Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DTREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : KP 35 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN
SIPILBAGIAN 171-12 {ADVISORY CIRCULAR PART 171-12) PROSEDUR
PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Menimbang
Mengingat
a. bahwa pada Sub Bagian 171.041 Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan
Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation
Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara
Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical
Telecommunication Service Provider) sebagaimana diubah
Terakhir Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM
38 Tahun 2017, mengatur penyelenggara pelayanan hams
memenuhi ketentuan pemasangan, pengoperasian dan
pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam humf a, perlu menetapkan Pedoman Teknis
Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 171-12 (Advisory Circular CASR Part 171-12)
Prosedur Pemeliharaan dan Pelaporan Fasilitas
Telekomunikasi Penerbangan, dengan Peraturan Direktur
Jenderal Perhubungan Udara;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
-2-
2.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
S.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tetang
Pembentukan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2015;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2011
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
172 {Civil Aviation Safety Regulation Part 172) tentang
Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan {Air
Traffic Service Providej];
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011
Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian
171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang
Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
(Aeronautical Telecommunication Service Provider)
Sebagaimana Diubah Terakhir Dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun 2014
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 69
(Civil Aviation Safety Regulation Part 69) Tentang Lisensi,
Rating, Pelatihan Dan Kecakapan Personel Navigasi
Penerbangan sebagaimana Diubah Terakhir Dalam
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1756);
-3-
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARATENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN
KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171-12
{ADVISORY CIRCULAR PART 171-12) PROSEDURPEMELIHARAAN DAN PELAPORAN FASILITAS TELEKOMUNIKASI
PENERBANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Alignment adalah kegiatan teknis yang meliputi pengaturan
[setting], konfigurasi ulang (reconfiguration) dan/atau
penyetelan (tunning) pada hardware maupun software
fasilitas telekomunikasi penerbangan.
2. Direktorat adalah Direktorat Navigasi Penerbangan.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan
Udara.
4. Direktur adalah Direktur Navigasi Penerbangan.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara.
6. Ketersediaan (Availability) adalah persentase lamanya
operasi pelayanan telekomunikasi penerbangan atau
pelayanan pendukung tanpa adanya gangguan.
7. Kehandalan (Reliability) adalah probabilitas kinerja
pelayanan atau fungsi-fungsi pelayanan tanpa adanya
kegagalan pada periode tertentu.
8. Mean Time Between Failure (MTBF) adalah waktu aktual
operasional fasilitas dibagi dengan total jumlah kegagalan
fasilitas selama periode yang ditetapkan.
-A-
9. Mean Time To Repair (MTTR) adalah waktu rata-rata yang
dibutuhkan dalam melakukan perbaikan kerusakan sampai
peralatan tersebut dapat beroperasi normal kembali.
10. Pelayanan telekomunikasi penerbangan adalah pelayanantelekomunikasi yang berbasis di darat dan satelit
sebagaimana tercantum dalam Annex 10 Konvensi Chicago
dan dokumen terkait lainnya.
11. Pemeliharaan adalah rangkaian pemeriksaan, analisa, dan
perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pemeliharaan
fasilitas telekomunikasi penerbangan dalam rangka
mempertahankan kemampuan, kapasitas, dan kualitas
fasilitas telekomunikasi penerbangan.
12. Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan
untuk selanjutnya disebut Penyelenggara Pelayanan adalah
Badan Hukum Indonesia yang diberi izin oleh Direktur
Jenderal untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas
telekomunikasi penerbangan.
BAB 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Dalam rangka mempertahankan kemampuan, kapasitas,
dan kualitas fasilitas telekomunikasi penerbangan,
penyelenggara pelayanan harus melakukan pemeliharaan
fasilitas telekomunikasi penerbangan yang sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
(2) Hasil pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada
Direktur dan Kepala Kantor setempat.
-5-
(3) Fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
(4) Selain fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdapat fasilitas bandar udara yang
dipergunakan sebagai fasilitas penunjang pelayanan
telekomunikasi penerbangan yang harus dipelihara oleh
penyelenggara pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 3
Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :
a. menjamin ketersediaan (Availability) fasilitas;
b. menjamin kehandalan (Reliability) fasilitas dengan
memperpanjang Mean Time Between Failure (MTBF);
c. memperpendek Mean Time To Repair (MTTR);
d. mencegah fasilitas tidak berfungsi sesuai standar;
e. mencegah terjadinya kegagalan operasi;
f. mencegah terjadinya kerusakan fasilitas yang lebih besar;
g. mempertahankan umur teknis fasilitas.
Pasal 4
Penyelenggara pelayanan dalam melaksanakan pemeliharaan
fasilitas telekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 dapat bekerjasama dengan :
a. Personel Teknik Telekomunikasi Penerbangan;
b. Instansi Pemerintah;
c. Badan Usaha Milik Negara;
d. Badan Hukum Indonesia;
e. Perguruan Tinggi; dan
f. Institusi lainnya.
-6-
Pasal 5
Untuk mencapai tujuan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi
penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu
dukungan manajemen dalam hal sebagai berikut:
a. sumber daya manusia;
b. penggantian suku cadang peralatan;
c. biaya pemeliharaan peralatan;
d. alat-alat kerja, alat-alat ukur, dan alat-alat pengujian;
e. ketersediaan suku cadang;
f. ketersediaan fasilitas penunjang pelayanan telekomunikasi
penerbangan; dan
g. manual operasi dan dokumen teknis.
BAB III
PEMELIHARAAN FASILITAS
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Pasal 6
Pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan meliputi:
a. pencatatan riwayat fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. perencanaan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi
penerbangan; dan
c. pelaksanaan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi
penerbangan.
Pasal 7
(1) Pencatatan riwayat fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan
pencatatan data fasilitas yang sekurang-kurangnya memuat
sebagai berikut:
a. tanggal/bulan/tahun pengadaan/instalasi fasilitas;
b. part number dan serial number fasilitas;
c. tanggal/ bulan/ tahun Site Acceptance Test;
d. tanggal/bulan/tahun Flight Commisioning dan Periodik
Kalibrasi terakhir (bagi fasilitas yang wajib dikalibrasi);
-7-
e. perbaikan/penggantian unit/bagian/modul fasilitas;
f. perbaikan/penggantian perangkat keras atau lunak;
g. modifikasi fasilitas;
h. rekondisi fasilitas;
i. relokasi fasilitas dan/atau suku cadang.
(2) Format pencatatan riwayat fasilitas telekomunikasipenerbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
peraturan ini.
Pasal 8
Perencanaan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi unsur-
unsur sebagai berikut;
a. perencanaan penyediaan personel meliputi :
1. kompetensi dan jumlah personel;
2. program pendidikan dan pelatihan.
b. perencanaan kesiapan fasilitas meliputi:
1. pembiayaan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi
penerbangan;
2. penyediaan suku cadang;
3. penyediaan alat-alat kerja, alat-alat ukur, dan alat-alat
pengujian;
4. pengusulan penggantian peralatan.
Pasal 9
Pelaksanaan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi kegiatan
sebagai berikut :
a. pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance);
b. pemeliharaan perbaikan (corrective maintenance);
c. evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan.
-8-
Pasal 10
(1) Pemeliharaan pencegahan (preventive maintenance)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, bertujuanuntuk mempertahankan kinerja fasilitas telekomunikasipenerbangan, yang kegiatannya meliputi :
a. pemeliharaan harian;
b. pemeliharaan mingguan;
c. pemeliharaan bulanan;
d. pemeliharaan tahunan.
(2) Pemeliharaan harian fasilitas telekomunikasi penerbangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapatdilakukan dengan sistem aplikasi teknologi informasi
dan/atau metode yang ditetapkan oleh penyelenggara
pelayanan untuk memantau dan menjamin kinerja fasilitastelekomunikasi penerbangan sesuai standar dengan
mengacu pada buku manual operasi penyelenggarapelayanan.
(3) Pemeliharaan mingguan, bulanan dan tahunan fasilitastelekomunikasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, c dan d ditetapkan oleh penyelenggarapelayanan yang kegiatannya dilakukan dengan mengacu
pada buku manual operasi penyelenggara pelayanan.
Pasal 11
Pemeliharaan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf b, bertujuan untuk mengembalikan fasilitas yang
mengalami gangguan/kerusakan ke kondisi normal, yang
kegiatannya meliputi :
a. analisis kerusakan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. penggantian komponen/modul/ bagian/unit fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
c. perbaikan modul/bagian/unit/perangkat lunak fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
d. modifikasi fasilitas telekomunikasi penerbangan;
-9-
e. rekondisi atau overhaul fasilitas telekomunikasi
penerbangan;
f. alignment fasilitas telekomunikasi penerbangan.
Pasal 12
(1) Berdasarkan tingkat kesulitan pelaksanaan, pemeliharaan
fasilitas telekomunikasi penerbangan terdiri dari :
a. pemeliharaan tingkat 1;
b. pemeliharaan tingkat 2;
0. pemeliharaan tingkat 3;
(2) Pemeliharaan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, merupakan pemeliharaan pencegahan yang
dilaksanakan secara berkala meliputi:
a. pembersihan fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. pemeriksaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
meliputi status indikator dan pembacaan parameter;
c. pemeriksaan fasilitas penunjang pelayanan
telekomunikasi penerbangan;
d. penggantian lampu indikator, komponen pengaman dan
komponen habis pakai lainnya.
(3) Pemeliharaan tingkat 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari:
a. pemeliharaan pencegahan yang dilaksanakan secara
berkala, meliputi:
1. pembersihan unit/bagian/modul fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
2. pengamatan tampilan dan target pada fasilitas
surveillance;
3. pemeriksaan output {signal / data / voice) fasilitas
telekomunikasi penerbangan.
-10-
b. pemeliharaan perbaikan fasilitas telekomunikasi
penerbangan yang mengalami gangguan/kerusakan
meliputi:
1. analisis gangguan / kerusakan;
2. a/i^nmen( paramater peralatan;
3. penggantian dan alignment unit/bagian/modul
fasilitas telekomunikasi penerbangan yang rusak
dengan unit/bagian/modul fasilitas
telekomunikasi penerbangan cadangan;
4. uji coba fasilitas telekomunikasi penerbangan,
unit/ bagian/ modul fasilitas telekomunikasi
penerbangan.
(4) Pemeliharaan tingkat 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, merupakan pemeliharaan perbaikan apabila
peralatan mengalami gangguan/kerusakan meliputi:
a. perbaikan perangkat lunak (software] sistem fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
b. perbaikan dan penyetelan unit/bagian/modul fasilitas
telekomunikasi penerbangan yang mengalami
gangguan/kerusakan yang komplek dengan
menggunakan alat ukur di luar Built In Test Equipment
(BITE);
c. modifikasi dan alignment unit/bagian/modul fasilitas
telekomunikasi penerbangan;
d. rekondisi atau overhaul fasilitas telekomunikasi
penerbangan.
Pasal 13
(1) Evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan
oleh Penyelenggara Pelayanan setiap 1 (satu) tahun sekali
untuk menentukan perencanaan pemeliharaan di tahun
berikutnya.
-11-
(2) Standar hasil evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi
penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Tata cara evaluasi kinerja fasilitas telekomunikasi
penerbangan sebagaimana tercantum pada lampiran II.
BAB IV
BUKU CATATAN FASILITAS DAN KEGIATAN
(FACILITY LOG BOOK)
Pasal 14
(1) Penyelenggara pelayanan harus melakukan pencatatan
kegiatan pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan
perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan dalam buku
catatan fasilitas dan kegiatan {facility log book).
(2) Buku catatan fasilitas dan kegiatan (facility log book)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan buku
catatan kegiatan pemeliharaan pencegahan dan
pemeliharaan perbaikan fasilitas telekomunikasi
penerbangan yang sekurang-kurangnya memuat tentang :
a. tanggal/bulan/tahun/jam pelaksanaan pemeliharaan;
b. catatan/tindakan pemeliharaan;
c. nama teknisi yang melaksanakan pemeliharaan;
d. paraf teknisi pelaksana pemeliharaan.
(3) Format buku catatan fasilitas dan kegiatan (facility log book)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran III peraturan ini.
BABY
PELAPORAN HASIL PEMELIHARAAN FASILITAS
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Pasal 15
(1) Hasil pemeliharaan fasilitas telekomunikasi penerbangan
harus dilaporkan secara berkala dan/atau khusus kepada
Direktur dan Kepala Kantor setempat sebagai tembusan oleh
Penyelenggara Pelayanan.
-12-
(2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams
diiaporkan setiap bulan dengan format sebagaimana
tercantum pada lampiran IV.A, IV.B dan IV.C Peraturan ini,
yang berisikan antara lain:
a. kondisi fasilitas telekomunikasi penerbangan;
b. rekapitulasi kegiatan perbaikan fasilitas telekomunikasi
penerbangan;
c. data dan kinerja fasilitas telekomunikasi penerbangan.
(3) Laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
hams diiaporkan setiap terjadinya kemsakan serta tindakan
perbaikan terhadap fasilitas telekomunikasi penerbangan
yang mengalami kemsakan, dengan format sebagaimana
tercantum pada lampiran IV.D Peraturan ini.
(4) Pelaporan pemeliharaan fasilitas telekomunikasi
penerbangan dapat menggunakan sistem berbasis teknologi
informasi (online system).
BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 16
Direktur mengawasi pelaksanaan peraturan ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Dengan berlakunya peraturan ini, maka ketentuan mengenai
fasilitas telekomunikasi penerbangan yang diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
SKEP/157/IX/03 Tahun 2003 tentang Pedoman Pemeliharaan
Dan Pelaporan Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik
Penerbangan, dinyatakan tidak berlaku.
-13.
Pasal 18
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 FEBRUARI 2019
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
POLANA B. PRAMESTI
Salinan sesuai dengan aslinya,
BAGIAN HUKUM
«/if pot
PernA
NAMA SARI
k I / (IV/b)04 199503 2 001
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 35 TAHUN 2019
Tanggal: 25 FEBRUARI 2019
RIWAYAT FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Penyelenggara PelayanajiKelompok FasilitasNama Peralatan
Merek dan Tipe PeralatanNomor Seri Peralatan
NO TANGGAL URAIAN KETERANGAN
Mengetahui(Jabatan Kepala)
(Nama Lengkap)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
POLANA B. PRAMESTI
linan sesuai dengan aslinya,
BAGIAN HUKUMeN
OIREKTOWTJCWERaIperhubunganUDARA
< EN PURNAMA SARI
Tkl / (IV/b)680704 199503 2 001
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaraNomor : KP 35 TAHUN 2019
Tanggal : 25 FEBRUARI 2019
TATA CARA EVALUASI KINERJA
FASIUTAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Operasi —
Tidak
Operasi
Waktu operasi yang ditetapkan
Waktu operasi yang aktual
Waktu tidak operasi
s
f
Waktu operasi yang ditetapkan
= ai + 82+ 83+ 84+ 85+ 86+ + an
= perlode operasi
= S1 + + sn + fl + f2 + + fn
- periode mematikan yang dijadwaikan
= perlode kegagalan
= jumiah dari waktu operasi yang aktualdan waktu t'dak operasi
A. Availability (A).
Availabity atau ketersediaan pelayanan telekomunikasi penerbangan menunjukkantingkat kesiapan suatu fasilitas telekomunikasi penerbangan untuk memberikanpelayanan. Ketersediaan merupakan perbandingan antara waktu operasi yangaktual dengan waktu operasi yang ditetapkan dalam suatu periode tertentu.
Rumus perhitungannya adalah :
Availability (A) =waktu operasi yang aktual
waktu operasi yang ditetapkan
Contoh :
Jika suatu fasilitas telekomunikasi penerbangan beroperasi secara normalselama 700 jam dari 720 jam (24 jam x 30 hari) dalam sebulan, ketersediaanuntuk bulan itu adalah :
A = — ̂̂,912720
Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketersediaan fasilitas telekomunikasipenerbangan adalah:a. keandalan fasilitas telekomunikasi penerbangan;b. responsi personil pemeliharaan terhadap kegagalan;c. pelatihan personil pemeliharaan;d. kemudahan dalam mendapatkan suku cadang untuk pemeliharaan;e. tersedianya alat ukur;f. tersedianya fasilitas telekomunikasi penerbangan cadangan.
B. Mean Time Before Failure (MTBF).Rumus perhitungan waktu rata-rata antara kegagalan (MTBF) adalah :
MTDf operasi yang aktualjumlah kegagalan
Misalkan terdapat fasilitas dengan data sebagai berikut .ai + a2 + as + a4 + as + ae + a? = 5540 jam
Si = 20jamfi = 2 'A jamf2 = eVijamfg = 3y4jamf4 = 5 jamfs = 2 jam
Jumlah kegagalan = 5 kaliWaktu operasi yang ditetapkan - 5580 jam
maka dapat dihitung nilai MTBF :7
= = = 1108 jam
dan didapatkan pula nilai availability (A):7
2-iCli ^540A M = 0,993
5 55go
;=1
C. Mean Time To Repair (MTTR).
Penghitungan waktu rata-rata perbaikan fasilitas telekomunikasi penerbangan(MTTR) adalah :
jumlah waktu fasilitas tidak beroperasi karena kegagalanjumlah kegagalan
maka dari data sebelumnya dapat dihitung nilai MTTR .5
%f' 2K + 6X + 3K + 5 + 2>s 20MTT!{ = j^L^ = -^ ii— = — = A jam5 j J
D. Reliability {Rh
Reliability atau kehandalan adalah kemungkinan fasilitas akan beroperasi d^ambatas toleransi yang ditetapkan untuk waktu tertentu (t). Kehandalan fasilitas jugadikenal sebagai kemungkinan kelangsungan operasi fasilitas (Fs). Rumus untukmenyatakan kehandalan fasilitas telekomunikasi penerbangan dalam persentaseadalah :
R = 100 e-t/i" atau Ps = 100
Contoh :
Suatu peralatan navigasi memiliki MTBF = 2000 jam, periode waktu t = 1000jam, maka kehandalan R dari peralatan tersebut adalah :R = 100
100x2.718-»ooo/20oo
60,65 %
Kehandalan meningkat jika Waktu Rata-Rata Antara Kegagalan/Mean TimeBetween Failures (MTBF) meningkat. MTBF merupakan cara yang lebih mudahuntuk menyatakan kehandalan peralatan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kehandalan peralatan adalah ;a. keandalan bagian-bagiannya;b. tingkat dan tipe sistem cadangan {redundancy);c. keandalan fasilitas pendukung;d. tingkat dan kualitas pemeliharaan;e. faktor lingkungan.
8.
3
o
1000
z950
Ojatn50C
9002000lam
850
Z800
750KemungkinankelangsunganhidupDurasi operasMTBF
700
6507 t =
600m
550100 j= 1
500iar50003 =
450
400
z = 333 la350
= 2300
2507
200 = 167 a
150
r I = 100 L1100
/50
100 90 80 70 60 50 40
Kemungkinan kelangsungan operast (Ps) (persen)
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
POLANA B. PRAMESTI
Salinan sesuai dengan aslinya,
A BAGIAN HUKUM
"EN5A?»tfRNAMA SARI'^^■^Tk I / (IV/b)0704 199503 2 001
Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor : KP 35 TAHUN 2019
Tanggal: 25 FEBRUARI 2019
BUKU CATATAN FASILITAS DAN KEGIATAN
(FACILITY LOG BOOK)
Penyelenggara PelayananKelompok FasilitasNama Peralatan
Bulan
NO TANGGAL/JAM CATATAN / TINDAKAN NAMA TEKNISl PARAF
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
ttd
POLANA B. PRAMESTI
Salinan sesuai dengan aslinya,
LA BAGIAN HUKUM
if fDlRWTOWTjgKOERAL,iPiWUNGAKUOARi/ *X e^A^PURNAMA SARI
Tk I / {IV/b)^TwBTt;J^M0704 199503 2 001
/'A-/ -.v/
;=i../;vv.5^^ Ij
\v:x
Lampiran IV.A Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :
LAPORAN BERKALA KONDISI
FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Penyelenggara Pelayanan
Kelompok Pasilitas
Bulan / Tahun
NO. DATA FERALATANKONDISI FERALATAN PER TANGGAL JUMLAR JAM
OPERA8IONAL
TERPUTUS
KETERANGAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ketcrangan:
- Berapcrasi Nomal
- Bcroperasi Menumn
- Beropcrasi Terputus
- Gangguan peralatan pendukung
0 / Wama Kijau
1 f Wama Kuning
X / Wama Mcrah
V / Wama Biru
.(tempat. tangga) bulan tahun).
(jabatan kepala)
■fnama lenekaoh
Lampiran IV.B Pcraturan Direktur Jenderal Perhubungan UdaNomor :
Tanggal :
LAPORAN BERKALA KEGIATAN PERBAIKAN
FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Penyelenggara Pelayanan
Kelompok Pasilitas
Bulan I Tahun
„o. DATA FERALATAN KERUSAKAN TINDAK LANJUT
Tanggal/JamTeijadi
Kerusakan
Tanggol/JamSclcsal
Ferbalkan
Jumlah Jam
OperasionalTerputus
KETERANGAN
1
1
Penjelasan:
■ Dnia Poralaian. Menjelaskan nama, merekdan tipe peralaian.
• Kcrusakan. Menjelaskan kcrusakan yang tctjadi.
- Tindak Lanjut. Menjelaskan hal-hal yang dilakukan seielah icijadinya kcrusakan.
• Jumlah jam opcrasional icrpuius. Dihitung dari mulainya kcjadian kcrusakan sampai peralaian beropcrasi normal kembali.
..(tempat, tanggal bulan lahun].(jabatan kepala)
■ fnama lengkanl.
Lampiran IV.C Peraturan Direktur Jcnderal Perhubungan Udara
Nomor :
Tanggal :
LAPORAN BBRKALA DATA DAN KINERJA
FASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
Pcnyclen^ara PclayananKelompok Fasilitas
Oulan / Tahun
NO. DATA PERALATAN DATA TEKNIS KOORDINATTAHUN
INSTALASIMTBF MTTR AVAILABILHT RELIABILITT CONTINUITY KBTERANGAN
11
P«»y'cyasan ;
• Duta Peralatan. Menjelaskan nama. merek dan tipe peralatan.
- Data Teknis. Menjelaskan data seperti; rrekuensi, channel, 10 dan duya pancaran.
• Koordinai. Laltitude-Longitude-Elevaiion penempatan peralulnn.
• Availability. Prosentase ketersediaan pclayanan dalom salu liulan.
.(icmpilt, (nnggal bulan tahun).
(jiibatan kepala)
.Inama lenekntil.
Lampiran IV.D Peraturan Direktur Jenderal Ferhubungan UdaraNomor : KP 35 TAHUN 2019
Tanggal : 25 FEBRUARI 2019
NO.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
LAPORAN KHUSUS KERUSAKAN DAN PERBAIKANFASILITAS TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN
URAIAN
Tan^al / Bulan / Tahun
Penydenggara Pelayanan
Kdompok Fasilitas
Nama Peralatan
Bagian/Modul yang Rusak
Rindan fls Penyebab Kerusakan
Tan^al Teijadi KerusakanJam Teijadi Kerusaksin
Tanggal Selesai PerbaikanJam Selesai Perbaikan
Jumlah Jam Operaslonal Terputus
Mengetahui,.(jabatan kepala).
[nflTTifl Iftngkao).
DATA
Tindak Laniut
Pelaksana Perbaikan,
.(jabatan pelaksana perbaikan).
(nama len^cap)
DIREKTUR JENDERAL FERHUBUNGAN UDARA
ttd
POLANA B FRAMESTI
lan sesuai dengan aslinya,BAGIAN HUKUM
?NAMA SARIENDAjI / (IV/b)199503 2 001
•/./ nTI' 'i_ \. —-— W \
. -1". " '. '£P'
\
