratus

delapan puluh satu) hektar;

g. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 105 (seratus

lima) hektar;

h. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 106 (seratus

enam) hektar;

i. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 372 (tiga ratus

tujuh puluh dua) hektar;

j. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 153 (seratus

lima puluh tiga) hektar;

k. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 2.521 (dua ribu

lima ratus dua puluh satu ) hektar;

l. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 140 (seratus

empat puluh) hektar;

m. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 226 (dua ratus

dua puluh enam) hektar;

n. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 317 (tga ratus

tujuh belas) hektar;

o. Kecamatan...

[52]

o. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 103 (seratus tiga )

hektar;

p. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 838 (delapan ratus

tiga puluh delapan) hektar;

q. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 10.493

(sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh tiga) hektar;

r. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 521

(lima ratus dua puluh satu) hektar; dan

s. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 353 (tiga ratus

lima puluh tiga) hektar.

(3) Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b,

dengan luas kurang lebih 27.764 (dua puluh tujuh ribu tujuh ratus

enam puluh empat) hektar, terletak di :

a. Kecamatan Air Salek dengan luas kurang lebih 2.356 (dua ribu tiga


b. Kecamatan Banyuasin I dengan luas kurang lebih 2.035 (dua ribu

tiga puluh lima) hektar;

c. Kecamatan Banyuasin II dengan luas kurang lebih 5.058 (lima ribu

lima ratus delapan) hektar;

d. Kecamatan Banyuasin III dengan luas kurang lebih 566 (lima

ratus enam puluh enam) hektar;

e. Kecamatan Betung dengan luas kurang lebih 62 (enam puluh dua)

hektar;

f. Kecamatan Makarti Jaya dengan luas kurang lebih 1.001 (seribu

satu) hektar;

g. Kecamatan Muara Padang dengan luas kurang lebih 1.821 (seribu

delapan ratus dua puluh satu) hektar;

h. Kecamatan Muara Sugihan dengan luas kurang lebih 2.350 (dua

ribu tiga ratus lima puluh) hektar;

i. Kecamatan Muara Telang dengan luas kurang lebih 2.275 (dua ribu

dua ratus tujuh puluh lima) hektar;

j. Kecamatan...

[53]

j. Kecamatan Pulau Rimau dengan luas kurang lebih 2.060 (dua ribu

empat puluh) hektar;

k. Kecamatan Rambutan dengan luas kurang lebih 502 (lima ratus

dua) hektar;

l. Kecamatan Rantau Bayur dengan luas kurang lebih 108 (seratus

delapan) hektar;

m. Kecamatan Sembawa dengan luas kurang lebih 690 (enam ratus

sembilan puluh) hektar;

n. Kecamatan Suak Tapeh dengan luas kurang lebih 431 (empat ratus

tiga puluh satu) hektar;

o. Kecamatan Talang Kelapa dengan luas kurang lebih 560 (lima ratus

enam puluh ) hektar;

p. Kecamatan Tanjung Lago dengan luas kurang lebih 1.000 (seribu)

hektar;

q. Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas kurang lebih 1.971 (seribu

sembilan ratus tujuh puluh satu) hektar;

r. Kecamatan Sumber Marga Telang dengan luas kurang lebih 819

(delapan ratus Sembilan belas) hektar; dan

s. Kecamatan Air Kumbang dengan luas kurang lebih 2.101 (dua ribu

seratus satu) hektar.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Rencana kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 huruf h meliputi:

a. pangkalan dan instansi militer yang terletak di Kecamatan Banyuasin III

dan Kecamatan Talang Kelapa; dan

b. kawasan...

[54]

b. kawasan reklamasi pantai dengan luas kurang lebih 3.931 (tiga ribu

sembilan ratus tiga puluh satu) hektar berlokasi di kawasan Tanjung

Api-Api/Tanjung Carat.

BAB VII

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 34

(1) Kawasan strategis yang ada di Kabupaten Banyuasin, terdiri atas:

a. Kawasan Strategis Provinsi; dan

b. Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat

ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana tercantum dalam Gambar 5.1 yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)

huruf a, terdiri atas :

a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi berupa kawasan

perkotaan metropolitan Palembang, kawasan Pelabuhan Tanjung Api-

Api/Tanjung Carat dan kawasan minapolitan; dan

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup yaitu kawasan Taman Nasional Sembilang.

Pasal 36

(1) Kawasan strategis kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34,

ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. kawasan...

[55]

b. Kawasan strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek

Sosial - Budaya;

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup;

d. kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi; dan

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan Pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang, terdiri

atas:

1. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang;

2. Kawasan Pusat Perdagangan di Kecamatan Betung;

3. Kawasan Pusat Pemerintahan di Pangkalanbalai; dan

4. Kawasan Pusat Permukiman Perkotaan di Kawasan Sukajadi

dan Sukomoro (Kecamatan Talang Kelapa), Jakabaring

(Kecamatan Rambutan) dan Mariana (Kecamatan Banyuasin I )

b. Kawasan Strategis Pertanian, terdiri atas:

1. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Tanjung Lago;

2. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan di Kecamatan

Banyuasin I, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Muara

Padang dan Kecamatan Rambutan; dan

3. Kawasan Sentra Produksi Beras Pertanian Pasang Surut di

Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan

Makarti Jaya, dan Kecamatan Sumber Marga Telang.

c. Kawasan Migas di Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan

Tungkal Ilir.

d. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api/Tanjung Carat terletak

di Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Sumber Marga Telang.

e. Kawasan Strategis Industri Terpadu terletak di Desa Gasing

Kecamatan Talang Kelapa dan Mariana Kecamatan Banyuasin I.

f. Kawasan...

[56]

f. Kawasan Minapolitan, terdiri dari :

1. Kawasan perikanan tangkap di Sungsang

2. Kawasan perikanan budidaya air tawar dan tambak terletak di

Air Batu, Sukamoro, Rantau Bayur, Muara Sugihan dan Karang

Agung Ilir

3. Kawasan pengelolahan dan pemasaran ikan terletak di Kuala Air

Sugihan dan Sungsang

(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pada Aspek Sosial - Budaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Kawasan

kampung Nelayan Sungsang di Kecamatan Banyuasin II .

(4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa

Kawasan Taman Nasional Sembilang di Kecamatan Banyuasin II dan

kawasan suaka margasatwa Padang Sugihan di Kecamatan Muara

Padang.

(5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

d berupa kawasan Agrocenter di Kecamatan Sembawa.

Pasal 37

(1) Untuk operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten

Banyuasin disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata

Ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

(2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VIII...

[57]

BAB VIII

PENETAPAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Pasal 38

(1) Kawasan pesisir yaitu daerah peralihan antara ekosistem darat dan

laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut yang terdapat

di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin.

(2) Pulau-pulau kecil yaitu pulau-pulau di wilayah Kabupaten Banyuasin

dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu)

kilometer persegi beserta kesatuan ekosistemnya.

(3) Daftar pulau-pulau kecil di wilayah Kabupaten Banyuasin sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Tabel 5.2 yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(4) Ketentuan pengelolaan dan pengaturan kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3)

secara teknis diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB IX

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 39

(1) Pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada rencana

struktur ruang, dan pola ruang.

(2). pemanfaatan...

[58]

(2) pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui

penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta

perkiraan pendanaannya.

(3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

(1) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan

yang ditetapkan dalam Tabel 6.1 yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah, investasi swasta dan kerja sama pendanaan.

(3) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten

menjadi acuan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di

wilayah Kabupaten.

(2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi :

a. ketentuan...

[59]

a. ketentuan umum peraturan zonasi;

b. ketentuan perizinan;

c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan

d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 42

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman

bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan zonasi.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada (1)

terdiri atas :

a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem perkotaan;

b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan

transportasi darat

c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan

transportasi laut

d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi

e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan

telekomunikasi

f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan

prasarana sumber daya air

g. ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem jaringan

prasarana lingkungan

h. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung;

i. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya;

j. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pesisir dan

pulau-pulau kecil.

Paragraf...

[60]

Paragraf 1

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan

Pasal 43

Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a meliputi:

(1) Peraturan zonasi untuk Pusat Kegiatan Lokal (PKL) disusun dengan

memperhatikan pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala

kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur

perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

(2) Peraturan zonasi untuk Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) harus disusun

dengan mematuhi ketentuan mengenai pemanfaatan ruang untuk

kegiatan ekonomi berskala kecamatan yang didukung dengan fasilitas

dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi

yang dilayaninya.

Paragraf 2

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 44

Ketentuan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b meliputi:

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar jaringan jalan

ditetapkan sebagai berikut :

a. Diizinkan untuk Pengembangan Jalur hijau

b. Bangunan di sepanjang sistem jaringan jalan nasional dan provinsi

harus memilki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan

setengah ruas milik jalan ditambah 1 (sesuai ketentuan berlaku).

c. Terbatas untuk kegiatan kepentingan umum dengan mendapatkan

izin sesuai ketentuan berlaku.

d. dilarang...

[61]

d. dilarang adanya kegiatan yang dapat menimbulkan hambatan lalu

lintas regional pada pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan

nasional, provinsi dan kabupaten

e. dilarang bangunan dalam DAMIJA sesuai ketentuan yang berlaku Di

sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan nasional, provinsi

dan kabupaten

f. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menutup sebagian/seluruh

jalan atau menghambat kelancaran lalu lintas Pada kawasan sekitar

prasarana jalan lokal primer maupun jalan strategis kabupaten

g. Prasarana yang dapat dibangun meliputi: tempat parkir dan tempat

bongkar muat.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Jalur Kereta Api


a. Diizinkan Pengembangan jalur hijau di sempadan

b. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak

lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

c. Terbatas untuk kegiatan kepentingan navigasi perkeretaapian dengan

mendapatkan izin sesuai ketentuan berlaku

d. Dilarang adanya kegiatan dan bangunan yang dapat menimbulkan

hambatan lalu lintas

Paragraf 3

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 45

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar ASDP dan Transportasi

Laut ditetapkan sebagai berikut :

a. Diizinkan Pengembangan kegiatan perikanan dan pariwisata alam sesuai

ketentuan berlaku

b. terbatas...

[62]

b. terbatas untuk bangunan yang mendukung kelancaran operasional

transportasi dan fasilitas pendukung pelabuhan

c. pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang

berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan

penyeberangan;

d. pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada

keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.

Paragraf 4

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 46

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Jaringan Prasarana

Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d ditetapkan

sebagai berikut :

a. Diizinkan kegiatan yang tidak intensif, diantaranya untuk kegiatan

pertanian, perkebunan, kehutanan, RTH, perikanan, dan peternakan

Pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTUT, SUTET, dan SUTM

b. Diizinkan Pengembangan Jalur hijau

c. Dilarang melakukan kegiatan di sekitar prasarana pembangkit listrik

maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan

berfungsinya prasarana energi tersebut

d. Disepanjang jaringan dilarang mendirikan bangunan

e. Terbatas untuk fasilitas pendukung operasional jaringan

Paragraf 5

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 47

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Prasarana

Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf e


a. diizinkan...

[63]

a. Diizinkan Pengembangan jalur hijau, pertanian kering, perkebunan, dan

hutan

b. Bersyarat untuk Permukiman, perdagangan jasa serta fasilitas umum

dengan syarat radius 20-25 m dari prasarana komunikasi

c. Dilarang adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem

prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan orang

dalam bangunan tersebut.

Paragraf 6

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasana Sumber

Daya Air

Pasal 48

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Prasarana Sumberdaya

Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf f ditetapkan

sebagai berikut :

a. Diizinkan untuk kawasan pertanian, perkebunan, hutan dan ruang

terbuka hijau

b. Dilarang membangun bangunan maupun melakukan kegiatan sekitar

prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan,

dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.

c. Bangunan terbatas untuk mendukung sumberdaya air seperti rumah

pompa,pos keamanan,dll

Paragraf 7

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Prasana

Lingkungan

Pasal 49

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sekitar Prasarana lingkungan

(jaringan limbah, persampahan dan tanggul) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

a. dilarang...

[64]

a. Dilarang terletak berdekatan dengan kawasan permukiman.

b. Bangunan terbatas untuk prasarana penunjang pengelolaan

sampah/limbah.

Paragraf 8

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Lindung

Pasal 50

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf h meliputi :

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan

bawahannya yang terdiri dari :

1. Hutan Lindung,

2. Kawasan Bergambut,

3. Kawasan Resapan Air.

b. Kawasan Perlindungan Setempat yang terdiri dari :

1. Sempadan Pantai,

2. Sempadan Sungai,

3. Sempadan Mata Air,

4. Reklamasi Rawa.

c. Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam yang terdiri dari :

1. Suaka alam,

2. Taman Nasional.

d. Kawasan Rawan Bencana

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan lindung sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a angka 1 ditetapkan sebagai berikut :

a. Diizinkan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi

hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam Kepmen Hut Nomor 50

tahun 2006.

b. bersyarat...

[65]

b. bersyarat untuk Kegiatan pertambangan di kawasn hutan lindung

sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, yaitu harus dilakukan

reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi

sebagai kawasan lindung dan Pembatasan kegiatan penambangan

tertutup

c. bersyarat untuk alih fungsi Hutan lindung yaitu dengan mengikuti

prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi mengurangi luas

kawasan hutan dan tutupan vegetasi;

e. pembangunan prasarana terbatas untuk pencegahan dan

penanggulangan bencana alam seperti pembangunan pos – pos

keamanan pada titik – titik tertentu sesuai kebutuhan pengamanan

lalu lintas dan pencegahan perambahan hutan.

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan bergambut sebagaimana


a. Diizinkan kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam,

seperti: outbound, wisata alam, olahraga, camping dan hiking

b. Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan

rumija 8 m dan pos-pos pengawasan

c. Dilarang adanya kegiatan budidaya di atas kawasan bergambut yang

memiliki ketebalan ≥ 3 meter;

d. Bersyarat untuk pembangunan prasarana wilayah yang melintasi

kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter yaitu dengan

ketentuan:

1. tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang

budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;

2. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan

peraturan lainnya yang berwawasan lingkungan;

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan resapan air sebagaimana


a. diizinkan...

[66]

a. diizinkan untuk zona pariwisata perikanan dengan syarat tidak

merubah bentang alam

b. dilarang untuk kegiatan budidaya

c. dilarang menimbun tanah yang dapat merusak ekosistem yang berada

pada kawasan tersebut.

d. bersyarat untuk permukiman yang sudah terbangun di dalam

kawasan resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung

masih diperkenankan namun harus memenuhi syarat :

1. tingkat kerapatan bangunan rendah (KDB maksimum 20% dan KLB

maksimum 40%).

2. perkerasan permukaan menggunakan bahan yang memiliki daya

serap air tinggi

e. bangunan terbatas untuk Prasarana jalan inspeksi dengan rumija 8 m

dan pos-pos pengawasan serta sumur-sumur resapan sesuai

ketentuan yang berlaku.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan pantai

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 1 ditetapkan

sebagai berikut :

a. diizinkan Kegiatan wisata alam, perikanan, penelitian yang tidak


b. dilarang Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial,

dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan.

c. bangunan terbatas untuk Prasarana seperti bangunan pengendali

air, dan sistem peringatan dini (early warning system); yang telah

mendapat persetujuan dari instansi dan pejabat yang berwenang

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan sungai


sebagai berikut :

a. diizinkan untuk jalur hijau

b. diizinkan untuk Kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang

alam

c. diizinkan...

[67]

c. diizinkan untuk Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu

yang tidak merubah bentang alam

d. dilarang Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial,

dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan

e. terbatas untuk pembangunan Sarana dan prasarana seperti papan

reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik, telepon, dan PDAM.

f. dibangun terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana

pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan sempadan mata air


sebagai berikut :

a. diizinkan untuk kegiatan penunjang pariwisata alam yang tidak


b. diizinkan untuk Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu

c. terbatas untuk pembangunan prasarana berupa Bangunan penyalur

air dengan syarat radius 15 meter dari mata air.

d. terbatas untuk pembangunan Sarana dan prasarana berupa

Bangunan papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik,

telepon, dan PDAM yang tidak merubah bentang alam dengan

ketentuan radius melingkar (diameter) sekurang-kurangnya 200

meter.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi rawa


sebagai berikut :

a. diizinkan untuk jalur hijau

b. diizinkan untuk Kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang

alam

c. diizinkan untuk Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu


d. dilarang Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial,

dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan.

e. terbatas...

[68]

e. terbatas untuk pembangunan Sarana dan prasarana berupa

Bangunan papan reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik,

telepon, dan PDAM yang tidak merubah bentang alam.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan suaka alam sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 1 ditetapkan sebagai berikut :

a. diizinkan untuk Kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan.

b. diizinkan untuk kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan

berburu yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan

tersebut.

c. diizinkan untuk kegiatan wisata alam yang tidak merubah bentang

alam.

d. dilarang untuk kegiatan budidaya yang berpotensi mengurangi luas

kawasan hutan.

e. terbatas untuk pembangunan prasarana wilayah, berupa bangunan

penunjang fungsi kawasan dan bangunan pencegah dan

penanggulangan bencana alam.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pelestarian Alam Taman

Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c angka 2


a. diizinkan untuk Kegiatan preservasi dan konservasi lingkungan

terkait dengan perlindungan ekosistem taman Nasional

b. diizinkan kegiatan budidaya hanya bagi penduduk asli di zona

penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung

kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;

c. diizinkan untuk kegiatan Pariwisata alam terbatas yang tidak boleh


d. dilarang penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilndungi

undang-undang

e. dilarang untuk kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan

terhadap keutuhan zona inti taman nasional

f. dilarang...

[69]

f. dilarang untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona

pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya,

dan taman wisata alam

g. terbatas untuk pembangunan Prasarana Pengembangan jaringan

listrik dengan ketentuan yang telah ditetapkan

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Rawan Bencana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai

berikut :

a. diizinkan untuk pemanfaatan Hutan, perkebunan dengan tanaman

tegakan tinggi

b. diizinkan untuk Kegiatan budidaya seperti pertanian, perkebunan dan

kehutanan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul

akibat bencana alam

c. pembatasan perkembangan kawasan permukiman yang sudah

terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam dan diterapkan

peraturan bangunan (building code) sesuai dengan potensi

bahaya/bencana alam, serta dilengkapi jalur evakuasi;

d. dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai

Paragraf 9

Ketentuan Peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya

Pasal 51

(1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan budidaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 pada ayat (2) huruf i meliputi :

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;

b. Kawasan Peruntukan Pertanian yang terdiri dari;

1. Pertanian Pangan

2. Holtikultura

3. Perkebunan

4. Peternakan

c. Kawasan Peruntukan Perikanan;

d.kawasan...

[70]

d. Kawasan Peruntukan Pertambangan dan Energi;

e. Kawasan Peruntukan Industri;

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata;

g. Kawasan Peruntukan Permukiman;

h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

i. Kawasan Reklamasi Pantai.

(2) Ketentuan umum peraturan zonasi hutan produksi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :

a. diizinkan untuk Kegiatan/bangunan wisata seperti outbond, bumi

perkemahan dengan tidak merubah bentang alam

b. diizinkan untuk Kegiatan penanaman tanaman sela diantara pohon-

pohon utama

c. bersyarat untuk penebangan, yaitu dengan pola tebang pilih

(stripcroping) agar hutan yang ada dapat dikelola secara selektif,

sehingga keutuhan hutannya sejauh mungkin terpelihara.

d. dilarang untuk Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri,

komersial, dan kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan

e. terbatas untuk pembangunan Prasarana berupa jalan dan waduk

serta prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

(3) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian pangan


sebagai berikut :

a. diizinkan untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan perikanan

b. diizinkan dilakukan kegiatan wisata agro, penelitian dan pendidikan

dengan tidak merubah bentang alam

c. bersyarat untuk Alih fungsi sawah irigasi teknis dikawasan perkotaan

yaitu maksimum 50%

d. terbatas untuk Lahan terbangun yaitu disesuaikan dengan daya

dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil

e. dilarang kegiatan yang merubah dan mengurangi luas pertanian

lahan basah terutama pada lahan irigasi teknis.

f. terbatas...

[71]

f. terbatas untuk bangunan prasarana wilayah dan bangunan yang

bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan basah.

(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian holtikultura


sebagai berikut :

a. diizinkan pemanfaatan untuk permukiman, peternakan, dan industri.

b. diizinkan kegiatan perkebunan rakyat pada kawasan pertanian lahan

kering.

c. diizinkan dilakukan kegiatan wisata agro, industri agro penelitian dan

pendidikan dengan tidak merubah bentang alam

d. pembangunan terbatas untuk prasarana wilayah dan bangunan yang

bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan kering.

(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkebunan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 3 ditetapkan sebagai berikut :

a. diizinkan adanya kegiatan budidaya yang meningkatkan dan atau

mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah

b. bersyarat untuk Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi

lainnya sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

c. bersyarat untuk Kawasan budidaya lain dengan memperhatikan

persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah

d. dilarang merubah jenis tanaman perkebunan untuk kawasan

perkebunan besar yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;

e. dilarang dilakukan di dalam kawasan lindung

f. dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang

mengakibatkan terjadinya satuan usaha yang kurang dari luas

minimum

g. dilarang untuk kegiatan yang merubah dan mengurangi luas kawasan

perkebunan. Kecuali kegiatan pertambangan yang sudah eksploitasi

dan izinnya tidak untuk diperpanjang lagi.

h. pembangunan...

[72]

h. pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan usaha tani dengan

rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, gudang penyimpanan hasil

perkebunan, tempat pengolahan hasil perkebunan, mess tempat

tinggal pekerja, tempat penyimpanan Saprodi, kantor pengelola

perkebunan

(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peternakan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf b angka 4 ditetapkan sebagai berikut :

a. diizinkan untuk Kegiatan pengembangan jalur hijau

b. diizinkan pembangunan rumah petani disekitar kawasan.

c. diizinkan rumah potong hewan dan balai pelatihan disekitar kawasan

d. dilarang kegiatan lain yang mengganggu kegiatan peternakan.

e. pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan usaha tani dengan

rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, rumah potong, balai

pelatihan.

(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :

a. Diizinkan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

b. Bersyarat untuk pengembangan Kawasan budidaya lain misalnya

permukiman nelayan, sarana dan prasarana pendukung kegiatan

perikanan dengan memperhatikan persyaratan teknis yang ditetapkan

pemerintah yaitu diluar garis sepadan sungai

c. Pada kawasan perikanan yang juga dibebani fungsi wisata,

pengembangan perikanannya terbatas, tidak boleh

merusak/mematikan fungsi pariwisata

d. Dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran

lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

e. Dilarang kegiatan lain yang mengganggu kegiatan perikanan dan

kualitas air sungai.

f. pembangunan...

[73]

f. Pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan usaha tani dengan

rumija 8 m, tempat parkir bongkar muat, tempat pengolahan hasil

perikanan, balai pelatihan.

(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai

berikut :

a. Diizinkan untuk Kegiatan pertanian danperkebunan

b. Pembatasan Kegiatan permukiman hanya untuk menunjang kegiatan

pertambangan dengan tetap memperhatikan aspek-aspek

keselamatan

c. Bersyarat pada kegiatan yang sudah memiliki dokumen AMDAL dan

sudah menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya

Pemantauan Lingkungan (UPL)

d. Dilarang dilakukan pada kawasan taman nasional, hutan lindung,

dan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha

pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

e. Pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan tambang dengan

rumija 24 m.

(9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Industri sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut :

a. diizinkan untuk Pengembangan jalur hijau

b. diizinkan bagi permukiman penduduk yang sudah terlebih dulu

bermukim di kawasan peruntukan industri, tetapi dengan

pembatasan kegiatan agar tidak mengakibatkan kecelakaan industri.

c. bersyarat untuk Budidaya lain seperti permukiman, perdagangan

jasa, serta fasilitas umum dengan persyaratan tertentu yang telah

diteteapkan pemerintah

d. terbatas untuk Permukiman para pekerja termasuk fasilitas umum

untuk memenuhi kebutuhan para pekerja maksimum 20% dari luas

lahan yang ada.

e. dilarang...

[74]

e. dilarang berLokasi berbatasan langsung dengan kawasan

permukiman;

f. pembangunan terbatas untuk Prasarana jalan kawasan industri

dengan rumija 24 m, gudang, area bongkar muat, mess karyawan,

IPAL.

(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pariwisata sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) huruf f ditetapkan sebagai berikut :

a. diizinkan dilakukan penelitian dan pendidikan.

b. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya

kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;

c. dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait

dengan kegiatan pariwisata;

d. dilarang adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung

kegiatan wisata alam;

e. pembangunan terbatas untuk sarana dan prasarana yang mendukung

kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Permukiman sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf g ditetapkan sebagai berikut :

a. diizinkan adanya kegiatan industri skala rumah tangga, perdagangan

jasa, pertanian lahan kering dan fasilitas sosial ekonomi lainnya

dengan skala pelayanan lingkungan;

b. dilarang dialokasikan pada kawasan lindung/konservasi serta tidak

terletak pada lahan pertanian teknis.

c. dilarang dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi

permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat.

d. pembangunan terbatas untuk sarana dan prasarana pendukung

fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan

yang berlaku.

(12) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pertahanan dan

Keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h ditetapkan

sebagai berikut :

a. dilarang...

[75]

a. dilarang bercampur dengan permukiman penduduk atau kawasan

budidaya lainnya

b. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi pertahanan dan

keamanan

(13) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Reklamasi Pantai

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i ditetapkan sebagai

berikut :

a. diizinkan untuk Kegiatan pariwisata alam dengan tidak merubah

bentang alam

b. pembatasan pada Bangunan maksimal 40% dan site development

minimal 60% yang telah mendapat persetujuan instansi/pejabat

setempat

c. dilarang Kegiatan pembangunan dilakukan di dalam kawasan

lindung.

d. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah

peruntukan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

Pasal 52

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf j ditetapkan sebagai

berikut :

a. diizinkan untuk Kegiatan pariwisata alam dengan tidak merubah

bentang alam

b. pembatasan pada Bangunan yang telah mendapat persetujuan

instansi/pejabat setempat

c. kegiatan permukiman terbatas untuk mendukung pengembangan

perikanan dan pariwisata, maksimum 20% dari luas wilayah.

d. dilarang...

[76]

d. dilarang Kegiatan pembangunan dilakukan di dalam kawasan lindung.

e. dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah

peruntukan.

f. dilarang untuk Kegiatan budidaya lain seperti industri polutan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 53

(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2)

huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam

pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan

pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai

dengan kewenangannya.

(3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

(1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

a. izin pinsip;

b. izin lokasi;

c. izin Mendirikan Bangunan (IMB);

d. izin mendirikan Tower;

e. izin reklame;

f. izin penggunaan pemanfaatan tanah;

g. izin In Gang;

h. izin Saluran Air Hujan;

i. izin Saluran Air Limbah;dan

j. izin reklamasi rawa.

(2) Mekanisme…

...

[77]

(2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 55

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam

pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana

struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan

zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah,

dibatasi atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam

Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan

ruang wilayah kabupaten dilakukan oleh pemerintah daerah kepada

pemerintah daerah lainnya dan kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi

berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 57

(1) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c dalam bentuk:

a. insentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang

mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :

1. Keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, sewa

ruang, dan urun saham;

2. pembangunan...

[78]

2. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

3. Kemudahan prosedur perizinan, dan/atau

4. Pemberian penghargaan kepada masyrakat, swasta dan/atau

pemerintah daerah.

b. disinsentif yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang

mendukung pengembangan kawasan, yaitu dalam bentuk :

1. pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya

biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang

ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan

2. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi,

dan penalti.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur

dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 58

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d

merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pengenaan sanksi

administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

(2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap :

a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur

ruang dan pola ruang;

b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;

c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan

berdasarkan RTRW kabupaten;

d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang

yang diterbitkan berdasarkan RTRW kabupaten;

e. pelanggaran ...

[79]

e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW

kabupaten;

f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan

yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik

umum; dan/atau

g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur

yang tidak benar.

Paragraf 2

Bentuk – bentuk Sanksi

Pasal 59

(1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)

huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan

sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pencabutan izin;

f. pembatalan izin;

g. pembongkaran bangunan;

h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i. denda administratif.

(2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c

dikenakan sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian sementara pelayanan umum;

d. penutupan lokasi;

e. pembongkaran bangunan;

f. pemulihan...

[80]

f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau

g. denda administratif.

BAB XI

KELEMBAGAAN

Pasal 60

(1) Kelembagaan pada penataan ruang di daerah untuk memantapkan

koordinasi dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

(BKPRD) kabupaten.

(2) BKPRD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu

Bupati dalam mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan

penataan ruang kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN

RUANG

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 61

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata

ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di

wilayahnya;

e. mengajukan...

[81]

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat

berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau

pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 62

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatanruang dari

pejabat yang berwenang;

c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin

pemanfaatan ruang; dan

d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 63

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilaksanakan dengan

mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-

aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

(2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat

secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan

faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan

struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang

yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian...

[82]

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 64

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap :

a. Partisipasi dalam Perencanaan tata ruang;

b. Partisipasi dalam Pemanfaatan ruang; dan

c. Partisipasi dalam Pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 65

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;

2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan;

4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

5. penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama

unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 66

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan

sebagaimana dimaksud pasal 64 huruf b terdiri atas:

a. memeberi masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama

unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan

rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan…

[83]

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan

ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi

dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta

memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan


Pasal 67

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana

tata ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan

pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah

ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang

terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana

tata ruang.

Pasal 68

(1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara

langsung dan/atau tertulis.

(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat

disampaikan kepada bupati.

(3) Peran ...

[84]

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat

disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 69

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah

membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

(1) Jangka waktu RTRW kabupaten berlaku untuk 20 (dua puluh) dan

dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan

bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan

perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang

ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Kabupaten dapat ditinjau

kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga

dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi

yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kebupaten dan/atau

dinamika internal kabupaten.

(4) Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten dilengkapi dengan Buku

Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Daerah ini.

(5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini,

sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah,

diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.

BAB XIV ...

[85]

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap

rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

(1) Pemanfaatan ruang dalam Holding Zone berlaku ketentuan :

a. Apabila perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sudah ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang

kehutanan, maka pemanfaatan ruangnya mengacu pada penetapan

tersebut.

b. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diintegrasikan

dalam revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan

yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah

Kabupaten tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum

diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ini tetap berlaku sesuai

dengan masa berlakunya;

b. izin ...

[86]

b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai

dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin

tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan

Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan

penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak

memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi

kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah

diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul

sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan

penggantian yang layak.

c. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan

ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan peraturan

Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang

diperlukan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun

2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2005 Nomor 12 Seri E)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74...

[87]

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada Tanggal : 28 Desember 2012

Bupati Banyuasin

Ir. H. Amiruddin Inoed

Disahkan di Pangkalanbalai

Pada tanggal :_______________

Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin Ir. Firmansyah, M. Sc

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR 76.

1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BANYUASIN 2012-2032

1. PENJELASAN UMUM

Lahirnya Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007

sebagai pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1992, membawa

perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan

ruang, salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang,

selain pemberian insentif dan disinsentif juga pengenaan sanksi yang

merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan penertiban

atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang

dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi ini tidak hanya diberikan

kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan

pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah

yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai

dengan rencana tata ruang. Disamping itu dengan lahirnya Undang-

undang nomor 26 tahun 2007 memberikan kejelasan tugas dan

tanggung jawab pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah

propinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan

ruang.

Sejalan dengan perubahan mendasar tersebut di atas, maka daerah

dalam hal ini Kabupaten Banyuasin diberikan waktu selama 3 (tiga)

tahun untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang

ada, yaitu dengan melakukan peninjauan kembali atau penyempurnaan

rencana tata ruang agar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh

Undang-Undang No.26 tahun 2007.

2

Selanjutnya rencana tata ruang wilayah yang ada setidaknya ditinjau 1

(satu) kali setiap 5 (lima) tahun dengan tujuan utama untuk mengecek

kesesuaian dan keefektifan pelaksanaan RTRW dan bukan ditujukan

untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang. Faktor yang

menjadikan kegiatan peninjauan kembali perlu dilakukan salah satunya

adalah karena adanya ketidaksesuaian atau simpangan antara rencana

dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal

maupun karena faktor eksternal.

Faktor eksternal meliputi pengaruh dari munculnya kebijakan otonomi

daerah baik kabupaten/kota dan provinsi serta kebijakan regional dan

nasional, adanya perubahan undang-undang terkait penataan ruang,

Peraturan Pemerintah nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional sebagai arahan pembangunan dan adanya

penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menetapkan koridor Sumatera

sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi

nasional, sehingga sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan

dan perwujudan pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyuasin

kedepannya.

Selanjutnya faktor internal yang mempengaruhi yaitu adanya dinamika

pembangunan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Dimana pada saat

pembentukan Kabupaten Bayuasin dengan Undang-Undang nomor 6

tahun 2002 hingga tersusunnya RTRW Kabupaten Banyuasin dengan

Peraturan Daerah No.8 Tahun 20015 Kabupaten Banyuasin terdiri dari

11 kecamatan, pada Tahun 2007 telah dilakukan pemekaran

kecamatan menjadi 15 kecamatan, pada Tahun 2010 mengalami

pemekaran lagi menjadi 17 Kecamatan.

Selain itu adanya rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api

sebagai simpul transportasi laut Nasional yang sekaligus menjadi

generator pembangunan di Kabupaten Banyuasin serta isu-isu strategis

lainnya yang secara langsung akan berdampak kepada perubahan

penataan ruang wilayah sehingga diperlukan strategi dan arahan

kebijakan yang baru dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan

3

pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan

sumberdaya manusia. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan

perlu disesuaikan dengan potensi dan kendala yang ada, supaya

mampu menghadapi segala hambatan, tantangan, ancaman dan

peluang yang ada saat ini dan pada masa yang akan datang.

Menyadari hal tersebut, sebagaimana diamanatkan UU.No.26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata ruang Wilayah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2005-2025 harus direvisi. RTRW

Kabupaten Banyuasin yang baru diharapkan menjadi acuan

pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyuasin yang lebih

konfrehensif, harmonis, serasi, selaras dan seimbang dan sinergis antar

sektor, antar wilayah, maupun antar pemangku kepentingan dalam

pelaksanaan pembangunan. Pada akhirnya diharapkan akan semakin

mendorong peningkatan kualitas ruang dan kualitas kehidupan

masyarakat Kabupaten Banyuasin secara berkelanjutan. RTRW akan

menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan

ruang serta menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. RTRW

kabupaten ini dapat menjadi pedoman bagi perencanaan yang lebih

rinci yakni Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan,

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Kawasan

Strategis Kabupaten. Rencana-rencana ini merupakan perangkat

operasional dari RTRW Kabupaten Banyuasin.

2. Penjelasan Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

4

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang” adalah gambaran

struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun

rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada dan yang akan

dikembangkan

Pasal 9

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan PKWp adalah pusat kegiatan yang

dipromosikan untuk di kemudian hari dapat ditetapkan sebagai

PKW. PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.

Penetapan PKWp merupakan wewenang Pemerintah provinsi

sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi.

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan PKL adalah kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau

beberapa kecamatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Wilayah Provinsi, penetapan PKL ini merupakan wewenang

Pemerintah Provinsi dalam RTRW Provinsi.

5

Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan PPK adalah kawasan perkotaan yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa

desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

16/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Wilayah

Kabupaten, penetapan PPK ini merupakan wewenang Pemerintah

Kabupaten dalam RTRW Kabupaten.

Ayat (1) huruf d

Yang dimaksud dengan PPL adalah pusat permukiman yang

berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. Berdasarkan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Wilayah Kabupaten,

penetapan PPL ini merupakan wewenang Pemerintah Kabupaten

dalam RTRW Kabupaten.

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (2) huruf a

Yang dimaksud dengan Jaringan Jalan arteri primer adalah

merupakan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan

jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional,

dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang

berwujud pusat-pusat kegiatan.

Ayat (2) huruf b

Yang dimaksud dengan jaringan jalan kolektor primer adalah jalan

yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan

nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah,

atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

6

Ayat (2) huruf d

Yang dimaksud dengan jaringan jalan lokal primer adalah jalan yang

menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional

dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan

pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat

kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat

kegiatan lingkungan.

Ayat (2) huruf e

Yang dimaksud dengan jaringan jalan bebas hambatan adalah jalan

umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian jalan masuk

secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta

dilengkapi dengan pagar ruang milik jalan.

Ayat (2) huruf f

Yang dimaksud dengan jaringan jalan khusus merupakan jalan yang

dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani

kepentingan sendiri. Yang dimaksud dengan jalan khusus dalam

pasal ini adalah jalan di kawasan pelabuhan

Ayat (3) huruf a

Yang dimaksud dengan terminal tipe A adalah terminal ini berfungsi

melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar

propinsi, dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar

kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan

sebesar 50 – 100 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang

lebih kurang 10 Ha. Terletak di jalan arteri, jarak antara dua

terminal penumpang tipe A sekurang-kurangnya 20 km di Pulau

Jawa, 30 km di pulau Sumatera dan 50 km di pulau lainnya.

Yang dimaksud dengan terminal tipe B adalah terminal ini berfungsi

melayani kendaraan umum untuk, angkutan antar kota dalam

propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Biasanya terminal

7

tipe ini melayani arus minimum kendaraan sebesar 50 – 100

kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih kurang 10 Ha.

Yang dimaksud dengan terminal tipe C adalah terminal ini berfungsi

melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan yang

dipergunakan dengan tujuan pemberangkatan dan kedatangan

kendaraan umum untuk angkutan dalam wilayah kabupaten.

Biasanya terminal tipe ini melayani arus minimum kendaraan

sebesar 25 kendaraan/jam dengan luas kebutuhan ruang lebih

kurang 2,5 Ha, serta terletak di jalan kolektor atau lokal.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (3) huruf a

Yang dimaksud dengan Sistem Jaringan Kabel adalah yaitu sistem

telekomunikasi dengan menggunakan kabel sebagai sarana

transmisi gelombang dari pengirim menuju penerima.

Ayat (3) huruf b

Yang dimaksud dengan Sistem Nirkabel adalah adalah yaitu sistem

telekomunikasi tanpa menggunakan kabel, melainkan menggunakan

transmisi gelombang ataupun sinyal dari pengirim menuju

penerima.

Pasal 16

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud Sistem Jaringan reklamasi rawa adalah keseluruhan

saluran baik primer, sekunder, maupun tersier dan bangunan yang

8

merupakan satu kesatuan, beserta bangunan pelengkapnya yang

diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian

dan penggunaan air. Secara teknis tujuan dari kegiatan reklamasi

rawa adalah: mendrainase kelebihan air permukaan dan air tanah,

memungkinkan suplesi air (pasang) untuk tanaman, mencegah

banjir, mencegah intrusi air asin, menyediakan fasilitas transportasi

untuk perahu-perahu kecil (P2DR, 1995).

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang” adalah gambaran pola

ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana,

yang mencakup pola ruang yang ada dan yang akan dikembangkan.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

9

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan Kawasan Hutan Produsi merupakan hutan

produksi Tetap yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas

lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing

dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di

bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam,

hutan pelestarian alam, dan taman buru.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

10

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “rencana penetapan kawasan strategis”

adalah penetapan lokasi-lokasi strategis yang dikehendaki sebagai

prioritas pengembangan di wilayah bersangkutan.

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

11

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan Izin Prinsip adalah suatu izin yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang diberikan kepada

pengusaha atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha

di suatu daerah.

Ayat (1) huruf b

Yang dimaksud dengan Izin Lokasi adalah persetujuan dari Kepala

Daerah (Bupati) tentang pembebasan tanah yang terletak pada

lokasi yang ditentukan peruntukannya sesuai dengan rencana tata

ruang yang ditetapkan.

12

Ayat (1) huruf c

Yang dimaksud dengan Izin Mendirikan Bangunan adalah yaitu izin

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik

bangunan dalam rangka mendirikan bangunan gedung yang telah

disahkan oleh instansi yang berwenang.

Ayat (1) huruf e

Yang dimaksud dengan Izin Reklamasi Rawa adalah izin yang

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka permohonan

pencadangan lahan rawa.

Ayat (1) huruf f

Yang dimaksud dengan Izin Penggunaan Pemanfaatan tanah adalah

izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka

memanfaatkan ruang pada lokasi tertentu.

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Ayat 1 Huruf a

Yang dimaksud pemberian kompensasi misalnya adalah pemberian

kompensasi terhadap kawasan terbangun lama sebelum rencana

tata ruang ditetapkan dan tidak sesuai tata ruang serta dapat

menimbulkan dampak terhadap lingkungan

Yang dimaksud dengan subsidi silang adalah dilakukan dengan

memberikan kemudahan dalam proses dan prosedur perizinan

kegiatan yang sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang, sehingga

mampu mempercepat pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh

swasta maupun masyarakat.

Yang dimaksud dengan penyediaan prasarana dan sarana adalah

dilakukan dengan melengkapi ketersediaan sarana dan prasarana

13

wilayah yang mampu memacu kegiatan perekonomian dan

merupakan keunggulan komparatif wilayah, yang dapat menarik

minat investor untuk menanamkan modalnya.

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

14

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas

Pasal 71

Cukup Jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012

NOMOR 031

LAMPIRAN I.

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS TATA RUANG KABUPATEN BANYUASIN QUICK APPRAISAL

No Isu Lingkungan Strategis

Subtansi RTRW Pengaruh Alternatif Mitigasi Rekomendasi

Positif Negatif

1. topogafinya wilayah Kabupaten Banyuasin terdiri dari 80 % daratan rendah berupa pesisir pantai, rawa pasang surut dan lebak dan 20 %

darat/lahan kering

Pemanfaatan dan

pengendalian Kawasan Lindung dan Kawasan

Budidaya

Negatif :

berpotensi terjadi banjir dan genangan yang dapat

mengganggu aktivitas

masyarakat dan proses kegiatan pembangunan ekonomi

Positif :

Potensi untuk pengembangan

kegiatan pertanian pasang surut, budidaya perikanan dan

perikanan tangkap

Delienasi yang jelas pada

kawasan-kawasan yang selalu mengalami banjir dan genangan

secara periodik

Delienasi kawasan rawa yang

masih dapat dimanfaatkan/di keringkan dengan pembuatan

system drainase dan kawasan

rawa tergenang permanen atau tidak ekonomis jika dikeringkan

dalam rangka pengembangan wilayah

Menyiapkan pembangunan

tanggul pengendali banjir/

genangan

Pemetaan bagi kawasan rawa

yang masih dapat direklamasi dan kawasan rawa yang sudah

tidak dapat direklamasi

Pengembangan kawasan

budidaya diarahkan pada lahan-lahan yang tidak dipengaruhi

banir atau genangan atau lahan-

lahan yang secara ekonomis masih dapat

direklamasi/dikeringkan.

2. Pengembangan pusat-

pusat kegiatan

perkotaan yang berhierarki satu sama

lain (PKWp, PPK, PKL dan PPL)

Perwujudan rencana

struktur ruang sistem

perkotaan

Negatif :

Pengaruh perkembangan

perkotaan yang pesat terhadap

ketersediaan lahan pertanian, gangguan lingkungan hidup

dan sejenisnya. Hal ini mengingat, bahwa pada pusat-

pusat perkotaan yang dimaksud memiliki cadangan lahan

pertanian lahan basah yang

cukup tinggi Pengembangan pusat-pusat

perkotaan baru yang dekat

dengan kawasan hutan dan

Deliniasi kawasan pertanian abadi

dan kawasan pengembangan

sektor pertanian

Pengendalian pembangunan Kawasan dengan tidak merubah

bentang alam disertai dengan konservasi air dan memperhatikan

daerah rawan bencana

Deliniasi kawasan konservasi dan

pengendalian kegiatan pada kawasan konservasi.

Pengembangan kegiatan

Perkotaan menghindari alih

fungsi lahan pertanian produktif.

pengembangan kawasan perkotaan harus sudah

menetapkan lahan hutan dan pertanian yang akan

dipertahankan (konservasi)

melalui deliniasi kawasan dan sosialisasi

Pembuatan aturan pengendalian

pemanfaatan ruang disertai



Positif Negatif

konservasi dikhawatirkan menimbulkan konflik

penggunaan lahan.

Positif : Mengurangi tingkat Kemiskinan,membuka akses Daerah terisolasi, Pemerataan Pembangunan infrastruktur

dengan ketentuan insentif-disinsentif dan sanksi secara

tegas.

3. Pembangunan jaringan jalan seperti jalan tol,

jalan kolektor primer dan jalan lokal primer

Perwujudan rencana struktur ruang sistem

jaringan jalan

Negatif : Potensi nilai jual lahan yang

semakin meningkat membuat

maraknya investasi pembelian lahan yang seringkali

menimbulkan konflik

kepemilikan lahan dan munculnya lahan-lahan yang

tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pembukaan jalan baru akan

mempengaruhi kecenderungan perkembangan kegiatan

khususnya kegiatan budidaya

pada kawasan lindung, hutan dan konservasi yang dilalui

Jalan tersebut. Pembukaan jalan maupun

peningkatan kelas dan kualitas

jalan pada kawasan perdesaaan

juga akan memicu perubahan penggunaan lahan pertanian

menjadi lahan non pertanian sehingga dapat mengurangi

cadangan lahan pertanian

Pembanguan jaringan jalan diintegrrasikan dengan akses ke

sentra-sentra produksi

Pengaturan zonasi di sepanjang

rencana jaringan jalan

Pengembangan jalur hijau (RTH) disepanjang koridor dan

sempadan rencana jaringan jalan.

Memperketat Pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang

rencana jaringan jalan

Menegaskan pola pengelolaan

pada kawasan hutan dan kawasan pertanian



Positif Negatif

(ketahanan pangan).

Positif : Pertumbuhan ekonomi dan

kegiatan pembangunan yang

tinggi di sekitar koridor jalur tersebut.

Memperlancar aksesibilitas

terutama untuk daerah terisolir

dan memperlancar pergerakan kegiatan perekonomian.

4. Pengembangan jalur

kereta api baru (double track)

Perwujudan rencana

struktur ruang sistem jaringan perkereta

apian

Negatif :

Pengembangan pembangunan rel kereta untuk transportasi batu

bara akan mengubah lahan wilayah yang dilewatinya,

termasuk didalamnya wilayah hutan dan lahan pertanian

Positif : Mendukung kelancaran

transportasi angkutan batu bara ke tujuan akhir.

Sebelum kegiatan pembangunan jalur kereta api dan fasilitas stasiun batubara serta pendukung dilakukan, wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang. Pengembangan jalur hijau (RTH) disepanjang sempadan rel kereta api.

Menyusun aturan Pengendalian

pemanfaatan ruang dan ketentuan zonasi untuk penataan

areal-areal yang dilewati jalur rel yang akan dikembangkan

Meningkatkan regulasi untuk

pengendalian konversi lahan

terutama lahan pertanian dan ruang terbuka hijau.

5 Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan Tanjung Api-api/Tanjung Carat

Perwujudan rencana transportasi air dan kawasan industri

Negatif

Dapat menyebabkan

kemacetan lalu lintas dari bangkitan lalu lintas(traffic generation) yang di timbulkan oleh kegiatan-kegiatan

pelabuhan tersebut.

Rentan terhadap kerusakan

lingkungan seperti terganggunya ekosistem

pesisir, sedimentasi dan polusi yang ditimbulkan akibat

Menyiapkan sebuah kawasan transisi diantara kedua kawasan yang berfungsi sebagai kawasan wisat taman nasonal. Kawasan ini akan menjadi penyangga taman nasional yang menjamin taman nasional bebas dari perambahan kawasan.

Menyusun Rencana Detail yang berbasis pada pengembangan lingkungan berkelanjutan.

1. Menyusun ketentuan pengendalian yang sangat ketat bagi kawasn Tanjung Api-api/Tanjung Carat dan wilayah sekitarnya

2. Menetapkan deliniasi kawasan Tanjung Api-api/Tanjung Carat lebih tegas

3. Menambahkan penjelasan dan memastikan bahwa:



Positif Negatif

kegiatan pelabuhan. Mengurangi kawasan

konservasi dan lindung di

Taman Nasional sembilang

Positif Kawasan pelabuhan Tanjung

Api-Api/Tanjung Carat tidak

hanya mengemban fungsi

sebagai kawasan pelabuhan skala lokal tetapi juga

mengemban fungsi sebagai kawasan pelabuhan skala

regional (skala propinsi , skala

nasional bahkan Internasional) yang merupakan stimulator

bagi pengembangan wilayah diatasnya (propinsi dan

nasioanal) Meningkatkan aksesibilitas dan

sarana penunjang pelabuhan

dan kawasan industri.

Menciptakan sistem prasarana pengolahan limbah cair dan padat yang efektif serta ramah lingkungan

Perbaikan kawasan konservasi yang rusak akibat kegiatan pembangunan

- Pengelolaan dan pengaturan kawasan sempadan pantai, DAS harus diperhatikan terlebih dahulu atau seiring dengan pembangunan pelabuhan.

- penyusunan dokumen amdal terkait pembangunan kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung carat

6. Potensi ketersediaan dan kesesuaian lahan

untuk Pengembangan

sektor Ekonomi

Pengembangan rencana kawasan strategis untuk peruntukan kawasan Agropolitan/KTM

Negatif :

Terjadinya alih fungsi lahan

pertanian

Positif : - Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, terutama masyarakat perdesaan

- Terjadinya pengembangan

wilayah - Mengurangi urbanisasi karena

adanya kesenjangan antara

Pemanfaatan sinergitas budaya dan keraifan lokal melalui

pemberdayaan masyarakat dan

upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Penentuan komoditas unggulan

agropolitan

Rencana terpadu pengembangan

agropolitan. Meminimalisir penggunaan

Melakukan penyusunan master plan pengembangan kawasan

agropolitan.

Menyusun Rencana dukungan

prasarana dan sarana

Pelibatan masyarakat setempat

Pengembangan agropolitan

difasilitasi dengan kebijakan strategis baik di kawasan

perdesaan maupun perkotaan.



Positif Negatif

kawasan perkotaan dan perdesaan sehingga bisa

mendorong penduduk perdesaan tetap tinggal di

pedesaan melalui investasi di wilayah perdesaan.

- Meningkatkan nilai tambah

produksi dan pendapatan masyarakat.

pestisida dan pupuk kimia dalam proses budidaya tanaman

Mengembangkan Pertanian organik

Pengembangan bibit unggul,

Pembinaan intensif dan skema penyediaan kredit murah bagi

kelompok petani dan home

industry pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Pengembangan rencana Pola ruang dan kawasan strategis untuk peruntukan kawasan industri terpadu

Negatif

- Kemungkinan terjadi pencemaran lingkungan

- Sebagian lahan akan terdegradasi karena akan

adanya pembukaan lahan untuk pengembangan indutri tertentu

secara besar-besaran.

- Terjadi konfilk kepentingan terutama dalam pemenuhan

prasarana air antara kepentingan air baku domestik

dengan kebutuhan industri

Positif

- Terwujudnya pengembangan industri yang mempunyai

keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan

komparatif

- Terciptanya perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja

secara merata di sektor industri

- Rencana pengembangan industri

terpadu yang berwawasan lingkungan

- Penentuan klasifikasi jenis produk utama industry Rencana

pengembangan industri terpadu - Penyediaan Instalasi sistem

pengelolaan limbah padat , cair

dan gas.

- Pembuatan master plan tentang

studi terkait pengembangan industri terpadu

- Perketat regulasi terhadap pencemaran lingkungan

dikarenakan limbah industri - Meningkatkan regulasi untuk

pengendalian konversi lahan

terutama lahan pertanian dan ruang terbuka hijau.

- Perketat regulasi terkait sumberdaya air yang digunakan.



Positif Negatif

dan perdagangan; - Peningkatan kontribusi terhadap

PDRB

Pengembangan rencana kawasan strategis untuk peruntukan kawasan minapolitan

Negatif:

Kemungkinan terjadinya

eksploitasi sumber daya perikanan secara besar-besaran

guna meningkatkan pendapatan. Hal ini berpotensi mengancam

keberlangsungan sumber daya

perikanan.

Potensi dihasilkannya limbah padat, cair dan gas akibat

kegiatan produksi dan pengolahan hasil seperti residu

pestisida, bahan-bahan

pengawet, asap hasil pembakaran bahan bakar dan

lain-lain.

Positif

- Berkontribusi terhadap PDRB - Meningkatkan kesejahteraan

masyaraka, terutama masyarakat pesisir

- Menambah nilai ekonomis terhadap hasil perikanan

- Memudahkan Pengawasan

Perikanan

- Rencana diverisifikasi komoditas

perikanan

- Rencana integrasi dengan jaringan infrastruktur dan

dengan sentra perikanan lain

- Pembuatan master plan tentang

studi terkait pengembangan

perikanan terpadu - Pemerintah perlu membuat

regulasi yang ketat terhadap kebijakan perikanan, untuk

menghindarkan terjadinya

praktek jual beli izin antar pelaku usaha.

- Perketat regulasi terkait batas wilayah perairan dan sosialisasi

kepada stakeholder terkait

Pengembangan rencana kawasan strategis untuk pertanian pasang surut

Negatif :

Terjadinya konflik kepentingan

pertanahan

Positif :

Penetapan konsep lahan sawah

abadi Rencana pengembangan

Waduk dan system irigasi

- Menigkatkan regulasi pertanahan

untuk melindungi penetapan

kawasan pertanian - Mengembangkan instrumen

pengendalian konversi tanah



Positif Negatif

- Menjaga kemantapan ketahanan pangan di Kabupaten Banyuasin

khususnya dan nasional pada umumnya.

- Mengurangi konversi lahan pertanian

- Meningkatkan kesejahteraan

petani

- Upaya perlindungan tanah pertanian produktif

- Program-program pembinaan dan pelatihan intensif bagi

masyarakat

Pengembangan rencana kawasan strategis untuk Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

Negatif

Terjadinya konflik kepentingan

pertanahan

Potensi dihasilkannya limbah padat, cair dan gas akibat

kegiatan produksi dan pengolahan hasil seperti residu

pestisida, bahan-bahan

pengawet, asap hasil pembakaran bahan bakar dan

lain-lain.

Adanya monopoli usaha budidaya

dan pemasaran oleh pemilik modal

Positif

- Meningkatkan perekonomian masyarakat

- Manjaga ketahanan bahan

pangan - Terbuka banyak lapangan kerja

baru dalam proses produksi, pengolahan hasil dan

pemasaran hasil produk serta

kegiatan pendukung lainnya

Konsep pengembangan

perkebunan

Penyediaan Instalasi sistem

pengelolaan limbah padat , cair dan gas khususnya bagi kegiatan

pengolahan hasil pertanian

Penertiban dan pendayagunaan

tanah terlantar

Memperketat regulasi terhadap

konversi lahan

Program-program pembinaan dan pelatihan intensif bagi

masyarakat berkaitan dengan

rencana pengembangan KIMBUN

Memfasilitasi lembaga-lembaga keuangan atau pemerintah

lainnya yang memiliki program

penyaluran kredit lunak atau untuk usaha kecil menengah

Revitalisasi lahan-lahan tidur

yang belum dimanfaatkan melalui pendekatan kepada para

pemilik lahan yang umumnya

bukan warga setempat



Positif Negatif

Pemanfaatan dan pengendalian kawasan

budidaya peruntukan pertambangan

Negatif :

Potensi dihasilkannya limbah padat, cair , gas serta perubahan

bentang alam selain juga mengundang bahaya erosi dan

longsor pada areal-areal tertentu.

Alih fungsi lahan pertanian, alih

fungsi lahan hutan, Erosi/sedimentasi, Degradasi

lahan, bentang alam, Abrasi

pantai, Kerusakan ekosistem pesisir, bencana longsor,

Bencana banjir, sampah domestik dan keanekaragaman hayati

Timbul konflik kepentingan lahan

antar sektor

Positif :

Menjadi salah satu penggerak utama perekonomian yang

memberikan dampak pengganda

signifikan terhadap kegiatan ikutan.

Terbuka banyak lapangan kerja

baru dalam proses penambangan/kegiatan produksi

serta kegiatan pendukung

lainnya

Apabila ternyata di kawasan lindung terdapat indikasi adanya potensi pertambangan berupa batubara, minyak dan gas dan galian golongan C serta deposit mineral lainnya yang bila diusahakan dinilai amat berharga bagi Negara, maka kegiatan budidaya di kawasan lindung tersebut dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan kegiatan budidaya dilakukan dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan yang bersangkutan. Apabila penambangan bahan galian dilakukan, penambang bahan galian tersebut wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dan melaksanakan rehabilitasi daerah bekas penambangannya, sehingga kawasan lindung dapat berfungsi kembali. Sebelum kegiatan pertambangan dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi amdal yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang berwenang.

Pengendalian pemanfaatan ruang

di areal-areal yang memiliki potensi pertambangan batubara,

minyak dan gas dan galian golongan C yang ada di

Kabupaten Banyuasin



Positif Negatif

Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan terbuka di dalam kawasan lindung Ketentuan pelarangan kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Ketentuan pelarangan lokasi penggalian pada lereng curam lebih besar dari 40% dan kemantapan lerengnya kurang stabil, untuk menghindari bahaya erosi dan longsor.

Rencana Peruntukan kawasan permukiman

Negatif : Alih fungsi lahan pertanian, alih

fungsi lahan hutan,

Erosi/sedimentasi, Degradasi lahan, Bencana banjir, dan dapat

menimbulkan polusi akibat bertambahnya sampah domestik.

Nilai jual lahan yang semakin meningkat sehingga banyak yang

menjadikannya sebagai investasi seringkali menimbulkan konflik

kepemilikan lahan, perambahan kawasan hutan, dan munculnya

lahan-lahan tidur yang tidak

dimanfaatkan.

Positif : Pertumbuhan ekonomi dan

kegiatan pembangunan yang

tinggi

Meningkatkan pembangunan sarana transportasi darat dan

fasilitas lainnya

Pengembangan Ruang Terbuka

hijau

Meningkatkan pembangunan

fasilitas permukiman dan prasarana lingkungan

Penyusunan aturan pengendalian pemanfaatan ruang

Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan untuk

penataan di kawasan pusat permukiman

Identifikasi dan pendekatan kepada para pemilik lahan tidur

untuk segera memanfaatkan lahan-lahan milik mereka

Peningkatan kapasitas

kelembagaan penataan ruang

dalam mengatasi konflik kepemilikan lahan, perambahan

hutan, maraknya lahan tidur yang belum termanfaatkan dan

Konflik pemanfaatan ruang.



Positif Negatif

Adanya reklamasi kawasan pantai menjadi lahan (daratan) untuk kebutuhan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

Rencana pola ruang bagi pemanfaatan kawasan pesisir

negatif :

Kegiatan reklamasi lahan tersebut secara tidak tepat/tidak terkendali akan menimbulkan berbagai masalah lingkungan, antara lain : terganggunya fungsi hidrologi (menahan air) dan fungsi sebagai penambat karbon, penurunan permukaan tanah (subsiden), serta kerusakan ekosistem laut dan sedimentasi

Positif :

Meningkatkan perekonomian dan PDRB

Tidak mengganggu kawasan lindung lainnya

Perlu rencana pengendalian pemanfaatan reklamasi pantai secara detail dan konprehensif

Pengelolaan kawasan reklamasi secara baik dan berkelanjutan yang berbasis kepada konservasi lahan

Melakukan penataan (evaluasi) kawasan yang telah terreklamasi agar wilayah ekosistem kawasan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan sifat (karakteristik) alamnya yaitu memberikan perlindungan terhadap lingkungan

RTRW harus memasukkan alternatif mitigasi terkait dalam aturan pengelolaan dan pengendalian terhadap kawasan reklamasi pantai

Merupakan kawasan Hutan Lindung dan

Hutan Suaka Alam di Kawasan Taman

Nasional Sembilang

Pengendalian terhadap kawasan lindung

Negatif : Perambahan kawasan lindung dan kegiatan perladangan oleh kegiatan masyarakat di dalam kawasan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam atau di buffer zone akan mengganggu upaya-upaya perlindungan terhadap kekayaan keanekaragaman hayati. Positif : Berkontribusi terhadap kebijakan global dalam menekan perubahan iklim Memperoleh konpensasi untuk mempertahankan sumber

Ketentuan pelarangan kegiatan perladangan di dalam kawasan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam atau di buffer zone

RTRW harus memasukkan alternatif mitigasi terkait dalam

aturan pengendalian terhadap kawasan lindung yang meliputi

Hutan Lindung dan Hutan Suaka

alam



Positif Negatif

oksigen global sesuai protokol Kyoto Sebagai Bank Plasma Nutfah yang merupakan kekayaan flaura dan fauna

Adanya usulan perubahan fungsi/status hutan menjadi area penggunaan lain (perkebunan, area transmigrasi, permukiman dan lahan garapan masyarakat) yang terjadi secara luas di kabupaten berpotensi meningkatkan bencana kebakaran hutan

Rencana pola ruang bagi peruntukan hutan produksi, Kawasan rawan bencana kebakaran hutan

negatif :

Pembukaan hutan yang dilakukan dengan pembakaran hutan pada hutan-hutan yang telah berubah fungsi/status dapat meningkatkan kebakaran hutan

Kegiatan perambahan hutan untuk kegiatan budi daya lainnya oleh masyarakat menjadi ancaman bagi terjadinya bencana longsor, banjir,erosi dan menurunnya kualitas air serta debit air sungai selain juga mengancam bagi penurunan kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di hutan maupun dalam ekosistem sungai

Rusaknya beberapa kawasan gambut

positif :

perubahan status/fungsi bila disetujui secara substansi akan membarikan kepastian hukum bagi subyek di dalamnya untuk memanfaatkannya secara berkelanjutan.

Perlu segera dilakukan penilian terhadap perubahan tersebut dan segera dilakukan penetapan tata batas hutan serta penyusunan rencana tata ruang yang lebih detail

Pembukaan hutan dilakukan secara lebih terencana dan dalam pengendalian pemerintah terkait.

Reboisasi secara ekstentif dan intensif di areal Kawasan Hutan yang tidak berhutan serta di sempadan-sempadan sungai.

mengakomodasi usulan perubahan kawasan hutan tersebut untuk dimasukkan dalam rencana pola ruang.

RTRW harus memasukkan pengendallian sungai dalan ketentuan pengendalian SDA.

TABEL KLHS

(Kajian Lingkungan Hidup Strategis)


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 – 2032merupakan

suatu rencana yang disusun sebagai arahan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten

Banyuasin untuk periode jangka panjang 20 tahun. Rencana Tata Ruang Wilayah ini juga

merupakan acuan pelaksanaan pembangunan secara komprehensif berbasis keruangan

(spasial) yang secara umum berisi tujuan, kebijakan dan strategi serta indikasi program

berdasarkan arahan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan penetapan kawasan

strategis di wilayah kabupaten. Penyusunan RTRW Kabupaten Banyuasin dilakukan

berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

beserta Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan RTRW Kabupaten.

Proses penyusunan RTRW Kabupaten Banyuasin ini dilakukan melalui suatu rangkaian studi

akademis yang terdiri dari tahapan persiapan, survei instansional dan lapangan, kompilasi

dan pengolahan data, analisis sektoral dan spasial, perumusan konsep dan penyusunan

rencana. Dalam setiap tahapannya, proses penyusunan RTRW Banyuasin melibatkan

berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkait, mulai dari Instansi

Pemerintah di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, tokoh masyarakat, akademisi,

maupun instansi swasta. Hal ini dilakukan agar diperoleh masukan dan aspirasi semua

pihak terkait melalui sosialisasi maupun konsultasi publik sesuai amanah peraturan


Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

arahan dan masukan dalam proses penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Banyuasin ini

sehingga dokumen ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Besar harapan

kami agar dokumen RTRW ini dapat bermanfaat bagi pemanfaatan ruang 20 tahun ke

depan di Kabupaten Banyuasin.

Pangkalanbalai, Oktober 2011

Pemerintah Kabupaten Banyuasin

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal


RANCANGAN PERATURAN DAERAH .................................................... i

KATA PENGANTAR ................................................................................. ii

DAFTAR ISI ............................................................................................ iii

DAFTAR TABEL ....................................................................................... vi

DAFTAR GAMBAR ................................................................................... ix

BAB 1. PENDAHULUAN .......................................................................... I-1

1.1. Latar Belakang ....................................................................... I-1

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RTRW Kabupaten Banyuasin ............ I-3

1.2.1. Undang-undang ............................................................ I-3

1.2.2. Peraturan Pemerintah .................................................... I-4

1.2.3. Keputusan Presiden ....................................................... I-5

1.2.4. Instruksi Presiden ......................................................... I-6

1.2.5. Peraturan Menteri ......................................................... I-6

1.2.6. Peraturan Daerah ........................................................... I-8

1.3. PROFIL WILAYAH .................................................................. I-8

1.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin ........................... I-8

1.3.2 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia ....................... I-28

1.3.3 Potensi Bencana Alam ..................................................... I-34

1.3.4 Potensi Sumber Daya Alam .............................................. I-40

1.3.5 Potensi Ekonomi Wilayah ................................................. I-48

1.3.6 Pertanian …………………………………………………………………..I-51

1.3.7 Sektor Industri …………………………………………………………….I-54

1.3.8 Parawisata ...................................................................... I-55

1.3.9 Sarana dan Prasarana Ekonomi…………………………………….I-57


1.4 Isu Strategis Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin ………………..I-62

BAB 2. TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG ..... II-1

2.1. Tujuan Penataan Ruang .......................................................... II-1

2.2. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang .................................. II-2

BAB 3. RENCANA STRUKTUR RUANG .................................................. III-1

3.1. Rencana Sistem Perkotaan ...................................................... III-2

3.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Kabupaten ........................ III-6

3.2.1. Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi Darat ..... III-7

3.2.2. Sistem Jaringan Kereta Api...........................................III-18

3.2.3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

................................................................................... III-19

3.3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan ............. III-23

3.3.1. Jaringan Listrik ............................................................. III-23

3.3.2. Jaringan Energi ............................................................ III-24

3.4. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi ................................ III-27

3.5. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air .............. III-28

3.5.1. Sistem Wilayah Sungai .................................................. III-28

3.5.2. Sistem Jaringan Reklamasi Rawa ................................... III-30

3.5.3. Sistem Jaringan Air Baku ............................................... III-35

3.6. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan .......... III-38

3.6.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah ...................................... III-38

3.6.2. Sistem Pemprosesan Sampah ........................................ III-39

3.6.3. Sistem Drainase ........................................................... III-41

3.7. Rencana Sistem Jararingan Prasarana Lainnya……………………….III-41

3.7.1 Rencana Sistem Pengendalian Genangan/Banjir…………..III-41

3.7.2 Rencana Sistem Penanganan Pantai………………………….III-42

3.7.3 Sistem penanganan risiko kekurangan air……………………III-43

3.7.4 Ruang dan jalur evakuasi bencana……………………………..III-43

BAB 4. RENCANA POLA RUANG ........................................................... IV-1

4.1. Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung ..................................... IV-3


4.1.1. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap

Kawasan Bawahannya .................................................. IV-3

4.1.2. Kawasan Perlindungan Setempat .................................. IV-8

4.1.3. Kawasan Suaka Alam .................................................... IV-12

4.1.4. Kawasan Rawan Bencana Alam ..................................... IV-16

4.2. Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya ................................... IV-18

4.2.1. Kawasan Hutan Produksi ............................................... IV-19

4.2.2. Kawasan Peruntukan Pertanian ..................................... IV-23

4.2.3. Perikanan ..................................................................... IV-27

4.2.4. Kawasan Peruntukan Pertambangan .............................. IV-29

4.2.5. Kawasan Peruntukan Industri ........................................ IV-31

4.2.6. Kawasan Peruntukan Pariwisata .................................... IV-33

4.2.7. Kawasan Permukiman ................................................... IV-35

4.2.8. Kawasan Peruntukan lainnya ......................................... IV-37

BAB 5. KAWASAN STRATEGIS DAN KAWASAN PESISIR DAN PULAU-

PULAU KECIL .............................................................................. V-1

5.1. Kawasan Strategis di Kabupaten Banyuasin .............................. V-1

5.1.1. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Banyuasin ....... V-2

5.1.2. Kawasan Strategis di Kabupaten Banyuasin .................... V-4

5.2. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ………………………………..V-21

5.2.1. Kawasan Pesisir ………………………………………………………..V-21

5.2.1. Pulau-Pulau Kecil ………………………………………………………V-23

BAB 6. ARAHAN PEMANFAATAN RUANG .............................................. VI-1

6.1. Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kabupaten ..................... VI-2

6.1.1. Perwujudan Rencana Sistem Pusat

Kegiatan/Pelayanan......................... ............................ VI-3

6.1.2. Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana

Transportasi.............. .................................................. VI-8

6.1.3. Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi. VI-12


Telekomunikasi. ........................................................... VI-13


6.1.5. Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya

Air........................... ................................................... VI-13


Lingkungan............. .................................................... VI-15

6.1.7. Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Lainnya………..VI-16

6.2. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten ............... VI-17

6.2.1. Program Kawasan Lindung ........................................... VI-17

6.2.2. Program Perwujudan Kawasan Budidaya ...................... VI-20

6.3. Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten ..... VI-24

6.3.1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada

Aspek Ekonomi ............................................................ VI-24


Aspek Lingkungan ........................................................ VI-28


Aspek Sosial-Budidaya ................................................. VI-28


Aspek Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ........................ VI-29

6.4. Indikasi Program Utama Lima Tahunan .................................... VI-29

6.5. Indikasi Program Utama Lima Tahunan………………………………… VI-29

BAB 7. ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG .................. VII-1

7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten

Banyuasin .............................................................................. VII-2

7.2. Ketentuan Perizinan dalam Penataan Ruang ............................. VII-28

7.3. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disintensif ........................... VII-32

7.4. Arahan Pengenaan Sanksi ...................................................... VII-39

BAB 8. HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM

PENATAAN RUANG ..................................................................... VIII-1

8.1 Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang ............................................................................................ VIII-1

8.2 Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Penataan Ruang ............................................................................................ VIII-2

8.3 Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang ............VIII-4


L A M P I R A N

Tabel 1.1. Rincian Luas Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2010/2011 I-11

Tabel 1.2. Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Banyuasin Tahun, 2010

I-26

Tabel 1.3. Jumlah dan Persentase Persebaran Penduduk per Kecamatan di kabupaten Banyuasin Tahun 2011

I-28

Tabel 1.4. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di kabupaten banyuasin Tahun 2007- awal 2012

I-30

Tabel 1.5. Rata-rata penduduk per kecamatan di kabupaten banyuasin tahun 2011

I-32

Tabel 1.6. Proyeksi jumlah penduduk per kecamatan di kabupaten banyuasin hingga tahun 2031

I-32

Tabel 1.7. Proyeksi kepadatan penduduk per kecamatan kabupaten banyuasin hingga tahun 2031

I-34

Tabel 1.8. Kondisi Eksisting Hutan di Kabupaten Banyuasin I-41


Tabel 1.9. Izin Migas di Kabupaten Banyuasin I-42

Tabel 1.10. Izin Usaha Pertambangan (Eksplorasi) Batubara di Kabupaten Banyuasin

I-43

Tabel 1.11. Potensi Perikanan Kabupaten Banyuasin

I-48

Tabel 1.12. PDRB Kabupaten Banyuasin menurut Lapangan Usaha atas Dasar harga berlaku Tahun 2008-2010

I-49

Tabel 1.13. Pendapatan Perkapita Penduduk Banyuasin atas Dasar Harga berlaku Tahun 2004-2008

I-50

Tabel 1.14. Nilai LQ PDRB Kabupaten Banyuasin I-50

Tabel 1.15. Potensi Wisata di Kabupaten Banyuasin I-56

Tabel 1.16. Jumlah tempat usaha yang dikelola Dinas Pengelolan Pasar Kabupaten banyuasin 2010

I-57

Tabel 1.17. Jumlah Rumah tangga menurut Fasilitas Air dalam Kabupaten Banyuasin 2009

I-58

Tabel 1.18. Jumlah Lokasi tempat TPA di Kabupaten Banyuasin I-59

Tabel 1.19. Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara di Kabupaten Banyuasin

I-60

Tabel 1.20. Panjang Jalan dirinci menurut Status dan Keadaan Jalan di Kabupaaten Banyuasin 2010

I-61

Tabel 1.21. Jumlah Kendaraan angkutan darat menurut Jenisnya di Kabupaten Banyausin

I-61

Tabel 3.1. Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di wilayah kabupaten Banyuasin III-2

Tabel 3.2. Rencana pengembangan pusat kegiatan dan fungsinya di kabupaten Banyuasin

III-4

Tabel 3.3. Rencana pengembangan jaringan jalan di kabupaten Banyuasin tahun 2031

III-9

Tabel 3.4. Rencana pengembangan Jembatan di kabupaten Banyuasin III-11

Tabel 3.5. Rencana pengembangan terminal di kabupaten Banyuasin III-13


Tabel 3.6. Rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Darat III-15

Tabel 3.7. Rencana Pengembangan Dermaga Sungai III-16

Tabel 3.8. Proyeksi Kebutuhan Listrik Perumahan III-25

Tabel 3.9. Jaringan Sungai dalam DAS III-29

Tabel 3.10. Jaringan Pengairan Rawa Pasang Surut III-33

Tabel 3.11. Nama Sungai yang digunakan untuk irigasi III-34

Tabel 3.12. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di kabupaten Banyuasin tahun 2031

III-37

Tabel 4.1. Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung IV-4

Tabel 4.2. Rincian rencana pengembangan kawasan lindung IV-5

Tabel 4.3. Luasan Kawasan Hutan Lindung IV-5

Tabel 4.4. Luasan Sungai dan Sempadan Sungai Kabupaten Banyuasin IV-10

Tabel 4.5. Luasan Kawasan Taman Nasional sembilang IV-16

Tabel 4.6. Usulan Perubahan Hutan Produksi yang dikonversi IV-21

Tabel 4.7. Luas Kawasan Pertanian Pangan IV-23

Tabel 4.8. Luasan Peruntukan Kawasan Perkebunan IV-25

Tabel 4.9. Luasan Peruntukan Kawasan Peternakan IV-27

Tabel 4.10. Luasan Peruntukan Kawasan Perikanan IV-28

Tabel 4.11. Persebaran Kawasan Pertambangan Kabupaten Banyuasin IV-30

Tabel 4.12. Persebaran Kawasan Industri Kabupaten Banyuasin IV-32

Tabel 4.13. Persebaran kawasan permukiman IV-36

Tabel 4.14. Rekaapitulasi Kawasan Holding Zone IV-39

Tabel 4.15. Jenis dan Luasan Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya Kabupaten Banyuasin Tahun 2031

IV-42

Tabel 5.1. Kawasan Strategis Kabupaten Banyuasin V-14


Tabel 5.2. Kawasan Pulau-pulau Kecil di Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 V-23

Tabel 6.1. Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Banyuasin 2011-2031 VI-19

Tabel 7.1. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi VII-6

Tabel 7.2. Mekanisme Perizinan Kabupaten Banyuasin VII-30

Tabel 7.3. Ketentuan Intensitas dan Disinsentif VII-35

Tabel 7.4. Ketentuan Sanksi VII-40


Gambar 1.1. Peta Orientasi Kabupaten Banyuasin I-9

Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Banyuasin I-12

Gambar 1.3. Peta Curah Hujan Kabupaten Banyuasin I-14

Gambar 1.4. Peta Lereng Kabupaten Banyuasin I-16

Gambar 1.5. Peta Kontur Kabupaten Banyuasin I-17

Gambar 1.6 Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Banyuasin I-19

Gambar 1.7 Peta Jenis Tanah Kabupaten Banyuasin I-21

Gambar 1.8. Peta Geologi Kabupaten Banyuasin I-23

Gambar 1.9. Peta DAS Kabupaten Banyuasin I-25

Gambar 1.10 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Banyuasin I-27

Gambar 1.11 Grafik Distribusi Penduduk Kab. Banyuasin I-28


Gambar 1.12 Grafik pertambahan Jumlah Penduduk Kab. Banyuasin I-30

Gambar 1.13 Peta Kepadatan Penduduk Kabupatyen Banyuasin I-31

Gambar 1.14 Peta Rawan Bencana Kabupatyen Banyuasin I-39

Gambar 1.15 Luasan Kawasan Hutan Existing I-41

Gambar 1.16 Peta Kawasan Hutan Kabupaten Banyuasin I-44

Gambar 1.17 Peta Kawasan Migas Kabupaten Banyuasin I-45

Gambar 1.18 Peta Kawasan Pertambangan Batubara Kabupaten Banyuasin

I-46

Gambar 1.19 Grafik Perkembangan Nilai PDRB Kabupaten Banyuasin I-48

Gambar 1.20 Grafik Kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Banyuasin I-49

Gambar 1.21 Grafik Produksi Padi I-51

Gambar 1.22 Grafik Produksi Tanaman Panagan I-52

Gambar 1.23 Grafik Produksi Tanaman Panagan I-52

Gambar 3.1 Peta Rencana Sistem Transportasi Darat Kabupaten Banyuasin

III-12

Gambar 3.2 Peta Rencana Sistem Transportasi Laut Kabupaten Banyuasin

III-22

Gambar 3.3 Peta Rencana Jaringan Energi Kabupaten Banyuasin III-26

Gambar 3.4 Peta Rencana Sistem Irigasi/DRR Kabupaten Banyuasin III-32

Gambar 3.5 Ilustrasi Pengangkutan Sampah III-40


Gambar 3.6 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Banyuasin III-44

Gambar 4.1 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Banyuasin IV-43

Gambar 4.2 Peta Rencana Holding Zone Kabupaten Banyuasin IV-44

Gambar 5.1 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Banyuasin V-20

Gambar 5.2 Peta Kawasan Pesisir Kabupaten Banyuasin V-25

Gambar 5.3 Peta Pulau-pulau Kecil Kabupaten Banyuasin V-26


PENDAHULUAN

I -1

1.1 LATAR BELAKANG

Lahirnya Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2007 sebagai

pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1992, membawa perubahan yang cukup

mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang, salah satunya pada aspek

pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian insentif dan disinsentif juga

pengenaan sanksi yang merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan

penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan

peraturan zonasi. Pengenaan sanksi ini tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang

yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan

pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan ijin pemanfaatan ruang

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Disamping itu dengan lahirnya Undang-

undang nomor 26 tahun 2007 memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab

pembagian wewenang antara pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Sejalan dengan perubahan mendasar tersebut di atas, maka daerah dalam hal ini

Kabupaten Banyuasin diberikan waktu selama 3 (tiga) tahun untuk melakukan

penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang ada, yaitu dengan melakukan

peninjauan kembali atau penyempurnaan rencana tata ruang agar sesuai dengan apa

yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.26 tahun 2007.

Selanjutnya rencana tata ruang wilayah yang ada setidaknya ditinjau 1 (satu) kali

setiap 5 (lima) tahun dengan tujuan utama untuk mengecek kesesuaian dan

keefektifan pelaksanaan RTRW dan bukan ditujukan untuk pemutihan penyimpangan

pemanfaatan ruang. Faktor yang menjadikan kegiatan peninjauan kembali perlu

dilakukan salah satunya adalah karena adanya ketidaksesuaian atau simpangan antara


PENDAHULUAN

I -2

rencana dengan kenyataan yang terjadi di lapangan baik karena faktor internal

maupun karena faktor eksternal.

Faktor eksternal meliputi pengaruh dari munculnya kebijakan otonomi daerah

baik kabupaten/kota dan provinsi serta kebijakan regional dan nasional, adanya

perubahan undang-undang terkait penataan ruang, Peraturan Pemerintah nomor 26

Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai arahan

pembangunan dan adanya penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menetapkan koridor Sumatera

sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional,

sehingga sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan dan perwujudan

pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyuasin kedepannya.

Selanjutnya faktor internal yang mempengaruhi yaitu adanya dinamika

pembangunan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin. Dimana pada saat pembentukan

Kabupaten Bayuasin dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2002 hingga tersusunnya

RTRW Kabupaten Banyuasin dengan Peraturan Daerah No.8 Tahun 2005 Kabupaten

Banyuasin terdiri dari 11 kecamatan, pada Tahun 2006 berdasarkan Peraturan Daerah

No. 2 Tahun 2006 telah dilakukan pemekaran kecamatan menjadi 15 kecamatan,

pada Tahun 2010 mengalami pemekaran lagi menjadi 17 Kecamatan dan pada awal

2012 terjadi pemekaran lagi menjadi 19 Kecamatan.

Selain itu adanya rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api sebagai

simpul transportasi laut Nasional yang sekaligus menjadi generator pembangunan di

Kabupaten Banyuasin serta isu-isu strategis lainnya yang secara langsung akan

berdampak kepada perubahan penataan ruang wilayah sehingga diperlukan strategi

dan arahan kebijakan yang baru dalam hal perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya

manusia. Strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan perlu disesuaikan dengan

potensi dan kendala yang ada, supaya mampu menghadapi segala hambatan,

tantangan, ancaman dan peluang yang ada saat ini dan pada masa yang akan datang.

Menyadari hal tersebut, sebagaimana diamanatkan UU.No.26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang, maka Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

Tahun 2005-2025 harus direvisi. RTRW Kabupaten Banyuasin yang baru diharapkan

menjadi acuan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Banyuasin yang lebih

konfrehensif, harmonis, serasi, selaras dan seimbang dan sinergis antar sektor, antar


PENDAHULUAN

I -3

wilayah, maupun antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pada akhirnya diharapkan akan semakin mendorong peningkatan kualitas ruang dan

kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Banyuasin secara berkelanjutan. RTRW

akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta

menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan

berwawasan tata ruang. RTRW kabupaten ini dapat menjadi pedoman bagi

perencanaan yang lebih rinci yakni Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perdesaan dan Rencana Kawasan

Strategis Kabupaten. Rencana-rencana ini merupakan perangkat operasional dari

RTRW Kabupaten Banyuasin.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN

BANYUASIN

Landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan Revisi RTRW

Kabupaten Banyuasin ini diantaranya meliputi :

1.2.1 UNDANG-UNDANG

1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok - Pokok Agraria;

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun;

4) Undang-UndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya;

5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten

Banyuasin;

7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

8) Undang-UndangNomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;

9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;


PENDAHULUAN

I -4

13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN);

14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

15) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

16) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-pulau kecil;

17) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

18) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

19) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;

20) Undang-Undang Nomor. 38 Tahun 2008 tentang Jalan;

21) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Batubara;

22) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

23) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan Pertanian

pangan berkelanjutan;

24) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

1.2.2 PERATURAN PEMERINTAH (PP)

1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1991 tentang Rawa;

3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;

4) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk

Penataan Ruang Wilayah.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penatagunaan Tanah;

6) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;

7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan

PelaksanaanUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;


PENDAHULUAN

I -5

10) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/ Kota;

11) Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan;

12) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

13) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional;

14) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya

Air;

15) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;

16) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tetang Kepelabuhanan;

17) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan

Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;

18) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan

Ruang;

19) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata

Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman

Wisata Alam;

20) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran

Masyarakat Dalam Penataan Ruang;

21) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

22) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

1.2.3 KEPUTUSAN PRESIDEN/PERATURAN PRESIDEN

1) Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Budidaya;

2) Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;


PENDAHULUAN

I -6

3) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan

Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaaan Umum;

4) Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan

Ruang Nasional;

5) Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

6) Petunjuk Presiden RI pada acara Pembukaan PENAS XII - Petani Nelayan

Indonesia tanggal 7 Juli 2007 di Desa Sembawa Kabupaten Banyuasin-Provinsi

Sumatera Selatan. Rencana pengembangan Kabupaten Banyuasin sebagai sentra

agropolitan;

7) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan

Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.

1.2.4 INSTRUKSI PRESIDEN (INPRES)

1) Inpres Nomor 7/1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang

Usaha Pariwisata;

2) Inpres Nomor 5/1990 tentang Peremajaan Permukiman Rumah yang berada di

atas tanah negara.

3) Inpres Nomor 5/2011 tentang Pengamanan Cadangan Beras Nasional dan

Antisipasi Perubahan Iklim Ekstrim

1.2.5 PERATURAN MENTERI/KEPUTUSAN MENTERI (PERMEN/KEPMEN)

1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas

Air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai;

2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan

Persyaratan Ijin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;

3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan

Sungai, Daerah Manfaat Sungai, daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai;

4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 65/PRT/1993 tentang Penyuluhan

Pengairan;

5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 72/PRT/1993 tentang Keamanan

Bendungan;


PENDAHULUAN

I -7

6) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 458/KPTS/1986 tentang Ketentuan

Pengamanan Sungai dalam Hubungan dengan Penambangan Galian Golongan C;

7) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 98/KPTS/1993 tentang Organisasi

Keamanan Bendungan;

8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 76 Tahun 2001 tentang Penunjukkan

Kawasan Hutan dan Perairan di Provinsi Sumatera Selatan;

9) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147/2004 tentang Pedoman Koordinasi

Penataan Ruang Daerah;

10) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan

Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan

Arteri dan Kolektor;

11) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan

Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional;

12) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14/1998 Penataan Ruang Terbuka Hijau di

Wilayah Perkotaan;

13) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/2007 tentang Pedoman Teknis

Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam

Penyusunan Rencana Tata Ruang;

14) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/2007 tentang Pedoman Penataan

Ruang Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi dan Kawasan Rawan Gempa Bumi;

15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/2007 tentang Pedoman Penataan

Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

17) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2009 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

18) Peraturan Meteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Kriteria Teknis

Peruntukan Kawasan Pertanian;

19) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/5113/SJ dan Menteri Negara

Lingkungan Hidup Nomor 04/MENLH/12/2010 tentang Pelaksanaan KLHS dalam

RTRW dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota.


PENDAHULUAN

I -8

1.2.6 PERATURAN DAERAH (PERDA)

1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2005, Tentang RTRW

Kabupaten Banyuasin;

2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15 Tahun 2009, Tentang RDTR

Kawasan Pendukung Pelabuhan Tanjung Api-Api;

3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 2009, Tentang RDTR

Kawasan Kenten, Gasing dan Pangkalan Benteng.

1.3 PROFIL WILAYAH

1.3.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuasin

A. Kondisi Geografis dan Administratif

Kabupaten Banyuasin adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera

Selatan. Kabupaten Banyuasin terbentuk dari hasil pemekaran Kabupaten Musi

Banyuasin. Secara yuridis pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 dengan luas Kabupaten

Banyuasin 1.183.299 Ha atau sekitar 12,18 % Luas Provinsi Sumatera Selatan. Secara

geografis terletak antara 1° 3732.12 Sampai 3° 0915.03LS dan 104° 0221.79

Sampai 105° 3338.5BT dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi Provinsi Jambi

dan Selat Bangka;

Sebelah Timur : Kec. Pampangan dan Air Sugihan (OKI);

Sebelah Barat : Kec. Sungai Lilin, Kec. Lais dan Kec. Lalan Kab. Musi Banyuasin;

Sebelah Selatan : Kec. Jejawi, Pampangan (OKI), Kec. Pemulutan (OI), Kota

Palembang, Kec. Sungai Rotan, Kec. Gelumbang, Kec.Muara

Belida (Muara Enim).

Posisi geografis Kabupaten Banyuasin terhadap Provinsi Sumatera Selatan

dapat dilihat pada Peta Orientasi, Gambar 1.1.


PENDAHULUAN

I -9

Gambar 1.1 Peta Orientasi


PENDAHULUAN

I -10

Memperhatikan letak geografis dan batas administratif Kabupaten Banyuasin

yang berbatasan langsung dengan wilayah laut yaitu Selat Bangka, sebagaimana yang

diamanatkan dalam Undang-Undang Penataan Ruang nomor 26 Tahun 2007 pasal 15,

bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi,

dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut,

dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maka akan terjadi perubahan luas

wilayah Kabupaten hasil deliniasi pada saat revisi RTRW. Hal ini disebabkan selain

faktor perhitungan wilayah yang mengikut sertakan laut, juga karena perbedaan skala

dan ketelitian peta pada saat pembentukan kabupaten dan penyusunan RTRW yang

mengacu Undang-undang No.26 Tahun 2007. Hasilnya luas Wilayah Kabupaten

Banyuasin yang semula sebesar 1.183.299 Ha bertambah menjadi 1.375.400,061 Ha.

Perhitungan tersebut telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang termuat dalam

penjelasan pasal 2, dimana Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan

sejauh 4 mil yakni sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebesar 12 mil. Hal

tersebut telah pula dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah. Dari hasil perhitungan, penambahan luas Kabupaten Banyuasin

menjadi 1.375.400,061 Ha atau bertambah 192.101 Ha sekitar 16% dari luas awal.

Kecamatan yang mengalami penambahan luas wilayah ke arah laut yaitu Kecamatan

Banyuasindua, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara

Telang, Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Air Salek.

Dari luas wilayah Kecamatan tersebut, Kecamatan Banyuasindua merupakan

Kecamatan terluas yaitu 402.008 Ha dan mengalami penambahan luas menjadi

493.200 Ha karena Kecamatan Banyuasin II terletak berbatasan langsung dengan

wilayah laut. Sedangkan Kecamatan Muara Telang merupakan Kecamatan terkecil

dengan luas wilayah 21.487 Ha. Gambaran administrasi kawasan Kabupaten Banyuasin

dan Rincian luas tiap Kecamatan serta penambahannya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

dan Gambar 1.2


PENDAHULUAN

I -11

Tabel 1.1. Rincian Luas Wilayah Kabupaten Banyuasin Tahun 2010/2011 Berdasarkan Hasil Perhitungan.

No Kecamatan

Luas Wilayah (Ha)

Sebelum

Ditambah Wilayah Laut

Setelah Ditambah

wilayah Laut

1. Rantau Bayur 45.335,92 45.335,92

2. Rambutan 47.540,25 47.540,25

3. Banyuasin I 21.487,37 21.487,37

4. Makarti Jaya 32.728,36 48.278

5. Betung 38.014,61 38.014,61

6. Banyuasin III 31.866,48 31.866,48

7. Pulau Rimau 90.618,51 90.618,51

8. Muara Telang 32.453,22 32.453,22

9. Talang Kelapa 46.595,74 46.595,74

10. Muara Padang 94.200,28 94.200,28

11. Banyuasin II 390.841,29 493.200

12. Tungkal Ilir 68.336 68.336

13. Tanjung Lago 82.010 82.010

14. Muara Sugihan 71.628,94 106.670

15. Air Salek 33.197,96 27.929

16. Suak Tapeh 32.750,71 32.750,71

17. Sembawa 22.105,04 22.105,04

18. Air Kumbag 36.222,45 36.222,45

19. Sumber Marga Telang 24.187,81 24.187,81 J u m l a h 1.183.299 1.375.400

Sumber : Banyuasin Dalam Angka, 2010 dan Hasil Analisis 2011


PENDAHULUAN

I -12 Gambar 1.2 Peta Administrasi


PENDAHULUAN

I -13

B. Klimatologi

Seperti kebanyakan kondisi klimatologi di wilayah Indonesia, Kabupaten

Banyuasin memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan, dengan

suhu rata-rata 26,100 – 27,400 Celcius serta kelembaban rata-rata dan kelembaban

relatif 69,4 % - 85,5 % sepanjang tahun. Kondisi iklim Kabupaten Banyuasin secara

umum beriklim tropis basah dengan rata-rata curah hujan 2.723 mm/tahun. Secara

lebih rinci dari pengamatan enam stasuin klimatologi yaitu Stasiun Hujan Sungai Lilin,

Sungsang, Sembawa dan Betung, Air Sugihan, Mariana serta Badaruddin, sebaran tipe

iklim di Kabupaten Banyuasin terbagi menjadi 4 (tiga) yaitu tipe iklim B2, tipe iklim B,

tipe iklim B1 dan tipe iklim C2.

- Tipe Iklim B2, meliputi Sebagian besar Kecamatan Banyuasin II, Pulau Rimau,

Tungkal Ilir, Betung, Sembawa, Makarti Jaya bagian utara, Suak Tapeh bagian barat

serta bagian timur Banyuasintiga dengan curah hujan rata-rata 2521-2683

mm/tahun.

- Tipe Iklim B, dengan curah hujan rata-rata 2359-2521 mm/tahun, meliputi sebagian

besar Kecamatan Muara Sugihan, Air Salek, Makarti Jaya, Muara Telang, Air Marga

Telang, Tanjung Lago, Rantau Bayur, Talang Kelapa dan bagian utara Kecamatan

Sembawa.

- Tipe Iklim B1, dengan curah hujan rata-rata 2197-2359 mm/tahun, meliputi

sebagian besar Kecamatan Muara Padang, Talang Kelapa, bagian selatan Makarti

Jaya dan Muara Telang serta bagian barat Tanjung Lago

- Tipe Iklim C2, dengan curah hujan rata-rata 1872-2197 mm/tahun meliputi

sebagian besar Kecamatan Banyuasin I, Air Kumbang, Rambutan, Muara Padang

dan bagian selatan Talang Kelapa.

Gambaran kondisi Klimatologi di Kabupaten Banyuasin terlihat pada Gambar 1.3.


PENDAHULUAN

I -14 Gambar 1.3 Peta Curah Hujan


PENDAHULUAN

I -15

C. Topografi dan Kemiringan Lahan

Kondisi topografi Kabupaten Banyuasin didominasi oleh daerah yang relatif

datar atau sedikit bergelombang, yaitu terdiri dari 80% luas dataran rendah basah

berupa pesisir pantai, rawa pasang surut dan lebak serta 20% luasan merupakan

dataran berombak sampai bergelombang dengan kisaran ketinggian 0 – 60 M di atas

permukaan laut. Topografi datar atau sedikit bergelombang 0-12 dan 13-24 Mpdl

menyebar di seluruh kecamatan sedangkan topografi berombak sampai bergelombang

25-36 dan 37-48 Mdpl berada di sebagian kecil Banyuasin dua, Tungkal Ilir serta

selatan baguan timur Kabupaten Banyuasin serta sebagian kecil wilayah Betung dan

Banyuasin III untuk 49-60 Mdpl.

Dilihat dari kelerengannya, daratan Kabupaten Banyuasin berada pada kisaran

kemiringan lereng 0-2% seluas 1.181.610 Ha dan 2-5% seluas 1.689 Ha.Beberapa

wilayah yang berada pada dataran rendah dengan kisaran kemiringan lereng 0-2%

berupa lahan rawa pasang surut tersebar di sepanjang Pantai Timur sampai ke

pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara Padang, Makarti Jaya, Muara Telang,

Banyuasin II, Pulau Rimau, Air Salek Muara Sugihan, sebagian Kecamatan Talang

Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir. Selanjutnya berupa lahan rawa lebak terdapat di

Kecamatan Rantau Bayur, sebagian Kecamatan Rambutan, sebagian kecil Kecamatan

Banyuasin I. Sedangkan lahan kering dengan topografi agak bergelombang dan

kisaran kemiringan lereng 2-5% terdapat di sebagian besar Kecamatan Betung,

Sembawa, Banyuasin III, Talang Kelapa, Rantau Bayur dan sebagian kecil Kecamatan

Muara Sugihan, Rambutan dan Kecamatan Tungkal Ilir. Gambaran kondisi topografi

dan kemiringan lahan di Kabupaten Banyuasin dapat di lihat pada Gambar 1.4 dan

Gambar 1.5.


PENDAHULUAN

I -16

Gambar 1.4 Peta Lereng


PENDAHULUAN

I -17

Gambar 1.5 Peta Kontur


PENDAHULUAN

I -18

Berdasarkan sifat dan kondisi topografi serta kemiringan tersebut, kemampuan

lahannya Kabupaten Banyuasin berada dalam kemampuan pengembangan sangat

tinggi, dengan klasifikasi kelerengan 0-2% cocok untuk pengembangan pemukiman

dan pertanian akan tetapi, wilayah pada kelerengan ini berpotensi terhadap bencana

bajir. Sedangkan untuk kelerengan 2-5% memiliki kesesuaian lahan untuk industri,

irigasi terbatas dan pengembangan pemukiman. Gambaran kemampuan lahan

Kabupaten Banyuasin di ilustrasikan dalam Gambar 1.6.


PENDAHULUAN

I -19

Gambar 1.6 Peta Penggunaan Lahan


PENDAHULUAN

I -20

D. Jenis Tanah

Menurut kondisi tanahnya, jenis tanah yang berada di Kabupaten Banyuasin

terdiri dari 7 jenis, yaitu :

1 Alluvial : Sepanjang Wilayah Timur dan Tengah Kabupaten Banyuasin serta

sebagian kecil Kec. Banyuasin II dan Kecamatan Tungkal Ilir

2 Andosol : Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Rantau Bayur

3 Glei : Tersebar di seluruh Kabupaten Banyuasin

4 Hidromorf

: Kecamatan Banyuasin I, Air Kumbang, Mariana, Suak Tapeh dan

Kecamatan Banyuasin III

5 Latosol : Kecamatan Rambutan

6 Litosol : Kecamatan Rambutan, Kecamatan Rantau Bayur dan Kecamatan

Banyuasin II

7 Regosol

: Kecamatan Sembawa, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan

Talang Kelapa dan Kecamatan Makarti Jaya.

Dari ketujuh jenis tanah yang tersebar di kawasan Banyuasin jenis tanah yang

mendominasi adalah jenis tanah glei yaitu jenis tanah yang terbentuk karena

pengaruh genangan air, dilanjutkan dengan jenis tanah alluvial yang merupakan hasil

endapan erosi di dataran rendah serta sebaran paling kecil jenis tanah latasol yang

banyak mengandung zat besi dan aluminium akan tetapi tingkat kesuburannya rendah,

tanah ini berada di selatan Kecamatan Rambutan. Persebaran jenis tanah di Kabupaten

Banyuasin dapat di lihat pada Gambar 1.7


PENDAHULUAN

I -21

Gambar 1.7 Peta Jenis Tanah


PENDAHULUAN

I -22

E. Geologi

Kondisi geologi di Kabupaten Banyuasin akan di gambarkan melalui stratigrafi

penyusunnya yang terdiri dari aluvium, batu lempung, batu pasir, batu sabak, endapan

rawa, filit dan granit.

1. Aluvium endapan danau dan pantai : tersebar di seluruh Kecamatan

2. Batu Lempung, Batu Lanau, Batu Pasir : tersebar di sebagian Kecamatan

Banyuasin Dua, Pulau Rimau, Tungkal Ilir, Betung, Banyuasin Tiga, Rantau Bayur

dan Suak Tapeh

3. Batu Pasir, batu lumpur dan batu bara : tersebar di sebagian Kecamatan Pulau

Rimau

4. Batu Sabak, Filit dan Batu Lumpur : tersebar di sebagian Kecamatan Tanjung Lago

5. Endapan Rawa : tersebar di selatan bagian timur Kabupaten Banyuasin yaitu

Kecamatan Betung, Suak Tapeh, Banyuasin III, Talang Kelapa dan Rantau Bayur

6. Filit dan Batu pasir : tersebar di sebagian kecil wilayah perbatasan Kecamatan

Tanjung Lago dan Kecamatan Pulau Rimau

7. Granir, Granodiorit, Diorit : tersebar di sebagian Kecamatan Pulau Rimau,

Banyuasin II, Tanjung Lago dan Rambutan

Dari jenis stratigrafi tersebut yang paling mendominasi adalah jenis aluvium

yang terbentuk dari endapan danau dan pantai. Selanjutnya adalah jenis endapan

rawa yang tersebar di selatan bagian timur Kabupaten Banyuasin yaitu Kecamatan

Betung, Suak Tapeh, Banyuasin III, Talang Kelapa dan Rantau Bayur dan persebaran

paling sedikit yaitu jenis filit yang hanya terdapat di sebagian kecil wilayah perbatasan

Kecamatan Tanjung Lago dan Kecamatan Pulau Rimau. Sebaran kondisi geologi

berdasarkan stratigrafi penyusunnya dalam Kabupaten Banyuasin seperti pada Peta

Geologi Gambar 1.8.


PENDAHULUAN

I -23

Gambar 1.8 Peta Geologi


PENDAHULUAN

I -24

F. Hidrologi

Dari sisi hidrologi berdasarkan sifat tata air, wilayah Kabupaten Banyuasin

dapat dibedakan menjadi daerah dataran kering dan daerah dataran basah yang

sangat dipengaruhi oleh pola aliran sungai. Aliran sungai di daerah datarah basah pola

alirannya rectangular dan di daerah dataran kering pola alirannya dendritic.

Beberapa sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik,

Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya berperan sebagai sarana transportasi

air berupa alur pelayaran pedalaman yang dapat menghubungkan pusat kegiatan

wilayah, pusat kegiatan lingkungan, antar pusat pelayanan lokal serta antar pusat

pelayanan lingkungan. Pola aliran di wilayah ini, terutama didaerah rawa-rawa dan

pasang surut umumnya rectangular, sedangkan untuk daerah yang dipengaruhi oleh

pasang surut aliran sungainya adalah subparali, dimana daerah bagian tengah disetiap

daerah sering dijumpai genangan air yang cukup luas.

Terkait kondisi hidrologi, Kabupaten Banyuasin terbagi kedalam 5 wilayah

daerah aliran sungai yang masing-masing Das Bangke meliputi Kawasan Taman

Nasional Sembilang, Das Banyuasin yang merupakan Das terbesar meliputi Kecamatan

Tungkal Ilir, Pulau Rimau, Suak Tapeh, Sembawa, Betung, Banyuasin III, Tanjung

Lago dan bagian selatan Banyuasin II, Das Benawang meliputi sepanjang wilayah

timur Kecamatan Muara Sugihan, Sumber Marga Telang dan Muara Padang, Das

Sembilang yang meliputi bagian utara kawasan Taman Nasional Sembilang dan Das

Musi yang meliputi Kecamatan Rambutan, Banyuasin I, Air Kumbang, Talang Kelapa,

Makarti Jaya, Muara Telang, Air Salek, Tanjung Lago, Rantau bayur serta sebagian

wilayah di Kecamatan Banyuasin II. Pembagian daerah aliran sungai di Kabupaten

Banyuasin di ilustrasikan pada Gambar 1.9.


PENDAHULUAN

I -25

Gambar 1.9 Peta Aliran Sungai


PENDAHULUAN

I -26

G. Tata Guna Lahan

Pada pola penggunaan lahan di Kabupaten Banyuasin berrdasarkan analisis

Citra Alos Tahun 2010 dan RTRW Provinsi Suatera Selatan, terrekam jenis penggunaan

lahan terbesar berupa semak belukar rawa dengan luas 299.773 Ha atau sekitar 22 %

dari luas total Kabupaten Banyuasin. Dari kondisi tata guna lahan eksisting yang

terilustrasikan pada gambar 1.10, dominasi penggunaan lahan terluas berikutnya

berupa Pertanian Lahan Kering Campuran termasuk didalamnya perkebunan rakyat,

diikuti pertanian pangan lahan basah/sawah pasang surut dan lebak, perkebunan

besar, hutan mangrove sekunder, kawasan hutan yang terdiri dari hutan mangrove,

hutan rawa primer, hutan rawa sekunder serta hutan tanaman. Untuk kawasan

terbangun berupa permukiman baik perdesaan maupun perkotaan dan ereal

transmigrasi masing-masing seluas 34.039 Ha dan 2.023 Ha. Untuk lebih jelasnya

perhatikan tabel dan diagram berikut:

Tabel 1.2

Luas Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Banyuasin Tahun 2010

Jenis Penggunaan Lahan Luas (Ha) %

Hutan Mangrove Sekunder 160.532 13,6

Hutan Rawa Primer 37.664 3,2

Hutan Rawa Sekunder 28.818 2,4

Hutan Tanaman 16.666 0,1

Lahan Terbuka 7.320 0,6

Perkebunan 142.314 12,0

Permukiman 34.039 2,9

Pertambangan 579 0,0

Pertanian Lahan Kering (PLK) 11.286,72 2,2

PLK Campur Semak 222.374 18,0

Rawa 12.545 1,1

Sawah 197703 13,8

Semak Belukar 3.372 0,3

Semak Belukar Rawa 299.773 22,0

Tambak 12638 3,9

Transmigrasi 2.023 0,2

Tubuh Air 43.261 3,7

Total 1.232.912 100,0

Sumber : RTRWP Sumatera Selatan Tahun 2011-3030, Lapan, 2010


PENDAHULUAN

I -27

Gambar 1.10 Peta Tutupan Lahan


PENDAHULUAN

I -28

1.3.2 Kependudukan dan Sumber Daya Manusia

Penduduk sebagai objek sekaligus subjek pembangunan merupakan aspek

utama yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data

penduduk sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dilihat dari

persebaran penduduk di Kabupaten Banyuasin, hingga awal tahun 2012 Kecamatan

Talang Kelapa merupakan Kecamatan dengan persentase persebaran tertinggi, yaitu

sebesar 15,49% dan Kecamatan Air Kumbang adalah kecamatan dengan persebaran

terendah, yaitu hanya sebesar 2,14 %. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 1.3 Jumlah dan Persentase Persebaran Penduduk di Kabupaten Banyuasin Awal Tahun 2012

No Kecamatan Ibukota Jumlah

Penduduk Persebaran (%)

1. Rantau Bayur Tebing Abang 54.859 6,05

2. Betung Betung 57.869 6,38

3. Banyuasin III Pangkalan Balai 68.732 7,58

4. Pulau Rimau Teluk Betung 51.453 5,67

5. Tungkal Ilir Sidomulyo 30.514 3,37

6. Talang Kelapa Sukajadi 140.439 15,49

7. Tanjung Lago Tanjung Lago 40.109 4,42

8. Banyuasin I Mariana 81.063 8,94

9. Rambutan Rambutan 51.532 5,68

10. Muara Padang Sumber Makmur 35.783 3,95

11. Muara Sugihan Tirta Harja 42.734 4,71

12. Banyuasin II Sungsang 53.168 5,86

13. Makarti Jaya Makarti Jaya 36.683 4,05

14. Air Salek Salek Mukti 32.320 3,56

15. Muara Telang Telang Jaya 31.493 3,47

16. Suak Tapeh Lubuk Lancang 19.570 2,16

17. Sembawa Sembawa 33.164 3,66

18. Sumber Marga Telang Muara Telang 25.883 2,85

19. Air Kumbang Cinta Manis Baru 19.368 2,14

J u m l a h 906.736 100,00

Sumber : BPS, Dokumen Banyuasin Dalam Angka, Tahun 2010/2011 dan Registrasi di Catatan

Sipil Awal Tahun 2012

A. Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Gambar 1.11

Grafik Distribusi Penduduk

Kabupaten Banyuasin Awal Tahun

2012


PENDAHULUAN

I -29

Laju pertumbuhan penduduk merupakan barometer untuk menghitung

besarnya semua kebutuhan

yang diperlukan masyarakat,

seperti perumahan, sandang,

pangan, pendidikan dan sarana

penunjang lainnya.

Berdasarkan hasil

registrasi penduduk, Jumlah

penduduk Kabupaten

Banyuasin dalam kurun waktu

tahun 2008 sampai dengan awal tahun 2012 mengalami peningkatan dengan rata-rata

laju pertumbuhan peduduk sekitar 2,6%. Total jumlah penduduk tersebut di tahun

2008 sebesar 798.360 jiwa dan meningkat di awal tahun 2012 menjadi 906.736 jiwa.

Jumlah penduduk terbesar yaitu di Kecamatan Talang Kelapa sebesar 127.432 jiwa di

tahun 2008 dan terus meningkat hingga awal tahun 2012 mencapai 140.439 jiwa.

Secara rinci Tabel 1.4 berikut ini menerangkan jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin

di setiap kecamatan Tahun 2008- Awal Tahun 2012.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuasin dalam kurun waktu tahun

2008 sampai dengan Awal Tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, akan tetapi

tiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata kepadatan di tahun 2008

sebesar 67 jiwa/km2 menjadi 77 jiwa/km2 di Awal tahun 2012, Kecamatan Talang

Kelapa merupakan kecamatan dengan rata-rata kepadatan penduduk tertinggi. Pada

awal tahun 2012, rata-rata kepadatan penduduk di Kecamatan Talang Kelapa

mencapai 441 jiwa/Km2. Tingginya tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Talang

Kelapa disebabkan karena kecamatan ini letaknya strategis karena lebih dekat dengan

Kota Palembang. Sementara kecamatan dengan rata-rata kepadatan penduduk

terendah adalah Kecamatan Muara Sugihan, yang pada awal tahun 2012 rata-rata

kepadatan penduduknya hanya 11 jiwa/Km2. Persebaran kepadatan penduduk

Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada Peta Kepadatan Gambar 1.13,sedangkan

perkembangan dan Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Banyuasin dapat

melihat grafik pada gambar 1.12 dan table 1.4 berikut ini :


PENDAHULUAN

I -30

Tabel 1.4 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Banyuasin

Tahun 2007-Awal Tahun 2012

No Kecamatan

Jumlah Penduduk (jiwa) Laju

Pertumbuhan Penduduk

(%) 2008 2009 2010 2011 2012

1. Rantau Bayur 46.753 47.923 49.169 50.790 54.859 2,5

2. Betung 70.654 72.226 74.104 56.470 57.869 2,4

3. Banyuasin III 105.221 107.742 110.543 66.177 68.732 2,5

4.. Pulau Rimau 49.889 51.065 52.393 49.419 51.453 2,5

5. Tungkal Ilir 25.926 26.572 27.263 28.682 30.514 2,5

6. Talang Kelapa 127.432 130.595 133.990 133.767 140.439 2,5

7. Tanjung Lago 24.885 25.405 26.066 38.683 40.109 2,3

8. Banyuasin I 87.376 89.036 91.351 92.897 81.063 2,2

9. Rambutan 42.037 43.036 44.155 50.111 51.532 2,5

10. Muara Padang 31.493 32.400 33.242 33.142 35.783 2,7

11. Muara Sugihan 33.448 34.429 35.324 41.504 42.734 2,8

12. Banyuasin II 47.696 49.097 50.374 51.351 53.168 2,7

13. Makarti Jaya 29.054 30.018 30.798 36.564 36.683 3,2

14. Air Salek 24.435 25.131 25.784 30.374 32.320 2,7

15. Muara Telang 52.061 53.605 54.999 62.019 31.493 2,8

16. Suak Tapeh *) *) *) 16.756 19.570 *)

17. Sembawa *) *) *) 31.101 33.164 *)

18. Marga Air Telang

*) *) *) *) 25.883

19. Air Kumbang *) *) *) *) 19.368

Rata-rata Laju Pertumbuhan (%) 2,6

J u m l a h 798.360 818.280 839.555 869.807 906.736

Sumber : BPS,Banyuasin Dalam Angka 2010, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Banyuasin 2011 Ket : *) Angka masih tergabung dalam kecamatan induk

Gambar 1.12

Grafik Peningkatan Kepadatan

Penduduk Kabupaten Banyuasin Tahun 2007-201


PENDAHULUAN

I -31

Gambar 1.13 Peta Kepadatan Penduduk


PENDAHULUAN

I -32

Tabel 1.5

Rata-Rata Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2011

No Kecamatan Luas

Wilayah

Pertengahan Awal Tahun 2012

Jumlah Penduduk

(jiwa)

Kepadatan

(jiwa/km2)

1. Rantau Bayur 435,87 54.859 126

2. Betung 523 57.869 111

3. Banyuasin III 293 68.732 235

4. Pulau Rimau 418 51.453 123

5. Tungkal Ilir 380 30.514 80

6. Talang Kelapa 319 140.439 441

7. Tanjung Lago 906 40.109 44

8. Banyuasin I 215 81.063 377

9. Rambutan 464 51.532 111

10. Muara Padang 942 35.783 38

11. Muara Sugihan 4.020 42.734 11

12. Banyuasin II 683 53.168 78

13. Makarti Jaya 825 36.683 44

14. Air Saleh 717 32.320 45

15. Muara Telang 252 31.493 125

16. Suak Tapeh 327 19.570 60

17. Sembawa 221 33.164 150

18. Sumber Marga Telang 242 25.883 107

19. Air Kumbang 217 19.368 89

J u m l a h 11.832,99 906.736 77

Sumber : BPS, Banyuasin Dalam Angka, 2008-2010/2011 Ket : *) Angka masih tergabung dalam kecamatan induk

B. Proyeksi Penduduk

Untuk mengetahui perkiraan jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin sampai

dengan tahun 2031 akan digunakan pendekatan Lung Polinomial Methods, dengan

dasar pemikiran bahwa perkiraan pertambahan penduduk ke depan tidak lagi

selamanya mengikuti pola pertumbuhan yang berlaku di wilayah perencanaan

karena sebagai daerah baru dengan potensi/peluang untuk kemungkinan berusaha

lebih baik akan menjadi daya tarik yang kuat bagi penduduk luar untuk memasuki

wilayah Kabupaten Banyuasin. Penggunaan Metoda Lung Polinomial berlandaskan

pada angka pertumbuhan rata-rata Kabupaten Banyuasin sebesar 2,6 % per

tahun. Berikut ini hasil perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Banyuasin di setiap

Kecamatan hingga tahun 2031.

Tabel 1.6.


PENDAHULUAN

I -33

Proyeksi Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Banyuasin HinggaTahun 2031

No Kecamatan

Jumlah Penduduk Awal

Tahun 2012

Jumlah Penduduk (jiwa)

2016 2021 2026 2031

1. Rantau Bayur 54.859 60791 69115 78580 89340

2. Betung 57.869 64126 72908 82891 94242

3. Banyuasin III 68.732 76164 86593 98451 111933

4.. Pulau Rimau 51.453 57016 64824 73701 83794

5. Tungkal Ilir 30.514 33813 38444 43708 49693

6. Talang Kelapa 140.439 155624 176935 201164 228711

7. Tanjung Lago 40.109 44446 50532 57452 65319

8. Banyuasin I 81.063 89828 102129 116114 132015

9. Rambutan 51.532 57104 64924 73814 83922

10. Muara Padang 35.783 39652 45082 51255 58274

11. Muara Sugihan 42.734 47355 53839 61212 69594

12. Banyuasin II 53.168 58917 66985 76158 86586

13. Makarti Jaya 36.683 40649 46216 52545 59740

14. Air Salek 32.320 35815 40719 46295 52635

15. Muara Telang 31.493 34898 39677 45110 51288

16. Suak Tapeh 19.570 21686 24656 28032 31871

17. Sembawa 33.164 36750 41782 47504 54009

18. Sumber Marga Telang

25.883 28682 32609 37075 42152

19. Air Kumbang 19.368 21462 24401 27743 31542

J u m l a h 906.736 1.004.778 1.142.371 1.298.805 1.476.661

Sumber : Hasil Analisis, 2011

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Banyuasin hingga Tahun 2031 mencapai

1.476.661 jiwa maka kepadatan penduduk di tahun 2031 akan menjadi 112 jiwa/km2.

Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang Kelapa yaitu sebesar 718

jiwa/km2, sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Muara

Sugihan sebesar 17 jiwa/km2. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.7 berikut:


PENDAHULUAN

I -34

Tabel 1.7

Proyeksi Kepadatan Penduduk per Kecamatan Kabupaten Banyuasin Hingga Tahun 2031

Kecamatan Luas

Wilayah

2016 2021 2026 2031

Jumlah Penduduk

(jiwa) Kepadatan (jiwa/km2)

Jumlah Penduduk


Jumlah Penduduk


Jumlah Penduduk


Rantaubayur 435,87 60791 139 69115 159 78580 180 89340 205

Betung 523 64126 123 72908 139 82891 158 94242 180

Banyuasin III 293 76164 260 86593 296 98451 336 111933 382

Pulau Rimau 418 57016 136 64824 155 73701 176 83794 201

Tungkal Ilir 380 33813 89 38444 101 43708 115 49693 131

Talang Kelapa 319 155624 488 176935 555 201164 631 228711 718

Tanjung Lago 906 44446 49 50532 56 57452 63 65319 72

Banyuasin I 215 89828 418 102129 475 116114 540 132015 614

Rambutan 464 57104 123 64924 140 73814 159 83922 181

Muara Padang 942 39652 42 45082 48 51255 54 58274 62

Muara Sugihan 4.020 47355 12 53839 13 61212 15 69594 17

Banyuasin II 683 58917 86 66985 98 76158 112 86586 127

Makarti Jaya 825 40649 49 46216 56 52545 64 59740 72

Air Salek 717 35815 50 40719 57 46295 65 52635 73

Muara Telang 252 34898 138 39677 157 45110 179 51288 203

Suak Tapeh 327 21686 66 24656 75 28032 86 31871 97

Sembawa 221 36750 166 41782 189 47504 215 54009 244

Sumber Marga Telang 242 28682 119 32609 135 37075 153 42152 174

Air Kumbang 217 21462 99 24401 112 27743 128 31542 145

11.832,90 1.004.778 85 1.142.371 97 1.298.805 110 1.476.661 125

Sumber : Hasil Analisis,2011

1.3.3 Potensi Bencana Alam

Potensi bencana akan selalu berkaitan dengan tingkat kerentanan dan tingkat

kerawanan bencana pada masing-masing kawasan tertentu sesuai dengan

karakteristik morfologi, geologi, klimatologi dan topografi kawasan. Selain itu

peningkatan suhu global telah pula menjadi perhatian serius karena mengakibatkan

lapisan es di Antartika dan Greenland semakin menipis dan menyebabkan kenaikan

permukaan laut. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kawasan pesisir yang

di miliki Kabupaten Banyuasin. Penanganan dampak pemanasan global semakin

menjadi prioritas nasional, bukan hanya disebabkan timbulnya kenaikan permukaan

laut tetapi pemanasan global itu telah menyebabkan perubahan iklim. Perubahan ini

dapat kita lihat dari fenomena cuaca yang semakin tidak menentu, intensitas curah

hujan yang tinggi, ombak semakin besar, banjir, kebakaran hutan,dan kekeringan


PENDAHULUAN

I -35

yang dapat saja berpengaruh terhadap wilayah Kabupaten Banyuasin. Kebijakan dan

program strategis terkait adaptasi dan mitigasi pemanasan global perlu segera diambil

pemerintah. Strategi yang kita lakukan sekarang dalam menghadapi pemanasan

global akan menentukan kualitas lingkungan kita di masa depan. Beberapa bentuk

kerawanan bencana yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Banyuasin diantaranya

sebagai berikut :

A. Daerah Rawan Genangan

Topografi Kabupaten Banyuasin yang 80%

merupakan dataran rendah basah dengan kemiringan

0 - 8% terletak sepanjang aliran sungai sampai dengan

wilayah pesisir. Dari hasil kajian risiko dan adaptasi

perubahan iklim Sumatera Selatan oleh Kementrian

Lingkungan Hidup, Kabupaten Banyuasin yang

wilayahnya berbatasan langsung dengan pantai timur Sumaterta Selatan yaitu Selat

Bangka memiliki risiko sangat tinggi terhadap penggenangan pesisir mengingat wilayah

Banyuasin tergolong dataran rendah (lowland) sehingga mempunyai tingkat

keterpaparan tinggi terhadap perubahan iklim khususnya bahaya penggenangan pesisir

yang disebabkan oleh kombinasi kenaikkan air laut, gelombang badai dan fenomena

La-Nina pada saat air pasang maksimum.

Tren kenaikan suhu permukaan laut di sekitar pantai timur Sumatera Selatan

berkisar 0,020C/tahun yang setara dengan nilai rata-rata di seluruh perairan Indonesia.

Sedangkan untuk kenaikkan muka air laut, berdasarkan hasil estimasi altimeter, model

dan data pasang surut berkisar antara 0,5-0,7 cm/tahun. Proyeksi kenaikkan muka air

laut pada tahun 2030 sebesar ±13,5-15,6 cm, dinatara nilai tersebut sekitar 6-15 cm

merupakan hasil kontribusi pencairan es yg di estimasi dengan model. Kejadian

ekstrem juga berpengaruh terhadap kenaikan muka air laut yaitu fenomena La-Nina

(Pengaruh dari Samudera Pasifik) yang dapat menimbulkan kenaikkan sebesar 15 cm

terhadap muka air laut dalam keadaan normal. Gelombang signifikan pada pantai timur

Sumatera Selatan meninggi sekitar bulan Desember-Januari dan menurun pada bulan

mei.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kabupaten Banyuasin memiliki luasan daerah

genangan tahunan dengan total luasan genangan sekitar 914.164,7 Ha. Luasan

tersebut terbagi dalam 4 tipe luapan mulai dari genangan dengan tipe A yaitu lahan


PENDAHULUAN

I -36

yang selalu terluapi air pasang baik pasang besar maupun pasang kecil, tipe genangan

ini terutama tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Makarti Jaya, Muara Padang,

Banyuasin II, dan Muara Sugihan. Selanjutnya tipe genangan B dimana lahan terluapi

saat pasang besar, kondisi ini terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Muara Sugihan,

Muara Telang, Sumber Marga Telang dan Makarti Jaya. Tipe genangan C yaitu dalam

kondisi tidak tergenang tetapi kedalaman air tanah pada waktu pasang surut kurang

dari 50 cm dan genangan tipe D yaitu dalam kondisi tidak tergenang pada waktu

pasang air tanah lebih dari 50 cm, tetapi pasang surutnya air masih terasa atau

tampak pada saluran tersier. Untuk Sebaran daerah genangan C dan D cukup merata

hampir di seluruh kecamatan Kabupaten Banyuasin.

Pada kondisi normal genangan yang ada merupakan kondisi alami yang ada di

Kabupaten Banyuasin, akan tetapi perlu diambil langkah ke depan terkait kenaikan

suhu global yang akan berpengaruh terhadap kawasan yang secara alami merupakan

daerah genangan berkala, terutama di kawasan pesisir. Persebaran kawasan rawan

genangan di Kabupaten Banyuasin di terlihat pada Gambar 1.14 Peta Rawan

Bencana.

B. Kawasan Rawan Bencana Angin Topan/Puting Beliung

Badai dan topan serta angin puting beliung

adalah salah satu diantara pengaruh pemanasan

suhu global. Turbalensi suhu mengakibatkan

perbedaan tekanan udara yang sering terjadi di

wilayah tropis diantara garis balik utara dan

selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat

berdekatan dengan khatulistiwa.

Sebagian besar sebaran kawasan rawan bencana angin puting beliung terletak

di wilayah pesisir. Berikut sebaran kawasan Kabupaten Banyuasin yang memiliki

daerah Rawan Bencana Angin Topan/Puting Beliung diantaranya adalah Kecamatan

Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung, Kecamatan Pulau

Rimau,Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Muara Sugihan,

Kecamatan Air Salek, dan Kecamatan Tanjung Lago.


PENDAHULUAN

I -37

C. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bencana kebakaran hutan di

Kabupaten Banyuasin disebabkan oleh Faktor

kesengajaan antara lain pembakaran lahan untuk

keperluan pertanian, dan faktor alam yaitu

disebabkan oleh musim kemarau mengakibatkan

vegetasi semak belukar, lahan basah dan bergambut

yang kering mudah terbakar. Faktor kesengajaan

dalam pembakaran lahan masih merupakan budaya

sebagian masyarakat di beberapa kecamatan di Kabupaten Banyuasin, dimana pada

musim kemarau panjang masyarakat mencari kawasan semak belukar dengan

ketebalan bahan organik tinggi untuk sengaja dibakar lalu ditebari benih padi (sistem

sonor) yang kemudian di biarkan dan datang kembali saat musim panen.

Berdasarkan sebaran hot spot hasil pantauan Satelit SSMFP, potensi kebakaran

hutan dan lahan cukup tinggi di Kabupaten Banyuasin,tersebar di Kecamatan Pulau

Rimau, Banyuasin I, Muara Padang , Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta kawasan

lain yang memiliki Lahan gambut cukup tebal seperti di daerah Taman Nasional (TN)

Sembilang dan sekitarnya. Sebaran hot spot tersebut dapat dilihat pada gambar

1.14. Biasanya kebakaran hutan tersebut terjadi sekitar Juni-September.

D. Kawasan Rawan Kekurangan Air (Kekeringan)

Perubahan iklim menjadi salah satu

pertimbangan dasar dalam pengelolaan air,

misalnya dalam pengembangan infrastruktur air

mengenai kualitas dan kuantitas air.

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Kekeringan

yang dikeluarkan oleh Badan Nasional

Penanggulangan Bencana (PNPB) Tahun 2010

dan Kajian Risiko Kekurangan Air oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Kabupaten

Banyuasin termasuk dalam tingkat risiko tinggi untuk bencana kekeringan. Bencana

kekeringan di Kabupaten Banyuasin terutama terjadi di musim kemarau, dimana

sumber-sumber air warga baik itu sumur maupun sungai kecil kering. Kondisi tersebut


PENDAHULUAN

I -38

yang mengakibatkan hampir di setiap kecamatan mengalami kekurangan air bersih

untuk air minum, memasak, mandi, dan mencuci maupun air untuk kebutuhan irigasi.

Dari hasil kajian tersebut, risiko kekurangan air di Kaupaten Banyuasin

termasuk dalam 2 zona utama dari 4 zona yang diklasifikasikan berdasarkan Daerah

Aliran Sungai dan susunan sungai, Kabupaten Banyuasin tergolong tingkat risiko

menengah sampai sangat tinggi yang tersebar di kawasan DAS Musi serta tingkatan

risiko dari sangat rendah sampai sangat tinggi di kawasan Das Banyuasin.

.


PENDAHULUAN

I -39

Gambar 1.14 Peta Rawan Bencana


PENDAHULUAN

I -40

1.3.4 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam merupakan segala potensi alam yang dapat

dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Potensi sumber daya

alam yang berada di Kabupaten Banyuasin sangat dipengeruhi oleh kondisi wilayah

Kabupaten Banyuasin dimana lebih dari setengah luas wilayah merupakan kawasan

lahan basah, pasang surut dan lebak yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian,

sedangkan sisanya, kurang dari setengah luas wilayah sebagai lahan usaha

nonpertanian termasuk untuk lahan bangunan, pekarangan dan jalan.

A. Potensi Sumberdaya Lahan

Kondisi sumberdaya lahan di Kabupaten Banyuasin

terdiri dari lahan basah dan lahan kering, dimana

Hampir 80 persen dari wilayah Kabupaten Banyuasin

merupakan hamparan lahan basah berupa dataran

rendah rawa lebak, dataran rendah

lahan gambut, serta dataran

rendahpasang surut dan sisanya

sekitar 20% merupakan lahan kering

yang dimanfaatkan untuk

pekarangan dan permukiman,

perkebunan, ladang dan pemanfaatan lainnya. Kawasan khusus berekosistem rawa

pasang surut yang dibelah-belah oleh aliran sungai dan menjadi delta-delta serta

membentuk dataran rendah yang bergambut tersebar di sepanjang pesisir timur.

Sedangkan di sepanjang pesisir hilir Sungai Musi dan Sungai Komering terdapat

kawasan lebak. Potensi lahan pasang surut yang tersedia di sebagian besar wilayah

Kabupaten Banyuasin memiliki prospek yang cukup besar untuk dikembangkan

menjadi sentra produksi pertanian dan perkebunan dengan pola intensifikasi dan

ekstensifikasi. Hal ini tercermin dengan pemanfaatan lahan pasang surut yang

dominan untuk tanaman pangan khususnya beras dan telah menghantarkan

Kabupaten Banyuasin sebagai penyumbang produksi beras Sumatera Selatan ± 26%.

Demikian juga dibidang perkebunan, dimana lahan pasag surut yang belum

termanfaatkan untuk tanaman pangan menjadi faktor penarik bagi investor di bidang

perkebunan kelapa sawit.

Lahan Pasang Surut

di Muara Kumbang

Kabupaten Banyuasin


PENDAHULUAN

I -41

Potensi pengembangan lahan produktif juga dapat dilakukan pada lahan

berawa (lebak dan gambut). Berdasarkan penggunaan lahan eksisting Kabupaten

Banyuasin tipologi lahan berawa ini berupa kawasan hutan rawa primer seluas 37.664

Ha, kawasan hutan rawa sekunder seluas 28.818 Ha, kawasan rawa 12.545 Ha serta

semak belukar rawa yang memiliki luasan terbesar yaitu 259.773 Ha atau sekitar 22%

dari luas total Kabupaten Banyuasin. Sebaran Lahan rawa tersebut terletak di

sepanjang Pantai Timur sampai ke pedalaman meliputi wilayah Kecamatan Muara

Padang, Makarti Jaya, Muara Telang, Banyuasindua, Pulau Rimau, Air Salek, Muara

Sugihan, sebagian Kecamatan Talang Kelapa, Betung dan Tungkal Ilir.

B. Kehutanan

Kawasan hutan Kabupaten Banyuasin luasnya mencapai 495.213,88 Ha atau

sekitar 40% dari total luas Kabupaten Banyuasin. Kawasan hutan tersebut di dominasi

oleh Taman Nasional Sembilang seluas 202.750 Ha yang telah ditetapkan menurut

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/Kpts-II/003 tanggal 19 Maret 2003 serta jenis

kawasan lainnya berupa kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi, kawasan

huntan konversi, dan hutan yang terdapat di kawasan suaka alam berupa suaka

margasatwa. (Perhatikan Gambar 1.16 Peta Kawasan Hutan). Untuk lebih jelasnya,

secara rinci jenis kawasan hutan di Kabupaten Banyuasin menurut fungsinya, dapat

dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel1.8

Kondisi Eksisting Hutan Di Kabupaten Banyuasin

No Kawasan Hutan Luas (Ha)

1. Hutan Lindung 68.988,66

2. K.Hutan Produksi 68.393,37

3. HPK 60.781,85

4. Kawasan Suaka Alam :

Suaka Margasatwa 94.300

Taman Nasional Sembilang

202.750

Total 495.213,88

Sumber : - Peta Rupa Bumi Bakosurtanal - Peta Kawasan Hutan - Draft RTRWP Sumatera Selatan 2010-2030

Dari kawasan hutan tersebut, dihasilkan berbagai

potensi sumberdaya hutan diantaranya berupa kayu

yaitu jenis kayu bulat dan olahan yang telah dipasarkan


PENDAHULUAN

I -42

baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di tahun 2009 hasil produksi kayu tersebut

mencapai 109.230.610 m3.

C. Penggalian, Pertambangan dan Energi

Kabupaten Banyuasin merupakan daerah yang memiliki bahan galian yang

cukup potensial seperti minyak dan gas bumi, batubara, gambut, lempung, kaolin,

pasir kuarsa. Kualitas batubara di Kab. Banyuasin umumnya berjenis Ligmit –

Subbituminous dengan kalori 4000- 5000 Kcal/kg dan memiliki kadar sulfur dan abu

rendah, baik untuk bahan bakar PLTU dan sebagai komoditi ekspor non migas yang

dapat menjadi sumber devisa negara.

Untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi sebagian berlokasi di

Kecamatan Pulau Rimau dengan jumlah sumur produksi sebanyak 24 sumur atau

25.000 barel/hari dan wilayah lain seperti Kecamatan Rantau Bayur, Banyuasin II,

Tungkal Ilir dan Betung. Sebaran lokasi izin usaha pertambangan migas yang terdapat

di Kabupaten Banyuasin dapat diihat pada Tabel 1.9 dan Gambar 1.17 Peta

Kawasan Pertambangan Migas.

Tabel 1.9

Izin Migas Di Kabupaten Banyuasin

NO COMPANY Kecamatan

1. Petronas Cargau (Tanjung Jabung) Kec. Rantau Bayur

2. Job Pertamina-Amirada Hiss Jambi Merang Kec. Banyuasin II

3. PT. Pertamina E&P Kec. Tungkal Ilir

4 PT. Odira Energi Karang Agung Kec. Pulau Rimau

5 Conoco Phillips (Gresik) Kec. Banyuasin II

6 PT. Medco E&P Rimau Kec. Betung

7 PT. Seli Raya Belida Kec. Rantau Bayur

8 PT. Medco E&P Indonesia Kec. Rantau Bayur

9 Star Energy (Sekayu) Kec. Rantau Bayur

10 Job Pertamina-Goldenspike Indonesia Kec. Rantau Bayur

Sumber :Dinas Pertambangan Kabupaten Banyuasin

Sedangkan bahan galian batubara tersebar di 5 (lima) Kecamatan yaitu Kec.

Rantau Bayur, Kec. Pulau Rimau, Kec. Betung, Kec. Banyuasin I dan Kec. Banyuasin III

dengan perkiraan 2,5 milyar ton. Dari data Dinas Pertambangan setempat telah

terdapat izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas 12.674 Ha dan IUP

Eksplorasi seluas 196.378 Ha yang berada di Kecamatan Banyuasin III, Pulau Rimau,

Rantau Bayur, Betung, Tungkal Ilir, Talang Kelapa dan Kecamatan Muara Telang.


PENDAHULUAN

I -43

(Perhatikan Gambar 1.18 Peta Kawasan Pertambangan Batubara). Berikut ini sebaran

lokasi izin usaha pertambangan batubara yang terdapat di Kabupaten Banyuasin :

Tabel 1.10

Izin Usaha Pertambangan Batubara(Eksplorasi) Di Kabupaten Banyuasin

NO COMPANY DISTRICT Luas Kawasan (Ha)

1. PT. Basin Coal Mining Kec. Rantau Bayur 2870

2. PT. Bumi Indo Power Kec. Banyuasin III, Kec. Betung 22360

3. PT. Basindo Karya Utama Kec. Tungkal Ilir 3760

Kec. Tungkal Ilir 6387

4 PT. Buana Minera Harvest Kec. Pulau Rimau, Kec. Tanjung Lago 9775

5 PT. Graha Nusa Minergi Kec. Tungkal Ilir 13000

6

PT. Sumber Alam Makmur Utama

Kec. Suak Tapeh, Kec. Pulau Rimau 11890

Kec. Banyuasin II, Kec. Muara Telang 13000

Kec. Tungkal Ilir dan Kec. Pulau Rimau 17000

7 PT. Tubindo Kec. Rantau Bayur, Kec. Betung 5000

8 PT. Elok Indah Subur Jaya Kec. Tungkal Ilir 5107

9 PT. Nusantara Alam Pasifik Kec. Betung, Kec. Pulau Rimau 16520

10 PT. Trimata Coal Perkasa Kec. Tungkal Ilir 11640

11 PT. MBH Mining Resources Kec. Tungkal Ilir 11380

Kec. Pulau Rimau 18000

12 PT. Bhumindo Tambang Jaya Kec. Betung 20880

13 PT. Tubindo Energi Kec. Rantau Bayur, Banyuasin III,

Betung

9560

14 PT. Trimata Benua Kec. Tungkal Ilir 4804

Sumber : Dinas Pertambangan Kabupaten Banyuasin

Untuk jenis tambang lainnya yaitu Kaolin sebesar 1.000.000 ton terdapat di

Kec. Talang Kelapa, Kec. Pulau Rimau dan Kec. Betung. Tambang Koain ini dapat

digunakan sebagai bahan baku pembuat keramik, kertas, industri farmasi, industri

komestik dan plastik. Selain itu terdapat jenis tambang Bentonit yang tersebar di Kec.

Talang Kelapa. Tambang ini digunakan sebagai bahan baku pembuat cat, bahan baku

industri cor, lem dan industri kelapa sawit.

Kegiatan pertambangan lainnya berupa Gambut sebesar 120.000.000 m3 yang

berada di Kecamatan Muara Padang, Pasir Silika sebesar 675.000 m3 di Kecamatan

Talang Kelapa dan Tanah Urug yang tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten

Banyuasin.


PENDAHULUAN

I -44

Gambar 1.16 Peta Kawasan Hutan


PENDAHULUAN

I -45

Gambar 1.17 Peta Kawsan Migas


PENDAHULUAN

I -46

Gambar 1.18 Peta Pertambangan Batubara


PENDAHULUAN

I -47

D. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah

di Sumatera Selatan yang memiliki kawasan

perairan terbesar. Kabupaten banyuasin memilik

panjang pantai sekitar 275 km dan luas laut

sebesar 1.765,4 Km², kawasan pantai tersebut

membentang dari perbatasan Provinsi Jambi

hingga perbatasan Kabupaten Ogan Komering Ilir

berhadapan dengan Selat Bangka. Untuk delineasi kawasan pesisir, Batas ke arah

darat berdasarkan Ekologis adalah kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-

proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut dan percikan air gelombang. Secara

administrative yaitu batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif

secara arbitrer (2 km, 20 km, dst dari garis pantai), sedangkan Batas ke arah laut

berdasarkan Ekologis yaitu kawasan perairan laut yang masih dipengaruhi proses-

proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, seperti aliran air sungai, limpasan air

permukaan, sedimen dan bahan pencemar dan Administratif 4 mil dari garis pantai,

dari ketentuan tersebut delineasi kawasan pesisir di Kabupaten Banyuasin adalah batas

administrasi Kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut dan 4 mil ke arah laut

sesuai kewenangan kabupaten yang meliputi lima Kecamatan, yaitu Banyuasin II,

Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, dan

Kecamatan Tanjung Lago serta terdapat sekitar 22 pulau-pulau kecil baik yang berada

di wilayah laut maupun di perairan sungai.

Keberadaan kawasan perairan di Kabupaten Banyuasin sangat potensial, baik

sebagai jalur transportasi yang strategis karena merupakan pintu gerbang penghubung

Provinsi Sumatera Selatan dengan Pulau Bangka, juga menyimpan potensi hasil laut

yang melimpah serta potensi wisata. Pada Kawasan pesisir Kabupaten Banyuasin juga

terdapat kawasan konservasi Taman Nasional Sembilang yang memiliki hutan

mangrove dengan ketebalan sekitar 35 km. Potensi hasil laut berupa perikanan laut,

perairan umum (budidaya keramba), budidaya tambak dan budidaya ikan air tawar.

Berikut ini potensi perikanan di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :


PENDAHULUAN

I -48

Tabel 1.11 Potensi Perikanan Kabupaten Banyuasin

No. Jenis Pemanfaatan Potensi Potensi yang telah dikelola

1. Perikanan Laut 1000 unit 52 unit

2. Budidaya Air Payau 21000 Ha 3.272 Ha

3. Budidaya Air Tawar :

Kolam 142.000 Ha 8.520 Ha

Keramba 15.130 unit 153 unit

Sumber : RTRW Kab. Banyuasin 2005-2025

Jumlah nelayan 1.976 RTP dan buruh 3.477 RTBP. Jenis ikan

yang dominan adalah manyung, cucut, pari, teri, gerot-gerot,

selar, golok-golok, Petek/peperek dan bawal hitam, serta

udang putih. Untuk sarana transportasi, akan dikembangkan

kawasan pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api.

1.3.5 Potensi Ekonomi Wilayah

A. Struktur dan Pertumbuhan Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama dalam mengukur

pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Berdasarkan grafik pertumbuhan nilai

PDRB disamping, menunjukkan PDRB di Kabupaten Banyuasin dengan migas atas

dasar harga berlaku tahun 2008 sebesar 9.878.661 juta rupiah dan terus mengalami

peningkatan menjadi 11.921.775 juta rupiah di Tahun 2010, sehingga Pertumbuhan

ekonomi Banyuasin dengan migas tahun 2010 sebesar 15 persen. Sementara itu

pertumbuhan ekonomi Banyuasin

melalui nilai PDRB tanpa migas

hingga Tahun 2010 tumbuh

sebesar 12 persen dengan jumlah

6.742.686 juta rupiah di Tahun

2008 dan meningkat menjadi

8.596.949 juta rupiah di Tahun

2010.


PENDAHULUAN

I -49

Berdasarkan grafik prosentase disamping,

sektor pertanian merupakan pemberi kontribusi

terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banyuasin

jika dilihat menurut lapangan usaha atas dasar

harga berlaku yaitu sebesar 30% selanjutnya

lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar

27%, sedangkan lapangan usaha dengan

kontribusi terkecil yaitu pada listrik dan air

bersih. Pada tahun 2010, sektor pertanian

memberikan kontribusi sebesar 3.635.805 juta

rupiah terhadap PDRB yang kemudian disusul

sektor industri pengolahan (migas dan non migas) yaitu sebesar 3.229.598 juta rupiah.

Sedangkan sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah sektor listrik, gas dan air

bersih yaitu hanya sebesar 4.984 juta rupiah. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel

berikut ini.

Tabel 1.12

PDRB Kabupaten Banyuasin menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Berlaku 2008-2010

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 1,129,644 1,243,465 1,427,809

7 Pengangkutan dan Komunikas 53,765 59,712 67,212 8 Keuangan, Persewaan Dan Jasa Perusahaan 70,229 77,496 86,682

9 Jasa-jasa 466,904 588,150 694,325

PDRBdengan Migas 9,878,661 10,396,719 11,921,775

PDRBtanpa Migas 6,742,686 7,520,534 8,596,949

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuasin (Dokumen Banyuasin Dalam Angka)Tahun 2010

B. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan PDRB atas dasar biaya faktor dibagi dengan

jumlah penduduk pertengahan tahun. Pertumbuhan pendapatan perkapita Banyuasin

menunjukkan angka yang meningkat pada periode tahun 2004-2008. Pendapatan

perkapita penduduk Banyuasin tahun 2008 atas dasar harga berlaku adalah sebesar

No LapanganUsaha 2008 2009 2010

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Pertanian 3,010,757 3,267,488 3,635,805

2 Pertambangan dan Penggalian 1,711,554 1,480,075 1,809,664 3 Industri Pengolahan 2,712,649 2,828,403 3,229,598

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 4,173 4,526 4,984 5 Bangunan 718,986 847,404 965,696


PENDAHULUAN

I -50

9.694.268 rupiah (dengan migas), sedangkan jika tanpa migas pendapatan

perkapitanya sebesar 7.552.038 rupiah.

Tabel 1.13 Pendapatan Perkapita Penduduk Banyuasinatas Dasar Harga Berlaku

Tahun 2004-2008

Tahun Dengan Migas (Rp) Tanpa Migas (Rp)

2004 5.431.132 4.574.315

2005 6.525.772 5.076.975

2006 7.573.143 5.833.644

2007 8.861.874 6.579.163

2008 9.694.268 7.552.038

Sumber : Banyuasin Dalam Angka, 2008

C. Peran dan Produksi Sektoral

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan Analisis perekonomian mengenai

kinerja sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Banyuasin serta peranannya dalam

lingkup Propinsi Sumatera Selatan. Didahului dengan penentuan sektor-sektor

unggulan (sektor-sektor basis) yaitu sektor-sektor yang memiliki kontribusi besar

terhadap kegiatan perekonomian di Kabupaten Banyuasin.

Penentuan sektor-sektor basis dimaksudkan untuk menentukan pengaruh

dari perubahan-perubahan ekonomi lokal dan untuk memproyeksi ke depan dari

ekonomi lokal tersebut. Hal ini membantu kita untuk lebih fokus perhatiannya

pada sektor-sektor ekonomi penting yang mempengaruhi keseluruhan perekonomian

Kabupaten Banyuasin sehingga sektor basis tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut

guna memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat lokal bahkan

secara regional pada tiap sektor. Metoda yang dilakukan adalah metoda LQ (Location

Quotient). Metoda ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam sektor

kegiatan tertentu. Dalam perhitungan dengan metoda LQ ini akan digunakan

data PDRB Kabupaten Banyuasin dan data PDRB Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 1.14

Nilai LQ PDRB Kabupaten Banyuasin

No SEKTOR PDRB

Kab. Banyuasin

PDRB Provinsi

Sumatera Selatan

Nilai LQ

1. Pertanian 3.051.756 11.567.788 1,56

2. Pertambangan & Penggalian 1.711.554 13.616.652 0,74

3. Industri Pengolahan (tanpa migas) 2.707.664 8.022.589 1,99

4. Listrik dan Air Bersih 4.173 281.069 0,09


PENDAHULUAN

I -51

No SEKTOR PDRB

Kab. Banyuasin

PDRB Provinsi

Sumatera Selatan

Nilai LQ

5. Bangunan 718.986 4.412.936 0,96

6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 1.129.645 8.101.478 0,82

7. Pengangkutan dan Komunikasi 53.765 2.886.983 0,11

8. Keuangan, Persewaan dan Jasa

Perusahaan

70.229 2.386.939 0,17

9. Jasa-jasa 461.776 2.386.939 1,14

TOTAL SEKTOR 9.484.701 55.964.852


Berdasarkan hasil analisis nilai LQ, sektor unggulan (sektor basis) yang

mendukung perkembangan perekonomian di wilayah Kabupaten Banyuasin terdiri dari

sektor pertanian, industri pengelolahan (tanpa migas) dan sektor jasa.

1.3.6 Pertanian

A. Pertanian Tanaman Pangan

Tanaman Pangan yang diproduksi oleh Kabupaten Banyuasin antara lain padi,

jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kacang hijau. Produksi tanaman

padi di Kabupaten Banyuasin meliputi padi ladang, padi pasang surut dan padi lebak,

dengan dominasi produksi yaitu untuk jenis padi pasang surut. Jenis padi pasang surut

memiliki produksi terbesar dengan total produksi 682.786,8 ton di tahun 2010,

sedangkan produksi terkecil yaitu jenis padi lebak sebesar 107.708,1 ton. Mengingat

Kabupaten Banyuasin penopang terbesar lumbung padi nasional di Provinsi Sumatera

Selatan, Oleh karenanya masih perlu dilakukan kegiatan intensifikasi maupun

ekstensifikasi kegiatan pertanian tanaman padi untuk meningkatkan hasil produksi.


PENDAHULUAN

I -52

Tanaman jagung diproduksi hampir di seluruh

wilayah kecamatan di Kabupaten Banyuasin

dengan total produksi di tahun 2010

mencapai 10.326 Ton dan yang terbesar

Kacamatan Banyuasin I. Tanaman pangan

lainnya yang dihasilkan di Kabupaten

Banyuasin adalah Ubi Kayu dengan nilai total

produksi 30.342,2Ton, potensi unggulan ubi

kayu terbesar terdapat di Kecamatan Betung,

Kecamatan Tungkal Ilir, Talang Kelapa,

Banyuasin I, Rambutan, dan Kecamatan

Muara Sugihan.

Untuk Produksi ubi jalar di Kabupaten Banyuasin sebesar 4.626,7 Ton dengan

potensi ekspor berada di Kecamatan Betung, Talang Kelapa, Banyuasin I, Rambutan

dan Muara Sugihan. Total Produksi kacang Tanah di Tahun 2010 sebesar 465,7Ton.

Pertanian tanaman kedelai memiliki total produksi sebesar 110Ton dan hanya

Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin II, Makarti Jaya dan Air Salek yang memiliki

potensi. Untuk Kacang hijau merupakan tanaman yang sifatnya optional dengan total

produksi hanya 184,8ton di tahun 2010 terdapat di Kecamatan Rantau Bayur, Betung,

Talang Kelapa, Banyuasin I dan Muara Telang.

B. Pertanian Holtikultura

Pertanian holtikultura yang terdapat di Kabupaten Banyuasin meliputi tanaman

buah-buahan dan sayuran. Untuk tanaman buah-buahan diproduksi hampir di semua

kecamatan. Jenis buah-buahan yang dihasilkan

meliputi mangga, jeruk, pepaya, sawo, durian,

duku, nangka, jambu biji, rambutan dan pisang.

Produksi tertinggi yaitu untuk tanaman jeruk,

rambutan dan pisang yang masing-masing 3.143

ton, 1.262,7 ton dan 37.404,1 ton di tahun 2010.

Produksi tanaman sayuran yang dihasilkan di

Kabupaten Banyuasin meliputi kacang panjang, cabai, tomat, terong, timun, kangkung,

bayam dan buncis. Total produksi terbesar yaitu untuk komoditi terong mencapai

318,6 Ton dan produksi terkecil yaitu komoditi buncis sebesar 36,6 ton.


PENDAHULUAN

I -53

C. Perkebunan

Karet, kelapa sawit dan kelapa merupakan komoditi

perkebunan yang banyak diusahakan oleh rakyat

Kabupaten Banyuasin, dibanding dengan komoditi

kopi dan kakao. Hal ini terlihat dari jumlah produksi

untuk karet di tahun 2010 yaitu produksi

perkebunan rakyat sebesar 95.334,5 ton dan

produksi PBMN dan PBSN sebesar 31.675 Ton.

Perkembangan luas area perkebunan karet Tahun 2004 – Tahun 2008 meningkat

sekitar 4,7 % dari 88.826 Ha di Tahun 2004 menjadi 96.631 Ha di Tahun 2008. Potensi

perkebunan karet terutama tersebar di Kecamatan Betung, Banyuasin III, Ranbutan

dan Rantau Bayur.

Untuk komoditas kelapa sawit, Kabupaten

Banyuasin memberikan kontribusi hasil produksi bagi

Sumatera Selatan sekitar 13%, yaitu 31392 ton untuk

perkebunan rakyat dan 99.932 Ton dari PBMN dan

PBSN. Perkembangan luas area perkebunan kelapa

sawit di Kabupaten Banyuasin terus mengalami

peningkatan sebesar 20% dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 yaitu 65.191 Ha

menjadi 106.546 Ha. Persebaran potensi perkebunan sawit di Kabupaten Banyuasin

terutama berada di Kecamatan Pulau Rimau, Talang Kelapa, Betung dan Kecamatan

Banyuasin III, sementara pada komoditas kelapa Kabupaten Banyuasin memberikan

kontribusi terbesar di Sumatera Selatan sekitar 62% dengan hasil produksi 39567 ton

dari perkebunan rakyat serta 2576 dari PBMN dan PBSN, luas area komoditi kelapa dari

tahun 2005 seluas 33.994 Ha terus meningkat sekitar 5% di Tahun 2008 menjadi

35.677 Ha. Potensi perkebunan kelapa tersebut tersebar di kawasan pesisir terutama

berada di Kecamatan Muara Telang, Muara Padang, Muara Sugihan, Makarti Jaya,

Pulau Rimau dan Rambutan. Hasil komoditas lainnya 808 ton untuk kopi serta 16 ton

kakou. Total areal perkebunan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2010 sebesar 233.432

Ha yang terdiri dari 152.624 perkebunan rakyat dan 88.808 Ha PBSN dan PBN.


PENDAHULUAN

I -54

D. Peternakan

Jenis peternakan yang diusahakan di Kabupaten Banyuasin meliputi peternakan

besar seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan babi serta peternakan unggas yang

meliputi ayam petelur, ayam pedaging, ayam buras dan itik. Populasi ternak dan

unggas di Kabupaten Banyuasin cenderung terus meningkat. Populasi ternak tahun

2010, untuk kambing sebanyak 24.145 ekor, sapi sebanyak 25.325 ekor. Kerbau dan

domba masing-masing hanya sekitar dua ribuan ekor. Populasi unggas ayam ras

sebanyak 12.442.100ekor, ayam bukan ras sebanyak 804.200 ekor dan itik sebanyak

96.700 ekor.

E. Perikanan.

Kegiatan perikanan pada perekonomian daerah,

memberikan kontribusi sekitar 13,0 persen

sehingga posisinya menempati pada

urutankedua setelah sub sektor Tanaman Bahan

Makanan yaitu dari hasil produksi penangkapan

ikan dan budidaya ikan. Produksi ikan tahun

2010, sebanyak 58.979,91 ton, yang diperoleh

dari hasil penangkapan ikan di laut sebanyak 37.557,77 ton, penangkapan ikan di

perairan umum sebanyak 8.656,80 ton dan hasil budidaya ikan 12.765,34 ton.

Sedangkan jenis ikan dari perairan umum yang berkualitas ekspor diantaranya jenis

ikan Bandeng, Udang Windu dan lain sebagainya. Potensi untuk perikanan umum

hampir merata di setiap kecamatan, sedangkan jenis perikanan laut hanya terdapat di

Kecamatan Banyuasin II dan Air Salek. Untuk jenis perikanan budidaya terdapat di

Kecamatan Tanjung Lago, Muara Padang, Muara Sugihan dan Muara Telang.

1.3.7 Sektor Industri

Besarnya nilai produksi/nilai tambah sektor industri Kabupaten Banyuasin

sangat dipengaruhi oleh industri minyak/gas bumi, selain migas jenis industri lainnya

yaitu Industri kayu dan barang-barang dari kayu (kecuali furnitur),Industri makanan

dan minuman,Industri barang galian non logam, Industri karet dan barang-barang dari

karet. Di Kabupaten Banyuasin, Jenis industri dibedakan menjadi dua, yaitu industri

besar/sedang dan industri kecil dan kerajinan rumah tangga.

Industri Besar/sedang, Jenis industri tersebut meliputi Industri minyak/gas

bumi, kayu dan barang-barang dari kayu (kecuali furnitur), Industri makanan dan


PENDAHULUAN

I -55

minuman, Industri karet dan barang-barang olahan dari karet dengan jumlah total

industri di Tahun 2010 sebanyak 99 unit perusahaan. Industri kecil dan kerajinan

Rumah Tangga, tersebar di mengikuti kawasan permukiman, dengan total jumlah

industri di Tahun 2010 sebesar 384 unit perusahaan.

1.3.8 Pariwisata

Sektor pariwisata, seni dan budaya merupakan bidang pembangunan yang memiliki

potensi yang begitu besar untuk dikembangkan di Kabupaten Banyuasin. Kualitas

sumber daya tarik wisata di Kabupaten Banyuasin cukup beragam, baik

keunikan/kelangkaan, keragaman daya tarik maupun jangkauan pemanfaatannya bagi

wisatawan. Misalnya sumber daya wisata Taman Nasional Sembilang yang dengan luas

sekitar 202.750 hektar mempunyai keunikan sumber daya hayati yang tidak ditemukan

di tempat lain dan merupakan salah satu dari dua situs ramsar lahan basah yang ada

di Indonesia. Keistimewaan kawasan Sembilang terutama karena keberadaan Hutan

Mangrove paling tebal di dunia (sekitar 35 km) yang merupakan habitat berbagai jenis

tanaman dan hewan langka, sebagai tempat berkumpulnya kelompok burung migran

jenis stork serta jenis burung langka Wallace Hawk Eagle. Kawasan hutan bakau yang

sangat tebal, pesisir pantai yang sangat panjang serta keberadaan permukiman

nelayan di perairan pantai yang unik dengan pusatnya yang berada di Desa Sungsang

cukup menunjang dan menambah keragaman daya tarik wisata di kawasan Sembilang.

Potensi eco-tourism yang sangat unik serta daya tarik yang sangat beragam ini cuckup

layak untuk dimanfaatkan dan dipasarkan bagi masyarakat internasional. Seperti

banyak dijumpai di tempat lain, sumber daya wisata kawasan perkebunan di

Kabupaten Banyuasin cukup mempunyai daya tarik untuk dikunjungi. Namun demikian,

ragam daya tarik di area perkebunan terbatas pada

panorama/nuansa hijau perkebunan dan kegiatan

pengolahan hasil perkebunan yang ada di lokasi.

Pada saat ini kawasan perkebunan yang ada di

Kabupaten Banyuasin terutama Melania dan

Sembawa sudah dimanfaatkan masyarakat

disekitarnya sebagai tempat berwisata


PENDAHULUAN

I -56

Tabel 1.15 Potensi Wisata di Kabupaten Banyuasin

No Nama Objek Wisata Jenis Objek Wisata Potensi 1 Taman Nasional Sembilang

Sungai Sembilang Eko-Wisata/

Satwa - Hutan Lindung - Hewan/Satwa

2 Perkampungan Nelayan Sungsang Desa Sungsang dan sekitar

Wisata Bahari/ Budaya

- Panorama Pantai/Laut - Nelayan/Binatang Laut

3 SPP Sembawa

Desa Sembawa

Agro-Wisata - Tanaman Hias

- Tanaman Hortikultura - Teknologi Pertanian

4 Pulau Gemampo

Desa Lebong

Wisata Alam - Panorama Alam

- Danau/Pulau

5 Bom Berlian

Kelurahan Pangkalan Balai

Wisata Alam - Panorama Alam

- Danau/Pulau

6 PT. Sawit Mas Sejahtera Desa Langkan

Agro-Wisata - Perkebunan Sawit - Teknologi Perkebunan Sawit

7 PT. Melania

Desa Mainan

Agro-Wisata - Perkebunan Karet

- Teknologi Perkebunan Karet

8 Hutan Lindung Lebong Hitam

Lebong Hitam/Jalur 21 Air Sugihan

Eko-Wisata - Habitat Gajah Sumatera

- Studi Ekologi/Habitat

9 Pulau Pejaye Desa Srijaya

Wisata Alam - Panorama Alam - Bumi Perkemahan Banyuasin

10 Tugu Sejarah Silk Air

Desa Tanjung Mas

Wisata Sejarah/

Budaya

- Panorama Alam

- Tugu/Monumen Sejarah

11 Fron Langkan

Desa Langkan

Monumen Sejarah - Tugu Sejarah

- Data Sejarah Perjuangan

12 Eks. PENAS Desa Sembawa

Agro-Wisata - Panorama Alam - Danau/Balong

- Teknologi Pertanian

- Tanaman Hortikultura/Hias

13 Tebenan Indah

Desa Tebenan

Wisata Alam/

Bermain

- Panorama Alam

- Permainan

- Teknologi Perkebunan - Tanaman Hortikultura/Hias

14 Danau Tanah Mas Kelurahan Tanah Mas

Wisata Bermain - Kolam Renang - Kolam Bermain

- Kereta Luncur

- Sepeda Air

15 Pemancingan Putra Berlian

Kelurahan Pangkalan Balai

Kolam Pemancingan - Pemancingan

- Kuliner

16 Kolam Renang Delima Kelurahan Pangkalan Balai

Kolam Renang - Kolam Renang Anak-anak - Kolam Renang Dewasa

17 PT. Pertamina/Sungai Gerong

Desa Sungai Gerong

Wisata Alam/

Teknologi

- Pemandangan Pantai

- Kolam Renang - Olahraga Golf

- Teknologi

Sumber : Kabupaten Banyuasin Dalam Angka,2010


PENDAHULUAN

I -57

1.3.9 Sarana dan Prasarana Ekonomi

Kondisi sarana dan prasarana eknomi di Kabupaten Banyuasin dapat

digambarkan melalui keberadaan sarana perdagangan, pengembangan prasarana air

bersih, energi/kelistrikan, telekomunikasi, transportasi dan pengelolaan persampahan.

A. Perdagangan

Wilayah Kabupaten Banyuasin memiliki banyak pusat produksi yang tersebar di

beberapa tempat. Pusat-pusat produksi tersebut menghasilkan komoditi berupa produk

pertanian seperti beras,hasil perikanan, produk perkebunan seperti: kelapa sawit,

karet, kelapa dan aneka komoditi lainnya. Kegiatan perdagangan dilakukan melalui

transaksi antara produsen dan konsumen baik di pasar, pertokoan, maupun melalui

transaksi individual.Pasar merupakan tempat usaha bagi pedagang. Tempat usaha

tersebut berupa kios, los maupun pelataran. Data dari kantor pengelolaan pasar

menunjukkan peningkatan jumlah tempat usaha yang menandakan peningkatan

aktifitas jual beli. Jumlah kios tahun 2010 tidak mengalami perubahan sebagaimana

data tahun 2009 yaitu berjumlah 818 kios, namun jumlah los dipasar mengalami

penambahan dari 1.718 pada tahun 2009 menjadi 1.788 los pada tahun 2010 atau

bertambah 70 los. Lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut :

Tabel 1. 16

Jumlah Tempat Usaha/ Kegiatan Unit Pasar Yang Dikelola Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Banyuasin Tahun 2010

No. Nama Unit Pasar

Tersedia Aktif Tidak Aktif Pelataran Jumlah

Pedagang Kios Los Kios Los Kios Los

1. Betung 322 249 271 194 51 55 370 835

2. Keluang 6 82 5 82 1 - 23 110

3. Kenten Azhar 120 150 116 135 4 15 16 267

4. Makarti Jaya 145 - 145 - - - 60 205

5. Pangkalan Balai 81 507 80 505 1 2 353 938

6. Sidomulyo-18 - 200 - 200 - - 100 300

7. Srikaton - 130 - 130 - - 80 210

8. Sukajadi 32 128 32 126 - 2 90 248

9. Sukamulia - 68 - 68 - - 21 89

10. Sukomoro 40 68 35 68 5 - 116 219

11. Sumber Jaya 25 100 25 100 - - 50 175

12. Sungsang - 18 - 18 - - 90 108

13. Teluk Betung 47 88 43 84 4 4 87 214

Jumlah 818 1.788 752 1.710 66 78 1.456 3.918

Tahun 2009 818 1718 749 1587 69 131 1440 3776

2008 558 936 535 922 23 14 1 077 2 534

Sumber Data : Kantor Pengelolahan Pasar Kabupaten Banyuasin


PENDAHULUAN

I -58

B. Listrik

Pengunaan lisrik di Kabupaten Banyuasin sebagian besar adalah untuk

keperluan rumah tangga dan untuk kegiatan bisnis. Dari kapasitas yang ada jangkauan

listrik belum optimal (64,47% desa/kelurahan yang terjangkau listrik). Kecamatan yang

telah menggunakan listrik hampir menjangkau seluruh desa (90% desa/kelurahan

telah terjangkau) adalah di Kecamatan Betung dan Kecamtan Rambutan. Data Dinas

Pertambangan dan Energi menunjukan bahwa terdapat 196 desa/kelurahan dari 304

desa/ kelurahan di Kabupaten Banyuasin yang sudah terjangkau listrik, artinya ada

sekitar 64,47 % desa/kelurahan yang sudah terjangkau listrik meski belum optimal.

C. Penyediaan Air Bersih

Pemenuhan kebutuhan air bersih penduduk Kabupaten Banyuasin baik di

perkotaan maupun di pedesaan sebagian besar adalah menggunakan air sumur

terlindung dan air isi ulang. Sebagian kecil lainnya adalah menggunakan air sumur tak

terlindung, air sungai, air pompa, dan air ledeng. Hal ini menunjukkan kesadaran

penduduk untuk menggunakan penyediaan air bersih yang lebih higienis. Penggunaan

air hujan untuk minum hanya dilakukan penduduk pedesaaan sedangkan penggunaan

sumur bor/pompa hanya dilakukan penduduk perkotaan. Air bersih sebagai kebutuhan

pokok bagi kehidupan masyarakat harus terjamin ketersediaannya. Pemerintah baik

pusat maupun daerah maupun pihak swasta harus berupaya melalui penyediaan jasa

air bersih (PAM/PDAM) untuk mendistribusikan airbersih ke masyarakat.

Tabel 1.17

Jumlah Rumah Tangga Menurut Fasilitas Air Dalam Kabupaten Banyuasin Tahun 2009

Fasilitas Jumlah rumah Tangga

Perkotaan Perdesaan

Air Kemasan Bermerek - 767

Air Isi Ulang 18.780 11.881

Leding Meteran - 2.683

Leding Eceran 1.150 2.300

Sumur Bor/Pompa 383 -

Sumur Terlindung 14.564 35.643

Sumur TakTerlindung 4.599 4.982

Air Sungai 3.449 5.366

Air Hujan - 89.683

Lainnya - -

Jumlah 42.925 153.305

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kab. Banyuasin*) Data Tahun 2010 Tidak Tersedia


PENDAHULUAN

I -59

D. Persampahan

Meskipun sepintas lalu Banyuasin masih belum termasuk daerah padat sampah

sehingga terlihat tidak manusiawi dan berwibawa namun pada kenyataannya jumlah

sampah yang tertimbun tidak sebanding dengan yang telah terlayani. TPA yang biasa

beroperasi hanya terdapat di Desa Lubuk Kecamatan Lubuk Karet Kecamatan Betung

dan di Desa Terlagu di Kecamtan Banyuasin III, Kecamatan Banyuasin I dan

Kecamatan Talang Kelapa. Jika sampah dibuang atau dilebur ke tempat yang tidak

semestinya / tidak melakukan studi AMDAL dahulu maka akan mengakibatkan dampak

lingkungan yang serius di kemudian hari misalnya pembakaran sampah yang

menyebabkan polusi lingkungan sehingga mengganggu kesehatan penduduk. Lebih

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel1.18

Jumlah Dan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Di Kabupaten Banyuasin

No Lokasi Keberadaan TPA/

(Desa / Kelurahan/Kecamatan) Jumlah TPA Luas TPA/

(Ha) Keterangan

1 Desa Lubuk Karet Kec. Betung 1 1 Unit Hibah Dinas PU.CK

2 Desa Terlangu Kec. Banyuasin III 1 15 Ha Pembelian

Sumber Data : Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kab. Banyuasin.

E. Transportasi

PerananTransportasi di Kabupaten Banyuasin semakin penting dari tahun ke

tahun, terutamaberhubungan dengan pendistribusian barang dan jasa dari satu tempat

ke tempat lain. Sarana perhubungan seperti jalan raya, jembatan, angkutan yang

memadai menyebabkan distribusi barang dan jasa dari sentra produksi semakin lancar.

Tersedianya sarana transportasi yang memadai akan mendorong harga cenderung

stabil dan meningkatkan volume perdagangan. Dampak positif lainnya adalah

terbukanya daerah-daerah terisolir dan meningkatkan mobilitas penduduk.

Sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Banyuasin terdiri dari

perhubungan darat, laut dan udara di Kabupaten Banyuasin yaitu Dermaga Laut

Umum, Dermaga Laut Khusus, Dermaga Sungai Umum, Dermaga Sungai Khusus,

Bandara Udara, Stasiun Kereta Api, serta Terminal Penumpang. Penambahan

Dermaga Laut Khusus dan Dermaga Sungai Khusus sebesar 1 unit pada tahun 2008 –

2010. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


PENDAHULUAN

I -60

Tabel 1.19

Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara di Kabupaten Banyuasin

Infrastruktur Perhubungan/ Infrastructure of Transportation

Jumlah/Total

2008 2009 2010

1 Dermaga Laut (Umum) / Harbour 2 2 2

2 Dermaga Laut (Khusus) / Pier 8 8 9

3 Dermaga Sungai (Umum) 4 4 8

4 Dermaga Sungai (Khusus) 9 10 10

5 Bandara Udara / Airport - - -

6 Stasiun Kereta Api - - -

7 Terminal Penumpang (Tipe A) 1 1 1

Jumlah 24 25 30

Sumber Data : Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

Meskipun sebagian besar pembangunan jaringan jalan dilakukan oleh

pemerintah Kabupaten. Dukungan/Partisipasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Propinsi untuk pengadaan jaringan jalan dengan kualitas baik di Kabupaten Banyuasin

yaitu untuk jenis permukaan jalan tipe aspal hotmix, kondisi jalan yang baik, kelas

jalan III .A. Pada tahun 2010, panjang jalan di Kabupaten Banyuasin mencapai 1.148

km, terdiri atas: 1) Jalan Nasional/Negara sepanjang 61 Km. 2) Jalan Provinsi

sepanjang 82 Km, 3) Jalan Kabupaten sepanjang 1.005 Km, dari panjang jalan

Kabupaten 33,81 persen permukaan aspal, 10,66 persen permukaan cor, 7,58 persen

permukaan batu pecah dan 47,95 persen permukaan tanah.

Secara keseluruhan kondisi jalan Kabupaten adalah 36,32 persen baik, 3,47

persen kondisi sedang, 4,92 persen rusak dan 55,29 persen rusak berat.Lebih jelasnya

panjang jalan dan status jalan di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel

berikut:


PENDAHULUAN

I -61

Tabel 1.20 Panjang Jalan Dirinci Menurut Keadaan dan Status Jalan di Kabupaten Banyuasin Tahun 2010

Uraian

Status Jalan

Jalan Negara Jalan Propinsi Jalan Kabupaten

2009 2010 2009 2010 2009 2010

1 Jenis Permukaan Jalan(KM)

a Aspal Hotmix/ Hotmix Asphalt 61,00 61,00 82,00 82,00 258,25 258,25

b Aspal Lapen / Lapen Aspalt - - 83,30 81,50

c Jalan Cor/ Cor - - 67,82 107,12

d Batu pecah, Kerikil/ Gravel - - 96,25 76,25

e Tanah/Dirt - - 473,58 462,08

f Burda / Reycling - - - -

g Tidak Dirincin - - 19,80 19,80

Jumlah 61,00 61,00 82,00 82,00 999,00 1.005,00

2 Kondisi Jalan

a Baik 61,00 61,00 82,00 82,00 325,79 365,05

b Sedang - - 34,80 34,85

c Rusak - - 64,91 49,45

d Rusak Berat - - 573,50 555,65

Jumlah/Total 61,00 61,00 82,00 82,00 999,00 1.005,00

3 Kelas Jalan

a Kelas I - - - -

b Kelas II - - - -

c Kelas III A 61,00 61,00 82,00 82,00 268,74 298,50

d Kelas III B - - 221,78 194,50

e Kelas III C - 82,00 - 488,68 492,20

f Tidak Dirinci - - 19,80 19,80

Jumlah 61,00 61,00 82,00 82,00 999,00 1.005,00

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Banyuasin

Jenis Moda angkutan jalan raya di Kabupaen Banyuasin terdiri bus umum (31 Unit),

bus tidak umum (25 umum), mobil penumpan otelet umum /taxi (388 unit,) truk tak

umum (882 unit), mobil pick up tak umum(985 unit).

Moda angkutan yang mengalami penurunan adalah justru jenis mobil yang

digunakanuntuk penumpang umum/taxi 2008-2010 sebesar 47 unit. Sedangkan yang

menglami penambahan adalah bus tak umum pada tahun 2008-2010 sebesat 4 unit,

truk tak umumpada tahun 2008-2010 sebesar 87 unit danpick up tak umumpada thun

2008-2010 sebesar 27 unit.


PENDAHULUAN

I -62

Tabel 1.21 Jumlah Kendaraan Angkutan Darat Dirinci Menurut Jenisnya

di Kabupaten Banyuasin Tahun 2010

Jenis Kendaraan

Jumlah(Unit)

2008 2009 2010

1 Bus Umum 31 31 31

2 Bus Tak Umum 21 25 25

3 Mobil Penumpang/Otolet Umum/Taxi 435 464 388

4 Truk Umumk - - -

5 Truk Tak Umum 795 870 882

6 Pick Up Umum - - -

7 Pick Up Tak Umum 958 965 985

Jumlah 2.240 2.355 2.311

Sumber Data : Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

Beberapa wilayah Banyuasin terletak di aliran sungai dimana transportasi

sungai merupakan sarana yang penting untuk kelancaran di daerah ini. Sarana

angkutan sungai di Kabupaten Banyuasin meliputi; Angkutan penumpang speedboat

kecil, angkutan penumpang speedboat besar, angkutan barang jukung, angkutan

barang tug boat, angkutan barang ketek, angkutan barang tongkang, dan kapal

nelayan/pompon. Jumlah angkutan sungai tahun 2010 tercatat sebanyak 4.777 atau

bertambah 13 armada selama tahun 2010 dibanding data tahun 2009

1.4 Isu Strategis Penataan Ruang Kabupaten Banyuasin.

Isu-isu strategis ini diperoleh melalui penjaringan aspirasi stakeholder.

Penjaringan aspirasi stakeholder ini berupa inventarisasi isu, potensi pengembangan

dan permasalahan yang berkaitan dengaan perencanaan tata ruang di Kabupaten

Banyuasin. Mencermati data yang telah ditabulasi, fakta lapangan yang terlihat

saat obervasi serta cermatan analisis terhadap data-data sekunder memberikan

gambaran beberapa isu penting terkait rencana penataan ruang Kabupaten

Banyuasin, diantaranya adalah :

1. Peningkatan Aksesibilitas di Kabupaten Banyuasin, keterbatasan

infrastruktur transportasi di Kabupaten Banyuasin seperti Jalan darat dan

jembatan yang belum dapat menghubungkan seluruh wilayah mengakibatkan

masih terdapatnya beberapa kawasan yang terisolir terutama di wilayah perairan.

2. Potensi Geografis yang strategis, Kabupaten Banyuasin memiliki letak yang

strategis yaitu terletak di jalur lalu lintas antar provinsi dan merupakan pintu


PENDAHULUAN

I -63

gerbang untuk penyeberangan menuju Pulau Bangka, kondisi tersebut merupakan

posisi yang menguntungkan terutama bagi pengembangan wilayah.

3. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-Api, adanyarencana pembangunan

Pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api yang ditetapkan sebagai kawasan

strategis Provinsi yang berlokasi di Kecamatan Banyuasin II. Kawasan ini

merupakan kawasan ekonomi khusus yang akan menjadi kawasan strategis

ekonomi yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Banyuasin.

4. Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM), Berlokasi dikawasan

TransmigrasiKecamatan Muara Telang. Pembangunan dan pengembangan KTM

dirancang menjadi pusatpertumbuhan dengan fungsi perkotaanmelalui

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Fungsi utama KTM sebagai

pusat agribisnis dan perdagangan wilayah yang mampu menarik investasiswasta

untuk menumbuh-kembangkan kesejahteraan transmigran melalui kegiatan

ekonomi yang dapat membuka peluangusaha dan kesempatan kerja.

5. Kabupaten Banyuasin merupakan hinterland Kota Palembang ibukota

provinsi Sumatera Selatan.Kedudukan dan posisi wilayah Kabupaten Banyuasin

secara regional sebagai bagian dari Metropolitan Palembang. Dari posisi tersebut

Kabupaten Banyuasin merupakan kawasan pendukung metropolitan Palembang

terutama untuk kawasan permukiman dan dapat meningkatkan kualitas dan

jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan.

6. Sumberdaya pertanian pangan, Luas area tanaman pangan di Kabupaten

Banyuasin sangat potensial, sekitar 34% merupakan lahan pasang surut yang

dimanfaatkan untuk kawasan pertanian lahan basah. Hasil produksi pertanian

pangan didominasi oleh komoditas padi, dimana dari hasil tersebut Banyuasin

mampu ikut menopang stok pangan sebesar 28 % bagi provinsi Sumatera Selatan

yang ditetapkan sebagai Lumbung Pangan Nasional.

7. Sumberdaya Perkebunan, Jenis perkebunan didominasi oleh karet dan kelapa

sawit, akan tetapi lebih dari 50% untuk perkebunan kelapa sawit dimiliki dan

dikelolah oleh swasta, sehingga diperlukan penanganan bentuk kerjasama yang

sesuai terutama untuk ikut membantu meningkatkan perekonomian penduduk.

Potensi perkebunan di Kabupaten Banyuasin diarahkan melalui pengembangan


PENDAHULUAN

I -64

kawasan agropolitan, hal ini didukung dengan ditetapkannya Kecamatan Sumbawa

sebagai kawasan agropolitan center.

8. Sumberdaya Perairan, Kabupaten Banyuasin yang 80% wilayahnya merupakan

perairan dengan panjang garis pantai mencapai 275 km, memiliki potensi

perikanan terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dan akan dikembangkan sebagai

kawasan minapolitan. Potensi perairan di Kabupaten Banyuasin jugaterdapat

Taman Nasional Sembilang, yangditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi

berlokasi di Kecamatan Banyuasin II seluas 202.750 Ha. Kawasan Sembilang

berpotensi sebagai kawasan wisata bahari yang memiliki Hutan Mangrove paling

tebal di dunia (sekitar 35 km) yang merupakan habitat berbagai jenis tanaman dan

hewan langka, difungsikan bagi daya dukung lingkungan hidup, tatanan

lingkungan kawasan pelestarian alam untuk taman wisata alam kawasan lindung

untuk perlindungan ekosistem dan memberikan perlindungan keseimbangan tata

guna air. Selain itu Kawasan perairan ini menjadi pintu gerbang yang

menghubungkan dengan pulau Bangka, namun secara umum potensi perairan

Kabupaten Banyuasin belum tergali optimal.

9. Sumberdaya Pertambangan, terdapat potensi pertambangan berupa minyak,

gas bumi serta tambang batubara yang tersebar di Kacamatan Pulau Rimau dan

Rantau Bayur.

10. Pengembangan Potensi Industri, terdapat pengembangan kawasan industri

terpadu yang terletak di Kawasan Gasing dan di Kawasan Tanjung Api-Api, serta

akan dikembangkan kawasan industri Mariana melalui revitalisasi kawasan industri.

11. Rendahnya pemanfaatan lahan yang optimal dan berwawasan

lingkungan, Daya tampung untuk pengembangan lahan budidaya cukup besar.

Kabupaten Banyuasin memiliki alokasi luasan terbesar di Sumatera Selatan yang

direncanakan untuk peruntukan permukiman yaitu sebesar 128.962,07 Ha, akan

tetapi lemahnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta adanya

desakan kebutuhan ruang memicu terjadinya konflik pemanfaatan yang

berdampak pada Alih fungsi lahan cukup besarselain itu untuk peruntukan

pertanian belum optimalnya pengelolaan mengakibatkan banyak dijumpai lahan

tidur khususnya pada lahan pasang surut serta berdampak pada penurunan

kualitas lingkungan hidup dan munculnya bencana alam.


TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

II -1

2.1 Tujuan Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arahan perwujudan

ruang wilayah kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang (20 tahun).

Dengan mempertimbangkan visi pembangunan, kompleksitas permasalahan dan untuk

menjawab berbagai issu strategis pembangunan yang berkembang di Kabupaten

Banyuasin, maka diformulasikan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuasin

2011-2031 adalah:

“Mempercepat pertumbuhan Kabupaten Banyuasin melalui pengembangan

pertanian dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan ditunjang

kegiatan industri serta pertambangan untuk pembangunan berkelanjutan”

Adapun penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

1. Pertanian : pengembangan melalui kegiatan yang berbasis pertanian dalam

pengertian yang luas meliputi pertanian pangan, holtikultura, perkebunan dan

peternakan. Adapun bentuk kegiatan mulai dari pembibitan,penyiapan lahan,

budidaya, panen, proses pengolahan sampai pemasaran, termasuk pusat

penelitian dan agrowisata.

2. Sumberdaya Kelautan dan Perikanan : pemanfaatan sumber daya kelautan,

meliputi budidaya laut, perikanan tangkap, budidaya perairan payau,

pertambangan dan energi, transportasi, dan wisata serta kegiatan konservasi

meliputi upaya pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan fungsi-fungsi alam yang

berperan dalam menjaga keseimbangan alam (ekosistem).

3. Industri : Pengembangan industri meliputi industri besar, sedang dan rumah

tangga, dengan bentuk kegiatan mulai dari penetapan kawasan industri, proses

pengelolahan barang dan jasa sampai dengan pemasaran, pemenuhan sarana dan



II -2

prasarana pendukung yang saling mendukung dan terintegrasi dengan kegiatan

pengembangan lainnya.

4. Pertambangan : Pengembangan kegiatan pertambangan yaitu pertambangan

batubara, minyak dan gas bumi serta penggalian aspal alam, koalin, dan pasir

silika, dengan bentuk kegiatan mulai dari penetapan kawasan, proses pengelolaan

sampai dengan pemasaran.

5. Berkelanjutan : Dalam setiap kegiatan pembangunan memperhatikan kondisi

kualitas lingkungan fisik, memanfaatkan dengan bijak sumberdaya lahan yang

tersedia sesuai dengan peruntukannya, malakukan proses penyesuaian kondisi

dan karakteristik lahan dalam setiap pemanfaatan termasuk pula antisipasi

mengembangkan orientasi ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai prinsip sustainable development bahwa

pemanfaatan sumberdaya selain memenuhi kebutuhan sekarang juga dapat

menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi mendatang.

2.2 Kebijakan Dan Strategi Peataan Ruang

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan

wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan

penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang wilayah kabupaten, maka rumusan

kebijakan penataan ruang dari Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh

wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong

pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah;

2. Peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana melalui pengembangan

sistem trasnportasi keseluruh wilayah dalam rangka pemerataan pertumbuhan

wilayah Kabupaten Banyuasin;

3. Pemantapkan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;

4. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang dikelola secara

optimal, terintegrasi, sesuai dengan daya dukung wilayah dan ramah lingkungan;

5. Pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian sumber daya

alam hayati, dan budaya Kabupaten Banyuasin.



II -3

6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Dengan kebijakan tersebut, diharapkan setiap bagian wilayah tumbuh menjadi

semakin kuat dan berdaya saing atas dasar potensi yang dimilikinya. Berikut ini

Penjabaran strategi yang didasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan. Strategi

penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang

wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan, Sebagai turunan dari rumusan kebijakan penataan ruang yang

dijabarkan secara lebih operasional, maka strategi penataan ruang Kabupaten

Banyuasin adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan yang mencakup seluruh

wilayah Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki untuk mendorong

pertumbuhan wilayah sehingga meminimalisir ketimpangan antar wilayah, meliputi :

a. mengembangkan Ibukota Kecamatan Sungsang menjadi satu pusat kegiatan

utama wilayah kabupaten (PKWp) sesuai arahan dalam RTRWP

b. mengembangkan wilayah Pangkalan Balai, menjadi pusat kegiatan lokal (PKL)

wilayah kabupaten sesuai arahan dalam RTRWP dan mempromosikan pusat

utama lainnya sesuai dengan potensinya;

c. menetapkan pusat kegiatan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan (PPK);

d. menetapkan pusat kegiatan/pusat permukiman yang memiliki wilayah layanan

antar desa dan atau lebih dari satu desa sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan

(PPL), selain yang telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Kawasan

(PPK).

2. Strategi peningkatan aksesibilitas, layanan sarana dan prasarana keseluruh wilayah

dalam rangka pemerataan pertumbuhan wilayah Kabupaten Banyuasin, meliputi :

a. Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana transportasi keseluruh

bagian wilayah Kabupaten Banyuasin untuk memperlancar aksesibilitas

terutama pada kawasan perairan dan wilayah yang masih terisolir

b. Mengembangkan jaringan jalan secara hirarkis yang menghubungkan antar

pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan antara pusat-pusat kegiatan

dengan masing-masing wilayah pelayanan;

c. Mengembangkan sistem angkutan umum darat yang menghubungkan antar

pusat-pusat kegiatan pusat permukiman penduduk dan mendukung



II -4

pengembangan terminal penumpang dan bongkar muat yaitu terminal tipe A di

Sungsang dan terminal tipe B di Pangkalan Balai sesuai arahan RTRWP

d. Mengembangkan sistem transportasi air di wilayah perairan Kabupaten

Banyuasin disertai dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas dermaga yang

saling terintegrasi dengan rencana pelabuhan Tanjung Api-Api.

e. Mendukung pembangunan jalur kereta api menuju kawasan Tanjung Api-Api

dan jalur regional yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dengan

Provinsi Jambi yang melalui Kecamatan Betung.

f. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial-ekonomi (kesehatan, pendidikan, air

bersih, pasar, olahraga, pemerintahan,dsb).

g. Meningkatkan jangkauan pelayanan jaringan listrik, telekomunikasi, air bersih

yang mencapai seluruh wilayah Kecamatan.

3. Strategi pemantapan, perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan lindung,

meliputi :

a. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari kawasan terbangun dan

mewujudkan hutan minimal 30% dari setiap DAS dengan sebaran yang

proporsional yang berada di Kabupaten Banyuasin.

b. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun

kualitasnya.

c. Mempertahankan dan melestarikan Kawasan Taman Nasional Sembilang sebagai

green belt area dan kawasan konservasi untuk mempertahankan dan

melestarikan kawasan mangrove yang berbasis masyarakat

d. Menggalang kerjasama regional, nasional dan internasional dalam rangka

kegiatan pengembangan dan penelitian fungsi kawasan lindung terutama pada

kawasan Taman Nasional Sembilang, hutan lindung dan cagar alam laut.

e. Rehabilitasi lahan kritis, sedimentasi dan abrasi terutama pada wilayah pesisir

dan hulu sungai yang terjadi di Kabupaten Banyuasin.

f. Meningkatkan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan

pengendalian daya rusak air dengan berbasis wilayah sungai dan daerah aliran

sungai.

4. Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan budidaya yang dikelola

secara optimal, terintegrasi, sesuai dengan daya dukung wilayah dan ramah

lingkungan;



II -5

a. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidur (lahan non produktif) sebagai kawasan

budidaya pertanian yang didukung oleh penyediaan seluruh sarana dan

prasarana yang dibutuhkan,

b. pembangunan dan pengembangan kawasan hutan produksi (HP), hutan produksi

konversi dan hutan rakyat;

c. pembangunan dan pengembangan kawasan pertanian tanaman panga,

hortikultura, peternakan serta kawasan perkebunan rakyat dan perkebunan

swasta nasional;

d. pembangunan dan pengembangan kawasan perikanan air tawar, air payau dan

perikanan tangkap baik di perairan umum maupun perairan laut;

e. mengembangkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan

sumberdaya pesisir dan kegiatan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian

masyarakat pesisir;

f. mengembangkan kawasan pariwisata;

g. mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan serta pulau-

pulau kecil yang diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat

kegiatan dan pusat pelayanan;

h. mengembangkan kawasan pertambangan untuk pengelolaan potensi sumber

daya alam secara berimbang dan berkelanjutan dengan memprioritaskan aspek

keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup;

i. Mengembangkan kegiatan industri untuk mendukung peningkatan nilai tambah,

produktivitas dan saling terintegrasi dengan kegiatan lainnya.

5. Strategi pengembangan kawasan strategis kabupaten untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kelestarian

sumber daya alam hayati, dan budaya Kabupaten Banyuasin.

a. mengembangkan budidaya pertanian pangan sebagai bagian terbesar penopang

produksi untuk Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan sebagai lumbung

pangan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan pusat

pengembangan pada wilayah pertanian pasang surut;

b. mengembangkan dan membangun sarana prasarana pendukung industri terpadu

dan Pelabuhan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat;



II -6

c. mengembangkan kawasan agropolitan, minapolitan, KTM, Kawasan Migas dan

kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) melalui penyediaan

prasarana dan sarana serta fasilitas lainnya;

d. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan yang

terpusat di Kawasan Betung;

e. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung pusat kegiatan perkantoran

di Kawasan Pangkalan Balai;

f. mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri yang

terpusat di Kawasan Industri Gasing dan Mariana;

g. mengembangkan dan meningkatkan kerjasama regional, nasional bahkan

internasional di bidang ekonomi berupa perluasan pemasaran hasil produksi dan

membuka peluang investasi dan di bidang edukasi berupa kegiatan penelitian

melalui Kawasan Agrocenter di Kecamatan Sembawa;

h. mengembangkan sarana prasarana perkotaan di kawasan pusat permukiman

yang diarahkan untuk mendukung pengembangan pusat-pusat kegiatan dan

pusat pelayanan pada kawasan hinterland kota Palembang;

i. mengembangkan prasarana dan sarana Kawasan Kampung Nelayan Sungsang

sebagai Kawasan Cagar Budaya melalui kegiatan revitalisasi kawasan;

j. Pemeliharaan dan pelestarian kawasan Taman Nasional Sembilang dan Suaka

Margasatwa Padang Sugihan sebagai fungsi pelestarian alam dan pelestarian

suaka alam.

6. Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;

b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan

pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan perutnukannya;

c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun

disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga;

dan

d. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.


RENCANA STRUKTUR RUANG

III -1

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah

Kabupaten Banyuasin yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki

satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten

terutama jaringan transportasi. Beberapa komponen kegiatan primer yang berpengaruh

adalah kegiatan yang mempunyai jangkauan regional, meliputi wilayah pelayanan

Kabupaten Banyuasin dan sekitarnya di Sumatera Bagian Selatan, nasional, maupun

internasional. Termasuk dalam kegiatan primer antara lain pemerintahan, kawasan

industri, perdagangan dan jasa, transportasi, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat

melayani wilayah regional. Untuk mencapai kondisi ideal tersebut, maka arahan struktur

ruang wilayah Kabupaten Banyuasin hingga akhir 2031 dibentuk oleh kegiatan primer,

pusat-pusat pelayanan, dan jaringan transportasi.

Dalam mewujudkan struktur ruang wilayah Kabupaten Banyuasin secara

menyeluruh maka Rencana Struktur ruang wilayah kabupaten harus memiliki fungsi:

1. Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan

layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di sekitarnya yang berada

dalam wilayah kabupaten; dan

2. Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya serta

memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah kabupaten, terutama

pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Maka wujud dari Rencana struktur ruang Kabupaten Banyuasin meliputi:

Rencana Sistem Pusat Kegiatan / Pelayanan;

1. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi;

2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi;

3. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi;

4. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air;

5. Rencana Sistem Prasarana Lingkungan; dan

6. Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lainnya.



III -2

3.1 RENCANA SISTEM PERKOTAAN

Secara hierarki sistem perkotaan di Kabupaten Banyuasin, disesuaikan dengan

arahan RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan wilayah Sungsang

dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKWp) serta wilayah Pangkalan Balai,

sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Kemudian untuk pusat-pusat lainnya, seperti Pusat

Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) ditentukan oleh

Kabupaten. Secara umum kriteria fungsi sistem perkotaan/pusat kegiatan yang digunakan

untuk lingkup wilayah Kabupaten Banyuasin, dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kriteria Fungsi Sistem Perkotaan di Wilayah Kabupaten Banyuasin

NO FUNGSI KOTA KRITERIA

1. Pusat Kegiatan Wilayah yang Dipromosikan (PKWp)

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi

sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang

melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau

kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi

sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Diusulkan oleh pemerintah pusat atau provinsi

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten/kota

atau beberapa kecamatan;dan/atau Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi

sebagai simpul transportasi yang melayani skala

kabupaten/kota atau beberapa kecamatan Diusulkan oleh pemerintah kabupaten

3. Pusat Pelayanan Kawasan

(PPK)

Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa

pusat kegiatan yang dipromosikan untuk di kemudian

hari ditetapkan sebagai PKL, dengan notasi PKLp atau PKL promosi

pusat kegiatan yang dapat ditetapkan menjadi PKLp hanya pusat pelayanan kawasan (PPK)

4. Pusat Pelayanan Lingkungan

(PPL)

Pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala antar desa Sumber: PP No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN & Permen PU No 16 Tahun 2009

Dengan mempertimbangkan hasil identifikasi simpul-simpul perkotaan serta

berdasarkan pertimbangan kriteria di atas tersebut, maka sistem pusat kegiatan di

Kabupaten Banyuasin dapat dirumuskan sebagai berikut:



III -3

1. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp)

PKWp yang terdapat di Kabupaten Banyuasin merupakan perubahan dari

perkembangan pembangunan pelabuhan Tanjung Api-Api, dalam hal ini pertumbuhan

yang diharapkan lebih cepat untuk menunjang akses transportasi nasional, adapun

Sungsang sesuai arahan RTRWP Sumatera Selatan ditetapkan sebagai PKWp

merupakan permukiman desa sehingga diarahkan untuk menjadi pusat jasa,

perdagangan, industri dan pariwisata.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani

kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL yang diarahkan dalam

RTRWP Sumatera Selatan di Kabupaten Banyuasin berada di Kota Pangkalan Balai.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Adapun Pusat Pelayanan

Kawasan di Kabupaten Banyuasin berada di Betung, Mariana, Sukajadi, Telang Jaya,

Sungai Pinang dan Makarti Jaya.

4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman yang berfungsi

untuk melayani kegiatan skala antar desa. Desa yang ditetapkan sebagai pusat

permukiman yang mempunyai prasarana dan sarana yang lebih lengkap dibandingkan

dengan desa-desa yang ada disekitarnya, mempunyai potensi untuk tumbuh dengan

investasi kecil, dapat berfungsi sebagai tempat penyedia pelayanan pada desa-desa

disekitarnya dan berfungsi sebagai pusat perantara antar kota dengan desa-desa

disekitarnya. Adapun Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Banyuasin berada di

Tebing Abang, Tanjung Lago, Teluk Betung, Sumber Makmur, Tirta Harja, Sidomulyo,

Salek Mukti, Lubuk Lancang, Sembawa, Sumber Marga Telang dan Air Kumbang.

Rencana pengembangan sistem hirarki pusat-pusat pelayanan ini mengacu pada

konsep pengembangan struktur ruang wilayah Kabupaten Bayuasin yang kedua, yakni

ibukota kabupaten tetap masih menjadi pusat kegiatan utama atau pusat pelayanan utama

untuk dapat melayani atau menjadi media internal ke seluruh wilayah pelayanannya di

Kabupaten Banyuasin. Sedangkan wilayah-wilayah kecamatan yang termasuk ke dalam

pusat-pusat pertumbuhan/pembentuk sistem perkotaan adalah termasuk ke dalam sistem

hirarki kedua dalam skala pelayanan kegiatan lokal di wilayah dan kecamatan yang



III -4

termasuk ke dalam pusat-pusat pertumbuhan/pembentuk sistem perdesaan adalah

termasuk ke dalam sistem hirarki ketiga dalam skala pelayanan kegiatan lokal di wilayah


Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka rencana

pengembangan pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Banyuasin dijelaskan dalam

Tabel 3.2 dan Gambar 3.1 berikut :

Tabel 3.2 Rencana Pengembangan Pusat Kegiatan dan Fungsinya di Kabupaten Banyuasin

PKWp PKL PPK PPL

Sungsang

Fungsi yang

diemban:

- Pemerintahan

Tingkat Kecamatan

- Perdagangan dan

jasa skala

regional/lokal

- Pengembangan

perikanan dan

kelautan

- Pengembangan

transportasi

nasional/regional

- Pengembangan

permukiman dan

pelayanan umum

- Wisata budaya

- Pusat industri

Pangkalan Balai

Fungsi yang diemban:

- Pusat Pemerintahan Tingkat

Kabupaten

- Pusat Pendidikan

- Pusat Permukiman Perkotaan

Penetapan PPK: Penetapan PPL:

1. Betung (Kec.

Betung) Fungsi: Pusat Perdagangan

& Jasa

Pusat pemerintahan

Kecamatan Pusat Permukiman

Perkotaan skala kecamatan

Tebing Abang (Kec.

Rantau Bayur) Fungsi:

Pusat Perdagangan & Jasa

Perikanan budidaya

air tawar Perkebunan

Pelabuhan Khusus Pusat permukiman

perdesaan

2. Mariana (kec. Banyuasin I)

Fungsi: Pusat pemerintahan Pusat Industri

Pusat Permukiman Perkotaan

Tanjung Lago (Kec.Tanjung Lago)

Fungsi:

Perkebunan Pertanian Pangan

Kehutanan Pusat permukiman

perdesaan Pelabuhan Khusus

Perikanan budidaya

air tawar

3. Sukajadi (Kec.

Talang Kelapa)

Fungsi: Pusat pemerintahan

Kecamatan Pusat

Perdagangan&Jasa Pusat Permukiman

Perkotaan

Peternakan Unggas Budidaya air tawar

Teluk Betung (Kec.

Pulau Rimau) Fungsi:

Pertanian pangan

Pertanian Holtikultura Pusat permukiman

perdesaan Pusat Perdagangan



III -5

PKWp PKL PPK PPL

4. Telang Jaya (Kec.

Muara Telang) Fungsi:

Pusat pemerintahan Kecamatan

Pusat Perdagangan

& Jasa skala kecamatan

Pusat Pertanian Lahan Basah

Pusat Permukiman Perkotaan

Sumber Makmur

(Kec. Muara Padang) Fungsi:

Pertanian pangan

Pusat permukiman perdesaan

Perdagangan Jasa Perkebunan

5. Sungai Pinang

(Kec. Rambutan) Fungsi:

Pusat pemerintahan

Kecamatan Pusat Pertanian

Lahan lebak Pusat Permukiman

Perkotaan Peternakan Unggas

Perkebunan

Perdagangan dan jasa

Tirto Harjo (Kec.

Muara Sugihan)

Fungsi: Pertanian pangn


Perikanan Tambak Konservasi

Mangroove

6. Makarti Jaya

(Kec.Makarti Jaya) Fungsi:

Pusat pemerintahan Kecamatan

Pusat Pertanian pasang surut

Pusat Permukiman

Perkotaan skala kecamatan

Perikanan tambak

Salek Mukti (Kec.

Air Salek) Fungsi:

Pertanian pangan Perikanan Tambak


Perkebunan

Sidomulyo (Kec. Tungkal Ilir)

Fungsi :


Perkebunan Perdagangan dan

Jasa

Pemerintahan kecamatan

Lubuk Lancang (Kec. Suak Tapeh)

Fungsi :

Pusat permukiman Perkebunan

Perdagangan dan Jasa

Pemerintahan

kecamatan



III -6

PKWp PKL PPK PPL

Sembawa (Kec.

Sembawa) Fungsi :


Perkebunan

Perdagangan dan Jasa

Pemerintahan kecamatan

Pusat IPTEK

Sumber Marga Telang

Fungsi : Perkebunan

Pertanian Pangan


Pelabuhan Khusus Perikanan budidaya

air tawar Pendukung industri

Tanjung Api-Api

Air Kumbang Fungsi :

Pusat permukiman

perdesaan Perdagangan Jasa

Perkebunan Sumber : Hasil Analisis

3.2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Kondisi yang ada di Kabupaten Banyuasin, sistem jaringan transportasi yang

berkembang terdiri dari jaringan transportasi darat serta transportasi air. Pada bagian

utara dan timur Kabupaten Banyuasin, masih didominasi oleh penggunaan jaringan

transportasi air baik melalui sungai maupun laut, mengingat di wilayah tersebut merupakan

daerah perairan, sedangkan Di Bagian Selatan Kabupaten Banyuasin, perkembangan

sistem tranportasi darat yang menghubungkan antar wilayah sangat dipengaruhi oleh

posisi dan hirarki kotanya dan memiliki pola keterhubungan dengan kota Palembang.

Dari kondisi tersebut, maka rencana pengembangan sistem jaringan transportasi

Kabupaten Banyuasin dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan

peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang

dikembangkan dalam ruang wilayah Kabupaten, serta keterkaitannya dengan sistem

jaringan transportasi di wilayah sekitarnya yang saling terintegrasi antara transportasi



III -7

darat dan air. Selain itu, pengembangannya juga untuk mewujudkan keselarasan dan

keterpaduan antar pusat permukiman dengan sektor kegiatan ekonomi daerah.

3.2.1 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Darat

Sistem jaringan jalan merupakan aspek penting dalam membentuk struktur ruang

wilayah. Peran jaringan jalan sebagai penghubung antar komponen kegiatan antar wilayah

kecamatan dan komponen kegiatan antar kabupaten, selain itu jaringan jalan akan sangat

mempengaruhi bentuk struktur tata ruang kabupaten, atau sebaliknya pengembangan

jaringan jalan disesuaikan dengan struktur tata ruang kabupaten yang direncanakan.

Permasalahan utama sistem jaringan jalan adalah keterbatasan daya jangkau jaringan

jalan untuk menghubungkan setiap kecamatan sehingga pergerakan internal maupun

eksternal relatif kurang memadai.

Kualitas jaringan jalan yang tidak memadai menjadikan sistem pergerakan internal

maupun eksternal wilayah menjadi terhambat. Untuk meningkatkan efisiensi pergerakan,

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan, dilakukan melalui peningkatan fungsi

jaringan jalan dan pembangunan jaringan jalan baru sesuai dengan kebutuhan

pengembangan untuk menunjang perwujudan struktur ruang. Peningkatan fungsi jaringan

jalan dapat dilakukan melalui kegiatan peningkatan fungsi, status, maupun kelas jalan,

serta kegiatan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan. Sedangkan pembangunan jaringan

jalan dilakukan pada ruas-ruas jalan yang belum terhubung, untuk mendukung

pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam sistem perkotaan di Kabupaten Banyuasin

untuk mewujudkan struktur ruang wilayah kabupaten yang optimal.

3.2.1.1 Sistem Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan

1. Jaringan Jalan

Dilihat dari fungsinya, jaringan jalan di Kabupaten Banyuasin terdiri dari jaringan

arteri primer, kolektor primer, dan lokal primer. Untuk mengantisipasi perkembangan

mendatang, rencana pengembangan sistem jaringan jalan di Kabupaten Banyuasin sebagai

berikut :

a. Jaringan jalan arteri primer

Jaringan jalan arteri primer diarahkan untuk melayani pergerakan antar kota antar

provinsi. Kabupaten Banyuasin memiliki jaringan jalan yang cukup panjang dengan dilintasi

jalan negara yaitu jaringan jalan lintas timur sumatera, di dalam RTRWN rencana

pengembangan jaringan jalan di wilayah Kabupaten Banyuasin meliputi pembangunan dan



III -8

pengembangan jalan.

Rencana pengembangan sistem arteri primer sesuai arahan RTRWN (Kepmen 630 Tahun

2009) direncanakan untuk ruas jalan yang menghubungkan :

Sei Lilin – Betung sepanjang 43,673 Km

Betung – Bts. Kota Palembang sepanjang 56,167 Km

Rencana pembangunan jalan tol sesuai arahan RTRWP Sumatera Selatan direncanakan

untuk ruas jalan Lingkar Barat Palembang menuju Betung melintasi sebagian Wilayah

Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Rambutan menuju Kota Betung dan ruas Lingkar

Timur Luar Palembang dari Jakabaring Kecamatan Rambutan ke Airbatu Kecamatan

Talang Kelapa sedangkan yang menghubungkan ruas Palembang – Tanjung Api-

Api/Tanjung Carat direncanakan untuk jalan tol High Grade Highway .

b. Jaringan jalan Kolektor Primer

Jaringan jalan kolektor primer menghubungkan antar PKW maupun antara PKW

dengan PKL. Beberapa jalan kolektor akan dibangun dan dikembangkan serta ditingkatkan

fungsinya untuk mendorong perkembangan wilayah, terutama untuk akses menuju

rencana PKWp di Sungsang.

Rencana pengembangan sistem Kolektor primer (K1) sesuai arahan RTRWN (Kepmen 630

Tahun 2009) direncanakan untuk ruas jalan yang menghubungkan :

Ruas Simpang Betung – Sekayu - Lubuk Linggau;

Kab. OKI – Kec. Muara Padang – Kec. Air Salek – Kec. Muara Telang – Kec. Sumber

Marga Telang - Kec. Banyuasin II.

Rencana pembangunan jalan tol sesuai arahan RTRWP Sumatera Selatan direncanakan

untuk ruas jalan yang menghubungkan :

Jalan Lingkar Luar Timur Ruas Rambutan - Banyuasin I – Talang Kelapa;

Jalan Lingkar Luar Barat Ruas Kec. Rambutan – Kec. Sembawa;

Dalam arahan RTRWP, Rencana pengembangan sistem kolektor primer (K1) direncanakan

untuk :

Ruas Palembang-Rambutan-Kayu Agung

Ruas Palembang-Rambuan-Tulung Selapan

Ruas Pangkalan Balai-Rantau Bayur-Kab. Muara Enim

Rencana pengembangan sistem kolektor primer (K4) direncanakan untuk :

Ruas Pangkalan Balai- Sekayu

c. Jaringan jalan Lokal Primer



III -9

Rencana pengembangan sistem lokal primer direncanakan untuk ruas jalan yang

menghubungkan antar wilayah (ibukota) kecamatan. Beberapa jalan lokal primer akan

dibangun dan dikembangkan serta ditingkatkan fungsinya untuk mendorong

perkembangan dan pemerataan di Kabupaten Banyuasin. Untuk lebih jelasnya rencana

pengembangan jaringan jalan lokal primer dijabarkan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kabupaten Banyuasin Tahun 2031

No Ruas Jalan Kota/Simpul Pusat Kegiatan

yang Dihubungkan

Keterangan

(Rencana Pengembangan)

A Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional)

Mengacu pada Kepmen 630 Tahun 2009 1. Sei Lilin - Betung (ruas 003) Kabupaten Musi Banyuasin –

Kabupaten Banyuasin (PPK)

Peningkatan jaringan jalan

arteri primer

2. Betung – Bts. Kota Palembang (ruas 004)

Kabupaten Banyuasin (PPK) – Kota Palembang

Peningkatan jaringan jalan arteri primer

3. Ruas Palembang-Tanjung Api-Api Kota Palembang – PKWp Pembangunan Jaringan

Jalan Tol

B Jalan Kolektor Primer (Jalan Nasional)

Mengacu pada Kepmen 630 Tahun 2009

1. Ruas Simpang Betung-Sekayu-Lubuk Linggau

Kabupaten Banyuasin (PPK) – Kabupaten Musi Banyuasin –

Kota Lubuk Linggau

Peningkatan Jaringan jalan kolektor primer

2. Jalan Lingkar Luar Timur Ruas Rambutan - Banyuasin I – Talang

Kelapa

Antar PPK Pembangunan Jaringan Jalan Tol

3. Jalan Lingkar Luar Barat Ruas Kec.

Rambutan – Kec. Sembawa

PPK – PPL Pembangunan Jaringan

Jalan Tol

4. Kab. OKI – Kec. Muara Padang – Kec. Air Salek – Kec. Muara Telang

– Kec. Marga Air Telang - Kec.

Banyuasin II

Kab. OKI – PPL – PPL- PPK – PPL - PKWp

Pembangunan Jaringan Jalan Kolektor Primer (K1)

C Jalan Provinsi

Mengacu pada RTRW Prov SumSel 2009-2029

1. Ruas Palembang-Rambutan-Kayu Agung

Kota Palembang – Kab. Banyuasin (PPK) – Kab. OKI

Peningkatan jaringan jalan kolektor primer

2. Ruas Palembang-Rambuan-Tulung

Selapan

Kota Palembang-Kab. Banyuasin

(PPK) - Kab. OKI

Peningkatan jaringan jalan

kolektor primer

3. Ruas Pangkalan Balai-Rantau

Bayur-Kab. Muara Enim

PKL – PPL - Kab.Muara Enim Peningkatan jaringan jalan

kolektor primer

4. Ruas Pangkalan Balai-Sekayu PKL – PKW Peningkatan jaringan jalan kolektor IV

C Jalan Kabupaten

Menghubungkan pusat-pusat kegiatan di Kabupaten Banyuasin 1. Ruas Pangkalan Balai-Pulau Rimau-

Tungkal Ilir

PKL dengan PPL Peningkatan Jaringan jalan

lokal primer

2. Ruas Palembang- Banyuasin I – Air Kumbang - Muara Padang – Muara

Sugihan – Kabupaten OKI

Kota Palembang – PPK – PPL – PPL – PPL - Kabupaten OKI

Peningkatan Jaringan jalan lokal primer



III -10

No Ruas Jalan Kota/Simpul Pusat Kegiatan

yang Dihubungkan

Keterangan

(Rencana Pengembangan)

3. Ruas Kab. Muba – Kec. Tungkal Ilir Kabupaten Musi Banyuasin

dengan Kab. Banyuasin (PPL)

Peningkatan Jaringan jalan

lokal primer

4. Ruas Kab. Muara Enim – Kec.

Rantau Bayur – Kec. Betung – Kec.

Banyuasin III – Kec. Sembawa – Kec. Talang Kelapa – Kec. Tanjung

Lago

Kab.Muara Enim – PPL – PPK –

PKL – PPL – PPK – PPL

Peningkatan Jaringan jalan

lokal primer

5. Ruas Jalan Tanjung Lago – Muara Telang – Sumber Marga Telang

PPL – PPK - PPL Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Primer

6. Ruas Jalan Makarti Jaya – Air Saleh – Air Kumbang - Banyuasin I

PPK – PPL – PPL- PPK Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Primer

D. Jalan Raya Khusus untuk batu bara

1. Ruas Kab. Muara Enim – Kec.

Rantau Bayur – Kec. Suak Tapeh – Kec. Banyuasin III – Kec. Sembawa

– Kec. Talang Kelapa - Kec. Tanjung Lago – Kec. Banyuasin II

Kab. Muara Enim – PPL – PPL -

PKL – PPL – PPK – PPL – PKWp

Rencana Pembangunan

(Dikelola Swasta)

Sumber : Hasil Rencana,2011

d. Jaringan jalan Khusus

Berupa jaringan jalan yang dibangun dan di pelihara untuk melayani kepentingan

tertentu. Berdasarkan arahan dari RTRWP Sumatera Selatan, rencana jalan khusus yang

akan dikembangkan untuk peruntukan pengangkutan batubara dari tempat penambangan

ke pelabuhan/terminal khusus batubara yang pengembangannya bekerjasama dengan

pihak swasta.

2. Jembatan

Rencana pembangunan jembatan baru ditujukan untuk membuka kawasan

terisolasi atau untuk meningkatkan kemampuan pemasaran hasil-hasil produksi,

peningkatan/ perkerasan kelas jalan dari tanah menjadi koral kemudian menjadi

permukaan aspal, perbaikan/perawatan jalan yang rusak demi kelancaran mobilitas dan

aksesbilitas pertumbuhan ekonomi makro dan mikro di wilayah Kabupaten Banyuasin.

Rencana pembangunan jembatan di Kabupaten Banyuasin sampai tahun 2031 ditujukan

untuk meningkatkan produktifitas lahan perkebunan, pertanian, pariwisata dan kelautan.

Untuk lebih jelasnya rencana pengembangan jembatan dijabarkan pada Tabel 3.4



III -11

Tabel 3.4 Rencana Pengembangan Jembatan

No. Ruas Jembatan Lokasi Keterangan

1. Jembatan Ruas Banyuasin I – Muara Sugihan

Banyuasin I – Muara Sugihan Rencana peningkatan jembatan

2. Jembatan Terusan Sebalik Tanjung Lago – Muara Telang Rencana peningkatan jembatan

3. Jembatan Gasing Talang Kelapa – Tanjung Lago Rencana peningkatan jembatan

4. Jembatan Pulau Rimau Tanah Kering – Pulau Rimau Rencana peningkatan jembatan

5. Jembatan Tungkal Ilir Desa Tri tunggal Rencana peningkatan jembatan

6. Jembatan Rambutan Sungai Dua Rencana peningkatan jembatan

7. Jembatan Teluk Tenggulang Pulau Rimau Rencana pembangunan jembatan

8. Jembatan Muara Telang Muara Telang Rencana pembangunan jembatan

9. Jembatan Banyuasin I Desa teluk Tenggiri (Banyuasin I) Rencana pembangunan jembatan

10. Jembatan Rantau Bayur Desa Tebing Abang Rencana pembangunan jembatan

11 Jembatan Muara Sugihan Kec. Muara Sugihan – Air Sugihan

(Kab. OKI)

Rencana pembangunan jembatan

12 Jembatan sedang – Banyuasin

III

Kec. Banyuasin III Rencana pembangunan jembatan


Secara umum gambaran Rencana Pengembangan Sistem Jaringan jalan dan

jembatan di Kabupaten Banyuasin, diilustrasikan melalui Gambar 3.1 Peta Rencana

Pengembangan Transportasi Darat



III -12

Gambar 3.1 Rencana Transportasi Darat



III -13

3. Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ)

Selanjutnya rencana pengembangan terminal didasari dari hasil analisis dan

ketetapan dari kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan dua

pertimbangan tersebut, maka rencana pengembangannya adalah : agar tercapai

keseimbangan dan kemudahan aktivitas perhubungan dalam pengembangan wilayah di

masa mendatang, maka terminal yang sudah ada yaitu terminal tipe B di wilayah

Kecamatan Betung (PPK), terminal penumpang tipe B di Kawasan Tanjung Api-Api

direncanakan untuk ditingkatkan menjadi tipe A sesuai dengan arahan RTRWP Sumatera

Selatan serta beberapa terminal khusus agar dioptimalisasikan fungsinya.

Untuk rencana pengembangan terminal lainnya, berdasarkan arahan RTRWP

Sumatera Selatan direncanakan pengembangan terminal tipe B di wilayah Pangkalan Balai

dan Sebalik (PKL). Berdasarkan ketetapan dari kebijakan Kabupaten Banyuasin akan

dikembangkan pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Rambutan, Teluk

Betung Kecamatan Pulau Rimau (PPL) dan di Cintamanis Kecamatan Banyuasin I. Untuk

lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 3.5

Rencana Pengembangan Terminal Kabupaten Banyuasin

NO TIPE LOKASI TERMINAL KETERANGAN

RENCANA PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN

1 A Kecamatan Betung (PPK) Terminal Penumpang

2 C Sungsang Terminal Penumpang

3 C Kecamatan Suak Tapeh Terminal Penumpang

4 Tanjung Lago Terminal Khusus Batubara oleh PT. Servo

5 Tanjung Lago Terminal Khusus Batubara oleh PT. Sinar Sekawan Abadi

6 Tanjung Lago Terminal Khusus Batubara oleh PT. Lumbung Karang Sakti

7 Tanjung Lago Terminal Khusus Batubara oleh PT. Cakrawala Sejahtera Sejati

8 Muara Telang Terminal Khusus Batubara oleh PT. Sinar Musi Jaya

9 Banyuasin I Terminal Khusus CPO

10 Banyuasin I Terminal Khusus Aspal

11 Banyuasin I Terminal Khusus Galangan Kapal

12 Tanjung Api-Api Terminal Khusus Galangan Kapal

RENCANA PEMBANGUNAN

1 A Tanjung Api-Api Kecamatan Banyuasin II (PKWp)

Terminal Utama untuk penumpang dan barang (berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

2 B Pangkalan Balai dan

Sebalik (PKL)

Terminal Pengumpan untuk penumpang dan barang

(berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Selatan)

3 C Kecamatan Rambutan (PPK)

Terminal Lokal (Ketetapan dari kebijakan Kabupaten)

4 C Teluk Betung Kecamatan Pulau Rimau (PPL)




III -14

NO TIPE LOKASI TERMINAL KETERANGAN

6 C Cintamanis Kecamatan

Banyuasin I


7 C Talangkeramat Kecamatan Talang Kelapa


8 Sebalik Terminal multimoda Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Hasil Rencana,2011

Persebaran Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan berupa

terminal di Kabupaten Banyuasin, dapat dilihat pada Gambar 3.1 Peta Rencana

Pengembangan Transportasi Darat

4. Rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Darat

Kondisi jaringan transportasi yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan

penduduk sehari-hari tidak hanya terbatas pada jaringan jalannya, tetapi juga dari sarana

angkutannya. Untuk rencana pengembangan angkutan umum di Kabupaten Banyuasin

didasarkan pada simpul-simpul kegiatan yang akan dilayani dan berdasarkan sistem check

point (terminal/transit) yang akan dilalui dalam jangkauan pelayanannya (radius). Untuk

Jangkauan pelayanan dapat dibagi atas; angkutan antar kota; angkutan kota; dan

angkutan perdesaan.

Penduduk umumnya melakukan pergerakan sehar-hari dengan menggunakan

angkutan pedesaan (angdes) yang dapat menjangkau area-area pedesaan, namun masih

ada beberapa wilayah/kawasan perairan yang masih belum dijangkau oleh moda angkutan

umum darat, seperti Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air

Salek dan Kecamatan Makarti Jaya, maka pengembangannya juga direncanakan dan

diarahkan serta difokuskan untuk pengembangan transportasi air.

Rencana pengembangan angkutan umum berupa penambahan moda angkutan

umum yang melayani kawasan untuk trayek, berikut ini :



III -15

Tabel 3.6

Rencana Pengembangan Pelayanan Transportasi Darat Kabupaten Banyuasin

No. Rute Wilayah Pelayanannya

1. Sukajadi – Pangkalan Balai Angkutan antar perdesaan

2. Serong - Sukajadi - Sungai Rengit - Talangkeramat Angkutan antar perdesaan

3. Pangkalan Balai – Pengumbuk Angkutan antar perdesaan

4. Pangkalan Balai – Tanjung Kepayang Angkutan antar perdesaan

5. Pangkalan Balai – Saterio - Sedang Angkutan antar perdesaan

6. Pangkalan Balai – Terentang Angkutan antar perdesaan

7. Pangkalan Balai – Sri Bandung Angkutan antar perdesaan

8. Pangkalan Balai – Lubuk Saung – Lebong Angkutan antar perdesaan

9. Terminal Betung – Tebenan – Purwosari – Talang Jaya Indah – Paldas

Angkutan antar perdesaan

10. Terminal Betung – Sungai Lilin Angkutan antar perdesaan

11. Terminal Betung – Lais Angkutan antar perdesaan

12. Terminal Betung – Tanjung Api-Api Angkutan antar perdesaan

13. Sukajadi – Pangkalan Balai – Betung angkutan antar kota dalam

kabupaten

14. Sukajadi – Pangkalan Balai – Pulau Rimau angkutan antar kota dalam

kabupaten

15. Mariana – Plaju – Prajen angkutan antar kota/kabupaten

16. Cinta Manis Baru – Terminal Plaju angkutan antar kota/kabupaten

17. Sungai Dua – Terminal Plaju angkutan antar kota/kabupaten

18. Perumnas Meritai – Terminal Plaju angkutan antar kota/kabupaten

19. Plaju – Muara Padang angkutan antar kota/kabupaten

20. Jakabaring – kebonsahang angkutan antar kota/kabupaten

21. Kenten Laut – Pasar kuto angkutan antar kota/kabupaten

22. Betung - Sekayu angkutan antar kota/kabupaten

Sumber : Disan Perhubungan, Kabupaten Banyuasin 2011

3.2.1.1 Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Untuk menghubungkan beberapa daerah di wilayah Kabupaten Banyuasin yang

tidak dapat dilayani oleh transportasi jalan darat karena kondisi fisik dasar yang

memerlukan investasi cukup besar dan belum sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Untuk itu maka pengembangan sistem jaringan transportasi air (sungai) merupakan aspek

penting dalam membentuk struktur ruang wilayah yang direncanakan. Sistem angkutan

sungai di wilayah Kabupaten Banyuasin sangatlah penting dalam mendukung pergerakan

manusia dan barang. Untuk itu moda angkutan sungai perlu dikembangkan dan

ditingkatkan kualitasnya. Untuk angkutan sungai masih dapat dimanfaatkan beberapa



III -16

saluran sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Banyuasin seperti Sungai Musi, Sungai

Banyuasin dan beberapa aliran sungai yang lebih kecil ukurannya. Sarana dan prasarana

sungai berupa alat angkut dan dermaga. Alat angkut diantaranya speedboat, jakung,

ketek, truk air, bus air, kapal motor, tanker, tongkang, jetfoil dan lain-lain. Sedangkan

prasarana sungai berupa dermaga. Panjang dermaga umumnya mengikuti pasang surut

yang tegak lurus dengan aliran sungai atau jalur, sehingga sangat mengganggu pelayaran

bila pasang. Jenis dermaga pada umumnya kayu, dimana kepemilikanya umumnya milik

masyarakat dan beberapa ditangani oleh Dinas Perhubungan dan ASDP.

Pembangunan dan pengembangan prasarana penunjang transportasi sungai, yaitu :

1. Rencana pengembangan beberapa dermaga transhipment point

(pelabuhan/dramaga/dock) yang akan diintegrasikan dengan sistem transportasi darat,

yaitu tempat terjadinya pergantian antar moda transportasi baik dari darat ke air atau

sebaliknya, serta dermaga bongkar muat barang. Rencana peningkatan pelayanan dan

penambahan dermaga diantaranya:

Tabel 3.7

Rencana Pengembangan Dermaga Sungai Kabupaten Banyuasin

No Dermaga Lokasi

Rencana Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan

1. Dermaga Sungai Sungsang Sungsang Kecamatan Banyuasin II

2. Dermaga Simpang PU Kecamatan Tanjung Lago

3. Dermaga Gasing Kecamatan Talang Kelapa

4. Dermaga Pengumbuk Kecamatan Rantau Bayur

5. Dermaga Sungai Bugin Kecamatan Banyuasin II

6. Dermaga Jalur 8 Kecamatan Air Saleh

7. Dermaga Jalur 6 Kecamatan Air Saleh

8. Dermaga KTM Telang Kecamatan Muara Telang

9. Dermaga Sumber Jaya Kecamatan Sumber Marga Telang

10 Dermaga Mariana Kecamatan Banyuasin I

11. Dermaga Sumbermakmur Kecamatan Muara Padang

12. Dermaga Sidomulyo Kecamatan Muara Padang

13. Dermaga Simpang Jalur 18 Kecamatan Muara Padang

14. Dermaga daya Utama Kecamatan Muara Padang

15. Dermaga Sidorejo Kecamatan Muara Padang

16. Dermaga Saleh Jaya Kecamatan Air Salek

17. Dermaga Pasar Saleh Jaya Kecamatan Air Salek

18. Dermaga Parit 9 Kecamatan Makarti Jaya

19. Dermaga Saleh Agung Kecamatan Air Salek

20. Dermaga Srimulyo Kecamatan Air Salek



III -17

No Dermaga Lokasi

21. Dermaga Srikaton Kecamatan Air Salek

22. Dermaga Penyeberangan Desa Upang

23. Dermaga Telang Jaya (Jembatan 1) Kecamatan Muara Telang

24. Dermaga Pasar Telang Jaya Kecamatan Muara Telang

25. Dermaga Sumber jaya (Jembatan 1 dan 2) Kecamatan Sumber Marga Telang

26. Jemb.1, Pasar Sumber Rejo, Sumber Betung laut Kecamatan Betung

27. D.Sumber Rejo, Sumber Betung Laut Kecamatan Betung

28. D. Unggul Sari, Sumber Betung Laut Kecamatan Betung

29. D.Betung Laut, Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau

30. D.Suka Mulya, Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau

31. D.Penuguan, Pulau Rimau Kecamatan Pulau Rimau

32. D.Sri Agung, Kec.Karang agung Ilir Kecamatan Banyuasin II

33. Jemb.4, D.Karang Sari, Kec. Sungsang Kecamatan Banyuasin II

34. Jemb.5, D.Jatisari, Sungsang Kecamatan Banyuasin II

35. Jemb.1, D.Purwo Sari, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago

36. Jemb.2, D.Telangsari, tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago

37. Jemb.4, D.banyu Urip, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago

38. Jemb.3, D.Mulyasari, Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago

39. D.Sebalik Kecamatan Tanjung Lago

40. Jemb.1, D. Mukti Jaya, Muara Telang Kecamatan Muara Telang

41. D.Balai Makmur, Mariana Kecamatan Banyuasin I

42. D.Sungai Rumput, Mariana Kecamatan Banyuasin I

43. D.Sungai Rumput, Mariana Kecamatan Banyuasin I

44. D.Lebung, Rantau Bayur Kecamatan Rantau Bayur

45. Dermaga Tebing Abang, D.Pengumbuk, Rantau

Bayur

Kecamatan Rantau Bayur

46. D.Gasing, Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa

Rencana Pembangunan

1. Dermaga Penubuan Kecamatan Pulau Rimau

2. Dermaga Cintamanis lama/Prajin Kecamatan Banyuasin I

3. Dermaga Teluk Tenggulang Kecamatan Pulau Rimau

4. Dermaga Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dan Hasil Rencana, 2011

2. Rencana pengembangan moda angkutan untuk rute Makarti Jaya-Sungsang, Makarti

Jaya-Kota Palembang, Tanjung Menang-Sungsang, Gasing-Muntok. Sedangkan untuk

rencana penambahan moda ditujukan pada Kedukan dan terminal transit/check point

di Kota Mariana untuk dapat melayani wilayah perdesaan di ketiga kecamatan tersebut

di atas, yakni :

Sungai Kedukan-Kota Mariana,

Sungai Kedukan-Tirtoharjo via Kota Mariana dan via Salek Mukti

Sungai Kedukan-Tirtoharjo via Kota Mariana dan via Muara Padang.



III -18

Wilayah tengah dan barat Banyuasin difokuskan di terminal Tanjung Alang-

alang/Sukajadi untuk dapat melayani wilayah perdesaan di Kecamatan Rantau

Bayur, Banyuasin III, Betung, Talang Kelapa, Tungkal Ilir, Pulau Rimau, Tanjung

Lago, Muara Telang, Sumber Marga Telang dan Kecamatan Banyuasin II.

Penambahan angkutan peerintis untuk trayek Kecamatan Tungkal Ilir – Kecamatan

Pulau Rimau.

3. Pengembangan alur pelayaran sungai untuk memperlancar kegiatan ekonomi antar

wilayah terutama yang belum bisa dilalui transportasi darat. Alur pelayaran sungai

tersebut diataranya melalui Sungai Musi, Sungai Gasing, Sungai Banyuasin, Sungai

Telang, Sungai Lalan, Sungai Kenten, Sungai Salek, Sungai Tungkal, Sungai Calik,

Sungai Primer 2, Sungai Kumbang, Sungai Padang, Sungai Sebalik, Sungai Makarti,

jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan Air Salek), jalur 6, jalur 8, jalur 10 (Kecamatan

Muara Telang), jalur 19, jalur 17 (Kecamatan Tanjung Lago), jalur 18, jalur 20

(Kecamatan Muara Padang), Jalur 13, Jalur 14, jalur 16 (Kecamatan Muara Sugihan).

Dengan Rute :

- Mariana – Sungsang

- Mariana – Muara Telang

- Mariana – Sumber Marga Telang

- Mariana – Gasing

- Mariana - Simpang PU

- Mariana – Makartijaya

- Mariana – Muara Sugihan

- Mariana – Muara Padang

- Mariana – Karangagung Ilir

- Mariana – Penuguan

- Kenten Laut – Muara Telang

- Bunga Karang – Karangagung Ilir

Pengembangan rute untuk alur pelayaran sungai di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat

pada Gambara 3.2 Peta Rencana Sistem Transportasi Laut

3.2.2 Sistem Jaringan Kereta Api

Berdasarkan RTRWP rencana pengembangan jalur kereta api yang melintasi



III -19

Kabupaten Banyuasin terdiri dari :

Rencana pembangunan rel untuk Rute Tanjung Enim-TAA Via Stasiun Simpang dan

Gasing

Rencana pembangunan rel ganda (double track) untuk rute Palembang-Betung-Batas

Jambi

Rencana Pembangunan Rel Via Stasiun Simpang – Banyuasin I

Terdapat juga pengembangan jalur kereta api khusus Batubara, meliputi

pengembangan jalur khusus angkutan barang melalui rute Muara Enim - Tanjung Api-api,

dengan lokasi stasiun di Kawasan Tanjung Api-Api. Rencana jaringan kereta api di

Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada Gambar 3.1 Peta Rencana Sistem Transportasi

Darat.

3.2.3 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Laut

Rencana pengembangan jaringan transportasi laut di Kabupaten Banyuasin

diwujudkan melalui pengembangan pelabuhan serta pengembangan alur pelayaran untuk

penyebrangan laut.

3.2.3.1 Tatanan Kepelabuhan

Rencana pengembangan pelabuhan berupa peningkatan pelabuhan yang sudah ada

dan pembangunan pelabuhan. Rencana peningkatan pelabuhan meliputi :.

Rencana pembangunan Tanjung Carat sebagai pelabuhan utama yang merupakan

simpul transportasi laut nasional untuk pelabuhan internasional. Pelabuhan Tanjung

Carat ini akan melayani rute pelayaran regional, nasional dan internasional, Selain

mampu meningkatkan kapasitas angkutan untuk jenis kapal-kapal bertonase besar,

Pelabuhan Laut Tanjung Carat sangat memungkinkan memperpendek alur jarak tempuh

bagi armada laut. Rencana pelabuhan tersebut telah di tetapkan dengan keputusan

Bupati no 75 Tahun 2011 sebesar 14.202 Ha. Pelabuhan laut yang telah disiapkan

antara lain :Dalam Peta Rencana Lokasi Pelabuhan laut Tanjung Carat telah disiapkan

beberapa pembangunan, antara lain :

pelabuhan/terminal general kargo mencapai 80 Ha,

pelabuhan laut sekitar 91 Ha,

pelabuhan penyeberangan sekitar 21 Ha,



III -20

1 stock pile batubara sekitar 80 Ha,

pelabuhan peti kemas seluas 80 Ha,

pelabuhan/terminal curah cair (CPOIBBM/Migas/Pupuk/semen) di atas lahan sekitar

85 Ha.

Selebihnya telah disiapkan kawasan perairan pelabuhan Tanjung Carat seluas 2000

Ha yang akan dibangun dengan sistem reklamasi

Rencana peningkatan pelabuhan Pengumpul Tanjung Api-Api

Rencana peningkatan pelabuhan pengumpan. Lokasi Pelabuhan tersebut yaitu :

Teluk Tenggulang;

Sungai Tungkal;

Penuguan; dan

Lebung

Untuk meningkatkan aksesibilitas, mendukung kegiatan ekonomi dan

pengembangan kawasan serta dengan memperhatikan kebijakan struktur ruang nasional,

provinsi dan kebijakan pembangunan daerah di Kabupaten Banyuasin, akan direncanakan

pembangunan terminal khusus yang nantinya saling terintegrasi dengan pelabuhan

utama. Rencana pembangunan terminal khusus tersebut yaitu :

1. Teluk Tenggulang Kecamatan Pulau Rimau;

2. Prajin di Kecamatan Banyuasin I;

3. Sritiga, Teluk Payo, Tebing Abang, Kemang Bejalu, Lebung di Kecamatan Rantau

Bayur;

4. Selat Tengkorak Kecamatan Muara Sugihan; dan

5. Penuguan Kecamatan Pulau Rimau.

3.2.3.2 Alur pelayaran

Alur pelayaran yang akan dilalui oleh kapal-kapal penumpang dan barang untuk

alur pelayaran lokal antar pulau dan alur pelayaran internasional. Alur tersebut melalui

Sungai Musi Sungai Tungkal, Sungai Calik menuju Selat Bangka. Alur pelayaran laut

diantaranya melalui jalur Palembang - Sunda Kelapa Via selat Bangka, Palembang - Mentok

dan Palembang - Kepulauan Riau. Berikut alur pelayaran di Kabupaten Banyuasin :

a. Alur pelayaran lokal antar pulau, meliputi :

1. Tanjung Api-Api – Sunda Kelapa;



III -21

2. Tanjung Api-Api – Mentok; dan

3. Tanjung Api-Api – Kepulauan Riau.

4. Tanjung Api-Api – Tanjung Pandan

5. Tanjung Api-Api - Toboali

b. alur pelayaran internasional, meliputi :

1. Tanjung Carat – Malaysia

2. Tanjung Carat – India

3. Tanjung Carat - ingapore

4. Tanjung Carat – Cina

5. Tanjung Carat – Korea

6. Tanjung Carat - Jepang

Secara lebih jelas rencana pengembangan sistem transportasi laut yang terdiri dari

tatanan pelabuhan yaitu pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, pelabuhan pengumpan

dan terminal khusus serta alur pelayaran dapat dilihat pada Gambar 3.2 Peta Rencana

Sistem Transportasi Laut



III -22

Gambar 3.2 Rencana Sistem Transportasi Laut



III -23

3.3 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi dan Kelistrikan

3.3.1 Jaringan Listrik

Pelayanan listrik di Kabupaten Banyuasin sampai saat ini dilayani oleh PT. PLN

(Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu (WS2JB) Cabang Palembang

yang mengelola unit pembangkit listrik PLTU Keramasan Unit III, PLTA Batu Tegi

(Lampung), PLTA Basai (Lampung), dan PLTG Indralaya. Dari kondisi tersebut masih

terdapat beberapa wilayah yang belum dijangkau aliran listrik, diantaranya beberapa desa

di Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan

Makarti Jaya, dan Kecamatan Muara Padang. Hal ini menjadi permasalahan bagi

Kabupaten Banyuasin karena kondisi pasokan listrik saat ini mengalami kekurangan suplay

(defisit).

Dari hasil Analisis kebutuhan tenaga listrik di Kabupaten Banyuasin yang

dikhususkan untuk memenuhi kebutuhan bagi perumahan/domestik. Prediksi kebutuhan

tenaga listrik di Kabupaten Banyuasin sampai akhir tahun perencanaan total sebesar

343.323.450 KVA (Perhatikan Tabel 3.8). Berdasarkan hasil kebutuhan tersubut, rencana

pengembangan energi kelistrikan di Kabupaten Banyuasin selain ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat sehingga dapat menunjang kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Berikut ini rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan di Kabupaten

Banyuasin, dilakukan melalui:

a. Dengan meningkatkan pasokan listrik yang bersumber dari PLN Cabang Palembang

secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banyuasin terutama

Kecamatan Air Saleh, Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan

Makarti Jaya, dan Kecamatan Muara Padang

b. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik eksisiting, dilakukan dengan pengembangan

gardu listrik dan jaringan SUTT. Untuk gardu listrik, rencana pengembangan berupa

peningkatan kapasitas yang sudah ada yaitu gardu listrik di Kecamatan Talang Kelapa,

Kec. Banyuasin I, Kec. Betung, dan Kec. Banyuasin II serta pengembangan gardu induk

di Kecamatan Betung, Talang Kelapa dn Tanjung Api-Api. Sedangkan untuk

Pengembangan jaringan SUTT yang sudah ada yaitu :

SUTT terletak di Kecamatan Rantau Bayur, jangkauan pelayanannya meliputi Kec.

Rantau Bayur – Kec. Betung – Kec. Pulau Rimau – Kec. Banyuasin II



III -24

SUTT terletak di Kecamatan Betung, jangkauan pelayanannya meliputi Kec. Betung

– Kec. Banyuasin III – Kec. Pulau rimau – Kec. Sembawa – Kec. Talang Kelapa

Serta rencana pembangunan jaringan SUTT, yaitu :

SUTT terletak di Kecamatan Betung, jangkauan pelayanannya meliputi Kec. Betung

– Kec. Tungkal Ilir – Kec. Pulau Rimau – Kec. Tanjung Lago – Kec. Muara Telang –

Kec. Sumber Marga Telang - Kec. Mekarti Jaya – Kec. Banyuasin I – Kec. Air

Kumbang

SUTT terletak di Kecamatan Talang Kelapa, jangkauan pelayanannya meliputi Kec.

Talang Kelapa – Kec. Tanjung Lago – Kec. Muara Telang – Kec. Sumber Marga

Telang - Kec. Banyuasin II

c. Mengembangkan prasarana pembangkit baru dengan alternatif sumber energi

meliputi:

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan Pulau Rimau

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kawasan Tanjung Api-Api

dan Kec. Rantau Bayur

Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara (PLTGB) di

Gasing Kecamatan Talang Kelapa

Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di Kecamatan

Banyuasin I

d. Peningkatan jaringan distribusi listrik untuk mendukung kegiatan industri pada pusat

kegiatan utama Kabupaten (Kawasan Indutri Tanjung Api-Api, Gasing dan Mariana)

Persebaran prasarana pembangkit dan jangkauan jaringan listrik di Kabupaten Banyuasin

di ilustrasikan melalui Gambar 3.3 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi

3.3.2 Jaringan Energi

Jaringan pipa minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas

bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau tempat penyimpanan; atau

menyalurkan minyak dan gas bumi dari kilang pengolahan atau tempat penyimpanan ke

konsumen. Kilang minyak di Kabupaten Banyuasin terdapat di Sungai Gerong dan Muara

Sugihan. Jaringan energi untuk minyak dan gas tersebut terdiri dari jaringan trans nasional

untuk gas dan trans regional untuk minyak, berikut jangkauan alirannya :

Trans Nasional : Tungkal Ilir - Betung – Pulau Rimau - Pagar Dewa



III -25

Trans Regional : Sungai Lilin – PUSRI - PERTAMINA sungai gerong

(merah mata) – Plaju – Jakabaring - Prabumulih

Untuk lebih jelasnya jaringan energi untuk gas dan minya di Kabupaten Banyuasin di

ilustrasikan melalui Gambar 3.3 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi.

Tabel 3.8

Proyeksi Kebutuhan Listrik Perumahan di Kabupaten Banyuasin tahun 2031

No Kecamatan

Jumlah Penduduk

Tahun 2031

(Jiwa)

Jumlah Rumah (Unit)

Kebutuhan Listrik (KVA) Total Kebutuhan

Listrik (KVA) Kav.

Besar (1200)

Kav.

Sedang (900)

Kav. Kecil

(900)

1 Rantau Bayur 89340 22335 2680200 6030450 12060900 20771550 2 Rambutan 94242 23561 2827260 6361335 12722670 21911265 3 Banyuasin I 111933 27983 3357990 7555478 15110955 26024423 4 Makarti Jaya 83794 20949 2513820 5656095 11312190 19482105 5 Betung 49693 12423 1490790 3354278 6708555 11553623 6 Banyuasin III 228711 57178 6861330 15437993 30875985 53175308 7 Pulau Rimau 65319 16330 1959570 4409033 8818065 15186668 8 Muara Telang 132015 33004 3960450 8911013 17822025 30693488 9 Talang Kelapa 83922 20981 2517660 5664735 11329470 19511865

10 Muara Padang 58274 14569 1748220 3933495 7866990 13548705 11 Banyuasin II 69594 17399 2087820 4697595 9395190 16180605 12 Tungkal Ilir 86586 21647 2597580 5844555 11689110 20131245 13 Tanjung Lago 59740 14935 1792200 4032450 8064900 13889550 14 Muara Sugihan 52635 13159 1579050 3552863 7105725 12237638 15 Air Salek 51288 12822 1538640 3461940 6923880 11924460 16 Suak Tapeh 31871 7968 956130 2151293 4302585 7410008 17 Sembawa 54009 13502 1620270 3645608 7291215 12557093 18 Sumber Marga Telang 42152 10538 1264560 2845260 5690520 9800340 19 Air Kumabang 31542 7886 946260 2129085 4258170 7333515

Sumber : Hasil Analisis dan hasil perhitungan, 2011

Keterangan :

Berdasarkan kebijakan penyediaan listrik dari PT. PLN (Persero) standart yang digunakan, yaitu:

Rumah tipe besar/mewah : 1.200 VA

Rumah tipe sedang/sederhana : 900 VA

Rumah tipe kecil/sangat sederhana : 900 VA.



III -26

Gambar 3.3 Peta Rencana Sistem Jaringan Energi



III -27

3.4 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pelayanan sambungan telepon di Kabupaten Banyuasin dilakukan oleh PT. Telkom

Sekayu berupa telekomunikasi kabel. Selain perumahan, beberapa fasilitas pelayanan

umum yang ada saat ini telah terjangkau oleh pelayanan telepon seperti perkantoran

pemerintah, perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum penting lainnya. Di Tahun 2009

jangkauan telepon di Kabupaten hanya melayani beberapa kecamatan, yaitu sentral

Betung dengan kapasitas terpasang 650 sst dan Pangkalan Balai kapasitas terpasang 593

sst, Kecamatan Banyuasin I kapasitas terpasang 107 sst, serta kapasitas terpasang

terbesar di Kecamatan Talang Kelapa 12.135 sst dan beberapa dilayani operator telepon

seluler. Dari kondisi tersebut, dalam jangka panjang jaringan telekomunikasi diharapkan

dapat menjangkau permukiman di seluruh wilayah Kabupaten banyuasin termasuk wilayah

perdesaan, sehingga informasi mengenai perkembangan teknologi, pemasaran serta

peluang bisnis yang terkait dengan produksi pertanian dapat dimanfaatkan secara tepat

waktu.

Selain menggunakan kabel, sistem telekomunikasi saat ini juga bertumpu pada

penggunaan telepon seluler, dalam hal ini penyediaan tower BTS (Base Transcelver

Station) sangat penting menjangkau kepelosok perdesaan sebagai prasarana pendukung.

Tower bersama Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Banyuasin terletak di Kecamatan

Betung, Kecamatan Muara Telang, Kecamatan Rambutan, Kecamatan Banyuasin I,

Kecamatan Talang Kelapa, dan Kecamatan Pulau Rimau. Selain itu juga terdapat

pengembangan telekomunikasi nirkabel yang sudah mulai berkembang serta

Pengembangan jaringan internet ke seluruh perkantoran dan lembaga pelayanan publik

lainnya.

Melihat potensi yang ada, lokasi maupun karakter kegiatan yang akan berkembang

di Kabupaten Banyuasin sangat mendukung bagi pengembangan jaringan telekomunikasi

sehingga kebutuhan telekomunikasi diperkirakan cukup besar dengan pertimbangan

Kabupaten Banyuasin nantinya merupakan daerah yang perkembangannya cukup tinggi.

Oleh karena itu Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi yang akan dilakukan

berdasarkan pembagian wilayah :

1. Cell planning wilayah I adalah rencana wilayah Kabupaten Banyuasin yang sudah

padat menera tower, di wiayah ini tidak direkomendasikan di bangun tower bersama

atau tower milik operator (milik dan operator) dengan ketinggian diatas 70 meter



III -28

dalam wilayah tersebut, meliputi Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Sembawa,

Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Air Kumbang, Kecamatan Banyuasin III dan

Kecamatan Betung.

2. Cell planning wiayah II adalah daerah yang potensial dan direkomendasikan untuk

dibangun menara telekomunikasi bersama maupun menara milik sendiri, wilayah ini

meliputi Kecamatan Air Salek, Kecamatan Muara Padang, Kecamatan Banyuasin II,

Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Tanjung Lago, Kecamatan Rambutan, Kecamatan

Muara Telang, Kecamatan Pulau Rimau, Kecamatan Suak Tapeh, Kecamatan Muara

Sugihan, Kecamatan Tungkal Ilir dan Kecamatan Rantau Bayur.

3. Pengembangan Sistem Komunikasi wilayah Kabupaten yang lebih diutamakan pada

pengembangan jaringan komunikasi seluler, jaringan telepon nirkabel yang

diimplementasikan dengan pembangunan Tower BTS Terpadu, pengembangan

jaringan internet dan pengembangan jaringan fishland yang mencakup keseluruhan

wilayah Kab. Banyuasin terutama pada wilayah pusat kegiatan (PKWp, PKL, PPK dan

PPL).

4. Pengembangan jaringan satelit di wilayah perairan dan kawasan tertinggal.

5. Pengembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan pelayanan sosial dan

ekonomi wilayah seperti kegiatan pemerintahan, pariwisata, industri, agropolitan,

minapolitan, kawasan pesisir, pelayaran dan kawasan wisata yang diimplementasikan

dengan Peningkatan jaringan telekomunikasi mendukung peruntukan industri di

Kawasan Gasing, Mariana dan Tanjung Api-Api.

3.5 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

3.5.1 Sistem Wilayah Sungai

Wilayah Sungai Banyuasin terdiri dari Sungai Banyuasin dan beberapa sungai yang

berawal dari dataran rendah mengalir ke pantai timur. Sungai-sungai dataran rendah

tersebut berawal dari sebelah utara yaitu Sungai Benu (perbatasan Jambi - Sumsel) sampai

Sungai Sembilang. Sungai Banyuasin berawal dari daerah Tempino di selatan Kota Jambi

termasuk wilayah Kabupaten Batanghari dan mengalir ke selatan – timur bermuara di

sebelah timur Kota Palembang (Sumsel). Keberadaan anak sungai tersebut membentuk

sistem jaringan sungai, dan sistem sungai WS Banyuasin tersebut terdiri dari dua bagian

utama diantaranya;

1. Sistem sungai yang bermuara di sungai Banyuasin, dan



III -29

2. Sistem sungai – sungai kecil yang langsung bermuara di pantai timur.

Menurut Kepmen PU No. 11A/PRT/M/2006, tertanggal 26 Juni 2006 dan

berdasarkan kriteria Sungai Strategis pasal 3 Kepmen PU tentang Penetapan Wilayah

Sungai, maka berdasarkan uraian diatas Sungai Banyuasin adalah Sungai Lintas Provinsi

dan Wilayah Sungai Strategis.

Tabel 3.9 Jaringan Sungai Dalam DAS Banyusin

No. Nama Sungai CA (km2) L (m)

1 A. Banyuasin 9,197.05 75.00 A. Banyuasin hilir 875.00 12.50

1.1 A. Beringin 37.50 15.00

1.2 A. Lalang (utama) 187.50 25.00 1.2.1 A. Lalang (cabang) 8,097.05

A. Cawang 28.13 7.50

S. Cubu 40.00 10.00

S. Semuring 30.00 7.50 S. Buaya 42.75 8.75

S. Merebu 16.50 7.50

S. Terusan Tiung 16.50 8.00 S. Meranti/Berayan 315.00 22.50

S. Pinangabang 42.75 8.75

S. Meranti Besar 39.81 17.50

S. Petaling1 27.89 8.50 S. Kerau 27.34 8.75

S. Petaling2 28.82 8.50

S. Kepahiyang 140.00 20.00 S. Merang 961.22 37.50

S. 1 133.59 16.25

S. Beruhun 125.00 15.00 S. Bowo 18.75 7.50

S. 2 39.38 6.50

S. Buring 223.25 22.50

S. 4 75.00 5.00 S. 5 70.00 13.75

S. Merang hulu 276.25 32.50

S. Bakung 87.50 17.50 S. Perlampin 82.03 12.50

S. Mangsang 91.88 17.50

S. Bayung 16.50 7.50

S. Panelasan 28.13 10.50 S. Benangsa 42.19 11.25

S. Kenawang 65.63 16.25

S. Terpanji 42.75 8.75 S. Bahu 42.75 8.25

1.2.2 A. Calik ↔ 300.00 40.00

S. Mukul 137.50 20.00 S. Puyuh 37.50 10.00

A. Hitam 125.00 12.50

1.3 S. Puntian ↔ 164.06 26.25

1.4 S. Paimanen Besar 93.75 28.75 1.5 A. Limau (utama) 328.13

1.5.1 S. Bengi 81.25 17.50



III -30

No. Nama Sungai CA (km2) L (m)

1.5.2 A. Limau (cabang) 87.50 20.00

1.5.3 S. Ibul 65.63 18.75

1.5.4 A. Pangkalan Balai 93.75 15.00 1.6 A. Senda ↔ 181.25

1.6.1 A. Bentung 125.00 30.00

S. Kating kiri 56.25 17.50 1.6.2 A. Teluk Tenggulung 1,291.55

S. Betung / Bungin 171.88 30.00

S. Tumbuan 125.00 28.75

S. Ibul 247.50 31.25 S. Supal 139.45 28.75

S. Biduk 607.73 37.50

S. Tungkal 945.35 62.50 Sumber : Pola Pengelolaan WS Banyuasin

Dari kondisi tersebut, rencana pengembangan sistem wilayah sungai Banyuasin melalui :

1. Pengembangan konservasi sumberdaya air melalui perlindungan dan pelestarian SDA,

pengawetan air, dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran

2. Pendayagunaan sumber daya air melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan,

pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air.

3. Penanggulangan daya rusak air melalui pencegahan daya rusak air dan pemulihan daya

rusak air.

4. Pengembangan informasi dan pengelolaan sistem informasi

5. Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air

3.5.2 Sistem Jaringan Reklamasi Rawa

Sistem Jaringan Reklamasi Rawa adalah keseluruhan saluran baik primer, sekunder,

maupun tersier dan bangunan yang merupakan satu kesatuan, beserta bangunan

pelengkapnya yang diperlukan untuk pengaturan, pembuangan, pemberian, pembagian

dan penggunaan air. Secara teknis tujuan dari kegiatan reklamasi rawa adalah:

mendrainase kelebihan air permukaan dan air tanah, memungkinkan suplesi air (pasang)

untuk tanaman, mencegah banjir, mencegah intrusi air asin, menyediakan fasilitas

transportasi untuk perahu-perahu kecil (P2DR, 1995).

Kawasan daerah rawa pasang surut di Kabupaten Banyuasin merupakan salah

satu wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang perlu dikembangkan

dengan tetap memperhatikan peningkatan fungsi dan potensinya secara serasi. Letak

geografisnya menempatkan daerah rawa Banyuasin pada posisi potensial dan strategis

dalam hal pertanian, perdagangan dan industri, pengembangan wilayah, maupun

pertumbuhan sektor-sektor unggulan baru. Total rencana pengembangan jaringan



III -31

pengairan rawa pasang surut di Kabupaten Banyuasin sebesar 291.313 Ha, dari luas

tersebut luas layanan potensial sebesar 180.117 Ha dan luas yang sudah berfungsi sawah

yaitu sebesar 116.841 Ha atau 40% dari luas total rencana. Luas jaringan tersebar di 13

daerah reklamasi rawa (DRR) dan 13 daerah reklamasi (DR), untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 3.10. Sedangkan kondisi sistem jaringan reklamasi di Kabupaten

Banyuasin menunjukan untuk saluran primer sebagian besar telah mengalami perubahan

dimensi baik lebar maupun kedalaman. Perubahan ini diakibatkan karena saluran selain

untuk mengalirkan air juga digunakan sarana transportasi kendaraan air sehingga terjadi

erosi tanggul dan masuk ke dalam saluran. Selain terjadi erosi tanggul dibeberapa tempat

seperti delta Saleh banyak sekali saluran primer yang kiri-kanannya ditumbuhi pohon dan

semak sehingga menyulitkan alur transportasi.

Pengembangan sistem jaringan reklamasi rawa di Kabupaten Banyuasin juga tetap

memanfaatkan Aliran Sungai Musi, Aliran Sungai Banyuasin, Aliran Sungai Upang, beserta

anak-anak sungainya dan Keramasan atau pembuangan alamiah yang berfungsi sebagai

badan air penampungan dari limpasan air hujan sebagai jaringan pembuangan akhir.

Gambaran Rencana sistem irigasi/Daerah reklamasi rawa dapat dilihat pada gambar 3.4.



III -32

Gambar 3.4 Sistem Irigasi/ DRR



III -33

Adapun Rencana pengembangan sistem irigasi yang berhirarki di Kabupaten

Banyuasin, berupa :

Pemeliharaan secara terus menerus dan berkelanjutan;

Mengatur kembali sistem jaringan irigasi yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya

baik secara kuantitas ataupun kualitas;

Normalisasi dan rehabilitasi saluran irigasi/draenase lahan pertanian pasang surut dan

anak-anak sungai yang digunakan untuk irigasi;

Pengembangan kanal-kanal sebagai sistem jaringan irigasi primer (utama) sesuai

dengan topografinya;

Pengembangan sistem jaringan irigasi sekunder disesuaikan dengan topografinya; dan

Pembuatan sistem saluran irigasi tersier dan turunannya yang pengembangannya

saling terintegrasi dan terpadu dengan sistem jaringan irigasi wilayahnya.

Untuk implementasi rencana program tersebut diatas, perlu dibuat suatu prioritas

penanganan dalam satu sistem, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan secara

tuntas dan terpadu, yang tahapan sebagai berikut :

Tahap I : Memperbaiki saluran drainase dengan cara normalisasi atau pelapisan

saluran irigasi dipinggir sepanjang jalan yang ada dan nantinya bisa

diteruskan hingga mencapai saluran irigasi utama atau sungai sebagai

saluran pembuangan akhir;

Tahap II : Perbaikan saluran irigasi pada pusat konsentrasi yang biasanya

penduduknya lebih padat dan tempat-tempat yang besar frekuensi lalu

lintasnya seperti pusat pemerintahan, pasar (pusat kegiatan

perekonomian) dan sebagainya;

Tahap III : Pembuatan saluran irigasi baru yang terintegrasi dan terpadu dengan

sistem jaringan pusat, terutama pada daerah-daerah yang belum terlayani

oleh saluran irigasi.

Berikut ini daftar luas jaringan pengairan rawa pasang surut/lebak pada tabel 3.10 dan

Sungai primer yang digunakan untuk irigasi pada tabel 3.11 di Kabupaten Banyuasin :

Tabel 3.10

Jaringan Pengairan Rawa Pasang Surut/Lebak Kabupaten Banyuasin

No. Daerah Reklamasi Rawa Luas Rencana

1. DRR Delta Air Sugihan Kiri 49.557

2. DRR Pulau Rimau 40.263

3. DRR Telang I 26.680

4. DRR Ka. Agung Hilir 20.317

5. DRR Air Saleh 19.090

6. DRR Karang Agung I Hulu 9.000

7. DRR Telang II 13.800

8. DRR Air Senda 6.730

9. DRR Air Limau 2.576



III -34

No. Daerah Reklamasi Rawa Luas Rencana

10. DRR Gasing Puntiani 6.900

11. DRR Delta Upang 8.420

12. DRR Delta Cinta Manis 6.084

13. DRR. Bertak II 8.100

14. DRR Bertak I 7.300

15. DRR Karang Agung Tengah 5.715

16. DRR Air Rengit 2.411

17. DRR Kumbang Padang 14.227

18. DRR Rambutan 1.901

19. DRR Rantau Bayur 2.000

20. DRR Air Tenggulang 3.080

Jumlah 254.151

Sumber : Dinas Pengairan Kab. Banyuasin

Tabel 3.11

Nama Sungai yang Digunakan untuk Irigasi

Nama Sungai Panjang

Sungai Musi 157,74 Km

Sungai Gasing 29,4 Km

Sungai Banyuasin 81 Km

Sungai Telang 54,02 Km

Sungai Lalan 3,32 Km

Sungai Kenten 17,8 Km

Sungai Calik 46,44 Km

Sungai Kumbang 58,2 Km

Sungai Padang 90 Km

Sungai Sebalik 7,5 Km

Jalur 3 10,93 Km

Jalur 5 8,37 Km

Jalur 6 8,9 Km

Jalur 8 19,14 Km

Jalur 19 7,01 Km

Jalur 17 19 Km

Jalur 10 Kec. Muara Telang 7,21 km

Jalur 10 Kec. Air Salek 7,45 km

Jalur 20 17,02 km

Jalur 18 12,59 Km

Jalur 16 21,78 km

Jalur 14 23,64 km

Terusan Kenten 5 km

Sumber : Dinas Pengairan Kab. Banyuasin



III -35

3.5.3 Sistem Jaringan Air Baku

Fungsi dan peran wilayah Kabupaten Banyuasin dimasa mendatang cenderung akan

meningkat. Hal ini tentunya akan menarik penduduk untuk datang dan menetap di wilayah

ini. Kondisi ini dengan sendirinya akan menambah tingkat kebutuhan masyarakat akan

pelayanan utilitas, termasuk kebutuhan air minum. Pelayanan air bersih Kabupaten

Banyuasin saat ini dilakukan oleh Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten

Banyuasin dengan lingkup pelayanan Pangkalan Balai, Sembawa, Betung, Air Batu, Sungai

Pinang, Srimulyo dan Mariana dengan total kapasitas 6.605.195 M³ dan yang

didistribusikan sebesar 5.663.787 m3 hal ini menunjukkan 941408 m3 atau 14% dari total

kapasitas air belum dimanfaatkan . Cakupan pelayanan air bersih PDAM Kabupaten pada

akhir Tahun 2008 meliputi 11 Kecamatan, 9 Kelurahan, melalui sistem perpipaan sebanyak

54 Desa dan non perpipaan 111 Desa. Pelayanan untuk domestik didistribusikan melalui

sambungan ke rumah (sambungan langsung) dan sambungan keran umum, kebutuhan

non domestik, dan kebutuhan lainnya. Untuk wilayah yang belum terjangkau PDAM, yang

terletak disekitar wilayah sungai sumber air yang digunakan yaitu dengan mengembangkan

Sungai terutama Sungai Musi dan sebagian bersumber dari sumur gali. Berdasarkan

kondisi tersebut terlihat bahwa masih terdapat beberapa Kecamatan yang belum

terjangkau pelayanan sumber air, sehingga rencana pengembangan sumber daya air baku,

yaitu :

- pembangunan sumber dan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan air terutama

untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum dan permukiman perkotaan;

- peningkatan pelayanan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan

lingkup pelayanan Pangkalan Balai, Sembawa, Betung, Air Batu, Sungai Pinang,

Srimulyo dan Mariana di setiap ibukota; dan

- pengembangan sumber air baku melalui sumur air baku eksisting dari Sungai Musi,

sumur gali dan mata air.

- Pengaturan kebutuhan air untuk masing-masing kegiatan dalam rangka menjaga neraca

air. Dalam penetapan prioritas kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin,

penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian

merupakan prioritas utama. Urutan prioritas utama penyediaan sumberdaya air

ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin.

Untuk mengetahui perkiraan kebutuhan air bersih di Kabupaten Banyuasin sampai

tahun 2031 disajikan pada 3.12. Beberapa asumsi yang digunakan yaitu target



III -36

penyediaan paling tidak (minimal) sama dengan target nasional yaitu 80% dan 20% untuk

hydran umum, kebutuhan air bersih untuk domestik 120 l/org/hr, kebutuhan air hydran

umum 30 l/org/hr.



III -37

Tabel 3.12

Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Banyuasin sampai Tahun 2031

No Kecamatan Jumlah

Penduduk Tagun 2031

(Org)

Sambungan Rumah (SR) Hydran Umum (HU) Kebutuhan Air

Domestik (l/det)

Kebutuhan Air Non

Domestik (l/det)

Kehilangan Air (l/det)

Total Kebutuhan Air (l/det) Penduduk

Terlayani (80%)

SR (unit) Kebutuhan Air Bersih

(l/det)

Penduduk Terlayani

(20%)

SR (unit) Kebutuhan Air Bersih

(l/det)

1 Rantau Bayur 89340 71472 17868 99 17868 179 6 105 21 21 148

2 Rambutan 94242 75394 18848 105 18848 188 7 111 22 22 156

3 Banyuasin I 111933 89546 22387 124 22387 224 8 132 26 26 185

4 Makarti Jaya 83794 67035 16759 93 16759 168 6 99 20 20 138

5 Betung 49693 39754 9939 55 9939 99 3 59 12 12 82

6 Banyuasin III 228711 182969 45742 254 45742 457 16 270 54 54 378

7 Pulau Rimau 65319 52255 13064 73 13064 131 5 77 15 15 108

8 Muara Telang 132015 105612 26403 147 26403 264 9 156 31 31 218

9 Talang Kelapa 83922 67138 16784 93 16784 168 6 99 20 20 139

10 Muara Padang 58274 46619 11655 65 11655 117 4 69 14 14 96

11 Banyuasin II 69594 55675 13919 77 13919 139 5 82 16 16 115

12 Tungkal Ilir 86586 69269 17317 96 17317 173 6 102 20 20 143

13 Tanjung Lago 59740 47792 11948 66 11948 119 4 71 14 14 99

14 Muara Sugihan 52635 42108 10527 58 10527 105 4 62 12 12 87

15 Air Salek 51288 41030 10258 57 10258 103 4 61 12 12 85

16 Suak Tapeh 31871 25497 6374 35 6374 64 2 38 8 8 53

17 Sembawa 54009 43207 10802 60 10802 108 4 64 13 13 89

18 Sumber Marga Telang 42152 33722 8430 47 8430 84 3 50 10 10 70

19 Air Kumbang 31542 25234 6308 35 6308 63 2 37 7 7 52

Total 2441

Sumber : Hasil Analisis dan hasil perhitungan, 2011



III -38

3.6 Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lingkungan

3.6.1 Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pengembangan sistem pengelolaan air limbah diarahkan kepada penanganan air

limbah buangan manusia dan buangan cair perumahan. Pelayanan sanitasi masih sangat

minim, sebagai wilayah penyangga dan pusat kegiatan wilayah (PKW) seharusnya

Banyuasin telah memiliki sistem pengelolaan air limbah terpadu (off site system).

Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Banyuasin umumnya menggunakan sistem

sanitasi setempat (on site sanitation) dengan menggunakan jamban, baik yang dikelola

secara individu maupun secara komunal, yang dilengkapi dengan tangki septik (septic

tank) atau cubluk. Disamping ini dengan adanya sungai-sungai yang mengalir melalui

Kabupaten Banyuasin dapat dimanfaatkan sebagai tempat buangan air limbah.

Namum untuk menghindari terjadinya pencemaran air sungai maka jenis air limbah

yang dapat dibuang ke sungai-sugai tersebut berupa air limbah cair, sedangkan

penggunaan sistem sanitasi terpusat (off site sanitation) sampai saat ini belum bisa

dilaksanakan untuk pengelolaan limbah terpadu, karena harus melihat dan mencermati

kondisi topografi dan biayanya relatif tinggi. Penanganan pembuangan air limbah untuk

masa yang akan datang di Kabupaten Banyuasin diarahkan menjadi :

- Pengembangan sistem terpusat (off site) di kawasan yang relatif padat dibagian

perkotaan dan kawasan-kawasan pengembangan baru khususnya di Kawasan industri

gasing, mariana dan tanjung apai-api dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan

Limbah Terpadu.

- Pengembangan sistem setempat (on site) yaitu dengan mengembangkan

penggunaan tangki septik yang ada di tiap-tiap rumah dengan lebih meningkatkan

kuantitas dan kualitasnya. Tangki septik tersebut sebaiknya dilengkapi dengan bidang

resapan. Adanya tangki setik ini diharapkan kotoran zat-zat organik setelah diendapakan

beberapa waktu akan mengalami pembusukan yang tidak akan mencemari lingkungan

dan dapat menghasilkan pupuk untuk tanaman. Prinsip dasar pengembangan tangki

septik adalah, diantaranya :

Dasar tangki septik dibuat miring untuk pengendapan lumpur dengan kapasitas

kurang lebih 30 lt/org/tahun, dengan frekuensi pembuangan 1 hingga 4 tahun;

Ruang gas disediakan sekitar 30 m3;

Bidang resapan memiliki dimensi 50 centimeter, panjang 150 centimeter dan

kedalaman 70 centimeter.



III -39

Mengingat pemakaian tangki septik membutuhkan lahan yang cukup luas, maka bagi

daerah yang padat dilakukan dengan sistem perpipaan dahulu untuk seterusnya

dialirkan menuju tangki septik komunal. Hal ini dilakukan agar dalam masa mendatang

sistem pengelolaan limbah di Kabupaten Banyuasin dapat mengikat secara bertahap

dari rumah tangga menjadi sistem kawasan dan menjadi sistem wilayah. Penyediaan

WC yang dilengkapi dengan tangki septik ini tidak semua golongan masyarakat mampu

menyediakannya karena harus tersedia lahan yang cukup luas, maka dalam

pengadaannya dibutuhkan bantuan pemerintah daerah berupa penyediaan WC atau

MCK umum.

- Penyuluhan kepada penduduk, dalam peningkatan kesadarannya akan pentingnya

kesehatan dengan menghilangkan kebiasaan untuk membuang kotorannya disembarang

tempat sebagai kosekuensinya penduduk diharapkan untuk membangun sendiri sarana

sanitasi ditempat tinggal masing-masing;

- Penyediaan kendaraan pengangkut tinja untuk membersihkan dan menguras

lumpur tinja pada tangki septik yang sudah penuh;

- Monitoring untuk memantau pengelolaan air limbah domestik, serta kuantitas dan

kualitas badan-badan air yang ada.

3.6.2 Sistem Pemprosesan Sampah

Dengan meningkatkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Banyuasin maka jumlah

sampah yang dihasilkan juga terus meningkat. Sistem pemprosesan sampah yang dikelola

saat ini kelengkapan sarana dan prasarananya masih belum merata, sebagian masyarakat

masih memproses sampah dengan cara sederhana yaitu di bakar. Ketersesiaan TPS

(Tempat Penampungan Sementara) eksisting di Kabupaten Banyuasin berupa drum

sebanyak 700 buah, yang terdapat di Kecamatan Talang Kelapa 100 buah, di Kec.

Banyuasin I 75 buah dan sisanya di Pangkalan Balai, selain itu TPS berupa container

dengan kapasitas 2m3 sebanyak 8 buah terletak di Kecamatan Betung 1 buah dan 7 buah

di Pangkalan Balai.

Untuk kebijakan selanjutnya dalam pengolahan persampahan secara berkelanjutan,

maka pengelolaan sampah diarahkan pada aktivitas pengomposan, yaitu melalui rumah-

rumah kompos pada beberapa lokasi. Pengomposan dilakukan untuk dapat mengurangi

timbulan sampah, selain itu juga bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi yaitu

berupa pembuatan kompos yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu,

untuk penanganan berkelanjutan pengelolaan sampah perkotaan, dilakukan dengan

Penimbunan Saniter (Sanitary Landfill) yaitu teknik penimbunan sampah yang dapat



III -40

meminimumkan dampak yang merusak lingkungan dimana teknik yang digunakan adalah

dengan memadatkan sampah dengan ketebalan 3,5 – 5 meter dan kemudian ditimbun

dengan tanah setebal 15 – 30 cm. Sedangkan untuk sistem pengelolaan sampah di

kawasan perdesaan dapat dilakukan dengan cara menimbun dan membakar, mengingat

kawasan perdesaan kecenderungannya masih tersedia cukup luas lahan pekarangan. Pada

sisi lain di kawasan perdesaan kecenderungannya didukung dengan lahan budidaya

pertanian yang cukup luas, maka keberadaan sampah tersebut dapat diolah menjadi

kompos (pupuk organik) yaitu dengan cara memisahkan jenis sampah yang dapat

diuraikan bakteri (dimanfaatkan untuk kompos) dan sampah yang tidak dapat diuraikan

bakteri (proses dibakar).

Untuk mendukung pengelolaan tersebut diatas, maka rencana pengembangan sarana

prasaraan persampahan yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin, diantaranya :

- Rencana pembangunan TPS dengan kapasitas 2m3 sampai dengan tahun 2013

sebanyak 100 buah dan dengan kapasitas 5m3 sebanyak 12 tersebar di setiap

kecamatan.

- Rencana pengembangan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) yang di bagi dalam

3 zona pelayanan, yaitu :

a. Zona 1 : Untuk Kecamatan Betung, Banyuasin III yang sudah terlayani dan

peningkatan pelayanan ke Kecamatan Rantau Bayur, Sembawa, Suak Tapeh dan

Pasar, Rumah Tangga, penghasil sampah

Pengangkutan menuju TPS dan Depo sampah

TPS

Menggunakan Dump Truck, Trusk Manual, Armroll, Pick Up/L.300

TPA

Pengumpulan secara individu dan komunal

Pewadahan

Pengangkutan

Gambar 3.5

Ilustrasi Rencana Pengangkutan Sampah di

Kabupaten Banyuasin



III -41

Mariana. Pembangunan TPA induk dengan sanitary landfill di desa Telangu Kec.

Banyuasin III seluas 15 Ha.

b. Zona 2 : untuk Kecamatan Talang Kelapa, Sembawa yang sudah terlayani dan

peningkatan pelayanan ke Kec.Tanjung Lago, Banyuasin II dan sebagian wilayah

perbatasan Palembang. Pembangunan TPA regional dengan sistem sanitary landfill

di Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur seluas 15 Ha

c. Zona 3 : Peningkatan pelayanan meliputi Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Air

Kumbang, Rambutan dan sekitarnya. Pembangunan TPA induk di Mariana seluas 10

Ha.

3.6.3 Sistem Drainase

Jenis saluran drainase yang akan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin yakni

sistem kombinasi antara jaringan drainase sistem tertutup yang sebagian besar

dikembangkan di pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa serta jaringan drainase

sistem terbuka yang sebagian besar dikembangkan di lingkungan permukiman :

3.6.3.1 Sistem Jaringan Terbuka

Sistem saluran drainase terbuka direncanakan menggunakan saluran dengan bentu

saluran trapesium dengan lining yang pengalirannya dilakukannya secara gravitasi.

Keuntungan menggunakan sistem terbuka ini adalah biaya pembangunan jaringan lebih

murah, teknologi pembangunan lebih sederhana, serta biaya pemeliharaan lebih sedikit.

Sedangkan kerugian sistem ini yaitu limpasan air kembali lagi mengalir ke jalan dan orang

harus hati-hati terhadap kemungkinan masuk ke saluran ini karena sistemnya terbuka.

3.6.3.2 Sistem Jaringan Tertutup

Sistem ini dibuat disamping jalan dengan membuat perkerasan pada saluran

seperti saluran terbuka hanya permukaannnya ditutup. Sistem tertutup ini dibangun

sebagai terusan agar sistem terbuka tidak terpotong apabila sistem terbuka memotong

jaringan jalan. Selain dikembangkan di pusat pemerintahan, saluran drainase jenis ini juga

sangat cocok untuk dikembangkan di daerah komersial atau daerah yang mempunyai lebar

jalan kecil.

3.7 Rencana Sistem Jararingan Prasarana Lainnya

3.7.1 Rencana Sistem Pengendalian Genangan/Banjir

Mengingat kondisi Kabupaten Banyuasin yang 80% wilayahnya adalah area dataran

rendah (lowland) yang sangat rentan terhadap terjadinya genangan/banjir, maka untuk

pengendali genangan/banjir direncanakan pembangunan Tanggul di sekitar sungai untuk

melindungi meluanya air sungai. Pembangunan tanggul tersebut terdapat di Kec. Pulau



III -42

Rimau, Pendowoharjo, kec. Muara Sugihan dan juga dilakukan kegiatan pengerukan sungai

di Kec. Rantau Bayur, Kec. Rambutan dan Kec. Banyuasin I. Selain rencana diatas,

pengendalian terhadap terjadinya genangan juga dilakukan melalui :

a. Tindakan infiltrasi untuk memulihkan tangkapan alami hidrologis melalui parit, vegetasi

di permukaan, kebun dan trotoar berpori;

b. pengisian air pada sumber air dengan sumur resapan dan jebakan air;

c. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan

pemanfaatan lahan pada sumber air;

d. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

e. pengaturan daerah sempadan sumber air; dan

f. rehabilitasi hutan dan lahan

3.7.2 Rencana Sistem Penanganan Pantai

Kabupaten Banyuasin mempunyai garis pantai sepanjang kurang lebih 275

kilometer. Dengan kondisi topografis pantai yang relatif datar berupa dataran aluvial

pantai. Berbatasan langsung dengan Selat Bangka dan terdapat kawasan Taman Nasional

Sembilang dengan sebagian besar vegetasi yang berkembang disepanjang pantai berupa

hutan mangrove (bakau). Untuk mengantisipasi risiko penggenangan kawasan pesisir yang

dipicu oleh perubahan iklim berupa abrasi, kenaikan muka air laut maupun gelombang

pasang, maka rencana sistem pengamanan pantai di Kabupaten Banyuasin dilakukan

dengan pembangunan dan pengembangan pengamanan pantai timur Pulau Sumatera

berdasarkan pembagian Provinsi Sumatera Selatan ke dalam enam region, dimana

Kabupaten Banyuasin masuk dalam lima region diantaranya melaui:

1. Wilayah A, dengan karakteristik perikanan dan desa permukiman, hutan lebat, rawa

dan mangrove penangannan yang dilakukan berupa restorasi mangrove dan hutan

pesisir, proteksi akomodasi untuk permukiman dan perikanan tambak. Wilayah A

meliputi kawasan utara bagian barat Kabupaten Banyuasin.

2. Wilayah B, terdiri dari beberapa delta, sistem estuari, lahan basah dan hutan bakau

dimanfaatkan untuk pengembangan pusat ekonomi. Penanganan yang dilakukan yaitu

proteksi –akomodasi yang diikuti restorasi mangrove. Wilayah B meliputi kawasan

Tanjung Api-Api dan sebagian besar utara bagian tengah Kabupaten Banyuasin.

3. Wilayah C-D-E didominasi oleh hutan lebat, rawa dan mangrove disepanjang garis

pantai desa. Penanganan yang dilakukan yaitu pengelolaan zona pesisir terpadu

(ICZM) Wilayah ini meliputi utara bagian timur Kabupaten Banyuasin.



III -43

3.7.3 sistem penanganan risiko kekurangan air

Penanganan risiko kekurangan air dibagi dalam 4 zona utama yang diklasifikasikan

berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan satuan sungai. Di Kabupaten Banyuasin

kawasan DAS yang masik dalam risiko kekurangan air yaitu zona DAS Musi dan Zona Das

Banyuasin. Secara umum penanganan yang dilakukan melalui :

- Regulasi penyediaan air untuk aktivitas perkebunan

- Peningkatan pelayanan PDAM

- Pemanfaatan air tanah dengan mengembangkan lubang bor

- Peningkatan infrastruktur irigasi

3.7.4 Ruang dan jalur evakuasi bencana.

Jalur evakuasi bencana disiapkan sebagai antisipasi apabila terjadi bencana alam,

berupa penyediaan ruang yang dapat digunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang

untuk berlindung. Jenis bencana yang potensial terjadi di Kabupaten Banyuasin ialah

genangan, angin puting beliung serta kebakaran hutan dan lahan. Jalur evakuasi bencana

meliputi escape way baik dalam skala kabupaten, kawasan, maupun lingkungan serta

rencana perlindungan melalui :

a. pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan umum sebagai salah

satu kawasan evakuasi; dan

b. mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai

rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota/wilayah

secara umum.



III -44

Gambar 3.6 Peta Rencana Struktur Ruang


RENCANA POLA RUANG

IV -1

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia

pada ruang yang bersangkutan dengan sifat yang dinamis. Namun dinamika

perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan

sumberdaya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya

kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara

keberadaan ruang bersifat terbatas. Rencana pola ruang adalah rencana gambaran

letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung. Isi rencana pola

ruang adalah deliniasi (batas-batas) kawasan kegiatan sosial, ekonomi, budaya dan

kawasan-kawasan lainnya di dalam kawasan budidaya dan deliniasi kawasan lindung.

Rencana pola ruang terbagi ke dalam dua kawasan yakni Kawasan Lindung dan

Kawasan Budidaya;

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi

kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya

buatan guna menjamin berlangsung-nya pembangunan berkelanjutan.

Sedangkan Kawasan Budidaya adalah kawasan di luar kawasan lindung yang

mempunyai fungsi utama budidaya, baik berupa permukiman maupun kegiatan usaha

seperti kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, perkebunan, hutan produksi, industri,

pertanian, dan pariwisata. Rencana pola ruang yang akan dikembangkan di wilayah

Kabupaten Banyuasin adalah pola ruang yang didominasi oleh kawasan pertanian,

permukiman, hutan dan perairan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sebagai

berikut, diantaranya :

Bahwa wilayah perencanaan adalah wilayah yang berkarakteristik kabupaten,

sehingga dominasi pola ruang yang ada (eksisting) adalah kawasan pertanian,

walaupun di wilayah Kabupaten Banyuasin sendiri kawasan pertaniannya sedikit


RENCANA POLA RUANG

IV -2

berkurang atau beralih fungsi ke kawasan permukiman guna memenuhi kebutuhan

tempat tinggal penduduknya;

Bahwa wilayah perencanaan merupakan wilayah kabupaten yang bercirikan

kawasan pertanian dan kawasan permukiman perdesaan (dominasi), permukiman

perkotaan (minoritas);

Bahwa wilayah perencanaan merupakan wilayah kabupaten yang ditunjang dengan

dua prasarana wilayah yang sangat menonjol, yakni : prasarana wilayah darat

(sistem transportasi darat) dan prasarana wilayah perairan (irigasi dan sistem

transportasi air). Sehingga prasarana wilayah perairan yang dapat menunjang dan

meningkatkan kapasitas produktivitas pertanian (dominasi pola ruang).

Rencana pola ruang ini kemudian dijabarkan lagi menurut kelompok kawasan masing-

masing sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam PP No. 26 Tahun 2008

(tentang RTRWN) dan UU No. 26/2007 (tentang penataan ruang), yakni kelompok

Kawasan Lindung dan Kelompok Kawasan Budidaya. Mengacu pada ketentuan

tersebut, kebijakan klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten Banyuasin yang terdiri

atas kawasan lindung dan kawasan budidaya adalah :

1. Kawasan Lindung;

a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya; berupa kawasan

hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan gambut;

b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi sempadan pantai, sempadan sungai,

kawasan sekitar mata air dan kawasan sekitar reklamasi rawa;

c. Kawasan Suaka alam berupa kawasan Taman Nasiona dan kawasan suaka

margasatwa; dan

d. Kawasan rawan bencana.

2. Kawasan Budidaya;

a. Kawasan Hutan Produksi dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

b. Kawasan pertanian yang terdiri dari pertanian pangan, holtikultura, perkebunan

dan peternakan

c. Kawasan perikanan

d. Kawasan Pertambangan

e. Kawasan Industri

f. Kawasan pariwisata

g. Kawasan Permukiman


RENCANA POLA RUANG

IV -3

h. Kawasan peruntukan lainnya.

4.1 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung yang terdiri dari enam pengelompokan kawasan yang masing-

masing memiliki fungsi dan kegunaan agar dalam memanfaatkannya dapat menjadi

acuan sebagai keseimbangan ruang dan lingkungan. Dalam menetapkan kawasan

lindung di Kabupaten Banyuasin mengacu pada ketentuan-ketentuan berikut :

SK. MenHutbun No. 076/Kpts-II/2001, tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan

Perairan di Provinsi Sumatera Selatan;

Secara spesifik didasarkan pada hasil kajian mengenai kelas kemampuan lahan


44..11..11 KKaawwaassaann yyaanngg MMeemmbbeerriikkaann PPeerrlliinndduunnggaann TTeerrhhaaddaapp KKaawwaassaann

BBaawwaahhaannnnyyaa

Untuk wilayah Kabupaten Banyuasin, kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan bawahnya berupa kawasan hutan lindung, kawasan resapan air dan

kawasan bergambut.

a. Kawasan Hutan Lindung;

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Berdasarkan kondisi lapangan telah terjadi perubahan fungsi kawasan hutan lindung

Air Telang, Muara Salek menjadi pemukiman transmigrasi, areal perkebunan rakyat,

tambak rakyat serta persawahan. Dalam Rancangan RTRW Provinsi Sumatera Selatan

2010-3030 perubahan fungsi tersebut telah diakomodasi dalam rencana pola ruang.

Berikut secara rinci perubahan peruntukan seperti pada Tabel 4.1.


RENCANA POLA RUANG

IV -4

Tabel 4.1

Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Lindung

Perkebunan

Masyarakat

Tambak Sawah Permukiman Akses

Jalan

Total Lokasi

Kawasan Hutan Lindung Pantai Telang

3.975,5 350,25 163 57

4.545,75

Desa Karang Anyar, Sritiga, Teluk Payau,

Muara Sungsang, Marga Sungsang

Pantai Telang 180 180

desa Teluk Payau, Sungsang I. Sungsang II,

Sungsang III dan Sungsang IV

Kawasan Hutan Lindung Muara Saleh

489 1.665 1.461 240

3.855 Desa Gilirang, Sido

Makmur, Ganesa Mukti, Juru Taro

Total Pengurangan

8.610,75

Sumber : Dinas Kehutanan

Di Kabupaten Banyuasin pengembangan hutan lindung semula direncanakan

seluas 68.988,66 Ha dari total tersebut kawasan hutan lindung diusulkan akan

mengalami perubahan yaitu untuk kawasan lindung Pantai Telang sebesar 4.545,75 Ha

dengan perubahan terbesar menjadi perkebunan, sedangkan pada Kawasan Hutan

Lindung Muara Saleh total perubahan sebesar 3.885 Ha dengan perubahan terbesar

menjadi tambak. Selain perubahan fungsi tersebut, terdaapt juga usulan perubahan

untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan pelabuhan Tanjung Carat dan

pembuka akses desa nelayan terisolir seuas 180 Ha. Di samping usulan perubahan

fungsi sebagian kawasan hutan lindung, juga diusulkan beberapa kawasan APL

menjadi Hutan lindung dan Hutan bagian dari Taman Nasional sembilang, yakni Pulau

Payung menjadi Hutan Lindung Air Upang, APL Muara Salek menjadi bagian dari Hutan

Lindung Muara Salek, APL di kawasan Sungsang II berupa APL penyangga antara

Areal Perkebunan Swasta dan Taman Nasioanl Sembilang serta Areal Penggantii Hutan

lindung untuk pelabuhan Tanjung Api-api dengan tota penambahan sebesar 1.891,34

Ha. Setelah perhitungan penambahan dan pengurangan kawasan Hutan lindung, Total

luas rencana pengembangan Hutan lindung di Kabupaten Banyuasin 62.269,25 ha.

Persebaran kawasan hutan lindung di Kabupaten Banyuasin meliputi Kecamatan Air

Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan, Muara Telang, Tanjung Lago,

Sumber Marga Telang. Secara rinci rencana pengembangan dan persebaran kawasan

Hutan lindung di kabupaten Banyuasin seperti pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 berikut :


RENCANA POLA RUANG

IV -5

Tabel 4.2

Rincian rencana pengembangan kawasan hutan lindung Kab. Banyuasin

Perubahan Kawasan Hutan Lindung (Ha)

Nama Kawasan Pengurangan

Luasan HL Nama Kawasan

Penambahan

Luasan HL

Hutan Lindung

Pantai Telang

4.545,75 Air Upang 497,18

HL Pantai Telang 180 Saleh Barat I 1.394,16

HL Muara Saleh 3.885

Total 8.610,75 Total 1.891,34

Total kawasan hutan

lindung 68.988,66 - 8.610,75 + 1.891,34 = 62.269,25

Sumber : Usulan Perubahan Hutan, 2011

Tabel 4.3 Luasan Kawasan Hutan Lindung

No Kecamatan Luasan (Ha)

1. Air Salek 1.731,57

2. Banyuasin II 27.356,40 3. Makarti Jaya 4.922,54 4. Muara Sugihan 23.230,19 5. Muara Telang 660,22 6. Tanjung Lago 4.339,95 7. Sumber Marga Telang 28,38 Total 62.269,25 Sumber : Hasil Rencana,2011

Luas perubahan kawasan Hutan lindung yang diusulkan perubahan

(pengurangan) tersebut diatas, sebelum ada keputusan Menteri Kehutanan statusnya

sebagai Holding Zone. Selanjutnya arahan pengelolaan kawasan hutan lindung yang

akan dikembangkan di Kabupaten Banyuasin mencakup :

Perlindungan dan penetapan kawasan hutan lindung seluas 62.269,25 Ha yang

tersebar di Kecamatan Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan, Muara

Telang, Tanjung Lago dan Sumber Marga Telang.

Kawasan Hutan lindung yang sebagian berubah fungsi dikembalikan ke fungsi awal

yaitu sebagai hutan lindung.

Melakukan Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi, reboisasi pada lahan-lahan kritis

melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi

pemerintah dan masyarakat setempat.


RENCANA POLA RUANG

IV -6

Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan Hutan

Lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnnya.

Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan (represif,

persuasif, dan preventif) secara kontinu.

b. Kawasan Resapan Air

Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk

meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air permukaan. Kawasan ini

difungsikan untuk meresapkan dan menyimpan air hujan pada waktu musim hujan

yang menjadi cadangan pada musim kemarau. Penetapan kawasan resapan air juga

ditujukan sebagai upaya konservasi sumberdaya air untuk memenuhi kebutuhan

makhluk hidup. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk

memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk

keperluan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir. Hampir seluruh kawasan

Taman Nasional Sembilang, Hutan Lindung dan kawasan rendah diantaranya berupa

lebak merupakan kawasan resapan air yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya. Sedangkan untuk Daerah resapan air tanah pada umumnya

terdapat di daerah hulu dari DAS yang mengalir di wilayah Kabupaten Banyuasin yaitu

Das Bangke, Das Banyuasin, Das Benawang, Das Sembilang dan Das Musi yang

wilayahnya tersebar di Kabupaten Banyuasin serta di kawasan hutan rawa yang

terletak di Kecamatan Banyuasin II dan Muara Sugihan dan merupakan salah satu

daerah cadangan air yang harus dilindungi. Adapun arahan pengembangan dan

pengelolaan kawasan resapan air adalah :

- Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui

pengembangan vegetasi tegakan yang mampu memberikan perlindungan terhadap

permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah

- Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan

- reboisasi pada kawasan yang sudah kritis dengan pendekatan partisipasi

masyarakat lokal yang didukung oleh pemerintah dan lembaga peduli lingkungan

lainnya.


RENCANA POLA RUANG

IV -7

c. Kawasan Bergambut

Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya

sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang

lama. Perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan

hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambaat air dan pencegah banjir, serta

melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan. Konservasi lahan

gambut juga dimaksudkan untuk meminimalkan teremisinya karbon tersimpan yang

jumlahnya sangat besar. Semakin tebal gambut, semakin penting fungsinya dalam

memberikan perlindungan terhadap lingkungan, dan sebaliknya semakin ringkih

(fragile) jika dijadikan lahan pertanian. Berdasarkan Keppres 32 Tahun 1990, Kriteria

kawasan bergambut yang termasuk dalam kawasan yang dilindungi adalah tanah

bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai

dan rawa.

Di Kabupaten Banyuasin, keberadaan kawasan gambut termasuk di dalam

Taman Nasional Sembilang dan hutan lindung pantai yang difungsikan sebagai

penambat air dan pencegah banjir (kawasan bergambut), dan kawasan resapan air.

Rencana pola ruang Kabupaten Banyuasin untuk kawasan tersebut adalah bahwa

untuk kawasan yang ketebalannya 3 (tiga) meter atau lebih tidak diperkenankan

untuk budidaya. Bila sudah ada kegiatan budidaya di atasnya, maka kegiatan tersebut

dalam rangka menunjang pengembalian fungsi lindung kawasan bergambut. Untuk

kawasan yang ketebalannya dibawah 3 meter boleh dilakukan untuk budidaya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai budidaya kawasan bergambut ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun arahan pengembangan dan

pengelolaan kawasan gambut di Kabupaten Banyuasin, diantaranya :

- Penetapan dan perilindungan kawasan gambut khususnya untuk kawasan gambut

yang ketebalannya lebih dari 3 meter sebagai fungsi lindung

- penguatan peraturan perundang-undangan dan pengawasan penggunaan dan

pengelolaan lahan gambut,

- menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut

- penanaman kembali dengan tanaman penambat karbon tinggi (tanaman pohon-

pohonan)

- memanfaatkan lahan semak belukar yang terlantar, dan

- pemberian insentif dalam konservasi gambut.


RENCANA POLA RUANG

IV -8

4.1.2 Kawasan Perlindungan Setempat

a. Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian pantai yang

lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari

titik pasang tertinggi ke arah darat. Hal ini bertujuan untuk melindungi dari usaha

kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai. Untuk wilayah Kabupaten

Banyuasin kawasan sempadan pantai penyebarannya berada di bagian timur yaitu di

pantai Selat Bangka dengan panjang pantai sekitar 275 Km, dimana seluruh kawasan

sempadan pantai tersebut termasuk dalam kawasan hutan lindung. Kawasan ini

sebagian besar berupa kawasan hutan mangrove/bakau yang sebagian dibudidayakan

sebagai kawasan tambak dan sebagian berupa pantai berpasir yang terdapat di

wilayah Sungsang. Adapun penetapan sempadan pantai ini ditekankan kepada

pertimbangan karakteristik pantai. Pada kawasan pantai Kabupaten Banyuasin yang

berhadapan dengan Selat Bangka, mempunyai karakteristik gelombang yang

ditimbulkan relatif kecil namun kecepatan arus yang terjadi cukup besar. Berdasarkan

karakteristik tersebut, maka arahan pengembangan kawasan sempadan pantai adalah

sebagai berikut :

1. Penetapan Sempadan pantai (100 meter) sepanjang 275 Km

2. Pelestarian hutan mangroove serta pengembangan sabuk hijau mangrove maupun

sabuk hijau vegetasi pantai

3. Penetapan Kawasan pantai berhutan bakau yang ditetapkan minimal 130 kali nilai

rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air

surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat hutan bakau.

Kawasan Pantai Berpasir Sungsang Kawasan Pantai bermangrove Sembilang

100 meter dari titik pasang

tertinggi ke arah darat

130 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat habitat hutan bakau.


RENCANA POLA RUANG

IV -9

b. Sempadan Sungai

Wilayah Kabupaten Banyuasin merupakan wilayah dengan daerah aliran sungai

(DAS) yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten. Das tersebut yaitu Das Banyuasin,

Das Benawang, Das Bangke, Das Sembilang dan Das Musi. Selain itu terdiri dari

beberapa sungai besar diantaranya Sungai Musi, Sungai Banyuasin, Sungai Calik,

Sungai Telang, Sungai Upang dan yang lainnya serta sungai-sungai kecil yang

sebagian besar bermuara ke Selat Bangka. Total luasan kawasan sungai (tubuh air) di

Kabupaten Banyuasun yaitu 63.599,53 Ha atau sekitar 5% dari total luas Kabupaten

Banyuasin.

Untuk melindungi dan melestarikan fungsi sungai tersebut, ditetapkan kawasan

Sempadan sungai yang merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai

buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Adapun tujuan penetapan sempadan

sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan

merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan

aliran sungai.

Kawasan sempadan sungai dibedakan untuk sungai bertanggul dan sungai

tidak bertanggul, sedang dari letaknya dibedakan yang berada di kawasan perkotaan

dan di luar kawasan perkotaan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sungai Bertanggul

Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan ditetapkan lebar

paling sedikit 5 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

Garis sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan ditetapkan lebar

paling sedikit 3 (lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar;

2. Sungai Tak Bertanggul

Garis sempadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan permukiman

ditetapkan lebar paling sedikit 100 (seratus) meter dari tepi sungai;

Garis sempadan anak sungai tidak bertanggul di luar kawasan permukiman

ditetapkan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

Garis sempadan sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 meter, 3

meter sampai dengan 20 meter dan lebih dari 20 meter di dalam kawasan

perkotaan masing-masing ditetapkan sekurang-kurangnya 10 meter, 15 meter

dan 30 meter dari tepi sungai pada waktu ditetapkan


RENCANA POLA RUANG

IV -10

Berikut ini sebaran luasan kawasan tubuh air (sungai) beserta rencana

sempadan sungai setiap kecamatan di Kabupaten Banyuasin.

Tabel 4.4 Luasan Sungai dan Sempadan Sungai Kabupaten Banyuasin (Ha)

No Kecamatan Luasan (Ha)

Sungai (Tubuh Air) Sempadan

1 Kec. Air Salek 3.141,50 1.327,37 2 Kec. Banyuasin I 1.910,72 1.279,76 3 Kec. Banyuasin II 27.673,82 3.466,79 4 Kec. Banyuasin III 278,66 1.978,93 5 Kec. Betung 97,36 0,001 6 Kec. Makarti Jaya 5.720,44 1.612,87 7 Kec. Muara Padang 1.677,26 2.517,58 8 Kec. Muara Sugihan 1.362,80 2.046,99 9 Kec. Muara Telang 2.501,38 1.762,79 10 Kec. Pulau Rimau 3.041,01 2.483,71 11 Kec. Rambutan 454,39 1.356,88 12 Kec. Rantau Bayur 2.810,74 2.177,81 13 Kec. Suak Tapeh 244,4 1.038,02 14 Kec. Tanjung Lago 8.136,23 3.054,16 15 Kec. Tungkai Ilir 1.132,76 694,36 16 Kec.Sembawa 290,01 564,55 17 Kec.Talang Kelapa 1.357,23 3.009,78 18 Kec. Sumber Marga Telang 1.379,37 1.255,95 19 Kec. Air Kumbang 389,45 1.507,82 Total 63.599,53 33.136,12

Sumber : Hasil analisis dan rencana, 2011

Adapun arahan pemanfaatan kawasan sempadan

sungai, adalah :

- Penetapan Sempadan sungai selebar 50-100

meter untuk setiap sungai di tiap Kecamatan

dengan total luas 33.136,12 Ha.

- Perlindungan dan Pengembangan jalur hijau

disepanjang sempadan sungai.

c. Kawasan Sekitar Mata Air

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang

mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air. Adapun tujuan

perlindungan mata air adalah melindungi kualitas air dan kondisi fisik kawasan dari

kegiatan budidaya yang dapat merusak. Perlindungan setempat ini difokuskan kepada

50 – 100 meter dari tepi sungai


RENCANA POLA RUANG

IV -11

badan air dari mata air, perlindungan daerah tangkapan mata air atau recharge area

ditekankan pada perlindungan kawasan resapan air. Untuk perlindungan kawasan

sekitar mata air ditetapkan minimal radius 150 meter dari mata air. Kawasan dengan

radius 150 meter dari mata air harus bebas dari bangunan kecuali bangunan

penyaluran air.

Beberapa mata air di wilayah Banyuasin yang perlu dilindungi diantaranya

sumber mata air di Sukomoro. Adapun arahan pengembangan dan pengelolaan

kawasan sekitar mata air adalah sebagai berikut ;

1. Penetapan perlindungan pada sekitar mata air ini adalah minimum berjari-jari 200

meter dari sumber mata air tersebut jika di luar kawasan permukiman dan 100

meter jika di dalam kawasan permukiman. Dengan demikian di sekitar kawasan

sumber air dapat ditanami dengan jenis tanaman yang dapat mengikat air, sehingga

kawasan di sekitar sumber air juga dapat digunakan sebagai daerah resapan.

2. Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung

dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

3. Pembuatan sistem saluran khusus bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau

irigasi;

4. Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah atau

ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

5. Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk bangunan

yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.

d. Kawasan sempadan Daerah Rekamasi Rawa

Untuk pengamanan jaringan reklamasi rawa yang dibangun oleh Pemerintah

maupun pihak swasta ditetapkan adanya garis sempadan di kiri kanan saluran yang

berfungsi untuk melindungi jaringan, memberikan kemudahan bagi petugas dalam

melaksanakan tugas eksploitasi dan pemeliharaan, penyediaan tempat penimbunan

hasil pengerukan/galian serta peningkatan fungsi jaringan. Berdasarkan Permen PU

No. 64 Tahun 1993 tentang reklamasi rawa, garis sempadan sebagaimana ditetapkan

sebagai berikut :

1. Untuk saluran primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai

maupun rawa pedalaman sekurangkurangnya 2 1/2 (dua setengah) x (kali) lebar

atas saluran, diukur dan as saluran.


RENCANA POLA RUANG

IV -12

2. Untuk saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa baik rawa pantai maupun rawa

pedalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) meter diukur dari kaki tanggul sebetah

Luar.

3. Untuk saturan primer dan sekunder pada jaringan reklamasi rawa khusus untuk

tambak baru sekurang-kurangnya 1 (satu) meter diukur dan kaki Langgit sebelah

luar.

Adapun arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan sempadan daerah reklamasi

rawa adalah sebagai berikut ;

1. Pemantapan sempadan kawasan rekamasi rawa sesuai dengan peraturan

perundangan yang beraku, dimana Lebar lahan yang dibatasi garis sempadan

pada janingan reklamasi rawa yang sudah dibangun dan dimanfaatkan masyarakat

sebelum ditetapkannya peraturan tersebut diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala

Daerah.

2. Perlindungan dan Pengembangan jalur hijau disepanjang sempadan kawasan

rekamasi rawa.

4.1.3 Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam adalah

kawasan dengan ciri khas tertentu baik di

darat maupun di perairan yang mempunyai

fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian

keragaman jenis tumbuhan dan satwa

beserta ekosistemnya. Rencana pola ruang

kawasan suaka alam yang akan

dikembangkan di wilayah Kabupaten

Banyuasin berupa kawasan Suaka Flaura dan Fauna di Kawasan Suaka Lama Bentayan dan

Padang Sugihan Kabupaten Banyuasin


RENCANA POLA RUANG

IV -13

Margasatwa yaitu berupa Perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala

dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan

pembangunan pada umumnya serta kawasan Taman Nasional Sembilang dan Taman

Nasional Laut.

a. Kawasan Suaka Margasatwa

Sebagai kawasan satwa margasatwa, kawasan ini merupakan habitat gajah

Sumatera terbesar yang dihuni sekitar 200 ekor dan beberapa satwa langka lainnya

seperti Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan Macan Dahan (Neofelis

nebulosa). Di Kabupaten Banyuasin kawasan suaka margasatwa yang telah ada dan

tetap akan dipertahankan adalah kawasan suaka Padang Sugihan seluas 75.000 Ha

yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut No.004/Kpts-II/1983. Kawasan ini termasuk

dalam dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan

Rambutan masing-masing 71.888 Ha dan 3.112 Ha. Selain itu kawasan suaka alam

yang lain adalah Suaka Alam Bentayan di Kecamatan Tungkal Ilir dengan luas 19.300

Ha.

Secara umum Upaya-upaya yang dapat dilakukan sebagai arahan

pengembangan kawasan suaka alam untuk mempertahankan keseimbangan ekologi

dan menjaga kelestarian sumberdaya alam, antara lain:

a) perlindungan kawasan suaka margasatwa Padang Sugiahan seluas 75.000 Ha di

Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan dan Bentayan seluas

19.300 Ha di Kecamatan Tungkal Ilir.

b) perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam di

kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya untuk

kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan

pembangunan pada umumnya

b. Taman Nasional Sembilang (TNS)

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem

zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan,

pariw isata dan rekreasi. Perlindungan terhadap taman nasional dilakukan untuk

pengembangan pendidikan, penelitian rekreasi dan pariwisata serta peningkatan

kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran. Kriteria taman

nasional adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan


RENCANA POLA RUANG

IV -14

satwa yang beragam, memiliki arsitektur tentang alam yang baik untuk keperluan

pariwisata.

Taman Nasional Sembilang merupakan situs Ramsar terletak di pesisir timur Provinsi

Sumatera Selatan Kecamatan Banyuasin II, merupakan kawasan lahan basah yang

sebagian besar terdiri dari hutan mangrove dan hutan rawa air tawar serta hutan rawa

gambut yang terletak di belakangnya. Hutan mangrove yang meluas hingga 35 km ke

arah darat (hulu) di kawasan ini merupakan sebagian kawasan hutan mangrove terluas

yang tersisa dengan banyak muara sungai dan dataran lumpur yang luar di sepanjang

pantai timur pulau Sumatera.

Sebagai kawasan lindung, kawasan hutan mangrove tersebut fungsi

perlindungannya adalah melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem

hutan bakau dan tempat perkembangbiakan dari berbagai biota laut, disamping

sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut serta pelindung usaha budidaya

dibelakangnya. Dalam pengembangannya kawasan Taman Nasional Sembilang juga

akan difungsikan sebagai taman wisata alam berupa kawasan ekowisata mangrove.

Di Kawasan Taman Nasional Sembilang terdapat area konservasi perairan laut

yang mempunyai ciri khas berupa keragaman atau keunikan ekosistem. Adapun fungsi

perlindungannya adalah melindungi keragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan

keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan

pada umumnya.

Kawasan Taman Nasional Sembilang Kabupaten Banyuasin


RENCANA POLA RUANG

IV -15

Gambar 4.1 Ilustrasi Pengembangan kawasan ekowisata mangrove di TNS

Selain itu Taman Nasional Sembilang juga merupakan habitat bagi sejumlah

spesies penting/terancam Beruang Madu (Helarctos malayanus), Lumba-lumba Tanpa-

sirip Punggung (Neophocaena phocaenoides), Buaya Muara (Crocodylus porosus),

serta lebih dari 32 spesies burung air, termasuk spesies yang status populasinya

rentan (vulnerable) di dunia seperti Bangau Bluwok (Mycteria cinerea), Bangau

Tontong (Leptoptilos javanicus), dan Trinil-lumpur Asia (Limnodromus semipalmatus).

Dataran lumpur yang luas di kawasan ini merupakan habitat persinggahan bagi ribuan

burung air migran terutama pada bulan Oktober hingga April dan Hutan mangrove

yang ada juga merupakan habitat yang subur bagi perikanan (ikan dan udang).

Penetapan kawasan taman nasional, sebagai kawasan pelestarian alam di

Kabupaten Banyuasin dalam pengembangannya mengalami usulan perubahan luasan,

usulan perubahan tersebut menjadi APL untuk mengakomodir perkembangan Desa

Tanahpilih di kawasan daratan dan kawasan perairan menjadi kawasan penyangga di

sepanjang sungai Calik, sungai Lalan, Kawasan konservasi perairan di Teluk Banyuasin

untuk kepentingan rencana Tanjung Api-Api dengan total seluas 11.471 Ha. Selain

perubahan diatas, juga diusulkan penambahan kawasan Taman Nasional yang semula

berupa APL masing-masing di kawasan Sungsang II, kawasan konservasi perairan TNS

serta APL yang berbatasan dengan TNS dengan total penambahan 7.223,4 Ha,

sehingga dengan usulan pengurangan dan penambahan tersebut total rencana

pengembangan TNS menjadi 198.502,44 Ha dari luas semula 202.750 Ha yang telah

ditetapkan menurut Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 95/Kpts-II/003 tanggal 19

Maret 2003 , berikut rincian usulan perubahannya :

Kawasan Mangrove Taman Nasional Sembilang

Ilustrasi Rencana Ekowisata Mangrove di Kawasan Taman Nasional Sembilang


RENCANA POLA RUANG

IV -16

Tabel 4.5 Perubahan Kawasan Taman Nasional Sembilang (Ha)

Nama Kawasan Pengurangan Luasan

TNS menjadi APL Nama Kawasan

Penambahan Luasan

APL menjadi TNS

TN Sembilang 3.756,62 APL berbatasan

dengan TN Sembilang

1.315

Perairan TN

Sembilang

7.714,38 Konservasi Perairan

TN Sembilang

1.484,82

APL Sungsang II 4.423,62

Total 11.471 Total 7.223,44

Total kawasan

hutan lindung 202.750 – 11.471 + 7.223,44 = 198.502,44

Sumber : Usulan perubahan kawasan hutan tahun 2010

Rencana perubahan kawasan Taman Nasional Sembilang tersebut diatas untuk

sementara menunggu keputusan Menteri Kehutanan statusnya adalah Holding Zone.

Adapun arahan pengembangan kawasan Taman Nasional, antara lain:

a) Perlindungan dengan tetap mempertahankan kawasan Taman Nasional Sembilang

seluas 198.502,44 Ha yang terletak di Kecamatan Banyuasin II.

b) Pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman

tanaman bakau dan nipah di pantai.

c) perlindungan mangrove, keanekaragaman biota dan tipe ekosistem untuk



d) Pengembangan pariwisata berupa ekowisata mangrove yang disertai dengan

pengembangan balai penelitian dan budidaya mangrove.

4.1.4 Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Banyuasin terdiri dari kawasan

rawan genangan, kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan khususnya hutan dan

lahan gambut serta kawasan rawan angin puting beliung.

Untuk kawasan rawan genangan, Luasannya cukup beragam mulai dari

genangan dengan tipe A yaitu lahan yang selalu terluapi air pasang baik pasang besar

maupun pasang kecil, tipe genangan ini terutama terdapat di sebagian wilayah

Kecamatan Makarti Jaya, Muara Padang, Banyuasin II, dan Muara Sugihan.

Selanjutnya tipe genangan B dimana lahan terluapi saat pasang besar, kondisi ini

terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Muara Sugihan, Muara Telang, Sumber Marga


RENCANA POLA RUANG

IV -17

Telang dan Makarti Jaya. Tipe genangan C yaitu dalam kondisi tidak tergenang tetapi

kedalaman air tanah pada waktu pasang surut kurang dari 50 cm dan genangan tipe D

yaitu dalam kondisi tidak tergenang pada waktu pasang air tanah lebih dari 50 cm,

tetapi pasang surutnya air masih terasa atau tampak pada saluran tersier. Untuk

Sebaran daerah genangan C dan D cukup merata hampir di seluruh kecamatan


Guna mengantisipasi terjadingan genangan khusunya di kawasan dengan tipe

genangan A dan B selama waktu pasang dan musim penghujan, faktor-faktor

penyebab aliran bebas di permukaan harus diminimalisir dengan melakukan beberapa

hal, antara lain :

1. Normalisasi pada aliran sungai-sungai kecil dan kanal perlu dilakukan secara

terprogram;

2. Pembuatan saluran-saluran pengaliran (drainase) yang mampu mengontrol aliran

permukaan;

3. Revitalisasi kawasan tangkapan air (catchment areas);

4. Konservasi ekologi kawasan rawa.

5. Pembangunan tanggul penahan air

6. Pemberdayaan peran serta masyarakat disekitar wiayah DAS di Kabupaten

Banyuasin

Rencana pola ruang di Kabupaten Banyuasin merupakan kawasan yang rawan

terhadap genangan sehingga membutuhkan pengendalian khusus untuk

pengembangan kawasan budidaya terutama untuk kawasan terbangun. Hal ini terkait

dengan kawasan yang harus dilindungi seperti sempadan sungai, kawasan sekitar

danau dan rawa dalam, dan kawasan bergambut. Berdasarkan sebaran hot spot hasil

pantauan Satelit SSMFP, potensi kebakaran hutan dan lahan di kawasan bergambut

cukup tinggi di Kabupaten Banyuasin, yang tersebar di Kecamatan Pulau Rimau,

Banyuasinsatu, Muara Padang , Tungkal Ilir dan Muara Sugihan serta kawasan lain

yang memiliki Lahan gambut cukup tebal seperti di daerah Taman Nasional (TN)

Sembilang dan sekitarnya. Potensi kebakaran yang cukup tinggi pada kawasan lahan

gambut, perlu diantisipasi dengan :

1. rencana pola ruang melalui penetapan kawasan bergambut menjadi kawasan

lindung. Hal ini juga terkait dengan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya;


RENCANA POLA RUANG

IV -18

2. Melalui Pola penyiapan lahan pertanian khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir,

Muara Telang, Muara Sugihan

Disamping itu Kabupaten Banyuasin juga memiliki kawasan rawan angin puting

beliung yakni di Kecamatan Banyuasin I, Kecamatan Banyuasin II, Kecamatan Betung,

Kecamatan Pulau Rimau,Kecamatan Talang Kelapa, Kecamatan Tungkal Ilir,

Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, dan Kecamatan Tanjung Lago.

Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk kecamatan-kecamatan dimaksud perlu

diprioritaskan upaya-upaya penaggulangan bencana angin puting beliung. Seperti

Perlindungan vegetasi tegakan pada kawasan pantai.

Bencana Alam lainnya yaitu rawan kekeringan, Dari Indeks Risiko Bencana

Kekeringan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PNPB)

Tahun 2010 dan Kajian Risiko Kekurangan Air oleh Kementerian Lingkungan Hidup,

Kabupaten Banyuasin termasuk dalam tingkat risiko tinggi untuk bencana kekeringan.

Tingkat risiko menengah sampai sangat tinggi yang tersebar di kawasan DAS Musi

serta tingkatan risiko dari sangat rendah sampai sangat tinggi di kawasan Das

Banyuasin. Terkait dengan rencan pola ruang, upaya penanggulangan bencana untuk

kekeringan di Kabupaten Banyuasin dapat dilakukan melalui Keberlanjutan konservasi

lahan, hutan konservasi dan reboisasi untuk pemeliharaan kuantitas dan kualitas

penyediaan air

4.2 RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA

Rencana pengembangan pola ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten

Banyuasin pada dasarnya di arahkan dalam rangka optimasi pemanfataan sumber daya

dan ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kriteria untuk mendelineasi

kawasan/sub-kawasan budidaya secara umum lebih didasarkan pada faktor kesesuaian

lahan untuk dikembangkan.

Klasifikasi kawasan budidaya yang akan diuraikan terutama dikaitkan dengan

fungsi utama pemanfaatan ruangnya dalam menampung kebutuhan penduduk. Dilihat

dari kriterianya, pada dasarnya terdapat wilayah yang dapat saja memenuhi kriteria

untuk pengembangan beberapa jenis kegiatan budidaya (misalnya pertanian tanaman

lahan basah, tanaman lahan kering, perkebunan dan pertambangan). Dengan kata

lain, bahwa penggarisannya (deliniasi) di atas peta akan menjadi tumpang tindih

(overlap). Dengan demikian pengalokasian ruangnya di samping didasarkan pada

kesesuaian lahan, juga perlu mempertimbangkan aspek ekonomis serta kebijakan


RENCANA POLA RUANG

IV -19

secara nasional atau daerah sebagai dasar bagi prioritasnya. Ketentuan/kriteria yang

dijadikan acuan dalam mengkaji alokasi dan sebaran kawasan budidaya adalah

Keputusan Presiden No. 57/1989 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan tata ruang

nasional dan penyusunannya mengacu pada Pertaturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 16/PRT/M/2009 tentang pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang, maka

rencana pola ruang untuk kawasan budidaya yang akan dikembangkan di Kabupaten

Banyuasin, secara garis besar dibagi menjadi :

a) kawasan peruntukan hutan produksi, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan:

peruntukan hutan produksi tetap, dan hutan produksi yang dapat di konversi

b) kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan:

peruntukan pertanian lahan pangan, holtikultura, perkebunan dan peternakan;

c) kawasan peruntukan perikanan;

d) kawasan peruntukan pertambangan;

e) kawasan peruntukan industri, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan: peruntukan

industri besar, peruntukan industri sedang dan peruntukan industri rumah tangga;

f) kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci meliputi kawasan-kawasan:

peruntukan pariwisata budaya, peruntukan pariwisata alam, dan peruntukan

pariwisata buatan;

g) kawasan peruntukan permukiman yang terdiri dari permukiman perdesaan dan

perkotaan

h) kawasan peruntukan lainnya yang terdiri dari pertahanan keamanan, rencana

reklamasi pantai

4.2.1 Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang dikelola untuk

peningkatan kesejahteraan penduduk, dalam arti keberadaan hutan produksi dapat

difungsikan sebagai lahan produktif dengan tidak mengganggu tegakan dan yang

diambil hanya hasil dari tanaman tersebut. Penetapan kawasan hutan produksi

ditujukan untuk mewujudkan kawasan hutan produksi yang dapat memberikan

manfaat :

a. Mendorong peningkatan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor

serta kegiatan ekonomi sekitarnya;

b. Mampu meningkatkan fungsi lindung, menjaga keseimbangan tata air dan

lingkungan serta pelestarian kemampuan sumberdaya hutan;


RENCANA POLA RUANG

IV -20

c. Mampu menjaga kawasan lindung terhadap pengembangan kawasan budidaya;

d. Mampu meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar hutan, meningkatkan

pendapatan daerah, dan meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar

hutan;

e. Meningkatkan nilai tambah produksi hasil hutan dan industri pengolahannya dan

meningkatkan ekspor; atau

f. Mendorong perkembangan usaha dan peran masyarakat sekitar hutan.

Kawasan hutan produksi yang terdapat di wilayah Kabupaten Banyuasin hanya

berupa kawasan hutan produksi tetap (± 68.393,37 Ha) dan kawasan hutan produksi

yang dapat dikonversi. Kawasan hutan produksi ini pengembangannya berdasarkan

ketentuan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) berlokasi di wilayah Kecamatan

Banyuasin II yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional Sembilang. Namun

demikian kawasan hutan produksi tersebut saat ini dalam kondisi tidak produktif

karena potensi kayu yang rendah pasca penebangan.

a. Peruntukan hutan produksi tetap

Hutan produksi tetap Adalah kawasan yang diperuntukkan bagi hutan produksi

dimana eksploitasinya dapat dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam. Pada

hutan produksi tetap pada dasarnya hasil hutan dapat dikelola seoptimal mungkin,

tetapi tetap memberlakukan prinsip dasarnya yakni apa yang diambil dari alam harus

diganti dengan hal yang serupa kepada alam, sehingga pengambilan hasil hutan harus

dilaksanakan secara bergilir dan dilakukan penanaman kembali sebagai bagian dari

upaya pelestarian sekaligus mempertahankan kualitas alam.

Kawasan hutan produksi tetap yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin

seluas 67.051,16 Ha atau sebesar 5,2% dari luas wilayah Kabupaten Banyuasin, dan

tersebar di Kecamatan Banyuasin II seluas 61.746,12 Ha, Kecamatan Muara Sugihan

seluas 5.290,01 Ha dan Kecamatan Tungkal Ilir seluas 15,026 Ha. Dalam

Pengembangannya terjadi perubahan luas untuk hutan produksi di Kabupaten

Banyuasin berupa penambahan luas hutan di Muara Sugihan seluas 1.342,21 sehingga

total kawasan hutan produksi di Kabupeten Banyuasin menjadi 68.393,37 Ha.

Rencana penanganan kawasan produksi tetap adalah :

1. Penetapan dan perlindungan kawasan hutan produksi tetap seluas 68.393,37 Ha di

Kecamatan Banyuasin II, Muara Sugihan dan Tungkal Ilir.


RENCANA POLA RUANG

IV -21

2. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebang,

dan tidak dapat dialihfungsikan ke budidaya lainnya

kecuali untuk tanaman dengan tegakan yang dapat

memberikan fungsi perlindungan.

3. Pengembangan kawasan penyangga pada kawasan

hutan produksi yang berbatasan dengan hutan

lindung.

4. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan

pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.

5. Pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis

hutan tanaman industry

b. Peruntukan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi

Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat dikonversi (HOK) adalah

kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi perkembangan

transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri, dan lain-lain.

Kondisi eksisting dan telah ditinjau oeh tim terpadu, Melalui surat keputusan

Kementerian Kehutanan, terdapat perubahan kawasan hutan produksi yang dikonversi

menjadi perkebunan sawit sebesar 15.396 Ha. Selain perubahan tersebut, dari

penetapan kawasan hutan dalam RTRW Provinsi Sumatera Selatan dan dan

Berdasarkan hasil peninjauan ke lapangan oleh Tim terpadu pusat Tanggal 2

November sampai dengan 5 November 2011 dalam rangka penelitian Revisi Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin

terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi

di Kabupaten Banyuasin dengan total yang diusulkan sebesar 60.781,85 Ha, rincian

usulan perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.6 Usulan Perubahan Hutan Produksi yang di konversi

Sumber : Usulan Perubahan

Nama Kawasan FUNGSI Luas (Ha)

Awal Usulan

HPK Tanjunglago HPK APL 11.295,97

HPK Air Senda Air Limau HPK APL 1.469,59

HPK. Bertak/Sungai Lilin HPK APL 40.525,29

HPK Gelumbang HPK APL 7.491,00

Total 60.781,85

Kawasan Hutan Produksi Tetap

di Kabupaten Banyuasin


RENCANA POLA RUANG

IV -22

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, Keseluruhan usulan perubahan status

hutan yang dapat dikonversi tersebut, berubah menjadi areal penggunaan lain (APL)

untuk kebutuhan mendesak, Di wilayah HPK Tanjunglago berdasarkan fakta

dilapangan merupakan bagian dari sentra penghasil padi/beras pasang surut

Kabupaten Banyuasin, dimana yang tersisa terdapat Desa Asli (Desa Tanjunglago dan

Desa Srimenanti) Desa Tanjungago telah menjadi pusat Kecamatan Tanjunglago

dilengkapai dengan infrastruktur seperti kantor camat, Puskesmas, Pustu dan fasilitas

pendidikan serta terdapat desa-desa eks transmigrasi antara lain Desa Sukadamai

,Tanjung Lago, Desa Sukatani dan Desa Banyuurip. Sedangkan HPK di Air Senda Air

Limau yang tersisa semuanya merupakan permukiman dan perkebunan masyarakat.

Pada Kawasan HPK Bertak/Sungai Lilin ini terdapat Desa Asli ( Desa Keluang

dan Desa Bentayan) serta Desa eks transmigrasi antara lain Desa Bumi Serdang, Desa

Sidomulyo, Desa Pancamulya ,Desa Sukajaya ,Desa Sukakarya. Selain itu di wilayah

HPK Bertak dan telah ada Puskesmas, SD, SMP, SMA, Pustu, Kantor KUA, dan Kantor

Camat serta salah satu desa tersebut telah menjadi ibukota kecamatan tungkal ilir

yaitu sidomulyo. Sedangkan untuk HPK Gelumbang areal ini sebagian besar telah

berupa Areal pesawahan dan perkebunan rakyat.

Penetapan kawasan Secara resmi usulan kawasan tersebut telah diusulkan

melalui Surat keputusan Bupati Nomor 050/3713/Bappeda-PM/PPWFS/2011 tanggal 25

November 2011 dan diteruskan oeh Surat keputusan Gubernur Nomor

522/3519/Bappeda/2011 tanggal 20 Desember 2011. Sehubungan dengan belum

dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan HPK

menjadi APL maka status Kawasan HPK masih dalam bentuk Holding Zone , segala

proses perizinan di kawasan ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan

yang berlaku terahir.

Adapun rencana penanganan kawasan produksi yang dikonversi adalah :

1. Apabila dilakukan penebangan, digunakan pola tebang pilih agar hutan yang ada

dapat dikelola secara selektif, sehingga keutuhan hutannya sejauh mungkin

terpelihara. Kond`isi tersebut dilakukan untuk menghindari adanya bencana alam

longsor,

2. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan

keamanan hutan lainnya


RENCANA POLA RUANG

IV -23

4.2.2 Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan pertanian di Kabupaten Banyuasin, meliputi pertanian lahan pangan

(persawahan), pertanian holtikultura (ladang, kebun campur), perkebunan, dan

peternakan.

a. Pertanian Pangan

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Banyuasin didominasi oleh kawasan

pertanian lahan basah. Hal ini terkait dengan letak geografis dan kondisi fisik wilayah

Kabupaten Banyuasin yang berupa dataran rendah dan merupakan rawa pasang

surut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka luas lahan pertanian pangan yang

direncanakan di Kabupaten Banyuasin yakni seluas 232.873,40 Ha (20% dari luas

wilayah kabupaten), dari luas tersebut, sekitar 35.588 Ha masih belum termanfaatkan.

Sebagai penopang lumbung padi Nasional bagi Sumatera Selatan, pengembangan

lahan pertanian pangan di Kabupaten Banyuasin dikembangkan tersebar di seluruh

kecamatan dengan alokasi luasan terbesar yaitu Kecamatan Muara Sugihan yaitu

42.326,09 Ha. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 4.7 Luas Kawasan Pertanian Pangan Kabupaten Banyuasin

Kecamatan Luas (Ha)

Kec. Air Salek 1.8101

Kec. Banyuasin I 21.359

Kec. Banyuasin II 13.145

Kec. Banyuasin III 5.391

Kec. Makarti Jaya 16.818

Kec. Muara Padang 26.461

Kec. Muara Sugihan 27.615

Kec. Muara Telang 17.394

Kec. Pulau Rimau 17.078

Kec. Rambutan 3.070

Kec. Rantau Bayur 19.200

Kec. Suak Tapeh 1.050

Kec. Tanjung Lago 18.391

Kec. Tungkai Ilir 6.667

Kec. Sembawa 2.454

Kec. Betung 1.520

Kec. Talang Kelapa 1.655

Kec. Sumber Marga Telang 13.890

Kec. Air Kumbang 1.615 Total 232.873,40

Sumber : Hasil Analisis dan rencana 2011


RENCANA POLA RUANG

IV -24

Adapun arahannya adalah :

1. Pengembangan dan perlindungan pertanian pangan seluas 238.259,40 yang

tersebar di setiap kecamatan.

2. Atas pertimbangan tertentu, dan untuk menjamin agar kawasan pertanian tidak

berubah fungsi, maka kawasan-kawasan pertanian pada lokasi-lokasi tertentu

dapat ditetapkan sebagai kawasan pertanian abadi.

3. Perlu adanya inventarisasi ulang terhadap luas baku sawah maupun jaringan

irigasi yang ada.

4. Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi

5. Pembangunan dan pengembangan pertanian lahan kering dengan komoditi

palawija di seluruh Kecamatan

6. Konservasi tanah dan air pada lahan pertanian

7. Penggunaan bibit unggul dengan kualitas tinggi, pematangan awal dan tahan

terhadap genangan air yang berkadar garam relatif tinggi

8. Penggunaan teknik budidaya pangan

9. Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian

b. Pertanian Tanaman Holtikultura

Ciri khas dari pertanian hortikultura ini adalah tanaman lahan kering yang

bernilai ekonomi tinggi (Tejoyuwono, 1989), seperti sayur-sayuran dan buah-buahan.

Komoditas pertanian hortikultura yang terdapat di Kabupaten Banyuasin untuk sayur-

sayuran adalah kacang panjang, tomat, terong, timun, kangkung, bayam, buncis dan

cabe. Sedangkan komoditas buah-buahan yang unggulan seperti jeruk, rambutan dan

pisang. Mengingat karakteristik wilayah dan penduduk serta kesesuaian lahan yang

ada, kegiatan pertanian holtikuktura di Kabupaten Banyuasin bersifat

pilihan/kondisional yang diusahakan disela waktu kegiatan pertanian utama yaitu

pertanian pangan. Lahan yang digunakan untuk holtikultura tersebar hampir di setiap


RENCANA POLA RUANG

IV -25

kecamatan dan sebagian besar dilakukan disekitar permukiman. Pengembangan

kedepan pertanian holtikultura sangat tepat untuk dikembangkan terutama untuk

memanfaatkan lahan tidur menjadi produktif.

c. Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin dikembangkan berdasarkan

fungsi kawasan dan potensi yang ada pada masing-masing kecamatan. Kawasan

perkebunan di Kabupaten Banyuasin dibedakan berdasarkan komoditas dengan

potensi luas dominan/terbesar meliputi perkebunan sawit, perkebunan karet,

perkebunan kelapa dalam dan tebu. Total Luas perkebunan yang direncanakan di

Kabupaten Banyuasin seluas 406.520,07 ha atau sekitar 27% dari luas Kabupaten

Banyuasin yang pengembangannya hampir di seluruh kecamatan. Luas tersebut terdiri

dari perkebunan karet sebesar 142.041,87 Ha, perkebunan sawit 241.506,03 Ha,

perkebunan kelapa dalam sebesar 21.559,60 Ha dan perkebunan tebu seluas 1.412,57

Ha. Untuk persebaran luasan perkebunan di setiap kecamatan, akan dijelaskan melalui

tabel berikut :

Tabel 4.8 Luasan Peruntukan Perkebunan

Kecamatan Luas (Ha) Total (Ha)

Sawit Karet Kalapa Dalam Tebu

Air Salek 2.937,91 - 845,62 - 4.283,53

Banyuasin I 4.772,65 7.143,20 - - 12.915,85

Banyuasin II 28,069,92 27,43 2.014,98 - 2.042,41

Banyuasin III 656,03 24.019,32 - - 27.586,35

Betung 2.321,81 30.175,81 - - 32.497,62

Makarti Jaya 1.787,75 21,10 7.284,89 - 9.093,74

Muara Padang 3.332,24 11.819,08 - - 16.151,32

Muara Sugihan - 123,48 1.088,87 - 1.212,35

Muara Telang - - 53,67 - 53,67

Pulau Rimau 44.666,23 3.308,25 2.716,99 - 57.760,39

Rambutan 14.985,32 10.679,06 - - 28.664,38

Rantau Bayur 8.446,09 3.783,21 - - 13.229,30

Sembawa 5.550,08 12.840,22 - - 19.390,30

Suak Tapeh 14.749,24 13.589,32 - - 30.729,56

Talang Kelapa 21.435,63 1.525,26 - - 24.160,88

Tanjung Lago 33.991,91 2,18 - - 38.994,09

Tungkal Ilir 31.396,63 13.817,60 - 1.412,57 49.626,80

Sumber Marga

Telang 900 - 7.554,58 8.454,58

Air Kumbang 21.505,60 9.167,35 - 29.672,95

Total 241.506,03 142.041,87 21.559,60 1.412,57 406.520,07



RENCANA POLA RUANG

IV -26

Arahan pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Banyuasin adalah :

1. Penetapan dan perlindungan kawasan perkebunan dengan total 406.520,07 ha,

terdiri dari perkebunan karet sebesar 142.041,87 Ha, perkebunan sawit 241.506,03

Ha, perkebunan kelapa dalam sebesar 21.559,60 Ha dan perkebunan tebu seluas

1.412,57 Ha.

2. melakukan peremajaan tanaman perkebunan secara berkala

3. Memperbaiki dan mengembangkan prasarana dan sarana infrastruktur ke lokasi

perkebunan maupun untuk pengolahan dan pemasaran.

5. Pemilihan komoditas unggulan di kawasan agropolitan sifatnya tidak

tetap/dinamis, disesuaikan dengan kondisi fisik tanah di kawasan tersebut dan

kondisi pasar yang ada.

6. Mendorong tumbuh berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha.

7. Menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha

perkebunan.

Selanjutnya langkah yang sangat relevan dalam pembangunan perkebunan ke

depan adalah menerapkan pengembangan konsep ”Corporate Community

Relationship”. Melalui pengembangan konsep ini, diharapkan :

1. Pengusaha perkebunan rakyat atau masyarakat sekitar perkebunan dapat berperan

di dalam pengelolaan perkebunan.

2. Pengusaha perkebunan besar dengan segala kelebihan yang dimilikinya dapat

berperan membantu meningkatkan produktivitas dan mutu hasil perkebunan

rakyat, baik melalui kegiatan peremajaan, rehabilitasi maupun diversifikasi usaha

perkebunan.

3. Pengusaha perkebunan dapat ikut berperan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan pemerintah daerah

dalam pengembangan infrastruktur setempat.

Kawasan Perkebunan di Kabupaten Banyuasin


RENCANA POLA RUANG

IV -27

d. Peternakan

Berdasarkan data populasi dan rencana program

pengembangan sentra peternakan Pemerintah

kabupaten Banyuasin, pengembangan sentra

peternakan akan dikembangkan yaitu

Pengembangan sentra peternakan ternak besar,

Pengembangan sentra peternakan ternak kecil

dan Pengembangan sentra peternakan unggas. Kawasan peternakan yang akan

dikembangkan di Kabupaten Banyuasin sekitar 1.518 Ha. Khusus untuk kecamatan

lainnya, peternakan tidak menempati kawasan tersendiri tetapi terintegrasi pada

kawasan pertanian pangan dan perkebunan. Sebaran lokasi pengembangan kawasan

peternakan tersebut yaitu terpusat di Kecamatan Rambutan sebesat 353,24 Ha,

Kecamatan Sembawa 79,29 Ha serta Kecamatan Talang Kelapa sebesar 1.085,81 Ha.

(Perhatikan Tabel berikut )

Tabel 4.9 Luasan Peruntukan Kawasan Peternakan

Kecamatan Luas (Ha)

Rambutan 353,24

Sembawa 79,29

Banyuasin III 50

Suak Tapeh 100

Talang Kelapa 935,81

Total 1.518,34


Arahan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Banyuasin adalah :

1. Penetapan dan perlindungan kawasan peternakan dengan total 1.509 Ha, terdiri di

Kecamatan Rambutan sebesat 340,9 Ha, Kecamatan Sembawa 82,962 Ha serta

Kecamatan Talang Kelapa sebesar 1.086,1 Ha

2. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung peternakan

3. Mendorong tumbuh berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku usaha

melalui pengembangan industri peternakan

4.2.3 Perikanan

Rencana pola ruang kawasan budidaya untuk pengembangan kawasan

perikanan di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada potensi sumberdaya perikanan

Usaha Peternakan Unggas di Pangkalan Balai


RENCANA POLA RUANG

IV -28

yang cukup melimpah di wilayah ini, hal ini ditunjang dengan luas perairan laut

Banyuasin yang mencapai sekitar 1.765,4 km2 dan panjang garis pantai 275 km. Usaha

perikanan di Kabupaten banyuasin terdiri dari perikanan laut, perairan umum

(budidaya keramba), budidaya tambak dan budidaya ikan air tawar. Dasar penentuan

kawasan perikanan adalah secara teknis dapat digunakan untuk kegiatan perikanan,

dan secara ruang dapat memberikan manfaat untuk :

Meningkatkan produksi perikanan dan mendayagunakan investasi;

Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub sektor serta

kegiatan ekonomi sekitarnya;

Tidak mengganggu fungsi lindung;

Tidak mengganggu upaya pelestarian sumberdaya alam;

Meningkatkan pendapatan masyarakat;

Meningkatkan pendapatan daerah dan nasional;

Meningkatkan kesempatan kerja; ekspor dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4.10 Luasan Peruntukan Kawasan Perikanan

Kecamatan Luas (Ha)

Kec. Air Salek 608,80

Kec. Banyuasin II 1.643,59

Kec. Makarti Jaya 1.612,87

Kec. Muara Sugihan 2.916,88

Kec. Muara Telang 76,61

Kec. Rantau Bayur 626,85

Kec. Tanjung Lago 1.564,76

Kec.Talang Kelapa 17,72

Kec. Sumber Marga Telang 0,03

Kec. Rambutan 20 Total 9.088,11

Sumber : Hasil Analisis dan Rencana,2011

Kabupaten Banyuasin mempunyai 275 km

panjang pantai namun hanya dilengkapi dengan 1

Tempat Pelelangan ikan (TPI), yaitu di Sungsang.

Saat ini potensi kawasan pesisir (laut) yang perlu

dikelola dengan potensi 102.300 Ton/Tahun

yang berada pada kawasan tangkap sampai batas

Kegiatan Perikanan di Sungsang


RENCANA POLA RUANG

IV -29

4 mil dari pantai (kewenangan kabupaten sekitar 1,3 juta Ha). Secara lebih detil

rencana pengelolaan kawasan laut dan pesisir didetailkan pada rencana pengelolaan

zonasi kawasan pesisir pada studi yang berbeda.

Adapun arahan pengembangan Kawasan perikanan dimaksud adalah :

1. Tambak : Lokasi pengembangan areal tambak di Kabupaten Banyuasin

dialokasikan di Kecamatan Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan,

Muara Telang, Sumber Marga Telang dan Tanjung Lago dengan luas total

8.423,54 ha

2. Perikanan air tawar (kolam) di Kecamatan Talang Kelapa seluas 217,72 Ha, Rantau

Bayur seluas 426,85 Ha dan Kecamatan Rambutan seluas 20 Ha serta daerah lain

yang memiliki potensi budidaya air tawar.

3. Perikanan tangkap sungai, melalui Sungai Komering, Sungai Musi, Sungai

Banyuasin, Sungai Upang, Sungai Air Saleh dan Sugihan. Budidaya sungai di

Kecamatan Rantau Bayur dan Musi

4. Perikanan tangkap laut dangkal di Selat Bangka

5. Pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan kawasan ekonomi yang

terdiri dari sentra-sentra produksi dan perdagangan komoditas kelautan dan

perikanan, jasa, perumahan, dan kegiatan lainnya yang saling terkait. Penetapan

kawasan minapolitan di Kabupaten Banyuasin dialokasikan di Kawasan Sungsang

yang dikembangkan untuk perikanan tangkap dan laut serta sebagian kecil untuk

perikanan tambak. Kawasan Air Batu, Sukamoro dan Rantau Bayur untuk

perikanan Budidaya air tawar serta kawasan Muara Sugihan, Banyuasin II untuk

pengembangan perikanan tambak/payau.

6. Pengembangan kawasan perikanan darat diserasikan dengan pemanfaatan ruang

permukiman maupun pemanfaatan ruang kawasan pertanian, maupun industri

hasil pertanian.

4.2.4 Kawasan Peruntukan Pertambangan

Dasar penentuan kawasan pertambangan di Kabupaten Banyuasin adalah

kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk pemusatan kegiatan

pertambangan, dan tidak menganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta

apabila dimanfaatkan dapat memberi kontribusi daerah, yakni :

Meningkatkan produksi pertambangan;


RENCANA POLA RUANG

IV -30







Meningkatkan kesempatan kerja; ekspor dan perkembangan masyarakat.

Kondisi eksisting, pemanfaatan potensi Recana pola

ruang kawasan pertambangan di Kabupaten Banyuasin

tidak dapat ditetapkan secara eksklusif, namun berupa

kegiatan pertambangan baik hanya berupa bahan

galian mineral dan batubara maupun pertambangan

minyak bumi. Penyebaran kegiatan pertambangan

minyak dan gas bumi sebagian besar berlokasi di

Kecamatan Pulau Rimau dan Kecamatan Tungkal Ilir

dengan jumlah sumur produksi sebanyak 24 sumur.

Kegiatan penambangan batu bara terdapat di wilayah Kecamatan Betung, Pulau

Rimau, Tungkal Ilir, Rantau Bayur, Talang Kelapa, Muara Telang dan Kecamatan

Banyuasin III. Jenis batubara di lokasi tersebut pada umumnya dari jenis lignite

dengan kadar air yang tinggi namun nilai kalorinya rendah. Kegiatan pertambangan

lainnya berupa gambut di Kecamatan Banyuasin II, Kaolin di Kecamatan Betung dan

Kecamatan Talang Kelapa; pasir kuarsa dan bentonit di wilayah Kecamatan Talang

Kelapa; dan tanah urug tersebar di sebagian besar wilayah Kabupaten Banyuasin.

Tabel 4.11 Persebaran Kawasan Pertambangan Kab. Banyuasin IUP Operasi Produksi

Kecamatan Luas (Ha)

Kec. Banyuasin III 616,28

Kec. Betung 3.620,25

Kec. Pulau Rimau 99,077

Kec. Rantau Bayur 3.616,59

Kec. Tungkai Ilir 4.902,315 total 12.674,523


Arahan pengembangan pertambangan di Kabupaten Banyuasin adalah :

Kegiatan Pertambangan di Kab. Banyuasin


RENCANA POLA RUANG

IV -31

1. Penetapan dan pengembangan kawasan pertambangan sebesar 209.052 Ha

dengan status perizinan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi seluas

12.674 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 196.378 Ha yang berada di Kecamatan

Banyuasin III, Pulau Rimau, Rantau Bayur, Betung, Tungkal Ilir, Talang Kelapa

dan Kecamatan Muara Telang.

2. Selain itu perlu dilakukan sanksi yang tegas jika melanggar aturan yang telah

disepakati, dan diwajibkan untuk melakukan reboisasi kembali terhadap lahan

yang sudah dieksploitasi.

3. Mewajibkan bagi seluruh pemegang eksploitasi untuk melakukan reboisasi

terhadap kawasan yang telah dieksploitasi, jika melanggar diberikan sanksi.

4. Memberikan batasan lahan yang dapat dieksploitasi dan harus menjaga

keseimbangan lingkungan yang ada.

4.2.5 Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan industri adalah kawasan yang dikembangkan untuk kegiatan industri

pengolahan atau manufaktur, kawasan ini dilengkapi dengan prasarana, sarana

penunjang yang disediakan oleh perusahaan kawasan industri (Kamus Tata Ruang,

1997). Beberapa hal yang menjadi dasar dalam penentuan kawasan industri di

Kabupaten Banyuasin adalah kawasan yang secara teknis dapat digunakan untuk

kegiatan industri serta tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan

apabila digunakan untuk kegiatan industri dapat memberikan manfaat :

Meningkatkan produksi hasil industri dan meningkatkan daya guna investasi di

daerah sekitarnya;






Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;

Meningkatkan kesempatan kerja;

Meningkatkan ekspor; dan

Meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat setempat.


RENCANA POLA RUANG

IV -32

Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Banyuasin didasarkan pada

potensi sumberdaya alam yang ada. Kondisi eksisting saat ini, struktur ekonomi

Kabupaten Banyuasin banyak bertumpu pada sektor primer yakni sektor pertanian

tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan. Sementara sektor sekunder

seperti industri pengolahan yang banyak digunakan sebagai motor penggerak

ekonomi wilayah belum mampu mengimbangi sektor primernya. Sehingga untuk

meningkatkan perekonomian wilayah Banyuasin perlu dikembangkan kawasan industri

yakni antara lain :

1. Kawasan industri yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin dengan jenis industri

besar yaitu kawasan industri gasing di Kecamatan Talang Kelapa dan industri di

kawasan Tanjung api-api, untuk mengolah hasil sumberdaya alam yang ada di


2. Lahan peruntukkan industri merupakan kawasan yang dikembangkan sebagai zona

industri berkembang karena adanya kemudahan akses dan kecenderungan

menjadi area industri karena sebelumnya sudah banyak terdapat industri. Lokasi

yang dkembangkan harus tetap memperhatikan daya dukung lahannya dan tidak

mengkonversi lahan pertanian secara besar-besaran yaitu industri di kawasan

mariana.

3. Sentra industri kecil dikembangkan di setiap kecamatan disesuaikan dengan

potensi yang dimiliki. Pola pengembangannya mengikuti kecenderungan yang ada

yakni menyatu dengan permukiman tenaga kerja dari penduduk lokal dan

dikerjakan di tiap rumah.

4. Sentra industri kecil diarahkan pengembangannya dengan pengendalian terhadap

pengembangan pemanfaatan lahannya serta dikelola limbahnya pada tempat yang

sudah berkembang.

Arahan persebaran kawasan industri di Kabupaten Banyuasin adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12 Persebaran Kawasan Industri Kab. Banyuasin

Kecamatan Luas (Ha)

Banyuasin I 1.004,21 Banyuasin II 8.727,19 Muara Telang 21,77 Talang Kelapa 5.091,33 Sumber Marga Telang 3.658,34 Total 18.502,84



RENCANA POLA RUANG

IV -33

Berdasarkan perkembangan dan persebaran industri di atas, maka arahan

pengembangan industri di Kabupaten Banyuasin adalah :

1. Penetapan dan pengembangan kawasan industri seluas 18.502,84 Ha, yang

tersebar di Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin II, Sumber Marga Telang, Muara

Telang dan Talang Kelapa.

2. Pada daerah pedesaan diarahkan pada sentra-sentra industri dan kerajinan serta

pada permukiman yang ada.

3. Pada wilayah perkotaan diarahkan dengan mempertimbangkan batas wilayah kota

dan rencana detail tata ruang kota sebagai breakdown dari rencana tata ruang

wilayah kabupaten.

4. Pengembangan industri kecil dialokasikan secara terkonsentrasi pada satu

kawasan tertentu maupun pada kawasan yang menyatu dengan permukiman

penduduk; untuk industri kerajinan atau industri yang berkaitan dengan pariwisata

diarahkan pada kawasan yang berdekatan dengan lokasi parawisata; dan untuk

industri yang menimbulkan polusi diarahkan pada kawasan yang jauh dari

permukiman.

5. Menjalin kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan industri kecil di dalam

penyuluhan keterampilan, penyediaan dana dan distribusi pemasaran.

6. Pengembangan industri kecil ini perlu dilaksanakan di tiap kecamatan dengan

diversifikasi jenis industri sesuai dengan kegiatan eksisting, bahan baku dan

ketersediaan sumber daya lainnya.

4.2.6 Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan pariwisata secara teknis adalah kawasan yang apabila dikembangkan

tidak mengganggu kelestarian budaya, keindahan alam dan lingkungan, apabila

dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata akan memberikan manfaat untuk :

Meningkatkan pendapatan daerah dan mendayagunakan investasi;








RENCANA POLA RUANG

IV -34

Meningkatkan kesempatan kerja;

Melestarikan budaya; dan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, maka rencana pola ruang untuk pengembangan kawasan

pariwisata adalah yang tersebar di wilayah Kecamatan Banyuasin III khususnya di

daerah Sembawa untuk pengembangan kawasan wisata agro, di wilayah Kecamatan

Talang Kelapa khususnya di daerah Sukomoro untuk pengembangan kawasan wisata

pemancingan, dan di wilayah Kecamatan Banyuasin II khususnya di daerah Sungsang

dan Muara Baru untuk pengembangan kawasan wisata pesisir/kampung nelayan dan

kawasan wisata Tugu Silk Air, Taman Nasional Sembilang dapat dikelola menjadi salah

satu tujuan ekowisata.

Beberapa aspek yang terkait dengan perencanaan kawasan wisata, perlu

ditindaklanjuti dengan :

1. Penetapan dan pengembangan kawasan pariwisata seluas 889,94 Ha, yang

tersebar di Kecamatan Banyuasin II 815,84 Ha dan Sumber Marga Telang 74,10

Ha.

2. Meningkatkan mekanisme pengelolaan pengembangan obyek wisata sesuai dengan

potensi yang dimiliki dan memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut.

3. Mensinkronkan dan meningkatkan koordinasi antara sistem kepariwisatan

kabupaten dengan Propinsi Sumatera Selatan, sehingga pengembangan obyek

wisata andalan dalam skala regional dapat lebih terpadu.

4. Membuat rencana pengembangan setiap obyek wisata, guna memacu

perkembangan dan menarik investasi dalam pembangunan kepariwisataan.

5. Mengingat bahwa sebagian besar obyek wisata ini merupakan wisata alam, maka

sangat perlu dilakukan penjagaan ketat terhadap kelestarian alam sehingga

meskipun dapat meningkatkan nilai tambah yang sangat besar dari sektor ini dan

kelestarian alam dapat tetap terjaga.

6. Perlunya penyusunan rencana tapak pada setiap obyek wisata andalan.

7. Perlunya penyusunan paket wisata dan penawaran dalam berbagai tingkatan

pengunjung. Peningkatan ini dapat dilakukan dengan membuat dan mengkaitkan

agenda wisata di kabupaten dengan Propinsi Sumatera Selatan.


RENCANA POLA RUANG

IV -35

8. Perlu dibuat sistem informasi tujuan wisata yang berfungsi sebagai alat bantu dan

sekaligus sebagai piranti pelayanan dan mempermudah wisatawan di dalam

mencapai dan menikmati kebutuhan pariwisata.

4.2.7 Kawasan Permukiman

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang

mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU No. 1/2011 tentang Perumahan dan

Pemukiman). Selanjutnya pembangunan kawasan permukiman ditujukan untuk :

Menciptakan kawasan permukiman yang tersusun atas satuan-satuan lingkungan

permukiman;

Mengintegrasikan secara terpadu dan meningkatkan kualitas lingkungan

perumahan yang telah ada di dalam atau di sekitarnya.

Beberapa hal yang dijadikan dasar dalam pengembangan kawasan

permukiman bahwa kawasan secara teknis dapat digunakan untuk permukiman yang

aman dari bahaya bencana alam maupun buatan manusia, sehat dan mempunyai

akses untuk kesempatan berusaha, serta dapat membeerikan manfaat :

Meningkatkan ketersediaan permukiman dan mendayagunakan prasarana dan

sarana permukiman;






Menyediakan kesempatan kerja; dan

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Banyuasin dibedakan

menjadi pengembangan kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.

Rencana pengembangan pola ruang untuk pengembangan permukiman perkotaan

pengembangannya direncanakan seluas 21.861,06 Ha yakni pada wilayah/kawasan

yang termasuk ke dalam sistem perkotaan pada ibukota kecamatan masing-masing.

Sedangkan pengembangan permukiman perdesaan direncanakan seluas 27.764,40 Ha


RENCANA POLA RUANG

IV -36

yang tersebar di setiap kecamatan, dengan luasan terbesar di Kecamatan Banyuasin II.

Permukiman perkotaan selanjutnya diarahkan untuk pengembangan kegiatan budidaya

non pertanian yaitu pemerintahan, jasa dan perdagangan, dan industri. Sedang

pengembangan permukiman perdesaan selanjutnya diarahkan untuk kegiatan

pelayanan pemerintahan tingkat desa dan pertanian (termasuk perkebunan, perikanan

dan peternakan), serta kegiatan pertambangan.

Untuk kawasan permukiman terkait dengan pengembangan kawasan industri

dan kebijakan pengembangan kasiba Lisiba di Kabupaten Banyuasin antara lain akan

dikembangkan kawasan pemukiman di Kasiba talang Kelapa, Kawasan Sungsang dan

Pangkalan Balai. Persebaran kawasan Permukiman di Kabupaten Banyuasin adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.13 Persebaran Kawasan Permukiman Kab. Banyuasin

Kecamatan Luas Permukiman(Ha) Total

Perdesaan Perkotaan

Kec. Airsalek 2.355,57 94 2.449,57

Kec. Banyuasin I 2.035,28 1.535,78 3.571,06

Kec. Banyuasin II 5.058,01 1.273,88 6.331,89

Kec. Banyuasin III 565,54 955,98 1.521,52

Kec. Betung 61,61 1.571,22 1.632,83

Kec. Makarti Jaya 1.000,9 181,02 1.181,92

Kec. Muara Padang 1.820,63 105,3 1.925,93

Kec. Muara Sugihan 2.350,06 106,1 2.456,16

Kec. Muara Telang 2.275,29 372,55 2.647,84

Kec. Pulau Rimau 2.060,17 153 2.213,17

Kec. Rambutan 502,24 2.520,72 3.022,96

Kec. Rantau Bayur 108,23 140,01 248,24

Kec. Suak Tapeh 430,78 226,01 656,79

Kec. Tanjung Lago 1.000,03 317 1.317,03

Kec. Tungkai Ilir 1.970,7 103 2.073,70

Kec.Sembawa 690,12 838,14 1.528,26

Kec.Talang Kelapa 559,60 10.493,36 11.052,96

Kec. Sumber Marga Telang 818,78 520,99 1.339,77

Kec. Air Kumbang 2.100,86 353 2.453,86

Total 27.764,40 21.861,06 49.625,46


Berdasarkan perkembangan dan persebaran permukiman di atas, maka arahan

pengembangan permukiman di Kabupaten Banyuasin adalah :

1. Penetapan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebesar

27.764,40 Ha dan Permukiman perkotaan sebesar 21.861,06 Ha


RENCANA POLA RUANG

IV -37

2. Pengembangan dan pembangunan perumahan di Kawasan pulau kecil dan

terpencil

3. Pengembangan permukiman pedesaan dikembangkan dengan sistem cluster

sehingga tidak menggangu lahan pertanian yang ada dan terintegrasi dengan

kawasan produksi disekitarnya.

4. Pengembangan kawasan permukiman skala besar diarahkan dalam bentuk ”Kota

Baru” yang dilengkapi dengan fasilitas, sistem utilitas dan sistem transportasi

yang lengkap dan terintegrasi dengan wilayah permukiman sekitarnya,

terintegrasi dengan pengembangan kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa,

serta industri.

5. Penyusunan masterplan RTH untuk kawasan perkotaan

6. Pembangunan Taman dan Hutan kota

4.2.8 Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya yang di rencanakan di Kabupaten Banyuasin

meliputi kawasan reklamasi pantai dan kawasan pertahanan keamanan, Rencana

kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Banyuasin adalah:

a. Kawasan Reklamasi Pantai

Kawasan reklamasi pantai yang direncanakan di Kabupaten Banyuasin

diperuntukkan untuk industri dan pelabuhan yaitu kawasan industry Tanjung Api-

Api/Tanjung Carat yang dikembangkan di kecamatan Banyuasindua, kawasan ini

berada di kawasan reklamasi pantai seluas 3.931,35 Ha.

b. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Banyuasin berupa dan instansi

militer yang terletak di Kecamatan Banyuasintiga dan Kecamatan Talangkelapa.


RENCANA POLA RUANG

IV -38

Dari penjelasan perubahan (pengurangan) kawasan hutan, Akan diterapkan konsep

holding zone sebagaimana disebutkan diatas untuk kawasan hutan yang diusulkan

perubahannya dalam RTRWP dan belum disetujui perubahannya oleh Menteri

Kehutanan (masih dalam pembahasan). Konsep Holding Zone merupakan kawasan

hutan yang diusulkan perubahan fungsi dan peruntukannya dan bukan-kawasan hutan

yang diusulkan menjadi kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan dalam revisi

RTRWP yang belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Dengan berlakunya

holding zone maka:

izin yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

apabila akan diterbitkan izin baru maka harus sesuai dengan fungsi kawasan hutan

sebelumnya (sesuai keputusan Menteri Kehutanan yang berlaku terakhir).

Untuk lebih jelasnya rekapitulasi kawasan hutan berikut pertimbangan dan jenis

perubahannya yang berstatus Holding Zone di Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada

tabel 4.14 dan Gambar 4.1 berikut :


RENCANA POLA RUANG

IV -39

No KODE NAMA KAWASAN LUAS FUNGSI PERTIMBANGAN KETERANGAN

Awal Usulan

1. K 026 HPK Tanjung Lago 11.295,97 HPK APL : - Kawasan

Peruntukan

Permukiman - Kawasan

Peruntukan Perkebunan

Rakyat

Pertimbangan Yuridis melalui Keputusan Bupati Banyuasin:

- Nomor 684 Tahun 2010

- Nomor 680 Tahun 2010 - Nomor 682 Tahun 2010


- Nomor 677 Tahun 2010


Desa Tanjung Lago dan Sri Menanti sudah ada sejak tahun 1950 sedangkan desa

transmigrasi sejak tahun 1979/1980 (Desa Sukatani, Sukadamai, Mulyasari,

Banyurip, Bangun Sari, Sumbermekarmukti)

Dengan Jumlah Penduduk ± 12.448 Jiwa terdiri dari Lahan Transmigrasi yang massuk

Wilayah HPK ± 4.000 Ha, Perkebunan dan Persawahan rakyat ± 5.000 Ha serta semak

belukar rawa ± 2500 Ha serta merupakan

Bagian dari sentra penghasil padi/beras pasang surut Kabupaten Banyuasin

Fungsi awal dari HPK menjadi

permukiman

perdesaan, desa-desa eks

transmigrasi, pusat kecamatan serta

infrastruktur

seperti Kantor Camat, Puskesmas,

SD,SMP Pustu dan SMK

2. K 025 HPK Air Senda Air Limau

1.469,59 HPK APL : - Kawasan

Peruntukan

Permukiman - Kawasan

Peruntukan Perkebunan

Rakyat

Termasuk Wilayah Desa Tanjung Laut ± 500 ha yang menempati sejak tahun 1984

terdiri dari Perkebunan Rakyat + 1.000 Ha

dan Semak Belukar rawa + 4500 Ha, HPK yang tersisa semuanya merupakan

pemukiman dan perkebunan masyarakat.

Fungsi awal dari HPK menjadi

permukiman dan

perkebunan rakyat

3. K 024 TN Sembilang 3756,62 TN APL : - Kawasan

Keberadaan kawasan konservasi perarian yang merupakan bagian dari TN Sembilang

Fungsi awal dari Taman Nasional

Tabel 4.14 Rekapitulasi Kawasan Holding Zone Kabupaten Banyuasin


RENCANA POLA RUANG

IV -40

Peruntukan

Tambak

baru tahun 2001, sebelumnya merupakan

perairan umum

menjadi Perairan

Umum dan aktivitas

Masyarakat

Nelayan

4. K 023 Perairan TN

Sembilang

7.714,38 TN APL :

- Kawasan

Peruntukan jalur

transportasi dan

penyebrangan

Keberadaan kawasan konservasi perarian

yang merupakan bagian dari TN Sembilang

baru tahun 2001, sebelumnya merupakan perairan umum. Kawasan Konservasi

perairan disepanjang sungai diusulkan : a. Selebar 200 meter sebagai daerah

penyangga di sepanjang sungai calik dan sungai lalan.

b. Selebar 1500 meter disepanjang sungai

banyuasin sebagai kawasan konservasi perairan.

(pertimbangan a dan b agar tidak mengganggu kepentingan perairan umum

khususnya untuk kepentingan pelabuhan

tanjung api-api

Fungsi awal dari

Taman Nasional

Sembilang menjadi jalur transportasi

angkutan sungai dan

penyeberangan yang merupakan

rencana kawasan

Tanjung Api-Api dan Tanjung Carat

5. K 017 HPK. Bertak/Sungai

Lilin

40.525,29 HPK APL :

- Kawasan Peruntukan

Permukiman


Perkebunan Rakyat

- Kawasan

peruntukan semak belukar

rawa

Termasuk wilayah Desa Keluang ± 750 ha

dengan jumlah penduduk2.500 Jiwa, Desa Penuguan 500 Ha dengan Jumlah penduduk

2000 Jiwa, Desa Mukud 500 Ha dengan

jumlah penduduk 1000 Jiwa yang telah menempati lokasi tersebut sejak Tahun

1975 terdapat 7.000 Ha perkebunan Rakyat dan semak belukar rawa 5.650 Ha

serta terdapat Perkebunan PTPN VII

Fungsi awal HPK

menjadi perkebunan,

pertambangan,

permukiman, eks transmigrasi,

infrastruktur seperti Puskesmas,

SD, SMP, SMA,

Pustu, Kantor KUA, dan Kantor Camat

serta salah satu desa tersebut telah

menjadi Ibukota


RENCANA POLA RUANG

IV -41

Kecamatan

Tungkal Ilir yaitu Sidomulyo.

6. K 083 HPK Gelumbang 7.491 HPK APL :


sawah


Perkebunan Rakyat

Terletak di Kecamatan Rantaubayur

berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim

Fungsi awal HPK

menjadi areal persawahan dan

perkebunan rakyat.

7. K 027a,

K 027b

Hutan Lindung (HL)

Pantai Telang

4.545,75 HL APL :


sawah - Kawasan

Peruntukan

Perkebunan Rakyat


tambak - Kawasan

Peruntukan

permikiman

Masuk kedalam desa Karanganyar, Sritiga,

Telukpayau, Muarasungsang dan Margasungsang, terdiri dari :

- Perkebunan masyarakat ± 3.975,5 ha

- Tambak ± 350,25 ha - Sawah ±163 ha

- Permukiman ±57 ha - Akan dibuat Akses Jalan Menuju

Pelabuhan Penumpang Sejarak + 1500 Meter dengan Lebar 100 meter

Fungsi awal Hutan

Lindung menjadi areal penggunaan

lain sebagai pendukung

rencana pelabuhan

Tanjung Api-api / Tanjung Carat.

8. K 027 c HL Pantai Telang 180 HL APL :

- Kawasan

Peruntukan pelabuhan,

tambak, industry dan

fasilitas umum

lainnya

Masuk kedalam desa Telukpayau,

Sungsang I. Sungsang II, Sungsang III dan

Sungsang IV, terdiri dari : a. Akses jalan Menuju Pelabuhan Tanjung

Carat Sejauh ± 9000 Meter dengan lebar 200 meter.

b. Wilayah Tanjung Carat menjadi rencana

lokasi pelabuhan utama yang dapat dilayari kapan-kapan bertonase besar

Fungsi awal Hutan

Lindung menjadi

pelabuhan Utama, dermaga serta

jalan akses jalan untuk Tanjung

Carat


RENCANA POLA RUANG

IV -42

c. Pengembangan pelabuhan direncanakan

seluas ± 2000 ha yang telah dilakukan Study kelayakan

d. rencana dermaga roro

e. Usulan untuk jalan tanjung carat keseluruhannya digunakan hanya untuk

akses publik.

9. K 028 & K 029

HL Muara Saleh 3.885,00 HL APL: - Kawasan

Peruntukan Permukiman


Perkebunan

Rakyat - Kawasan

Peruntukan sawah

- Kawasan

Peruntukan tambak

Masuk kedalam desa Gilirang 355 KK, Sidomakmur 321 KK, Ganesamukti 402 KK,

Jurutaro 372 KK, terdiri dari : a. Perkebunan masyarakat ± 489 ha

b. Tambak ± 1.665 ha, Sawah ±1.461 ha c. Permukiman ±240 ha

d. Akan membuat Jalan Akses yang

berjarak ± 1500 meter dengan lebar 4 meter yang menghubungkan dari Desa

Jurutaro menuju Desa Sido Makmur maupun ke pusat kecamatan muara

sugihan

e. Terdapat 2 Desa transmigrasi (Sidomakmur, Ganesamukti) ,

persawahan, tambak serta perkebunan rakyat

f. Khusus Desa Jurutaro adalah desa nelayan yang dipisahkan dengan desa

lain oleh hutan lindung sejarak ± 800

meter.

Fungsi awal Hutan Lindung menjadi

permukiman, Desa Transmigrasi,

akses jalan, persawahan,

tambak,

perkebunan rakyat serta desa nelayan

10 T 003 APL Sungsang II 4.423,62 APL TN a. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU

41 tahun 1999 bahwa pemerintah

mempertahankan kecukupan luas dan penutupan hutan

b. Sehubungan dengan usulan perubahan status kawasan hutan menjadi APL dan

dalam rangka penyelesaian

Semak belukar

rawa, Tidak ada

permukiman dan sarana prasarana

serta diperlukan sebagai bufferzone

TN Sembilang


RENCANA POLA RUANG

IV -43

permasalahan kawasan hutan dan

kepastian hukum maka, diusulkan APL yang layak untuk dijadikan kawasan

hutan

c. Sebelumnya merupakan bufferzone TN Sembilang yang terbentuk karena

adanya izin lokasi perkebunan kelapa sawit PT. Raja Palma

d. Karena sebelumnya merupakan

bufferzone maka fungsinya diusulkan sebagai HP tetap dilanjutkan menjadi

Taman Nasional

11 T 005

Konservasi Perairan

TN Sembilang

1.484,82 APL TN a. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU





permasalahan kawasan hutan dan kepastian hukum maka, diusulkan APL

yang layak untuk dijadikan kawasan hutan

c. Kondisi biofisik perairan identik dengan bagian TN Sembilang yang berbatasan

sehingga dapat dijadikan sebagai

perluasan kawasan perairan TN Sembilang

Merupakan tempat

mencari makan

(persingahan) bagi burung migran

12 T 006 APL berbatasan

dengan HL Air Upang

497,18 APL HL a. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU

41 tahun 1999 bahwa pemerintah mempertahankan kecukupan luas dan

penutupan hutan b. Sehubungan dengan usulan perubahan

status kawasan hutan menjadi APL dan

Pulau berupa

hutan mangrove primer yang tidak

layak dimanfaatkan sebagai kawasan

budidaya


RENCANA POLA RUANG

IV -44



yang layak untuk dijadikan kawasan

hutan c. Tidak ada perizinan penggunaan lahan

d. Berfungsi sebagai kawasan perlindungan daerah pantai/pesisir (hutan mangrove).


dengan HL Saleh Barat I

1.394,16 APL HL a. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU

41 tahun 1999 bahwa pemerintah mempertahankan kecukupan luas dan

penutupan hutan b. Sehubungan dengan usulan perubahan

status kawasan hutan menjadi APL dan

dalam rangka penyelesaian permasalahan kawasan hutan dan

kepastian hukum maka, diusulkan APL yang layak untuk dijadikan kawasan

hutan

c. Tidak ada perizinan penggunaan lahan d. Berfungsi sebagai kawasan perlindungan

daerah pantai/pesisir (hutan mangrove).

Sebagian besar

hutan mangrove, Tidak ada



dengan HP Muara

Sugihan

1.342,21 APL HP a. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU







c. Tidak ada perizinan penggunaan lahan

Penutupan lahan

berupa hutan

mangrove sekunder dan

semak belukar rawa, rawa

bergambut, Tidak

ada permukiman dan sarana

prasarana


RENCANA POLA RUANG

IV -45

d. Berada dalam ekosistem hutan rawa dan

mangrove, diusulkan sebagai HTR

15 T 009 APL berbatasan dengan TN

Sembilang

1.315,00 APL TN a. Berdasarkan pasal 18 ayat 1 dalam UU 41 tahun 1999 bahwa pemerintah


b. Sehubungan dengan usulan perubahan

status kawasan hutan menjadi APL dan dalam rangka penyelesaian



c. Tidak ada perizinan penggunaan lahan

d. Kondisi biofisik lahan identik dengan bagian TN Sembilang yang berbatasan

sehingga dapat dijadikan perluasan Kawasan TN Sembilang ( serbagai

pengganti areal di tanjung api-api)

Semak belukar rawa, Tidak ada



RENCANA POLA RUANG

IV -46

Secara keseluruhan kompilasi luasan dari rencana peruntukan yang membentuk

pola ruang di Kabupaten Banyuasin dengan didominasi oleh kawasan budidaya yaitu

sebesar 807.078,34 Ha atau sekitar 57,31% dari luas total dan 388.207,81 Ha atau

28,2% merupakan kawasan lindung serta sisanya sekitar 14,47% merupakan tubuh

air. Secara rinci rencana pola ruang diiliustrasikan pada tabel 4.15 dan peta pola ruang

gambar 4.2 berikut :

Tabel 4. 15 Jenis dan Luas Rencana Peruntukan Kawasan Budidaya

Kabupaten Banyasin Tahun 2031

No Jenis Penggunaan Usulan Perubahan

Ha %

A. Peruntukan Kawasan Lindung

1 Hutan lindung 62.269,25 4,37

2 Sempadan Sungai 33.136,12 1,77

3 Suaka Alam 94.300 6,86

4 Taman Nasional Sembilang 198.502,44 14,74

Total Kawasan Lindung 388.207,81 28,22

B. Peruntukan Kawasan Budidaya

1 hutan produksi 68.393,37 5,02

2 pertanian pangan 232.873,40 15,26

3 perkebunan karet 142.041,87 10,66

4 perkebunan sawit 241.506,03 18,91

5 perkebunan kelapa 21.559,60 1,63

6 Perkebunan Tebu 1.412,57 0,10

7 kawasan peternakan 1.518,34 0,11

7 Tambak 9.068,11 0,67

8 Pertambangan (IUP) 13.779,55 0,93

9 kawasan industri 20.478,75 1,49

10 kawasan pariwisata 889,94 0,06

11 permukiman perdesaan 27.764,40 2,10

12 Permukiman perkotaan 21.861,06 1,45

13 Kawasan Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

(Reklamasi) 3.931,35 0,75

Total Kawasan Budidaya 807.078,34 57,31

Tubuh Air (Sungai) 63.599,53

Tubuh Air (Laut) 116.514,38

Total Tubuh Air 192.100,91 14,47

Total 1.375.400,06 Sumber : hasil rencana, 2011 Keterangan :

Terdapat penggunaan lahan untuk holtikultura pada alokasi yang tersebar spot-spot yang tidak dapat terpetakan karena luasan yang relatif kecil-kecil dan tercampur dengan kawasan pertanian pangan, hutan rakyat dan perkebunan. Untuk luasan sempadan pantai sudah termasuk di dalam kawasan hutan lindung.


RENCANA POLA RUANG

IV -47

Gambar 4.1 Peta Rencana Pola Ruang untuk Holding Zone


RENCANA POLA RUANG

IV -48

Gambar 4.2 Peta Rencana Pola Ruang


KAWASAN STRATEGIS

V-1

Kawasan strategis wilayah kabupaten merupakan bagian wilayah kabupaten yang

penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam

lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan. Penentuan

kawasan strategis kabupaten lebih bersifat indikatif. Batasan fisik kawasan strategis

kabupaten akan ditetapkan lebih lanjut di dalam rencana tata ruang kawasan strategis.

Dalam upaya mengurangi disparitas pembangunan antara kawasan pusat

pertumbuhan (Kota Metropolitan Palembang) dengan kawasan-kawasan di sekitarnya

dan upaya optimalisasi potensi kawasan, maka diperlukan strategi pengembangan

wilayah pada kawasan-kawasan yang memiliki peran strategis sebagai motor

penggerak bagi pembangunan kawasan-kawasan di sekitarnya, baik dalam aspek

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. Penetapan kawasan

strategis harus didukung oleh tujuan tertentu daerah sesuai pertimbangan aspek

strategis masing-masing kabupaten. Kawasan strategis yang ada di kabupaten memiliki

peluang sebagai kawasan strategis nasional dan provinsi. Penetapan kawasan strategis

kabupaten didasarkan pada kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan

yang ditetapkan.

5.1 KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN BANYUASIN

Kawasan strategis ditetapkan selain dengan memperhatikan kondisi wilayah

Kabupaten juga memperhatikan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis

provinsi yang ada di wilayah Kabupaten. Meninjau dari penetapan PP 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Kabupaten Banyuasin

tidak terdapat kawasan strategis yang menjadi kawasan strategis nasional, sehingga

Kawasan strategis yang terdapat di Kabupaten Banyuasin terdiri dari :


KAWASAN STRATEGIS

V-2

1. Kawasan strategis provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera

Selatan.

2. Kawasan strategis kabupaten merupakan hasil perumusan dan kesepakatan

pemangku kepentingan (stakeholder) penataan ruang wilayah Kabupaten

Banyuasin.

5.1.1 Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten Banyuasin

Kawasan Strategis Provinsi yang direncanakan untuk Kabupaten Banyuasin

adalah :

1. Kawasan Perkotaan Metropolitan Palembang, merupakan kawasan strategis

yang ditetapkan dengan kepentingan kawasan yang memiliki nilai strategis

ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek

potensi ekonomi cepat tumbuh serta dukungan jaringan prasarana dan fasilitas

penunjang kegiatan ekonomi. Kendati belum ditetapkan delineasi kawasannya

secara jelas, Kawasan Strategis Metropolitan Palembang ini akan dikembangkan ke

arah lebih luas yang mencakup sebagian wilayah Kabupaten Banyuasin, dengan

arahan penangan :

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan,

penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam

mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan metropolitan

Pengembangan pembangunan vertikal

Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di tingkat regional

Perlu sinergitas infrastruktur

Perlu sinergitas pembangunan antar daerah

2. Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api, merupakan kawasan strategis yang

ditetapkan dengan kepentingan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek potensi

ekonomi cepat tumbuh serta dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang

kegiatan ekonomi. Kawasan Tanjung Api-Api berlokasi di Kecamatan Banyuasin II,

arahan dari RTRWP Sumatera Selatan untuk penanganannya meliputi :

Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang pelabuhan dan kawasan

industri

Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan hutan


KAWASAN STRATEGIS

V-3

Mengembangkan pelabuhan internasional

Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya

Kerjasama dengan pihak swasta.

3. Kawasan Taman Nasional Sembilang, merupakan kawasan strategis yang

ditetapkan dengan kepentingan kawasan yang memiliki nilai strategis fungsi dan

daya dukung lingkungan hidup yang merupakan kawasan lindung yang ditetapkan

bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau

diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan serta

memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun

berpeluang menimbulkan kerugian. Berlokasi di Kecamatan Banyuasin II seluas

205.750 Ha, dengan arahan penanganan :

Penyusunan Renstra dan peraturan zonasi

Pengendalian pemanfaatan SDA yang melebihi daya dukung lingkungan

Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan mangrove

Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan

4. Kawasan Minapolitan, merupakan kawasan strategis yang ditetapkan dengan

kepentingan kawasan yang memiliki nilai strategis ekonomi yang berpengaruh

terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dalam aspek Sektor unggulan perikanan

dan industri yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi serta Dukungan

jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi, namun dalam draft

RTRWP Sumatera Selatan lokasinya tidak ditentukan. Artinya Pemerintah

Kabupaten Banyuasin dapat menentukan lokasi untuk kawsan strategis

minapolitan tersebut. Sedangkan untuk arahan dari RTRWP Sumatera Selatan

untuk penanganannya meliputi : tambahkan lokasi

Penyusunan RDTR danPeraturan Zonasi

Mempertahankan tingkat produksi pangan dari sektor perikanan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan;

Mempertahankan luasan lahan budidaya perikanan

Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya

Meningkatkan pendapatan nelayan/pembudidaya dengan program

multiaktivitas minabisnis

Mengembangkan kawasan minabisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan

potensi kawasan


KAWASAN STRATEGIS

V-4

5.1.2 Kawasan Strategis Kabupaten Banyuasin.

Kawasan strategis kabupaten adalah kawasan pada wilayah kabupaten

Banyuasin yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang

sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau

lingkungan.

1. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek

Ekonomi

Merupakan kawasan-kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan

ekonomi wilayah secara makro dengan memanfaatkan potensi wilayah yang ada.

Rencana pengembangan kawasan strategis bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Banyuasin adalah sebagai berikut :

a. Kawasan Pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang

Kawasan strategis ini merupakan kawasan di wilayah Kabupaten Banyuasin

yang difungsikan untuk mendukung kawasan strategis Provinsi Sumatera Selatan yaitu

kawasan perkotaan metripolitan Palembang. Delineasi kawasan tersebut menjadi

kewenangan Kabupaten yang meliputi :

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang,

Merupakan kawasan transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya

dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui

pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kawasan tersebut berlokasi di

Kecamatan Muara Telang dengan kegiatan utama sebagai pusat kegiatan agribisnis

dan pusat kegiatan perdagangan, dimana pengembangannya diharapkan mampu

mewujudkan tujuan dari pembangunan Kota Terpadu Mandiri tersebut, yaitu :

- Menciptakan sentra-sentra agribisnis dan agroindustri yang mampu menarik

investasi swasta untuk menumbuh-kembangka kegiatan ekonomi transmigran

dan penduduk sekitar, serta membuka peluang usaha dan kesempatan kerja.

- Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitar.

- Meningkatkan kemudahan transmigran dan penduduk sekitar untuk memenuhi

berbagai kebutuhan dasar.

Adapun arahan pengembangan untuk kawasan Kota Terpadu Mandiri Telang,

diantaranya :

- Pengembangan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi


KAWASAN STRATEGIS

V-5

- Revisi Masterplan KTM

- Peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan.

- Penguatan kelembagaan dan masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan

kawasan KTM

Kawasan Perdagangan Betung.

Kawasan strategis ini memiliki nilai sangat strategis sebagai pintu gerbang

perbatasan kabupaten, yaitu antara Kabupaten Banyuasin dengan Kabupaten Musi

Banyuasin. Kawasan Betung memiliki peran sebagai pusat pelayanan kegiatan

(PPK). Kawasan koridor ini memiliki potensi untuk pengembangan kegiatan-kegiatan

yang terkait dengan akses jalan regional bahkan nasional seperti pendukung

kegiatan industri atau zona industri, pergudangan, rest area. Lokasi yang strategis

tersebut membuat kawasan ini sangat sesuai untuk pengembangan kawasan

perdagangan skala regional. Kedapannya rencana pengembangan kawasan tersebut

berupa :

- Penyusunan rencana Detail Kawasan

- Pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

- Pengaturan ruang pemanfaatan ruang koridor jalan Betung-Musi Banyuasin

- Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa

Kawasan Pusat Pemerintahan Pangkalan Balai

Kawasan ini dikembangkan menjadi lokasi perkantoran yang memiliki nilai strategis,

yaitu menjadi lokasi pusat perkantoran Kabupaten. Berdasarkan struktur ruang yang

akan dibentuk, Pangkalan Balai direncanakan menjadi PKL. Dengan demikian

kawasan tersebut akan mengemban fungsi sebagai pusat pemerintah, perdagangan

dan jasa yang melayani Kabupaten Banyuasin secara keseluruhan sehingga

kawasan ini diharapkan menjadi kawasan yang memiliki potensi ekonomi cepat

tumbuh. Rencana pengembangan kawasan tersebut diantaranya :

- Penyususan RTBL Kawasan

- Pengembangan Fasilitas Perkantoran

- Pengembangan Fasilitas Permukiman perkotaan

- Pengembangan fasilitas sosial-ekonomi

- Pengembangan sarana dan prasarana transportasi

Kawasan Pusat Permukiman Perkotaan


KAWASAN STRATEGIS

V-6

Kawasan Sukajadi dan Sukomoro (Kec. Talang Kelapa), Jakabaring, Rambutan (Kec.

Rambutan) dan Mariana (Kec. Banyuasin I) dikembangkan menjadi kawasan

strategis yang berfungsi menjadi pendukung lokasi kawasan perkotaan Palembang.

Kawasan tersebut difungsikan untuk pusat kegiatan permukiman perkotaan.

Rencana pengembangan kawasan ini diantaranya :

- Penyususnan RTBL Kawasan

- Penataan Kasiba dan Lisiba

- Rencana pengembangan perumahan

- Rencana pengembangan fasilitas umum pendukung permukiman

- Pengembangan utilitas

- Pengembangan jaringan transportasi

b. Kawasan Strategis Pertanian

Kawasan ini merupakan kawasan strategis yang kegiatan utamanya pada sektor

pertanian meliputi agropolitan, pertanian pangan, perkebunan berbasis industri dan

migas serta perikanan.

Kawasan Agropolitan

Pengembangan kawasan agropolitan difokuskan pada Kec. Tanjung Lago,

Keberadaan kawasan ini berupa sentra pertanian lahan basah dan hortikultura yang

dapat dijadikan sebagai kawasan agrowisata dan pendidikan untuk pengenalan

bentuk dan jenis tanaman pangan, sayuran serta buah – buahan juga mengetahui

tentang teknik pengelolaannya. Diharapkan kawasan ini dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar maupun pertumbuhan ekonomi

kabupaten melalui potensi pertanian yang dimiliki. Arahan pengembangan untuk

kawasan agropolitan ini yaitu :

- Penyusunan Masterplan

- Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

- pengembangan wilayah sentra produksi

- Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi

- Peningkatan Infrastruktur transportasi ke daerah sentra produksi

- peningkatan produktivitas melalui penggunanaan teknologi tepat guna

- penyuluhan dan bimbingan kelompok tani, koperasi dan usaha keci

- Pengembangan kegiatan industri pengolahan (industri hilir) komoditas pertanian


KAWASAN STRATEGIS

V-7

- Pengembangan jaringan pasar dan promosi

- Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah pengelola kawasan, pemerintah

dan swasta

- Pengembangan lembaga pembiayaan

Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun)

Kawasan ini ditujukan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari kegiatan perkebunan.

Hasil Perkebunan cenderung berfluktuasi, sehingga diperlukan untuk

mengembangkan usaha melalui industri. Pengembangan dari KIMBUN ini berupa

zona industri yang bertumpu pada pengolahan hasil pertanian (agro industri) yang

berasal dari perkebunan. DiKabupaten Banyuasin telah ditetapkan beberapa

kawasan yang memiliki fungsi sebagai kawasan KIMBUN, yaitu Kawasan KIMBUN

Muara Padang yang terdiri dari Kec. Banyuasin I, Kec. Air Kumbang, Kec. Muara

Padang dan Kec. Rambutan.

Arahan pengembangan untuk kawasan ini adalah :


- Peningkatan sarana penunjang produksi seperti listrik, air bersih, pengolahan

limbah serta perlu adanya manajemen yang focus terhadap pengelolaan industri

berbasis perkebunan sesuai komoditas secara professional.

- Pengembangan jaringan trasportasi untuk kemudahan proses distribusi



Kawasan Sentra Produksi Beras Pertanian Pasang Surut

Kawasan pasang surut di Kabupaten Banyuasin sangat potensial untuk

dikembangkan sebagai kawasan pertanian padi pasang surut. Kawasan pertanian

pasang surut tersebut diarahkan untuk pengembangan kawasan sentra produksi

beras yang dipusatkan di Kecamatan Tanjunglago, Kecamatan Muara Telang dan

Kecamatan Sumber Marga Telang. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten

Banyuasin sebagai pensuplay terbesar lumbung pangan nasional di Sumatera

Selatan. Kawasan pertanian pasang surut ini menjadi kegiatan utama bagi sebagian

besar penduduk Kabupaten Banyuasin yang dapat mendorong pertumbuhan

ekonomi penduduk dan penyumbang PDRB bagi Kabupaten Banyuasin. Untuk

kedepannya arahan pengembangan kawasan pertanian pasang surut ini yaitu :


KAWASAN STRATEGIS

V-8

- Perlindungan kawasan dari konversi melalui pengendalian dan penetapan

rencana zonasi

- Peningkatan produksi hasil pertanian dan industri pengelolahan hasil melalui

pengembangan aplikasi budidaya dan bibit unggul yang adaptif terhadap

perubahan iklim (teknologi)

- Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur pendukung pertanian

- Evaluasi, revitalisasi dan Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi/daerah

reklamasi rawa

- Pengembangan lumbung padi

- Pengembangan sistem Perlindungan hak-hak petani untuk meningkatkan

kesejahteraan petani.

c. Kawasan Sentra Pertambangan dan Migas

Kawasan Sentra Pertambangan Migas

Kawasan Kec. Pulau Rimau dan Kec. Tungkal Ilir termasuk didalamnya Teluk

Betung, Penuguaan, Mukut, Bentayan dan Kluang. Kawasan ini difungsikan sebagai

kawasan KIMBUN dan Migas

Arahan pengembangan untuk kawasan ini adalah :

- Perlindungan kawasan dari konversi melalui pengendalian dan penetapan

rencana zonasi

- Peningkatan sarana penunjang produksi seperti air bersih, pengolahan limbah

- Pengembangan jaringan trasportasi untuk kemudahan proses produksi


- Penataan kembali lahan bekas tambang

d. Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

Lokasi kawasan strategis ini terletak di Kecamatan Banyuasin II yang

dipromosikan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKWp) dan sebagian di Kecamatan

Sumber Marga Telang sebagai kawasan pendukung industri Tanjung Api-Api. Kawasan

ini merupakan kawasan terpadu dimana kegiatan didalamnya berupa rencana

pembangunan pelabuhan utama skala internasional ditetapkan sebagai kawasan

strategis provinsi. Selain pelabuhan pada kawasan ini juga akan terdapat kawasan

industri dan dilengkapi dengan keberadaan fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan

kawasan ini merupakan suatu nilai lebih yang tidak dimiliki Kabupaten lain, sehingga


KAWASAN STRATEGIS

V-9

pengembangan kawasan secara optimal dapat memberikan pemasukan bagi

pendapatan asli daerah. Arahan pengembangan kawasan ini berupa :

- Pengembangan kawasan Industri Terpadu

- pelabuhan/terminal general kargo mencapai

- pelabuhan laut

- pelabuhan penyeberangan

- 1 stock pile batubara

- pelabuhan peti kemas

- pelabuhan/terminal curah cair (CPOIBBM/Migas/Pupuk/Semen)

- Pengembangan kawasa perkantoran

- Pengembangan kawasan Permukiman

- Pengembangan Fasilitas umum sosial-ekonomi

- Pengembangan Jaringan utilitas pendukung kegiatan pelabuhan, industri dan

permukiman

- Pengembangan JaringanTransportasi

e. Kawasan Strategis Industri

Pengembangan Kawasan industri di Kabupaten Banyuasin terletak di Gasing

Kecamatan Talangkelapa dan Mariana di Kecamatan Banyuasin I. Untuk kawasan

industri gasing, jenis industri berskala menengah hingga besar, sedangkan di Kawasan

Mariana kegiatan industri bertumpuh pada industri perkapalan, migas, CPO dan kayu.

Arahan pemanfaatan pengembangan yang perlu dilakukan :


- Penyusunan Rencana Detail Kawasan;

- Pengembangan jaringan transportasi

- Pengembangan infrastruktur lingkungan seperti pengelolahan limbah, ketersediaan

jalur hijau/RTH

- Pengembangan jaringan listrik dan telekomunikasi khususnya di kawasan Gasing

f. Kawasan Minapolitan

Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena

berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik,

menghela kegiatan pembangunan perikanan di wilayah sekitarnya. Kondisi wilayah


KAWASAN STRATEGIS

V-10

Kabupaten Banyuasin yang memiliki kawasan pesisir terbesar di Sumatera Selatan,

diarahkan menjadi kawasan strategis untuk pengembangan minapolitan. Kabupaten

Banyuasin menetapkan kawasan minapolitan yaitu di Kawasan Sungsang yang

dikembangkan untuk perikanan tangkap dan laut serta sebagian kecil untuk perikanan

tambak. Kawasan Air Batu, Sukamoro dan Rantau Bayur untuk perikanan Budidaya air

tawar serta kawasan Muara Sugihan untuk pengembangan perikanan tambak/payau.

Kawasan-kawasan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan

pembangunan perdesaan dan desa-desa hinterland melalui pengembangan ekonomi,

yang tidak terbatas sebagai pusat pelayanan sektor perikanan, tetapi juga

pembangunan sektor secara luas seperti usaha perikanan, industri kecil, pariwisata,

jasa pelayanan, dan lain-lain. Arahan pengembangan untuk kawasan minapolitan ini

diantaranya :

- Penyusunan masterplan minapolitan

- Penyusunan Rencana Zonasi Minapolitan

- Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan

diantaranya pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, jaringan

tranasportasi darat dan air, serta jaringan utilitas.

- Pengembangan prasarana sosial-ekonomi dilakukan untuk

memantapkan/membentuk sistem pusat-pusat permukiman.

- Meningkatkan pelayanan moda transportasi air (sungai)


Lingkungan.

Merupakan kawasan strategis yang memberikan perlindungan alam, mempunyai

ekosistem asli yang dikelola dengan sistem Zonasi dan dimanfaatkan untuk

kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan menunjang kebudayaan dan

berpotensi untuk rekreasi / pariwisata. Sedangkan fungsinya adalah sebagai

perbandingan sistem penyangga kehidupan pengawasan serta pemanfaatan secara

lestari keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.


KAWASAN STRATEGIS

V-11

Kawasan Taman Nasional Sembilang

Tamana Nasional Sembilang merupakan kawasan

lahan basah yang sebagian besar terdiri dari hutan

mangrove dengan hutan rawa air tawar dan hutan rawa

gambut yang terletak di

belakangnya. Hutan mangrove

yang meluas hingga 35 km ke

arah darat (hulu) di kawasan ini

merupakan sebagian kawasan

hutan mangrove terluas yang tersisa di sepanjang pantai

timur pulau Sumatera. Kawasan ini merupakan habitat

bagi sejumlah spesies penting/terancam serta lebih dari 32 spesies burung air. Dataran

lumpur yang luas di kawasan ini merupakan habitat persinggahan bagi ribuan burung

air migran terutama pada bulan Oktober hingga April. Hutan mangrove yang ada juga

merupakan habitat yang subur bagi perikanan (ikan dan udang). Hal tersebut

memperlihatkan pentingnya nilai ekologi kawasan pesisir di Kawasan Taman Nasional

Sembilang. Masih terbatasnya aksesibilitas menuju kawasan Taman Nasional

Sembilang, untuk kedepan diharapkan adanya pengembangan jaringan transportasi di

kawasan ini khususnya jalur darat. Taman Nasional Sembilang yang juga ditetapkan

sebagai kawasan strategis provinsi ini terletak di ujung utara Kabupaten Banyuasin

tepatnya di Kecamatan Banyuasin II seluas 205.750 Ha.

Dalam kewenangan Kabupaten, arahan untuk pengembangan Kawasn Taman

Nasional Sembilang diantaranya :

- Pengembangan ekowisata

- pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi.

- Peningkatan Pengendalian zona pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Sembilang

- Peningkatan promosi wisata

Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan


KAWASAN STRATEGIS

V-12

Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan merupakan hutan hujan tropis

atau hutan daratan seluas 75.000 Ha yang ditetapkan berdasarkan SK Menhut

No.004/Kpts-II/1983, kawasan tersebut terletak di Kecamatan Muara Padang dan

Kecamatan Rambutan. Kawasan ini merupakan habitat gajah Sumatera sebagai

plasma nutfah yang memiliki ciri khas dan termasuk satwa langka yang dilindungi.

arahan pengembangan kawasan strategis ini meliputi :

- Reboisasi dan Pemantapan kawasan sebagai habitat Gajah

- Revitalisasi infrastruktur pendukung pusat pelatihan gajah

- meningkatkan peran serta pemerintah, pemberdayaan masyarakat sekitar dan

investor.

- Peningkatan sosialisasi dan promosi

- Optimalisasi kawasan tersebut untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi


Sosial-Budaya

Untuk Kabupaten Banyuasin, yang dikategorikan

sebagai kawasan strategis aspek sosial budaya yaitu

Kawasan Strategis perkampungan nelayan di Sungsang.

Sungsang merupakan salah satu perkampungan nelayan

terbesar yang terletak di daerah Muara Sungai Musi

ibukota kecamatan Banyuasin II, kabupaten Banyuasin.

Kawasan ini tempat bertemunya air tawar Sungai Musi dengan air laut Selat Bangka. Di

dusun ini tinggal penduduk dengan keragaman suku yang demikian kontras dengan

dominasi suku Melayu, Bugis dan Jawa. Pekerjaan utama masyarakat di dusun ini

adalah nelayan, meski memiliki pekerjaan utama sebagai nelayan namun hampir

sebagian besar penduduk di dusun sembilang juga memiliki huma, tempat bercocok

tanam sebagai penopang hidup.

Keberagaman suku menjadikan dusun ini kaya akan nilai-

nilai budaya. Mulai dari tata cara penangkapan dan

pengelolaan hasil perikanan, hingga pola bercocok tanam

dan tanaman yang digemari terlihat sangat berbeda.

Terdapat pola tradisional yang masih dilakukan, seperti


KAWASAN STRATEGIS

V-13

lelang lebak lebung yang merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat

setempat untuk memperoleh wilayah areal tangkapan ikan dengan cara lelang.

Kekhasan, keunikan serta keaslian kondisi di Kampung nelayan Sungsang dapat

ditetapkan sebagai kawasan strategis untuk tempat pelestarian dan pengembangan

budaya skala kabupaten. Untuk kedepannya arahan pengembangan di Kawasan

kampung nelayan Sungsang yaitu :

- Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan.

- Penyusunan rencana teknis Tata Bangunan dan Lingkungan

- Pengembangan sektor pariwisata.

- Pengembangan sarana dan prasarana permukiman serta transportasi.

- Peningkatan Industri rumah tangga berbasis perikanan.

4. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi

Kawasan yang dikategorikan sebagai kawasan strategis aspek Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi yaitu Kawasan Strategis pusat penelitian di bidang

pertanian yang terletak di Kecamatan Sumbawa. Di Kawasan tersebut akan

direncanakan sebagai kawasan Agrocenter yang didukung keberadaan Balai Penelitian.

Kebijakan penetapan alokasi ruang ini mendukung pengembangan kawasan sebagai

kawasan strategis kabupaten karena memiliki sektor unggulan yang dapat

menggerakkan pertumbuhan ekonomi kabupaten.

- Penyusunan rencana detail kawasan

- Pengembangan pusat Balai penelitian pertanian

- Pengembangan pusat balai penelitian ternak unggul.

- Pengembangan pusat penelitian perkebunan

- Pengembangan kawasan agrowisata perkebunan.

- Peningkatan sekolah pertanian pembangunan menjadi bertaraf internasional

- Pengembangan Pusat Pelatihan pertanian

Untuk lebih jelasnya penetapan kawasan strategis di Kabupaten Banyuasin dapat

dilihat pada Tabel 5.1 dan Gambar 5.1 berikut :


KAWASAN STRATEGIS

V-14

Tabel 5.1 Kawasan Strategis Kabupaten Banyuasin

No

Kewenagan Kabupaten Kewenangan Provinsi

Kawasan Strategis

Rencana Pengembangan Peran/Fungsi Kawasan

Lokasi Kawasan Strategis

Arahan Pengembangan

1 2 3 4 5 6 7

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek Ekonomi

1. Kawasan Pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang : Kawasan Perkotaan Metropolitan Palembang

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, melalui revitalisasi kawasan, penataan lingkungan sekitar, peningkatan aksesibilitas menuju kawasan dalam mendukung peningkatan fungsi kawasan sebagai kawasan metropolitan

Pengembangan pembangunan vertikal

Berpotensi sebagai kawasan ekonomi untuk persaingan di

tingkat regional Perlu sinergitas infrastruktur Perlu sinergitas pembangunan

antar daerah

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang

- Pengembangan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi

- Revisi Masterplan KTM - Peningkatan investasi budidaya dan industri

pertanian, jasa dan perdagangan. - Penguatan kelembagaan dan masyarakat

untuk terlibat dalam pengembangan kawasan KTM

Kawasan Perkotaan Berbasis Komoditas Pertanian

Kec. Muara Telang dan Tanjung Lago

Kawasan Perdagangan Betung

- Penyusunan rencana Detail Kawasan - Pengembangan sarana dan prasarana

transportasi.

- Pengaturan ruang pemanfaatan ruang koridor jalan Betung-Musi Banyuasin

- Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa

Kawasan Pusat Perdagangan Regional

Kec. Betung


- Penyususan RTBL Kawasan - Pengembangan Fasilitas Perkantoran - Pengembangan Fasilitas Permukiman

perkotaan - Pengembangan fasilitas sosial-ekonomi - Pengembangan sarana dan prasarana

transportasi

Pusat Pemerintahan Kabupaten

Pangkalan Balai

Kawasan

Jakabaring, Sukajadi dan Sukomoro (Kec. Talang Kelapa), Rambutan (Kec. Rambutan) dan Mariana (Kec.

- Penyususnan RTBL Kawasan

- Penataan Kasiba dan Lisiba - Rencana pengembangan perumahan - Rencana pengembangan fasilitas umum

pendukung permukiman - Pengembangan utilitas - Pengembangan jaringan transportasi

Pusat

Permukiman Perkotaan

Sukajadi dan

Sukomoro (Kec. Talang Kelapa), Rambutan (Kec. Rambutan) dan Mariana (Kec. Banyuasin I)


KAWASAN STRATEGIS

V-15

No


Kawasan Strategis



Arahan Pengembangan

1 2 3 4 5 6 7

Banyuasin I)

2. Kawasan Strategis Pertanian - -

Kawasan Agropolitan

- Penyusunan Masterplan - Penyusunan rencana detail tata ruang

kawasan

- pengembangan wilayah sentra produksi - Operasional dan pemeliharaan jaringan

irigasi - Peningkatan Infrastruktur transportasi ke

daerah sentra produksi - peningkatan produktivitas melalui

penggunanaan teknologi tepat guna - penyuluhan dan bimbingan kelompok tani,

koperasi dan usaha keci - Pengembangan kegiatan industri

pengolahan (industri hilir) komoditas pertanian

- Pengembangan jaringan pasar dan promosi - Pengembangan jaringan kerjasama antar

daerah pengelola kawasan, pemerintah dan swasta

- Pengembangan lembaga pembiayaan

Pusat Agropolitan Pertanian

pangan dan perkebunan

Kec. Muara Padang

- -


- Penyusunan Masterplan - Peningkatan sarana penunjang produksi

seperti listrik, air bersih, pengolahan limbah serta perlu adanya manajemen yang focus terhadap pengelolaan industri berbasis perkebunan sesuai komoditas secara professional.

- Pengembangan jaringan trasportasi untuk kemudahan proses distribusi



Pusat Industri berbasis perkebunan

Muara Padang yang terdiri dari Kec. Banyuasin I, Kec. Air Kumbang, Kec. Muara Padang dan Kec.

Rambutan

- -


KAWASAN STRATEGIS

V-16

No


Kawasan Strategis



Arahan Pengembangan

1 2 3 4 5 6 7

Kawasan Pertanian Pasang Surut

- Perlindungan kawasan dari konversi melalui pengendalian dan penetapan rencana zonasi

- Peningkatan produksi hasil pertanian dan industri pengelolahan hasil melalui pengembangan Aplikasi teknik budidaya dan bibit unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim (teknologi)

- Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur pendukung pertanian

- Evaluasi, revitalisasi dan Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi

- Pengembangan lumbung padi - Pengembangan sistem Perlindungan hak-

hak petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani

Kegiatan pertanian pangan pasang surut

Kec. Tanjunglago Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Muara Telang, dan Makarti Jaya

- -

3. Kawasan Pertambangan

Migas

- Perlindungan kawasan dari konversi melalui pengendalian dan penetapan rencana zonasi

- Peningkatan sarana penunjang produksi seperti air bersih, pengolahan limbah

- Pengembangan jaringan trasportasi untuk kemudahan proses produksi

- Pengembangan jaringan pasar dan promosi - Penataan kembali lahan bekas tambang

Pusat produksi pertambangan

Kawasan Kec. Pulau Rimau dan

Kec. Tungkal Ilir

4. Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

- Pengembangan kawasan Industri Terpadu - Pengembangan Fasilitas umum sosial-

ekonomi pendukung kawasan industri terpadu

- Pengembangan Jaringan utilitas pendukung

kegiatan pelabuhan, industri dan permukiman

- Pengembangan JaringanTransportasi

Kawasan Ekonomi Khusus

Kec. Banyuasin II dan Kec. Sumber Marga Telang

Kawasan Pelabuhan Tanjung Api-Api

Meningkatkan aksesibilitas dan sarana penunjang pelabuhan dan kawasan industri

Perlu dikendalikan agar tidak merambah kawasan hutan

Mengembangkan pelabuhan internasional

Mengintegrasikan dengan pengembangan wilayah disekitarnya

Kerjasama dengan pihak swasta.


KAWASAN STRATEGIS

V-17

No


Kawasan Strategis



Arahan Pengembangan

1 2 3 4 5 6 7

5. Kawasan Strategis Industri

- Penyusuna Masterplan - Penyusunan Rencana Detail Kawasan; - Pengembangan jaringan transportasi - Pengembangan infrastruktur lingkungan

seperti pengelolahan limbah, ketersediaan jalur hijau/RTH

- Pengembangan jaringan listrik dan telekomunikasi khususnya di kawasan Gasing

Pusat Industri Terpadu

Kecamatan Talang Kelapa dan Kecamatan Banyuasin I

- -

6. Kawasan Minapolitan

- Penyusunan masterplan minapolitan - Penyusunan Rencana Zonasi Minapolitan - Pengembangan infrastruktur yang

mendukung pengembangan kawasan minapolitan diantaranya pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, jaringan tranasportasi darat dan air, serta jaringan utilitas.

- Pengembangan prasarana sosial-ekonomi dilakukan untuk memantapkan/membentuk sistem pusat-pusat permukiman.

- Meningkatkan pelayanan moda transportasi air (sungai)

Pusat Kegiatan Perikanan

Sungsang Air Batu, Sukamoro, Rantau Bayur dan Muara Sugihan

Kawasan Minapolitan Mempertahankan tingkat produksi pangan dari sektor perikanan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan lumbung pangan;

Mempertahankan luasan lahan budidaya perikanan

Meningkatkan produktivitas

perikanan budidaya Meningkatkan pendapatan

nelayan/pembudidaya dengan program multiaktivitas minabisnis

Mengembangkan kawasan minabisnis dari hulu hingga hilir yang sesuai dengan potensi kawasan

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek Lingkungan.

1. Kawasan Taman

Nasional Sembilang

- Pengembangan ekowisata

- pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi.

- Peningkatan Pengendalian zona pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Sembilang

Kawasan

Konservasi Strategis

Kec. Banyuasin

II

Kawasan Taman

Nasional Sembilang

Pengendalian pemanfaatan SDA

yang melebihi daya dukung lingkungan

Rehabilitasi/revitalisasi kawasan hutan mangrove

Rehabilitasi dan revitalisasi fungsi konservasi kawasan


KAWASAN STRATEGIS

V-18

No


Kawasan Strategis



Arahan Pengembangan

1 2 3 4 5 6 7

- Peningkatan promosi wisata - Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi

2. Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan

- Reboisasi dan Pemantapan kawasan sebagai habitat Gajah

- Revitalisasi infrastruktur pendukung

pusat pelatihan gajah - meningkatkan peran serta pemerintah,

pemberdayaan masyarakat sekitar dan investor.

- Peningkatan sosialisasi dan promosi

- Optimalisasi kawasan tersebut untuk

pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi

Kawasan Pelestarian gajah Sumatera

Kec. Muara Padang dan Kec.

Rambutan

- -

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek Sosial-Budaya

1. Kawasan

Perkampungan Nelayan

- Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan.

- Penyusunan rencana teknis Tata Bangunan dan Lingkungan

- Pengembangan sektor pariwisata. - Pengembangan sarana dan prasarana

permukiman serta transportasi. - Peningkatan Industri rumah tangga

berbasis perikanan

Pusat kegiatan

sosial-budaya

Sungsang - -

Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek Ilmu Pengetahuan danTeknologi

1. Kawasan Agrocenter Sembawa

- Penyusunan rencana detail kawasan - Pengembangan pusat Balai penelitian

pertanian - Pengembangan pusat balai penelitian ternak

unggul. - Pengembangan pusat penelitian perkebunan - Pengembangan kawasan agrowisata

perkebunan. - Peningkatan sekolah pertanian

pembangunan menjadi bertaraf internasional

Pusat Pendidikan dan Penelitian berbasis

pertanian

Kec. Sembawa - -


KAWASAN STRATEGIS

V-19

No


Kawasan Strategis



Arahan Pengembangan

1 2 3 4 5 6 7

- Pengembangan Pusat Pelatihan pertanian

Sumber : Hasil Analisa,2011


KAWASAN STRATEGIS

V-20

Gambar 5.1 Peta Kawasan Strategis


KAWASAN STRATEGIS

V-21

5.2 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

5.2.1 Kawasan Pesisir

Kawasan pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang

dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut yang terdapat di dalam wilayah. Secara

ekologis batasan kawasan pesisir kearah darat berupa kawasan yang masih dipengaruhi

oleh proses-proses laut seperti pasang surut, intrusi air laut dan percikan air gelombang

sedangkan secara administrative yaitu batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau

jarak definitif secara arbitrer (2 km, 20 km dari garis pantai). Sedangkan untuk batasan

kawasan pesisir ke arah laut secara Ekologis yaitu kawasan perairan laut yang masih

dipengaruhi proses-proses alamiah dan kegiatan manusia di daratan, seperti aliran air

sungai, limpasan air permukaan, sedimen dan bahan pencemar dan secara Administratif

dengan jarak 4 mil dari garis pantai sesuai dengan kewenangan Kabupaten.

Kondisi kawasan pesisir di Kabupaten Banyuasin yang merupakan satu-satunya

Kabupaten yang memiliki kawasan pesisir terbesar di Provinsi Sumatera Selatan dengan

garis pantai sekitar 275 km dan luas wilayah laut 1.765,4 Km² memiliki batasan perencaan

(delineasi) kawasan pesisir yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 27 Tahun 2007

yaitu untuk Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari

wilayah laut kewenangan provinsi (sepertiga dari 12 mil) sedangkan ke arah daratan

ditetapkan sesuai dengan batas administrasi kecamatan. Dari batasan tersebut kawasan

pesisir di Kabupaten Banyuasin meliputi lima kecamatan yaitu Kecamatan Banyuasin II,

Kecamatan Muara Sugihan, Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, dan Kecamatan

Tungkal Ilir. Delineasi kawasan pesisir Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada Gambar

5.2 Peta Kawasan Pesisir.

Secara umum pemanfaatan ruang di kawasan pesisir tersebutmeliputi pemanfaatan

umum, kawasan konservasi dan alur laut.

Pemanfaatan umum

Merupakan Kawasan pesisir yang dijadikan kawasan pemukiman, perdagangan dan

infrastruktur/prasarana public. Pemanfaatan umum kawasan pesisir di Kabupaten

Banyuasin meliputi :

a. Kawasan Pelabuhan Internasional Tanjung Api-Api/ Tanjung Carat, Pelabuhan

Pengumpan, Pelabuhan Khusus dan Pelabuhan Tengkorak

b. Kawasan Perikanan Tangkap, merupakan kawasan yang terdapat di seluruh perairan

Kabupaten Banyuasin yang diarahkan untuk mengendalikan dan membatasi metode


KAWASAN STRATEGIS

V-22

dan penggunaan alat tangkap dalam rangka pengendalian pemanfaatan potensi

perikanan tangkap, menerapkan alat tangkap sesuai jalur penangkapan SK

Mentan,dan untuk mendorong pemanfaatan potensi perikanan di Laut Selatan melalui

peningkatan teknologi dan kemampuan armada perikanan.

c. Kawasan pariwisata, meliputi kawasan Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

Sembilang

d. Kawasan industry, merupakan kawasan industry Tanjung Api-Api/Tanjung Carat yang

direncanakan untuk dikembangkan di kecamatan Banyuasin II, kawasan ini berada di

kawasan reklamasi pantai seluas 3.931,346 Ha

e. Kawasan permukiman yang terpusat di permukiman kampung nelayan Sungsang,

Kecamatan Banyuasin II serta permukiman lain yang tumbuh akibat adanya

perkembangan wilayah, sentra ekonomi, industry, dan infrastruktur.

f. Kawasan pertanian, yang meliputi pertanian pangan lahan pasang surut yang tersebar

di seluruh kecamatan pesisir.

g. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi pesisir Kabupaten Banyuasin merupakan kawasan sepanjang

pantai yang memiliki manfaat penting dalam mempertahankan kelestarian fungsi kawasan

pesisir Kabupaten Banyuasin, dimana prinsip pemanfaatan lahan pada kawasan ini

merupakan tindakan pelestarian, rehabilitasi, dan tidak boleh mengganggu fungsi lindung.

Pada kawasan ini memiliki hutan bakau yang berfungsi untuk melindungi berbagai jenis

biota laut di pesisir Kabupaten Banyuasin yang dilindungi. kawasan konservasi yang

diarahkan untuk perindungan ekosistem mangrove dan fishing ground ada di sepanjang

Taman Nasional Sembilang yaitu kawasan perlindungan bagi pengelolaan sumberdaya

kawasan lindung yang dikelola untuk keberlanjutan pemanfaatan ekosistem laut.

Alur Laut

Merupakan wilayah Perairan di Kabupaten Banyuasin yang dialokasikan untuk alur

pelayaran baik lokal maupun alur pelayaran regional.


KAWASAN STRATEGIS

V-23

5.2.2 Pulau-Pulau Kecil

Pulau-pulau kecil sebagai bagian dari sistem sumberdaya pesisir pada umumnya

memiliki potensi sumberdaya alam daratan (terestrial) yang sangat terbatas, tetapi

sebaliknya memiliki potensi sumberdaya kelautan yang cukup besar, dimana potesi

perikanan di pulau-pulau kecil didukung oleh adanya ekosistem laut yang perlu

dilestarikan. Pulau-Pulau kecil yaitu pulau-pulau di wilayah Kabupaten Banyuasin dengan

luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan

ekosistemnya. Kabupaten Banyuasn berdasarkan data terakhir Tahun 2010 memiliki sekitar

22 Pulau dimana 17 pulau terletak di kawasan pesisir dan 5 pulau lainnya terlatak di

perairan sungai. Berikut ini daftar Pulau-Pulau di Kabupaten Banyuasin :

Tabel 5.2 Pulau-Pulau Kecil Di Kabupaten Banyuasin Tahun 2010

NAMA PULAU KOORDINAT KECAMATAN KETERANGAN

Pulau yang terletak di Kawasan Pesisir

Alanggantang 01 55 42 LS – 104 34 11 BT Banyuasin II Taman Nasional Sembilang

Alangtikus 02 20 02 LS – 104 45 46 BT Banyuasin II Tidak berpenghuni

Gandul 02 39 53 LS – 104 56 34 BT Makarti Jaya Tidak berpenghuni

Betet 01 45 41 LS – 104 31 14 BT Banyuasin II Taman Nasional Sembilang

Burung 02 51 43 LS – 104 53 55 BT Makarti Jaya Tidak berpenghuni dan Daerah

konservasi Burung

Keramat 02 31 07 LS – 104 56 07 BT Banyuasin II dan Makarti Jaya

Berpenduduk Melayu

Payung 02 22 16 LS – 104 55 09 BT Banyuasin II Tdk berpenghuni Hutan

Lindung

Singgris 02 33 47 LS – 104 50 55 BT Banyuasin II Berpenduduk Melayu

Deltaupang 02 33 49 LS - 104 56 36 BT Banyuasin II dan Makarti

Jaya

Ada Perubahan nama sejak

thn 69 (Transmigran)

Selatcemara 02 31 07 LS – 104 56 06 BT Banyuasin II Tidak Berpenduduk

Deltasersalek 02 29 33 LS – 104 58 21 BT Muara sugihan, Banyuasin

I, Makarti Jaya, Air Salek

dan Muara Padang

Berpenduduk

Deltasersugihan 02 30 12 LS – 105 11 15 BT Muara Sugihan dan

muara Padang

Berpenduduk terdiri dari 39

Desa

Lopak besak 02 21 34 LS – 104 42 11 BT Banyuasin II Tidak Berpenduduk

Lopak kecik 02 21 39 LS – 104 42 11 BT Banyuasin II Tidak Berpenduduk

Deltatelang 02 36 04 LS – 104 52 54 BT Muara Telang, Makarti

Jaya, Tanjung Lago & Banyuasin II

Berpenduduk terdiri dari 27

desa

Pulau-Pulau yang terlatak di Perairan Sungai

Ketiu 02 50 12 LS – 104 49 16 BT Talang Kelapa Luas ± 2000 Ha, areal perkebunan Transpacifik Agro

Borang 02 54 39 LS – 104 52 50 BT Banyuasin I Berpenduduk I Desa Pulau

Borang


KAWASAN STRATEGIS

V-24

NAMA PULAU KOORDINAT KECAMATAN KETERANGAN

Salahmano 02 57 29 LS – 104 52 16 BT Banyuasin I Berpenduduk sekitar 50 KK Perubahan nama sekitar thn

1970-an

Brendam 02 31 55 LS – 104 25 20 BT Pualu Rimau Tidak Berpenduduk, lahan pertanian

Kalong 02 36 15 LS – 104 21 15 BT Tungkal ilir Tidak Berpenduduk, lahan

pertanian

Sumber : Tata Pemerintahan Kabupaten Banyuasin 2011

Secara umum, rencana pengembangan untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil

di Kabupaten Banyuasin, adalah sebagai berikut :

Reklamasi Pantai ±4000 Ha

Penyusunan RDTR Kawasan Reklamasi Pantai

Penyusunan Rencana strategis Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penyusunan rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rencana Pengembangan transportasi

Peningkatan dan penyuluhan keterampilan masyarakat pesisir

Pengaturan dalam pengambilan atau pemompaan air tanah untuk menjaga

keseimbangan salinitas di lingkungan pesisir

Memelihara keseimbangan alamiah antara pertambahan tanah erosi dan sedimentasi

Pada daerah-daerah yang memungkinkan terkena dampak dari kegiatan industri

harus memiliki rencana-rencana penanggulangannya

Perlindungan terhadap kawasan konservasi

Restorasi hutan pesisir

Ketentuan pengelolaan dan pengaturan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara

teknis akan diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


KAWASAN STRATEGIS

V-25

Gambar 5.2 Peta Kawasan Pesisir


KAWASAN STRATEGIS

V-26

Gambar 5.3 Peta Pulau-Pulau Kecil


ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

VI-1

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten merupakan perwujudan rencana

tata ruang yang dijabarkan ke dalam indikasi program utama

penataan/pengembangan wilayah kabupaten dalam jangka waktu perencanaan 5

(lima) tahunan sampai akhir tahun perencanaan (20 tahun).

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

a. sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman

penataan/pengembangan wilayah kabupaten;

b. sebagai arahan untuk sektor dalam penyusunan program (besaran, lokasi, sumber

pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan);

c. sebagai dasar estimasi kebutuhan pembiayaan setiap jangka waktu 5 (lima) tahun;

dan

d. sebagai acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Dari berbagai strategi dan kebijaksanaan spasial yang berupa rencana tata

ruang, disusun indikasi program pembangunan sehingga rencana tata ruang dapat

ditindaklanjuti dengan program-program pembangunan melalui prosedur formal

perencanaan pembangunan yang ada dan akhirnya diterjemahkan dalam proyek-

proyek pelaksanaan pembangunan.

Indikasi program utama yang memuat usulan program utama, perkiraan

pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana dan waktu pelaksanaan dalam

rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Indikasi program utama merupakan acuan utama dalam penyusunan program

pemanfaatan ruang yang merupakan kunci dalam pencapaian tujuan penataan ruang

serta acuan sektor dalam menyusun rencana strategis. Indikasi program utama lima

tahunan disusun untuk jangka waktu rencana 20 tahun.



VI-2

Pemanfaatan ruang adalah pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta

pembiayaannya, yang didasarkan atas rencana tata ruang. Dalam hal ini pemanfaatan

ruang dilakukan melalui :

Rangkaian program kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan

ruang menurut jangka waktu ruang yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang.

Pembiayaan program pemanfaatan ruang melalui mobilisasi, prioritas, dan alokasi

pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan.

Pemanfaatan ruang dilakukan secara bertahap melalui penyiapan program kegiatan

pelaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik oleh

pemerintah maupun oleh masyarakat, sesuai dengan rencana tata ruang yang telah

ditetapkan. Arahan pemanfaatan ruang kabupaten khususnya di Kabupaten Banyuasin

adalah:

1. Perwujudan rencana struktur ruang wilayah kabupaten;

2. Perwujudan rencana pola ruang wilayah kabupaten;

3. Perwujudan kawasan strategis kabupaten.

6.1 Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang

wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki

satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten

terutama jaringan transportasi. Rencana struktur ruang yang dibentuk ini mempunyai

fungsi sebagai berikut :

Sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten yang

memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan di

sekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten; dan

Sistem perletakan jaringan prasarana wilayah yang menunjang keterkaitannya

serta memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada dalam wilayah

kabupaten, terutama pada pusat-pusat kegiatan/perkotaan yang ada.

Perwujudan rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Banyuasin mencakup:

1. Perwujudan rencana sistem pusat kegiatan/pelayanan; yang terdiri dari pusat

kegiatan wilayah (PKW), pusat kegiatan lokal (PKL), pusat kegiatan lokal promosi

(PKLp), pusat pelayanan kawasan (PPK) dan pusat pelayanan lingkungan (PPL);

2. Perwujudan rencana sistem prasarana jaringan transportasi yang meliputi sistem

jaringan jalan darat, sistem jaringan perkeretaapian dan transportasi sungai, dan

laut;



VI-3

3. Perwujudan rencana sistem prasarana jaringan energi;

4. Perwujudan rencana sistem prasarana jaringan telekomunikasi;

5. Perwujudan rencana sistem prasarana jaringan sumber daya air meliputi, jaringan

air baku, jaringan irigasi, pengendalian banjir dan pengamanan pantai;

6. Perwujudan rencana sistem prasarana lingkungan meliputi sistem jaringan air

limbah, sistem jaringan drainase, dan sistem persampahan;

6.1.1. Perwujudan Rencana Sistem Pusat Kegiatan/Pelayanan

Program perwujudan sistem perkotaan di wilayah kabupaten, meliputi

pemenuhan kebutuhan sarana untuk masing-masing pusat kegiatan mulai dari PKWp,

PKL, PPK, hingga PPL di wilayah kabupaten Banyuasin;

Perwujudan PKWp Sungsang dilakukan melalui :

- Penyusunan RDTRK Sungsang

- Pembangunan Perkantoran

- Pembangunan jalan lingkungan

- Peningkatan sarana dan prasarana Pasar

- Pembangunan Sekolah dan Perguruan Tinggi

- Pembangunan Rumah Sakit

- Peningkatan sarana peribadatan

- Pembangunan Gedung/Balai Pelatihan

- Pembangunan Lumbung Padi

- Pembangunan Terminal tipe A

- Pengembangan perumahan rakyat

- Peningkatan Pengelolaan sampah dan penyediaan TPST

- Peningkatan pelayanan energi kelistrikan

- Peningkatan pelayanan telekomunikasi

- Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM

- Pengembangan IPAL

Perwujudan PKL Pangkalan Balai dilakukan melalui :

- Penyusunan Revisi RDTRK Kawasan Perkotaan Pangkalan Balai

- Pembangunan Pasar

- Peningkatan pelayanan rumah sakit

- Peningkatan pelayanan Sarana ibadah



VI-4

- Pengembangan sekolah dan pembangunan perguruan tinggi


- Pembangunan gedung olahraga dan kesenian

- Pembangunan terminal tipe B

- Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS

- Peningkatan pelayanan energi kelistrikan



Perwujudan PPK Betung dilakukan melalui :

- Peningkatan pusat kawasan Perdagangan dan jasa

- Pembangunan rumah sakit


- Peningkatan pelayanan Terminal Tipe B

- Peningkatan pelayanan sarana ibadah

- Peningkatan pelayanan sarana pendidikan

- Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS

- Peningkatan pelayanan energi kelistrikan dan pembangunan SUTT



Perwujudan PPK Mariana dilakukan melalui :

- Pembangunan kawasan industri

- Pengembangan perumahan perkotaan

- Peningkatan pelayanan moda angkutan sungai

- Pembangunan TPA

- Peningkatan pelayanan kelistrikan

- Pengembangan IPAL



Perwujudan PPK Sukajadi dilakukan melalui :

- Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

- Pengembangan fasilitas permukiman perkotaan

- Peningkatan pelayanan fasilitas peternakan unggas

- Peningkatan pelayanan fasilitas budidaya air tawar



VI-5

- Peningkatan pelayanan sarana ibadah

- Peningkatan pelayanan sarana pendidikan




Perwujudan PPK Telang Jaya dilakukan melalui :





- Peningkatan jaringan listrik dan pembangunan SUTT

Perwujudan PPK Rambutan dilakukan melalui :


- Pengembangan fasilitas peternakan unggas

- Pengembangan fasilitas budidaya air tawar

- Pembangunan Terminal Tipe C

- Pembangunan TPA Induk

- Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir




Perwujudan PPK Makarti Jaya dilakukan melalui :

- Pembangunan Pelabuhan Pengumpan

- Peningkatan pelayanan Jaringan Listrik

- Pengembangan Permukiman Perdesaan

- Pengembangan fasilitas Kesehatan



Perwujudan PPL Tebing Abang dilakukan melalui :

- Peningkatan Pelabuhan Khusus menjadi Pelabuhan Pengumpan

- Pembangunan Peabuhan Khusus


- Pengembangan fasilitas permukiman perdesaan



VI-6

- Pengembangan fasilitas perikanan air tawar

- Pengembangan fasilitas perkebunan




Perwujudan PPL Tanjung Lago dilakukan melalui :

- Pengembangan Permukiman perdesaan

- Peningkatan Terminal Khusus

- Peningkatan Dermaga

- Pengembangan Angkutan Moda

- Peningkatan Pelabuhan Khusus menjadi Pengumpan

- Peningkatan pelayanan kelistrikan dan Pembangunan SUTT

- Peningkatan Layanan TPA



Perwujudan PPL Teluk Betung dilakukan melalui :



- Pembangunan Terminal Tipe C




Perwujudan PPL Sumber Makmur dilakukan melalui :






Perwujudan PPL Tirto Harjo dilakukan melalui :







VI-7


Perwujudan PPL Salek Mukti dilakukan melalui :

- Pengembangan Moda Sungai






Perwujudan PPL Sidomulyo dilakukan melalui :






Perwujudan PPL Suak Tapeh dilakukan melalui :






Perwujudan PPL Sembawa dilakukan melalui :






- Pengembangan pusat pendidikan

Perwujudan PPL Sumber Marga Telang dilakukan melalui :

Pengembangan Permukiman perdesaan

Peningkatan Terminal Khusus

Peningkatan pelayanan telekomunikasi

Pengembangan fasilitas perkebunan

Pengembangan fasilitas pertanian



VI-8

Pengembangan infrastruktur pendukung industri

Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM

Perwujudan PPL Air Kumbang dilakukan melalui :






- Pengembangan fasilitas perkebunan

6.1.2 Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Transportasi

Sesuai dengan rencana struktur ruang wilayah rencana pengembangan sistem

jaringan transportasi Kabupaten Banyuasin dimaksudkan untuk meningkatkan

keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan

permukiman yang dikembangkan dalam ruang wilayah Kabupaten, serta

keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi di wilayah sekitarnya yang saling

terintegrasi antara transportasi darat dan air. Selain itu, pengembangannya juga untuk

mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman dengan sektor

kegiatan ekonomi daerah. Berdasarkan hal tersebut maka perwujudan pengembangan

sistem prasarana transportasi di Kabupaten Banyuasin dilakukan melalui beberapa

program yakni:

1. Program Sistem Jaringan Transportasi Darat;

2. Program Sistem Jaringan Kereta Api; dan

3. Program Sistem Jaringan Transportasi Laut.

Perwujudan sistem jaringan prasarana kabupaten, yang mencakup pula sistem

prasarana nasional dan wilayah/regional di wilayah kabupaten adalah sebagai berikut :

1. Perwujudan sistem prasarana jaringan transportasi darat di wilayah kabupaten,

yang meliputi :

Perwujudan sistem jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdiri dari

jaringan jalan, jembatan, jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan dan

pengembangan pelayanan transportasi darat.

a. Jaringan Jalan

- Dukungan Perwujudan Jalan Arteri Primer (Jalan Nasional):



VI-9

Sei Lilin – Betung

Betung – Bts. Kota Palembang

- Dukungan Perwujudan Jalan Kolektor Primer 1

ruas Simpang Betung – Sekayu - Lubuk Linggau;

Kab. OKI – Kec. Muara Padang – Kec. Air Salek – Kec. Muara Telang –

Kec. Sumber Marga Telang - Kec. Banyuasin II.

- Dukungan Perwujudan Jalan Kolektor Primer (Jalan Provinsi) :

Ruas Palembang-Rambutan-Kayu Agung

Ruas Palembang-Rambuan-Tulung Selapan

Ruas Pangkalan Balai-Rantau Bayur-Kab. Muara Enim

- Dukungan Perwujudan Jalan Kolektor Primer 4 meliputi ruas Pangkalanbalai

– Sekayu

- Dukungan perwujudan jalan lokal primer (jalan Kabupaten), meliputi :

peningkatan ruas jalan Pangkalan Balai - Pulau Rimau-Tungkal Ilir;

peningkatan ruas jalan Palembang - Banyuasinsatu – Air Kumbang -

Muara Padang - Muara Sugihan - Kabupaten OKI;

peningkatan ruas jalan Kab. Muba - Kec. Tungkal Ilir;

peningkatan ruas jalan Kab. Muara Enim - Kec. Rantau Bayur - Kec.

Betung - Kec. Banyuasintiga - Kec. Sembawa - Kec. Talang Kelapa - Kec.

Tanjung Lago;

Pembangunan ruas jalan Tanjung Lago – Muara Telang; dan

Pembangunan ruas jalan Makarti Jaya – Air Saleh – Banyuasinsatu

- Pembangunan jaringan jalan bebas hambatan :

ruas Palembang – Tanjung Api-Api/Tanjung Carat

jalan Lingkar Luar Timur ruas Rambutan – Banyuasin I – Talang Kelapa;

dan

jalan Lingkar Luar Barat ruas Kecamatan Rambutan – Kecamatan

Sembawa.

- Jalan Raya Khusus untuk Batu Bara :

Ruas Kab. Muara Enim – Kec. Rantau Bayur – Kec. Suak Tapeh – Kec.

Banyuasin III – Kec. Sembawa – Kec. Talang Kelapa - Kec. Tanjung

Lago – Kec. Banyuasin II



VI-10

b. Dukungan Peningkatan dan pembangunan Jembatan :

peningkatan jembatan ruas Kecamatan Banyuasin I - Kecamatan Muara

Sugihan;

peningkatan jembatan Terusan Sebalik;

peningkatan jembatan Gasing;

peningkatan jembatan Pulau Rimau;

peningkatan jembatan Tungkal Ilir;

peningkatan jembatan Rambutan;

pembangunan jembatan Teluk Tenggulang;

pembangunan jembatan Muara Telang;

pembangunan jembatan Banyuasin I;

pembangunan jembatan Rantau Bayur;

pembangunan jembatan sedang-Banyuasin III; dan

pembangunan jembatan Muara Sugihan.

c. Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan (LLAJ), berupa terminal, yaitu :

- rencana pengembangan terminal penumpang, terdiri atas :

peningkatan terminal tipe A yang terletak di Kecamatan Betung;

peningkatan terminal tipe C terletak di Sungsang dan Kecamatan Suak

Tapeh

pembangunan terminal tipe A yang terletak di Tangjung Api-Api;

pembangunan terminal tipe B yang terletak di Pangkalan Balai dan

Sebalik; dan

pembangunan terminal tipe C yang terletak di Kecamatan Rambutan,

Teluk Betung, Talang Keramat dan Cintamanis.

Pembangunan terminal multimoda di sebalik.

- rencana pengembangan terminal barang terdiri atas :

Terminal Batubara yang terletak di Kecamatan Tanjunglago sebanyak 4

(empat) unit dan satu unit di Kecamatan Muara Telang;

terminal CPO terletak di Kecamatan Banyuasin I;

terminal Aspal terletak di Kecamatan Banyuasin I; dan

terminal Galangan Kapal terletak di Kecamatan Banyuasin I dan Tanjung

Api-Api



VI-11

d. Rencana pengembangan pelayanan transportasi darat berupa peningkatan

rute trayek angkutan umum antar perdesaan, antar kota dalam kabupaten

dan antar kabupaten.

Pengembangan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan, meliputi :

a. Pengembangan dermaga sungai

b. Pengembangan moda angkutan sungai

c. Pengembangan alur pelayaran sungai

2. Pengembangan prasarana dan jaringan jalur Kereta api di wilayah kabupaten, yang

meliputi :

Rencana rel untuk Rute Tanjung Enim-TAA Via stasiun Simpang dan Gasing

Rencana pembangunan rel ganda (double track) untuk rute Palembang-Betung-

Batas Jambi.

Pembangunan Rel Via Stasiun Simpang-Banyuasin I

Pembangunan jalur kereta api khusus, meliputi jalur kereta api batu bara

lintas Tanjung Enim - Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.

3. Perwujudan sistem prasarana Transportasi Laut di wilayah kabupaten, yang

meliputi :

1. Pengembangan tatanan kepelabuhanan, meliputi :

a. pelabuhan utama Tanjung Carat di Kecamatan Banyuasi II;

b. pelabuhan pengumpul di Tanjung Api-Api

c. pelabuhan pengumpan terletak di Desa Tenggulang; Sungai Tungkal;

Penuguan; dan Lebung.

d. pembangunan terminal khusus terletak di :

Teluk Tenggulang Kecamatan Pulau Rimau;

Prajin di Kecamatan Banyuasin I;

Sritiga, Teluk Payo, Tebing Abang, Kemang Bejalu, Lebung di


Pulau Tengkorak Kecamatan Muara Sugihan;

Penuguan Kecamatan Pulau Rimau;

2. Rencana pengembangan alur pelayaran



VI-12

6.1.3 Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Energi

Sesuai dengan rencana struktur ruang Kabupaten Banyuasin, rencana

pengembangan energi kelistrikan di Kabupaten Banyuasin selain ditujukan untuk

memenuhi kebutuhan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat sehingga dapat menunjang kegiatan sosial dan pertumbuhan ekonomi

wilayah. Berikut ini rencana pengembangan sistem jaringan energi/kelistrikan di

Kabupaten Banyuasin, dilakukan melalui:

1. Perwujudan dan sistem jaringan prasarana kelistrikan;

a. Meningkatkan pasokan listrik yang bersumber dari PLN Cabang Palembang.

b. Peningkatan kapasitas dengan pengembangan gardu listrik di Kecamatan

Talang Kelapa, Kec. Banyuasin I, Kec. Betung, dan Kec. Banyuasin II serta

pengembangan gardu induk di Kecamatan Betung, Talang Kelapa dan

Tanjung Api-Api.

c. Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan jaringan SUTT :

SUTT terletak di Kecamatan Rantau Bayur, jangkauan pelayanannya

meliputi Kec. Rantau Bayur – Kec. Betung – Kec. Pulau Rimau – Kec.

Banyuasin II.

SUTT terletak di Kecamatan Betung, jangkauan pelayanannya meliputi Kec.

Betung – Kec. Banyuasin III – Kec. Pulau rimau – Kec. Sembawa – Kec.

Talang Kelapa

d. Rencana pembangunan jaringan SUTT :

SUTT terletak di Kecamatan Betung, jangkauan pelayanannya meliputi Kec.

Betung – Kec. Tungkal Ilir – Kec. Pulau Rimau – Kec. Tanjung Lago – Kec.

Muara Telang – Kec. Sumber Marga Telang - Kec. Makarti Jaya – Kec.

Banyuasin I – Kec. Air Kumbang

SUTT terletak di Kecamatan Talang Kelapa, jangkauan pelayanannya

meliputi Kec. Talang Kelapa – Kec. Tanjung Lago – Kec. Muara Telang –

Kec. Sumber Marga Telang - Kec. Banyuasin II.

e. Mengembangkan prasarana pembangkit baru dengan alternatif sumber energi

meliputi:

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) di Kecamatan

Pulau Rimau.



VI-13

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) di

Kecamatan Banyuasin I

Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kawasan

Tanjung Api-Api dan Kecamatan Rantau Bayur

Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara

(PLTGB) di Gasing Kecamatan Talang Kelapa

2. Perwujudan dan sistem jaringan prasarana energi Migas;

Pengembangan jaringan gas trans nasional melalui Betung – Pagar Dewa;

Pengembangan jaringan migas trans regional melalui Sunagai Lilin – PUSRI –

PERTAMINA sungai gerong (merah mata) – plaju – jakabaring - prabumulih

6.1.4 Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Sesuai dengan rencana struktur ruang Kabupaten Banyuasin, pembangunan

dan pengembangan prasarana dan sarana telekomunikasi di Kabupaten Banyuasin

Selain menggunakan kabel, sistem telekomunikasi saat ini juga bertumpu pada

penggunaan telepon seluler, dalam hal ini penyediaan tower BTS (Base Transcelver

Station) sangat penting menjangkau kepelosok perdesaan sebagai prasarana

pendukung. Selain itu juga terdapat pengembangan telekomunikasi nirkabel yang

sudah mulai berkembang serta Pengembangan jaringan internet ke seluruh

perkantoran dan lembaga pelayanan publik lainnya. Dalam rangka mewujudkan

pengembangan sistem prasarana telekomunikasi di Kabupaten Banyuasin, dilakukan

berbagai program yakni:

1. pengembangan jaringan komunikasi seluler, dengan pembangunan Tower BTS

Terpadu, pengembangan jaringan internet dan pengembangan jaringan fishland

yang mencakup keseluruhan wilayah Kab. Banyuasin terutama pada wilayah pusat

kegiatan (PKWp, PKL, PPK dan PPL).

2. Pengembangan jaringan satelit di wilayah perairan dan kawasan tertinggal

3. Peningkatan jaringan telekomunikasi mendukung peruntukan industri di Kawasan

Gasing, Marianan dan Tanjung Api-Api.

6.1.5 Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Sesuai dengan rencana struktur ruang Kabupaten Banyuasin, pembangunan

dan pengembangan sistem jaringan sumber daya air di Kabupaten Banyuasin meliputi

sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai.



VI-14

Dengan demikian program-program yang perlu dilakukan harus mengacu pada

rencana struktur ruang dimaksud yakni:

Rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air

1. Pengembangan sistem wilayah sungai :

Pengembangan konservasi sumberdaya air melalui perlindungan dan

pelestarian SDA, pengawetan air, dan pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran

Pendayagunaan sumber daya air melalui penatagunaan, penyediaan,

penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air.

Penanggulangan daya rusak air melalui pencegahan daya rusak air dan

pemulihan daya rusak air.

Pengembangan informasi dan pengelolaan sistem informasi

Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air

2. Perwujudan Sistem jaringan rekamasi rawa

Pementapan dan perlindungan daerah reklamasi rawa untuk mendukung

kawasan sentra produksi pertanian

pemeliharaan saluran secara rutin, berkala dan darurat;

mengatur kembali sistem jaringan irigasi yang berhirarki dan terpadu

sesuai fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas;

normalisasi dan rehabilitasi saluran irigasi/draenase lahan pertanian

pasang surut dan anak-anak sungai yang digunakan untuk irigasi; dan

pengembangan kanal-kanal sebagai sistem jaringan irigasi primer (utama)

sesuai dengan topografinya.

3. Perwujudan rencana pengembangan air baku :

pembangunan sumber dan distribusi air bersih untuk memenuhi kebutuhan

air terutama untuk kawasan industri, perdagangan, jasa, fasilitas umum

dan permukiman perkotaan;

peningkatan pelayanan air bersih melalui Perusahaan Daerah Air Minum

(PDAM) dengan lingkup pelayanan Pangkalan Balai, Sembawa, Betung, Air

Batu, Sungai Pinang, Srimulyo dan Mariana di setiap ibukota; dan

pengembangan sumber air baku melalui sumur air baku eksisting dari

Sungai Musi, sumur gali dan mata air.



VI-15

6.1.6. Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana dan sarana lingkungan di Kabupaten Banyuasin meliputi

sistem jaringan air limbah,sistem jaringan drainase, serta sistem persampahan. Untuk

sistemjaringan air limbah meliputi saluran pembuangan air limbah rumah tangga

(domestik) dan air limbah industri (pabrik). Untuk sistem jaringan drainase berupa

saluran drainase. Perwujudan sistem jaringan prasarana lingkungan :

Perwujudan sistem pengelolaan air limbah :

(1) sistem on-site dengan pengembangan septik tank individual;

(2) pengembangan sistem terpadu kawasan perkotaan;

(3) sistem off-site dapat direncanakan untuk pusat perkantoran, pasar, kawasan

industri dan terminal dengan kepadatan bangunan yang cukup tinggi; dan

(4) Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri melalui pembangunan

instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di Kawasan Gasing, Mariana dan

Tanjung Api-api/Tanjung Carat.

Perwujudan sistem pemprosesan sampah :

1. Rencana pembangunan TPS dengan kapasitas 2 m3 sampai dengan tahun 2013

sebanyak 100 buah dan dengan kapasitas 5 m3 sebanyak 12 tersebar di setiap

kecamatan.

2. Rencana pengembangan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA) yang di

bagi dalam 3 zona pelayanan, yaitu :

Zona 1 : Untuk Kecamatan Betung, Banyuasin III yang sudah terlayani

dan peningkatan pelayanan ke Kecamatan Rantau Bayur, Sembawa, Suak

Tapeh dan Mariana. Pembangunan TPA induk dengan sanitasi landfill di

desa Telangu Kec. Banyuasin III seluas 15 Ha.

Zona 2 : untuk Kecamatan Talang Kelapa, Sembawa yang sudah terlayani

dan peningkatan pelayanan ke Kec.Tanjung Lago, Banyuasin II dan

sebagian wilayah perbatasan Palembang. Pembangunan TPA regional

dengan sistem sanitasi landfill di Desa Sukarela Kecamatan Rantau Bayur

seluas 15 Ha

Zona 3 : Peningkatan pelayanan meliputi Kecamatan Banyuasin I, Air

Kumbang, Rambutan dan sekitarnya. Pembangunan TPA induk di Mariana

seluas 10 Ha.



VI-16

3. rencana pengelolaan sampah melalui model sanitary landfill dan dengan prinsip

3R (reduce, reuse, dan recycle).

4. Perwujudan sistem Drainase di kawasan perkotaan :

Pengembangan sistem jaringan terbuka

Pengembangan sistem jaringan tertutup

6.1.7 Perwujudan Rencana Sistem Prasarana Lainnya

Sistem pengendalian banjir, melalui :

1. Tindakan infiltrasi untuk memulihkan tangkapan alami hidrologis melalui parit,

vegetasi di permukaan, kebun dan trotoar berpori;

2. pengisian air pada sumber air dengan sumur resapan dan jebakan air;

3. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan

dan pemanfaatan lahan pada sumber air;

4. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;

5. pengaturan daerah sempadan sumber air; dan

6. rehabilitasi hutan dan lahan

Rencana sistem pengendalian pantai, melalui :

1. restorasi mangrove dan hutan pesisir, proteksi akomodasi untuk permukiman

dan perikanan tambak

2. pengelolaan zona pesisir terpadu (ICZM)

Rencana sistem pengendalian erosi dan longsor, melalui :

1. Regulasi penyediaan air untuk aktivitas perkebunan

2. Peningkatan pelayanan PDAM

3. Pemanfaatan air tanah dengan mengembangkan lubang bor

4. Peningkatan infrastruktur irigasi

5. Keberlanjutan konservasi lahan, hutan konservasi dan reboisasi untuk

pemeliharaan kuantitas dan kualitas penyediaan air

Rencana pengembangan ruang dan jalur evakuasi :

1. pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan umum sebagai

salah satu kawasan evakuasi; dan

2. mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru

sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem

kota/wilayah secara umum.



VI-17

6.2 Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten

Perwujudan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Banyuasin, mencakup

Perwujudan rencana kawasan lindung meliputi; kawasan hutan lindung, kawasan yang

memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat,

kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan rawan bencana alam.

Sedangkan perwujudan rencana kawasan budidaya meliputi; kawasan hutan produksi,

kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian yang meliputi kawasan pertanian tanaman

pangan, kawasan hortikultura, kawasan peternakan, dan kawasan perkebunan,

selanjutnya kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan industri, kawasan

pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, dan kawasan pesisir serta pulau-pulau

kecil.

6.2.1 Program Perwujudan Kawasan Lindung

Kawasan lindung yang terdiri dari empat pengelompokan kawasan yang

masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan agar dalam memanfaatkannya dapat

menjadi acuan sebagai keseimbangan ruang dan lingkungan.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya.

1. Kawasan Hutan Lindung, arahan pengelolaan kawasan hutan lindung yang akan

dikembangkan di Kabupaten Banyuasin mencakup :

Perlindungan dan penetapan kawasan hutan lindung seluas 62.269,25 Ha yang

tersebar di Kecamatan Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan,

Muara Telang dan Tanjung Lago

Kawasan Hutan lindung yang sebagian berubah fungsi dikembalikan ke fungsi

awal yaitu sebagai hutan lindung.

Melakukan Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi, reboisasi pada lahan-lahan kritis

melalui kerjasama dengan berbagai lembaga peduli hutan, lintas instansi

pemerintah dan masyarakat setempat.

Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan

Hutan Lindung untuk mendukung kawasan konservasi di atasnnya.

Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging dengan penanganan (represif,

persuasif, dan preventif) secara kontinu.

2. Kawasan Resapan Air, arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan resapan air

adalah :



VI-18

Peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui

pengembangan vegetasi tegakan yang mampu memberikan perlindungan

terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah

Percepatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan

reboisasi pada kawasan yang sudah kritis dengan pendekatan partisipasi

masyarakat lokal yang didukung oleh pemerintah dan lembaga peduli lingkungan

lainnya.

3. Kawasan Bergambut

Penetapan dan perilindungan kawasan gambut khususnya untuk kawasan

gambut yang ketebalannya lebih dari 3 meter sebagai fungsi lindung

penguatan peraturan perundang-undangan dan pengawasan penggunaan dan

pengelolaan lahan gambut,

menanggulangi kebakaran hutan dan lahan gambut

penanaman kembali dengan tanaman penambat karbon tinggi (tanaman pohon-

pohonan)

memanfaatkan lahan semak belukar yang terlantar, dan

pemberian insentif dalam konservasi gambut.

Kawasan Perlindungan Setempat, malalui :

1. Sempadan pantai, arahan pengembangan kawasan sempadan pantai adalah

sebagai berikut :

Penetapan Sempadan pantai (100 meter) sepanjang 275 Km

Pelestarian hutan mangroove serta pengembangan sabuk hijau mangrove

maupun sabuk hijau vegetasi pantai

Penetapan Kawasan pantai berhutan bakau yang ditetapkan minimal 130

kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan

diukur dari garis air surut terendah ke arah darat yang merupakan habitat

hutan bakau.

2. Sempadan Sungai, arahan pemanfaatan kawasan sempadan sungai, adalah :

Penetapan Sempadan sungai selebar 50-100 meter untuk setiap sungai di

tiap Kecamatan dengan total luas 24.292,91 Ha.

Perlindungan dan Pengembangan jalur hijau disepanjang sempadan sungai.

3. Kawasan Sekitar Mata Air, arahan pengembangan dan pengelolaan kawasan

sekitar mata air adalah sebagai berikut ;



VI-19

Penetapan perlindungan pada sekitar mata air ini adalah minimum berjari-

jari 200 meter dari sumber mata air tersebut jika di luar kawasan

permukiman dan 100 meter jika di dalam kawasan permukiman. Dengan

demikian di sekitar kawasan sumber air dapat ditanami dengan jenis

tanaman yang dapat mengikat air, sehingga kawasan di sekitar sumber air

juga dapat digunakan sebagai daerah resapan.

Perlindungan sekitar mata air untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi

lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air;

Pembuatan sistem saluran khusus bila sumber dimanfaatkan untuk air

minum atau irigasi;

Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan penutup tanah

atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air;

Membatasi dan tidak boleh menggunakan lahan secara langsung untuk

bangunan yang tidak berhubungan dengan konservasi mata air.

4. Kawasan sempadan Daerah Reklamasi Rawa, arahan pengembangan dan

pengelolaan kawasan sempadan daerah reklamasi rawa adalah sebagai berikut:

Pemantapan sempadan kawasan rekamasi rawa sesuai dengan peraturan

perundangan yang beraku, dimana Lebar lahan yang dibatasi garis

sempadan pada janingan reklamasi rawa yang sudah dibangun dan

dimanfaatkan masyarakat sebelum ditetapkannya peraturan tersebut diatur

lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Perlindungan dan Pengembangan jalur hijau disepanjang sempadan

kawasan rekamasi rawa.

Program Kawasan Suaka Alam, melalui :

1. Kawasan Suaka Margasatwa

perlindungan kawasan suaka margasatwa Padang Sugiahan seluas

75.000 Ha di Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Rambutan dan

Bentayan seluas 19.300 Ha di Kecamatan Tungkal Ilir.

perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan

alam di kawasan suaka alam dan kawasan suaka alam laut dan perairan

lainnya untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu

pengetahuan dan pembangunan pada umumnya



VI-20

2. Kawasan Taman Nasional Sembilang, Arahan pengembangan kawasan Taman

Nasional, antara lain:

Perlindungan dengan tetap mempertahankan kawasan Taman Nasional

Sembilang seluas 198.502,44 Ha yang terletak di Kecamatan Banyuasin

II.

Pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman

tanaman bakau dan nipah di pantai.

perlindungan mangrove, keanekaragaman biota dan tipe ekosistem untuk



Pengembangan pariwisata berupa ekowisata mangrove yang disertai

dengan pengembangan balai penelitian dan budidaya mangrove.

Program Kawasan Rawan Bencana Alam

1. Normalisasi pada aliran sungai-sungai kecil dan kanal perlu dilakukan secara

terprogram;

2. Pembuatan saluran-saluran pengaliran (drainase) yang mampu mengontrol

aliran permukaan

3. Revitalisasi kawasan tangkapan air (catchment areas);

4. Konservasi ekologi kawasan rawa.

5. Pembangunan tanggul penahan air

6. Pemberdayaan peran serta masyarakat disekitar wiayah DAS di Kabupaten

Banyuasin

7. rencana pola ruang melalui penetapan kawasan bergambut menjadi kawasan

lindung. Hal ini juga terkait dengan perlindungan terhadap kawasan yang

memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya, yakni kawasan

bergambut dan resapan air.

8. Melalui Pola penyiapan lahan pertanian khususnya di Kecamatan Tungkal Ilir,

Muara Telang, Muara Sugihan



VI-21

6.2.2 Program Perwujudan Kawasan Budidaya

Rencana pengembangan pola ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten

Banyuasin pada dasarnya di arahkan dalam rangka optimasi pemanfataan sumber daya

dan ruang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Adapun program yang

akan dilakukan untuk pengembangan kawasan budidaya di Kabupaten Banyuasin

adalah sebagai berikut :

Kawasan Hutan Produksi

a. Penetapan dan perlindungan kawasan hutan produksi tetap seluas 71.242,8 Ha

di Kecamatan Banyuasin II, Muara Sugihan dan Tungkal Ilir.

b. Reboisasi dan rehabilitasi lahan pada bekas tebang, dan tidak dapat

dialihfungsikan ke budidaya lainnya kecuali untuk tanaman dengan tegakan

yang dapat memberikan fungsi perlindungan.

c. Pengembangan kawasan penyangga pada kawasan hutan produksi yang

berbatasan dengan hutan lindung.

d. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta

gangguan keamanan hutan lainnya.

e. Pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis hutan tanaman

industry

Kawasan produksi yang dikonversi :

a. Apabila dilakukan penebangan, digunakan pola tebang pilih agar hutan yang

ada dapat dikelola secara selektif, sehingga keutuhan hutannya sejauh

mungkin terpelihara. Kond`isi tersebut dilakukan untuk menghindari adanya

bencana alam longsor,

b. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan

keamanan hutan lainnya

Pengembangan kawasan Pertanian meliputi :

1. Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Basah sbg Kawasan Pertanian

Pangan Berkelanjutan di Kab Banyuasin, melalui :

a. Pengembangan dan perlindungan pertanian pangan seluas 232.873,4 yang

tersebar di setiap kecamatan.

b. Atas pertimbangan tertentu, dan untuk menjamin agar kawasan pertanian

tidak berubah fungsi, maka kawasan-kawasan pertanian pada lokasi-lokasi

tertentu dapat ditetapkan sebagai kawasan pertanian abadi.



VI-22

c. Perlu adanya inventarisasi ulang terhadap luas baku sawah maupun

jaringan irigasi yang ada.

d. Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi

e. Pembangunan dan pengembangan pertanian lahan kering dengan

komoditi palawija di seluruh Kecamatan

f. Konservasi tanah dan air pada lahan pertanian

g. Penggunaan bibit unggul dengan kualitas tinggi, pematangan awal dan

tahan terhadap genangan air yang berkadar garam relatif tinggi

h. Penggunaan teknik budidaya pangan

i. Konversi lahan pertanian yang tergenang air asin menjadi lahan usaha

perkebunan dan tambak serta mencatak lahan baru untuk

menggantikannya.

2. Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Kering & Holtikultura, melalui :

a. Pengembangan sarana prasarana pendukung keg.pertanian holtikultura

b. Pengembangan Kws Pertanian Lahan Kering & Holtikultura

c. Melakukan berbagai pelatihan kepada para petani guna menjaga mutu

komoditi.

3. Pengembangan Kawasan Perkebunan, melalui :

a. Membatasi perubahan jenis tanaman tahunan menjadi tanaman semusim,

jika dimungkinkan dianjurkan untuk melakukan reboisasi dengan tanaman

tahunan yang dapat diambil buahnya.

b. Bila pada kawasan terdapat kawasan budidaya, maka harus dibatasi dan

tidak boleh dikembangkan lebih lanjut.

c. Memperbaiki dan mengembangkan prasarana dan sarana infrastruktur ke

lokasi perkebunan maupun untuk pengolahan dan pemasaran.

d. Pemilihan komoditas unggulan di kawasan agropolitan sifatnya tidak

tetap/dinamis, disesuaikan dengan kondisi fisik tanah di kawasan tersebut

dan kondisi pasar yang ada.

e. Mendorong tumbuh berkembangnya organisasi kerjasama antar pelaku

usaha.

f. Menjalankan mekanisme insentif dan disinsentif bagi para pelaku usaha

perkebunan.



VI-23

4. Pengembangan Kawasan Peternakan, melalui :

a. Pengembangan peternakan potensial di Kab Banyuasin

b. Pengembangan sarana prasarana pendukung kegiatan peternakan

c. Pengembangan kemitraan antar pelaku usaha melalui pengembangan

industri peternakan

Pengembangan Kawasan Perikanan, meliputi

pengembangan untuk kawasan perikanan air laut

pengembangan kawasan perikanan perairan umum

pengembangan kawasan perikanan air payau : Lokasi pengembangan di

Kabupaten Banyuasin dialokasikan di Kecamatan Banyuasin II, Makarti Jaya,

Muara Sugihan, Muara Telang, Rantau Bayur, Talang Kelapa, dan Tanjung

Lago.

Pengembangan kawasan Minapolitan yang merupakan pengembangan

coolstorage dan industri perikanan laut dengan produksi perikanan yang

mempunyai nilai ekonomi tinggi (tuna) dialokasikan di Kawasan Sungsang

yang dikembangkan untuk perikanan tangkap dan laut serta sebagian kecil

untuk perikanan tambak. Kawasan Air Batu, Sukamoro dan Rantau Bayur

untuk perikanan Budidaya air tawar serta kawasan Muara Sugihan untuk

pengembangan perikanan tambak/payau.

Pengembangan industri pengolahan perikanan

Pengembangan sarana prasarana pendukung keg perikanan

Pengembangan Kawasan Pertambangan, melalui Inventarisasi daerah yg

berpotensi untuk usaha pertambangan, Penetapan aturan zonasi penambangan

rakyat, Relokasi & lokalisasi tambang rakyat dan Rehabilitasi lahan pasca tambang

Pengembangan Kawasan Industri melaui Pembangunan Kawasan Industri Besar

Gasing dan tanjung api-api, Revitalisasi kawasan industri Mariana, Penetapan

aturan zonasi Kawasan Industri Gasing (Masterplan), Pengembangan industri

pengolahan pangan dan Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan

serta Penyuluhan dan pembinaan industri kecil dan rumah tangga.

Pengembangan Kawasan Pariwisata melalui Pengembangan kawasan wisata agro,

Pengembangan kawasan wisata bahari, Pengembangan ekowisata. Dan

Pengembangan kawasan wisata Tugu Silk Air serta Peningkatan & Pengemb.

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pariwisata serta penyusunan rencana



VI-24

tapak pada setiap obyek wisata andalan dan penyusunan paket wisata, promosi

wisata dan dibuat sistem informasi tujuan wisaa.

Pengembangan Kawasan Permukiman melalui

Penetapan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan

Permukiman perkotaan

Pengembangan dan pembangunan perumahan di Kawasan pulau kecil dan

terpencil

Penyediaan KPR-RSH bersubsidi

Pengemb. perumahan swadaya

Pengembangan kawasan permukiman skala besar diarahkan dalam bentuk

”Kota Baru”

Pengembangan Kasiba/Lisiba

Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perkotaan

Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman

Pembinaan Teknis Kawasan Permukiman

Pengembangan RTH 30 % yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH

Privat

Pembangunan taman dan hutan kota

Kawasan peruntukan lainnya, berupa kawasan reklamasi pantai dan pertahanan

keamanan.

6.3 Perwujudan Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kabupaten

6.3.1 Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek

Ekonomi :

Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan ekonomi yang ada di

Kabupaten Banyuasin meliputi Kawasan pendukung perkotaan metropolitan

palembang, Kawasan Pertanian, Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api, Kawasan

Industri dan Kawasan Minapolitan. Program pengembangan kawasan strategis dari

sudut kepentingan ekonomi ini diantaranya adalah :

a. Kawasan Pendukung Perkotaan Metropolitan Palembang.

Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang :

1. Pengembangan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi

2. Revisi Masterplan KTM



VI-25

3. Peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan

perdagangan.

4. Penguatan kelembagaan dan masyarakat untuk terlibat dalam

pengembangan kawasan KTM

Kawasan Perdagangan Betung :

1. Penyusunan rencana Detail Kawasan

2. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

3. Pengaturan ruang pemanfaatan ruang koridor jalan Betung-Musi Banyuasin

4. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa


1. Penyususan RTBL Kawasan

2. Pengembangan Fasilitas Perkantoran

3. Pengembangan Fasilitas Permukiman perkotaan

4. Pengembangan fasilitas sosial-ekonomi

5. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi

Kawasan Pusat Permukiman Perkotaan

1. Penyususnan RTBL Kawasan

2. Penataan Kasiba dan Lisiba

3. Rencana pengembangan perumahan

4. Rencana pengembangan fasilitas umum pendukung permukiman

5. Pengembangan utilitas

6. Pengembangan jaringan transportasi

b. Kawasan Strategis Pertanian

Kawasan Agropolitan

1. Penyusunan Masterplan

2. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

3. pengembangan wilayah sentra produksi

4. Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi

5. Peningkatan Infrastruktur transportasi ke daerah sentra produksi

6. peningkatan produktivitas melalui penggunanaan teknologi tepat guna

7. penyuluhan dan bimbingan kelompok tani, koperasi dan usaha keci

8. Pengembangan kegiatan industri pengolahan (industri hilir) komoditas

pertanian



VI-26

9. Pengembangan jaringan pasar dan promosi

10. Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah pengelola kawasan,

pemerintah dan swasta

11. Pengembangan lembaga pembiayaan


1. Penyusunan Masterplan

2. Peningkatan sarana penunjang produksi seperti listrik, air bersih, pengolahan

limbah serta perlu adanya manajemen yang focus terhadap pengelolaan

industri berbasis perkebunan sesuai komoditas secara professional.

3. Pengembangan jaringan trasportasi untuk kemudahan proses distribusi

4. Pengembangan kegiatan industri pengolahan (industri hilir) komoditas

perkebunan


Kawasan Sentra Pertambangan Migas

1. Perlindungan kawasan dari konversi melalui pengendalian dan penetapan

rencana zonasi

2. Peningkatan sarana penunjang produksi seperti air bersih, pengolahan

limbah

3. Pengembangan jaringan trasportasi untuk kemudahan proses produksi


5. Penataan kembali lahan bekas tambang

Kawasan Sentra Produksi Beras Pasang Surut

1. Perlindungan kawasan dari konversi melalui pengendalian dan penetapan

rencana zonasi

2. Peningkatan produksi hasil pertanian dan industri pengelolahan hasil melalui

pengembangan Aplikasi Teknik budidaya dan bibit unggul yang adaptif

terhadap perubahan iklim teknologi

3. Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur pendukung pertanian

4. Evaluasi, revitalisasi dan Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi/daerah

reklamasi rawa

5. Pengembangan lumbung padi

6. Pengembangan sistem Perlindungan hak-hak petani untuk meningkatkan

kesejahteraan petani



VI-27

c. Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.

1. Pengembangan kawasan Industri Terpadu

2. pelabuhan/terminal general kargo mencapai

3. pelabuhan laut

4. pelabuhan penyeberangan

5. 1 stock pile batubara

6. pelabuhan peti kemas

7. pelabuhan/terminal curah cair (CPOIBBM/Migas/Pupuk/semen)

8. Pengembangan kawasa perkantoran

9. Pengembangan kawasan Permukiman

10. Pengembangan Fasilitas umum sosial-ekonomi

11. Pengembangan Jaringan utilitas pendukung kegiatan pelabuhan, industri dan

permukiman

12. Pengembangan JaringanTransportasi

d. Kawasan Strategis Industri

1. Penyusuna Masterplan

2. Penyusunan Rencana Detail Kawasan;

3. Pengembangan jaringan transportasi

4. Pengembangan infrastruktur lingkungan seperti pengelolahan limbah,

ketersediaan jalur hijau/RTH

5. Pengembangan jaringan listrik dan telekomunikasi khususnya di kawasan

Gasing

e. Kawasan Minapolitan

1. Penyusunan masterplan minapolitan

2. Penyusunan Rencana Zonasi Minapolitan

3. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan

minapolitan diantaranya pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan,

jaringan tranasportasi darat dan air, serta jaringan utilitas.

4. Pengembangan prasarana sosial-ekonomi dilakukan untuk

memantapkan/membentuk sistem pusat-pusat permukiman.

5. Meningkatkan pelayanan moda transportasi air (sungai).



VI-28


Lingkungan.

a. Kawasan Taman Nasional Sembilang

1. Pengembangan ekowisata

2. pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata

3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi.

4. Peningkatan Pengendalian zona pemanfaatan Kawasan Taman Nasional

Sembilang

5. Peningkatan promosi wisata

b. Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan :

1. pengembangan organisasi ruang kawasan plasma nutfah

2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan plasma nutfah;

3. pengembangan teknologi agribisnis;

4. pengembangan dan penyuluhan agribisnis; dan

5. meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan investor


Sosial-Budaya

Kawasan Perkampungan Nelayan Sungsang

1. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan.

2. Penyusunan rencana teknis Tata Bangunan dan Lingkungan

3. Pengembangan sektor pariwisata.

4. Pengembangan sarana dan prasarana permukiman serta transportasi.

5. Peningkatan Industri rumah tangga berbasis perikanan.


Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Kawasan Agrocenter Sembawa

1. Penyusunan rencana detail kawasan

2. Pengembangan pusat Balai penelitian pertanian

3. Pengembangan pusat balai penelitian ternak unggul.

4. Pengembangan pusat penelitian perkebunan

5. Pengembangan kawasan agrowisata perkebunan.



VI-29

6. Peningkatan sekolah pertanian pembangunan menjadi bertaraf internasional

7. Pengembangan Pusat Pelatihan pertanian

6.4 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, melalui :

Reklamasi Pantai ±4000 Ha

Penyusunan RDTR Kawasan Reklamasi Pantai

Penyusunan Rencana strategis Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Penyusunan rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Rencana Pengembangan transportasi

Peningkatan dan penyuluhan keterampilan masyarakat pesisir

Pengaturan dalam pengambilan atau pemompaan air tanah untuk menjaga

keseimbangan salinitas di lingkungan pesisir

Memelihara keseimbangan alamiah antara pertambahan tanah erosi dan

sedimentasi

Pada daerah-daerah yang memungkinkan terkena dampak dari kegiatan industri

harus memiliki rencana-rencana penanggulangannya

Perlindungan terhadap kawasan konservasi

Restorasi hutan pesisir

66..55 IINNDDIIKKAASSII PPRROOGGRRAAMM UUTTAAMMAA LLIIMMAA TTAAHHUUNNAANN

Pentahapan dan urutan prioritas program pembangunan dimaksudkan untuk

mendapatkan rincian mengenai sektor kegiatan yang perlu dilaksanakan sesuai dengan

tingkat kepentingannya, jangka waktu pelaksanaan serta sumber pembiayaan yang

dapat dipergunakan untuk pelaksanaan program pembangunan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam pengembangan

pembangunan, maka perlu disusun tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai UU 26 Tahun

2007 tentang Penataan Ruang, bahwa pelaksanaan pembangunan memiliki jangka

waktu pelaksanaan selama 20 tahun, pentahapan kegiatan tersebut dituangkan dalam

kegiatan per 5 (lima) tahun. Indikasi program lima tahun pertama diuraikan per tahun

kegiatan.

Indikasi program adalah bagian yang memuat rincian tahapan dan program

pembangunan yang akan diterapkan di kawasan perencanaan, sesuai dengan tujuan



VI-30

pengembangan tata ruang di masa yang akan datang. Indikasi program

pembangunan ditentukan berdasarkan potensi dan masalah kawasan terkait

pengembangan wilayah serta kecenderungan perkembangan sektor-sektor tertentu

dan sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan atau pembangunan sektor

tersebut.

Pelaksanaan pembangunan ini paling tidak membutuhkan waktu 20 tahun sejak

ditetapkannya RTRW Kabupaten Banyuasin. Dalam pelaksanaannya, dapat dibagi

menjadi 4 (empat) tahap. Tahapan lima tahunan tersebut, adalah :

1. Tahap I (Tahun 2011- 2015);

2. Tahap II (Tahun 2016 -2020);

3. Tahap III (Tahun 2021 – 2025);

4. Tahap IV (Tahun 2026 – 2031).

Adapun program-program yang direncanakan, dapat dikelompokkan dalam beberapa

program kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai indikasi program dapat dilihat pada

Tabel 6.1. Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Banyuasin 2011-2031.



VI-31

6.1 Tabel Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Banyuasin 2011-2031

No Program Utama dan Kegiatan Lokasi Sumber

Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan

PJM -1 PJM-2 PJM - 3 PJM - 4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG

I Perwujudan Pusat Kegiatan

A Pengembangan dan Penataan PKWp Sungsang

1. A1.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTR) Sungsang APBD Kab

Bappeda & PM /Din PU Cipta Karya Kab

2. A2. Pembangunan Jalan Linkungan Sungsang APBD Kab

Din PU Bina Marga Kab

A3. Pembangunan Perkantoran

Sungsang APBD Kab &

Prov

Pemda Kab & Prov (Din. PU Cipta Karya)

A4. Peningkatan sarana dan prasarana Pasar Sungsang

APBD Kab & Prov/Swasta

Pemda Kab & Prov (Din. Pengelola Pasar dan PU)

A5. Pembangunan Sekolah dan Perguruan Tinggi Sungsang


Pemda Kab & Prov (Din PU& Din Pendidikan)

A6. Pembangunan Rumah Sakit

Sungsang APBD Kab Din Kesehatan Kab

A7. Peningkatan sarana peribadatan

Sungsang APBD Kab Bappeda & PM/Din PU Kab

A8.

Pembangunan Gedung/Balai Pelatihan

Sungsang

APBD Kab

Din. Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olaraga serta Din.PU Cipta Karya Kab

A9. Pengembangan permukiman nelayan

Sungsang APBD Kab & Prov/Swasta

Bappeda & PM Kab & Prov (Din. PU)



VI-32


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

A10.

Pembangunan Terminal Tipe A Sungsang

APBD Nas, Prov, Kab &

Swasta

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Din PU Bina Marga (Nas, Prov, Kab)

A11. Peningkatan Pengelolaan sampah dan penyediaan TPST

Sungsang APBD Kab

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

A12.

Peningkatan pelayanan energi kelistrikan


Kab (Din Pertambangan dan Energi, PLN)

A13.


Sungsang


Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika serta Telkom (Kab/Prov)

A14. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM


Kab&Prov (Dinas PU Cipta Karya dan PDAM)

A15. Pengembangan IPAL Sungsang



B Pengembangan dan Penataan PKL Pangkalan Balai

B1 Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Pangkalan Balai APBD Kab,

Bappeda&PM/Din PU Cipta Karya Kab

B2.

Pembangunan Pasar

Pangkalan Balai APBD Kab

Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan, UKM Kab

B3. Peningkatan pelayanan rumah Pangkalan Balai APBD Dinas Kesehatan



VI-33


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

sakit Kab/Swasta dan Din PU Cipta Karya Kab

B4. Peningkatan pelayanan Sarana ibadah

Pangkalan Balai APBD

Kab/Swasta Dinas Pu Cipta Karya Kab.

B5. Pengembangan sekolah dan pembangunan perguruan tinggi Pangkalan Balai


Din. Pendidikan dan PU Cipta Karya Kab&Prov

B6. Pengembangan perumahan rakyat


Kab/Swasta Dinas PU Cipta Karya Kab.

B7.

Pembangunan gedung olahraga dan kesenian

Pangkalan Balai

APBD Kab/Swasta

Din. Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan Olaraga serta Din.PU Cipta Karya Kab

B8.

Pembangunan terminal tipe B Pangkalan Balai


Dinas

Perhubungan, komunikasi dan informatika Prov&Kab

B9. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS


Kab/Swasta


B10. Peningkatan pelayanan energi kelistrikan

Pangkalan Balai APBD Kab & Prov/Swasta

Kab & Prov (Din Pertambangan dan Energi, PLN)

B11. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM

Pangkalan Balai APBD Kab & Prov/Swasta

Kab&Prov (Dinas PU dan PDAM)

B12.


Pangkalan Balai


Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika serta Telkom



VI-34


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

(Kab/Prov)

C. Perwujudan PPK Betung

C1. Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang Betung APBD Kab

Bapedda&PM dan PU Cipta Karya Kab

C2.

Peningkatan pusat kawasan Perdagangan dan jasa

Betung APBD Kab &

Swasta

Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan, UKM Kab.

C3. Pembangunan rumah sakit Betung

APBD Kab Din Kesehatan Kab

C4. Pengembangan perumahan rakyat

Betung APBD Kab & Swasta

Dinas PU Kab.

C5.

Peningkatan pelayanan Terminal Tipe B

Betung APBD

Kab/Swasta

Dinas Perhubungan, komunikasi dan

informatika Kab.

C6. Peningkatan pelayanan sarana ibadah

Betung APBD Kab Dinas PU Kab

C7. Peningkatan pelayanan sarana pendidikan

Betung APBD Kab/Swasta

Din. Pendidikan dan PU Kab

C8. Peningkatan pelayanan pengelolaan sampah dan penyediaan TPS

Betung APBD

Kab/Swasta


C9. Peningkatan pelayanan energi kelistrikan dan pembangunan SUTT

Betung APBD

Kab/Swasta

Din Pertambangan dan Energi, PLN Kab

C10. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM

Betung APBD Kab/Swasta

Dinas PU dan PDAM

C11.


Betung APBD

Kab/Swasta

Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika serta



VI-35


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

Telkom Kab.

D. Perwujudan PPK Mariana

D1. Penyusunan Dokumen Revisi Rencana Detail Tata Ruang

Mariana APBD Kab Bapedda&PM dan PU Kab

D2.

Pembangunan kawasan industri

Mariana APBD

Kab/Swasta

Dinas Koperasi,

perindustrian, perdagangan, UKM dan PM , Din PU Kab

D3. Pengembangan perumahan perkotaan

Mariana APBD Kab/Swasta

Dinas PU Kab

D4. Peningkatan pelayanan moda angkutan sungai


Din. Perhubungan

D5. Pembangunan TPA Mariana

APBD Kab/Swasta


D6. Peningkatan pelayanan kelistrikan Mariana APBD

Kab/Swasta Din Pertambangan dan Energi, PLN

D7. Pengembangan IPAL Mariana APBD

Kab/Swasta Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

D8.



Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika serta Telkom Kab

D9. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM


Dinas PU dan PDAM

E. Perwujudan PPK Sukajadi

E1. Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

Sukajadi APBD Kab Bapedda&PM dan PU Kab

E2. Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Sukajadi APBD

Kab/Swasta Dinas Koperasi, perindustrian,



VI-36


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

perdagangan, UKM dan PM , Din PU Kab

E3. Pengembangan fasilitas permukiman perkotaan

Sukajadi APBD Kab/Swasta

Dinas PU Kab

E4. Peningkatan pelayanan fasilitas peternakan unggas

Sukajadi APBD

Kab/Swasta

Dinas Pertanian dan Peternakan Kab

E5. Peningkatan pelayanan fasilitas budidaya air tawar


Dinas Perikanan dan Kelautan Kab

E6. Peningkatan pelayanan sarana ibadah

Sukajadi APBD Kab Dinas PU Kab

E7. Peningkatan pelayanan sarana pendidikan


Din. Pendidikan dan PU Kab

E8. Peningkatan pelayanan kelistrikan Sukajadi

APBD Kab/Swasta

Din Pertambangan dan Energi, PLN

Kab

E9.


Sukajadi

APBD Kab/Swasta


E10. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM


Dinas PU dan PDAM

F. Perwujudan PPK Telang Jaya

F1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Detail Tata Ruang

Telang Jaya APBD Kab Bapedda&PM dan PU Kab

F2.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Telang Jaya APBD

Kab/Swasta

Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan, UKM dan PM , Din PU Kab

F3. Pengembangan fasilitas Telang Jaya APBD Dinas PU Kab



VI-37


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

permukiman perkotaan Kab/Swasta

F4.


Telang Jaya

APBD Kab/Swasta


F5. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM

Telang Jaya APBD Kab/Swasta

Dinas PU dan PDAM

F6. Peningkatan jaringan listrik dan pembangunan SUTT

Telang Jaya APBD

Kab/Swasta


F7. Pengembangan fasilitas pertanian pasang surut

Telang Jaya APBD Kab/Swasta

Dinas Pertanian dan Peternakan

G. Perwujudan PPK Jakabaring Kec. Rambutan

G1. Pengembangan fasilitas permukiman perkotaan

Jakabaring APBD

Kab/Swasta Dinas PU Kab

G2. Pengembangan fasilitas peternakan unggas

Jakabaring APBD

Kab/Swasta


G3. Pengembangan fasilitas budidaya air tawar

Jakabaring APBD Kab/Swasta


G4.

Pembangunan Terminal Tipe C Jakabaring APBD

Kab/Swasta

Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kab

G5. Pembangunan TPA Induk Jakabaring

APBD Kab/Swasta


G6. Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir

Jakabaring APBD Kab Dinas PU Kab

G7. Peningkatan pelayanan kelistrikan Jakabaring

APBD Kab/Swasta




VI-38


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

G8.


Jakabaring

APBD Kab/Swasta


G9. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM

Jakabaring APBD Kab/Swasta

Dinas PU dan PDAM

H. Perwujudan PPK Makarti Jaya

H1.

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan

Makarti Jaya APBD

Kab/Swasta


H2. Peningkatan pelayanan Jaringan Listrik

Makarti Jaya APBD

Kab/Swasta


H3. Pengembangan Permukiman

Perdesaan

Makarti Jaya APBD


H4. Pengembangan fasilitas Kesehatan

Makarti Jaya APBD Kab

Din. Kesehatan dan Din PU Kab

H5.


Makarti Jaya

APBD Kab/Swasta


H6. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM

Makarti Jaya APBD Kab/Swasta

Dinas PU dan PDAM

H7. Pengembangan fasilitas pertanian pasang surut

Makarti Jaya APBD Kab/Swasta


I Perwujudan Rencana Sistem Perdesaan/Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

I1. Pembuatan Tata Ruang Desa

Seluruh PPL APBD Kab Dinas PU dan Bappeda&PM

I2. Pembangunan prasarana dan sarana ekonomi dan sosial di

Seluruh PPL APBD

Kab/Sasta SKPD terkait



VI-39


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

pusat desa seperti sekolah minimal tingkat Sekolah Dasar, pusat kesehatan minimal setingkat Poskesdes, Kantor Kepala Desa, Balai Desa, Pasar Desa, Masjid.

I3. Peningkatan Pelabuhan Khusus menjadi Pelabuhan Pengumpan Tebing Abang

APBD Kab/Swasta


I4. Pembangunan Peabuhan Khusus

Tebing Abang APBD

Kab/Swasta

I5.

Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa

Seluruh PPL APBD

Kab/Swasta

Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan, UKM, Din PU Kab

I6. Pengembangan fasilitas permukiman perdesaan

Seluruh PPL APBD


I7. Pengembangan fasilitas perikanan air tawar

Tebing Abang, Sumber Marga Telang

APBD Kab/Swasta


I8. Pengembangan fasilitas perkebunan Tebing Abang, Air Kumbang

APBD Kab/Swasta


I9. Peningkatan pelayanan kelistrikan

Seluruh PPL APBD

Kab/Swasta


I10.


Seluruh PPL APBD

Kab/Swasta


I11. Peningkatan pelayanan dan kapasitas PDAM

Seluruh PPL APBD

Kab/Swasta Dinas PU dan PDAM

I12. Peningkatan Terminal Khusus

Tanjung Lago, Sumber Marga Telang APBD Kab Dinas Perhubungan,



VI-40


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

komunikasi dan informatika Kab

I13. Peningkatan Dermaga

Tanjung Lago APBD

Kab/Swasta Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kab

I14. Pengembangan Angkutan Moda

Tanjung Lago APBD

Kab/Swasta

I15. Pembangunan SUTT

Tanjung Lago APBD Kab Din Pertambangan dan Energi, PLN Kab

I16. Peningkatan Layanan TPA

Tanjung Lago APBD Kab Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman

I17. Pembangunan Terminal Tipe C

Teluk Betung APBD

Kab/Swasta Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kab

I18. Pengembangan Moda Sungai

Salek Mukti APBD

Kab/Swasta

I19. Pengembangan fasilitas pusat pendidikan Sembawa

APBD Prov/Kab

dan Swasta

Dinas PU, Dinas Pendidikan

I20. Pengembangan fasilitas pertanian

Sumber Marga Telang APBD Kab Dinas Pertanian dan Peternakan

I21.

Pengembangan fasilitas pendukung industri

Sumber Marga Telang APBD Kab

Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan, UKM Kab

II Perwujudan Rencana Sistem Jaringan Transportasi

A Program Sistem Jaringan Transportasi Darat

A1 Dukungan Perwujudan Jalan Arteri Primer (Berdasarkan Kepmen PU No 630 Tahun 2009) Sei Lilin - Betung (ruas 003) Ruas-ruas jalan arteri primer di Kab.

Banyuasin APBN dan

APBD Provinsi

Kemen PU (Balai Jalan dan Jembatan)

Betung – Bts. Kota Palembang

(ruas 004)

A2. Jalan Kolektor Primer K1(Berdasarkan Kepmen PU No 630 Tahun 2009) dan Jalan Tol Ruas Simpang Betung-Sekayu- Ruas-ruas jalan kolektor primer di APBN,APBD Kemen PU (Balai



VI-41


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

Lubuk Linggau Kab Banyuasin Prov/Kab Jalan dan Jembatan), Din PU Prov/Kab

Kab. OKI – Kec. Muara

Padang – Kec. Air Salek – Kec. Muara Telang – Kec.

Marga Air Telang - Kec.

Banyuasin II

APBD Provinsi

Ruas Palembang-Rambutan-

Kayu Agung APBD Prov

Pemda Prov (Dinas PU)

Ruas Palembang-Rambuan-

Tulung Selapan APBD Kab &

Prov Pemda Kab & Prov (Dinas PU)

Ruas Pangkalan Balai-Rantau

Bayur-Kab. Muara Enim

Betung - Sekayu Jalan kolektor primer 4

A3. Peningkatan Status Jaringan Jalan dari Lokal Primer menjadi Kolektor Primer Kabupaten

Ruas Pangkalan Balai-Pulau

Rimau-Tungkal Ilir

Ruas-ruas jalan arteri primer di Kab Banyuasin

APBD Kab dan Swasta

PU Bina Marga

Ruas Palembang- Banyuasin I – Air Kumbang - Muara Padang – Muara Sugihan – Kabupaten OKI

Ruas Kab. Muba – Kec. Tungkal

Ilir

Ruas Kab. Muara Enim – Kec. Rantau Bayur – Kec. Betung – Kec. Banyuasin III – Kec. Sembawa – Kec. Talang Kelapa - Kec. Tanjung Lago.

A4. Pembangunan Jaringan Jalan Lokal Primer Kabupaten

Ruas Jalan Tanjung Lago –

Muara Telang – Sumber Marga Telang


APBD Kab dan Swasta

PU Bina Marga

Makarti Jaya – Air Saleh – Air

Kumbang - Banyuasin I



VI-42


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

A5. Pembangunan jaringan jalan bebas hambatan

ruas Palembang – Tanjung Api-

Api/Tanjung Carat

Kab Banyuasin APBD Kab

dan Swasta PU Bina Marga

jalan Lingkar Luar Timur ruas

Rambutan - Banyuasin I – Talang Kelapa;

jalan Lingkar Luar Barat ruas

Kecamatan Rambutan – Kecamatan Sembawa

A6. Pengembangan Jalan Raya Khusus Batubara

Ruas Kab. Muara Enim – Kec. Rantau Bayur – Kec. Suak Tapeh – Kec. Banyuasin III – Kec. Sembawa – Kec. Talang Kelapa - Kec. Tanjung Lago – Kec. Banyuasin II


Swasta PU Bina Marga dan Swasta

A7. Peningkatan dan Pembangunan Jembatan

Jembatan Ruas Banyuasin I –

Muara Padang Banyuasin I – Muara Padang

APBD Kab dan Swasta

PU Bina Marga dan Swasta

Jembatan Terusan Sebalik Tanjung Lago –Muara Telang

Jembatan Gasing Talang Kelapa –Tanjung Lago

Jembatan Pulau Rimau Tanah Kering –Pulau Rimau

Jembatan Tungkal Ilir Desa Tri tunggal

Jembatan Rambutan Sungai Dua

Jembatan Teluk Tenggulang Pulau Rimau

Jembatan Muara Telang Muara Telang

Jembatan Banyuasin I Desa teluk Tenggiri (Banyuasin I)

Jembatan Rantau Bayur Desa Tebing Abang APBD Prov dan Swasta

Dinas PU Bina Marga Prov

Jembatan Air Sugihan Kec. Muara Padang – Air Sugihan

(Kab. OKI)

Jembatan sedang-

Banyuasintiga Banyuasintiga APBD Kab. &

Swasta Dinas PU Bina Marga Kab.



VI-43


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

A8. Dukungan rencana pengembangan terminal barang

Terminal Galangan kapal Kec.Banyuasinsatu dan Kawasan

Tanjung Api-Api APBD Kab

dan Swasta Swasta dan Dinas Perhubungan, komunikasi dan

informatika Kab

Terminal Khusus Batu Bara 4 Terminal di Tanjung Lago, 1

Terminal di Muara Telang Swasta

Terminal Khusus CPO Banyuasin I

Terminal Khusus Aspal Banyuasin I

A9. Rencana Pembangunan Terminal

Peningkatan Terminal Tipe A

Kec. Betung APBD Prov dan Kab

Pemda Prov/ Kab (Dishub)

Peningkatan Terminal Tipe C

Sungsang & Suaktapeh APBD

Prov/Kab


Pembangunan Terminal Tipe A

Kaw. TAA APBD Kab

dan Swasta

Pembangunan Terminal Tipe B

Pangkalan balai dan sebalik APBD Kab

dan Swasta

Pembangunan Terminal Tipe C Cintamanis, Rambutan,

Telukbetung, Talangkeramat APBD Kab

dan Swasta

Pembangunan Terminal

Multimoda Sebalik

APBD Kab dan Swasta

A10.

Rencana pengembangan rute trayek angkutan umum

Dalam Wilayah Kab. Banyuasin

APBD Kab, Swasta

Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kab, swasta

B. Pengembangan Jaringan Transportasi Sungai

B1. Rencana peningkatan pelayanan dan pengembangan Dermaga

Kawasan Perairan Kab.Banyuasin

APBD Kab dan Swasta

Swasta, Dinas Perhubungan,


B2. Rencana pengembangan moda angkutan sungai

B3. Pengembangan alur pelayaran

C. Pembangunan Sistem Jaringan Rel Kereta Api

C1. rel untuk Rute Tanjung Enim-TAA Wilayah Kabupaten Banyuasin APBN & Kemen



VI-44


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

Via Stasiun Simpang dan Gasing APBD Prov/Kab

Perhubungan, Din Perhub Prov/Kab

C2. pembangunan rel ganda (double track) untuk rute Palembang-Betung-Batas Jambi

C3. Pembangunan Rel Via Stasiun Simpang – Banyuasin I

C4. Jalur kereta api khusus

D. Perwujudan sistem prasarana Transportasi Laut

D1.

Pembangunan Pelabuhan utama Tanjung Carat

Banyuasin II

APBN, Swasta, ,

APBD Prov dan Kab

Kementrian Perhubungan, Pelindo, Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika Prov

dan Kab

D2.

Pelabuhan pengumpul Tanjung

Api-Api Banyuasin II

APBN

Nas,Prov, Kab & Swasta

Pelindo, Dinas

Perhubungan, komunikasi dan informatika Kab

D6.

Pembangunan terminal khusus Teluk Tenggulang, Prajin, Sritiga, Teluk Payo, Tebing Abang, Kemangbejalu, Lebung, Pulau Tengkorak, Penuguan APBD Kab

dan Swasta

Dinas Perhubungan,


D7. Pelabuhan pengumpan Tenggulang, Sungai Tungkal,

penuguan, Lebung

D8. Pengembangan dan peningkatan alur pelayaran

Kab. Banyuasin

III Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Energi/Kelistrikan

A Program Sistem Jaringan Kelistrikan

A1 Meningkatkan pasokan listrik yang bersumber dari PLN Cabang Palembang

Kab. Banyuasin APBN, APBD Prov , Kab dan Swasta


A2. Peningkatan kapasitas dengan Kec. Talang Kelapa, Kec. Banyuasin



VI-45


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

pengembangan gardu listrik I, Kec. Betung, Kec. Banyuasin III, Kec. Banyuasin II

A3. Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan jaringan SUTT

Kec. Rantau Bayur, Kec. Betung

A4. Rencana pembangunan jaringan SUTT

Kec. Betung, Kec. Talang Kelapa

A5. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)

Kec. Pulau Rimau

A6. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Tanjung Api-Api

A7. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)

Kec. Banyuasin satu

A8. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

Kec. Rantau Bayur

A9. Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batu Bara (PLTGB)

Kec. Talang Kelapa

A10. Peningkatan jaringan distribusi listrik untuk mendukung kegiatan industri

Tanjung Api-Api, Gasing dan Mariana

B. Pengembangan Sistem Jaringan Migas

B1. Pengembangan Trans Nasional Khusus untuk jaringan Gas

Betung - Pagar Dewa

APBD Prov,Kab dan

Swasta

Din Pertambangan dan Energi, Pertamina

B2. Pengembangan Trans Regional untuk jaringan migas

Sungai Lilin – PUSRI - PERTAMINA sungai gerong (merah mata) – plaju – jakabaring - prabumulih

IV. Perwujudan Sistem Jar.Telekomunikasi

A Program Sistem Jaringan Telekomunikasi

A1.

pengembangan jaringan komunikasi seluler, dengan pembangunan Tower BTS Terpadu

Tersebar di pusat kegiatan (PKWp, PKL, PPK, dan PPL)

APBD Kab & Swasta

TELKOM & Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika Kab

A2. Peningkatan jaringan Tanjung Api-Api, Gasing dan Mariana APBD Kab & TELKOM & Dinas



VI-46


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

telekomunikasi mendukung peruntukan industri

Swasta Perhubungan, komunikasi dan informatika Kab A3. Pengembangan jaringan satelit Wil. Perairan dan kawasan tertinggal

V. Perwujudan Sistem Prasarana Sumber Daya Air

A. Rencana Pengembangan Air Baku

A1. Optimalisasi sumber air dengan memanfaatkan kapasitas yang belum terpakai

Tersebar di Kabupaten Banyuasin APBD Kab Dinas PU Cipta Karya, Pengairan dan PDAM Kab

A2. Penyediaan air minum di kota kecil yang rawan air belum ada sistem penyediaan air minum

A3. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih bagi masyarakat di pedesaan

A4. Penyediaan, Penyelolaan dan Pemeliharaan sumber-sumber air baku

A5. Pengaturan kebutuhan air

B. Rencana Pengembangan Jaringan Irigasi Reklamasi Rawa

B1.

Mengatur kembali sistem jaringan irigasi yang berhirarki dan terpadu sesuai fungsinya baik secara kuantitas ataupun kualitas

Tersebar di Kabupaten Banyuasin APBD Kab Dinas PU Cipta Karya, Pengairan Kab

B2. Normalisasi dan rehabilitasi saluran-saluran irigasi

B3. Pengembangan kanal-kanal

B4.

Pengembangan sistem jaringan

irigasi sekunder yang disesuaikan

dengan topografinya

B5. Pembuatan sistem saluran irigasi

tersier

B6. Pemeliharaan secara terus



VI-47


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

menerus dan berkelanjutan

C. Rencana wilayah sungai

C1

Pengembangan konservasi sumberdaya air melalui perlindungan dan pelestarian

SDA, pengawetan air, dan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran

Tersebar di Kabupaten Banyuasin APBD Kab Dinas PU Cipta Karya, Pengairan Kab

C2

Pendayagunaan sumber daya air melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan sumberdaya air.

C3 Penanggulangan daya rusak air melalui pencegahan daya rusak air dan pemulihan daya rusak air.

C4 Pengembangan informasi dan pengelolaan sistem informasi

C5 Pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Air

VI Perwujudan Pengembangan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

A Pengelolaan Persampahan

A1. Pengadaan prasarana persampahan (truck sampah, bak sampah, truck tinja, Arm Roll dll)

Seluruh kecamatan

APBD Kab

Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan

Pemakaman, Dinas Pertanian dan Peternakan dan Dinas PU

A2. pembangunan TPS dengan kapasitas 2m3

Seluruh kecamatan

A3. pengembangan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPA)

Kec. Banyuasin III, Kec. Rantau Bayur, Kec. Mariana

A4. Pembangunan Rumah Kompos

B. Prasarana Pengelolaan Air Limbah



VI-48


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

B1.

Pengembangan sistem terpusat (off site) dengan pembangunan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu

Kawasan Permukiman Perkotaan, industri gasing, mariana dan tanjung

apai-api

APBD Kab/Swasta

Badan Lingkungan Hidup

B2. Penyusunan Studi kelayakan IPAL

B3.

Pengembangan sistem setempat (on site) yaitu dengan mengembangkan penggunaan tangki septik yang ada di tiap-tiap rumah Seluruh wilayah Kab. Banyausin

APBD Kab

Badan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman Dinas PU CK

B4. Penyuluhan kepada penduduk

B5. Penyediaan kendaraan

pengangkut tinja

B6. Monitoring

C. Sistem Drainase Perkotaan

C1. Pengembangan sistem jaringan

terbuka

Seluruh Kawasan Perkotaan APBD Kab Dinas PU CK

C2. Pengembangan sistem jaringan

tertutup

C3. Penyusunan Master Plan Drainase

Kawasan

C4. Pemeliharaan Jaringan Draenase

VII Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

A. Rencana Sistem Pengendalian Genangan Banjir

A1.

Tindakan infiltrasi untuk memulihkan tangkapan alami

hidrologis melalui parit, vegetasi di permukaan, kebun dan trotoar berpori

Tersebar di Kabupaten Banyuasin APBD Kab

Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup

A2. pengisian air pada sumber air dengan sumur resapan dan



VI-49


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

jebakan air

A3.

perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan

lahan pada sumber air.

A4. Pengendalian pengolahan tanah

di daerah hulu

A5. Pengaturan daerah sempadan

sumber air

A6. Rehabilitasi hutan dan lahan

B. Rencana Sistem Penanganan Pantai

B1. restorasi mangrove dan hutan pesisir,

kawasan utara bagian barat dan tengah Kabupaten Banyuasin

APBD Kab

Badan Lingkungan Hidup, Bapeda &PM, Dinas Perikanan dan Kelautan

B2. proteksi akomodasi untuk permukiman dan perikanan tambak

B3. pengelolaan zona pesisir terpadu (ICZM)

utara bagian timur Kabupaten Banyuasin

C. Rencana sistem penanganan risiko kekurangan air

C1. Regulasi penyediaan air untuk aktivitas perkebunan

Wilayah DAS Musi dan DAS Banyuasin

APBD Kab

PU Cipta Karya, PDAM, PU Pengairan, Badan Lingkungan Hidup

C2. Peningkatan pelayanan PDAM

C3. Pemanfaatan air tanah dengan mengembangkan lubang bor

C4. Peningkatan infrastruktur irigasi

C5.

konservasi lahan, hutan konservasi dan reboisasi untuk

pemeliharaan kuantitas dan kualitas penyediaan air

D. Rencana ruang dan jalur evakuasi bencana

D1. pemanfaatan ruang terbuka hijau dan sarana fasilitas sosial dan

Tersebar di Kabupaten Banyuasin APBD Kab, APBN,

Dinas Sosial, Badan Lingkungan



VI-50


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

umum sebagai salah satu kawasan evakuasi

Swasta Hidup

D2.

mengintegrasikan/menghubungkan jalan eksisting dan menambah jalan baru sebagai rencana jalur penyelamatan dengan fasilitas perlindungan dan sistem kota/wilayah secara umum

PU Bina Marga,

Dinas PU Cipta Karya

PERWUJUDAN POLA RUANG

I Perwujudan Kawasan Lindung

A. Program Kawasan Hutan Lindung

A1. Melakukan Kegiatan Rehabilitasi, Redeliniasi, reboisasi

Air Salek, Banyuasin II, Makarti Jaya,

Muara Sugihan, Muara Telang dan

Tanjung Lago

APBD

Dinas Kehutan

dan perkebunan, Badan Lingkungan

Hidup

A2.

Penguatan manajemen kawasan dan pemantapan blok lindung pada kawasan Hutan Lindung

untuk mendukung kawasan konservasi di atasnnya.

A3. Pengawasan dan pengamanan melalui Penegakan hukum bagi kegiatan illegal logging

A4. pembinaan msyrakakat di sekitar kawasan lindung

B. Program Kawasan resapan air dan kawasan bergambut

B1. pengembangan vegetasi resapan

Tersebar di Kawasan Kab. Banyuasin APBD Prov, Kab/swasta

Din Kehutanan Prov & Kab, , Badan Lingkungan Huidup, Dinas PU Pengairan dan masyarakat

B2. rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan

B3. reboisasi pada kawasan yang sudah kritis dengan pola parsitipatif

B4. Penetapan kawasan sekitar DAS dan rawa dalam sebagai kawasan resapan air



VI-51


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

B5.

Penetapan kawasan bergambut khususnya kawasan bergambut yang mempunyai kedalaman di atas 3 meter sebagai fungsi hidrologis dari kegiatan budidaya

C. Program Kawasan Perlindungan Setempat

C1

Penetapan Kawasan Sempadan Pantai dan kawasan pantai berhutan bakau sebagai kawasan perlindungan

Di pesisir timur Kab. Banyuasin APBD

Kab/swasta

Din Kehutanan dan Perkebunan Kab, Din Perikanan dan kelautan

C2.

Pelestarian hutan mangroove serta pengembangan sabuk hijau mangrove maupun sabuk hijau vegetasi pantai

C3. Penetapan Kawasan sempadan sungai sebagai kawasan

perlindungan seluruh sungai di Kab Banyuasin APBD

Kab/swasta

Din Kehutanan

dan Perkebunan Kab

C4. Pengembangan jalur hijau di sepanjang sempadan sungai

C5..

Kawasan sempadan mata air sebagai kawasan kawasan perlindungan

Sukomoro APBD

Kab/swasta

PDAM, Din Kehutanan dan Perkebunan Kab & Din PU

C6. Pembuatan sistem saluran khusus bila sumber dimanfaatkan untuk air minum atau irigasi

C7.

Pengembangan tanaman perdu, tanaman tegakan tinggi, dan

penutup tanah atau ground cover untuk melindungi pencemaran dan erosi terhadap air

D. Program Kawasan Suaka Alam

D1. Penetapan kawasan suaka Padang Sugihan dan Bentayan APBN, APBD BKSDA, Din



VI-52


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

margasatwa Prov&Kab, Swasta

Kehutanan Prov & Kab, , Badan Lingkungan Hidup D2.

Perlindungan dan pengawasan terhadap keanekaragaman flaura dan fauna secara partisipatif

D3. Program penelitian, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan

E. Program Kawasan Taman Nasional Sembilang

E1. Perlindungan dengan tetap mempertahankan kawasan Taman Nasional Sembilang

Kec. Banyuasin II APBN, APBD Prov&Kab,

Swasta

Din Kehutanan Prov & Kab, Badan Lingkungan Hidup

E2.

Pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dilakukan melalui penanaman tanaman bakau dan nipah di pantai.

E3.

perlindungan mangrove, keanekaragaman biota dan tipe

ekosistem untuk kepentingan plasma nutfah, keperluan pariwisata, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya

E4.

Pengembangan pariwisata berupa ekowisata mangrove yang disertai dengan pengembangan balai penelitian dan budidaya mangrove.

F. Program Kawasan Rawan Bencana Alam

F1.

Penyusunan progam spesifik

disesuaikan dengan jenis bencana dan kerusakan yang terjadi

Tersebar pada kawasan genangan, bencana angin puting beliung dan kebakaran hutan

APBD Kab/swasta

Pemda Kab (Din

Kehutanan dan Perkebunan, Din PU, Bappeda&PM, Din Pemadam Kebakaran, Din

F2. Menginventarisasi kawasan rawan bencana alam secara lebih



VI-53


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

akurat; Sosial)

F3.

Pengelolaan kawasan rawan bencana alam (hutan dan rawa gambut) secara lebih terprogram dan melibatkan masyarakat setempat

F4.

Melakukan sosalisasi bencana alam dan/atau penyadaran masyarakat untuk tidak membakar pada kawasan rawan bencana alam

F5.

Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan gambut

F6.

Pembangunan dan pengadaan

prasarana dan sarana untuk mengantisipasi adanya bencana angin puting beliung

II Perwujudan Kawasan Budidaya

A. Program Kawasan Hutan Produksi

A1. Rehabilitasi hutan dan lahan

Tersebar di Kawasan Hutan Kab. Banyuasin

APBD Prov, Kab & swasta

Din. Kehutanan dan Perkebunan, Swasta,

Masyarakat

A2. Pengembangan kawasan penyangga

A3.

pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya.

A4. Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan

A5. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis tanaman hutan

A6. Pembangunan dan Banyuasin II, Muara Sugihan,



VI-54


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

pengembangan industri yang berbasis hutan tanaman industri

Tungkai Ilir

A7. Pembangunan dan pengembangan hutan rakyat melalui hutan kemasyarakatan

Banyuasin II, Muara Sugihan

B. Program Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

B1. Pengemb. Dan penetapan Kws Pertanian Pangan di Kab Banyuasin

Tersebar di seluruh kecamatan APBD Kab &

swasta SKPD lingkup Pertanian Kab

B2. Pengembangan sarana prasarana pendukung keg pertanian pangan lahan basah

B3. Pengembangan lumbung pangan daerah

B4. Pengembangan sistem informasi sumberdaya pertanian lahan basah

B5. Pengembangan dan pemeliharaan sistem irigasi

B6.

Pembangunan dan pengembangan pertanian lahan kering dengan komoditi palawija di seluruh Kecamatan

B7. Konservasi tanah dan air pada lahan pertanian

B8. Penetapan sawah abadi dan pencetakan sawah

B9. Penggunaan teknologi budidaya pangan yang tahan terhadap genangan serta kadar garam

C. Program Kawasan Pertanian Holtikultura

C1. Pengembangan sarana prasarana pendukung keg.pertanian holtikultura

Tersebar di Kecamatan APBD Kab &

swasta Din Pertanian dan Peternakan Kab



VI-55


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

C2. Pengembangan Kws Pertanian Lahan Kering & Holtikultura

C3. Melakukan berbagai pelatihan kepada para petani guna menjaga mutu komoditi.

D. Program Kawasan Perkebunan

D1.

Pengembangan Lahan Kawasan Perkebunan , Pengemb komoditi unggulan perkebunan: kelapa, karet , kelapa sawit

Tersebar di seluruh Kecamatan APBD Kab &

swasta

Din Kehutanan dan Perkebunan

Kab

D2. Pengembangan kawasan industri masyarakat perkebunan

D3. Pengembangan Pusat Penelitian

D4. peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan rakyat

D5. Pengemb. sarana prasarana pendukung keg perkebunan

D6. pengembangan konsep ”Corporate Community Relationship”

E. Program Kawasan Peternakan

E1. Pengembangan peternakan potensial di Kab Banyuasin

Kec. Sembawa dan Talang Kalapa APBD Kab &

swasta Din Pertanian dan Peternakan Kab

E2. Pengembangan sarana prasarana pendukung keg peternakan

E3.

Pengembangan kemitraan antar pelaku usaha melalui pengembangan industri peternakan

F. Program Kawasan Perikanan

F1. pengembangan untuk kawasan perikanan air laut

Kecamatan Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Sugihan, Muara Telang, Rantau Bayur, Talang Kelapa, dan

APBD Kab & swasta

Din Perikanan dan Kelautan Kab

F2. pengembangan kawasan



VI-56


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

perikanan perairan umum Tanjung Lago

F3. pengembangan kawasan perikanan air payau

F4. Pengembangan Kawasan Minapolitan

F5. Pengembangan industri pengolahan perikanan

F6. Pengembangan sarana prasarana pendukung keg perikanan

G. Program Kawasan Pertambangan

G1. Inventarisasi daerah yg berpotensi untuk usaha pertambangan

Kecamatan Pulau Rimau dan Tungkal Ilir.

APBD Kab & swasta

Din Pertambangan & Energi Kab

G2. Penetapan aturan zonasi penambangan rakyat

G3. Relokasi & lokalisasi tambang rakyat

G4. Rehabilitasi lahan pasca penambangan

H. Program Kawasan Industri

H1. Pembangunan Kawasan Industri Besar Gasing dan tanjung api-api

Kecamatan Banyuasin I, Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang, Talang Kelapa, dan Tanjung Lago.

APBD Kab & swasta

Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan,

UKM

H2. Revitalisasi kawasan industri Mariana

H3. Penetapan aturan zonasi Kawasan Industri (Masterplan)

H4. Pengembangan industri pengolahan pangan

H5. Pengembangan sentra-sentra industri dan kerajinan serta pada permukiman yang ada.

H6. Pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan



VI-57


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

H7. Penyuluhan dan pembinaan industri kecil dan rumah tangga

I Program Kawasan Pariwisata

I1. Pengembangan kawasan wisata agro

Kecamatan Banyuasin II dan Kecamatan Muara Telang.

APBD Kab & swasta

Din. Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan

Olaraga, Bappeda&PM &

Din PU Cipta Karya

I2. Pengembangan kawasan wisata bahari

I3. Pengembangan ekowisata.

I4. Peningkatan & Pengemb. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pariwisata

I5. penyusunan rencana tapak pada setiap obyek wisata andalan

I6. penyusunan paket wisata, promosi wisata dan dibuat sistem informasi tujuan wisata

J Program Kawasan Permukiman

J1.

Pengembangan kawasan permukiman perkotaan, perdesaan dan pulau-pulau kecil berpenduduk

Permukiman perkotaan di PKWp, PKL& PPK, Permukiman perdesaan di PPL dan kawasan pesisir dan pulau-

pulau kecil

APBD Kab & swasta

Bappeda&PM & Din PU Cipta Karya Kab

J2. Penyediaan KPR-RSH bersubsidi

J3. Pengemb. perumahan swadaya

J4.

Pengembangan kawasan permukiman skala besar diarahkan dalam bentuk ”Kota Baru”

J5. Pengembangan Kasiba/Lisiba

J6. Pengembangan prasarana dan sarana kawasan perkotaan

J7. Peningkatan penyehatan lingkungan permukiman

J8. Pembinaan Teknis Kawasan



VI-58


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

Permukiman

J9. Pengembangan RTH 30 % yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH Privat

Kawasan Perkotaan


J10. Pembangunan tamn dan hutan kota

K. Program Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

K1. Reklamasi Pantai ±4000 Ha

Kawasan Tanjung Carat APBN, APBD Prov, Kab &

Swasta

Bappeda&PM & Din PU

K2. Penyusunan RDTR Kawasan Reklamasi Pantai

K3. Penyusunan Rencana strategis Kawasan pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kec. Makarti Jaya, Kec. Banyuasin II, Kec. Air Saleh, Kec. Muara Telang,

Kec. Pulau Rimau, Kec. Muara Sugihan

APBD Kab & Swasta

Bappeda&PM & Din PU, Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan, UKM, Dinas Perikanan dan Kelautan, Badan Lingkungan Hidup

K4. Penyusunan rencana Zonasi Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

K5. Rencana Pengembangan transportasi

K6. Peningkatan dan penyuluhan keterampilan masyarakat pesisir

K7.

Pengaturan dalam pengambilan atau pemompaan air tanah untuk menjaga keseimbangan salinitas di lingkungan pesisir

K8. Memelihara keseimbangan alamiah antara pertambahan tanah erosi dan sedimentasi

K9.

Pada daerah-daerah yang memungkinkan terkena dampak dari kegiatan industri harus memiliki rencana-rencana penanggulangannya

K10. Perlindungan terhadap kawasan



VI-59


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

konservasi

K11. Restorasi hutan pesisir

Perwujudan Kawasan Strategis

I Program Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pada Aspek Ekonomi

A. Pengembangan Kawasan Metropolitan Kota Palembang

A1. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Telang

Pengembangan sarana dan

prasarana sosial dan ekonomi

Kec. Telang APBD Kab

Pemda Kab/Bappeda&PM,

Din PU

Revisi Masterplan KTM Bappeda&PM,

Din PU

Peningkatan investasi budidaya dan industri pertanian, jasa dan perdagangan.

Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan,

UKM

Penguatan kelembagaan dan

masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan kawasan KTM

Din. Tenaga Kerja

dan Transmigrasi

A2. Kawasan Perdagangan Betung

Penyusunan rencana detail

kawasan

Kec. Betung APBD Kab

Bappeda&PM, Din PU

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi

Dinas Perhubungan,


Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa

Dinas Koperasi, perindustrian,

perdagangan, UKM

Pengaturan pemanfaatan ruang

koridor jalan Betung-Musi Banyuasin

Dinas PU Cipta Karya



VI-60


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

A3. Kawasan Pusat Pemerintahan Pangkalan Balai

Penyususan RTBL Kawasan

Pangkalan Balai Kec. Banyuasin III APBD Kab

Bappeda&PM, Din PU Cipta Karya

Pengembangan Fasilitas

Perkantoran Dinas PU Cipta

Karya

Pengembangan Fasilitas

Permukiman perkotaan Dinas PU Cipta

Karya

Pengembangan fasilitas sosial-ekonomi

Pemda Kab/Bappeda&PM,

Din PU Cipta Karya

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi

Dinas Perhubungan,


A4. Kawasan Pusat Permukiman Perkotaan

Penyususnan RTBL Kawasan

Kec. Talang Kelapa, Rambutan, Banyuasin I

APBD Kab & swasta

Bappeda&PM, Din PU Kab

Penataan Kasiba dan Lisiba

Rencana pengembangan

perumahan Dinas PU Kab

Rencana pengembangan fasilitas

umum pendukung permukiman Bappeda&PM,

Din PU

Pengembangan utilitas PDAM, Dinas Pertambangan

dan Energi, PLN Kab

Pengembangan jaringan transportasi

Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika,

B. Program Kawasan Strategis Pertanian

B1. Kawasan Agropolitan

Penyusunan Masterplan Kec. Banyuasin III dan Kec. Tanjung APBD Kab & Bappeda&PM,



VI-61


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

Penyusunan rencana detail tata

ruang kawasan Lago swasta Dinas PU Cipta

Karya.

pengembangan wilayah sentra produksi

Dinas PU dan Dinas Pertanian dan Peternakan

Kab

Operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi

Dinas Pertanian dan Peternakan,

Din. PU Pengairan Kab

Peningkatan Infrastruktur transportasi ke daerah sentra produksi

Dinas Perhubungan,


peningkatan produktivitas

melalui penggunanaan teknologi

tepat guna

Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan,

UKM Kab

penyuluhan dan bimbingan

kelompok tani, koperasi dan usaha keci

Pengembangan kegiatan industri

pengolahan (industri hilir) komoditas pertanian

Pengembangan jaringan pasar

dan promosi

Pengembangan jaringan kerjasama antar daerah pengelola kawasan, pemerintah dan swasta

Pengembangan lembaga

pembiayaan

B2. Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun)

- Penyusunan Masterplan KIMBUN : Kec. Banyuasin I, Kec. Air

Kumbang, Kec. Muara Padang dan APBD Kab &

swasta Bappeda&PM, Din PU Kab



VI-62


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

- Peningkatan sarana penunjang produksi seperti listrik, air bersih, pengolahan limbah serta perlu adanya manajemen yang focus terhadap pengelolaan industri berbasis perkebunan sesuai komoditas secara professional.

Kec. Rambutan. KIMBUN dan Migas : Kawasan Kec. Pulau Rimau dan Kec. Tungkal Ilir termasuk didalamnya Teluk Betung, Penuguaan, Mukut, Bentayan dan Kluang

Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika, Dinas PU, PDAM, Energi,

PLN Kab

- Pengembangan jaringan

trasportasi untuk kemudahan proses distribusi

- Pengembangan jaringan pasar

dan promosi Dinas Pertanian dan Peternakan, Din. Koperasi, perindustrian, perdagangan,

UKM Kab

- Pengembangan kegiatan industri pengolahan (industri hilir) komoditas perkebunan

B3. Kawasan Sentra Produksi Beras Pertanian Pasang Surut

Perlindungan kawasan dari

konversi melalui pengendalian dan penetapan rencana zonasi

Kec. Tanjung Lago Kec. Sumber Marga Telang dan Kec. Muara

Telang

APBD Kab & swasta


Peningkatan produksi hasil pertanian dan industri pengelolahan hasil melalui pengembangan aplikasi teknik budidaya dan bibit unggul (teknologi)


Peningkatan dan Pengembangan Infrastruktur pendukung pertanian


Dinas Perhubungan,




VI-63


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

PDAM, PLN, Dinas PU

Evaluasi, revitalisasi dan Peningkatan pengelolaan jaringan irigasi/Daerah reklamasi rawa


Dinas PU Pengairan

Pengembangan lumbung padi

Pengembangan sistem Perlindungan hak-hak petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani


C. Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

C1. Pengembangan kawasan Industri Terpadu

Banyuasin II dan Kec. Sumber Marga Telang

APBN, APBD Prov, Kab

dan Swasta

Bappeda&PM, Din PU Cipta Karya Kab

C2. pelabuhan/terminal general kargo

mencapai

Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika

C3. pelabuhan laut

C4. pelabuhan penyeberangan

C5. 1 stock pile batubara

C6. pelabuhan peti kemas

C7. pelabuhan/terminal curah cair (CPOIBBM/Migas/Pupuk/semen)

C8. Pengembangan kawasan perkantoran Din PU Cipta

Karya

C9. Pengembangan kawasan Permukiman

C10.

Pengembangan Fasilitas umum

sosial-ekonomi

Dinas PU, Dinas

Koperasi, perindustrian, perdagangan,

UKM Kab

C11. Pengembangan Jaringan utilitas Dinas



VI-64


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

pendukung kegiatan pelabuhan, industri dan permukiman

Perhubungan, komunikasi dan

informatika, Dinas Pertambangan

dan Energi, PDAM, PLN,

C12.

Pengembangan JaringanTransportasi

Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika

D. Kawasan Strategis Industri

D1. Penyusunan Masterplan

Banyuasin Valey, Gasing dan Mariana

APBD Kab & swasta

Bappeda&PM, Din PU Cipta Karya Kab

D2. Penyusunan Rencana Detail Kawasan;

D3. Pengembangan jaringan transportasi

Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika, Dinas

Pertambangan dan Energi, PDAM, PLN,

Badan Lingkungan Hidup, Din PU Kab

D4.

Pengembangan infrastruktur lingkungan seperti pengelolahan limbah, ketersediaan jalur hijau/RTH

E. Kawasan Minapolitan

E1. Penyusunan masterplan minapolitan

Kawasan Air Batu, Sukamoro dan

Rantau Bayur, Kawasan Sungsang, Muara Sugihan

APBD Kab &

swasta


E2. Penyusunan Rencana Zonasi Minapolitan

E3.

Pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan diantaranya pelabuhan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, jaringan

Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika, PDAM, Dinas



VI-65


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

tranasportasi darat dan air, serta jaringan utilitas.

Pertambangan dan Energi, PLN,Din PU

E4.

Pengembangan prasarana sosial-ekonomi dilakukan untuk memantapkan/membentuk sistem pusat-pusat permukiman.

Dinas PU, Dinas Koperasi,

perindustrian, perdagangan,

UKM Kab

E5.

Meningkatkan pelayanan moda transportasi air (sungai)

Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika serta Din Perikanan dan

Kelautan

II Dukungan Perwujudan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan

A Kawasan Taman Nasional Sembilang

A1. Pengembangan ekowisata

Kec. Banyuasin I APBD Kab &

swasta


A2.

pengembangan sarana prasarana pendukung pariwisata

Din PU, Din. Perikanan dan Kelautan, Din

Pendidikan dan Din Pariwisata

A3.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi.

Dinas Perhubungan,

komunikasi dan informatika,Dinas

PU

A4. Peningkatan Pengendalian zona pemanfaatan Kawasan Taman Nasional Sembilang

Bappeda, Din PU Kab

A5. Peningkatan promosi wisata Din. Perikanan

dan Kelautan dan



VI-66


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

Din. Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan

Olaraga

B. Kawasan Suaka Margasatwa Padang Sugihan

B1. Reboisasi dan Pemantapan kawasan sebagai habitat Gajah

Kec. Muara Sugihan dan Kec. Rambutan

APBD Kab & swasta

BKSDA

B2. Revitalisasi infrastruktur pendukung pusat pelatihan gajah

BKSDA ,Dinas PU

B3. meningkatkan peran serta pemerintah, pemberdayaan masyarakat sekitar dan investor



UKM Kab

B4. Peningkatan sosialisasi dan promosi

B5. Optimalisasi kawasan tersebut untuk pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi

III Dukungan Perwujudan Kawasan Strategis dari Kepentingan Sosial-Budaya

A. Kawasan Perkampungan Nelayan Sungsang

A1. Revitalisasi dan rehabilitasi kawasan.

Sungsang APBD Kab &

swasta

Din. PU

A2. Penyusunan rencana teknis Tata Bangunan dan Lingkungan

Bappeda, Din PU Kab

A3.

Pengembangan sektor pariwisata. Dinas Pariwisata, Seni, Budaya, Pemuda dan

Olaraga

A4.

Pengembangan sarana dan

prasarana permukiman serta transportasi.

Dinas

Perhubungan, komunikasi dan

informatika, PDAM, Energi,

PLN,Din PU



VI-67


Dana Instansi

Pelaksana

Tahun Pelaksanaan


2011 2012 2013 2014 2015 2016 - 2020

2021 - 2025

2026 - 2031

A5.

Peningkatan Industri rumah tangga berbasis perikanan



UKM Kab

IV. Dukungan Perwujudan Kawasan Strategis dari Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

A. Kawasan Agrocenter Sembawa

A1. Penyusunan rencana detail kawasan

Kec. Sembawa APBD

Prov/Kab & swasta

PU dan Bappeda&PM

A2. Pengembangan pusat balai penelitian ternak unggul.

Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Pendidikan, Dinas Koperasi, perindustrian, perdagangan,

UKM Kab

A3. Pengembangan pusat penelitian perkebunan

A4. Pengembangan kawasan agrowisata perkebunan.

A5. Peningkatan sekolah pertanian pembangunan menjadi bertaraf internasional

A6. Pengembangan Pusat Pelatihan pertanian

REVISI RTRW KABUPATEN BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Laporan Akhir Hal 5 - 68


ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

VII -1

Penataan ruang merupakan serangkaian proses dan prosedur yang diikuti

secara konsisten sebagai satu kesatuan, yaitu kegiatan perencanaan tata ruang,

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, perlu dilakukan

kegiatan peninjauan kembali secara berkala dengan memanfaatkan informasi yang

diperoleh dari proses pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas perijinan,

pengawasan (pelaporan, pemantauan, dan evaluasi) dan penertiban. Pengendalian

harus dilakukan secara rutin, baik oleh perangkat pemerintah daerah, masyarakat,

atau keduanya. Dalam hal proses penataan ruang perlu melibatkan peran serta

masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam peraturan

perundangan, meliputi Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, tentang Penataan

Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1996 tentang Hak dan Kewajiban

Masyarakat dalam Penataan Ruang, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9

tahun 1998.

Dalam peraturan perundangan tersebut, masyarakat berhak dan wajib

berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang didasarkan pada

prinsip-prinsip pendekatan pada ketentuan perundangan (legalistic approach) dengan

menerapkan pendekatan yang lebih luwes di mana prinsip keberlanjutan merupakan

acuan utama. Untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif

diperlukan pertimbangan yang bersifat multi dan lintas sektoral. Prinsip-prinsip

pengendalian didasarkan pada lima komponen berikut ini :

Kategori pemanfaatan ruang dan kebijaksanaannya;

Peringkat pengaruh geografis kebijaksanaan;

Kerangka pengendalian yang berkelanjutan;



VII -2

Instrumen dan tata cara pengendalian;

Institusi pengendali.

Ketentuan pengendalian pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten Banyuasin

mengacu pada UU No 26 Tahun 2007 dan Permen 16 Tahun 2009. Pengendalian

pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan,

pemberian intensif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Ketentuan pengendalian

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berfungsi :

a) Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan

b) Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

c) Menjamun agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang yang

telah sesuai dengan rencana tata ruang

d) Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan

e) Mencegah dampak pembangunan yang merugikan

Oleh karenanya ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten di

susun berdasarkan:

a) Rencana struktur dan pola ruang

b) Masalah, tantangan, dan potensi yang di miliki wilayah kabupaten

c) Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang di tetapkan; dan

d) Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait

7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kabupaten Banyuasin

Peraturan zonasi disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.

Peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten untuk peraturan

zonasi. Ketentuan umum peratuaran zonasi yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten

berisikan :

a) Deskripsi atau definisi pola (jenis zona) yang telah ditetapkan dalam rencana pola

ruang wilayah kabupaten

b) Ketentuan Umum dan ketentuan rencana umum (design plan) yang merupakan

ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi:

ketentuan kegiatan yang diperbolehkan, bersyarat, atau dilarang;



VII -3

ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa tata bangunan, kepadatan

bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau, dan

prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian ruang

c) Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan

prasarana dan sarana wilayah kabupaten mengikuti ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan

d) Ketentuan khusus yang di sesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kabupaten

untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, seperti pada kawasan lindung, kawasan

rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), kawasan

dengan pembangunan ruang udara (air-right) atau di dalam bumi.

Penyusunan Klasifikasi Zonasi disusun sesuai dengan kondisi daerah dan

rencana pengembangannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Merujuk pada klasifikasi dan kriteria zonasi yang ada, yang telah disusun

berdasarkan :

a. Kajian literatur studi-studi yang pernah dilakukan, ketentuan normatif

(peraturan-perundangan), dan kajian perbandingan dari berbagai contoh;

b. Skala/tingkat pelayanan kegiatan berdasarkan standar pelayanan yang berlaku

(standar Departemen PU);

2. Menambahkan/melengkapi klasifikasi zonasi pada lampiran yang dirujuk dengan

mempertimbangkan :

a. Hirarki klasifikasi zonasi yang dipilih sebagai dasar pengaturan (untuk kawasan

budidaya di wilayah perkotaan dianjurkan sekurang-kurangnya hirarki 5.

b. Zonasi yang sudah berkembang di daerah yang akan disusun Peraturan

Zonasinya (kajian/pengamatan empiris) dan dianggap perlu ditambahkan ke

dalam klasifikasi zona.

c. Jenis zona yang spesifik yang ada di daerah.

d. Jenis zonasi yang prospektif berkembang di daerah.

3. Menghapuskan zonasi yang tidak terdapat di daerah.



VII -4

Klasifikasi fungsi zona dapat merujuk pada peraturan perundangan yang sesuai

dengan kondisi pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Banyuasin. Fungsi utama

peruntukan kawasan adalah :

1. Kawasan Lindung, terdiri dari : Kawasan Hutan lindung, Kawasan yang

memberikan perlindungan kawasan bawahannya, Kawasan perlindungan

setempat, Kawasan suaka alam dan kawasan rawan bencana alam

2. Kawasan Budidaya, terdiri dari : Kawasan hutan produksi; Kawasan

pertanian; Kawasan pertambangan; Kawasan industri; Kawasan pariwisata;

Kawasan permukiman, Kawasan Perikanan dan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

Pemanfaatan ruang kawasan lindung dan budidaya diatur berdasarkan ketentuan

teknis pemanfaatan ruang di Kabupaten Banyuasin. Ketentuan teknis pemanfaatan

kawasan lindung adalah :

a. Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali

pembangunan prasarana vital dengan luas areal maksimum 2 % dari luas kawasan

lindung.

b. Di dalam kawasan non-hutan yang berfungsi lindung diperbolehkan kegiatan

budidaya secara terbatas dengan tetap memelihara fungsi lindung kawasan dan

wajib melaksanakan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup.

c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan mempunyai dampak

penting terhadap lingkungan hidup, serta dapat mengganggu fungsi lindung harus

dikembaikan ke fungsi lindung secara bertahap sesuai dengan peraturan


Sedangkan ketentuan pemanfaatan kawasan budidaya adalah :

a. Pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang tidak dapat

ditingkatkan pemanfaatannya.

b. Pemanfaatan tanah di kawasan budidaya yang belum diatur dalam rencana rinci

tata ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan kriteria dan standar

pemanfaatan ruang.



VII -5

c. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah yang

tidak terkait dengan penguasaan tanah dapat dilaksanakan apabila tidak

mengganggu penggunaan dan pemanfaatan tanah ybs.

d. Kegiatan dalam rangka pemanfaatan ruang di atas dan atau di bawah tanah

dilaksanakan besarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Matrik tipikal ketentuan peratuaran zonasi Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada

Tabel berikut



VII -6

Tabel 7.1 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pola Ruang Kabupaten


Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum Intensitas Bangunan Ketentuan Umum

Prasarana Minimum

Ketentuan Umum

Khusus Lainnya (yang diizinkan, bersyarat dan tidak diizinkan)

(KDB, KLB, KDH)

A. Kawasan Lindung A1. Kawasan Lindung yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

- Kawasan Hutan

Lindung

Diizinkan kegiatan lain yang bersifat

komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan

dalam Kepmen Hut Nomor 50 tahun 2006

Bersyarat untuk Kegiatan

pertambangan di kawasn hutan lindung sepanjang tidak dilakukan

secara terbuka, yaitu harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan

sehingga kembali berfungsi sebagai

kawasan lindung dan Pembatasan kegiatan penambangan tertutup

Bersyarat untuk alih fungsi Hutan lindung yaitu dengan mengikuti

prosedur dan sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku; Dilarang melakukan kegiatan yang

berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

KLB maksimum 0,3;

KDB maksimum 9 %; KDH minimum 90%;

Pembangunan prasarana

terbatas untuk pencegahan dan penanggulangan

bencana alam banjir, tanah longsor, letusan gunung

api, lahar dingin, dan

potensi bencana lainnya, Pembangunan pos – pos

keamanan pada titik – titik tertentu sesuai kebutuhan

pengamanan lalu lintas dan

pencegahan perambahan hutan.

Pemanfaatan ruang untuk

budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh pemerintah

Kabupaten dengan pemberanian sanksi hukum

- Kawasan resapan air Diizinkan untuk zona pariwisata KDB maksimum 20% Prasarana yang dapat Pemanfaatan ruang untuk



VII -7



Ketentuan Umum Kegiatan Ketentuan Umum

Intensitas Bangunan Ketentuan Umum Prasarana Minimum

Ketentuan Umum Khusus Lainnya (yang diizinkan, bersyarat dan

tidak diizinkan) (KDB, KLB, KDH)

perikanan dengan syarat tidak

merubah bentang alam Dilarang untuk kegiatan budidaya

Dilarang menimbun tanah yang dapat merusak ekosistem yang

berada pada kawasan tersebut.

Bersyarat untuk permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan

resapan air sebelum ditetapkan sebagai kawasan lindung masih

diperkenankan namun harus

memenuhi syarat : a. Tingkat kerapatan bangunan

rendah (KDB maksimum 20% dan KLB maksimum 40%).

b. Perkerasan permukaan menggunakan bahan yang

memiliki daya serap air tinggi

KLB maksimum 40%

KDH minimum 90%;

dibangun meliputi: jalan

inspeksi dengan rumija 8 m dan pos-pos pengawasan

Dalam kawasan resapan air, wajib dibangun sumur-

sumur resapan sesuai

ketentuan yang berlaku.

budidaya perlu pengawasan

secara ketat oleh pemerintah Kabupaten dengan

pemberanian sanksi hukum

- Kawasan Bergambut Diizinkan kegiatan pariwisata yang tidak merubah bentang alam,

seperti: outbound, wisata alam, olahraga, camping dan hiking

Dilarang adanya kegiatan budidaya di

atas kawasan bergambut yang memiliki ketebalan ≥ 3 meter;

Bersyarat untuk pembangunan

KLB maksimum 0,3;

KDB maksimum 9 %;

KDH minimum 90%; GSB minimum

berbanding lurus dengan Rumija;

Prasarana yang dapat

dibangun meliputi: jalan inspeksi dengan rumija 8 m

dan pos-pos pengawasan

Pemanfaatan ruang harus

disertai pengawasan Pemerintah Provinsi dan

Kementerian Kehutanan



VII -8







prasarana wilayah yang melintasi

kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter yaitu dengan

ketentuan: a. tidak menyebabkan terjadinya

perkembangan pemanfaatan

ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut;

b. mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri

Kehutanan dan peraturan lainnya

yang berwawasan lingkungan;

A3. Kawasan Perlindungan Setempat

- Kawasan Sempadan

Pantai

Diizinkan Kegiatan wisata alam, perikanan, penelitian yang tidak


Dilarang Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan

kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan.

KLB maksimum 0; KDB maksimum 10 %;

KDH minimum 90 -

100%;

Prasarana seperti bangunan pengendali air,

dan sistem peringatan dini

(early warning system); yang telah mendapat

persetujuan dari instansi dan pejabat yang

berwenang

Lebar sempadan pantai paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tetinggi ke arah darat.

Penetapan batas Sempadan Pantai mengikuti ketentuan:

a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;

b. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;

c. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana



VII -9







alam lainnya; d. perlindungan terhadap

ekosistem pesisir, seperti lahan basah, mangrove, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;

e. pengaturan akses publik; serta

f. pengaturan untuk saluran air dan limbah.

- Kawasan Sempadan

Sungai

Diizinkan untuk jalur hijau

Diizinkan untuk Kegiatan pariwisata

yang tidak merubah bentang alam Diizinkan untuk Kegiatan pertanian

dengan jenis tanaman tertentu yang tidak merubah bentang alam

Dilarang Kegiatan budidaya seperti permukiman, industri, komersial, dan

kegiatan budidaya lain selain yang

diperbolehkan

KLB maksimum 0;

KDB maksimum 0 %;

KDH minimum 100%;

Sarana dan prasarana yang

dapat dibangun papan

reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik,

telepon, dan PDAM. Sarana dan prasarana yang

dapat dibangun terbatas untuk bangunan

pengelolaan badan air

dan/atau pemanfaatan air;

Ketentuan lebar sempadan

sebagai berikut :

a. Bertanggul dan berada dalam kawasan

permukiman dengan lebar paling sedikit 5

(lima) meter dari kaki tanggul sebelah luar

b. Tidak bertanggul dan

berada diluar kawasan permukiman dengan

lebar minimal paling sedikit 100 (seratus)

meter dari tepi sungai

c. Tidak bertanggul pada



VII -10







sungai kecil diluar

kawasan permukiman dengan lebar paling

sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai.

- Kawasan Sekitar

Mata Air

Diizinkan untuk kegiatan penunjang

pariwisata alam yang tidak merubah bentang alam

Diizinkan untuk Kegiatan pertanian

dengan jenis tanaman tertentu

KLB maksimum 0;


Prasarana berupa

Bangunan penyalur air dengan syarat radius 15

meter dari mata air

Sarana dan prasarana berupa Bangunan papan

reklame, rambu-rambu, pemasangan kabel listrik,

telepon, dan PDAM yang tidak merubah bentang

alam.

ketentuan radius melingkar

(diameter) sekurang-kurangnya 200 meter. Hal ini

dimaksudkan untuk menjaga

kelestarian sumberdaya air sebagai sumber mata air aik

untuk memenuhi kebutuhan manusia maupun pertanian.

- Kawasan Rekamasi

Rawa

Diizinkan untuk jalur hijau Diizinkan untuk Kegiatan pariwisata


Diizinkan untuk Kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang

tidak merubah bentang alam Dilarang Kegiatan budidaya seperti

permukiman, industri, komersial, dan

kegiatan budidaya lain selain yang diperbolehkan

KLB maksimum 0; KDB maksimum 0 %;

KDH minimum 100%;

Sarana dan prasarana berupa Bangunan papan

reklame, rambu-rambu,

pemasangan kabel listrik, telepon, dan PDAM yang

tidak merubah bentang alam.

Ketentuan lebar sempadan sebagai berikut :

a. Untuk saluran primer dan

sekunder pada jaringan reklamasi rawa baik rawa

pantai maupun rawa pedalaman

sekurangkurangnya 2 1/2

(dua setengah) x (kali) lebar atas saluran, diukur



VII -11







dan as saluran.

b. Untuk saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa

baik rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurang-

kurangnya 1 (satu) meter

diukur dari kaki tanggul sebetah Luar.

c. Untuk saturan primer dan

sekunder pada jaringan reklamasi rawa khusus

untuk tambak baru sekurang-kurangnya 1

(satu) meter diukur dan

kaki Langgit sebelah luar. A4. Kawasan Suaka

Alam

Diizinkan untuk Kegiatan preservasi

dan konservasi lingkungan.

Diizinkan untuk kegiatan penelitian, wisata alam dan kegiatan berburu

yang tidak mengakibatkan penurunan fungsi kawasan tersebut.

Diizinkan untuk kegiatan wisata alam

yang tidak merubah bentang alam Dilarang untuk kegiatan budidaya

yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan

KLB maksimum 0;

KDB maksimum 0 %;

KDH minimum 100%;

prasarana wilayah, berupa

bangunan penunjang fungsi

kawasan dan bangunan pencegah dan

penanggulangan bencana alam.



secara ketat oleh pemerintah Kabupaten dengan

pemberanian sanksi hukum



VII -12







A5. Kawasan

Pelestarian Alam

Taman Nasional

Diizinkan untuk Kegiatan preservasi

dan konservasi lingkungan terkait dengan perlindungan ekosistem

taman Nasional Diizinkan kegiatan budidaya hanya

bagi penduduk asli di zona

penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung

kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;

Diizinkan untuk kegiatan Pariwisata

alam terbatas yang tidak boleh merubah bentang alam

Dilarang penebangan pohon dan perburuan satwa yang dilndungi

undang-undang Dilarang untuk kegiatan yang dapat

mengakibatkan perubahan terhadap

keutuhan zona inti taman nasional Dilarang untuk kegiatan yang tidak

sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari

taman nasional, taman hutan raya,

dan taman wisata alam

- Prasarana untuk

Pengembangan jaringan listrik dengan ketentuan

yang telah ditetapkan


budidaya perlu pengawasan secara ketat oleh pemerintah


A6. Kawasan Rawan

Bencana

Diizinkan untuk pemanfaatan Hutan,

perkebunan dengan tanaman

- pembangunan prasarana

penunjang untuk





VII -13







tegakan tinggi

Diizinkan untuk Kegiatan budidaya seperti pertanian, perkebunan dan

kehutanan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul

akibat bencana alam

Pembatasan perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun

di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan

peraturan bangunan (building code)

sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta

dilengkapi jalur evakuasi;

Dilarang membangun perumahan dan permukiman. Perumahan yang

sudah ada didorong untuk direlokasi.

Dilarang membangun jembatan yang mengurangi lebar palung sungai

mengurangi resiko bencana

banjir.

secara ketat oleh pemerintah


B. Kawasan Budidaya

B1. Hutan Produksi Diizinkan untuk Kegiatan/bangunan

wisata seperti outbond, bumi

perkemahan dengan tidak merubah bentang alam

Diizinkan untuk Kegiatan penanaman tanaman sela diantara

- Prasarana yang dapat

dibangun berupa jalan dan

waduk

Sebelum kegiatan

pengelolaan hutan produksi

dilakukan wajib dilakukan studi kelayakan dan studi

AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi



VII -14







pohon-pohon utama

Bersyarat untuk penebangan, yaitu dengan pola tebang pilih

(stripcroping) agar hutan yang ada dapat dikelola secara selektif,

sehingga keutuhan hutannya sejauh

mungkin terpelihara. Dilarang untuk Kegiatan budidaya

seperti permukiman, industri, komersial, dan kegiatan budidaya

lain selain yang diperbolehkan

dari lembaga yang

berwenang.

B2. Kawasan Pertanian

- Pertanian Pangan Diizinkan untuk dimanfaatkan

sebagai kegiatan perikanan Diizinkan dilakukan kegiatan wisata

agro, penelitian dan pendidikan


Bersyarat untuk Alih fungsi sawah irigasi teknis dikawasan perkotaan

yaitu maksimum 50%

Terbatas untuk Lahan terbangun yaitu disesuaikan dengan daya

dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detil

Dilarang kegiatan yang merubah dan

- Jalan sesuai dengan

kebutuhan bangunan prasarana

wilayah dan bangunan

yang bersifat mendukung kegiatan pertanian lahan basah seperti gudang

penyimpanan hasil pertanian,

tempat penjemuran padi,

tempat penyimpanan Saprodi.

Perubahan kawasan

pertanian menjadi non pertanian harus diikuti oleh

pengembangan kawasan

pertanian baru dengan tetap memperhatikan luas

kawasan yang dipertahankan sebagai

kawasan pertanian kecuali

lahan pertanian pangan yang telah mempunyai

ketetapan hukum Pemanfaatan kawasan

pertanian diarahkan untuk



VII -15







mengurangi luas pertanian lahan basah

terutama pada lahan irigasi teknis. meningkatkan produksi dan

produktifitas tanaman pangan dengan

mengembangkan kawasan cooperative farming

- Holtikultura Diizinkan pemanfaatan untuk

permukiman, peternakan, dan industri.

Diizinkan kegiatan perkebunan rakyat

pada kawasan pertanian lahan kering.

Diizinkan dilakukan kegiatan wisata agro, penelitian dan pendidikan


- prasarana wilayah dan

bangunan yang bersifat mendukung kegiatan

pertanian lahan kering.

Pengembangan sarana dan prasarana wisata agro

secara terbatas. Pengembangan sarana

dan prasarana industri agro.

Pemanfaatan kawasan

pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan

produktifitas tanaman

hortikultura dengan mengembangkan kawasan

good agriculture practices.

- Perkebunan Diizinkan adanya kegiatan budidaya

yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian

konservasi air dan tanah

Bersyarat untuk Alih fungsi kawasan perkebunan menjadi fungsi lainnya

sepanjang sesuai dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

Bersyarat untuk Kawasan budidaya lain dengan memperhatikan


dibangun meliputi: jalan usaha tani dengan rumija 8

m, tempat parkir bongkar

muat, gudang penyimpanan hasil perkebunan, tempat

pengolahan hasil perkebunan, mess tempat

tinggal pekerja, tempat

penyimpanan Saprodi, kantor pengelola

Sebelum kegiatan

perkebunan besar dilakukan diwajibkan untuk dilakukan

studi kelayakan dan studi

AMDAL yang hasilnya disetujui oleh tim evaluasi

dari lembaga yang berwenang;



VII -16







persyaratan teknis yang ditetapkan

pemerintah Dilarang merubah jenis tanaman

perkebunan untuk kawasan perkebunan besar yang tidak sesuai

dengan perizinan yang diberikan;

Dilarang dilakukan di dalam kawasan lindung

Dilarang memindahkan hak atas tanah usaha perkebunan yang

mengakibatkan terjadinya satuan

usaha yang kurang dari luas minimum (sesuai Peraturan Menteri)

Dilarang untuk kegiatan yang merubah dan mengurangi luas

kawasan perkebunan. Kecuali kegiatan pertambangan yang sudah

eksploitasi dan izinnya tidak untuk diperpanjang lagi.

perkebunan

- Peternakan Diizinkan untuk Kegiatan

pengembangan jalur hijau

Diizinkan pembangunan rumah petani disekitar kawasan.

Diizinkan rumah potong hewan dan balai pelatihan disekitar kawasan.

Dilarang kegiatan lain yang


dibangun meliputi: jalan

usaha tani dengan rumija 8 m, tempat parkir bongkar

muat, rumah potong, balai pelatihan.

Mempertahankan ternak

plasma nuftah sebagai

potensi daerah. Perlu adanya pengolahan

limbah untuk peternakan skala besar

Kawasan peternakan



VII -17







mengganggu kegiatan peternakan. diarahkan mempunyai

keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak

B3. Perikanan Diizinkan untuk dialihfungsikan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersyarat untuk pengembangan Kawasan budidaya lain misalnya

permukiman nelayan, sarana dan

prasarana pendukung kegiatan perikanan dengan memperhatikan

persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah yaitu diluar garis

sepadan sungai Pada kawasan perikanan yang juga

dibebani fungsi wisata,

pengembangan perikanannya terbatas, tidak boleh

merusak/mematikan fungsi pariwisata

Dilarang melakukan kegiatan yang

mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan

lingkungan lainnya. Dilarang kegiatan lain yang

mengganggu kegiatan perikanan


dibangun meliputi: jalan usaha tani dengan rumija 8

m, tempat parkir bongkar muat, tempat pengolahan

hasil perikanan, balai

pelatihan

Memiliki instalasi

pengelolaan limbah untuk pengelolaan perikanan

skala besar Memanfaatkan potensi

perikanan di wilayah

peraiaran teritorial dan ZEE Indonesia;

Memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan;

dan Melindungi jenis biota laut tertentu yang dilindungi

peraturan perundang-

undangan.



VII -18







dan kualitas air sungai

B4. Pertambangan Diizinkan untuk Kegiatan pertanian danperkebunan

Pembatasan Kegiatan permukiman

hanya untuk menunjang kegiatan pertambangan dengan tetap

memperhatikan aspek-aspek keselamatan

Bersyarat pada kegiatan yang sudah

memiliki dokumen AMDAL dan sudah menyusun Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).

Dilarang dilakukan pada kawasan taman nasional, hutan lindung, dan

pada tempat yang dilarang untuk

melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Prasarana yang dapat dibangun meliputi: jalan

tambang dengan rumija 24 m.

Pengelolaan kawasan bekas penambangan yang telah

digunakan harus

direhabilitasi dengan. Sebelum kegiatan

pertambangan wajib dilakukan studi kelayakan

dan studi AMDAL yang

hasilnya disetujui oleh tim evaluasi dari lembaga yang

berwenang. Setiap kegiatan usaha

pertambangan harus menyimpan dan

mengamankan tanah atas

(top soil) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan

bekas penambangan. Pengharusan penjaminan

segi-segi keselamatan

pekerja dan keamanan lingkungan dalam

penyediaan peralatan dan pelaksanaan kegiatan

penambangan.



VII -19







B5. Industri Diizinkan untuk Pengembangan jalur

hijau Diizinkan bagi permukiman penduduk

yang sudah terlebih dulu bermukim di kawasan peruntukan industri,

tetapi dengan pembatasan kegiatan

agar tidak mengakibatkan kecelakaan industri.

Bersyarat untuk Budidaya lain seperti

permukiman, perdagangan jasa,

serta fasilitas umum dengan

persyaratan tertentu yang telah diteteapkan pemerintah

Terbatas untuk Permukiman para pekerja termasuk fasilitas umum

untuk memenuhi kebutuhan para pekerja maksimum 20% dari luas

lahan yang ada

Dilarang berLokasi berbatasan langsung dengan kawasan

permukiman;

KLB maksimum 2 Lantai

KDB 40% - 60%; KDH 40% - 60%;

Prasarana yang dapat

dibangun meliputi: jalan kawasan industri dengan

rumija 24 m, gudang, area bongkar muat, mess

karyawan, IPAL.

Pengembangan zona

industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau

kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk

kelancaran aksesibilitas;

Setiap kegiatan industri harus dilengkapi dengan

upaya pengelolaan lingkungan dan upaya

pemantauan lingkungan

serta dilakukan studi AMDAL.

B6. Pariwisata Diizinkan dilakukan penelitian dan pendidikan.

Pada kawasan pariwisata alam dilarang melakukan kegiatan yang

dapat menyebabkan rusaknya

KLB maksimum 2 Lantai KDB maksimum 40%;

KDH minimum 60%;

sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan

pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai

dengan ketentuan

Pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup,

perlu ditingkatkan pembangunan dan

pengendalian



VII -20







kondisi alam terutama yang menjadi

obyek wisata alam; dilarang dibangun permukiman dan

industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;

Dilarang adanya bangunan lain

kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;

perundang-undangan yang

berlaku;

pembangunan sarana dan

prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam,

budaya dan minat khusus Pengembangan pariwisata

harus dilengkapi dengan

upaya pengelolaan lingkungan dan upaya

pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.

B7. Permukiman Diizinkan adanya kegiatan industri

skala rumah tangga, perdagangan jasa, pertanian lahan kering dan

fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;

Dilarang dialokasikan pada kawasan

lindung/konservasi serta tidak terletak pada lahan pertanian teknis.

Dilarang dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi

permukiman dan kelangsungan

kehidupan sosial masyarakat.

KLB maksimum 4 lantai;

KDB maksimum 40% - 60%;

KDH 40% - 60%;

sarana dan prasarana

pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan

petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;

Dalam kawasan

permukiman masih diperkenankan dibangun

prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan

peraturan yang berlaku;

Untuk pengembangan

resletment di luar permukiman yang telah ada

diupayakan dekat dengan pusat pelayanan.

Pengembangan

permukiman harus aman dari bahaya bencana alam,

sehat, mempunyai akses untuk kesempatan

berusaha permukiman

harus sesuai dengan peraturan teknis dan

peraturan lainnya yang berlaku (KDB, KLB,

sempadan bangunan, dan



VII -21







lain sebagainya)

C. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil

Diizinkan untuk Kegiatan pariwisata alam dengan tidak merubah

bentang alam

Pembatasan pada Bangunan yang telah mendapat persetujuan

instansi/pejabat setempat Kegiatan permukiman terbatas

untuk mendukung pengembangan

perikanan dan pariwisata, maksimum 20% dari luas wilayah

Dilarang Kegiatan pembangunan dilakukan di dalam kawasan lindung.

Dilarang melakukan kegiatan yang merusak fungsi ekosistem daerah

peruntukan

Dilarang untuk Kegiatan budidaya lain seperti industri polutan

- sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan

petunjuk teknis dan

peraturan yang berlaku

D. Kawasan reklamasi

pantai

Diizinkan untuk Kegiatan pariwisata

alam dengan tidak merubah bentang alam

Pembatasan pada Bangunan maksimal 40% dan site

development minimal 60% yang

telah mendapat persetujuan instansi/pejabat setempat

KLB maksimum 5 lantai;


sarana dan prasarana

pendukung sesuai dengan petunjuk teknis dan

peraturan yang berlaku

Penetapan diupayakan

berdekatan dengan kawasan industri dan pusat distribusi

barang secara efisien.



VII -22







Dilarang Kegiatan pembangunan

dilakukan di dalam kawasan lindung. Dilarang melakukan kegiatan yang

merusak fungsi ekosistem daerah peruntukan

E. Kawasan sekitar Sistem Prasarana

D1. Jaringan Jalan Diizinkan untuk Pengembangan Jalur hijau

Bangunan di sepanjang sistem

jaringan jalan nasional dan provinsi harus memilki sempadan bangunan

yang sesuai dengan ketentuan setengah ruas milik jalan ditambah 1

(sesuai ketentuan berlaku). Terbatas untuk kegiatan kepentingan

umum dengan mendapatkan izin

sesuai ketentuan berlaku. dilarang adanya kegiatan yang

dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional pada pemanfaatan

ruang di sepanjang jaringan jalan

nasional, provinsi dan kabupaten dilarang bangunan dalam DAMIJA

sesuai ketentuan yang berlaku Di sepanjang kawasan sekitar sistem

jaringan jalan nasional, provinsi dan

- Prasarana yang dapat dibangun meliputi: tempat

parkir dan tempat bongkar

muat.

Perlu adanya pengendalian terutama IMB yang

dikeluarkan oleh pemerintah

daerah Lebar Ruang milik jalan dan

lebar pengawasan jalan ditentukan dari tepi badan

jalan berdasarkan peraturan terkait.



VII -23







kabupaten

dilarang melakukan kegiatan yang dapat menutup sebagian/seluruh

jalan atau menghambat kelancaran lalu lintas Pada kawasan sekitar

prasarana jalan lokal primer maupun

jalan strategis kabupaten

D2. Jalur Rel Kereta

Api

Diizinkan Pengembangan jalur hijau

di sempadan

pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak

lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api

nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan

Terbatas untuk kegiatan kepentingan

navigasi perkeretaapian dengan mendapatkan izin sesuai ketentuan

berlaku Dilarang adanya kegiatan dan

bangunan yang dapat

menimbulkan hambatan lalu lintas

- sarana dan prasarana

pendukung sesuai dengan

petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku

penetapan garis sempadan

bangunan di sisi jaringan

jalur kereta api dengan memperhatikan dampak

lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan

jalur kereta api.

D3. ASDP dan

Transportasi Laut

Diizinkan Pengembangan kegiatan

perikanan dan pariwisata alam sesuai

ketentuan berlaku Terbatas untuk bangunan yang

- sarana dan prasarana

pendukung sesuai dengan


-



VII -24







mendukung kelancaran operasional

transportasi dan fasilitas pendukung pelabuhan

pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang

berdampak pada keberadaan alur

pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;

pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada

keberadaan alur pelayaran sungai,

danau, dan penyeberangan.

D4. Kawasan sekitar

jaringan prasarana energi

Diizinkan kegiatan yang tidak

intensif, diantaranya untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan,

RTH, perikanan, dan peternakan

Pada kawasan dibawah jaringan listrik SUTUT, SUTET, dan SUTM

Diizinkan Pengembangan Jalur hijau Dilarang melakukan kegiatan di

sekitar prasarana pembangkit listrik

maupun gardu induk distribusinya yang dapat membahayakan

berfungsinya prasarana energi tersebut

Disepanjang jaringan dilarang

- fasilitas pendukung

operasional jaringan

Peraturan zonasi untuk

pembangkit tenaga listrik disusun dengan

memperhatikan

pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik

harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.


jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan

memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan

ruang bebas di sepanjang



VII -25







mendirikan bangunan jalur transmisi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

D5. Prasarana

Sumberdaya air

Diizinkan untuk kawasan pertanian, perkebunan, hutan dan ruang

terbuka hijau Dilarang membangun bangunan

maupun melakukan kegiatan sekitar

prasarana sumber daya air yang dapat mengganggu, mencermarkan,

dan merusak fungsi prasarana sumber daya air.

- sarana dan prasarana pendukung sumber daya air

sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang

berlaku

Bangunan terbatas untuk mendukung sumberdaya air

seperti rumah pompa,pos keamanan,dll

pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah

sungai dengan tetap menjaga kelestarian

lingkungan dan fungsi

lindung kawasan; Garis sempadan jaringan

reklamasi rawa ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk saluran primer dan sekunder pada jaringan

reklamasi rawa baik rawa

pantai maupun rawa pedalaman sekurang-

kurangnya dua setengah kali lebar atas saluran, diukur

dan as saluran.

b. Untuk saluran tersier pada jaringan reklamasi rawa baik

rawa pantai maupun rawa pedalaman sekurang-

kurangnya satu meter diukur



VII -26







dari kaki tanggul sebetah

Luar. c. Untuk saturan primer dan

sekunder pada jaringan reklamasi rawa khusus untuk

tambak baru sekurang-

kurangnya satu meter diukur dan kaki Langgit sebelah

luar.

D6. Sekitar Prasarana

Telekomunikasi

Diizinkan Pengembangan jalur hijau, pertanian kering, perkebunan, dan

hutan Bersyarat untuk Permukiman,

perdagangan jasa serta fasilitas umum dengan syarat radius 20-25 m

dari prasarana komunikasi

Dilarang adanya bangunan rumah dalam kawasan sekitar sistem

prasarana telekomunikasi yang dapat mengganggu keamanan orang dalam

bangunan tersebut.

- sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan


Peraturan zonasi untuk sistem jaringan

telekomunikasi disusun dengan memperhatikan

pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi

dan menara pemancar

telekomunikasi yang memperhitungkan aspek

keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di

sekitarnya.



VII -27







D7. Prasarana

lingkungan (jaringan limbah, persampahan

dan tanggul)

Dilarang terletak berdekatan dengan

kawasan permukiman

- prasarana penunjang

pengelolaan sampah/limbah


sistem jaringan telekomunikasi disusun

dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk

penempatan stasiun bumi

dan menara pemancar telekomunikasi yang

memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan

aktivitas kawasan di

sekitarnya. harus didukung oleh studi

AMDAL yang telah disepakati oleh instansi yang

berwenang; Pengelolaan sampah dalam

TPST dilakukan dengan

sistem sanitary landfill sesuai ketentuan peraturan

yang berlaku;



VII -28

7.2 Ketentuan Perizinan dalam Penataan Ruang

Perizinan pemanfaatan ruang merupakan izin-izin yang diberikan melalui

mekanisme perizinan untuk memanfaatkan ruang termasuk untuk melaksanakan

kegiatannya sesuai dengan rencana tata ruang. Perizinan pemanfaatan ruang pada

dasarnya diberikan guna pelaksanaan tertib pemanfaatan yang menjamin keamanan

dan kenyamanan serta menciptakan kemudahan pelaksanaan pembangunan sesuai

dengan rencana tata ruang, memberikan pengertian bagi usaha kelancaran

pembangunan, bukan menciptakan rantai panjang dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketentuan perizinan disusun berdasarkan ketentuan umum peraturan zonasi yang

sudah di tetapkan dan ketentuan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan

sector terkait lainnya.

Secara lebih rinci berkenaan dengan ketentuan perizinan ini, pada Undang-Undang

Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007 ditetapkan bahwa :

a. Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penataan

Ruang diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan

masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-

masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui

prosedur yang benar, batal demi hukum.

d. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi

kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh

pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

e. Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin dapat dimintakan

penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.

f. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana

tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah

dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

g. Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang

dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.



VII -29

Jenis-jenis perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten

Banyuasin yang berkaitan dengan penataan ruang berserta persyaratan yang

diperlukan. Lembaga yang menangani perizinan adalah Badan Pelayanan Terpadu.

Bentuk-bentuk perizinan tersebut diantaranya :

1. Izin Prinsip

2. Izin Lokasi

3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

4. Izin Gangguan

5. Izin Tempat Usaha (SITU)

6. Izin Mendirikan Tower

7. Izin Reklame

8. Izin Lingkungan

9. Rekomendasi AMDAL

10. Izin lain berdasarkan peraturan perundangan

Secara umum, alur pentahapan perizinan di wilayah kabupaten Banyuasin melalui

Badan Pelayanan Terpadu adalah sebagai berikut:

Gambar 7.1 Tahapan Perizinan di Wilayah Kabupaten Banyuasin

Sedangkan untuk pengajuan izin prinsip dan lokasi mekanisme dan prosedur yang

dilakukan adalah sebagai berikut :



VII -30

Tabel 7.2

Mekanisme Perizinan Kabupaten Banyuasin

No Jenis Pelayanan Mekanisme/ Prosedur/ Tata Cara

1 Izin Prinsip 1. Pengajuan berkas permohonan di lokasi pelayanan;

2. Berkas permohonan dinyatakan lengkap, kemudian diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis Lapangan dan dibuatkan

Berita Acara dan Dilanjutkan Pemeriksaan (BAP);

3. Berdasarkan Berita Acara (BAP) tersebut permohonan dapat disetujui an atau ditolak;

2 Izin Lokasi 1. Pengajuan berkas permohonan di loket pelayanan;

2. Berkas Permohonan dinyatakan Lengkap kemudiaan diadakan rapat koordinasi dengan mengundang Tim Teknis dilanjutkan Pemeriksaan

lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut permohonan

dapat disetujui atau tidak.

Berkenaan dengan muatan RTRW tahun 2011-2031, dimana dalam muatannya

terdapat arahan pemanfaatan ruang yang perlu diatur perizinannya, selain perizinan

yang sudah ada saat ini. Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Banyuasin perlu

menyiapkan beberapa bentuk pelayanan perizinan seperti di bawah ini :

1. Izin In Gang

2. Izin Saluran Air Hujan

3. Izin Saluran Air Limbah

4. Izin Reklamasi Rawa

1. Izin In Gang

Izin in gang ini diperlukan bagi kagiatan tertentu yang memerlukan adanya jalan

masuk secara khusus ke lokasi kegiatan usaha. Dalam hal ini kegiatan tersbut

memerlukan akses jalan untuk memungkinkan pemakai jalan memasuki tempat

kegiatan tersebut. Untuk mendapatkan izin in gang diperlukan berbagai

persyaratan, diantaranya :

a. Mengisi formulir yang telah disediakan, diketahui ketua RT sampai dengan

camat;

b. Fotocopy KTP pemohon

c. Fotocopy sertifikat tanah atau surat ukur yang dikeluarkan kantor pertanahan;

d. Gambar sketsa lokasi;

e. Gambar rencana jalan masuk (in gang);

f. Surat pernyataan (bilamana diperlukan).



VII -31

2. Izin Saluran Air Hujan

Izin saluran air hujan diperlukan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan

pembangunan saluran air hujan tertentu. Untuk mendapatkan izin ini diperlukan

berbagai persyaratan, diantaranya :

a. Mengisi formulir yang telah disediakan, diketahui ketua RT samapi camat;

b. Fotocopy KTP pemohon;

c. Fotocopy sertifikat tanah atau surat ukur yang dikeluarkanoleh kantor

pertanahan;

d. Gambar sketsa lokasi;

e. Gambar rencana jalan masuk (in gang) atau saluran air hujan;

f. Surat pernyataan tidak bermaterai.

3. Izin Saluran Air Limbah/Saluran Air Kotor

Izin saluran air limbah diperlukan bagi mereka yang akan melakukan kegiatan

pembagunan saluran air limbah/air kotor tertentu. Untuk mendapatkan izin ini

diperlukan berbagai persyaratan, diantaranya :

a. Fotocopy IMBB/IMB;

b. Denah situasi;

c. Bagi bangunan yang belum memiliki IMBB, agar melampirkan fotocopy

sertifikat tanah;

d. Fotocopy KTP pemohon

4. Izin Reklamasi Rawa

Permohonan izin reklamasi rawa harus dilengkapi:

a. Data admrnistrasi berupa:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP yang berlaku dan penanggung

jawab instansi / perusahaan / perkumpulan /perorangan.

- Foto Copy akte pendirian perusahaan dan legalisasi instansi / perkumpulan.

- Nomor Wajib Pajak (NPWP) perusahaan/ perkumpulan /perorangan yang

berlaku.

- Pasphoto penanggung jawab perusahaan/ perkumpulan/ perorangan

ukuran 4 x 6 rangkap 4 (empat).

- Bukti pembayaran biaya administrasi perizinan.

b. Data teknis berupa:



VII -32

- Rencana teknis reklamasi rawa yang dilengkapi peta lokasi kegiatan yang

menggambarkan tata letak reklamasi rawa terhadap lingkungan sekitarnya

dan gambar detail jaringan Reklamasi rawa serta peralatan yang akan

digunakan dalam kegiatan reklamasi

- Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sesuai dengan

peraturan yang berlaku di Depantemen Pekerjaan Umum

7.3. Ketentuan Pemberian Insentif dan Disintensif

Arahan pemberian insentif dan disinsentif merupakan acuan bagi pemerintah

daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif. Mekanisme pemberian

insentif dan disinsentif mengandung suatu pengaturan dan pengendalian

pembangunan yang bersifat akomodatif terhadap setiap perubahan yang menunjang

pembangunan/perkembangan kota. Ketentuan pemberian insentif adalah ketentuan

yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang

sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang.

Pemberian insentif dimasudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap

pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan

oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah.

a. Insentif dari kepada pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan antara lain

dalam bentuk :

- Subsidi silang

- Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh

pemerintah

- Penyediaan prasarana dan sarana daerah

- Pemberian kompensasi

- Penghargaan dan fasilitasi

- Publikasi atau promosi daerah

b. Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya, antara lain

dalam bentuk :


- Pemberian penyediaan sarana dan prasarana

- Kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang



VII -33

- Publikasi atau promosi daerah

c. Insentif dari pemerintah kepada masyarakat diberikan, antara lain dalam bentuk :

- Keringanan pajak


- Pengurangan retribusi

- Imbalan

- Sewa ruang

- Urun Saham

- Penyediaan Infrastruktur

- Kemudahan prosedur perizinan

- Penghargaan

Mekanisme insentif yang diberikan, lebih diarahkan pada kawasan-kawasan prioritas

yang memiliki tingkat perkembangan yang cepat dan mampu memacu perkembangan

wilayah sekitarnya, serta kawasan-kawasan yang memiliki tingkat perkembangan yang

rendah namun memiliki potensi unggulan dan perlu dipromosikan. Adapun Mekanisme

insentif yang diberikan, meliputi :

Bidang Ekonomi, dilakukan dengan mempromosikan potensi-potensi unggulan

wilayah, serta pengenaan pajak yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan

wilayah lainnya.

Penyediaan Sarana dan Prasarana Wilayah, dilakukan dengan melengkapi

ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang mampu memacu kegiatan

perekonomian dan merupakan keunggulan komparatif wilayah, yang dapat menarik

minat investor untuk menanamkan modalnya.

Kemudahan perizinan, dilakukan dengan memberikan kemudahan dalam swasta

maupun masyarakat.

Kemudahan informasi, dilakukan dengan memberikan kemudahan informasi

terhadap segala kegiatan yang akan dilaksanakan pada wilayah tersebut.

Sedangkan untuk Ketentuan diinsentif merupakan ketentuan yang mengatur tentang

pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang.

a. Disinsentif dari pemerintah kepada pemerintah daerah antara lain dalam bentuk :

- Persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang

diberikan oleh Pemerintah;



VII -34

- Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau

- Pemberian status tertentu dari Pemerintah

b. Disinsentif kepada pemerintah daerah dikenakan antara lain dalam bentuk :

- Pembatasan penyediaan infrastruktur

- Pengenaan kompensasi

- pensyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang

c. Disinsentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dikenakan antara lain dalam

bentuk :

- Pengenaan pajak yang tinggi

- Pembatasan penyediaan insfrastruktur

- Pengenaan kompensasi

- kewajiban memberi imbalan

- pensyaratan khusus dalam perizinan

- Pinalti

Mekanisme disinsentif digunakan sebagai perangkat yang mampu

mengendalikan, segala kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan memperlambat

pencapaian tujuan pengembangan wilayah, serta mengganggu kelestarian lingkungan

hidup.

Adapun perangkat disinsentif yang diberikan, meliputi :

Bidang Ekonomi, dilakukan dengan pengenaan pajak yang relatif lebih tinggi, jika

pada lokasi-lokasi yang sudah diberikan izin pemanfaatannya tidak dilaksanakan

sesuai dengan jangka waktu perencanaan atau lahan-lahan tersebut tidak

dimanfaatkan atau ditelantarkan (lahan tidur).

Bidang Fisik, dilakukan dengan membatasi kegiatan atau tidak menyediakan sarana

dan prasarana pelayanan.

Teknis Bangunan, dilakukan dengan memberikan persyaratan teknis bangunan

berupa pembatasan tata bangunan (Koefisien Dasar Bangunan/KDB) serta

pembatasan ketinggian bangunan (Koefisien Lantai Bangunan/KLB).

Perizinan, dilakukan dengan tidak memberikan izin pemanfaatan ruang bagi

kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang yang telah

ditetapkan.



VII -35

Pembatasan pemanfaatan, dilakukan dengan membatasi pemanfaatan sumber

daya secara terbatas dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan.

Untuk lebih jelasnya, ketentuan insentif dan disinsentif dalam setiap klasifikasi

pemanfaatan ruang disajukan dalam tabel berikut :

Tabel 7.3 Ketentuan Insentif dan Disinsentif

No Klasifikasi

Pemanfaatan Ruang Insentif Disinsentif

1. Kawasan

Lindung,(Hutan Lindung, daerah

resapan air, perlindungan setempat,

suakan alam dan Taman Nasional

Sembilang

Pemberian penghargaan kepada

pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung

Memberikan kompensasi permukiman dan kelengkapan

infrastruktur atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi

dari kawasan lindung

Memberikan keringanan pajak dan pembebasan retribusi dilokasi

yang baru

Pembatasan dukungan infrastruktur.

Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan.

Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain

Tidak menyalurkan bantuan sosial-ekonomi bagi penduduk yang masih

bermukim pada kawasan

lindung/hutan lindung Kewajiban memberikan imbalan

sebagai denda

2. Hutan Produksi Pemberian piagam atau penghargaan bagi seseorang,

kelompok masyarakat atau kelompok tertentu yang turut

melindungi dan meningkatkan

fungsi hutan Memberikan penghargaan/imbalan

kepada pihak pengelola hutan yang mengusahakan hutan sesuai

pertauran perundang-undangan yang berlaku

Memberikan penghargaan/imbalan

kepada pihak pengelola hutan yang merehabilitasi kawasan

lidnung setempat pada kawasan hutan produksi

Penambahan syarat pengusahaan hutan produksi terkait peningkatan

kualitas lingkungan Meningkatkan nilai retribusi dan

atau pajak hasil hutan bila

pengelola hutan tidak mengikuti aturan pengusahaan hutan yang

berlaku Memberikan pinalti bagi pengusaha

hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku

4. Pertanian Memberikan imbalan,

penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi)

bagi petani yang memperluas lahan pertanian padi sawah

Memberikan kemudahan berbagai

perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap

mempertahankan luas lahan pertanian padi sawah

Memberikan bantuan-bantuan

Pengenaan pajak progresif pada

tanah subur yang tidak berfungsi lindung dan berada pada kawasan

pertanian namun tidak diolah (produktif)

Pengenaa retribusi dan pajak yang

tinggi bagi bangunan yang didirikan pada areal pertanian padi sawah

Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk yang memanfaatkan

air irigasi bukan untuk pertanian,



VII -36

No Klasifikasi

Pemanfaatan Ruang

Insentif Disinsentif

khusus kepada petani padi sawah

(saprotan, beasiswa sekolah anak petani, dll)

Menjamin harga gabah tetap

tinggi (subsidi)

kecuali tidak mengurangi debit dan

volume air irigasi

5. Perkebunan Memberikan penghargaan,

imbalan, penyertaan saham,

kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengusahakan

perkebunan karet yang sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku Memberikan penghargaan,

imbalan, penyertaan saham,

kemudahan perizinan, kepada pihak yang mengelola perkebunan

dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal

Memberikan penghargaan,

imbalan, penyertaan saham, kemudahan perizinan, kepada

pihak yang mengelola perkebunan dengan merehabilitasi kawasan

lindung setempat Memberikan bantuan khusus

kepada petani seperti alat-alat

perkebunan, pembibitan serta tunjangan beasiswa sekolah untuk

anak petani

Pengenaan retribusi/ kenaikan

pajak/kompensasi bagi pengusaha

yang dalam pengelolaan kegiatannya mengabaikan

kerusakan lingkungan dan atau tidak sesuai dengan aturan

perundang-undangan yang berlaku Pencabutan izin usaha dan HGU

pada perusahaan yang terbukti

melanggar aturan Pengenaan kompensasi dalam

bentuk pembangunan infrastruktur sosial

6. Perikanan Memberikan penghargaan, imbalan, kemudahan berbagai

perizinan bagi nelayan melakukan usahanya dengan tidak merusak

lingkungan dan ikut melindungi

biota laut dan sungai Memberikan bantuan-bantuan

khusus kepada nelayan (peralatan tangkap, perahu,subsidi bahan

bakar, serta tunjangan beasiswa bagi anak nelayan dll)

Menjamin harga ikan dan hasil

laut lainnya tetap tinggi (subsidi) Pembangunan pabrik pengolahan

ikan dan non ikan Kemudahan izin usaha perikanan

(sesuai aturan berlaku)

Pengenaan pajak progresif pada kawasan budidaya perikanan seperti

tambak yang berada pada kawasan pertambakan namun tidak diolah

(produktif)

Pengenaa retribusi dan pajak yang tinggi bagi bangunan yang didirikan

pada areal usaha perikanan Mengenakan retribusi yang tinggi

bagi yang melakukan gangguan terhadap pelestarian lingkungan

7. Pertambangan Menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat

kepastian hukum berusaha Memberikan kemudahan dalam

prizinan

Mengenakan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang melakukan

gangguan terhadap pelestarian lingkungan

Mengenakan retribusi khusus bagi



VII -37

No Klasifikasi

Pemanfaatan Ruang


Dukungan pembangunan

infrastruktur Memfasilitasi urusan birokrasi

dengan pemerintah provinsi dan

pusat Mendukung pelatihan tenaga lokal

sesuai kebutuhan perusahaan pertambangan

persuahaan pertambangan yang

tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih dari 40%

Mengenakan kompensasi seperti

pembangunan infrastruktur sosial untuk menggati lahan yang dipakai

usaha (Biaya Dampak Pembangunan)

Pencabutan izin usaha dan HGU

pada perusahaan yang terbukti melanggar aturan

8. Industri Menyiapkan dukungan administratif sehingga terdapat

kepastian hukum berusaha

Memberikan kemudahan dalam prizinan

Dukungan pembangunan infrastruktur

Memfasilitasi urusan birokrasi

dengan pemerintah provinsi dan pusat

Mendukung pelatihan tenaga lokal sesuai kebutuhan perusahaan

industri

Mengenakan retribusi yang tinggi bagi perusahaan yang melakukan

gangguan terhadap pelestarian

lingkungan Mengenakan retribusi khusus bagi

persuahaan industri yang tidak melibatkan tenaga kerja lokal lebih

dari 40%

Mengenakan kompensasi seperti pembangunan infrastruktur sosial

untuk menggati lahan yang dipakai usaha (Biaya Dampak

Pembangunan) Pencabutan izin usaha dan HGU

pada perusahaan yang terbukti

melanggar aturan

9. Permukiman

Perkotaan

Memberikan imbalan,

penghargaan, kompensasi dan

kemudahan usaha bagi penduduk (swasta) yang melakukan investasi

pada kawasan perkotaan Menyediakan kavling strategis

yang murah atau pinjam pakai

sampai 25 tahun) bagi pengusaha yang akan bergiat pada kawasan

ini Memberikan keringanan pajak

kepada pengusaha yang berminat berusaha/ menanamkan modalnya

Menyiapkan lahan matang secara

gratis untuk bangunan komersial

Meningkatkan nilia PBB pada

kawasan perkotaan lain selain

kawasan perkotaan. Mengenakan retribusi yang tinggi

pada bangunan yang dibangun diluar ketentuan penataan ruang

yang sudah ditetapkan



VII -38

No Klasifikasi

Pemanfaatan Ruang


10. Permukiman Memberikan kemudahan perizinan

pembangunan rumah/ perumahan yang sesuai peruntukan

Membangun prasarana

permukiman Membangun fasilitas umum dan

sosial Memberikan kepastian hukum dan

nasehat teknis untuk bangunan

tahan gempa yang dibangun pada kawasan bebas bencana

Menyiapkan lahan yang aman bagi permukiman (kasiba/lisiba)

Mengenakan retribusi yang tinggi

bagi pengembang yang melakukan gangguan terhadap pelestarian

lingkungan

Mengenakan kompensasi seperti pembangunan infrastruktur sosial,

RTH untuk menggati lahan yang dipakai usaha (Biaya Dampak

Pembangunan)

Pencabutan izin membangun pada pengembangan yang terbukti

melanggar aturanselai

11 Pariwisata Penyiapan lahan untuk kawasan

wisata Kemudahan izin pembangunan

fasiltias pendukung pariwisata

Pembangunan infrastruktur

Kemudahan memperoleh sambungan

listrik, PDAM, telekomunikasi Fasilitasi Promosi dan pemasaran

ODTW Bantuan rehabilitasi rumah

penduduk yang digunakan untuk

penginapan tamu/wisatawan (home stay)

Syarat yang berat bagi penggiat

wisata yang betentangan dengan norma dan tata krama setempat

Retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan

pantai/danau

Pembatasan atau penutupan akses terhadap sistem jaringan prasarana

wilayah

12 Kawasan Pesisir Memberikan penghargaan,

imbalan, kemudahan berbagai perizinan bagi yang ikut menjaga

dan berperan merehabilitasi kawasan lindung pantai

Memberikan penghargaan,

imbalan, kemudahan berbagai perizinan bagi yang ikut menjaga

pertahanan dan keamanan wilayah laut

Pelatihan keterampilan utk masyarakat pesisir

Penelitian dan pemasaran hasil

laut Pembangunan Escape Road &

Building Bantuan revitalisasi dan

rehabilitasi kawasan

perkampungan nelayan Bantuan pembangunan

infrastruktur permukiman

Pembatasan izin bangunan pada

kawasan lindung pantai (kawasan mangroove dan suaka alam)

Retribusi/pajak bangunan lebih tinggi yang berada pada sempadan

pantai

Tidak menyediakan atau membangun prasarana dan sarana

permukiman pada kawasan lindung pantai




VII -39

7.4. Arahan Pengenaan Sanksi

Pengenaan sangsi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap

pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan

zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi juga terhadap pejabat

pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak

sesuai dengan rencana tata ruang.

Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

a. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola

ruang wilayah kabupaten

b. Pelanggran ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten

c. Pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan yang diterbitkan berdasarkan RTRW

Kabupaten

d. Pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang ditertibkan

berdasarkan RTRW Kabupaten

e. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan

ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten

f. Pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

g. Pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak

benar

Setelah menentukan jenis pelanggaran yang dibuat, maka perlu tindakan:

1. Lihat ketentuan dalam rencana tata ruang.

2. Lihat ketentuan standar bangunan.

3. Lihat perijinan.

4. Ukuran besaran pelanggaran.

5. Ukur dampak pelanggaran terhadap lingkungan.

6. Cari solusi dari masalah yang muncul.

7. Tetapkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dibuat.

Adapun jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut:

Sanksi administratif,



VII -40

Dikenakan atas pelanggaran terhadap pengelolaan tata guna tanah, tata guna

air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya di kawasan lindung,

kawasan budidaya, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan kawasan tertentu

yang berakibat terhambatnya program-program pengelolaan kegiatan di kawasan-

kawasan tersebut. Terhadap pelanggaran untuk pemanfaatan ruang tanpa izin

pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten, dikenakan sanksi

adminstratif berupa:

a) Peringatan tertulis;

b) Penghentian sementara kegiatan;

c) Penghentian sementara pelayanan umum;

d) Penutupan lokasi;

e) Pencabutan izin;

f) Pembatalan izin;

g) Pembongkaran bangunan;

h) Pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i) Denda administratif.

Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan pada masing-masing

sanksi di atas.

Tabel 7.4

Ketentuan Sanksi

No. Bentuk Sanksi Ketentuan

1. Peringatan Tertulis Peringatan tertulis diberikan oleh pejabat yang berwenang dalam penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penerbitan surat peringatan tertulis

sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali.

2. Penghentian sementara kegiatan

- Penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- Apabila pelanggar mengabaikan pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan

ruang;

- Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan

tindakan penertiban oleh aparat penertiban;

- Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang

melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan

- Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan

tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar



VII -41


untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

3. Penghentian

sementara pelayanan umum

- Penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran

pemanfaatan ruang (membuat surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum);

- Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat

keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum

yang akan diputus;

- Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan

kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-

jenis pelayanan umum yang akan diputus;

- Pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa

pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;

- Penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar

- Pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya

untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang

dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

4. Penutupan Lokasi - Penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- Apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi

penutupan lokasi kepada pelanggar;

- Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan

memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;

- Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara

paksa; dan

- Pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan

pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan

ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

5. Pencabutan Izin - Menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;

- Pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;

- Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan

untuk melakukan pencabutan izin;



VII -42


- Pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin; (6) memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus

perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara

permanen yang telah dicabut izinnya; dan

- Apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang

melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

6. Pembatalan Izin - Membuat lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan

ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;

- Memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal akibat pembatalan

izin;

- Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;

- Memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan

izin;

- Menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan

- Memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

7. Pembongkaran

Bangunan - Menerbitkan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan dari

pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan

ruang;

- Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat

keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;

- Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera

- dilaksanakan; dan

- Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban

melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.

8. Pemulihan fungsi ruang

- Menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

- Pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;

- Apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan,

pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;

- Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu

- Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang;

- Apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab



VII -43


melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan

- Apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan

pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.


Sanksi perdata




yang berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang atau badan

hukum.

Sanksi pidana




yang berakibat pada menurunnya kualitas tata ruang dan lingkungan kawasan

perkotaan.

- Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang

mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta

rupiah).

Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan

barang, pelaku dipidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling

banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika tindak

pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan penjara paling

lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan

ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama

3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Jika tindak pidana mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).



VII -44

Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan

barang, pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling

banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Jika tindak

pidana mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan penjara paling

lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan

izin pemanfaatan ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh paraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai miliki umum, dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 tahun dengan denda paling banyan Rp. 100.000.000

(seratus juta rupiah).

- Setiap pejabat pemerintahan yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai

dengan rencana tata ruang, dipidana dengan pidana paling lama 5 tahun dan

denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) selain itu juga

dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari

jabatannya, dan jika dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan

denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi

berupa pidana denda dengan pemberatan 3 kali dari denda pidana yang telah

disebutkan sebelumnya. Korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :

Pencabutan izin usaha; dan / atau

Pencabutan status badan hukum


HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

VIII-1

Kegiatan penataan ruang merupakan kegiatan yang dilakukan bukan hanya secara

partial melainkan memerlukan partisipasi bersama (public participatory) yang

melibatkan tidak hanya pemerintah tetapi melibatkan berbagai unsur (stakeholder)

seperti masyarakat, pihak swasta, dunia usaha, kelompok profesi, LSM. Hal ini

dilakukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan

Ruang menimbang bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman

masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang yang transparan,

efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan

berkelanjutan. Mengacu pada Pasal 60 dan 61, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

Tentang Penataan ruang diatur hak dan kewajiban masyarakat dalam kegiatan

penataan ruang yang terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalain

pemanfaatan ruang . Mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang

diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata

Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut

dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam

perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8.1 HAK DAN KEWAJIBAN DALAM PENATAAN RUANG

Mengacu pada Pasal 60 dan 61, UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang diatur

hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Hak, kewajiban, dan peran

masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang untuk menjamin keterlibatan

masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam setiap proses penyelenggaraan

penataan ruang;

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:



VIII-2

a. mengetahui rencana tata ruang;

b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;

c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat

pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan

yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang

tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang

izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata

ruang menimbulkan kerugian.

Sedangkan kewajiban orang (masyarakat) dalam pemanfaatan ruang, diantaranya

adalah:

a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang

berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan

ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan

perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

8.2. BENTUK PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang diatur dalam Peraturan

Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Tata Cara Peran Masyarakat

dalam Penataan Ruang. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa peran masyarakat adalah

partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang. Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas

yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

1. Tahap Perencanaan Tata Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa:



VIII-3

a. masukan mengenai:

(1) persiapan penyusunan rencana tata ruang;

(2) penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

(3) pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau

kawasan;

(4) perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau

(5) penetapan rencana tata ruang.

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur

masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan tata ruang dapat secara

aktif melibatkan masyarakat. Masyarakat yang dimaksud adalah yang terkena dampak

langsung dari kegiatan penataan ruang, yang memiliki keahlian di bidang penataan

ruang, dan/atau yang kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.

2. Tahap Pemanfaatan Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;

b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur

masyarakat dalam pemanfaatan ruang;

c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana

tata ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang

darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan

memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara

dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam;

f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan


3. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:



VIII-4

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian

insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata

ruang yang telah ditetapkan;

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

8.3. TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau

tertulis, kepada: menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait

dengan penataan ruang; gubernur; dan bupati/walikota.

Pelaksanaan peran masyarakat dilakukan secara bertanggung jawab sesuai dengan

ketentuan peraturan perundanganundangan dengan menghormati norma agama,

kesusilaan, dan kesopanan.

1. Tahap Perencanaan Tata Ruang

Tata cara peran masyarakat dalam tahap perencanaan tata ruang dilaksanakan

dengan cara:

a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah,

rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi

dan/atau forum pertemuan; dan

b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. Tahap Pemanfaatan Ruang

Tata cara peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang dilaksanakan dengan cara:

a. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang melalui

media komunikasi dan/atau forum pertemuan;



VIII-5

b. kerja sama dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

c. pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yangtelah ditetapkan;

d. penaatan terhadap izin pemanfaatan ruang

3. Tahap Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan

dengan cara:

a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan,

pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang

berwenang;

b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;

c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal

menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan

ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan

mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap

pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Documents

peraturan daerah kabupaten banyuasin nomor 28 tahun 2012