24
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NABIRE, Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk Kabupaten Nabire, 11 (sebelas) jenis Retribussi Jasa Umum, ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; c. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nabire tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 2907). 2. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611). 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusu Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844). 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389). 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

  • Upload
    lamhanh

  • View
    260

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NABIRE,

Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat 11 (sebelas) jenis

Retribusi Jasa Usaha yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk Kabupaten Nabire, 11 (sebelas) jenis Retribussi Jasa

Umum, ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah;

c. bahwa sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten

Nabire tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi

Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi

Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara. Nomor 2907).

2. Undang-Undang 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara

Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi

Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusu Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4844).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas

Page 2: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-2-

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4844).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4438).

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5025).

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009,

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama

Propinsi Irian Barat Menjadi Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1973

Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2997).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Perubahan Nama dan

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Paniai di Wilayah Propinsi Dati

I Irian Jaya (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 76).

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten

Nabire (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3).

16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksana Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah

yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar

sendiri oleh Wajib Pajak;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Pemerintah Daerah Kabupaten

Nabire (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3).

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

Page 3: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-3-

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE

dan

BUPATI NABIRE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nabire.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nabire.

3. Bupati ialah Bupati Nabire.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire.

5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Nabire.

6. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nabire.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Pajak Daerah sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD

dengan persetujuan bersama Bupati Nabire.

9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan

barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau

Badan.

11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut

prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

12. Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/

menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-

undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk

pemungut atau pemotong retribusi tertentu

14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi

Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah

yang bersangkutan.

15. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti

pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir

atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Page 4: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-4-

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi

karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya

tidak terutang.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk

melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan,

dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu

standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah

dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

20. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi

yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan;

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;

(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa

Usaha.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas pemakaian

kekayaan daerah.

Pasal 4

(1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:

a. tanah;

b. bangunan atau gedung;

Page 5: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-5-

c. ruangan;

d. kendaraan;

e. alat Berat;

f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah adalah penggunaan tanah

yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain, pemancangan tiang

listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian kekayaan

daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah, adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 7

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut Retribusi atas penyediaan

fasilitas Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.

Pasal 8

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan

fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pasar

Grosir dan/atau Pertokoan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN,

BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis fasilitas Pasar

Grosir dan/atau Pertokoan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Page 6: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-6-

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Tempat Pelelangan

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan, dipungut Retribusi atas penyediaan fasilitas

pelelangan.

Pasal 12

(1) Objek Retribusi adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan

oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil

hutan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat

pelelangan.

(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang

dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat

pelelangan.

(3) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat

pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak

swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Tempat

Pelelangan yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Page 7: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-7-

Bagian Keempat

Retribusi Terminal

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat parkir

untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di

lingkungan terminal.

Pasal 16

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan

penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan

terminal yang disediakan, dimiliki, adan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis fasilitas di

terminal yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV, yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1

Nama, dan Objek Retribusi

Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut Retribusi atas penyediaan tempat

khusus parkir.

Pasal 20

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Page 8: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-8-

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh

Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada jenis kendaraan, frekuensi dan jangka

waktu penggunaan tempat khusus parkir.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut Retribusi atas

pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

Pasal 24

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat penginapan/

pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemeerintah,

BUMN, BUMD, dan Pihak Swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 25

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jangka waktu pemakaian tempat

penginapan/pesanggrahan/villa.

Page 9: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-9-

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Retribusi Rumah Potong Hewan

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan

fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan/atau

sesudah dipotong.

Pasal 28

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi :

a. pemakaian kandang (karantina);

b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong;

c. pemeriksaan daging dan pemakaian tempat pemotongan;

d. pemakaian tempat pelayuan daging.

(2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong

hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan

pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis hewan dan jumlah hewan

yang diperiksa dan dipotong.

Paragraf 3

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Page 10: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-10-

Bagian Kedelapan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas pelayanan jasa

kepelabuhanan.

Pasal 32

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di

lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

(2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah,

BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas dan jenis Pelayanan Kepelabuhanan

yang digunakan atau dimanfaatkan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 34

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 35

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas jasa pelayanan

tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Pasal 36

(1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi,

pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah

Daerah.

Page 11: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-11-

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau

dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 37

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemanfaatan tempat

Rekreasi dan Olahraga.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh

Retribusi Penyeberangan di Air

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut Retribusi atas pelayanan

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

(1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau

barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak

swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 41

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pemanfaatan jasa

Penyeberangan di Air.

Page 12: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-12-

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air adalah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Paragraf 1

Nama dan Objek Retribusi

Pasal 43

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi atas penjualan

hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 44

(1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan hasil produksi

usaha Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan

produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 45

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume dan jenis hasil Penjualan Produksi

Usaha Daerah.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 46

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 47

(1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/

menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

(2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Page 13: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-13-

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

TARIF RETRIBUSI

Pasal 48

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan

pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang

diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi

pada harga pasar.

BAB V

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 49

Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Nabire.

BAB VI

PEMUNGUTAN

Pasal 50

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa

karcis, kupon, dan kartu langganan.

(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 51

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak

diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal

jatuh tempo pembayaran Retribusi.

(3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang

membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan

dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda

pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran

Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Page 14: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-14-

Pasal 52

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang

ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

menggunakan SSRD.

(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 53

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib

Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang

membayar.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan

Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEBERATAN

Pasal 54

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk

atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan

yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal

SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa

jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu

keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan

penagihan Retribusi.

Pasal 55

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan

diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan

Surat Keputusan Keberatan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak

memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Page 15: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-15-

Pasal 56

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan

SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan

sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 57

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan

pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan

pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati

tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi

dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1

(satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya

SKRDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua)

bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas

keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KEDALUWARSA

Pasal 58

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui

waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak

langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,

kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang

Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Page 16: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-16-

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 59

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMERIKSAAN

Pasal 60

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan

Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang

terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu

dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan

Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMANFAATAN

Pasal 61

(1) Hasil penerimaan Retribusi Jasa Usaha merupakan pendapatan daerah yang harus

disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan

langsung dengan pelayanan jasa usaha.

(3) Pengalokasian sebagian penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 62

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar

pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Page 17: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-17-

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 63

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil

tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau

Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan,

dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat

pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,

dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka

atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di

bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik

pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan

Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling

banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Page 18: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-18-

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan

Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih

dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVIII

INSTANSI PELAKSANA

Pasal 66

Instansi pelaksana Retribusi Jasa Usaha akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai peraturan

pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

(1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 Tahun.

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 69

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

1. Peraturan Daerah Kabuapten Nabire Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sewa Rumah Dinas

Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 23 Tahun 2003 tentang Usaha Ternak;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pengawasan Lalu

Lintas Hewan/Ternak besarta Hasil Ikutannya dan Retribusi Pengobatan serta

Penagawasan Ternak;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 1990 tentang SITU;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 1991 tentang Sewa Kios Milik

Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 5 Tahun 1991 tentang Ijin Usaha Bagi

Perusahaan Angkutan Umum Dan Kendaraan Bermotor;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 4 Tahun 1993 tentang Usaha Gelanggang

Renang, Pemandian Alam, Kolam Memancing Dan Rumah Bilyard;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah

Potong Hewan, Pemeriksaan Hewan Dan Pemeriksaan Daging;

Page 19: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-19-

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 17 Tahun 2001 tentang Retribusi Terminal;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 6 Tahun 2003 Retribusi Masuk Dan

Penggunaan Fasilitas Pada Taman Wisata Pante Gedo, Taman Wisata Boratei, Kolam

Memancing Dan Taman Wiasata Yang Dikelola Badan Usaha/Kelompok Atau

Perorangan Di Kabuaten Nabire

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 8 Tahun 2003 tentang Usaha Rekreasi Dan

Hiburan Umum;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 13 Tahun 2003 tentang Sewa Rumah Dinas

Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 24 Tahun 2003 tentang Usaha Peternakan;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Dati II Paniai Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pengawasan Lalulintas

Hewan/Ternak Beserta Hasil Ikutannya Dan Retribusi Pengobatan Serta Pengawasan

Ternak;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 1 Tahun 2006 tentang Sewa Gedung Dan

Alat Berat Milik Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 2 Tahun 2006 tetang Sewa Kios;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 20 Tahun 2007 tentang Kewenangan Dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Retribusi Pada Pelabuhan Penyebrangan (ASDP) Samabusa

Nabire;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nabire Nomor 9 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir;

Dinyatakan dicabut khusus untuk pasal-pasal yang berkaitan dengan tarif Retribusi,

sedangkan yang berkaitan dengan pengaturan umum tetap berlaku, sambil menunggu

perubahan Peraturan Daerahnya.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nabire.

Ditetapkan di Nabire

pada tanggal 1 Oktober 2010

BUPATI NABIRE,

CAP/TTD

ISAIAS DOUW

Page 20: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-20-

Diundangkan di Nabire

pada tanggal 7 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE,

CAP/TTD

Drs. UMAR KATJILI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 195204211971061001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2010 NOMOR 6

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya;

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NABIRE

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DEREK KAMBUAYA, SH

PEMBINA

NIP. 19671222 199610 1001

Page 21: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-21-

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan

kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

kepada masyarakat.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak

mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat,

pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat

memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memumut jenis-jinis retribusi yang

terkait dengan Retribusi yang diberikan kewenangan kepada Pemeritah Daerah. Dengan

kewenangan tersebut bisa mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Page 22: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-22-

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Page 23: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-23-

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Page 24: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NABIRE NOMOR 6 …hukum.papua.go.id/jdihpapua/files/docs/regulasi/PERDA... · 2016-06-01 · tentang Pajak Daerah dan Retribusi ... b. bahwa untuk Kabupaten

-24-

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

Pasal 67

Cukup Jelas

Pasal 68

Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup Jelas