PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Sumatera Selatan... · disesuaikan dengan RPJPD Provinsi

  • View
    227

  • Download
    8

Embed Size (px)

Text of PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN Sumatera Selatan... · disesuaikan dengan RPJPD Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2025

One Team One Vision One Goal

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2025

One Team One Vision One Goal

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang

memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu

pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

b. bahwa Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 13 ayat (2)

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan

Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025

dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun

1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana yang telah dirubah

dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara

RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4548);

6. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33);

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tahun 2000 tentang

Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara

RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4027);

9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaaran Negara Nomor 4663)

10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4664);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran

Negara RI Tahun 2007 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4738);

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun

2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah

Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor

3 Seri D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2005

(Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2005 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan;

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Selatan untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2005 2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPD Kabupaten/Kota, adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Sumatera Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJMD Provinsi Sumatera Selatan I Tahun 2005-2008, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan II Tahun 2009-2013, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan III Tahun 2014-2018, RPJMD Provinsi Sumatera Selatan IV Tahun 2019-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta memperhatikan RPJM Nasional;

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten/Kota serta memperhatikan RPJMD Provinsi.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN PROVINSI

Pasal 2

(1) Program Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025;

(2) Rincian dari program pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada RPJP Nasional;

Pasal 4

(1) RPJPD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

(2) RPJPD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang memuat Visi, Misi dan Program Gubernur.

Pasal 5

(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya;

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Gubernur berikutnya.

Pasal 6

(1) RPJPD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota;

(2) RPJPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten/Kota;

(3) RPJMD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJMD Provinsi.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan;

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Ketentuan mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Selatan yang telah ada masih tetap berlaku sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini;

(2) RPJPD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RJPJD Provinsi Sumatera Selatan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan;

(3) RPJMD Kabupaten/Kota yang telah ada masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten/Kota yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 6 (enam) bulan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 28 Desember 2007

Diundangkan di Palembang pada tang