31
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 22 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA , Menimbang : a. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Sumbawa memiliki keanekaragaman sumberdaya alam hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir; b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

  • Upload
    others

  • View
    5

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA ,

Menimbang : a. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kabupaten Sumbawa memiliki keanekaragaman sumberdaya alam

hayati dan non-hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi

ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan

kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir;

b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perlu

dikelola secara terpadu, agar tercipta keseimbangan dalam

menunjang pembangunan berkelanjutan dengan upaya

pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian

pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan melalui

pemberdayaan masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten

Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara

Page 2: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

2

Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3299);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3427);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3501);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3647);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air

( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4377);

10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4433);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437);

12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun

2007 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );

13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan

Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998

Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang

Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3816);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

Page 3: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

3

16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang Daftar

Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia

(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4211);

18. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

Kawasan Lindung;

19. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian

dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut (Lembaran Negara

Tahun 2002 Nomor 61);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67/Tahun 2002

tentang Pengakuan Wewenang Kabupaten dan Kota;

20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000

tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil yang

Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat;

21. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

Kep.34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan

Pengelolaan Pesisir Terpadu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

dan

BUPATI SUMBAWA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH

PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.

Page 4: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

4

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten .

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang merupakan perwujudan dari demokrasi dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa sebagai unsur Pemerintahan Desa.

7. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan

laut, ke arah darat sampai batas wilayah desa/kelurahan pesisir dan ke arah laut

sampai sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa

diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.

8. Pengelolaan Wilayah Pesisir adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan,

pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang

mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat,

perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara

ekosistem darat dan laut, antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam hayati seperti ikan dan biota laut

lainnya dan sumberdaya non hayati seperti pasir dan sumberdaya buatan serta

jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam yang terdapat di

wilayah pesisir.

10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai

pemangku kepentingan yang telah ditetapkan status hukumnya.

11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui

penetapaan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya

dukung serta proses-proses ekologi yang berlangsung sebagai satu kesatuan

dalam ekosistem pesisir.

12. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang

ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi,

untuk dipertahankan keberadaannya.

13. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan

peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.

14. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme

lainnya serta proses yang menghubungkan mereka dalam membentuk

keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

Page 5: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

5

15. Bio-ekoregion adalah bentang alam yang berada di dalam satu hamparan

kesatuan ekologis yang dibatasi oleh batas-batas alam, misalnya daerah aliran

sungai, teluk dan arus.

16. Perairan Pesisir adalah lautan yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan

yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal,

rawa, payau dan laguna.

17. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keterlanjutan keadaan,

sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam

kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup

lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

18. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau

populasi yang telah rusak walaupun hasilnya mungkin berbeda dari kondisi

semula.

19. Reklamasi Kawasan Pesisir selanjutnya disebut reklamasi adalah suatu kegiatan

yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut diperaiaran laut.

20. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk mendukung peri

kehidupan manusia dan makhluk hidup lain alam bentuk berbagai kegiatan

ekonomi yang dapata didukung oleh suatu ekosistem.

21. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena ulah

manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan atau hayati pesisir dan

mengakibatkan korban jiwa, harta dan atau kerusakan diwilayah pesisir.

22. Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkanya makhluk hidup, zat,

energi dan atau komponen lain kedalam lingkungan pesisir oleh kegiatan manusia

sehingga kualitas pesisir turun sampai ketingkat tertentu yang menyebabkan

lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

23. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau

bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan yang terbaik

dalam memanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.

24. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km2

atau lebarnya kurang dari 10 km beserta kesatuan ekosistim disekitarnya yang

terpisah dari pulau induk.

25. Rencana strategis yang selanjutnya disingkat RS rencana yang memuat arah

kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui

penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator

yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.

26. Rencana pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang

memeuat sususunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam

rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan diantara berbagai

Page 6: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

6

lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan

pembangunan di dalam zona.

27. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang memuat

penataan waktu dan anggaran untuk satu tahun kedepan secara terkoordinasi

untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi

pemerintah guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di

dalam zona.

28. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan pada

arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disususn oleh

Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan

teknologi yan dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya

menunjukkan jenis dan jumlah ijin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

29. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah

kawasan konservasi diwilayah laut untuk menjamin keberlanjutan

keanekaragaman hayati laut seperti habitat, ekosistem dan sumberdaya laut.

30. Daerah Perlindungan laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah tempat

kegiatan pelestarian lingkungan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat

desa meliputi temburu karang, padang lamun, mangrove, esturi, dan delta.

31. Marikultur adalah budi daya laut yang meliputi tahapan kegiatan pembihan,

pengembangan dan pemanenan hasil berupa bididaya ikan, teripang, rumput laut

dan mutiara.

32. Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir selanjutnya disebut Organisasi

Pengelola adalah sutu badan, dewan, komisi atau lembaga dengan sebutan lain

yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antara berbagai pemangku

kepentingan.

33. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang

mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah Daerah, nelayan

tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha

wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.

34. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau

bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan piliihan dalam

meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.

35. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan

mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri

dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan

pembudidaya ikan.

36. Masyarakat adalah kesatuan sosial yang terikat secara garis keturunan dan

wilayah tempat tinggal atau hanya terikat secara garis keturunan yang menetap di

wilayah pesisir dan mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya

Page 7: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

7

pesisir serta memilki sistem nilai dan norma-norma yang ditegakkan melalui

lembaga adatnnya.

37. Masyarakat Lokal adalah kesatuan sosial yang terikat secara teritorial dengan

wilayah pesisir, waktu kedatangannya masih dapat ditelusuri dan mempunyai

hubungan timbal balik dengan sumber daya pesisir.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau Kecil dilaksanakan berlandaskan azas-

azas sebagai berikut :

a. keberlanjutan;

b. konsistensi;

c. keterpaduan;

d. kepastian hukum;

e. kemitraan;

f. pemerataan;

g. peranserta masyarakat;

h. keterbukaan;

i. desentralisasi;

j. akuntabilitas; dan

k. Keadilan.

Pasal 3

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan tujuan :

a. mewujudkan pemanfaatan, perlindungan dan pelestarian sumberdaya pesisir,

secara terpadu;

b. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan potensi ekonomi dan jasa-jasa

lingkungan wilayah pesisir saecara optimal dan berkelanjutan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat;

c. memperkuat peranserta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam

pengelolaan sumber daya pesisir;

d. Mengakomodasikan kepentingan dan aspirasi masyarakat di wilayah pesisir;

e. meningkatkan pentaatan hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan

sumberdaya pesisir;

f. menciptakan sistem dan mekanisme pengelolaan sumberdaya pesisir untuk

menjamin pemanfaatan sumber daya pesisir secara berkelanjutan;

Page 8: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

8

g. memperbaiki dan merehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir, dan

h. memelihara kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem pesisir.

Pasal 4

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan sasaran :

a. terwujudnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu;

b. terkoordinasikannya kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir secara sinergis;

c. terwujudnya keseimbangan antara pemanfaatan sumberdaya dan pelestarian fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir;

d. terakomodasinya aspirasi dan kepentingan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan;

e. terpenuhinya persyaratan normatif dalam sistem dan mekanisme perijinan usaha dan kegiatan pembangunan diwilayah pesisir;

f. terwujudnya kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai wadah koordinasi dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir;

g. terwujudnya peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir;

h. tersedianya akses dan informasi sumber-sumber ekonomi di wilayah pesisir bagi masyarakat;

i. terwujudnya perbaikan dan rehabilitasi kondisi lingkungan di wilayah pesisir.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Peraturan Daerah ini diberlakukan bagi pengelolaan sumberdaya wilayah

pesisir terpadu di seluruh wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa yang meliputi :

a. wilayah daratan sampai dengan batas wilayah administrasi kecamatan

pesisir; dan

b. wilayah laut 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan Provinsi Nusa

Tenggara Barat.

(2) Pengelolaan wilayah pesisir terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian.

BAB IV

PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT KEWENANGAN KABUPATEN

Pasal 6

(1) Dalam rangka pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir ditetapkan batas

wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa

Page 9: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

9

(2) Penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan batas wilayah

laut kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

(3) Tata cara penetapan batas wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa

dilakukan dengan mengacu pada pedoman penetapan batas wilayah laut

kewenangan Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Penetapan batas wilayah kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan

bersama-sama dengan Kabupaten Sumbawa yang berdampingan dan

berhadapan;

(2) Batas terluar di wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa berupa daftar

titiik-titik koordinat geografis yang apabila dihubungkan merupakan garis batas

wilayah laut kewenangan Kabupaten Sumbawa.

BAB V

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

(1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari :

a. Rencana Strategis (RS);

b. Rencana Zonasi (RZ);

c. Rencana Pengelolaan (RP); dan

d. Rencana Aksi (RA).

(2) Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun secara hierarkhis melalui proses konsultasi publik;

(3) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Rencana Strategis

Pasal 9

(1) Rencana Strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan jangka panjang Kabupaten Sumbawa;

Page 10: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

10

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. Profil pesisir Kabupaten Sumbawa;

b. Visi dan misi pembangunan wilayah pesisir;

c. Tujuan dan sasaran;

d. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran;

e. Proses implemantasi;

f. Prosedur pengkajian ulang, pemantauan dan evaluasi; dan

g. Informasi lanjutan.

(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh tahun) dan dapat ditinjau kembali sekurang-sekurangnya setiap 5 (lima) tahun;

(4) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Rencana Zonasi

Pasal 10

(1) Penyusunan Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berpedoman pada rencana strategis;

(2) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

(3) Recana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. alokasi ruang dalam rencana kawasan pemanfaatan umum, rencana kawasan konservasi, rencana kawasan tertentu dan rencana alur;

b. keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam satu bio-ecoregion;

c. penetapan pemanfaatan ruang pesisir.

(4) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun;

(5) Rencana Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Rencana Pengelolaan

Pasal 11

(1) Penyusunan Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Zonasi;

(2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. kebijakan pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan dilarang;

Page 11: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

11

b. skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir;

c. jaminan terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan, pengelolaan kawasan, revisi terhadap penetapan tujuan dan penetapan perizinan;

d. mekanisme pelaporan yang teratur dan sistematis untuk menjamin tersedianya data dan inforamasi yang akurat dan dapat diakses; dan

e. ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplimentasikan kebijakan dan prosedurnya.

(3) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 1 (satu) kali;

(4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Rencana Aksi

Pasal 12

(1) Penyusunan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) huruf d berpedoman pada Rencana Strategis, Rencana Zonasi dan Rencana Pengelolaan;

(2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. konteks;

b. pernyataan sasaran;

c. tujuan;

d. strategi pelaksanaan;

e. program; dan

f. pemantauan dan evaluasi rencana aksi.

(3) Rencana Aksi berlaku 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun;

(4) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

(1) Pemanfaatan wilayah pesisir meliputi :

a. pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha;

b. pemanfaatan untuk tujuan usaha.

Page 12: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

12

(2) Pemanfaatan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menjamin akses publik;

(3) Pemanfaatan wilayah pesisir yang diperkirakan memiliki dampak penting terhadap lingkungan pesisir wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Bagian Kedua

Pemanfaatan Bukan Untuk

Tujuan Usaha

Pasal 14

(1) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a tidak tidak memerlukan izin;

(2) Pemanfaatan wilayah pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat oleh organisasi pengelola;

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Untuk Tujuan Usaha

Pasal 15

(1) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk usaha meliputi kegiatan usaha di permukaan laut, kolam air, dasar laut dan sumber daya mineral di bawah dasar laut

(2) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin;

(3) Pemanfaatan wilayah pesisir untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi pengusahaan permukaan laut, kolam air, dasar laut dan mineral di bawah dasar laut;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan wilayah pesisir diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 16

(1) Pulau-pulau kecil dapat dimanfaatkan untuk bukan tujuan usaha dan/atau untuk tujuan usaha.

(2) Pemanfaatan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :

a. konservasi;

b. pendidikan dan pelatihan;

c. penelitian dan pengembangan;

d. bididaya laut;

Page 13: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

13

e. pariwisata;

f. usaha perikanan dan industri perikanan secara lestari

g. pertanian organik; dan atau

h. peternakan.

(3) Pulau-pulau kecil tidak dapat dimiliki secara keseluruhan oleh orang atau satu badan hukum;

(4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha wajib memiliki izin;

(5) Pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk tujuan usaha dapat diberikan kepada perorangan atau badan hukum;

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan tata cara perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil diatur dengan Peraturan Bupati .

BAB VIII

Sempadan Pantai

Pasal 17

(1) Penetapan batas sempadan pantai dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi pesisir, kebutuhann ekonomi dan budaya;

(2) Pengelolaan sempadan panai harus memperhatikan :

a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;

b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;

c. perlindungan sumber daya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;

d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;

e. tata ruang saluran air limbah dan air kotor ; dan

f. jaminan hak akses publik.

BAB IX

MASYARAKAT ADAT

Pasal 18

(1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi wilayah masyarakat adat serta ha-hak masyarakat adat atas pengelolaan wilayah pesisir;

(2) Pengakuan masyarakat adat serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan :

a. mempunyai wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat yang bersangkutan;

b. memiliki ikatan garis keturunan dengan leluluhurnya;

c. memiliki hukum adat yang pada kenyataannya masih berlaku;

d. memiliki lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat ; dan

e. mempunyai hubungan timbal balik dengan sumber daya wilayah pasisir secara turun menurun.

Page 14: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

14

Pasal 19

Mayarakat adat sebagaimana dimaksud Pasal 18 memiliki hak :

a. memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir;

b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir;

c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir;

d. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;

e. menjaga keberadaan lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat dalam kaitannya degan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir; dan

f. melakukan pengawasan dan penegakan hukum adatnya terhadap pelanggaran di wilayah kewenangannya.

Pasal 20

Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berkewajiban untuk :

a. menjaga dan mempertahankan kelestarian sumber daya wilayah pesisir;

b. memberikan informasi dalam pengelolaan wilayah pesisir;

c. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan penegakan hukumdi wilayah masyarakat adatnya ; dan

d. membantu pelaksanaan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir.

BAB X

MASYARAKAT LOKAL

Pasal 21

Masyarakat lokal memiliki hak :

a. ikut serta menyusun program pengelolaan wilayah pesisir yang berwawasan lingkungan;

b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumber daya wilayah pesisir;

c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir; dan

d. menerima dan memanfaatkan bantuan untuk peningkatan kesejahteraannya.

Pasal 22

Masyarakat lokal berkewajiban untuk :

a. memelihara dan melestarikan sumberdaya wilayah pesisr;

b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir;

c. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir ; dan

d. menghormati keberadaan masyarakat adat.

Page 15: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

15

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat Pesisr

Pasal 23

Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir, masyarakat pesisir memiliki hak :

a. Memperoleh informasi mengenai rencan usaha atau kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir di dalam wilayah kecamatannya;

b. Berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;

c. Memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;

d. Mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan ijin usaha dan atau kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir;

e. Mengajukan permohonan sertifikasi atas lahan permukiman di atas tanah negara yang telah tinggal menetap sekurang-kurangnya selalma 15 (lima belas) tahun;

f. Memperoleh ganti rugi yang layak atas kerugian yang timbul karena perubahan tata guna lahan sebagai akibat dari pelaksanaan rencana tata ruang wilayah pesisir;

g. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Peran Organisasi Non-Pemerintah

Pasal 24

(1) Peran organisai non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir meliputi :

a. menyampaikan pendapat dan saran sebagai masukan dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir;

b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab para anggota masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir ;

c. menumbuhkembangkan peranserta para anggota masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;

d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya di wilayah pesisir.

(2) Pelaksanaan hak dan kewajiban lembaga non-pemerintah dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 16: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

16

Bagian Ketiga

Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 25

Dalam rangka pengelolaan pesisir, perguruan tinggi dapat berperan serta :

a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat-nasihat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir ;

b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya wilayah pesisir;

c. menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia; dan

d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang wilayah pesisir serta sistem dan mekanisme diseminasinya agar mudah diakses apabila diperlukan.

BAB XII

ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 26

(1) Untuk pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa dapat dibentuk organisasi pengelolah wilayah pesisir;

(2) Organisai pengeloha wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;

(3) Tugas organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyelenggarakan pengintegrasian perencanaan , pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir;

(4) Pembentukan organisasi pengelola wilayah pesisir Kabupaten Sumbawa diditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), organisasi pengelola wilayah pesisir menyelenggarakan fungsi:

a. koordinasi perencanaan dan pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir;

b. identifikasi potensi sumber daya pesisir;

c. fasilitasi mitigasi bencana di wilayah pesisir;

d. penyelenggaraan konsultasi pblik;

e. penyiapan dan penyebarluasan data dan informasi potensi sumberdaya pesisir;

f. fasilitasi penyelesaian sengketa pemanfaatam ruang pesisir ; dan

g. koordinasi pengendalian pemanfaatan sumber daya wilyah pesisir.

Page 17: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

17

Pasal 28

(1) Keanggotaan organisasi pengelolah wilayah pesisir terdiri dari unsur :

a. pemerintah daerah;

b. masyarakat pesisir;

c. dunia usaha;

d. perguruan tinggi;

e. asosiasi terkait dengan penelolaan wilayah pesisir; dan

f. lembaga swadaya masyarakat.

(2) Keanggotaan organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan;

(3) Susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dapat berasal dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) ; dan /atau

b. sumber-sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu pengawasan pengelolaan di wilayah pesisir.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi pengelola wilayah pesisir.

Page 18: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

18

BAB XV

REKLAMASI PANTAI

Pasal 31

(1) Reklamasi pantai dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah sumber daya wilayah pesisir;

(2) Pelaksanaan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir; dan

b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir.

(3) Pelaksanaan reklamasi pantai dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

REHABILITASI

Pasal 32

(1) Rehabilitasi wilayah pesisir dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat;

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :

a. pengkayaan sumber daya hayati ;

b. perbaikan habitat;

c. perlindungan spesis biota laut; dan

d. peninjauan pemberian ijin pemanfaatan.

(3) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyaralat pesisir, perseorangan dan badan usaha;

(4) Pelaksanaan rehabilitasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KONSERVASI

Pasal 33

(1) Konservasi wilayah pesisir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan masyarakat;

(2) Dalam rangka konservasi wilayah pesisir, dapat ditetapkan kawasan konservasi bik di daratan maupun di perairan;

(3) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :

a. perlindungan habitat dan populasi biota perairan;

b. rehabilitasi habitat dan populasi biota perairan;

c. penelitian dan pengembangan;

d. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan jasa lingkungan ;

e. pengembangan sosial ekonomi masyarakat; dan

Page 19: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

19

f. pengawasan dan pengendalian.

(4) Kegiatan konservasi wilayah pesisir sebagaimana dimaksud ayat (3) harus berdasarkan data dan informasi sumber daya wilayah pesisir dan lingkungannya;

(5) Penetapan dan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

MITIGASI BENCANA

Pasal 34

(1) Dalam rangka perlindungan wilayah pesisir dilakukan upaya mitigasi bencana pesisir;

(2) Mitigasi bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup upaya pecegahan, penanggulangan dan pemulihan wilayah pesisir;

(3) Mitigasi bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;

(4) Dalam keadaan yang membahayakan, Bupati berwenang mengambil tindakan darurat guna keperluan pencegahan dan penanggulangan bencana pesisir;

Pasal 35

(1) Upaya pencegahan bencana pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan struktur dan/atau non-struktur;

(2) Kegiatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan sarana dan prasarana pencegah terjadinya bencana;

(3) Kegiatan non-struktur meliputi :

a. penataan ruang, zonasi, atau tata guna lahan tahan bencana;

b. mikrozonasi daerah rawan bencana dalam skala lokal;

c. pembuatan peta potensi bencana, tingkat kerentanan, dan tingkat ketahanan;

d. pelatihan dan simulasi mitigasi bencana;

e. penyuluhan dan sosialisasi mitigasi bencana; dan

f. pengembangan sistem peringatan dini bagi bencana.

Pasal 36

Upaya penanggulangan bencana pesisir sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat.

Pasal 37

Upaya pemulihan kerusakan sumber daya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dala Pasal 34 ayat (2) dilakukan dengan mengembalikan sumber daya pesisir kepada fungsi semula.

Page 20: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

20

BAB XIX

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administrasi

Pasal 38

(1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir tanpa

menjamin akses publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2),

dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan izin.

(2) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir yang

diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan pesisir tanpa

dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ( AMDAL),

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi

berupa pencabutan izin.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 39

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir untuk

tujuan usaha dengan tidak mempunyai izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal

15 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan

/atau denda maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk

tujuan usaha dengan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

ayat (4) dikenakan sanksi pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan/atau

denda maksimal Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah).

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Page 21: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

21

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Perturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

pada tanggal, 1 Agustus 2007

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar

pada tanggal, 1 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA,

A. KAHAR KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2007 NOMOR 22

Page 22: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

I. UMUM

1. Pokok Pikiran

Wilayah pesisir dengan sumber daya alamnya memiliki arti penting bagi

pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir merupakan kawasan sumber

hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang

kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu

karang, padang lamun, mangrove dan estuaru.

Berkaitan dengan itu perlu dipertahankan kelestarian dan mobilitas

perikanan serta pariwisata bahari dengan memelihara dan menjaga kualitas

daya dukung lingkungan pesisir.

Di samping itu, wilayah pesisir masih terdapat sejumlah permasalahan

kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial ekonomi serta

kelembagaan. Permaslahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya

terumbu karnag, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai

serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan

sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan sosial ekonomi

dan kemiskinan masyarakat pesisir, selain masih adanya konflik-konflik sosial

antar kelompok masyarakat pesisir. Adapun permasalahan kelembagaan pada

umumnya nampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, kerancuan dalam

pengaturan serta lemahnya dalam penegakan hukum di wilayah pesisir.

Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya

sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip

pengelolaan wilayah pesisir degan baik.

Karena belum berkembangnya kesadaran masyarakat, maka kegiatan

pembangunan di darat juga akan berpengaruh terhadap pembangunan

wilayah pesisir , padahal wilayah pesisir merupakan suatu entitas yang tidak

hanya memiliki makna persatuan dan pertahanan, akan tetapi mempunyai nilai

ekonomi yang tinggi bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di

atas maka pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan jasa lingkungan perlu

dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah,

dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan, ilmu pengetahuan dan

teknologi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah

pesisir.

.

Page 23: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

23

2. Pengertian Wilayah Pesisir

Peraturan Daerah ini dalam penamaannya adalah Pengelolaan Wilayah

Pesisir, dengan pengertian sebutan ”wilayah” tidak sama dengan pengertian

wilayah dipahami secara umum. Pengertian wilayah di sini adalah pemaknaan

lain dari pengertian dalam penetapan ruang di pesisir, yang berarti suatu ruang

di pesisir yang dipengaruhi oleh ekosistem darat dan ekosistem laut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas berkelanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi

sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non hayati

pesisir;

2. pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir saat ini tidak boleh

mengorabankan ( kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang

akan datang atas sumberdaya pesisir; dan

3. pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya, harus

dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang

memadai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi merupakan konsistensi dari

berbagai instansi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, mulai

dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendallian, dan pengawasan

untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisr yang telah

diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor

pemerintahan secara horizontal dan secara vertkal antara pemerintah

dengan daerah.

2. Keterpaduan antara ekosisten darat dan ekositen laut, dengan

menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk

membantu proses pengambilan keputusan dalm pengelolaan wilayah

pesisir.

Page 24: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

24

Huruf d

Asas Kepastian Hukum diperlukan untuk menjamin hukum yang

mengatur pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat

dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan serta

keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat

dipertanggung jawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf e

Yang dimaksudkan dengan asas kemitraan adalah merupakan

kesepakatan kerja sama antara pihak yang berkepentingan berkaitan

dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah bahwa manfaat

ekonomi sumberdaya dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota

masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

1. menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak

perencanaan, pelaksanaan sampai tahap pengawasan dan

pengendalian;

2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui apa dan

bagaimana kebijaksanaan pemerintah, mempunyai akses yang cukup

untuk memanfaatkan sumberdaya wilayah pesisir.

3. menjamin adanya refresentasi suara masyarakat dalam keputusan

tersebut;

4. dalam pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan secara

adil;.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah merupakan asas

membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir,

mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan

pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan dan rahasia negara.

Page 25: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

25

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan

wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan

wilayah pesisir.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah

pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang berpegang

kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak

sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayar (1)

Penetapan batas wilayah laut secara definitif diperlukan agar dijadikan

sebagai acuan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan pemanfaatan umum adalah bagian

dari wilayah pesisir propinsi yang ditetapkan sebagai peruntukan

umum dari berbagai sektor kegiatan.

Page 26: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

26

Pengertian kawasan pemanfaatan umum sama dengan istilah

kawasan budidaya di dalam penataan ruang di daratan. Contoh

kawasan pemanfaatan umum adalah budidaya laut, pariwisata

bahari, pertambangan, industri dan perdagangan.

Yang dimaksud dengan kawasan komservasi adalah bagian dari

wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukannya untuk tujuan

perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan

secara berekelanjutan . pengertian ini sama dengan istilah kawasan

lindunf di dalam penataan ruang daratan. Contoh kawasan

konservasi laut adalah kawasan cagar alam laut, kawasan cagar (

sanctuary) perikanan dan kawasan perlindungan laut.

Yang dimaksud kawasan tertentu adalah kawasan yang mempunyai

fungsi khusus misalnya kawasan yang dicadangkan untuk

kepentingan pertahanan dan keamanan.

Yang dimaksud dengan alur adalah perairan yang dimanfaatkan

untuk pelayaran, misalnya Alur Laut Kepulauan Indonesia, jalur

pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keterkaitan antar ekosistem pesisir dalam

satu bio-ecoregion adalah terintegrasinya pengelolaan sumber daya

di daratan dan lautan sehingga merupakan satu kesatuan

pengelolaan.

Huruf c

Yang dimaksud pemanfaatan ruang laut adalah untuk kegiatan

seperti : pelabuhan, budidaya, pariwisata, industri dan pemukiman.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan konteks adalah pengulangan bagian yang

berkaitan dengan pengembangan rencana aksi dan instansi sektor

tertentu yang menyusun rencana aksi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pernyataan sasaran adalah

menggambarkan sasaran rencana aksi dalam satu kalimat dengan

menguraikan sasaran jangka pendek, menengah dan/atau panjang .

Page 27: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

27

Huruf c

Yang dimaksud dengan tujuan adalah menjabarkan secara seksama

tujuan yang ingin dicapai dalam rencana aksi yang terdiri dari tujuan

fisik, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan dan lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan strategi pelaksanaan adalah menjelaskan

tindakan atau cara-cara yang akan dilakukan secara starategis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan Program adalah mendiskripsikan kegiatan

tertentu yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan

strategis. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah program pada

rencana aksi harus diurut dalam suatu daftar kegiatan. Setiap

program harus mencerminkan setiap tujuan rencana aksi, dan

mekanisme pembiayaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pemantauan dan evaluasi rencana aksi :

berisi penjelasan tentang instansi penanggung jawab, instansi

pelaksana, dan jangka waktu pemantauan dan evaluasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk usaha adalah

pemanfaatan yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan

bagi perorangan ataupun kelompok orang ataupun badan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Page 28: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

28

Yang dimaksud dengan pemanfaatan untuk tujuan usaha adalah kegiatan

untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga secara tradisional.

Apabila menggunakan alat tangkap tertentu seperti bagan dan bubu

dengan ukuran tertentu, tetap memerlukan ijin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang

tepian yang sesuai dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dengan lebar

minimal 100 meter diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bencana alam lainnya adalah longsor,

kebakaran hutan dan tanah amblas.

Huruf d

Perlindungan terhadap ekosistem pesisir antara lain : terumbu

karang, padang lamun, mangrove, lahan basah, gumuk pasir,

estuaria, dan delta.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Page 29: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

29

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengawasan dilakukan secara fungsional adalah

pengawasan dilakukan sesuai dengan mandat dari masing-masing

undang-undang sektoral yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pada

sektor tesebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Page 30: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

30

Reklamasi di wilayah pesisir hanya boleh dilakukan apabila manfaat yang

diperoleh lebih besar dari biaya investasi dan biaya pengelolaan

lingkungan yang harus dikeluarkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengkayaan sumber daya hayati dilakukan tehadap jenis-jenis ikan

yang telah mengalami penurunan populasi .

Huruf b

Perbaikan habitat dilakukan terhadap habitat yang mengalami

kerusakan atau penurunan fungsi.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemberian ijin dapat ditinjau dalam hal rehabilitasi tidak sesuai

dengan syarat-syarat teknis dan administrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk

mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa

Page 31: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR ......Sumbawa tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan

31

dan atau harta benda antara lain dengan cara penyelenggaran sistem

peringatan dini (early warning system) .

Dalam pelaksanaan tanggung jawab mitigasi becana, Pemerintah Daerah

berkonsultasi dengan Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah bencana

luar biasa yang terjadi di wilayah pesisir, yang melampau batas perkiraan,

sehingga jika tidak diambil tindakan darurat dapat menjadi bencana yang

lebih besar yang membahayakan keselamatan umum.

Yang dimaksud tindakan darurat adalah berupa keputusan untuk

mengeluarkan anggaran yang sifatnya mendesak dan memobilisasi

masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 526