PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR

i

Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 35 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

ii

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor …..).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu

Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah.

iii

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. 4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. 5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat. 6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat

Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bappeda adalah OPD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di Jawa Barat.

8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (duapuluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah dan mengacu pada RPJP Nasional.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD dengan memperhatikan RPJM Nasional.

11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah Transisi dan mengacu pada RKP.

13. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

14. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKA OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berisi program dan kegiatan suatu OPD, serta pagu anggaran sementara didasarkan atas kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 2 RKPD merupakan :

a. dokumen perencanaan Daerah untuk periode tahun 2015, yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015; dan

iv

b. penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui Musrenbang.

Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

Pasal 3 (1) Maksud penetapan RKPD yaitu untuk menetapkan dokumen perencanaan

sebagai pedoman dalam :

a. penyusunan Renja OPD;

b. penyusunan KUA, PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015; dan

c. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Tahun 2015.

(2) Tujuan penetapan RKPD adalah untuk :

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah;

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan

e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II ISI DAN URAIAN RKPD

Pasal 4 Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Buku I tentang Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

b. Buku II tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Organisasi Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

c. Buku III tentang Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Kategori Bantuan Tidak Langsung (Bantuan Tidak Langsung OPD/Biro, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan) dan Subsidi Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini; dan

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

v

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

ttd

Ir. WAWAN RIDWAN, MMA

Pembina Utama NIP. 19561224 198203 1 012

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

I-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun dilaksanakan untuk mencapai kemakmuran seluruh masyarakat Jawa Barat. Tujuan tersebut dapat tercapai melalui perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara spesifik, terukur, didukung ketersedian sumber daya, serta tepat waktu dalam pelaksanaan. Berdasarkan Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 berada pada tahap pengembangan untuk memantapkan Pembangunan secara menyeluruh sebagai upaya menyiapan kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam berbagai bidang, hal ini menuntut semua pihak untuk lebih fokus, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat.

RKPD Tahun 2015 adalah dokumen rencana yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain daripada itu, RKPD Tahun 2015 juga merupakan acuan bagi OPD dalam menyempurnakan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Tahun 2015.

RKPD Tahun 2015 diselaraskan dengan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dan Rencanan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005‐2025, dengan titik berat pada upaya penanggulangan masalah kemiskinan (pro poor), pertumbuhan ekonomi (pro growth), penciptaan lapangan kerja (pro job), dan upaya penanganan masalah lingkungan hidup (pro environment) serta pencapaian target‐target Millenium Development Goals (MDGs). Tantangan Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia yaitu sebesar 44.548.431 jiwa pada tahun 2012, adapun untuk tahun 2013 proyeksi jumlah penduduk Jawa Barat sebesar 45.340,8 ribu jiwa, dengan proyeksi laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,77% (sumber : BPS Provinsi Jawa Barat; Januari 2014). Dengan demikian, jumlah total penduduk Jawa Barat adalah sebesar 18% dari proyeksi total penduduk Indonesia yang berjumlah 245.425.200 jiwa (sumber : BPS). Hal tersebut memberikan konsekuensi terhadap penyediaan dan peningkatan layanan publik serta pemenuhan pangan.

Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2015 adalah sebagai berikut :


I-2

Gambar 1.1 Bagan Alur Proses Penyusunan RKPD

Provinsi Jawa Barat Tahun 2015

Prinsip Penyusunan RKPD Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA), perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan prinsip‐prinsip sebagai berikut:

a). Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;

b). Perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;

c). Perencanaan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan peran dan kewenangan masing‐masing;

d). Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;

e). Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional;

f). Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, rensponsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

g). Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability), dan memperhatikan fungsi waktu (times), yang disingkat SMART.


I-3

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang‐undangan yang melatarbelakangi penyusunan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. Undang‐Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang‐Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang‐Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang‐Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang‐Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005‐2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);


I-4

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok‐Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009‐2029;

21. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005‐2025;

22. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengembangan Wilayah Jawa Barat Bagian Selatan Tahun 2010‐2029;

24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013);

25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 79 Seri E).


I-5

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan makro tahunan daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda) Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang SISRENBANGDA. Penyusunan RKPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, dan hasil evaluasi pembangunan Tahun 2012-2013, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja SKPD, RKPD Kabupaten/Kota, dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD 2015.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan tentang hubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 dengan dokumen‐dokumen perencanaan lainnya.

1.4. Sistematika

Memuat sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

1.5. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2014 DAN CARA PENCAPAIAN KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2012-2013

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah


I-6

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Tahun 2012 dan Tahun 2013.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Tahun 2008-2013

Menjelaskan realisasi, hasil capaian program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 serta pencapaian indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013.

2.3 Permasalahan Pembangunan

Menjelaskan dan melakukan Identifikasi permasalahan berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah serta Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD Tahun 2008-2013.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2015

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan provinsi Tahun 2014, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi tahun 2015.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun 2015 serta pendanaan pembangunan lainnya.

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2015

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Menjelaskan Visi dan Misi yang mencakup tujuan sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan indikator.

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

Menjelaskan isu strategis, prioritas pembangunan daerah yang berasal dari program pembangunan daerah RPJMD Tahun 2013 – 2018 pada tahun berkenaan, serta common goals (tematik sektoral dan kewilayahan), perbatasan antar Provinsi, MDGs, Inpres No 3 Tahun 2010.

4.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota

Menjelaskan prioritas pembangunan setiap Kabupaten/Kota.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2015


I-7

Mengemukakan rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana RKPD Tahun 2015 dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD serta pagu indikatifnya.

BAB VI. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD, sebagai pedoman bagi semua pihak dalam memfungsikan RKPD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada bagian ini juga memuat antara lain:

a. Keterpaduan dan sinkronisasi penyusunan program dan kegiatan di OPD dan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Kewenangan serta peran/tanggung jawab/tugas OPD;

b. Peranan stakeholder pembangunan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan RKPD;

c. Penegasan RKPD sebagai acuan penyusunan rencana kerja dan APBD;

d. Penegasan tentang kewajiban pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program RKPD.

1.5. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Tahun 2015 disusun dengan maksud sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2015. Adapun tujuannya sebagai berikut:

1) Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Jawa Barat;

2) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;

3) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;

4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan Komunitas; serta

5) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.


II-1

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2013 - 2014 DAN CAPAIAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN TAHUN 2013

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografis dan Demografi

2.1.1.1. Kondisi Geografis Daerah

Provinsi Jawa Barat memiliki wilayah daratan seluas 3.709.528,44 hektar dengan garis pantai sepanjang 724,85 km. Secara Geografis Provinsi Jawa Barat terletak di antara 104°48" - 108°48" Bujur Timur dan 5°50" - 7°50" Lintang Selatan dengan batas wilayahnya meliputi:

a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Laut Jawa dan Provinsi DKI Jakarta;

b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah;

c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia;

d. Sebelah Barat, berbatasan dengan Provinsi Banten.

Kondisi geografis Jawa Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara;

b. Memiliki kawasan hutan, berupa 52 kawasan hutan konservasi, taman nasional, cagar alam, kawasan hutan lindung, dan kawasan hutan produksi yang proporsinya mencapai ± 21% dari luas Jawa Barat;

c. Curah hujan berkisar antara 2000-4000 mm/thn dan termasuk wilayah dengan tingkat intensitas hujan tinggi;

d. Memiliki 40 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan debit air permukaan 80 milyar M³/tahun dan air tanah 150 juta M³/tahun.

Secara administrasi pemerintahan, wilayah Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten dan 9 kota, yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Pangandaran yang merupakan Daerah Otonom Baru hasil pemekaran dari Kabupaten Ciamis serta Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar.

2.1.1.2. Gambaran Umum Demografis

Gambaran umum kondisi demografi Provinsi Jawa Barat, tercermin dari Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2012-2013 mengalami peningkatan sebesar 0,11% yaitu dari 1,66% pada tahun 2012 meningkat menjadi 1,77% pada tahun 2013.


II-2

Tabel 2.1. Data Kondisi Demografi Jawa Barat 2012-2013

INDIKATOR SATUAN TAHUN 2012 2013

a. Jumlah Penduduk jiwa 44.548.431 45.284.209 a.1 Laki-laki jiwa 22,609,621 23.004,3* a.2 Perempuan jiwa 21.938,810 22.336,5*

b. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) persen 1.66 1.77 c. Kepadatan Penduduk jiwa per km2 1.198 1.222 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Januari 2014

*) dalam ribuan

Selanjutnya, gambaran penduduk Jawa Barat berdasarkan jenis pekerjaan, dapat ditunjukkan dari sebaran penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha, seperti terlihat pada Tabel 2.2. di bawah ini:

Tabel 2.2.

Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja (15 tahun ke atas) Kondisi Agustus 2012-2013

Lapangan Pekerjaan Utama Kondisi

Agustus 2012 Agustus 2013 Jumlah Persentase Jumlah Persentase

Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perburuan 3,966,550 21.65 3,670,614 19.93

Pertambangan dan Penggalian 191,271 1.04 138,372 0.75 Industri 3,863,392 21.09 3,916,702 21.27 Listrik, Gas dan Air 50,125 0.27 63,150 0.34 Konstruksi 1,287,391 7.03 1,265,248 6.87 Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi 4,595,508 25.08 4,718,798 25.63

Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 1,054,007 5.75 1,027,045 5.58

Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan 494,222 2.70 538,391 2.92

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan 2,818,642 15.38 3,075,664 16.70

Total 18,321,108 100 18,413,984 100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pada tabel 2.2. di atas, terlihat bahwa dalam kurun waktu 2012-2013, terjadi penurunan yang signifikan dalam jumlah pekerja di bidang pertanian dan pada saat yang sama terjadi peningkatan jumlah pekerja di bidang perindustrian dan jasa. Untuk jumlah pekerja di sektor perdagangan dan lainnya relatif lebih stabil. Ini artinya telah terjadi peningkatan lapangan pekerjaan di sektor industri dan jasa yang menyebabkan berpindahnya pekerjaan masyarakat Jawa Barat yang sebelumnya mayoritas berprofesi sebagai petani sekarang bergeser menjadi pekerja di bidang industri dan jasa.


II-3

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kondisi Umum Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi umum kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selama kurun waktu tahun 2012-2013 komponen indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan daya beli mengalami peningkatan.

Tabel 2.3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2012-2013

INDIKATOR SATUAN TAHUN

2012 2013 Indeks Pembangunan Manusia (IPM): poin 73,19 73,40 ** a. Indeks Kesehatan (IK) poin 72,67 72,99

a. 1 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 68,60 68,80 a. 2 Angka Kematian Bayi per 1000 KH 30 30***

a. 3 Angka Kematian Ibu per 100.000

KH n/a n/a

b. Indeks Pendidikan (IP) poin 82,21* 82,31 b.1 Angka Melek Huruf (AMH) persen 96,39* 96,49 b.2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 8,08* 8,09

c. Indeks Daya Beli (IDB) poin 64,17 64,89 c. 1 Purchasing Power Parity (PPP) ribu rupiah 637,67 640,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat.

*)angka final 2012 **)angka perkiraan 2013 ***) angka SDKI 2012

2.1.2.2. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pemerataan ekonomi di Jawa Barat tidak terlepas dari perkembangan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan indeks gini. Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2012-2013 mengalami penurunan sebesar 0,15%, diikuti dengan naiknya tingkat inflasi akibat dari kenaikan harga BBM. Secara umum produktivitas ekonomi Jawa Barat meningkat dan berdampak pada peningkatan PDRB per kapita (ADHB) tahun 2013 sebesar Rp 23,5 juta. Namun demikian kondisi ekonomi tidak berdampak pada perbaikan pemerataan pendapatan, hal ini diindikasikan dengan angka indeks gini yang tetap dan terkategori mempunyai ketimpangan moderat.

Tabel 2.4.

Produk Domestik Regional Bruto Tahun 2012-2013

NO INDIKATOR SATUAN TAHUN

2012 2013 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) a. Nilai PDRB: a.1 Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) triliun rupiah 946,86 1.070 ,18 a.2 Atas Dasar Harga Konstan (adhk) triliun rupiah 364,41 386,84 b. PDRB per Kapita: b.1 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (adhb) ribu rupiah 21.250 23.603


II-4

NO INDIKATOR SATUAN TAHUN

2012 2013 b.2 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (adhk) ribu rupiah 8.180 8.531 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) persen 6,21 6,06 3 Inflasi persen 3,86 9,15 4 Indeks Gini poin 0,41 0,41

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Februari 2014

2.1.2.3. Kesejahteraan Sosial

Aspek pembangunan masyarakat pada bidang sosial diindikasikan dengan Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Keadaan kesehatan gizi masyarakat, Pengangguran, Kemiskinan, Jumlah Grup Kesenian, Sarana Prasarana Kesenian, Jumlah Klub Olahraga, dan Sarananya, serta Kondisi Ketenagakerjaan. Dengan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2013 terdapat peningkatan angka melek huruf naik menjadi sebesar 96,49%, angka rata-rata lama sekolah naik menjadi sebesar 8,09 sehingga angka partisipasi murni pada tingkat SD/MI telah mencapai 97,10%, angka partisipasi murni pada tingkat SMP/MTs telah mencapai 74,82 dan angka partisipasi murni pada tingkat SMA/SMK/MA telah mencapai 53,28.

Angka Harapan Hidup selama kurun waktu tahun 2012-2013 meningkat 0,2 tahun. Angka Harapan hidup ini ditentukan dari Angka Kematian Bayi/1000 KH yang selama kurun waktu Tahun 2012-2013 tetap, yaitu 30 per 1000 kelahiran hidup. Indikator lainya antara lain Prevalensi Gizi buruk pada tahun 2012 sebesar 0,5%. Demikian juga untuk balita gizi kurang sebesar 9,0% tahun 2012.

Pada kasus penyakit menular seperti prevalensi penyakit untuk HIV/AIDS sebesar < 0,5 pada tahun 2012. Kasus TBC/100.000 penduduk sebesar 226 tahun 2012. Prevalensi kasus malaria/1000 penduduk pada tahun 2012 sebesar 0,357. Incident Rate kasus DBD/100.000 penduduk tahun 2012 sebanyak 50. Kasus AFP rate/100.000 anak di bawah 15 tahun pada tahun 2012 kurang dari 2. Dari sisi sarana dan prasana pelayanan kesehatan dasar puskesmas sampai tahun 2012 sebanyak 1049 puskesmas. Puskesmas yang mampu berfungsi PONED sampai tahun 2012 sebanyak 334 Puskesmas yang telah diperlengkapi dengan paket alat kesehatan PONED, berikut tenaga baik dokter maupun bidan yang terlebih dahulu dilatih PONED. Rumah sakit yang menjadi rujukan di Jawa Barat sampai tahun 2012 terdiri dari 41 Rumah Sakit Daerah dan 227 Rumah Sakit milik swasta dan TNI/POLRI dengan jumlah total Tempat Tidur 25.569 TT.

Dari aspek ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat, dapat dijelaskan bahwa Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Jawa Barat pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 0,09% dibandingkan dengan tahun 2012. Pada tahun 2013 penduduk yang bekerja tercatat sebanyak 18,41 juta orang, sementara pada tahun 2012 sebesar 18,32 juta orang. Jumlah Pengangguran tahun 2012 sebesar 1,83 juta orang dan tahun 2013 sebesar 1,87 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat tahun 2012 sebesar 9,08% mengalami kenaikan pada tahun 2013 menjadi sebesar 9,22%. Penyerapan tenaga kerja yang terbesar pada Sektor Perdagangan (25,63%), Industri (21,27%) dan Pertanian (19,93%) pada bulan Agustus 2013. Jika dibandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus tahun 2012, jumlah penduduk yang bekerja di Sektor Industri mengalami kenaikan sebesar 0,18% atau sebanyak 53.310 orang, sebaliknya, Sektor Pertanian menurun sebesar 1,72% atau sebanyak 295.936 orang (2,06%).

Prosentase penduduk miskin pada tahun 2012 adalah sebesar 9,89% dan pada tahun 2013 sebesar 9,61% atau berkurang sebesar 0,28%. Jumlah penduduk miskin secara absolut menurun sebesar 40.000 orang (tahun 2012 sebanyak 4,42 juta orang dan tahun 2013 sebanyak 4,38 juta orang).


II-5

Pembangunan di bidang budaya dapat dilihat dari banyaknya sarana dan prasarana untuk memajukan budaya lokal Jawa Barat serta untuk pengembangan budaya sesuai dengan kemajuan zaman. Saat ini jumlah gedung untuk pementasan budaya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berjumlah 2 gedung, yaitu Gedung Rumentang Siang dan Yayasan Pusat Kebudayaan. Sebagai bentuk peningkatan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra dan aksara daerah telah diberikan Penghargaan Karya Sastra Daerah kepada 26 (dua puluh enam) orang tokoh sastra, terlaksananya 4 (empat) kali lomba bahasa, sastra, dan aksara daerah yang diikuti oleh generasi muda dan 6 (enam) event bahasa, sastra, dan aksara daerah. Dalam upaya pelestarian budaya lokal maka telah diusulkan Kujang sebagai Warisan Budaya Tak Benda dan Situs Batu Jaya sebagai Heritage.

Pembangunan di bidang kepariwisataan tahun 2011 kunjungan wisatawan mancanegara ke Jawa Barat mencapai angka 1.333.512 orang dari target sebesar 885.195 orang dengan persentase capaian kinerja 150,65% dan wisatawan nusantara/domestik sebesar 35.315.020 orang dari target 38.750.000 dengan persentase capaian kinerja 91,14%.

Adapun pembangunan pemuda dan olahraga di Jawa Barat, sebagai indikatornya adalah terdapat lembaga kepemudaan berjumlah 665 lembaga dan adanya gedung olahraga berjumlah 1004 serta jumlah klub olahraga pelajar sebanyak 194 klub olahraga masyarakat 439. Selain itu, dilakukan pembinaan peran serta kepemudaan untuk mengisi wawasan kepemudaan, kewirausahaan pemuda dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

Pembangunan di bidang sosial, diarahkan pada penanganan gelandangan, pengemis, dan orang terlantar, berupa pembinaan mental, sosial, dan keterampilan di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya Cisarua Lembang dan Sub Unit Rumah Rehabilitasi Sosial Bina Mandiri Cirebon, pada tahun 2011 sebanyak 300 Gepeng dan tahun 2012 sebanyak 350 Gepeng. Sedangkan kepada orang terlantar sebanyak 1.460 orang diberikan tempat penampungan sementara di Rumah Persinggahan Caringin sebelum dipulangkan ke tempat asalnya atau sebelum dirujuk ke panti/balai terkait.

Pemberdayaan sosial remaja dan anak jalanan, berupa pembinaan mental, sosial dan keterampilan kepada remaja putus sekolah dan anak terlantar dari kabupaten/kota se Jawa Barat, pada tahun 2011 sebanyak 360 orang dan tahun 2012 sebanyak 360 remaja putus sekolah dan anak terlantar.

Akses pelayanan sosial penyandang cacat, berupa layanan dan bantuan pemulihan keberfungsian sosial, pemenuhan alat bantu, peningkatan keterampilan usaha perbengkelan, service HP, warungan, olahan pangan dan jaminan hidup bagi penyandang cacat di Kabupaten/Kota, pada tahun 2011 sebanyak 500 penyandang cacat dan tahun 2012 sebanyak 115 penyandang cacat.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Pendidikan

Pelayanan umum yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012 ditujukan untuk peningkatan sumber daya manusianya (SDM) yang berkualitas yang merupakan salah satu faktor utama pembangunan. Oleh karena itu dalam peningkatan kualitas SDM terutama difokuskan kepada aksesibilitas masyarakat terutama terhadap bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Pendidikan merupakan salah satu aspek pelayanan yang cukup penting dalam pembangunan manusia Jawa Barat. Pembangunan pendidikan di Jawa Barat terus ditingkatkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan dalam bidang pendidikan.


II-6

Tabel 2.5. Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Pendidikan

No URAIAN 2012 2013

Jumlah penduduk 44.548.431 45.340,8 PENDIDIKAN 1 Rasio jumlah murid dan Guru SD Negeri/swasta non MI 32 N/A

2 Rasio jumlah murid dan Guru SMP negeri/swasta non tsanawiah 20 N/A

3 Rasio jumlah murid dan Guru SMA negeri/swasta non Aliyah 20 N/A

4 Rasio jumlah murid dan Guru SMK/negeri/ swasta 20 N/A

Sumber: BPS Provinsi Jama Barat 2012 dan 2013, diolah

2.1.3.2 Kesehatan Tabel 2.6.

Kondisi Pelayanan Umum pada Aspek Kesehatan No. URAIAN 2012 2013

1. Jumlah penduduk 44.548.431 45.284.209

2. Jumlah puskesmas 1046 1.050

3. Jumlah puskesmas pembantu N/A 1.579

4. Jumlah poskesdes 3.823 3.823

5. Jumlah posyandu 50.266 * 50.298

6. Jumlah rumah sakit 243 272

7. Jumlah puskesmas keliling 789 * 789

8. Jumlah balai pengobatan 3.111 * 3.111

9. Rasio jumlah penduduk per puskesmas 42.589 42.427

10. Rasio jumlah penduduk per puskesmas pembantu N/A 28.213

11. Rasio jumlah penduduk per poskesdes 11.653 11.653

12. Rasio jumlah penduduk per posyandu 886 886

13. Rasio jumlah penduduk per rumah sakit 183.327 163.781

14. Rasio jumlah penduduk per puskesmas keliling 56.462 56.462

15. Rasio jumlah penduduk per balai pengobatan 14.320 14.320

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2012 dan 2013, diolah, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Badan PPSDMK, Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri RI, Profil Kesehatan Provinsi Jawa Barat 2012, * Jabar Dalam Angka 2013


II-7

2.1.3.3 Transportasi

Tabel 2.7.

Kondisi Pelayanan pada Bidang Transportasi No

. URAIAN 2012 2013

1. Jumlah penduduk (orang) 44.548.431 45.284.209

2. Jumlah kendaraan umum roda empat (unit) 134.106 134.106 3. Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah kendaraan umum roda

empat (orang/unit) 332 337,67

4. Jumlah kendaraan bukan umum roda empat (unit) 11.056.228 11.056.228

5. Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah kendaraan bukan umum roda empat (orang/unit)

4 4,09

6. Jumlah sepeda motor (unit) 9.626.748 9.626.748 7. Rasio Jumlah Penduduk per Jumlah sepeda motor

(orang/unit) 5 4,70

8. Total panjang jalan Nasional (Km) 1.351,132 1.351,132

9. Total panjang jalan Provinsi (Km) 2.191,29 2.191,29 10. Total panjang jalan Kabupaten/ Kota (Km) 32.438,659 32.438,659 11. Total panjang jalan Non Status di Jalur Horizontal Jawa Barat

Selatan (Km) 210,930 210,930

12. Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)

99 99,25

13. Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)

61 61,20

14. Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan kabupaten/kota (unit/Km)

4 4,13

15. Rasio Jumlah kendaraan umum roda empat terhadap panjang jalan non status (unit/Km)

636 635,78

16. Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)

8.183 8.182,94

17. Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)

5.046 5.045,53

18. Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan kabupaten/ kota (unit/Km)

341 340,83

19. Rasio Jumlah kendaraan bukan umum roda empat terhadap panjang jalan non status (unit/Km)

52.417 52.416,57

20. Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan nasional (unit/Km)

7.125 7.124,95

21. Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan provinsi (unit/Km)

4.393 4.393,19

22. Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan kabupaten/kota (unit/Km)

297 296,77

23. Rasio Jumlah kendaraan sepeda motor terhadap panjang jalan non status (unit/Km)

45.640 45.639,54

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat 2012 dan 2013, diolah dan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, diolah


II-8

Pembanguan Bidang Transportasi memegang peranan penting dalam pembangunan wilayah Provinsi Jawa Barat yang cukup luas dengan topografi cukup bergelombang. Untuk mendukung pergerakan orang, barang di Jawa Barat diperlukan peningkatan pelayanan transportasi. Selama kurun waktu tahun 2012 dan tahun 2013, panjang jalan nasional, provinsi maupun kabupaten/kota tidak mengalami peningkatan.

Tingkat kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) di Provinsi Jawa Barat meningkat dari 97,05% pada tahun 2012 menjadi 97,56% pada tahun 2013, atau meningkat sebesar 0,51%.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Kemampuan Jawa Barat untuk bersaing dengan daerah lain secara nasional dalam mencapai pertumbuhan kesejahteraan daerah selama tahun 2012 menunjukan peningkatan. Hal ini ditunjukan dengan meningkatnya kinerja ekonomi daerah dalam berbagai sektor, meningkatnya fasilitas wilayah atau infrastruktur, dan membaiknya iklim investasi.

Tabel 2.8.

Laju Pertumbuhan Investasi PMTB Tahun 2012-2013

INDIKATOR SATUAN TAHUN

2012 2013 Investasi (PMTB adhb) triliun rupiah 175,20 194,33

a. Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhb

persen 13,84 10,91

b. Laju Pertumbuhan Investasi (Pemb. Modal Tetap Bruto/PMTB) adhk

persen 8,72 6,6

c. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah:

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhb) triliun rupiah 83,2

94,80

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (adhk) triliun rupiah 20,00 21,22

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat Februari 2014

2.1.5. Kemampuan Ekonomi Daerah

Dalam struktur perekonomian yang mempunyai kontribusi terbesar pada pembangunan Jawa Barat adalah sektor industri, perdagangan, dan sektor pertanian (BPS Jawa Barat, 2012). Sehingga ketiga sektor tersebut mencerminkan potensi perekonomian daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara berkelanjutan.

Tabel 2.9.

Perkembangan PDRB Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2013

No Indikator Satuan Kondisi/Capaian 2012 2013

A. Kontribusi 1. Pertanian persen 11,69 11,95

2. Pertambangan & Penggalian persen 1,85 1,74

3. Industri Pengolahan persen 35,69

34,56


II-9

No Indikator Satuan Kondisi/Capaian 2012 2013

4. Listrik, Gas & Air Bersih persen 2,54 2,73

5. Bangunan persen 4,39

4,40

6. Perdagangan, Hotel & Restoran persen 23,88

24,44

7. Pengangkutan & Komunikasi persen 7,77

8,20

8. Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan persen 2,94 3,01

9. Jasa-Jasa persen 9,23

8,98

PDRB persen 100,00 100,00 B. Pertumbuhan 1. Pertanian persen -0,71 3,57

2. Pertambangan & Penggalian persen -7,18 -0,66

3. Industri Pengolahan persen 3,94 5,32

4. Listrik, Gas & Air Bersih persen 7,85 7,05

5. Bangunan persen 13,61 8,37

6. Perdagangan, Hotel & Restoran persen 11,55 7,57

7. Pengangkutan & Komunikasi persen 12,00 9,66

8. Keuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaan persen 10,22 8,35

9. Jasa-Jasa persen 8,14 5,44

PDRB persen 6,21 6,06 Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat. Februari 2014

Bidang perdagangan mencakup aktivitas transaksi barang dan jasa baik secara domestik maupun ekspor impor. Bagi perekonomian Jawa Barat, peran sub sektor perdagangan ini semakin besar. Nilai ekspor selama kurun waktu tahun 2012-2013 mengalami peningkatan begitu pula impor. Berdasarkan Tabel 2.10. di bawah ini, neraca perdagangan Jawa Barat adalah positif.

Tabel 2.10.

Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Tahun 2012-2013

NO INDIKATOR SATUAN TAHUN 2012 2013

1 Ekspor: - Ekspor (adhb) triliun rupiah 340,28 389,42 - Ekspor (adhk) triliun rupiah 162,1 178,43

2 Impor: - Impor (adhb) triliun rupiah 270,95 309,96 - Impor (adhk) triliun rupiah 116,65 131,40

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat Februari 2014

Kemajuan sektor perdagangan dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat, khususnya perdagangan eksport, dimana terlihat peningkatan akses pasar untuk beberapa jenis/item produk industri Jabar dengan nilai US$ 17,760 milyar dengan volume sebesar 4.617 juta ton.

Pembangunan di bidang pertanian difokuskan pada peningkatan ketahanan pangan, melalui peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan cadangan pangan pemerintah daerah dan cadangan pangan


II-10

masyarakat, pengendalian distribusi dan harga pangan, peningkatan keanekaragaman konsumsi serta penanganan keamanan pangan. Produksi pertanian, khususnya produksi padi Jawa Barat mempunyai peranan penting dalam ketahanan pangan nasional, karena memberikan kontribusi terbesar terhadap produksi beras Nasional. Pada tahun 2012 kontribusi produksi padi (Gabah Kering Giling) Jawa Barat terhadap nasional adalah 16,33%.

Prestasi Provinsi Jawa Barat sebagai kontributor terbesar dalam penyediaan padi nasional salah satunya ditunjang oleh peningkatan produksi padi secara konsisten selama lima tahun terakhir, sebagai akibat dari pengembangan sumber daya petani, teknologi, penyuluhan dan perbaikan infrastruktur pertanian, serta berbagai peraturan daerah yang mendukung peningkatan produksi pertanian khususnya padi. Untuk mempertahankan posisi Jawa Barat sebagai provinsi kontributor padi tertinggi, maka perlu ditingkatkan produktivitasnya.

2.1.6 Kinerja Pengembangan Wilayah

2.1.6.1 Penataan Ruang

Kinerja penataan ruang ditinjau dari penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan beberapa kegiatan yang meliputi:

1. Pengaturan penataan ruang.

Sebagai pedoman pelaksanaan bidang penataan ruang, telah dilakukan kajian antara lain penyusunan naskah akademis mekanisme insentif dan disinsentif perwujudan kawasan lindung (belum ditetapkan dalam peraturan gubernur). Selain itu, sebagai pedoman dalam menilai rencana rinci tata ruang kabupaten/kota, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Mekanisme Persetujuan Substansi Rencana Rinci Tata Ruang Kabupaten/Kota.

2. Pembinaan penataan ruang.

Pelaksanaan pembinaan penataan ruang dilakukan dalam lingkup provinsi dan kabupaten/kota melalui kegiatan koordinasi yang difasilitasi oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Barat. Pembinaan BKPRD Kabupaten/Kota masih dilaksanakan secara informal, terutama untuk mengarahkan kewajiban pelaporan BKPRD maupun membina operasionalisasi BKPRD Kabupaten/Kota yang banyak mengalami kendala. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penataan ruang, telah disediakan media website BKPRD (bkprd.jabarprov.go.id) yang dapat diakses oleh masyarkat luas.

3. Pelaksanaan penataan ruang.

a. Pada aspek perencanaan tata ruang, telah dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), hingga tahun 2013 telah disusun 16 (enam belas) materi teknis KSP, dengan 4 (empat) diantaranya sedang dalam proses penyusunan Naskah Akademik. Fasilitasi perencanaan tata ruang juga dilakukan untuk pembahasan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang ada di Provinsi Jawa Barat, fasilitasi evaluasi gubernur Raperda RTRW kabupaten/kota dan persetujuan substansi RDTR kabupaten/kota. Hingga tahun 2013, 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sudah menetapkan Perda tentang RTRW, dan sebagian besar sudah menindaklanjuti perencanaan tata ruang dengan penyusunan rencana rinci tata ruang (RDTR atau RTR KSK) sebagai acuan operasional dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.


II-11

b. Pada aspek pemanfaatan ruang, kegiatan pembangunan sebagai wujud pelaksanaan program pemanfaatan ruang, terinternalisasikan dalam rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun tahunan (RPJMD dan RKPD). Selain itu sebagai amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara, pada tahun 2013 telah diberikan rekomendasi gubernur pemanfaatan ruang di KBU untuk 57 pemohon. Sebagai tindak lanjut dari perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang RTRW Provinsi Jawa Barat terutama terkait pengembangan sistem perkotaan PKN, PKNp, dan PKW, dilakukan pengelolaan pembangunan dan pengembangan metropolitan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat, melalui West Java Province-Metropolitan Development Management (WJPMDM). Keberadaan pengelola ini mengingat perlunya perencanaan pembangunan metropolitan agar terintegrasi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, tanpa mengurangi kewenangan serta tanggung jawab masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Konsep pengembangan 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) pusat pertumbuhan telah disusun sejak 2012-2013. Selain itu pembentukan kelembagaan Badan Pengembangan Wilayah (BPW) Jabar Selatan dan Forum Jabar Utara, merupakan pendukung pengelolaan pembangunan di Jabar Selatan dan Jabar Utara, terutama dalam mengarahkan pembangunan sesuai penanganan KSP-KSP yang ada di Jabar Selatan dan Jabar Utara.

c. Pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, dilaksanakan kegiatan penyusunan kajian untuk naskah akademis mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif perwujudan kawasan lindung 45% serta kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan.

4. Pengawasan penataan ruang.

Kegiatan pengawasan khususnya dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang KBU, dilakukan secara rutin dan berkala, baik berdasarkan jadwal pengawasan maupun pelaporan dari masyarakat. Hasil kegiatan ini telah berhasil memproses pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang KBU hingga kegiatan penegakan hukum dan sebagian kecil telah memasuki proses pengadilan dan pemberian sanksi.


II-12

Gambar 2.1. Status RTRW Kabupaten/Kota per 7 Mei 2014

2.1.6.2. Infrastruktur Permukiman

Kinerja infrastruktur permukiman ditinjau dari pencapaian cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik perkotaan. Pada tahun 2013, realisasi pencapaian cakupan pelayanan persampahan (perkotaan) masih di bawah nilai yang ditargetkan, yaitu 64,70 persen, sedangkan target yang ditetapkan adalah 65-70 persen. Realisasi cakupan pelayanan air minum mencapai 60,52 persen, sedangkan target 60-65 persen. Realisasi cakupan pelayanan air limbah (domestik perkotaan) mencapai 63,40 persen, sedangkan target 67-72 persen.

SUDAH DIPERDAKAN

1. Kab. Bogor (No. 19/2008)

2. Kab. Bandung (No. 3/2008)

3. Kota Bogor(No.8/2011) 4. Kota Bekasi

(No. 13/2011) 5. Kota Bandung

(No. 18/2011) 6. Kota Tasikmalaya

(No. 4/2012) 7. Kota Cirebon

(No. 8/2012) 8. Kota Sukabumi

(No. 11/2012) 9. Kab. Cirebon

(No. 17/2011) 10. Kab. Kuningan

(No. 26/2011) 11. Kab. Majalengka

(No. 11/2011) 12. Kab. Bekasi

(No. 12/2011) 13. Kab. Garut(No. 29/2011) 14. Kab. Indramayu

(No. 1/2012) 15. Kab. Bandung Barat

(No. 2/2012) 16. Kab. Sumedang

(No. 2/2012) 17. Kab. Tasikmalaya

(No. 2/2012) 18. Kab. Sukabumi

(No. 22/2012) 19. Kab. Purwakarta

(No. 11/2012) 20. Kab. Cianjur

(No. 17/2012) 21. Kab. Ciamis

(No. 15/2012) 22. Kab. Karawang

(No. 2/2013) 23. Kota Cimahi

PROSES PENETAPAN

PERDA DI DAERAH

PROSES PANSUS DPRD

KAB/KOTA

PROSES PERSETUJUAN

SUBSTANSI MENTERI PU

Seluruh Kab/Kota Telah Mendapatkan

Persetujuan Substansi MENTERI

PU

PROSES REKOMENDASI

GUBERNUR Seluruh

kab/kota telah mendapatkan rekomendasi

gubernur

PROSES EVALUASI

GUBERNUR Proses Perbaikan 1. Kota Depok 2. Kab.

Subang 3. Kota

Banjar


II-13

2.1.6.3 Infrastruktur Transportasi

Upaya peningkatan infrastruktur transportasi dilaksanakan melalui peningkatan kinerja jalan dan sarana prasarana perhubungan. Sampai dengan tahun 2013 dari total panjang jalan provinsi sepanjang 2.191,29 Km, kondisi mantap mencapai 97,56%. Dalam rangka mempertahankan kemantapan jalan, dilaksanakan Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan serta Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan. Pada tahun 2013, melalui Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan telah dilaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan sepanjang 10.633,52 km, rehabilitasi jalan sepanjang 545,88 km, dan rehabilitasi jembatan sepanjang 2.379,50 m. Sedangkan melalui Program Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan, telah dilaksanakan kegiatan pembangunan jalan baru sepanjang 17,60 km, pembangunan jembatan sepanjang 269,13 m, peningkatan jalan sepanjang 464,26 km, dan penggantian jembatan sepanjang 506,90 m.

Tabel 2.11.

Kinerja Kemantapan Jalan Tahun 2013

No Kondisi 2012 2013

panjang (km) % panjang (km) % A. Mantap 2.126,73 97.05 2.137,73 97,56 1.Baik 1.149,42 52,45 1.114,27 50,85

2.Sedang 977,31 44,60 1.023,46 46,71

B. Tidak Mantap 64,56 2,95 53,56 2,44 1.Rusak Ringan 63,31 2,89 53,56 2,44

2.Rusak Berat 1,5 0,06 0 0

Total 2.191,29 100 2.191,29 100 Sumber: Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat

Dari tabel 2.11. tentang Kinerja Kemantapan Jalan Tahun 2013, terlihat bahwa tingkat kemantapan jalan (kondisi baik dan sedang) di Provinsi Jawa Barat sebesar 97,05% pada tahun 2012 menjadi 97,56% pada tahun 2013 atau terjadi peningkatan sebesar 0,51%.

Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dilaksanakan melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pada tahun 2013 melalui Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan telah dilaksanakan :

a) Penyediaan fasilitas pendaratan dan penempatan pesawat, dengan dibangunnya marking 4.000 m², perluasan Appron 1.500 m², peningkatan Over run 3.600 m², dan tersedianya fasilitas pendingin ruangan tower pada gedung operasional Bandara Husein Sastranegara;

b) Penyediaan lahan untuk pembangunan Jembatan Timbang pada jalur jalan arah Cianjur-Sukabumi di Desa Titisan Kabupaten Sukabumi seluas 7.800 m² dan Jalur jalan arah Sukabumi-Bandung di Desa Sindang Jaya Kabupaten Cianjur seluas 159.620 m²;

c) Pembebasan lahan Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang sampai dengan akhir tahun 2012 telah dibebaskan lahan seluas 646,3 Ha sehingga total lahan yang tersedia + 717 Ha; dan

d) Peningkatan fasilitas pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Cianjur.


II-14

Sedangkan melalui Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas Jalan Provinsi di Jawa Barat telah dilaksanakan pemasangan marka jalan, rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan, Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ), Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pemeliharaan fasilitas lalu lintas pada jalan-jalan Provinsi di Jawa Barat.

2.1.6.4 Sumber Daya Air dan Irigasi

Dalam rangka mendukung ketahanan pangan dilakukan upaya peningkatan intensitas tanam padi melalui peningkatan pengelolaan jaringan irigasi di Jawa Barat. Dari total luas Daerah Irigasi (DI) 974.012 Ha terdapat 86.561 Ha atau sebanyak 91 DI yang merupakan DI kewenangan Provinsi.

Peningkatan kinerja pengelolaan sumber daya irigasi ditunjukan dengan terpeliharanya kondisi dan fungsi DI yang tersebar di Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane, Cisadea-Cibareno, Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy dan Ciwulan-Cilaki. Jaringan irigasi pada DI kewenangan provinsi dengan kondisi baik meningkat dari 64,52% pada akhir tahun 2012 menjadi 65,98 pada tahun 2013. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya intensitas tanam padi menjadi 227% pada tahun 2013 dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 214%. Kinerja ini melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD 2008-2013 untuk tahun 2012 yang sebesar 194 — 198%.

Selain jaringan irigasi, juga dipelihara kondisi dan fungsi untuk 106 situ/waduk yang tersebar di WS Ciliwung-Cisadane, Cisadea-Cibareno, Citarum, Cimanuk-Cisanggarung, Citanduy, dan Ciwulan-Cilaki. Peningkatan kinerja ditunjukan dengan meningkatnya kapasitas tampung situ/waduk sehingga manfaatnya adalah mampu menyediakan air untuk areal persawahan sehingga meningkatkan intensitas tanam padi serta dapat memenuhi kebutuhan air baku lainnya untuk masyarakat di sekitarnya.

2.1.6.5 Iklim Berinvestasi

Penanaman modal merupakan sumber pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Oleh karena itu upaya akumulasi modal merupakan concern setiap pemerintahan. Penyelenggaraan bidang penanaman modal diarahkan untuk mencapai misi 2 (dua) yakni meningkatkan pembangunan perekonomian regional berbasis potensi lokal.

Dalam mendorong peningkatan penanaman modal di Jawa Barat, dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu Program peningkatan iklim investasi dan Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi. Hasil dari pelaksanaan program tersebut seperti terlihat pada Tabel di bawah ini:


II-15

Tabel 2.12. Rekapitulasi Program dan Kegiatan Penanaman Modal

Tahun 2012-2013

No NAMA

JUMLAH KEGIATAN

BERDASARKAN TAHUN

JUMLAH SELURUH

PROGRAM 2012 2013 KEGIATAN

1. Peningkatan Iklim Investasi 4 3 7

2. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 1 4 5

JUMLAH 5 7 12 Sumber LKPJ Gubemur Jawa Barat Tahun 2013

2.1.6.6 Sumber Daya Manusia

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia dibandingkan dengan provinsi lain, yaitu sebesar 44.548.431 orang pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 45.340.800 orang pada tahun 2013. Berdasarkan struktur umur, proporsi jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun, yaitu 31,59 juta orang pada tahun 2012 dan 32,19 juta orang pada tahun 2013. Nilai menjadi 63,01%, perbedaannya 0,76% dibandingkan tahun 2012. Menyebabkan angka pengangguran meningkat 0,04% dari 9,08% di tahun 2012 menjadi 9,22% di tahun 2013.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

2.2.1. Pencapaian Misi

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan lima (5) misi yang akan dicapai pada tahun 2008-2013. Pencapaian misi-misi ini perlu untuk selalu dievaluasi sebagai masukan bagi perbaikan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat. Evaluasi pencapaian misi pembangunan Jawa Barat dilakukan melalui evaluasi terhadap berbagai indikator RPJMD Tahun 2008-2013, evaluasi terhadap pelaksanaan program APBD Tahun 2013 dan evaluasi terhadap data-data BPS. Berdasarkan pada hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka pencapain misi pembangunan Provinsi Jawa Barat dapat dijelaskan sebagai berikut.:


II-16

Tabel 2.13. Capaian Indikator Misi RPJMD Tahun 2012-2013

No Indikator Kinerja Satuan Capaian

Kondisi Awal 2007

2012 2013

Target Realisasi Target Realisasi

MISI PERTAMA: Mewujudkan Sumberdaya Manusia Jawa Barat Yang Produktif dan Berdaya Saing

1 Angka Rata-rata Lama Sekolah 6) Tahun 7.50 8,49 - 8,74 8.15 8,49 - 8,74 8,09

2 Angka Melek Huruf 6) Persen 95.32 97,41-97,42 96.97 97,89 96,49

3 Angka Kematian Bayi (Kelahiran Hidup/KH) 6)

per 1.000 KH 39.38 30-35 30 26-30 30*

4 Angka Kematian Ibu (Kelahiran Hidup/KH) 6)

per 100.000 KH 228 205-210 n/a 205-210 n/a

5 Indeks Pembangunan Gender 6)

61.4 65-66 n/a 65-66 n/a

6 Indeks Pemberdayaan Gender 6)

54.4 63-64 n/a 64-65 n/a

MISI KEDUA: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal

1 Laju Pertumbuhan Ekonomi 6)

Persen per Tahun 6.48 6,3-6,8 6.21 6-6,5 6,06

2 Daya Beli Masyarakat 6) ribu rupiah 623.64 637,74 637,67 640,55 640,80

3

Laju Pertumbuhan Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) atas dasar harga berlaku 6)

Persen 15.68 12 - 14 13,84 12-14 10,91

4 Indeks Gini 6)

0.21 0,18 - 0,19 0,41 0,18-0,19 0,41

5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 6)

Persen 62.5 64,92 63.78 56-57 63,01

MISI KETIGA: Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

1

Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1)

Persen 87.31 93-94 97.05 93-94 97,56

2 Intensitas Tanam Padi (Daerah Irigasi)1)

Persen 190 n/a 200 n/a 200

Intensitas Tanam Padi (Total)1) Persen 207 194 -198 214 >200 227

3 Rasio Elektrifikasi Perdesaan 1) Persen 99.59 100 100 100 100

4 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga 1) Persen 60.41 71 -73 73.55 71-7 80,05

5 Cakupan Pelayanan Persampahan

Persen 52 62 - 65 63.53 65-70 64,70


II-17


Kondisi Awal 2007

2012 2013

Target Realisasi Target Realisasi (Perkotaan) 1)

6

Cakupan Pelayanan Air Bersih (Perkotaan) 1)

Persen 28.00 60 - 65 51.76 60-65 60,52

7

Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan) 1)

Persen 50 61 - 67 63.21 67-72 63,40

MISI KEEMPAT: Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan untuk Pembangunan Yang Berkelanjutan

1 Laju Pertumbuhan Penduduk 6)

Persen 1.83 1,2-1,3 1.66 1,6-1,8 1,77

2

Tingkat Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar 1)

Status Mutu Cemar Berat

cemar sedang


Status mutu cemar ringan


3

Jumlah Hari dengan Kualitas Udara Perkotaan Kategori Baik 1)

Hari Baik/Tahu

n 20 27-30 hari

baik/tahun

50 (hasil pengukur

an di beberapa kota di Jawa

Barat)

32-35

51(hasilpengukuran di beberapakota di Jawa

Barat)

4

Capaian Luas Kesesuaian Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah 1)

Persen 27.00 31-34 n/a 34-35 n/a

5 Jumlah Penerapan Energi Alternatif 1)

Unit

MH = 20; PLTS=1.589; Biogas=687;

PLTP= -

n/a

MH=28 ; PLTS=2.

729 ; Biogas=1

.071; PLTP=3

WKP

Meningkatnya

diversifikasi energi dari

mikro hidro, biofuel

(biokerosin) serta bio

gas

n/a

MISI KELIMA: Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi

1 Skala Kepuasan Masyarakat Skala 1 - 4 n/a 3 n/a 3 n/a

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perijinan 2)

n/a n/a

75,60 (dalam koridor

"BAIK")

76,83

(kategori baik)

2 Skala Komunikasi Organisasi Skala 1 - 7 n/a n/a n/a 5 n/a

3 Jumlah Angka Kriminalitas 3) n/a

Menurunnya angka

kriminalitas N/A

Menurunnya angka

kriminalitas n/a

4 Jumlah Kasus Korupsi seluruh Jawa Barat 4)

Tindak Pidana 66

Menurunnya angka

kriminalitas N/A

Menurunnya jumlah

kasus n/a


II-18


Kondisi Awal 2007

2012 2013

Target Realisasi Target Realisasi korupsi

Jumlah Kasus Korupsi Pemprov Jawa Barat 4)

Tindak Pidana N/A 0 n/a

5 Tingkat Partisipasi Pemilih 5) Persen 67 - 70 75-78

65,2 (Pilkada

Kab. Bekasi); 81,32

(Pilkada Kota

Cimahi); 61,76

(Pilkada Kab.

Tasikmalaya)

>78 63.66 (Pemilihan Gubernur)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Dinas Permukiman dan Perumahan Provinsi Jawa Barat dan KPU Provinsi Jawa Barat

*) SDKI Tahun 2012

Dalam rangka penurunan tingkat korupsi di Jawa Barat telah diwujudkan hal-hal berikut:

1) Penetapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2013 sebagai pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2) Pembentukan Tim Koordinasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

3) Penyusunan data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Provinsi dan Kabupaten/Kota;

4) Pengukuhan Panitia Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014;

5) Dilaksanakannya Bintek RANHAM dan sosialisasi RANHAM, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2011-2014;

6) Penanganan kasus korupsi di wilayah Provinsi Jawa Barat sebanyak 199 kasus selama dua tahun yaitu pada tahun 2009 sebanyak 95 kasus, dan 104 kasus terjadi pada tahun 2010.

Adapun untuk partisipasi masyarakat dengan indikator tingkat partisipasi masyarakat, dimana dalam Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah di beberapa daerah kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pemilu pada kurun 2008-2012 masih di bawah target, rata-rata mencapai sekitar 65 persen dan pada Pemilu Gubernur 63,66 persen. Pengendalian kamtibmas di Jawa Barat cukup terkendali, hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya seperti:


II-19

1) Pemantapan Bela Negara, Fasilitasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat, sejak tahun 2008 menghasilkan kesadaran masyarakat dalam bela negara dan cinta terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta terjalinnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Polda Jabar.

2) Secara bertahap dan sistematis telah dilakukan penguatan ketahanan bangsa dalam pencegahan konflik di Jawa Barat, bimbingan pembinaan pada ormas, LSM, dan generasi muda, pemantapan kondisi sosial politik di Jawa Barat, sehingga selama tahun 2008-2012 di Jawa Barat tidak terjadi konflik antar warga, konflik SARA seperti antar pemeluk agama Islam dan Ahmadiyah dapat diselesaikan dengan baik.

2.2.2. Evaluasi RKPD Tahun 2013

Berdasarkan hasil evalusi dokumen RKPD Tahun 2013 dengan Dokumen APBD Murni 2013 dapat disimpulkan bahwa: 41,99% judul kegiatan tidak sesuai, 7,52% indikator kegiatan tidak sesuai, 8,9% lokasi kegiatan tidak sesuai.

2.3. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pada Misi Pertama, Permasalahan pada bidang pendidikan adalah (1) masih tingginya angka rawan drop out (DO) siswa SD, SMP dan SMA, (2) kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan penunjang pendidikan, (3) belum optimalnya mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Pada Bidang Kesehatan adalah: (1) Masih rendahnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk memelihara lingkungan sehat serta masih kurangnya pendekatan preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, (2) kurang meratanya penyebaran tenaga kesehatan di Jawa Barat yang penempatannya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, (3) Belum maksimalnya perencanaan sumber daya manusia bidang tenaga kesehatan, sarana dan prasarana baik secara kuantitatif maupun kualitatif, (4) terbatasnya data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan kesehatan, menyebabkan analisis masalah kesehatan maupun analisis potensi sumber daya dan perencanaan pembangunan kesehatan kurang optimal.

Pada Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah (1) Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda serta peningkatan prestasi olahraga. Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah: (1) Masih rendahnya akses kesempatan usaha dan pendidikan untuk perempuan, (2) Belum optimalnya lembaga sosial masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak.

Pada Bidang Sosial, (1) Adanya kecenderungan peningkatan jumlah dan jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), (2) Masih rendahnya peran serta masyarakat dalam penanganan masalah sosial. Pada bidang kebudayaan masih rendahnya ketahanan budaya masyarakat akibat imbas perubahan global dan belum banyaknya pengakuan HAKI terhadap budaya Jawa Barat. Potensi budaya dan keindahan alam di Jawa Barat belum digali dan dikembangkan secara optimal sebagai potensi wisata Jawa Barat.

Permasalahan pada misi kedua, Permasalahan pada bidang ekonomi adalah masih rendahnya keterkaitan usaha industri kecil dengan industri besar, masih rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal dan kesempatan kerja di setiap kawasan industri, belum adanya kepastian hukum dan


II-20

kepastian berusaha serta jaminan keamanan berusaha dalam bidang penanaman modal, dan masih rendahnya infrastruktur pendukung seperti infrastruktur darat (jalan), jembatan, pelabuhan, bandara, dan energi. Pada bidang ketenagakerjaan, permasalahan yang mendasar adalah masih tingginya angka pengangguran yang disebabkan antara lain tidak sebandingnya jumlah pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja, serta rendahnya kompetensi tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja.

Permasalahan Pada Misi Ketiga, Pada bidang Pekerjaan Umum: (1) pembangunan infrastruktur strategis pada pembangunan nya belum berjalan optimal/sesuai rencana seperti koridor Bandung — Cirebon, Cianjur — Sukabumi— Bogor, Jakarta — Cirebon, Bandung — Tasikmalaya serta Jabar Selatan. Demikian pula, pemecahan kemacetan di kota-kota besar, pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU), Soreang-Pasirkoja (SOROJA), dan Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), serta perkembangan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati belum berjalan sesuai yang direncanakan, (2) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap prasarana air minum yang memenuhi syarat baik di perkotaan maupun di perdesaan, antara lain disebabkan oleh makin terbatasnya sumber air baku untuk air minum, masih rendahnya komitmen kabupaten/kota dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan air minum, masih rendahnya kinerja kelembagaan pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), serta peningkatan jumlah penduduk yang relatif tinggi. (3) Permasalahan dalam pengelolaan air limbah adalah masih kurangnya kinerja pengelolaan air limbah domestik, karena tidak seluruh sarana dan prasarana pengolahan limbah domestik menunjukkan kinerja baik sehubungan anggaran untuk operasional dan pemeliharaan di masing-masing kabupaten/kota sangat kurang. (4) Permasalahan pada aspek infrastruktur sumber daya air dan irigasi, antara lain: (1) Pembangunan infrastruktur sumber daya air strategis belum terlaksana secara optimal; (2) Bencana banjir dan kekeringan juga masih terus terjadi antara lain akibat menurunnya kapasitas infrastruktur sumber daya air dan daya dukung lingkungan serta tersumbatnya muara sungai karena sedimentasi yang tinggi; dan (3) Kondisi jaringan irigasi juga belum optimal mengingat jaringan irigasi dalam kondisi rusak berat dan ringan masih sebesar 38,28%.

Permasalahan Pada Misi Keempat, Permasalahan bidang penataan ruang adalah tingginya alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan terbangun, capaian kesesuaian pemanfaatan lahan terhadap fungsi kawasan lindung sampai dengan akhir tahun 2013 belum mencapai 45% seperti yang ditargetkan pada RTRW Provinsi Jawa Barat. Permasalahan lainya adalah turunnya kualitas lahan akibat pengelolaan yang tidak ramah lingkungan khususnya pada hulu DAS besar (Citarum, Ciliwung, Cimanuk, dan Citanduy).

Implementasi pengembangan PKN berdasarkan peran yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat belum optimal, terutama yang terkait dengan kesesuaian dengan konteks kebijakan dan strategi pembangunan wilayah provinsi, skala kegiatan ekonomi, pelayanan infrastruktur, serta daya dukung dan daya tampung ruang. Secara umum hampir seluruh sistem kota memiliki masalah dalam penyediaan sarana dan prasarana minimal, terutama prasarana dasar permukiman khususnya sanitasi yang ditunjukkan oleh banyaknya desa/kelurahan yang masuk dalam area resiko sanitasi (berdasarkan studi Environment Health Risk Assessment di kabupaten/kota).

Perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana antar wilayah, menyebabkan terjadinya kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah Jawa Barat bagian utara dengan bagian selatan, serta antara bagian barat, tengah dan timur. Sementara itu kondisi PKW secara umum menunjukkan masih diperlukan perbaikan dan dukungan bagi peningkatan kinerjanya di Jawa Barat. Secara umum integrasi antar provinsi di PKN dan PKW masih rendah.


II-21

Permasalahan pada bidang lingkungan hidup di Jawa Barat masih ditandai dengan tingginya pencemaran, belum tercapainya fungsi kawasan lindung secara optimal, masih tingginya emisi gas rumah kaca, rusaknya ekosistem Mangrove dan kawasan pesisir serta belum adanya kegiatan terobosan/rintisan yang mengintegrasikan solusi lingkungan, ekonomi, dan mitigasi bencana.

Permasalahan bidang energi sumber daya mineral pada aspek infrastruktur listrik dan energi adalah penyediaan sumber-sumber energi alternatif seperti Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) mikro hidro, surya, dan angin masih sangat terbatas, demikian pula pada pemanfaatan energi baru terbarukan.

Permasalahan Pada Misi Kelima, Permasalahan pada bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian antara lain kualitas pelayanan publik yang masih relatif rendah disebabkan, antara lain: (1) kinerja, budaya dan sistem kepegawaian yang belum mampu mendorong profesionalisme dan kompetensi aparatur, (2) Belum terbentuknya kelembagaan yang ramping struktur, kaya fungsi; dan (3) Sistem dan prosedur kerja belum efisien, efektif, dan berperilaku hemat.

Permasalahan lainnya adalah menurunnya budaya taat hukum sebagian besar masyarakat yang ditunjukkan dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum, ketertiban, dan keamanan. Selain itu, penegakan hukum masih lemah dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia (HAM) belum diwujudkan di tingkat masyarakat. Pendataan aset belum terselesaikan karena masih adanya aset-aset yang belum tersertifikasi karena berada pada penguasaan perorangan atau masyarakat.

Permasalahan pada bidang Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri adalah gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat juga masih cukup tinggi yang ditunjukkan, antara lain: tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum masih tinggi, kewibawaan pemerintah daerah berkurang, dan rendahnya respon masyarakat dalam menangkal berbagai friksi sosial politik yang bernuansa kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Permasalahan pada bidang perencanaan adalah perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan belum optimal karena: (1) Kebutuhan dan aspirasi masyarakat belum seluruhnya terakomodir dalam perencanaan pembangunan; (2) Kapasitas dan kuantitas sumber daya perencana belum memadai di semua tingkatan; dan (3) Rendahnya konsistensi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan belum optimal.

Selanjutnya, permasalahan untuk Pembangunan perdesaan adalah belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam pembangunan, masih rendahnya kualitas infrastruktur perdesaan, dan belum optimalnya kinerja dan kesejahteraan pemerintahan desa. Mendukung pembangunan perdesaan perlu upaya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa.


III-1

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1. Kondisi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat

Kondisi ekonomi makro Provinsi Jawa Barat difokuskan pada variabel utama ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta kaitannya dengan variabel sosial ekonomi. Stabilitas makro ekonomi Jawa Barat tahun 2013 dapat terjaga, sekalipun pertumbuhan ekonomi melambat, namun masih dalam angka yang cukup memuaskan di tengah-tengah nilai kurs yang melemah. Perekonomian Jawa Barat pada tahun 2013 yang ditunjukkan dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tumbuh sebesar 6,06 persen dibanding tahun 2012, dimana hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan, kecuali Sektor Pertambangan dan Penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0,66 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi di Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 9,66 persen.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Gambar 3.1.

Ekonomi Jawa Barat Tahun 2011-2013 Kondisi perekonomian Jawa Barat jika dibandingkan dengan Indonesia secara umum lebih

besar. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat sejak tahun 2011 mengalami penurunan, akan tetapi tidak separah pertumbuhan ekonomi Indonesia. hal ini terjadi pada tahun 2013 kondisi perekonomian Indonesia mengalami penurunan secara signifikan jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Seperti ditunjukan pada grafik 3.2.


III-2

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, Mei 2014. *)

Gambar 3.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2010-2013 (persen)

Pada tahun 2013, kinerja perekonomian dalam kondisi yang bagus, salah satu pendukungnya

adalah tingginya pertumbuhan PMA dan komponen ekspor menunjukkan kinerja yang cukup kuat seiring dengan kondisi eksternal yang cenderung membaik serta meningkatnya perdagangan antar daerah. Dari sisi penawaran, melambatnya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat disumbang oleh turunnya kinerja sektor utama yaitu industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Di sisi lain, sektor pertanian dan jasa-jasa tumbuh meningkat dan menahan laju perlambatan yang lebih dalam.

Nilai PDRB Jawa Barat atas dasar harga berlaku pada tahun 2013 mencapai Rp. 1.070,18 triliun, naik Rp. 120,42 triliun dibandingkan tahun 2012 (Rp. 949,76 triliun). Bila dilihat berdasarkan harga konstan 2000, PDRB tahun 2013 naik sebesar Rp. 22,09 triliun, yaitu dari Rp. 364,75 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp. 386,84 triliun pada tahun 2013. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar terhadap total pertumbuhan PDRB, dengan sumber pertumbuhan sebesar 2,18 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang memberikan sumber pertumbuhan masing-masing 1,76 persen dan 0,52 persen, kondisi di atas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:


III-3

Tabel 3.1. Perkembangan PDRB Jawa Barat Tahun 2012 - Triwulan III 2013


PDRB Jawa Barat pada triwulan IV-2013 dibandingkan dengan triwulan III-2013 (q-to-q)

turun sebesar 0,53 persen, tapi bila dibandingkan dengan triwulan IV-2012 (y-on-y) tumbuh sebesar 6,30 persen. Struktur PDRB menurut sektor ekonomi atau lapangan usaha atas dasar harga berlaku menunjukkan peranan dan perubahan struktur ekonomi dari tahun ke tahun. Tiga sektor utama yaitu Sektor Industri Pengolahan, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Pertanian mempunyai peranan sebesar 70,95 persen pada tahun 2013. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi sebesar 34,56 persen, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran serta Sektor Pertanian memberikan kontribusi masing-masing sebesar 24,44 persen dan 11,95 persen.

Tabel 3.2.

Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011– 2013 (persen)

Lapangan Usaha 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4)

1. Pertanian 12,13 11,69 11,95 2. Pertambangan dan Penggalian 2,01 1,85 1,74 3. Industri Pengolahan 37,11 35,69 34,56 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 2,54 2,54 2,73 5. Konstruksi 4,06 4,39 4,40 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 22,57 23,88 24,44 7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,69 7,77 8,20 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 2,84 2,94 3,01 9. Jasa-Jasa 9,04 9,23 8,98

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 100,00 100,0 100,0 PDRB Tanpa Migas 95,72 95,95 96,20


2011 2012 2013 2011 2012 2013 (persen) (persen)(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Pertanian 104,56 111,05 127,88 42,1 41,8 43,29 3,57 0,41

2. Pertambangan dan Penggalian 17,36 17,59 18,61 7,08 6,58 6,53 -0,66 -0,01

3. Industri Pengolahan 319,98 338,97 369,83 144,01 149,68 157,64 5,32 2,18

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 21,94 24,17 29,19 7,43 8,11 8,69 7,05 0,16

5. Konstruksi 35,03 41,72 47,13 13,48 15,32 16,6 8,37 0,35

6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 194,62 226,85 261,54 75,85 84,76 91,18 7,57 1,76

7. Pengangkutan dan Komunikasi 66,34 73,8 87,72 17,65 19,76 21,67 9,66 0,52

8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 24,48 27,91 32,21 11,99 13,21 14,31 8,35 0,3

9. Jasa-Jasa 77,92 87,7 96,06 23,61 25,53 26,92 5,44 0,38

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 862,23 949,76 1.070,18 343,19 364,75 386,84 6,06 6,06

PDRB Tanpa Migas 825,31 911,34 1.029,50 334,54 356,65 378,84 6,22 6,22

Lapangan UsahaAtas Dasar Harga Berlaku (triliun

rupiah)Atas Dasar Harga Konstan 2000

(triliun rupiah)

Laju Pertumbuhan

2013

Sumber Pertumbuhan

2013


III-4


Gambar 3.3.

Struktur PDRB Jawa Barat Tahun 2013 Menurut Lapangan Usaha

Menurut sisi penggunaan, melambatnya perekonomian tidak terlepas dari pertumbuhan

konsumsi dan investasi yang tidak sekuat tahun sebelumnya, sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 3.3. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB memberikan andil terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Jabar dari sisi penggunaan, sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3. Laju Pertumbuhan Komponen PDRB Sisi Penggunaan

Komponen Laju Pertumbuhan (%) 2011 2012 2013

1. Konsumsi Rumah Tangga

5,79 4,49 4,02

2. Konsumsi Pemerintah 6,48 0,01 5,51 3. PMTB 9,77 8,72 6,6 4. a. Perubahan Inventori 17,1 24,54 0,61 b. Diskrepansi Statistik -16,66 17,05 - 5. Ekspor 7,28 5,52 10,06 6. Dikurangi: Impor 11,65 3,42 12,65 PDRB 6,48 6,21 6,06

Sumber: BPS Jabar

Sementara ekspor dan impor mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi, dan untuk tahun 2013 tumbuh dua digit. Impor mengalami pertumbuhan paling tinggi yakni 12,65% melebihi pertumbuhan ekspor sebesar 10,06%, sehingga nilai net ekspor lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 3.4.

11.95

34.56

24.44

29.05

Pertanian

IndustriPengolahan

Perdagangan,Hotel dan Restoran

Lainnya


III-5

Tabel 3.4.

Nilai PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2011 – 2013, Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2013

Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku

(triliun rupiah) Atas Dasar Harga Konstan

2000 (triliun rupiah)

Laju Pertumbuhan 2013

Sumber Pertum buhan 2013

2011 2012 2013 2011 2012 2013 (%) (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Konsumsi Rumah Tangga 513,74 555,26 617,97 217,67 227,45 236,60 4,02 2,51 2. Konsumsi Pemerintah 75,17 83,11 94,80 19,93 20,11 21,22 5,51 0,30 3. PMTB 153,91 175,20 194,33 60,99 66,31 70,68 6,60 1,20 4. a. Perubahan Inventori 39,45 48,47 52,05 12,71 15,84 15,93 0,61 0,03 b. Diskrepansi Statistik 24,32 18,38 31,58 (8,95) (10,41) (4,61) - - 5. Ekspor 305,33 340,28 389,42 153,63 162,11 178,43 10,06 4,47 6. Dikurangi Impor 249,70 270,95 309,96 112,79 116,65 131,40 12,65 4,05 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 862,23 949,76 1,070,18 343,19 364,75 386,84 6,06 6,06

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013 Tingginya sumber pertumbuhan ekonomi dari komponen konsumsi rumah tangga dan PMTB, tidak lepas dari pangsa kedua komponen tersebut yang dominan terhadap PDRB Jabar. Tahun 2013, PDRB (harga berlaku), digunakan untuk memenuhi Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Lembaga Non Profit sebesar 57,74, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 8,86 persen, Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau Komponen Investasi Fisik 18,16 persen, Komponen Perubahan Inventori 4,86 persen, dan Komponen net Ekspor sebesar 7,43%, sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5. Struktur PDRB Menurut Penggunaan Tahun 2011 – 2013

Komponen 2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4)

1. Konsumsi Rumah Tangga 59,58 58,46 57,74 2. Konsumsi Pemerintah 8,72 8,75 8,86 3. Pembentukan Modal Tetap Bruto 17,85 18,45 18,16 4. a. Perubahan Inventori 4,58 5,10 4,86 b. Diskrepansi Statistik 2,82 1,94 2,95 5. Ekspor Barang dan Jasa 35,41 35,83 36,39 6. Dikurangi Impor Barang dan Jasa 28,96 28,53 28,96 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 100,00 100,00 100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013

Dalam tiga tahun terakhir, kontribusi komponen konsumsi rumah tangga cenderung menurun, sebaliknya ekspor cenderung meningkat. Tujuan utama ekspor Jawa Barat belum mengalami perubahan struktural yaitu ke kawasan ASEAN (19,5%), Amerika Serikat (17,78%) dan ke kawasan Eropa (15,6%). Sedangkan kontribusi PMTB mengalami peningkatan untuk tahun 2011 dan 2012 namun menurun di tahun 2013. Hal ini seiring dengan melambatnya pertumbuhan PMTB.

Berdasarkan data BKPPMD Provinsi Jawa Barat, belum terdapat perubahan yang signifikan terhadap daerah tujuan utama investasi di Jawa Barat. Kabupaten Karawang, Bekasi, Purwakarta, Kota Bandung, dan Kabupaten Bogor merupakan lima daerah dengan nilai realisasi investasi PMA/PMDN


III-6

terbesar sepanjang tahun 2013 dengan total pangsa pasar mencapai 84,1%. Peringkat tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Karawang dengan pangsa terhadap total investasi sebesar 43,92% yang didorong oleh realisasi investasi PMA yang sangat tinggi.

Berdasarkan jenis sektor, industri pengolahan khususnya otomotif serta industri logam, mesin elektronik tetap menjadi sektor dengan nilai investasi terbesar sepanjang tahun 2013. Beberapa industri penyerap investasi terbesar adalah industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain (pangsa 31% dari total investasi) serta industri logam, mesin, dan elektronik (pangsa 15,7%). Sementara itu realisasi investasi di sektor perdagangan dan reparasi menempati peringkat ke-3 dengan pangsa 14,2%.

Variabel utama berikutnya yang perlu mendapat perhatian adalah inflasi karena terkait daya beli masyarakat. Tingkat inflasi Jawa Barat selama tahun 2013 sebesar 9,15 persen mengalami peningkatan dari tahun 2012 sebesar 3,86 persen. Hal tersebut didorong oleh faktor non fundamental, terutama komoditas bahan makanan bergejolak (volatile foods) dan kelompok harga yang ditetapkan oleh pemerintah (administered prices). Faktor non fundamental yang mendorong inflasi lebih tinggi adalah lonjakan harga komoditas bahan makanan terutama hortikultura kelompok bumbu-bumbuan (bawang merah, cabai merah, cabai rawit) dan kelompok daging-dagingan (daging ayam ras dan daging sapi). Inflasi juga didorong oleh penyesuaian harga komoditas yang ditetapkan pemerintah pusat seperti penyesuaian harga BBM bersubsidi dan tarif listrik. Hal itu menjadi faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi perkembangan inflasi Jawa Barat. Sementara itu, ekspektasi inflasi masyarakat meningkat tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi dan tarif tenaga listrik di tengah tekanan depresiasi nilai tukar Rupiah.

Namun disayangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan dan inflasi yang terkendali di bawah dua digit, belum disertai dengan kondisi sosial ekonomi yang baik. Ketimpangan pendapatan tercermin dalam Indeks Gini (IG). Pada tahun 2012 dan 2013 Indeks Gini mencapai 0,41. Kondisi secara umum distribusi pendapatan semakin tidak merata. Terdapat informasi menarik dari Tabel Input Output Jabar terkait besaran balas jasa faktor produksi. Ternyata rata-rata rasio total upah dan gaji terhadap surplus usaha seluruh sektor ekonomi kecuali sektor jasa-jasa menunjukan angka sebesar 43%. Artinya, proporsi pendapatan pelaku usaha secara rata-rata lebih besar 2,67 kali lipat dari pendapatan total para pekerja.

Tidak hanya ketimpangan pendapatan yang terjadi, juga ketimpangan wilayah. Hal ini tercermin dalam perbedaan nilai PDRB antar kabupaten kota yang cukup tinggi. Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor merupakan wilayah industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat. Kemudian Kota Bandung sebagai kota jasa yang juga turut menyumbang relatif besar dibanding kota lainnya. Gambaran kondisi sosial ekonomi lainnya, dapat dilihat berdasarkan indikator ketenagakerjaan dan kemiskinan, sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 3.6. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 18,41 juta orang, lebih tinggi dibandingkan dengan Agustus 2012 sebesar 18,32 juta orang. Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja hanya 900 orang atau sebesar 0,49%, padahal ekonomi tumbuh 6,06%. Artinya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak bersifat padat karya sehingga tidak mampu menambah jumlah penduduk yang bekerja secara signifikan. Dampaknya, TPAK menurun dan sebaliknya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Karakteristik pertumbuhan ekonomi sektoral yang jauh lebih besar di sektor-sektor non tradable menyisakan pekerjaan rumah besar berupa tantangan pengangguran. Faktanya berdasarkan Tabel Input Output Jabar, sektor pertanian yang memiliki dampak terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja. Hal ini tercermin dalam angka pengganda tenaga kerja paling tinggi yakni sebesar 0,036 di antara seluruh sektor ekonomi. Bahwa jika terjadi peningkatan permintaan akhir terhadap output sektor pertanian sebesar 1 milyar rupiah, akan menambah penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut sebanyak 36 orang.

Ketika dikomparasi dengan nasional, 25% total pengangguran nasional ada di Jawa Barat,


III-7

padahal rasio penduduk Jabar terhadap nasional sebesar 18%. Dengan menggunakan pendekatan elastisitas kesempatan kerja, untuk level nasional, ketika ekonomi tumbuh 1% menyerap 400 ribu orang tenaga kerja. Sementara ekonomi Jabar, ketika ekonomi tumbuh 6,06% hanya dapat menambah jumlah orang bekerja 900 ribu orang. Dengan demikian, Jawa Barat menghadapi masalah serius terkait pengangguran.

Naiknya pengangguran ternyata tidak berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin. Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan pendekatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, artinya kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar 4,38 juta orang (9,61 persen), menurun dibandingkan dengan tahun 2012 yang mencapai 9,89%. Ekonomi yang tumbuh 6,06% mendorong peningkatan pengeluaran sehingga tingkat kemiskinan menurun.

Tabel 3.6.

Indikator Ketenagakerjaan dan Kemiskinan di Jawa Barat Tahun 2012-2013

Indikator Tahun 2012 Tahun 2013 Ketenagakerjaan : 1. Angkatan Kerja (juta org) :

Bekerja (juta org) Penganggur (juta org)

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (persen) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)

20,15 18,32 1,83

63,78 9,08

20,28 18,41 1,87

63,01 9,22

Kemiskinan : 1. Jumlah Penduduk (juta org) 2. Persentase Penduduk Miskin (persen)

44,548

9,89

45,340

9,61 Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2013 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2014 dan Tahun 2015 Tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat, tentunya akan banyak dipengaruhi oleh tantangan dan prospek pada tataran global, nasional, maupun lingkungan regional Jawa Barat sendiri.

3.1.2.1. Global dan Nasional

Pertumbuhan ekonomi global hanya akan meningkat dari 2,8 persen pada 2013 menjadi 3,1% pada tahun 2014. Hal ini disebabkan karena sebagian besar perekonomian dunia masih menghadapi banyak kendala struktural dan kendala kebijakan yang menghambat investasi lebih banyak dan pertumbuhan produktivitas yang lebih cepat. Perekonomian global masih diwarnai oleh ketidakpastian dan resiko yang masih cukup tinggi terkait dengan proses pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju yang belum menemukan titik terang serta berbagai krisis geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan meningkat dari 1,6 persen tahun 2013 menjadi 2,3 persen pada tahun 2014. Perekonomian Eropa akan lebih baik, keluar dari krisis, tercermin pada LPE yang positif sebesar 0,8 persen, padahal pada tahun 2013 diperkirakan terkontraksi sebesar 0,3 persen. Jepang tetap tumbuh stabil 0,8 persen.

Sementara itu di kawasan regional, pertumbuhan PDB di negara berkembang secara keseluruhan diperkirakan akan turun sedikit sebesar 0,1 persen menjadi 4,6 persen pada tahun 2014.


III-8

Hal ini merupakan dampak dari melambatnya pertumbuhan China dari 7,5 persen pada 2013 menjadi 7 persen pada tahun 2014. Sementara itu, harga komoditas global masih mengalami tren penurunan. Kondisi-kondisi tersebut diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja ekspor Jawa Barat ke luar negeri. Untuk perekonomian nasional, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat menjadi 5,3 persen pada tahun 2014, dari 5,6 persen pada tahun 2013. Sebagian besar dari perlambatan tersebut didorong oleh pengurangan pengeluaran investasi yang tumbuh hanya 4,5 persen pada kuartal ketiga, yang tercerminkan terutama dalam penurunan investasi mesin dan peralatan. Sementara itu, target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2014, di kisaran 5,8 persen sampai 6,1 persen.

Faktor-faktor yang bisa dikembangkan oleh Indonesia dalam menghadapi masa depan diantaranya adanya bonus demografi. Sebanyak lebih dari 50% populasi Indonesia adalah generasi muda usia produktif antara 14-54 tahun. Diperkirakan selama 20 tahun ke depan, demografi tersebut akan bertahan dengan sebagian besar masyarakat berusia produktif. Mereka akan menyumbang peningkatan kelas menengah dan tentu saja dapat menggerakkan perekonomian dalam negeri. Sumber daya alam dan energi yang dimiliki di Indonesia juga menjadi faktor yang dapat dikembangkan di masa depan. Seperti diketahui, kekayaan energi baik fosil maupun energi terbarukan di Indonesia sangat besar potensinya. Selain itu, SDA yang dimiliki negara ini juga beragam dan sangat banyak. Kelebihan Indonesia juga ada pada kestabilan perekonomian secara makro. Di tengah krisis global yang melanda AS dan Eropa, secara meyakinkan ekonomi makro Indonesia tetap tumbuh bahkan di atas 6%. Hal tersebut menunjukkan adanya kebijakan makro ekonomi yang tepat.

Dari sisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), Indonesia terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Sebanyak 50% kontribusi pertumbuhan ekonomi disumbangkan oleh UMKM dan 90% pengusaha Tanah Air merupakan UMKM. Saat ini, Indonesia termasuk dalam GDP ekonomi terbesar dunia di urutan ke-16 dengan 45 juta kelas menengah. Sebanyak 53% populasi di kota menyumbangkan 71% GDP total dengan 55 juta tenaga kerja terampil dari 118 juta tenaga kerja. Peluang pasar Indonesia saat ini mencapai US$0,5 triliun per tahun. Pada 2030, Indonesia akan menjadi negara dengan GDP ekonomi terbesar ke-7 dunia dengan 135 juta kelas menengah. Populasi di kota juga akan meningkat menjadi 71% dan menyumbangkan 86% GDP total. Nantinya diperkirakan sebanyak 113 juta tenaga kerja terampil ada di Indonesia dengan peluang pasar mencapai US$1,8 triliun.

3.1.2.2. Provinsi Jawa Barat

Memperhatikan kondisi dan dinamika perekonomian daerah, nasional maupun global beberapa tahun sebelumnya serta proyeksi perkembangan ekonomi daerah, nasional, dan internasional, secara makro pada tahun 2015-2016 prospek pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat diprediksikan masih dalam kondisi yang cukup stabil meskipun dihadapkan pada tantangan kondisi pemulihan perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, indikator makro ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.7.

Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Jawa Barat Tahun 2015-2016

No. Indikator Proyeksi 2015 2016

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen) 6,2 – 6,8 6,3 – 6,9 2. Inflasi (persen) 6,3 – 7,3 4,5 – 5,5


III-9

3. Kemiskinan 6,8 – 5,9 5,9 – 5,0 4. Laju Pertumbuhan Investasi (persen) 5. Tingkat Pengangguran Terbuka (persen) 8,0 - 7,5 7,5 – 7,0

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian global dan nasional, maka laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diprediksikan akan tumbuh pada kisaran sebesar 6,2 – 6,8 persen untuk tahun 2015 dan 6,3 – 6,9 persen pada tahun 2016 dan dengan inflasi pada kisaran 6,3 – 7,3 persen pada tahun 2015 dan 4,5 – 5,5 persen pada tahun 2016.

Dari sisi tingkat kemiskinan, diprediksikan angka kemiskinan secara gradual akan menurun. Pada tahun 2015, tingkat kemiskinan di Jawa Barat diperkirakan akan berada pada kisaran 6,8 – 5,9 persen dan tahun 2016 sekitar 5,9 – 5,0 persen. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga akan memiliki kecenderungan trend yang menurun. Pada tahun 2015 TPT akan berada pada kisaran 8,0 – 7,5 persen dan tahun 2016 sekitar 7,5 – 7,0 persen.

Pada periode tahun 2015-2016, kontribusi sektor pertanian diperkirakan akan masih tetap dapat memberikan kontribusi di atas 10 persen sebagai dampak dari beroperasinya Waduk Jatigede pada awal tahun 2014.

Sisi permintaan, tekanan terhadap kinerja perekonomian diperkirakan dipengaruhi oleh melambatnya konsumsi rumah tangga dan ekspor, sementara komponen lainnya seperti konsumsi pemerintah, impor dan investasi menjaga kinerja perekonomian secara umum tetap stabil. Konsumsi pemerintah yang lebih ekspansif, impor yang cenderung melambat serta investasi yang stabil diperkirakan menjadi komponen-komponen yang membantu mempertahankan kinerja perekonomian Jawa Barat yang tetap stabil. Resiko ketidakpastian global dan perkiraan melambatnya konsumsi domestik pada tahun 2014 dan 2015 menjadi landasan perkiraan melambatnya kinerja ekspor luar negeri maupun antar daerah. Sementara itu investasi diperkirakan relatif stabil dengan kecenderungan meningkat yang dilandasi oleh perkiraan investasi swasta relatif stabil sementara investasi pemerintah lebih ekspansif. Investasi diperkirakan terus berlanjut di tahun 2014 dan 2015, terutama dalam bentuk investasi non bangunan.

Ekspor diperkirakan tetap bertumbuh tinggi dengan kecenderungan melambat yang dipengaruhi oleh kemungkinan konsumsi tahun 2014-2015 yang tertahan dan perkembangan eksternal yang diliputi resiko ketidakpastian. Di sisi lain, perekonomian global yang masih diliputi ketidakpastian dan resiko terkait lambatnya proses pemulihan ekonomi di sejumlah negara maju dan krisis geopolitik di kawasan Timur Tengah serta menurunnya proyeksi perekonomian China diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja ekspor Jawa Barat ke luar negeri.

Secara sektoral, sektor utama Jawa Barat seperti sektor industri pengolahan dan PHR diperkirakan masih akan menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2015. Perkembangan nilai tukar Rupiah yang cenderung membaik terhadap dolar AS diperkirakan berdampak terhadap kinerja perusahaan manufaktur dengan orientasi domestik dan memiliki ketergantungan impor tinggi. Sebagian industri di Jawa Barat mengandalkan bahan baku impor untuk produksinya, seperti sektor TPT dan komponen otomotif.

Tekanan inflasi pada tahun 2014 diperkirakan semakin mereda, kondisi ini seiring dengan telah berakhirnya dampak kenaikan harga BBM bersubsidi. Namun demikian, tekanan inflasi diperkirakan muncul dari berbagai pengaruh seperti kenaikan tarif listrik, faktor cuaca yang mempengaruhi produksi komoditas pertanian. Adapun analisis SWOT untuk tantangan perekonomian Jawa Barat Tahun 2014-2016 terlihat pada tabel 3.9.


III-10

Tabel 3.9. SWOT Ekonomi Jawa Barat Tahun 2014-2016

VARIABEL SUB VARIABEL

KEKUATAN 1. Jumlah penduduk dan tingginya kunjungan penduduk luar wilayah merupakan potensi pasar

2. Minat perusahaan yang akan melakukan investasi di Jabar tinggi (info BKPPMD Jabar)

3. Ekspektasi positif pelaku usaha dan konsumen positif terhadap perekonomian Jabar ke depan (survei BI)

4. Permintaan akan meningkat sejalan dengan kenaikkan pendapatan 5. Tersedianya Infrastruktur Dasar dan Strategis 6. Kredit meningkat

KELEMAHAN 1. Konflik dalam penetapan UMK yang mempengaruhi produksi 2. Perubahan cuaca akan berdampak pada produksi 3. Potensi dampak lanjutan perubahan harga-harga yang diatur pemerintah terhadap

ongkos produksi dan volume produksi 4. Adanya ketimpangan yang cukup besar pada PDRB antar Kabupaten/Kota di

Jawa Barat. 5. Proporsi angka kemiskinan dan pengangguran walaupun ada kecenderungan

menurun tetapi pada beberapa tahun ke depan diperkirakan masih relatif besar. 6. Cakupan keberadaan Infrastruktur dasar masih terbatas layanannya dibandingkan

dengan luas wilayah, sedangkan keberadaan infrastruktur strategis masih terbatas.

PELUANG 1. Mulai pulihnya permintaan ekspor Eropa dan Amerika 2. Ekspansi fiskal pemerintah pusat dan daerah berdampak positif terhadap sektor

usaha 3. Stabilitas politik yang terjaga berdampak terhadap stabilitas ekonomi 4. Banyak investor dalam dan luar negeri yang tertarik untuk menanamkan

modalnya dalam pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Barat. 5. Masih banyak potensi Sumber Energi Alternatif (Panas Bumi, Mikro Hidro,

Angin, Ombak, dll) yang belum tereksplorasi.

TANTANGAN 1. Menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga 2. Memperbaiki kualitas pelayanan birokrasi 3. Peningkatan target indeks daya beli masyarakat Jawa Barat tahun 2014. 4. Tantangan perubahan iklim dan out break hama penyakit, dikhawatirkan produksi

pangan Jawa Barat akan mengalami penurunan pada beberapa tahun ke depan. 5. Kelangkaan energi pada beberapa tahun mendatang diperkirakan akan semakin

terasa. 6. Terjadinya penurunan daya saing beberapa produk andalan Jawa Barat di Pasar

Global seperti tekstil dan lain-lain.


III-11

VARIABEL SUB VARIABEL

7. Di bidang teknologi, peran Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dalam pemacuan inovasi untuk pembangunan masih relatif rendah.

8. Tuntutan upah minimum kerja semakin mencuat di beberapa daerah industri. 9. Penciptaan keterkaitan industri pengolah dengan sumber daya lokal. 10. Penciptaan keterkaitan pembangunan perkotaan dan pedesaan. 11. Dukungan sarana dan prasarana infrastruktur untuk mengimbangi

perkembangan kota-kota di Jawa Barat yang semakin pesat.

Sumber: Tim Ekonomi Makro Provinsi Jawa Barat, 2013. Khusus untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Jawa Barat mempunyai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dapat dianggap sebagai prospek dalam menghadapi tantangan tersebut.

Tabel 3.10. Prospek Perekonomian Jawa Barat

No Bidang/Fenomena Uraian INTERNAL 1 Pertanian/pangan Jawa Barat memiliki lahan pertanian yang cukup luas, dengan jumlah

petani yang cukup banyak, serta komoditas yang cukup beragam ditunjang keberadaan Waduk Jatigede.

2 Industri Jawa Barat memiliki industri yang banyak baik skala besar, menengah, kecil, dan mikro.

3 Energi Jawa Barat memiliki sumber daya alam sumber energy alternative yang cukup banyak, baik dari bahan tambang maupun komoditas pertanian.

4 Teknologi Jawa Barat memiliki Perguruan tinggi ternama dan lembaga litbang departemen maupun non departemen yang cukup banyak.

EKSTERNAL 1 Kelangkaan pangan di

tingkat global dan nasional

Merupakan peluang bagi pertanian Jawa Barat dalam pemasaran produk pertanian dan olahannya.

2 Pergeseran kekuatan ekonomi ke Asia

Jawa Barat sebagai kawasan industri terbesar di Indonesia mempunyai peluang dalam peningkatan sector industry.

Pada tanggal 14 Januari 2010 Atase Perekonomian China (mewakili Pusat Perdagangan Luar Negeri China) melakukan pertemuan bisnis dengan Kamar Dagang dan Industri Jabar. China merencanakan akan membuka pabrik tekstil di Jawa Barat sebagai bentuk investasi China di bidang manufaktur di Indonesia.

3 Kesiapan Jawa Barat menghadapi Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015

Jawa Barat memiliki penduduk dan tenaga kerja yang banyak, harus dipersiapkan peningkatan daya saingnya (skill, dll), supaya berkontribusi dominan terhadap lapangan kerja AEC.

4 MP3EI Dukungan untuk MP3EI untuk jangka pendek berupa kebijakan Jawa Barat dalam penciptaan iklim usaha yang lebih baik, diharapkan akan meningkatkan kinerja industri Jawa Barat.


III-12

Tahun 2015 merupakan tahapan ke-2 pada rangkaian pembangunan jangka menengah tahun 2013-2018. Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini serta tantangan dan prospek perekonomian Jawa Barat ke depan, maka pada tahun 2015 diperlukan kerangka perekonomian Jawa Barat sebagai berikut:

1. Perlu mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.

2. Pengendalian jumlah penduduk, penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masih tetap menjadi prioritas pada pembangunan Jawa Barat tahun 2015.

3. Regulasi perizinan yang pro bisnis (perijinan kondusif) dan membenahi permasalahan yang menghambat laju investasi dan daya saing produk.

4. Peningkatan penerapan inovasi untuk meningkatkan daya saing daerah dan ekonomi kreatif.

5. Peningkatan produk pangan melalui perbaikan sistem perbenahan intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).

6. Peningkatan ekplorasi dan pengembangan sumber energi alternatif.

7. Peningkatan peran swasta, yang salah satunya peningkatan CSR (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinegritas pembangunan).

8. Peningkatan daya saing tenaga kerja Jawa Barat dalam rangka diberlakukannya Asean Economic Community tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja Jawa Barat dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 secara umum disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2013-2018, tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi pembangunan Provinsi Jawa Barat. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Sehingga pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR) merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi: Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi: Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan


III-13

Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas: a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Berdasarkan data kurun waktu 2012-2013 dan target 2015, penerimaan pendapatan daerah berfluktuasi. Secara persentase maupun nominal hanya kelompok komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami kenaikan, sedangkan kelompok Dana Perimbangan menunjukkan kecenderungan penurunan baik secara persentase maupun nominal. Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat “limitative”. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota dan menurunnya besaran Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) karena berkurangnya produksi sumur minyak di Jawa Barat, sementara untuk sumur minyak baru masih dalam tahap eksplorasi, dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam panas bumi di Jawa Barat. Sedangkan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) masih memperlihatkan kecenderungan peningkatan.

Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2012-2015, tercantum pada tabel 3.15. berikut:

Tabel 3.11.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun 2012-2016

NO URAIAN Jumlah

Realisasi Target RKPD Target APBD Target RKPD Tahun 20121) Tahun 20132) Tahun 20143) Tahun 20144) Tahun 20155)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 PENDAPATAN 15.280.679.125.313,00 19.323.276.364.346,00 13.300.295.680.065,00 19.907.972.852.394,00 16.799.366.531.262,20

1.1. Pendapatan Asli Daerah 8.737.123.520.817,00 12.445.698.691.865,00 10.747.433.141.758,00 13.037.556.434.371,00 14.416.031.751.655,30

1.1.1. Pajak Daerah 8.090.524.391.394,00 11.236.145.853.981,00 9.855.279.573.134,00 12.215.081.305.000,00 13.498.655.298.000,00

1.1.2. Retribusi Daerah 58.265.170.540,00 63.654.937.210,00 60.599.012.500,00 57.677.820.000,00 61.031.112.794,33

1.1.3.

Hasil Pengelolaan Daerah yang dipisahkan

233.642.000.000,00 261.601.089.168,00 278.765.425.000,00 273.408.000.000,00 286.420.295.187,47


III-14

NO URAIAN Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1.4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

354.691.958.883,00 884.296.811.506,00 552.789.131.124,00 491.389.309.371,00 569.925.045.673,53

1.2. Dana Perimbangan 2.326.944.028.496,00 2.950.608.778.312,00 2.531.082.965.297,00 2.820.258.175.263,00 2.365.498.833.769,67

1.2.1.

Dana Bagi hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak

1.008.626.988.496,00 1.398.083.717.312,00 1.058.629.954.297,00 1.054.356.759.263,00 861.084.826.845,00

1.2.2. Dana Alokasi Umum 1.269.960.760.000,00 1.472.453.011.000,00 1.472.453.011.000,00 1.687.686.386.000,00 1.504.414.006.924,67

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 48.356.280.000,00 80.072.050.000,00 78.215.030.000,00

1.3.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

4.216.611.576.000,00 3.926.968.894.169,00 21.779.573.010,00 4.050.158.242.760,00 17.835.945.837,16

1.3.1. Hibah 16.123.598.000,00 20.092.101.669,00 22.929.262.760,00 1.3.2. Dana Darurat -

1.3.3.

Dana Bagi hasil Pajak dari Prov. dan Pemda Lainnya

1.3.4. Dana Peny. dan Otonomi khusus

4.184.947.230.000,00 3.906.876.792.500,00 4.027.228.980.000,00

1.3.5.

Bantuan Keuangan dari Prov/kab/kota/ lainnya

1.3.6. Lain-lain Penerimaan

1.3.7. Dana Transfer Pusat

1.3.8. Dana Insentif Daerah (DID) 15.540.748.000,00

Keterangan: : 1) Perda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 2)LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 (data realisasi tahun 2013 belum diaudit BPK) 3) Target pada RKPD 2014 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus) 4)Perda APBD TA. 2014 dengan mencantumkan transfer Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) sebesar 4.027.228.980.000 5)Perda RPJMD 2013-2018 data untuk Proyeksi RKPD Tahun 2015 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus)

Bila memperhatikan kecenderungan realisasi dan target pendapatan daerah kurun waktu 2012-2015 terlihat bahwa terdapat peningkatan yang bervariasi. Capaian dan target pendapatan selama kurun waktu 2012 sampai 2014 didukung oleh kondisi ekonomi regional yang stabil dan keberhasilan dalam melakukan upaya-upaya intensifikasi dalam meningkatkan pendapatan daerah yang cukup baik. Namun demikian, mengingat peningkatan pendapatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, perlu ada upaya-upaya peningkatan pendapatan yang lebih intensif dilakukan disertai dengan peningkatan pelayanan publik serta upaya intensifikasi/ekstensifikasi yang lebih aktif, diharapkan pada tahun 2015 pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk tahun 2015, target pendapatan daerah diproyeksikan meningkat bila dibandingkan target tahun 2014. Besarnya target pendapatan daerah ini disebabkan peningkatan penerimaan dari


III-15

sektor pajak yang mengalami kenaikan tarif. Pada komponen Dana Perimbangan jenis pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan menurun apabila dibandingkan dengan Tahun 2014.

3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 yang merupakan perkiraan yang terukur secara nasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum, diarahkan kepada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah:

1. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;

2. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;

3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;

4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;

5. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;

6. Meningkatkan pendayagunaan dan pengelolaan aset dan keuangan daerah;

7. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi pengunaan anggaran daerah.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1. Mengoptimalkan penerimaan dari: Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;

2. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Berdasarkan kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah tersebut di atas, maka untuk dapat merealisasikan perkiraan rencana penerimaan Pendapatan Daerah (target) diuraikan strategi pencapaiannya sebagai berikut:

a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;

2. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;

3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;

4. Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui drive thru, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan Samsat Outlet;


III-16

5. Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama/Samsat lainnya dengan menggunakan parameter ISO 9001-2008;

6. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;

7. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah dalam meningkatkan persaingan usaha, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;

8. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;

9. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran OPD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;

10. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.

b. Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan, melalui:

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;

2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

3. Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;

4. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, merupakan semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, dan Belanja Modal.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota, yang terdiri dari urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan


III-17

dengan perundang-undangan. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan.

Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi mengalami penurunan. Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami kenaikan yang bervariasi. Dalam kurun waktu tahun 2012 dan target tahun 2013, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 70% dan 30%. Sedangkan untuk target tahun 2015 komposisinya diproyeksikan sekitar 60% dan 40%.

Pada Tahun 2015, penganggaran Belanja Langsung dilaksanakan melalui: (1) Belanja Langsung di seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat; dan (2) Belanja Tugas Pembantuan Provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan Belanja Pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh Daerah), ruang fiskal daerah Jawa Barat menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dapat terlihat bahwa pada tahun 2013, total target pendapatan sebesar Rp 17,641 Trilyun lebih, setelah dikurangi dengan belanja prioritas utama (Belanja Pegawai/Gaji dan Tunjangan, Belanja Bagi Hasil, belanja rutin kantor/fixed cost, Belanja untuk BOS dari Pemerintah, serta Dana Cadangan Daerah dan pembayaran utang pada pembiayaan) tersisa Rp 8,001 Trilyun lebih yang merupakan kapasitas riil kemampuan keuangan (dana yang dapat digunakan untuk mendanai program pembangunan yang direncanakan). Pada target APBD Tahun 2014 kapasitas riil keuangan daerah sebesar Rp 4,010 Trilyun lebih atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kapasitas riil tahun 2013. Sedangkan untuk proyeksi pendanaan pembangunan tahun 2015 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 16,799 Trilyun lebih.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2015 tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM 80. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 tercapai pada tahun 2021-2022. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80 diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan belanja daerah Tahun 2015 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Pendanaan kegiatan Common Goals Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan.

2. Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025 dan ketentuan PP No. 6 Tahun 2008.


III-18

3. Pendukungan percepatan Pembangunan Nasional merujuk Perpres No. 5/2011 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, and Pro-Enviroment).

4. Pendanaan kegiatan yang bersifat kegiatan tahun jamak (multiyears).

5. Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).

6. Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru).

7. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Jawa Barat secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Jawa Barat.

8. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu: belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan dukungan program Prioritas Nasional (antara lain: dana pendamping DAK dan PNPM).

9. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan:

a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan.

b. Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, sebesar 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan.

c. Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan Pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

10. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi OPD/Biro.

11. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian diupayakan sebesar 10%, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.

12. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok dan dana BOS Pemerintah.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah 3 (tiga) tahun terakhir, maka arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2015 dituangkan dalam Tabel 3.12.


III-19

Tabel 3.12.

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2012-2015

URAIAN Realisasi Target

Tahun 20121) Tahun 20132) RKPD 20143) APBD 20144) RPJMD 2013-2015 Untuk Tahun 20155)

RKPD 2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) BELANJA TIDAK LANGSUNG

13.648.410.110.950,00 14.735.273.816.190,00 7.890.177.408.039,00 17.276.335.039.184,00 11.956.338.352.653,70 20.213.356.880.458,00

Belanja Pegawai 1.511.157.915.017,00

1.536.283.610.241,00 1.715.039.895.751,00 1.574.914.367.218,00 2.239.293.500.287,14

2.239.293.500.287,00

Belanja Bunga - - Belanja Subsidi 15.054.980,00 2.940.521.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 20.000.000.000,00

Belanja Hibah 6.136.668.844.350,00

5.683.830.648.350,00 516.014.925.722,00 6.381.478.662.500,00 2.635.000.000.000,00

2.387.414.592.770,00

Belanja Bantuan Sosial 16.685.225.000,00 13.600.215.000,00 20.000.000.000,00 15.000.000.000,00 26.289.851.175,00 1.014.394.000,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

3.161.224.936.674,00

3.994.277.231.373,00 3.579.122.586.567,00 4.921.517.482.595,00 4.942.206.394.594,11 4.942.206.394.594,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa

2.815.801.802.229,00

3.504.341.590.226,00 2.000.000.000.000,00 4.259.949.526.871,00 2.103.548.605.596,42

10.578.570.425.900,00

Belanja Tidak Terduga 6.856.332.700,00 - 50.000.000.000,00 113.475.000.000,00 64.837.572.907,00 64.837.572.907,00

BELANJA LANGSUNG 3.274.067.487.376,00

3.831.306.139.431,00 5.801.908.287.400,00 3.918.029.729.103,00 4.843.028.178.608,53

8.784.841.677.380,00

Belanja Pegawai 404.836.266.619,00 445.210.792.715,00 318.074.678.360,00 564.453.863.336,78

Belanja Barang Dan Jasa 1.733.979.983.410,00

2.005.151.095.970,00 2.210.158.402.641,00 2.538.626.406.879,29

Belanja Modal 1.135.251.237.347,00

1.380.944.250.746,00 1.389.796.648.102,00 1.739.947.908.392,46

JUMLAH BELANJA 16.922.477.598.326,00 18.566.579.955.621,00 13.692.085.695.439,00 21.194.364.768.287,00 16.799.366.531.262,20 28.998.198.557.838,00

Keterangan: : 1) Perda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 2)LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 (data realisasi tahun 2013 belum diaudit BPK) 3) Target pada RKPD 2014 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus) 4)Perda APBD TA. 2014 dengan mencantumkan transfer Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) sebesar 4.027.228.980.000 5)Perda RPJMD 2013-2018 data untuk Proyeksi RKPD Tahun 2015 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian

Otonomi Khusus)

3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu, transfer dari dana cadangan (DCD), penyertaan modal, pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, dan SILPA tahun berjalan. Untuk tahun 2015, penerimaan pembiayaan daerah tidak hanya berasal dari SILPA tahun lalu saja, namun diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal dan penguatan Lembaga Penjaminan Kredit dengan prinsip kehati-hatian. Guna perluasan potensi pembiayaan daerah yang diarahkan dalam pendanaan pembangunan yang berorientasi profit, terus dilakukan langkah-langkah penguatan kapasitas organisasi pemerintah daerah dalam mengantisipasi kebijakan obligasi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebagai berikut: 1. Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan pembangunan (khususnya melalui peningkatan

pelayanan publik); 2. Adanya unsur keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah akan menjadi

daya dukung tersendiri bagi Pemerintah Daerah; 3. Pemerintah Daerah memiliki independensi dalam menentukan nilai obligasi yang akan diterbitkan,

tingkat bunga/kupon, jangka waktu, peruntukan, dll; 4. Peningkatan ekonomi daerah melalui penyediaan layanan umum yang menunjang aktivitas

perekonomian;


III-20

5. Promosi kepada pihak luar melalui publikasi di pasar modal akan mampu menarik investor menanamkan modalnya yang dapat melebihi nilai penerbitan Obligasi Daerah.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam Tabel 3.13 sebagai berikut:

Tabel 3.13.

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2012 – 2015

URAIAN Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

-

1.588.816.675.156 2.824.496.958.503

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

3.003.186.558.749 2.916.306.755.414 - 1.588.816.675.156 2.824.496.958.503,43

Pencairan Dana Cadangan -

-

-

-

-

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

-

-

-

-

-

Penerimaan Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

-

-

-

-

-

Penerimaan Piutang Daerah

-

-

-

-

-

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

3.003.186.558.749 2.916.306.755.414 -

1.588.816.675.156 2.824.496.958.503

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembentukan Dana Cadangan

-

-

-

-

-

Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah

42.531.200.000

119.025.000.000 183.575.000.000 27.560.412.000,00

Pembayaran Pokok Utang -

-

-

-

-

Pemberian Pinjaman Daerah

-

-

-

-

-

Sisa Lebih Perhitungan


III-21

URAIAN Jumlah


(1) (2) (3) (4) (5) (6) Anggaran Tahun Berjalan - - - - - Dana Bergulir

- 70.000.000.000

150.000.000 100.000.000.000

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN

42.531.200.000

189.025.000.000 150.000.000 283.575.000.000 27.560.412.000

PEMBIAYAAN NETTO

2.960.655.358.749 2.727.281.755.414 (150.000.000) 1.305.241.675.156 2.796.936.546.503

Keterangan: : 1) Perda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD TA. 2012 2)LKPJ Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 (data realisasi tahun 2013 belum diaudit BPK) 3) Target pada RKPD 2014 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian Otonomi Khusus) 4)Perda APBD TA. 2014 dengan mencantumkan transfer Dana Penyesuaian Otonomi Khusus (dana BOS dari Pemerintah) sebesar 4.027.228.980.000 5)Perda RPJMD 2013-2018 data untuk Proyeksi RKPD Tahun 2015 belum mencantumkan transfer dana BOS dari pemerintah (Dana Penyesuaian

Otonomi Khusus) 3.3. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sumber pendanaan daerah selain APBD, juga dari Pemerintah Pusat (APBN) berupa Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang pengalokasiannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat untuk kepentingan pelaksanaan pembangunan di Jawa Barat serta dana yang bersumber dari swasta, dan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN).

3.3.1. APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa dana APBN Dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada OPD Provinsi dan dana APBN Tugas Pembantuan, yang dikelola oleh OPD di Kabupaten/Kota maupun oleh OPD Provinsi. Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Perkembangan alokasi APBN di Jawa Barat selama kurun waktu 5 (Lima) tahun (2009 s.d 2013) dapat dilihat pada tabel 3.14.


III-22

Tabel 3.14. Jumlah Dana APBN Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2013

Pagu Dana Jenis APBN

Jumlah Dekonsentrasi Tugas Pembantuan 2009 5.110.493.386,00 529.413.332,00 5.832.459.110,00 2010 4.680.570.911,00 1.151.888.199,00 5.639.906.718,00 2011 1.449.149.555,00 703.128.287,00 2.152.277.842,00 2012 2.144.591.151,00 1.056.663.102,00 3.201.254.253,00 2013 1.057.619.548.000 864.220.603 1.921.840.151.000

Sumber : DIPA APBN Ditjen Perbendaharaan Kanwil XII Bandung 2009-2013

Distribusi alokasi dana APBN berupa Dana Dekonsentrasi yang masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi Jawa Barat dapat dilihat pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.

Alokasi Dana Dekonsentrasi berdasarkan OPD di Provinsi Jawa Barat

(Dalam Ribuan Rupiah)

No OPD Pagu Dana

2009 2010 2011 2012 2013

1 Biro PUM Setda 636.060,00 45.357.439,00 2.327.498,00 8.669,000,00 5.768.545.000 2 Bappeda 653.125,00 500.000,00 367.755,00 1.025,000,00 3.103.290.000 3 BPMPD 42.969.226,00 54.698.842,00 26.611.360,00 69.848,391,00 73.791.998.000 4 Diskominfo 43.850,00 - - 5 Bandiklatda 228.400,00 240.000,00 139.000,00 241,500,00 241.500.000 6 Bakesbangpol 300.000,00 167.830,00 1.419.645.000

7 Dinas Pendidikan 4.501.927.930,00 4.838.819.535,00 1.218.647.284,00 1.750,435,666,00 688.797.836.000

8 Dinas Kesehatan 8.120.550,00 24.450.247,00 19.869.708,00 29.926,417,00 39.784.318.000 9 Disnakertran 7.082.508,00 14.244.861,00 13.119.613,00 30.369,724,00 14.061.907.000 10 Dinas Sosial 25.210.141,00 22.609.004,00 28.119.570,00 24.766.107.000

11 Dinas Olahraga dan Pemuda 6.250.000,00 8.017.510,00 7.392.332,00 7.700,000,00 9.976.354.000

12 Bapusipda 5.502.070,00 21.204.739,00 11.974.321,00 5.716,635,00 5.434.799.000 13 Dinas Kimrum 1.150.000,00 4.692.785,00 7.191.598,00 9.200,173,00 5.960.000.000 14 Diperindag 5.993.970,00 5.280.176,00 4.363.400,00 8.349,047,00 8.533.706.000

15 Dinas Koperasi dan UKM 7.183.500,00 6.616.317,00 6.616.317,00 11.436,367,00 5.571.507.000

16 Dinas ESDM 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 779,435,000 1.106.676.000 17 Dinas Perikanan 7.729.148,00 8.502.375,00 13.418.675,00 17.651,476,00 16.127.972.000 18 Dinas Pertanian 30.414.437,00 25.812.071,00 51.522.332,00 104.202,908,00 89.211.025.000 19 Dinas Perternakan 5.352.645,00 4.377.550,00 8.543.770,00 14.152,752,00 16.067.766.000 20 Dinas Perkebunan 4.955.298,00 3.948.650,00 2.807.570,00 4.373,980,00 4.707.013.000

21 Badan Ketahanan Pangan 11.322.500,00 14.397.750,00 16.439.982,00 26.114,700,00 24.978.450.000

22 Dinas Kehutanan 6.045.553,00 3.708.705,00 5.099.330,00 5.322,065,00 5.984.545.000 23 BPLHD 500.000,00 500.000,00 500.000,00 6.850,000,00 7.000.000.000 24 Dinas Parbud - 1.197.000,00 2.778.140,00 2.000,000,00 2.737.500.000 25 BKPPMD - 150.000,00 300.000,00 500,000,00 500.000.000

Jumlah 4.680.570.911,00 5.110.493.386,00 1.449.149.555,00 2.144,591,151,00 412.858.214.000


III-23

Distribusi alokasi dana APBN Tugas Pembantuan yang masuk ke Provinsi Jawa Barat melalui OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 3.16.

Tabel 3.16.

Alokasi Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2013

NO PROVINSI PAGU DANA

2009 2010 2011 2012 2013 1 Kota Bandung 933.815,00 2.060.050,00 7.876.397,00 8.287.050,00 97.420.574.000 2 Kota Banjar 6.364.200,00 1.852.990,00 2.997.500,00 1.681.700,00 1.436.478.000 3 Kota Bekasi 505.000,00 2.092.208,00 8.343.650,00 6.464.124,00 2.674.650.000 4 Kota Bogor 1.393.717,00 1.269.050,00 9.530.227,00 4.838.500,00 4.101.030.000 5 Kota Cimahi 156.824,00 675.000,00 1.160.850,00 1.149.150.000 6 Kota Cirebon 1.800.900,00 3.465.891,00 3.720.974,00 2.628.050,00 1.917.300.000 7 Kota Depok 2.298.447,00 300.000,00 4.738.750,00 2.787.600,00 2.758.800.000 8 Kota Sukabumi - 2.894.358,00 3.907.562,00 2.120.678.000 9 Kota Tasikmalaya 7.361.054,00 1.000.000,00 5.886.425,00 2.877.725,00 2.541.428.000

10 Kab. Bandung 33.690.531,00 36.961.334,00 19.938.513,00 20.893.630,00 19.344.678.000

11 Kab. Bandung Barat

25.722.780,00 4.907.425,00 13.476.475,00 15.897.025,00 12.992.552.000

12 Kab. Bekasi 14.548.735,00 3.826.132,00 12.330.050,00 12.925.226,00 9.805.102.000 13 Kab. Bogor 49.673.423,00 15.086.941,00 23.233.260,00 21.551.450,00 14 Kab. Ciamis 58.819.059,00 14.256.950,00 18.564.530,00 24.980.325,00 30.908.870.000 15 Kab. Cianjur 75.289.395,00 9.212.105,00 16.637.418,00 35.291.388,00 25.426.276.000 16 Kab. Cirebon 50.072.064,00 15.468.048,00 29.741.065,00 37.777.904,00 29.411.250.000 17 Kab. Garut 117.344.029,00 26.763.685,00 31.014.443,00 38.489.821,00 22.724.007.000 18 Kab. Indramayu 43.221.119,00 9.317.415,00 24.304.005,00 47.978.569,00 30.563.840.000 19 Kab. Karawang 33.528.835,00 17.076.141,00 33.822.753,00 27.135.868,00 16.155.662.000 20 Kab. Kuningan 66.722.804,00 13.283.655,00 19.552.695,00 38.413.887,00 13.527.715.000 21 Kab. Majalengka 52.926.767,00 17.513.635,00 16.574.801,00 18.321.999,00 12.183.650.000 22 Kab. Purwakarta 26.616.635,00 3.090.985,00 9.510.593,00 11.529.175,00 5.136.770.000 23 Kab. Subang 46.487.061,00 15.106.700,00 24.894.139,00 20.802.628,00 11.200.330.000 24 Kab. Sukabumi 100.431.402,00 19.829.505,00 31.370.590,00 51.850.277,00 30.454.044.000 25 Kab. Sumedang 43.264.726,00 61.760.730,00 26.310.985,00 30.777.226,00 18.248.600.000 26 Kab. Tasikmalaya 87.816.715,00 18.847.945,00 19.351.273,00 20.571.670,00 16.721.220.000

27 Provinsi Jawa Barat

204.898.162,00 215.063.812,00 285.837.418,00 546.841.873,00 421.858.214.00

0

Jumlah 1.151.888.199,0

0 529.413.332,00 703.128.287,00

1.056.663.102,00

864.220.603.000



III-24

3.3.2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

3.3.2.1. Kebijakan Fasilitasi TJSLP dan PKBL Provinsi Jawa Barat

Kebijakan fasilitasi TJSLP/PKBL Jawa Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Program TJSLP/PKBL yang dimiliki oleh dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jawa Barat harus difasilitasi dengan sistematis sehingga memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan daerah, oleh karena itu diperlukan sebuah upaya terstruktur untuk mengembangkan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para pelaku dunia usaha dan dunia industri. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur desa dan kota sebagai aspek pembangunan daerah menjadi salah satu Program TJSLP/PKBL yang dimiliki oleh dunia usaha dan dunia industri di Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan inisiasi untuk menjalin kerjasama yang sinergis dengan dunia usaha dan dunia industri yang ada di Jawa Barat. Upaya sistematis dimaksud telah diwujudkan melalui deklarasi “Komitmen Bandung” pada tanggal 14 Januari 2011, untuk pengembangan Program CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Jawa Barat, dengan dua misi utama yakni misi kemanusiaan dan lingkungan, melalui kemitraan antara Dunia Usaha (BUMN/Non BUMN) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

3.3.2.2. Realisasi Program TJSLP/PKBL Jawa Barat Tahun 2012

Rincian alokasi anggaran TJSLP/PKBL perusahaan-perusahaan di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.17., 3.18., dan 3.19.

Tabel 3.17.

Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Sumber Dana Perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

No. Nama Perusahaan

Nilai Investasi TJSL-PKBL Tahun 2012

(Rp.) 1 PT. Bank BJB 8.120.908.000 2 Perusahaan Daerah Jasa Dan Kepariwisataan (PD JAWI) 354.000.000 Jumlah 8.474.908.000

Sumber :Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat Tahun 2012

Tabel 3.18. Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar

Sumber Dana Perusahaan BUMN Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

NO. NAMA PERUSAHAAN NILAI INVESTASI

TJSLP/PKBL TAHUN 2012 (Rp.)

1 PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) 1.885.678.500 2 PT. Pertamina Region JBB 27.646.277.861 3 PT. Perkebunan Nusantara VIII 8.131.113.000 4 PT. Aneka Tambang (ANTAM), Tbk. 5.288.439.285

III-25



5 PT. Bank Mandiri 9.800.000.000 6 PT. Bank Negara Indonesia 3.929.000.000 7 PT. Biofarma Persero 11.432.141.020 8 PT. Pembangunan Perumahan 600.000.000 9 PT. Pelabuhan Indonesia II 665.610.000

10 PT. Pupuk Kujang 17.509.329.497 11 PT. Jasa Raharja 636.212.800 12 PT. Asuransi ABRI (ASABRI) 214.640.000 13 PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) 8.551.928.934 14 PT. Sucofindo 831.000.000

J u m l a h 97.121.370.897 Sumber :Tim Fasilitasi TJSLP/PKBL Jawa Barat Tahun 2012

Tabel 3.19.

Rekapitulasi Jumlah Pendanaan Kegiatan TJSLP/PKBL Jabar Sumber Dana PMDN/PMA Provinsi Jawa Barat Tahun 2012



1 PT. Jababeka, Tbk. 5.856.252.000 2 PT. Indocement Tunggal Prakarsa , Tbk. 10.433.439.997 3 PT. Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd. 5.135.000.000 4 PT. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. 7.880.460.000 5 PT. MM 2100 3.325.100.000 6 PT. Karawang International Industrial City (KIIC) 413.059.100 7 PT. Telkomsel 267.900.000 8 PT. Alfamart 2.000.000.000 9 PT. HU. Pikiran Rakyat Bandung 697.400.000

10 PT. Prasada Pamunah Limbah Industri (PPLI/WMI)

300.000.000

11 PT. Sinkona Indonesia Lestari 39.175.000 12 PT. Putra Sampoerna Foundation - 13 PT. Carrefour Indonesia 750.000.000 14 PT. Tirta Investama / Danone Aqua 5.800.000.000

J u m l a h 42.897.786.097 Sumber :Tim Fasilitasi CSR Jawa Barat Tahun 2012

Rencana Program dan Kegiatan Fasilitasi TJSLP/PKBL Jabar Tahun 2014, tetap akan

melanjutkan pengembangan misi TJSLP/PKBL Jabar: untuk kemanusiaan dan lingkungan, dengan prioritas program yang akan ditawarkan kepada dunia usaha: pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastuktur, dan lingkungan serta budaya.


III-26

3.3.3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Pinjaman/Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa

dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Sumber PHLN adalah Negara Asing, Lembaga Multilateral, Lembaga Keuangan dan Lembaga non Keuangan Asing. Jenis PHLN meliputi pinjaman lunak, Fasilitas Kredit Ekspor, Pinjaman Komersial, dan pinjaman campuran. PHLN pengelolaannya diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh Badan/ Lembaga Keuangan Non Pemerintah terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Adapun sumber pendanaan pembangunan PHLN di Jawa Barat dapat dilihat pada tabel 3.20.

Tabel 3.20.

Rekap DIPA Tahun 2012 Provinsi Jawa Barat No. Kategori DIPA

(Rp.) Pagu

1 Kantor Pusat 1.081.736.246.000 2 Kantor Daerah 473.897.891.000 3 Dekonsentrasi 89.060.369.000 4 Tugas Pembantuan 92.200.909.000 5 Urusan Bersama 18.742.795.000

Jumlah 1.758.527.210.000 Sumber : Kanwil XII Itjen Perbendaharaan Bandung

Jumlah alokasi PHLN yang masuk ke Jawa Barat pada Tahun 2012 dapat dilihat pada tabel

3.21.

Tabel 3.21. Alokasi Dana PHLN berdasarkan Kementerian

di Provinsi Jawa Barat Tahun 2012

NO.

KEMENTERIAN/LEMBAGA (Rp.)

BESARAN ANGGARAN

(Rp.) 1 DALAM NEGERI 101,296,523,000.00 2 PERTANIAN 54,245,832,000.00 3 ENERGI DAN SDM 715,896,000.00 4 PERHUBUNGAN 141,483,000,000.00 5 PENDIDIKAN NASIONAL 109,996,174,000.00 6 KESEHATAN 21,124,207,000.00 7 AGAMA 201,526,385,000.00 8 KEHUTANAN 16,491,040,000.00

9 KELAUTAN DAN PERIKANAN 16,241,870,000.00

10 PEKERJAAN UMUM 721,003,815,000.00 11 LIPI 149,347,468,000.00 12 BAKOSURTANAL 225,055,000,000.00

Jumlah 1,758,527,210,000.00 Sumber : Kanwil XII Itjen Perbendaharaan Bandung

III-27

Dari Tabel 3.21. di atas dapat terlihat bahwa Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh

alokasi pendanaan PHLN terbesar yaitu sebesar Rp. 721 Milyar apabila dibandingkan dengan alokasi kementerian lembaga lainnya. Sedangkan kementerian yang memperoleh alokasi pendanaan PHLN terkecil yaitu Kementerian Energi dan ESDM sebesar Rp. 715 Juta.


IV-1

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Barat tahun 2015 ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan Tahun 2015, merupakan tahun kedua dari perencanaan jangka panjang 2013-2018 pada tahapan memantapkan pembangunan secara menyeluruh, sebagai persiapan untuk mencapai kemandirian masyarakat Jawa Barat dalam segala bidang. Dengan Visi 2013-2018 adalah:

"Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk Semua"

Dengan 5 (lima) misi sebagai berikut:

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Masyarakat Jawa Barat yang agamis, berakhlak mulia, sehat, cerdas, bermoral, berbudaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki spirit juara dan siap berkompetisi serta didukung dengan ketahanan keluarga yang kokoh. Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018, yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non-pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Misi ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pemerintahan Jawa Barat yang bermutu dan akuntabel, handal dan terpercaya dalam pelayanan yang ditopang oleh aparatur profesional, sistem yang modern berbasis IPTEK menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) serta menerapkan model manajemen pemerintahan hibrida yang mengkombinasikan manajemen berbasis kabupaten/kota dengan manajemen lintas kabupaten/kota. Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu Pembangunan Jawa Barat yang selaras dengan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, memiliki infrastruktur dasar yang memadai, serta didukung oleh tersedianya infrastruktur yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat pada Tahun 2018 yaitu kehidupan sosial kemasyarakatan yang kokoh dan berbudaya yang bercirikan tingginya pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, terpeliharanya seni dan warisan budaya dan meningkatkan industri pariwisata yang berdaya saing dalam bingkai kearifan lokal. Adapun pencapaian target pembangunan tahun 2015, yang difokuskan pada sinergi pembangunan antar berbagai tingkatan Pemerintahan yang didukung oleh stakeholder pembangunan.

Mewujudkan kondisi di atas, untuk keberhasilan pencapaian visi dan misi, digambarkan dengan target kinerja pembangunan tahun 2015 sebagimana pada tabel di bawah ini:


IV-2

Tabel 4.1.

Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2012-2013 dan Target Indikator Pembangunan Tahun 2014-2015

No. Indikator Kinerja Satuan 2012 2013 TARGET

2014 TARGET

2015 Target Capaian Target Capaian

MISI PERTAMA : Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya Saing

1 Indeks Pembangunan Manusia Poin 73,56 73,19 73,75 – 74,25 73,40 74,25 – 74,75 74,75 – 75,50

2 Indeks Pendidikan Poin 83,05-84,01 80,21 82,75 82,31 84,65 85,50 3 Angka Melek Huruf Persen 97,41-97,42 96.97 97,00 – 97,50 96,49 97,50 – 98,00 98,00 – 98,50

4 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tahun 8,49 - 8,74 8.15 8,20 – 8,25 8,09 8,25 – 8,30 8,30 – 8,50

5 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Tahun n/a 9,00 – 10,73 9,25 – 11,00 n/a 9,50 – 11,25 9,75 – 11,50

6 APK Sekolah Menengah Persen n/a 67,78 72,68 n/a 80,48 87,48

7 APK Sekolah Tinggi Persen n/a 15,19 16 – 17 17,09 17 - 18 18 - 19 8 Indeks Kesehatan poin 72,68 – 72,75 71, 00 72,60 n/a 75,60 76,53

9 AHH (Angka Harapan Hidup) Tahun 69,50 – 69,56 68,60 68,70 – 68,90 n/a 69 - 69,2 70 - 70,25

10

Jumlah Karya IPTEK yang didaftarkan untuk mendapat HAKI

Buah n/a n/a 5 n/a 10 20

11 Jumlah Penduduk Melek TIK usia 12 tahunkeatas

Orang n/a n/a 11.400.000 n/a 12.540.000 13.794.000

12 Indeks Pembangunan Gender 65-66 68,08 65-66 69,70 70 72,02

MISI KEDUA : Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan

1. Skor Pola Pangan Harapan Poin n/a 70,2 72 n/a 74 76

2. Pencetakan Sawah Baru Ha n/a 200 400 n/a 5.000 25.000

3. Nilai Tukar Petani (NTP) Poin n/a 108,93 109 – 110 n/a 110 – 111 111– 112

4. Sertifikasi Jaminan Mutu Pelaku Usaha Produk Pertanian

Buah n/a 89 130 n/a 205 305

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Persen 64,92 63.78 63,80 – 64,00 63,01 64,00 – 65,00 65,00– 66,00

6. PDRB Per Kapita (ADHB)

Juta Rupiah n/a 21,25 21,25 - 21,50 23,60 21,50 – 22,00 22,00 – 24,00

7. PDRB Per Kapita (ADHK)

Juta Rupiah n/a 8,18 8,5 - 9,0 8,5 9,00 – 9,50 9,50 – 11,00

8. Laju Pertumbuhan Ekspor Persen n/a 5,48 5,5 – 6,0 n/a 6,0 – 6,5 6,5 - 7,0

9. Nilai Investasi PMA – PMDN

Trilyun Rupiah n/a 52,68 76,52 – 85,55 93,53 85,55 – 95,81 95,81 – 107,79

10. Nilai Investasi PMDN Trilyun Rupiah n/a 16,02 16 - 17 26,01 17 – 19 19 - 21

11. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA)

Trilyun Rupiah n/a 36,66 60 - 70 67,5 65 - 75 75 - 85

12. Nilai Investasi/PMTB adhb

Trilyun Rupiah n/a 175,20 154,18 - 174,2 194,33 174,2 - 194,2 198,6 - 208,6

13. Inflasi Persen 4,5 – 5,5 3,86 8,5 – 9,5 9,15 6,0 - 7,0 6,3 - 7,3

14. Jumlah Penerima Manfaat Kredit Modal Usaha

Juta Orang n/a n/a 5.750 n/a 6.250 7.250

15. Indek Daya beli Poin 63,51 – 65,66 60,93 64,17 64,89 64,00 64,45


IV-3


2014 TARGET


16. Daya Beli Masyarakat ribu rupiah 637,74 637,67 640,55 640,80 645,00 650,00

17. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Persen per Tahun 6,3-6,8 6.21 6-6,5 6,06 5,90 – 6,50 6,20 – 6,80

18. Indeks Gini Poin 0,18 - 0,19 0,41 0,18-0,19 0,4 – 0,39 0,38-0,37 0,37 – 0,36

MISI KETIGA : Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik

1. Skala Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah

Skala 1 - 4 n/a 3 3 n/a 3 4

2. Jumlah Penerbitan Perijinan

Izin n/a 35,481 39,029 n/a 42,931 47,224

3. Pendapatan Asli Daerah

Trilyun Rupiah 9,99

11,0 13,00 12,1 13,3

4. Indikator Daya Saing Provinsi

Rangking n/a 6 6 – 5 n/a 5 - 4 4 - 3

5. Skala Komunikasi Organisasi Skala 1 - 7 n/a n/a n/a n/a 3 3,5

6. Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Poin n/a 46 50 n/a 60 70

7. Indeks Persepsi Korupsi

Poin n/a 5,11 5,5 n/a 6 6,5

8. Indeks Kebahagiaan Poin n/a n/a 55 – 57 n/a 57 – 59 59 – 61

9. Tingkat Partisipasi Pemilihan Umum

Persen n/a 54 57 n/a 60 63

10. Indeks Demokrasi Poin n/a n/a 66,20 – 66,50 n/a 66,50 – 67,00 67,00 – 67,50

MISI KEEMPAT : Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan InfrastrukturStrategis yang Berkelanjutan

1. Jumlah Penduduk Ribu Jiwa 44.310 44.548.,31 45.284,2 45.340,8 46.035,9 46.800,1

2. Capaian Fungsi Kawasan Lindung terhadap Luas Wilayah

Persen 31 – 34 34,5 36 – 37 n/a 37 – 38 38 – 39

3. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Persen per Tahun

n/a 2,07 3 - 2 n/a 4 - 3 5 - 4

4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Provinsi

Persen n/a 10,86 11,5 – 12,03 11,65 12,03 – 25,09 25,09 – 39,77

5. Tingkat Kondisi Baik Jaringan Irigasi di Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi

Persen n/a 64,52 64 - 66 65,98 66 - 71 71 - 76

6. Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga

Persen 71 –73 73.55 71-7 80,05 80 - 82 82 - 84

7. Cakupan Pelayanan Persampahan (Perkotaan)

Persen 62 – 65 63.53 63-64 64,70 64 - 65 65 - 67

8. Cakupan Pelayanan Air Minum

Persen 60 – 65 51.76 54-58 60,52 58 - 63 63 – 70

9. Cakupan Pelayanan Air Limbah (Domestik Perkotaan)

Persen 61 – 67 63.21 63,00-63,50 63,40 63,5 - 64 64 - 65

10. Pencapaian Status Mutu Sungai Utama dan Waduk Besar dengan tingkat cemar sedang

Persen n/a 9,6 9,6 - 10,4 9,6 10,4 - 10,8 10,8 - 11,2

11. Tingkat Kemantapan Jalan (kondisi baik & sedang) 1)

Persen 93–94 97.05 93-94 97,56 97,10 – 97,4 97,20 – 97,50

MISI KELIMA : Meningkatkan KehidupanSosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal

1. Angka Kemiskinan Persen 10 - 12 9,52 8,80 – 7,80 9,61 7,80 - 6,80 6,80 - 5,90


IV-4


2014 TARGET


2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Persen 9 – 10 9,08 9,00 – 8,50 9,22 8,50 - 8,00 8,00 - 7,50

3. Jumlah PMKS yang Ditangani

Orang n/a 334.255 479.255 n/a 527.181 579.899

4. Jumlah Pekerja Anak Orang n/a 574.301 562.815 n/a 551.558 540.527

5. Jumlah Pemuda Berprestasi Skala Internasional

Orang n/a N/A 1 n/a 2 3

6. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (target optimis)

Ribu Orang

750 800 900 n/a 1.000 1.250

7. Jumlah Karya Seni dan Budaya yang didaftarkan untuk memperoleh HAKI/sertifikasi Badan Internasional

Buah n/a 3 3 n/a 3 5

8 Tingkat Harmonisasi Kerukunan Antar Umat Beragama

Poin n/a 2 3 n/a 3 4

Reposisi pembangunan masih dilaksanakan pada tahun ini dengan harapan mendudukan kembali peran Pemerintah Provinsi melalui upaya penyelesaian permasalahan strategis Provinsi yang sifatnya lintas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi, serta meningkatkan upaya pencapaian pelaksanaan pembangunan sehingga memberikan hasil yang berkualitas. Hasil pembangunan Jawa Barat yang berkualitas ini untuk kemajuan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan.

Adapun tema pembangunan Jawa Barat Tahun 2015 adalah :

“Meningkatkan Kualitas Hasil Pembangunan untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat”

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tahun 2013-2018, tujuan dan sasaran pembangunan pada setiap sebagai berikut :

Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing. Tujuannya adalah Membangun sumber daya manusia Jawa Barat yang menguasai IPTEK, senantiasa berkarya, kompetitif, dengan tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masyarakat yang santun dan berbudaya, dengan sasaran sebagi berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang unggul, terjangkau dan merata;

2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, serta perluasan akses pelayanan yang terjangkau dan merata;

3. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia dan kelembagaan serta berbudaya IPTEK;

4. Meningkatnya kualitas ketahanan keluarga.


IV-5

Misi Kedua, Membangun Perekonomian Yang Kokoh dan Berkeadilan. Tujuannya adalah Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah, dengan sasaran sebagi berikut :

1. Jawa Barat sebagai Daerah Pertanian Berbasis Agrikultur;

2. Meningkatnya daya saing usaha pertanian;

3. Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi;

4. Meningkatnya jumlah dan kualitas wirausahawan;

5. Meningkatnya pembangunan ekonomi perdesaan dan regional.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Tujuan sebagi berikut :

1. Meningkatkan kualitas birokrasi yang profesional dan akuntabel dalam rangka peningkatkan kualitas pelayanan publik serta pembangunan partisipatif, dengan sasarannya adalah Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas layanan Pemerintahan serta mewujudkan perluasan partisipasi publik;

2. Terwujudnya pemerintahan yang modern, dengan sasarannya adalah Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan berbasis IPTEK;

3. Terwujudnya profesionalisme pemerintahan yang didukung oleh aparatur yang kompeten dengan sasarannya adalah Meningkatnya profesionalisme dan kualitas kesejahteraan aparatur;

4. Meningkatkan stabilitas di daerah dengan sasarannya adalah Meningkatnya stabilitas tibumtranmas, kesadaran politik, dan hukum.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan. Tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan, dengan sasarannya adalah Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kualitas penanganan bencana;

2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur untuk peningkatan produktivitas ekonomi, dan pelayanan dasar, dengan sasarannya adalah pertama, Meningkatnya kualitas pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat, dan Kedua, Meningkatnya percepatan pembangunan infrastruktur strategis.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olah Raga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal. Tujuan sebagi berikut :

1. Mewujudkan kesejahteraan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan sasarannya adalah Pencegahan dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. Mewujudkan pemuda yang tangguh dan berdaya saing serta meningkatnya prestasi olahraga, dengan sasarannya Meningkatnya peran pemuda, organisasi kemasyarakatan dan prestasi olahraga serta penanganan komunitas tertentu;

4. Melestarikan seni dan budaya berbasis kearifan lokal dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing, dengan sasarannya adalah Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan olah raga, seni, budaya, dan pariwisata; dan

5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak dasar manusia, dengan sasarnnya adalah Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan kerukunan antar umat beragama.


IV-6

Mendukung tujuan dan strategi di atas, kebijakan umum tahun 2015 diarahkan untuk :

1. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kualitas dan sebaran layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia Jawa Barat;

2. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan dimaknai melalui kebijakan pengembangan kemampuan dan daya saing ekonomi Jawa Barat berbasis potensi lokal;

3. Meningkatkan kinerja pemerintahan melalui profesionalisme tata kelola dan perluasan partisipasi publik dimaknai melalui kebijakan penyelenggaraan good governance yang bermutu, akuntabel, toleran, dan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. Mewujudkan Jawa Barat yang nyaman dengan pembangunan infrastruktur strategis yang berkelanjutan dimaknai melalui kebijakan optimalisasi kuantitas, kualitas, dan pelayanan infrastruktur wilayah serta pengendalian tata ruang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana serta peningkatan penciptaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;

5. Mengokohkan kehidupan sosial kemasyarakatan melalui peningkatan peran pemuda, olahraga, seni, budaya dan pariwisata dalam bingkai kearifan lokal dimaknai melalui kebijakan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan yang berbasis potensi lokal.

Adapun kebijakan operasional untuk kelanjutan pembangunan di Jawa Barat Tahun 2015 sebagaimana amanat RPJMD Tahun 2013-2018, sebagai berikut :

1. Melanjutkan : melanjutkan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah selesai untuk selanjutnya dimanfaatkan dan direplikasi ke berbagai daerah;

2. Menuntaskan : menuntaskan program-program pembangunan yang sudah baik dan sudah dimulai dilaksanakan namun belum selesai untuk segera dapat dimanfaatkan;

3. Memberi dukungan : memberi dukungan, pada program-program pembangunan yang dilakukan langsung oleh komunitas berbasis masyarakat, akademisi, dan institusi pendidikan/riset serta dunia usaha;

4. Reposisi : reposisi dengan menerapkan strategi baru untuk program-program pembangunan yang sudah baik namun belum bisa dilaksanakan pembangunannya karena mengalami hambatan;

5. Reorientasi : melakukan reorientasi dengan menyusun program-program baru bersifat terobosan, sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan yang perlu segera dilaksanakan bersama bupati dan walikota dengan dukungan dari masyarakat.

Strategi dan Arah kebijakan pembangunan tahun 2015, berdasarkan bidang urusan pada setiap misi yaitu : Misi Pertama, Membangun Masyarakat yang Berkualitas dan Berdaya saing, Bidang Pendidikan, strategi pertama adalah menyelenggarakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dengan biaya terjangkau dengan arah kebijakan (1) pendidikan gratis Dasar dan Menengah (SD,SLTP, dan SLTA) dalam rangka Penuntasan Wajar Dikdas Dua Belas Tahun pada tahun 2018; (2) peningkatan sarana dan kapasitas pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta pesantren (3) pendidikan terjangkau bagi anak-anak buruh dan TKI; (4) penyediaan beasiswa pendidikan untuk pemuda, tenaga medis, keluarga atlit berprestasi, dan guru serta mahasiswa di PTN/PTS. Strategi kedua meningkatkan jumlah dan kualitas Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP dengan arah kebijakan perwujudan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSNN) dan Sekolah Standar Nasional (SSN) jenjang SD dan SMP yang berkualitas. Strategi ketiga, Menyelenggarakan peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan dengan arah kebijakan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan kesejahteraan pendidik


IV-7

dan tenaga kependidikan. Strategi keempat, Meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan usia dini dengan arah kebijakan Peningkatan pendidikan usia dini di Jawa Barat. Strategi kelima, mengembangkan pendidikan inklusif dengan arah kebijakan peningkatan pemerataan dan mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB) dan berkebutuhan khusus. Strategi keenam, menuntaskan buta aksara dengan arah kebijakan terwujudnya masyarakat Jawa Barat bebas dari buta aksara, untuk upaya peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) bagi penduduk usia 15 tahun ke atas dilaksanakan melalui program paket A, B, dan paket C serta program khusus bentukan Provinsi Jawa Barat berupa Pendidikan SMP-IPM dan SMA/SMK-IPM secara serempak di seluruh Kabupaten dan Kota. Bidang Kesehatan melalui strategi pertama, Menguatkan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan dengan arah kebijakan Penguatan pemberdayaan masyarakat, kerjasama dan kemitraan serta penyehatan lingkungan. Strategi kedua Menguatkan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, gangguan mental serta gangguan gizi dengan arah kebijakan penguatan pelayanan kesehatan, pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular gangguan mental serta gizi masyarakat. Strategi ketiga, Menguatkan pembiayaan dan sumber daya kesehatan dengan arah kebijakan Penguatan Pembiayaan dan sumber daya kesehatan. Strategi keempat, Menguatkan manajemen, regulasi, teknologi informasi kesehatan, dan penelitian pengembangan kesehatan dengan arah kebijakan Penguatan Managemen, regulasi, sistem infomasi bidang kesehatan dan penelitian pengembangan kesehatan. Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja dengan arah kebijakan peningkatan daya saing tenaga kerja. Strategi kedua, memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dengan arah kebijakan perlindungan, pengawasan, dan memberikan bantuan hukum bagi tenaga kerja Jawa Barat. Strategi ketiga, perluasan lapangan kerja dengan arah kebijakan (a) Peningkatan penempatan tenaga kerja; (b) Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui strategi pertama, meningkatkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dengan arah kebijakan peningkatan upaya pemberdayaan, pengetahuan, keterampilan, dan kemandirian perempuan. Strategi kedua, mewujudkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dengan arah kebijakan terwujudnya pemberdayaan gender/pemberdayaan perempuan. Strategi ketiga, mencegah dan menangani perdagangan perempuan dan anak (trafficking) dengan arah kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga serta perdagangan perempuan dan anak (trafficking). Strategi keempat, Mewujudkan Pengarusutamaan Hak-hak Anak (PUHA) arah kebijakan perwujudan kota dan kabupaten di Jawa Barat sebagai Kota Layak Anak. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas peserta KB dengan arah kebijakan Revitalisasi Program Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga. Strategi kedua, mewujudkan keluarga berkualitas (sehat, sejahtera, dan mandiri) dengan arah kebijakan pengokohan ketahanan keluarga baik ketahanan fisik, ekonomi, dan sosial psikologi. Bidang Perpustakaan melalui strategi mendukung perpustakaan di Jawa Barat dan meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan berbasis informasi dan teknologi dengan arah kebijakan Terwujudnya perpustakaan Jawa Barat bertaraf internasional guna mendukung masyarakat gemar membaca. Bidang Ketransmigrasian melalui strategi pertama, menata persebaran penduduk baik di dalam maupun ke luar wilayah provinsi, dengan arah kebijakan (a) kerjasama bidang ketransmigrasian serta pengembangan kawasan transmigrasi; (b) Peningkatan kemampuan dan kemandirian calon transmigran, masyarakat Kawasan transmigrasi Lokal (Resettlement), dan warga sekitar.

Misi Kedua, Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan, Strategi dan arah kebijakan berdasarkan bidang urusan : Bidang Pekerjaan Umum melalui strategi meningkatkan ekonomi perdesaan dengan arah kebijakan (a) dukungan pembangunan jalan di sentra pertanian, wisata, dan industri manufaktur, (b) dukungan sarana irigasi di sentra pertanian lahan sawah. Bidang


IV-8

Penataan Ruang melalui strategi menguatkan ekonomi regional, dengan arah kebijakan (a) pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur, Metropolitan Bandung Raya, dan Metropolitan Cirebon Raya; (b) pengembangan pusat pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya. Bidang Penanaman Modal melalui strategi pertama, meningkatkan investasi daerah dengan arah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Strategi kedua, meningkatkan produktivitas BUMD dan lembaga keuangan lainnya dengan arah kebijakan Meningkatkan peran, kinerja, dan daya saing BUMD dalam pengokohan ekonomi Jawa Barat. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melalui strategi pertama, meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM dengan arah kebijakan : (a) peningkatan kualitas kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM, serta perlindungan dan dukungan usaha bagi koperasi dan UMKM; (b) peningkatan kualitas SDM, akses pasar, teknologi, kualitas produk, dan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM. Bidang Ketenagakerjaan melalui strategi, memperluas kesempatan kerja dengan arah kebijakan penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Bidang Ketahanan Pangan melalui strategi, meningkatkan ketersediaan, akses pangan masyarakat, kualitas, keragaman, dan keamanan pangan, dengan arah kebijakan peningkatan ketersediaan, penguatan cadangan, distribusi, akses, dan penganekaragaman pangan, serta keamanan konsumsi pangan masyarakat dan penanganan daerah rawan pangan. Bidang Perikanan dan Kelautan melalui strategi, meningkatkan produksi dan pengolahan hasil perikanan budidaya dan tangkap serta pengelolaan dan pengawasan potensi sumber daya kelautan terutama perikanan komersil di Pantai Selatan dan Pantai Utara melalui gerakan pengembangan perikanan pantai utara dan pantai selatan (GAPURA) dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi perikanan dan kelautan; (b) peningkatan hasil pengolahan dan nilai tambah produk perikanan dan kelautan. Bidang Pertanian melalui strategi pertama, mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dengan arah kebijakan mencetak lahan sawah baru untuk mencapai lahan pertanian berkelanjutan. Strategi kedua, meningkatkan produksi, inovasi, dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, dengan arah kebijakan (a) peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan; (b) peningkatan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian, perkebunan dan peternakan; (c) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak; (d) peningkatan kuantitas pengendalian hama dan penyakit tanaman dan ternak sumber daya dan kelembagaan pertanian (e) pengembangan usaha dan sarana prasarana pengolahan serta pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bidang Kehutanan, melalui strategi, meningkatkan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, dengan arah kebijakan peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Bidang Perindustrian melalui strategi, meningkatkan daya saing industri, dengan arah kebijakan (a) peningkatan unit usaha industri kecil dan menengah serta kemitraan-kemitraan antar industri; (b) peningkatan produksi dan kualitas industri unggulan (industri kreatif, industri telematika, industri agro, industri tekstil dan produk tekstil, industri komponen otomotif serta industri alas kaki). Bidang Perdagangan melalui strategi, meningkatkan sistem dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional, dengan arah kebijakan (a) peningkatan perdagangan ekspor dan pengembangan pasar luar negeri; (b) peningkatan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat dan barang strategis serta menata distribusi barang yang efektif dan efisien; (c) penggunaan produk dalam negeri, peningkatan pengembangan dan perlindungan sarana dan prasarana perdagangan dan pasar tradisional. Bidang Pariwisata melalui strategi, meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata untuk peningkatan daya beli masyarakat, dengan arah kebijakan pengembangan pariwisata dan produk wisata (alam, budaya, ziarah) dalam konteks destinasi wisata Jawa-Bali.

Misi Ketiga, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan, Profesionalisme Aparatur, dan Perluasan Partisipasi Publik. Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 berdasarkan


IV-9

bidang urusan : Bidang Perencanaan Pembangunan melalui Strategi Pertama Meningkatkan kerjasama pembangunan, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan Kerjasama Kemitraan Strategis lintas provinsi, pemerintahan pusat, dan kabupaten/kota, (b) Peningkatan Kualitas pengelolaan kerjasama Jawa Barat melalui aliansi strategis multi pihak dalam dan luar negeri. Strategi kedua, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kualitas perencanaan daerah, (b) Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, (c) Peningkatan kualitas penelitian dan riset perencanaan pembangunan daerah. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan strategi meningkatnya pengelolaan kependudukan di Jawa Barat dengan arah kebijakan Pengendalian dan penataan kependudukan. Bidang Komunikasi dan Informatika melalui strategi meningkatkan kualitas pelayanan dan penerapan informasi, dengan arah kebijakan : (1) pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam manajemen pemerintahan; (2) peningkatan penggunaan Teknologi Informasi Komunikasi dalam pelayanan publik menuju cyber province. Bidang Pertanahan melalui strategi meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dengan arah kebijakan mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri melalui strategi pertama, Meningkatkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pembinaan tibumtranmas, satuan perlindungan masyarakat, dan unsur rakyat terlatih lainnya, (b) Peningkatan kuantitas dan kualitas Pol PP dan PPNS Se Jawa Barat. Strategi kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hak dan kewajiban politik sebagai warga Negara, dengan arah kebijakan (a) Meningkatkan fungsi partai politik dalam pendidikan politik, (b) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan politik, (c) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemilu. Strategi ketiga, Memantapkan semangat kebangsaan dan bernegara, dengan arah kebijakan Peningkatan pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa dan Negara. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, melalui Strategi pertama, Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, dengan arah kebijakan (a) Penataan struktur organisasi yang proporsional, (b) Peningkatan pelayanan administrasi organisasi, (c) Penuntasan kejelasan batas administrasi daerah, (d) Percepatan Penanganan dan Pelayanan kepada masyarakat, (e) Peningkatan transparansi dan akuntabiltas melalui pengembangan zona integritas, (f) Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (g) Pengaturan pengelolaan keuangan daerah, (h) Peningkatan pelayanan pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah, (i) Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah Provinsi Jawa Barat, (j) Peningkatan penerimaan daerah sesuai dengan potensi, (k) Peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam menyelesaikan aset-aset daerah yang bermasalah, (l) Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), (m) Peningkatan Pengawasan internal untuk mendukung tata kelola dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, (n) Penataan pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Strategi kedua, Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat, dengan arah kebijakan peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparat. Strategi ketiga, Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku aparatur berbasis kompetensi, (b) Meningkatkan kesejahteraan aparatur berbasis kinerja. Strategi keempat, Menata sistem hukum di daerah, dengan arah kebijakan (a) Menyediakan produk hukum daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, (b) Peningkatan Penyelarasan peraturan daerah, (c) Peningkatan sinergitas penanganan perkara dengan lembaga lainnya. Strategi kelima, Meningkatkan budaya taat hukum, dengan arah kebijakan peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan perundangan dan HAM. Strategi keenam, Meningkatnya kualitas lembaga legislatif dengan arah kebijakan peningkatan kapasitas lembaga legislatif dan intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui strategi meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan partisipasi masyarakat, dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kinerja


IV-10

pemerintah desa melalui peningkatan kemampuan keuangan dan sarana prasarana pemerintahan desa, (b) Peningkatan pembinaan bagi aparat desa, (c) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan (d) Meningkatkan Infrastruktur Perdesaan, dan (e) Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan. Bidang Statistik, melalui strategi Meningkatkan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan pengelolaan Satu Data Pembangunan. Bidang Kearsipan, melalui strategi Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah dengan arah kebijakan Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Misi Keempat, Mewujudkan Jawa Barat yang Nyaman dan Pembangunan Infrastruktur Strategis yang Berkelanjutan, dengan Strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 berdasarkan bidang urusan : Bidang Lingkungan Hidup dengan strategi pertama, menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan (a) peningkatan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah serta penerapan teknologi bersih untuk industri; (b) peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi kedua, meningkatkan kualitas dan fungsi kawasan lindung dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan kawasan lindung hutan dan non hutan. Strategi ketiga, meningkatkan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan hidup dengan arah kebijakan : (a) peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, dan (b) peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut. Strategi keempat, Menurunkan beban pencemaran lingkungan dan risiko bencana dengan arah kebijakan Peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Strategi kelima, peningkatan pengelolaan kawasan pesisir dan laut dengan arah kebijakan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan pesisir dan laut.

Bidang Pekerjaan Umum dengan strategi pertama, meningkatkan kondisi infrastruktur jalan guna mendukung pelayanan pergerakan orang dan barang, dengan arah kebijakan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Strategi kedua, meningkatkan kondisi infrastruktur sumber daya air dan irigasi untuk konservasi, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dengan arah kebijakan : (a) Peningkatan konservasi sumber daya air (b) Peningkatan pendayagunaan sumber daya air; (c) Pengendalian daya rusak air. Strategi ketiga, meningkatkan kondisi sarana dan prasarana dasar permukiman dengan arah kebijakan (a) peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air minum; (b) peningkatan cakupan pelayanan air limbah domestik; (c) peningkatan cakupan layanan persampahan; (d) peningkatan ketersediaan drainase perkotaan, dan (e) pengembangan lingkungan permukiman sehat, yang disertai dengan peningkatan perilaku dan keterlibatan masyarakat untuk peningkatan kualitas sanitasi. Strategi keempat, Meningkatkan pelayanan jasa konstruksi dan kinerja pengelolaan bangunan, gedung/rumah Negara dengan arah kebijakan (a) Peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi; (b) peningkatan pengelolaan bangunan gedung/rumah Negara. Bidang Penataan Ruang melalui strategi, meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing dengan arah kebijakan peningkatan kinerja perencanaan ruang. Bidang Perumahan melalui strategi pertama, meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan penyediaan rumah untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR). Strategi kedua, meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian. Strategi ketiga meningkatkan ketersediaan dan kualitas perumahan dengan arah kebijakan (a) Peningkatan ketersediaan rumah layak huni untuk rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpenghasilan Rendah/MBR); (b) peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian. Bidang Perhubungan melalui strategi mengembangkan infrastruktur transportasi perhubungan dalam rangka peningkatan pelayanan pergerakan orang dan barang serta mengembangkan sistem transportasi publik regional yang


IV-11

nyaman dengan arah kebijakan (a) Pengembangan sistem transportasi darat melalui pengembangan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport) dan angkutan Kereta Api; (b)pengembangan sistem transportasi udara; (c) pengembangan sistem transportasi laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya, dan (d) peningkatan sarana dan prasarana dasar perhubungan. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, melalui strategi pertama meningkatkan penyediaan infrastruktur energi ketenagalistrikan, dengan arah kebijakan meningkatkan cakupan dan akses masyarakat terhadap ketenagalistrikan. Strategi kedua, mengembangkan sumber energi baru terbarukan dan konservasi energi, sumber daya mineral, geologi, dan air tanah, dengan arah kebijakan (a) meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan; (b) meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber energi panas bumi; (c) Meningkatkan upaya pengelolaan, pengusahaan, dan nilai tambah sumber daya mineral, geologi, dan air tanah.

Misi Kelima, Meningkatkan Kehidupan Sosial, Seni dan Budaya, Peran Pemuda dan Olahraga serta Pengembangan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 berdasarkan urusan/kewenangan adalah Bidang Pemuda dan Olahraga melalui strategi pertama, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga dengan arah kebijakan pendukungan pembangunan gelanggang olahraga di kota/kabupaten. Strategi kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas olahragawan berprestasi secara berkelanjutan dengan arah kebijakan peningkatan pembinaan olahragawan. Strategi ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga dengan arah kebijakan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Strategi keempat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri dengan arah kebijakan (a) Peningkatan peran serta organisasi kepemudaan dalam pembangunan; (b) peningkatan pembinaan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif. Bidang Kebudayaan melalui strategi pertama, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, sastra, dan aksara daerah dengan arah kebijakan (a) peningkatan pelestarian dan perlindungan budaya lokal. Strategi kedua, Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap aspek kesejarahan, nilai-nilai tradisi, permusiuman, dan kepurbakalaan bagi pengembangan budaya daerah, dengan arah kebijakan terwujudnya Jawa Barat sebagai pusat budaya. Strategi ketiga, peningkatan kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya. Strategi kedua, Meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap seni dan perfilman daerah dengan arah kebijakan peningkatkan pelestarian dan perlindungan seni dan perfileman daerah, peningkatan pelestarian seni dan perfilman daerah serta meningkatnya kualitas dan kuantitas pusat gelar karya seni dan budaya. Strategi keempat, Meningkatkan pengelolaan dan pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dalam bidang seni dan budaya, dengan arah kebijakan Peningkatan perlindungan dan pengakuan atas seni dan budaya Jawa Barat. Strategi kelima, Meningkatkan SDM Bidang Seni dan Budaya, dengan arah kebijakan Peningkatan penghargaan dan pembinaan kepada seniman, budayawan, komunitas seni, budaya, dan pariwisata, serta masyarakat. Bidang Sosial melalui strategi pertama, mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan memberikan pelayanan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), melalui sistem panti dan luar panti atau berbasiskan masyarakat/ komuniti, serta bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya. dengan arah kebijakan Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial terhadap PMKS dan penghargaan kepada para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan keluarga pahlawan serta terpeliharanya nilai-nilai keperintisan, kepahlawanan, kejuangan, dan kesetiakawanan sosial. Strategi kedua, meningkatkan peran dan fungsi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS, dengan arah kebijakan pendayagunaan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penanganan PMKS dan pembangunan kesejahteraan sosial. Strategi ketiga, Meningkatkan penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, dengan arah kebijakan Penanggulangan korban bencana. Bidang Agama melalui strategi kesatu, meningkatkan kerukunan


IV-12

antar agama dan pemahaman pengamalan agama dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas kerukunan hidup baik interumat beragama maupun antarumat beragama. Strategi kedua, meningkatkan peran lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan dalam pembangunan dengan arah kebijakan penguatan lembaga keagamaan.

Fokus pembangunan Tahun 2015, diarahkan pada pembangunan berbasis sektoral melalui 10 (sepuluh) skenario pembangunan Common Goals, pembangunan berbasis tematik kewilayahan, dan pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi. Untuk fokus pembangunan sektoral, dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) strategi yaitu: Pertama, pelibatan komunitas berbasis masyarakat dengan prinsip penguatan aktor lokal (strengthening local actor); Kedua, integrasi seluruh potensi nyata pembangunan dan daya saing di seluruh kabupaten/kota; Ketiga, penerapan manajemen pemerintahan model hibrida sebagai penghela percepatan pembangunan, yaitu mengkombinasi manajemen berbasis daerah otonom Kabupaten/Kota dengan manajemen kewilayahan; Keempat, penguatan komitmen pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas pemerintahan; serta Kelima, peningkatan peran multi pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan mutu serta akuntabilitas pembangunan. Penjabaran tematik sektoral untuk 10 (sepuluh) Common Goals adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan, dengan sasaran:

a. Menyelenggarakan pendidikan formal dasar dan menengah, dengan kegiatan tematik adalah Jabar bebas putus jenjang sekolah;

b. Menyelenggarakan pendidikan nonformal Paket A, B, dan C plus kewirausahaan, dan keaksaraan fungsional (KF) , dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pelayanan pendidikan non formal plus kewirausahaan dengan sasaran usia 15 tahun ke atas;

c. Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif, dengan kegiatan tematik adalah Pendidikan berkebutuhan khusus;

d. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan relevansi dan kualitas pendidikan tinggi;

e. Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan fasilitas pendidikan dan kompetensi tenaga pendidik.

2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas PONED, dan pemenuhan sumber daya kesehatan;

b. Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi, dengan kegiatan tematik adalah Pemenuhan pelayanan kesehatan dasar ibu dan anak;

c. Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa;

d. Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, dengan kegiatan tematik adalah Pemberantasan penyakit menular dan penyakit tidak menular serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

3. Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku, dengan sasaran:


IV-13

a. Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi, dengan kegiatan tematik adalah Penanganan kemacetan lalu lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya;

b. Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi, dengan kegiatan tematik adalah Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung-Cirebon, Cianjur-Sukabumi-Bogor, Jakarta-Cirebon, Bandung-Tasikmalaya serta Jabar Selatan;

c. Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan, dengan kegiatan tematik adalah Infrastruktur jalan dan perhubungan;

d. Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan, dengan kegiatan tematik adalah Infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis;

e. Kawasan Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan, dengan kegiatan tematik adalah Kawasan industri terpadu, infrastruktur permukiman dan perumahan;

f. Terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan, dengan kegiatan tematik adalah Jawa Barat mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik; dan

g. Pemenuhan Terwujudnya pengembangan penyediaan air baku, dengan kegiatan tematik adalah Pemenuhan kecukupan air baku dan pengembangan infrastruktur air bersih perkotaan dan perdesaan di Jawa Barat.

4. Meningkatkan ekonomi pertanian, dengan sasaran:

a. Meningkatnya produksi benih/bibit di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Jabar sebagai sentra produksi benih/bibit nasional;

b. Mengembangkan produk pertanian Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustri;

c. Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi, dengan kegiatan tematik adalah Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, pemenuhan 13 juta ton GKG, dan swasembada protein hewani;

d. Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Jawa Barat bebas rawan pangan;

e. Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan, dengan kegiatan tematik adalah Meningkatnya dukungan infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) disentra produksi pangan.

5. Meningkatkan ekonomi non pertanian, dengan sasaran:

a. Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan budaya masyarakat bekerja, perluasan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha UMKM;


IV-14

b. Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi, dengan kegiatan tematik adalah Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan dan mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi;

c. Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan skema pembiayaan alternatif;

d. Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan industri manufaktur;

e. Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan industri keratif kreatif dan wirausahawan muda kreatif.

6. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan kebencanaan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung serta berkurangnya luasan lahan kritis, dengan kegiatan tematik adalah Konservasi dan rehabilitasi kawasan lindung 45%;

b. Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan sampah terpadu, dengan kegiatan tematik adalah Pengendalian pencemaran limbah industri, limbah domestik, dan pengelolaan sampah regional;

c. Meningkatnya efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana, dengan kegiatan tematik adalah Penanganan bencana longsor dan banjir.

7. Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan, dan olahraga dengan sasaran:

a. Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga bertaraf internasional dan kepemudaan, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan;

b. Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat;

c. Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat;

d. Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata, dengan kegiatan tematik adalah Pengembangan destinasi wisata.

8. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya ketahanan keluarga dan keluarga berencana, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana;

b. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengokohan Ekonomi Keluarga, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga;

c. Meningkatnya pengelolaan kependudukan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan pengelolaan kependudukan.

9. Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan, dengan sasaran:

a. Menurunnya penduduk miskin di Jawa Barat, dengan kegiatan tematik adalah Pengurangan kemiskinan;


IV-15

b. Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan sosial, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial terhadap PMKS;

c. Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat.

10. Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan, dengan sasaran:

a. Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance, dengan kegiatan tematik adalah Modernisasi Pemerintahan dan profesionalisme aparatur;

b. Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan kualitas komunikasi organisasi dan komunikasi public;

c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dengan kegiatan tematik adalah Penataan sistem hukum dan penegakan hukum;

d. Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan, dengan kegiatan tematik adalah Kerjasama program pembangunan dan pendanaan multipihak;

e. Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Akuntabilitas Pembangunan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas pembangunan serta pengelolaan aset dan keuangan;

f. Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan, dengan kegiatan tematik adalah Peningkatan sarana dan prasarana Pemerintahan dan Desa.

Gambar 4.1. Common Goal Tahun 2013-2018


IV-16

Sedangkan, fokus pembangunan Kewilayahan di Jawa Barat pada tahun 2015 diarahkan pada pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara umum, kebijakan pembangunan kewilayahan adalah:

1. Pemerataan pembangunan melalui pengembangan wilayah yang terencana, terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan;

2. Peningkatan percepatan pembangunan wilayah tertinggal agar dapat sejajar dengan wilayah lainnya melalui pendekatan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarananya;

3. Peningkatan keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan. Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan perdesaan diarahkan pada pengembangan desa-desa pusat pertumbuhan yang akan menjadi pusat produksi agroindustri/agropolitan dan sektor lainnya. Serta peningkatan pembangunan desa di wilayah perbatasan melalui Tematik Wilayah Perbatasan, antara lain : Peningkatan kebutuhan ruang kelas dan tenaga pengajar dalam rangka mendukung program wajib belajar 9 tahun; Ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di perbatasan; Penguatan infrastruktur jalan dan jembatan lintas perbatasan; Peningkatan pendapatan masyarakat daerah perbatasan melalui pengembangan kewirausahaan dan komoditas unggulan; Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan publik; dan Terjaminnya ketersediaan layanan listrik dan air bersih.

4. Peningkatan kerjasama antar daerah khususnya di kawasan metropolitan dan pengembangan Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi untuk menciptakan sinergitas dan integrasi wilayah, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaannya.

5. Peningkatan pembangunan di wilayah perbatasan dengan arah kebijakan wilayah sebagai berikut:

a. Wilayah Jabodetabekjur :

1) Penguatan kelembagaan dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan BKSP Jabodetabekjur;

2) Penataan Ruang dengan fokus sinkronisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Jabodetabekjur;

3) Pengembangan transportasi regional dengan fokus pembangunan jaringan moda angkutan massal;

4) Penataan sumber daya air dengan fokus penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengamanan air baku, serta pembangunan dan rehabilitasi situ/waduk;

5) Pengembangan pengelolaan persampahan dengan fokus pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan;

6) Penanganan pendidikan dengan fokus pembangunan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru;


IV-17

7) Penanganan kesehatan dengan fokus penyediaan sarana kesehatan dan penanggulangan penyakit menular;

8) Pengembangan ekonomi dengan fokus penetapan dan pemanfaatan kawasan ekonomi khusus;

9) Pengembangan agribisnis dengan fokus pembangunan rumah potong hewan regional, pelelangan ikan regional dan pasar induk regional, serta kawasan pengembangan peternakan sapi potong;

10) Penanganan tenaga kerja, kependudukan, dan sosial dengan fokus pembangunan sistem informasi kependudukan Jabodetabekjur dan pembangunan informasi tenaga kerja.

b. Wilayah perbatasan Jawa Barat - Jawa Tengah :

1) Bidang Sosial dan Pemerintahan :

a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin;

b) Pendidikan, dengan fokus praktek kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendataan siswa;

c) Batas wilayah, dengan fokus penetapan batas wilayah dan pembangunan tugu batas.

2) Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup :

a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang;

b) Lingkungan Hidup, dengan fokus pengelolaan daerah aliran sungai;

c) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk dan normalisasi sungai serta rehabilitasi jaringan irigasi;

d) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan dan peningkatan jalan serta pembangunan jembatan;

e) Perhubungan, dengan fokus pembangunan PJU serta sinkronisasi fungsi dan kelas jalan.

3) Bidang Ekonomi :

a) Pertanian, dengan fokus pemberantasan hama, pertanian multi aktivitas (padi – ternak), serta relokasi dan optimalisasi check point ternak dan hasil hutan;

b) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pembangunan dan penataan pasar kecamatan;

c) Pariwisata, dengan fokus koordinasi dan pengembangan paket wisata.

c. Wilayah Perbatasan Jawa Barat-Banten :

1) Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintahan :

a) Kesehatan, dengan fokus penanganan keluarga miskin dan penyakit menular;

b) Pendidikan, dengan fokus penanganan keluarga miskin, peningkatan mutu pendidikan, dan kesejahteraan guru;

c) Sosial, dengan fokus perlindungan masyarakat adat kakolotan;

d) Batas wilayah, dengan fokus penataan dan penetapan batas wilayah provinsi, pembangunan pilar, dan gapura batas wilayah;


IV-18

e) Kerjasama Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien di Daerah yang berbatasan.

2) Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah :

a) Penataan Ruang dan Permukiman, dengan fokus koordinasi penataan ruang perbatasan dan pengendalian lingkungan hidup serta penyediaan rumah layak huni;

b) Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan fokus pembangunan bendung/waduk, normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, dan penyediaan prasarana dan sarana air bersih;

c) Infrastruktur Jalan dan Jembatan, dengan fokus pembangunan, peningkatan jalan, dan peningkatan status jalan serta pembangunan jembatan;

d) Perhubungan, dengan fokus pengendalian muatan lebih dan penataan terminal serta trayek angkutan.

3) Bidang Ekonomi :

a) Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan pusat pemasaran dan pembinaan KUMKM;

b) Pariwisata, dengan fokus penataan kawasan wisata dan pengembangan paket-paket wisata;

c) Ketenagakerjaan, dengan fokus memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh pekerjaan (masyarakat berbudaya kerja).

Gambar 4.2.

Kebijakan Operasional Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat


IV-19

Skenario Pembangunan berbasis kewilayahan (tematik kewilayahan) yang berdasarkan kepada wilayah koordinasi pemerintahan dan pembangunan, sebagai berikut :

I. WKPP I (Wilayah Bogor )

1. Mengembangkan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras, dan unggas lokal;

2. Mengembangkan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global;

3. Mengembangkan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya;

4. Mengembangkan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhan Ratu dan mengelola cagar biosfer Cibodas;

5. Mengembangkan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

II. WKPP II (Wilayah Purwakarta)

1. Mengembangkan industri manufaktur;

2. Mengembangkan industri keramik dan gerabah;

3. Mengembangkan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;

4. Mengembangkan wisata sejarah dan wisata ziarah (pilgrimage);

5. Mengembangkan metropolitan BODEBEK KARPUR.

III. WKPP III (Wilayah Cirebon)

1. Mengembangkan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan ;

2. Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija;

3. Mengembangkanindustri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal;

4. Melestarikan keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata;

5. Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati.

IV. WKPP IV (Wilayah Priangan)

1. Mengembangkan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;

2. Mengembangkan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing, dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;

3. Mengembangkan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;

4. Mengembangkan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;

5. Mengembangkan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Barat tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Pemerintah telah menetapkan kawasan strategis nasional di Jawa Barat, yaitu :


IV-20

1. Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur termasuk Kepulauan Seribu; 2. Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; 3. Kawasan Uji Coba Terbang Roket Pameungpeuk; 4. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Pameungpeuk; 5. Kawasan Stasiun Pengamat Dirgantara Tanjungsari; 6. Kawasan Stasiun Telecomand; 7. Kawasan Stasiun Bumi Penerima Satelit Mikro; 8. Kawasan Pangandaran – Kalipucang - Segara Anakan- Nusa Kambangan.

Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), terdiri dari :

a. PKN Jabodetabek, meliputi Provinsi Jabar, DKI, dan Banten; b. PKN Bandung Raya; c. PKN Cirebon.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terdiri dari :

a. PKW Sukabumi; b. PKW Palabuhanratu; c. PKW Cikampek - Cikopo; d. PKW Kadipaten; e. PKW Pangandaran; f. PKW Indramayu; g. PKW Tasikmalaya;

Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Jawa Barat Tahun 2009-2029 telah ditetapkan Pusat Kegiatan Nasional Provinsi (PKNp) Palabuhanratu dan Pangandaran serta kebijakan pembangunan kewilayahan berdasarkan Wilayah Pengembangan yang ditentukan berdasarkan: potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat permukiman perkotaan, dan kegiatan produksi serta perkembangan daerah sekitarnya tetap dipertahankan. Pembangunan Wilayah Pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan kegiatan ekonomi yang diharapkan memberikan peningkatan kesejahteraan rakyat, dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Wilayah Pengembangan Bodebekpunjur (Kabupaten dan Kota Bogor, Bekasi, Kota Depok, dan kawasan Puncak di Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :

a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani); d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi; e. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan; f. Peningkatan fungsi kawasan lindung; g. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; h. Pengembangan energi baru terbarukan; i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; j. Peningkatan investasi padat karya; k. Peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan;


IV-21

l. Pengendalian pencemaran air; m. Penataan daerah otonom.

2. Wilayah Pengembangan Sukabumi (Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur), difokuskan pada :

a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi dan protein hewani); d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi; e. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; f. Pengembangan energi baru terbarukan; g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; h. Penataan daerah otonom; i. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.

3. Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning (Kabupaten dan Kota Cirebon, Kabupaten Indramayu, Majalengka, dan Kuningan), difokuskan pada :

a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan c. Peningkatan investasi; d. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai dan protein hewani); e. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi; f. Peningkatan fungsi kawasan lindung; g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; h. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; i. Pengembangan energi baru terbarukan j. Pembangunan infrastruktur transportasi; k. Penataan daerah otonom.

4. Wilayah Pengembangan Bandung Raya (Kabupaten dan Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan sebagian Kabupaten Sumedang), difokuskan pada:

a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; c. Pengendalian pencemaran (air, udara, dan sampah); d. Pembangunan infrastruktur transportasi; e. Pembangunan tempat sampah regional yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan; f. Peningkatan mutu air baku; g. Pengendalian pencemaran air; h. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; i. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; j. Pengembangan energi baru terbarukan; k. Pengembangan jasa dan perdagangan; l. Penataan daerah otonom.

5. Wilayah Pengembangan Priangan Timur - Pangandaran (Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Pangandaran), difokuskan pada :

a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan;


IV-22

b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani); d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi; e. Peningkatan fungsi kawasan lindung; f. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; g. Pengembangan energi baru terbarukan; h. Pengembangan pariwisata berbasis biodiversity; i. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; j. Penataan daerah otonom.

6. Wilayah Pengembangan Purwasuka (Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang), difokuskan pada:

a. Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan; b. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan; c. Peningkatan produksi dan distribusi pangan (padi, jagung, kedelai, dan protein hewani); d. Peningkatan infrastruktur sumber daya air dan irigasi; e. Peningkatan pelayanan infrastruktur ketenagalistrikan; f. Pengembangan energi baru terbarukan; g. Peningkatan kesiapan dini dan mitigasi bencana; h. Penataan daerah otonom; i. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di kawasan pesisir.

Selain program pembangunan berbasis tematik kewilayahan, dalam keterkaitan sebagai destinasi wisata, mendukung Jabar Green Provience 2025 berbasis lingkungan dan dicirikan oleh penerapan dan penggalian ilmu pengetahuan serta teknologi, maka direncanakan pengembangan 3 (tiga) kawasan geopark Jawa Barat yaitu (a) Geopark Palabuhan Ratu-Cileutuh-Cikaso; (b) Geopark Tangkuban Parahu-Citatah-Saguling; (c) Geopark Tasikmalaya Selatan-Pangandaran.Ketiga kawasan ini dipilih berdasarkan kepada tiga kriteria yaitu (1) keunggulan geologi (geodiversity dan geoheritage); (2) pariwisata (alami) yang telah berkembang; dan (3) ketersediaan infrastruktur yang ada.

Pengembangan Wilayah Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan (Growth Center) saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 3 (tiga) Wilayah Metropolitan, meliputi Metropolitan Bogor Depok Bekasi Karawang Purwakarta (Bodebek Karpur) meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, Metropolitan Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dan Metropolitan Cirebon Raya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Selain itu terdapat 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan (Growth Center) meliputi: Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya. Arah kebijakan pengembangan metropolitan antara lain : (1) Mewujudkan Pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan Mandiri; Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern; Metropolitan Cirebon Raya sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah; (2) Mengembangkan Metropolitan Bodebek Karpur, Bandung Raya, dan Cirebon Raya sebagai Penghela Pembangunan Ekonomi, Kesejahteraan, Modernitas, dan Keberlanjutan bagi seluruh Masyarakat Jawa Barat; dan (3) Mengakselerasi Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur-Infrastruktur Strategis yang menghubungkan dan berada di Wilayah Metropolitan di Provinsi Jawa Barat.


IV-23

Gambar 4.3.

Tiga Metropolitan dan Tiga Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat

Gambar 4.4.

Konsep Twin Metropolitan Bodebekkarpur - DKI Jakarta


IV-24

Metropolitan Bodebek Karpur akan dikembangkan sebagai Metropolitan Mandiri dengan sektor unggulan industri manufaktur, jasa, keuangan, serta perdagangan, hotel, dan restoran. Secara spesifik, upaya pengembangan Metropolitan Bodebek Karpur sebagai Metropolitan Mandiri ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Twin Metropolitan Bodebek Karpur – DKI Jakarta.

Dengan menggunakan pendekatan Twin Metropolitan ini, Wilayah Bodebek Karpur akan dikembangkan sebagai 1st tier metropolitan, berdampingan dengan DKI Jakarta yang juga merupakan 1st tier metropolitan. Sebagai mitra pembangunan yang sejajar dengan DKI Jakarta, di Wilayah Bodebek Karpur nantinya juga akan dikembangkan cluster-cluster untuk kantor pusat perusahaan, perdagangan, perbankan, jasa pelayanan, asuransi, hukum, penelitian dan pemerintahan. Wilayah Metropolitan Bandung Raya akan dikembangkan sebagai Metropolitan Modern, dengan sektor unggulan wisata perkotaan, industri kreatif dan pengembangan Ipteks. Wilayah Metropolitan Cirebon Raya akan dikembangkan sebagai Metropolitan Budaya dan Sejarah, dengan sektor unggulan wisata, industri, dan kerajinan, dengan arah kebijakan. Pusat pertumbuhan pangandaran akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis pariwisata, pusat pertumbuhan Palabuhanratu akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan berbasis sektor perikanan dan pariwisata. Pusat pertumbuhan Rancabuaya akan dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan wilayah berbasis pariwisata. Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan diharapkan dapat berfungsi sebagai penghela percepatan pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernisasi dan keberlanjutan di Jawa Barat. Selain itu, manajeman pengembangan metropolitan akan dilakukan dengan model hibrida yaitu mengkombinasikan antara manajemen pembangunan berbasis daerah otonom kabupaten/kota dengan manajemen pembangunan lintas kabupaten/kota berbasis Metropolitan dengan mengedepankan peran Gubernur sebagai Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Gambar 4.5.

Peta Metropolitan di Jawa Barat


IV-25

Gambar 4.6.

Pengembangan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat

Dalam rangka sinergi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah, berpedoman kepada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, yang terdiri dari 14 (empat belas ) prioritas pembangunan, yaitu : Reformasi birokrasi dan tata kelola; pendidikan; kesehatan; penanggulangan kemiskinan; ketahanan pangan; infrastruktur; iklim investasi dan iklim usaha; energi; lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi; serta prioritas lainnya di bidang politik, hukum, dan keamanan; prioritas lainnya di bidang perekonomian dan prioritas lainnya di bidang kesejahteraan rakyat.

Selain itu, arah kebijakan pembangunan di daerah harus mengacu kepada Instrukti Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang meliputi : pro rakyat, keadilan untuk semua (justice for all) dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs). Untuk program pro rakyat, memfokuskan kepada : (a) program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga; (b) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; dan (c) program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

Program keadilan untuk semua (Justice For All), memfokuskan kepada : (a) program keadilan bagi anak; (b) program keadilan bagi perempuan; (c) program keadilan di bidang ketenagakerjaan; (d) program keadilan di bidang bantuan hukum; (e) program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan; dan (f) program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan.

Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), memfokuskan pada : (a) program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, (b) program pencapaian


IV-26

pendidikan dasar untuk semua, (c) program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, (d) program penurunan angka kematian anak; (e) program kesehatan ibu; (f) program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) program penjaminan kelestarian lingkungan hidup; (h) program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium melalui pengembangan kemitraan untuk pembangunan.

Arah kebijakan percepatan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) di provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 56 Tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan, dengan target : pertama, menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari US$1,00 (PPP) per kapita per hari sampai dengan 2015; kedua, mewujudkan kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua, termasuk perempuan dan kaum muda; dan ketiga, menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan sampai dengan tahun 2015.

2. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua, dengan target : pertama, menjamin pada 2015 semua anak-anak, laki-laki maupun perempuan dimanapun dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

3. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan target : menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan lanjutan pada tahun 2005, dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015.

4. Program penurunan angka kematian anak, dengan target menurunkan angka kematian balita (AKBA) hingga dua per tiga dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2015.

5. Program kesehatan ibu, dengan target menurunkan angka kematian ibu hingga tiga per empat sampai dengan tahun 2015.

6. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dengan target : pertama, mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru HIV/AIDS pada tahun 2015; kedua, mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus baru malaria dan penyakit utama lainnya (Tuberkolusis) hingga tahun 2015.

7. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup, dengan target : pertama, memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dengan kebijakan dan program Nasional serta mengembalikan sumber daya lingkungan yang hilang; kedua, menurunkan hingga setengah proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan sanitasi layak hingga tahun 2015; dan ketiga, mencapai peningkatan yang signifikan dalam kehidupan penduduk miskin di permukiman kumuh pada tahun 2020.

4.2. Prioritas Pembangunan Daerah

4.2.1. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, yaitu:

1) Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.


IV-27

2) Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan. 3) Pengangguran dan ketenagakerjaan. 4) Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. 5) Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis. 6) Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province. 7) Kualitas demokrasi. 8) Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana 9) Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. 10) Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal. 11) Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat. 12) Penanggulangan penduduk miskin. 13) Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA). 14) Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). 15) Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU). 16) Ketahanan Pangan. 17) Keamanan dan ketertiban daerah

4.2.2 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 berjumlah 101 (seratus satu) program yang terbagi ke dalam 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, adalah sebagai berikut :

URUSAN WAJIB

1. Pendidikan a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar; b. Program Pendidikan Menengah dan Tinggi; c. Program Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal; d. Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus; e. Program Pembinaan dan Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

2. Kesehatan a. Program Promosi Kesehatan; b. Program Pengembangan Lingkungan Sehat; c. Program Pelayanan Kesehatan; d. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular; e. Program Sumber Daya Kesehatan; f. Program Manajemen Kesehatan.

3. Lingkungan Hidup a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; b. Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim; c. Program Pengelolaan Kawasan Lindung; d. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; e. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut.

4. Pekerjaan Umum a. Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan; b. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;


IV-28

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan; d. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan; e. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan

lainnya; f. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya

Air lainnya; g. Program Pengendalian Banjir dan Kekeringan serta Pengamanan Pantai; h. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman; i. Program Pembinaan Jasa Konstruksi.

5. Penataan Ruang

a. Program Penataan Ruang.

6. Perencanaan Pembangunan a. Program Kerjasama Pembangunan; b. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; c. Program Penelitian, Studi, dan Survey.

7. Perumahan a. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

8. Kepemudaan dan Olahraga a. Program Peningkatan dan Pembinaan Peran Serta Pemuda; b. Program Pembinaan, Pemasyarakatan, dan Pengembangan Olah Raga.

9. Penanaman Modal a. Program Peningkatan Iklim, Promosi, dan Kerjasama Investasi; b. Program Pembinaan dan Pengembangan BUMD dan Lembaga Keuangan Non-Perbankan.

10. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Koperasi, Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah; b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

11. Kependudukan dan Catatan Sipil a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

12. Ketenagakerjaan a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan; c. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

13. Ketahanan Pangan a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak a. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender dalam Pembangunan; b. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak; c. Program Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga.

15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera a. Program Pelayanan Keluarga Berencana; b. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).


IV-29

16. Perhubungan a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitasi Lalu Lintas Angkutan Jalan

(LLAJ); c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan; d. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; e. Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor.

17. Komunikasi dan Informatika a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Massa, dan Pemanfaatan

Teknologi Informasi.

18. Pertanahan a. Program Pengadaan, Penataan, dan Pengendalian Administrasi Pertanahan.

19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri a. Program Pendidikan Politik Masyarakat; b. Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian a. Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah; b. Program Pengembangan Kompetensi Aparatur; c. Program Peningkatan Kesejahteraan Sumber Daya Aparatur; d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; f. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur; g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan, Kesadaran Hukum dan HAM; h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah; i. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah; j. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; k. Program Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan.

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa a. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; b. Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa; c. Program Peningkatan Infrastruktur Perdesaan; d. Program peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

22. Sosial a. Program Pelayanan Rehabilitasi Sosial; b. Program Pemberdayaan Sosial; c. Program Perlindungan Sosial; d. Program Penanggulangan Bencana Alam dan Perlindungan Masyarakat; e. Program Pendayagunaan dan Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

23. Kebudayaan a. Program Pengembangan Nilai Budaya; b. Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya.

24. Statistik a. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.


IV-30

25. Kearsipan a. Program Pengembangan Kearsipan.

26. Perpustakaan a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

URUSAN PILIHAN

1. Perikanan dan Kelautan a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan; b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap.

2. Pertanian a. Program Peningkatan Produksi Pertanian; b. Program Pemberdayaan Sumber Daya Pertanian; c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak, dan Ikan; d. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan,

dan Kehutanan.

3. Kehutanan a. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan.

4. Perindustrian a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; b. Program Penataan Struktur dan Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

5. Perdagangan a. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Perdagangan Dalam Negeri; b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor; c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

6. Pariwisata a. Program Pengembangan Destinasi Wisata; b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.

7. Energi dan Sumber Daya Mineral a. Program Pembinaan, Pengembangan Sumber Daya Mineral, Geologi, dan Air Tanah; b. Program Pembinaan, Pengembangan Ketenagalistrikan, dan Pemanfaatan Energi; c. Program Pembinaan, Pengembangan Panas Bumi dan Migas.

8. Ketransmigrasian a. Program Pengembangan Transmigrasi;

Salah satu urusan wajib mengenai keagamaan yang merupakan kewenangan pusat, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penciptaan iklim kondusif, keamanan, dan kenyamanan beribadah, melalui program pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama.


IV-31

4.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota

4.3.1. Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) I Bogor

1. Kabupaten Bogor

a. Bidang Pemerintahan

(1) Penataan kelembagaan dan penguatan Sumber Daya Aparatur;

(2) Bantuan pendidikan Aparatur;

(3) Percepatan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan publik wilayah perbatasan;

(4) Peningkatan pembangunan infrastruktur Desa;

(5) Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa;

(6) Peningkatan sarana prasarana fasilitas kerja Kecamatan;

(7) Pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan;

(8) Efektivitas Pemanfaatan Peran TJSL;

(9) Fasilitasi Pemekaran Kabupaten Bogor Barat.

b. Bidang Ekonomi

(1) Pengembangan diversifikasi usaha pertanian (wilayah selatan) dan pelatihan pengembangan usaha jasa (wilayah utara);

(2) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi;

(3) Penciptaan iklim kondusif bagi investasi melalui kemudahan prosedur ijin dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi;

(4) Dukungan pengembangan usaha jasa perdagangan;

(5) Dukungan pengembangan agribisinis ikan air tawar;

(6) Dukungan pengembangan pariwisata agrowisata dan ekowisata (alam).

c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata, sentra produksi pertanian, dan di perbatasan Jabar-Banten;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bogor Ring Road, Depok–Antasari, Cinere-Jagorawi);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas yang luar biasa serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain pembangunan ruas Jalan Sentul-Hambalang-Tajur-Cibadak-Sp. Sukamakmur-Cariu-Kota Bunga-Cipanas dan Reaktivasi kereta api jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang);


IV-32

(4) Dukungan pembangunan dan pengembangan jalur kereta api khusus barang / kargo (a.l. angkutan dari Cicurug Sukabumi menuju Jakarta), elektrifikasi, dan rel ganda kereta api;

(5) Dukungan pengembangan Pangkalan Udara Atang Sanjaya;

(6) Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Ciliwung;

(7) Dukungan pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi;

(8) Perbaikan jaringan irigasi;

(9) Dukungan percepatan pembangunan sanitasi permukiman;

(10) Percepatan pembangunan TPPAS regional Nambo;

(11) Peningkatan cakupan pelayanan air minum;

(12) Dukungan penyediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR);

(13) Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang;

(14) Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi perdesaan;

(15) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Puncak;

(16) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.

d. Bidang Sosial Budaya

(1) BOS Provinsi;

(2) Pemberian Beasiswa (semua jenjang pendidikan);

(3) Pemberian bantuan untuk peralatan laboratorium untuk SMA & SMK;

(4) Membangun ruang kelas baru & rehabilitasi ruang kelas;

(5) Memperkuat 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan SMA;

(6) Kesejahteraan Guru di daerah terpencil dan perbatasan;

(7) Membangun jejaring kerjasama pendidikan dengan dunia usaha;

(8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan Rumah Sakit PONEK;

(9) Beasiswa bagi Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota;

(10) Jaminan kesehatan di daerah terpencil;

(11) Insetif tenaga kesehatan di daerah terpencil;

(12) Pembangunan Gedung Rawat GAKIN di Rumah Sakit Kabupaten/Kota;

(13) Peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat;

(14) Promosi kesehatan;


IV-33

(15) Penyalur tenaga kerja potensial;

(16) Penciptaan Wirausaha baru;

(17) Pembangunan Pusat Seni dan budaya di Kabupaten/Kota;

(18) Pengembangan dan pelestarian Cagar Budaya;

(19) Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

(20) Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

(21) Pembangunan Stadion Olahraga di Kabupaten Bogor;

(22) Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/Kota.

2. Kabupaten Sukabumi




(3) Penanganan dan pembangunan Kabupaten dan Desa tertinggal;





(8) Pelibatan Community Outreach dalam pembangunan;

(9) Efektivitas pemanfaatan peran TJSL;

(10) Fasilitasi pemekaran Kabupaten Sukabumi Utara.

b. Bidang Ekonomi


(2) Pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi Minapolitan Mandiri;

(3) Pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa serta pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan;



(6) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia, terutama pengembangan ekowisata bahari (Palabuhan Ratu);


IV-34

(7) Dukungan pengembangan ternak sapi potong;

(8) Dukungan pengembangan ternak unggas pedaging (lokal).

c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi, Sukabumi - Ciranjang);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas melalui pembangunan Jalan lingkar Sukabumi dan Reaktivasi kereta api jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang;

(4) Dukungan pembangunan dan pengembangan jalur kereta api khusus barang / kargo (a.l. angkutan dari Cicurug Sukabumi menuju Jakarta), elektrifikasi dan rel ganda kereta api;

(5) Persiapan pembangunan Bandara Citarate dan pelabuhan laut regional di Palabuhanratu;






(11) Pemanfaatan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga;

(12) Dukungan terhadap pembangunan Waduk Ciletuh dan Waduk Citepus;

(13) Pembangunan Daerah Irigasi Caringin

(14) Dukungan pengembangan pusat pertumbuhan Palabuhanratu;

(15) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah;

(16) Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir.


(1) BOS Provinsi;





IV-35

(5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendidikan SMA;












(17) Pembangunan Pusat Seni dan Budaya di Kabupaten/Kota;





3. Kabupaten Cianjur









(8) Efektivitas pemanfaatan peran TJSL.

b. Bidang Ekonomi


(2) Pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri;


IV-36

(3) Pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa serta pencetakan lahan sawah baru di Wilayah Selatan;



(6) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia, terutama pengembangan agrowisata.

c. Bidang Fisik


(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Sukabumi-Ciranjang dan Ciranjang-Padalarang);

(3) Reaktivasi kereta api jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang;







(10) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Puncak;

(11) Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan kawasan pesisir;

(12) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah.


(1) BOS Provinsi;









IV-37











(19) Pengembangan Kawasan Situs Gunung Padang;

(20) Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).



4. Kota Bogor






b. Bidang Ekonomi




(4) Pencetakan Pengelola dan Pemandu Wisata berkelas dunia, serta penataan destinasi wisata berkelas dunia;


(6) Dukungan pengembangan industri kreatif (makanan dan minuman olahan).

c. Bidang Fisik


IV-38

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi, Bogor Ring Road, Cinere-Jagorawi, dll.);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas yang luar biasa serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan;


(5) Dukungan penanganan banjir lintas wilayah;







(1) BOS Provinsi;




(5) Memperkuat 8 Standar Nasional Pendidkan SMA;














IV-39



(20) Pembangunan Gelanggang Olahraga di Kab/Kota;

5. Kota Sukabumi






(5) Fasilitasi pembangunan Pusat Pemerintahan baru.

b. Bidang Ekonomi




(4) Dukungan pengembangan ternak sapi potong;

(5) Dukungan pengembangan pariwisata.

c. Bidang Fisik


(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Bogor-Ciawi-Sukabumi);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas yang luar biasa serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain Reaktivasi Kereta Api Jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur-Padalarang;

(4) Pembangunan dan pengembangan jalur kereta api khusus barang / kargo (a.l. angkutan dari Cicurug Sukabumi menuju Jakarta), elektrifikasi, dan rel ganda kereta api;






IV-40



(1) BOS Provinsi;













(14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial;







6. Kota Depok








IV-41

b. Bidang Ekonomi

(1) Pelatihan pengembangan diversifikasi usaha pertanian (wilayah selatan) dan pelatihan pengembangan usaha jasa (wilayah utara);


(3) Membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan perwujudan Kawasan Industri ber-IPTEK;


(5) Dukungan pengembangan agribisnis ikan hias;

(6) Dukungan pengembangan usaha jasa perdagangan.

c. Bidang Fisik

(1) Kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra industri;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Depok–Antasari);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas yang luar biasa serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan;



(6) Dukungan pembangunan Waduk Limo;




(10) Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang ;



(1) BOS Provinsi;









IV-42






(14) Penyalur Tenaga Kerja Potensial;







4.3.2. Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) II Purwakarta

1. Kabupaten Subang




(3) Penanganandan pembangunan Kabupaten dan Desa tertinggal;

(4) Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Utara;







(11) Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam percepatan pembangunan Jawa Barat;

(12) Pengendalian keamanan dan trantibum.

b. Bidang Ekonomi

(1) Pengendalian, penertiban, dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi;


IV-43

(2) Pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa;




(6) Dukungan pengembangan budidaya ikan air tawar, dan air payau;

(7) Dukungan pengembangan ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, dan unggas;

(8) Dukungan dalam upaya mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan;

(9) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis;

(10) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM;

c. Bidang Fisik


(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan);

(3) Dukungan pembangunan jalur kereta api khusus barang / kargo (pembangunan shortcut Cibungur (Purwakarta) – Tanjungrasa (Subang);

(4) Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna, perbaikan jaringan irigasi;










(1) BOS Provinsi;

(2) Pemberian Beasiswa (semua Jenjang Pendidikan);



IV-44















(18) Pengembangan dan Pelestarian Cagar Budaya;




2. Kabupaten Karawang











b. Bidang Ekonomi


IV-45







(7) Dukungan pengembangan produktivitas usaha jasa.

c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata, sentra produksi pertanian;

(2) Dukungan penanganan banjir lintas Wilayah;

(3) Penerapan pendekatan struktur, non struktur, dan kultural dalam perbaikan DAS Citarum;






(9) Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga;




(1) BOS Provinsi;







IV-46
















3. Kabupaten Purwakarta







(6) Pelibatan Community Outreach dalam pembangunan; (7) Efektivitas pemanfaatan peran TJSL; (8) Pelibatan Perusahaan Asing dan BUMN dalam percepatan

pembangunan Jawa Barat; (9) Pengendalian keamanan dan trantibum.

b. Bidang Ekonomi




IV-47



(5) Pelatihan pengembangan produktivitas usaha jasa (wilayah utara);

(6) Pengembangan Industri Bata dan Genting serta Kerajinan Gerabah dalam peningkatan produktivitas dan manajerial pengrajian. Serta bantuan peningkatan modal melalui KCR;



(9) Dukungan pengembangan industri keramik dan gerabah;

(10) Dukungan pengembangan ternak sapi potong dan domba;

(11) Dukungan pengembangan budidaya ikan air tawar;


(13) Dukungan pengembangan industri makanan olahan berbasis bahan baku lokal.

c. Bidang Fisik


(2) Dukungan pembangunan jalur kereta api khusus barang / kargo (pembangunan shortcut Cibungur (Purwakarta) – Tanjungrasa (Subang), rel ganda parsial Purwakarta-Ciganea, rel ganda parsial jalur KA Cisomang-Cikadongdong);








(10) Dukungan rehabilitasi dan konservasi lahan kritis;



IV-48


(1) BOS Provinsi;

(2) Pemberian Beasiswa (semua jenjang Pendidikan);



















(21) Pembangunan Gelanggang Olah Raga di Kab/Kota.

4. Kabupaten Bekasi





(4) Pembangunan Tugu Perbatasan Jawa Barat pada Jalan Tol dan Jalan Nasional;




IV-49





b. Bidang Ekonomi




(4) Dukungan Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan prosedur perijinan dan peningkatan infrastruktur pada kawasan investasi.

c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata, sentra produksi pertanian, serta di perbatasan Jabar-DKI Jakarta;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Cimanggis-Cibitung);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain fly over Cibitung, Tegalgede, dan overpass Tegaldanas);

(4) Dukungan pembangunan rel ganda KA Perkotaan Manggarai-Cikarang.

(5) Pelabuhan laut Muara Gembong dan Tarumajaya;




(9) Peningkatan cakupan layanan air minum;




(13) Peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga;



IV-50



(1) BOS Provinsi;









(10) Jaminan kesehatan di daerah terpencil











(21) Pembangunan Stadion Olahraga;


5. Kota Bekasi






IV-51






b. Bidang Ekonomi


(2) Pelatihan pengembangan produktivitas usaha jasa (wilayah utara);


(4) Dukungan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);

(5) Dukungan perwujudan kawasan industri ber- IPTEK.

c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata serta di perbatasan Jabar-DKI Jakarta;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol Cimanggis-Cibitung;

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan (antara lain fly over Lemahabang);


(5) Penanganan kawasan permukiman kumuh;







(1) BOS Provinsi;






IV-52
















4.3.3. Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) III Cirebon

1. Kabupaten Cirebon












(11) Pengendalian keamanan dan tantribum.

b. Bidang Ekonomi


IV-53







(7) Dukungan pengembangan agribisnis mangga gedong gincu;

(8) Dukungan pengembangan industrialisasi perikanan;

(9) Dukungan pengendalian, penertiban dan penataan lahan sawah, serta pemanfaatan lahan kurang produktif;


(11) Dukungan pengembangan destinasi wisata sejarah dan pilgrimage;

(12) Dukungan skema pembiayaan alternatif bagi UMKM.

c. Bidang Fisik



(3) Penanganan kemacetan lalu lintas pada jalur lintas Pantura, serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan;

(4) Pengendalian muatan angkutan barang yang melintasi jalur Bandung-Cirebon;

(5) Peningkatan kondisi infrastruktur pada perbatasan Jabar-Jateng;

(6) Reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon;

(7) Dukungan pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta akses tol dan KA menuju Pelabuhan Cirebon;

(8) Pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor Bandung-Cirebon dan Jakarta-Cirebon;



(11) Penerapan pendekatan non struktur dan kultural dalam perbaikan DAS Cimanuk;


IV-54





(16) Pengendalian pencemaran industri batik rumah tangga Trusmi;

(17) Pengendalian pencemaran industri batu alam di Kecamatan Dukupuntang;



(1) BOS Provinsi;



(4) Membangun Ruang kelas Baru & rehabilitasi ruang kelas;




















IV-55

2. Kabupaten Kuningan












b. Bidang Ekonomi






(6) Pengembangan industri makanan olahan berbahan baku lokal;

(7) Dukungan pengembangan pariwisata (ekowisata) berkelas dunia dengan berbasis masyarakat;

(8) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dan pemanfaatan lahan kurang produktif;


c. Bidang Fisik


(2) Dukungan pembangunan lintas cepat (lintas cepat Kab. Kuningan);

(3) Peningkatan kondisi infrastruktur pada perbatasan Jabar-Jateng;


IV-56

(4) Dukungan pembangunan Waduk Kuningan dan Waduk Kadumanik di Kabupaten Kuningan, serta Waduk Matenggeng di Kab. Cilacap (wilayah genangan di Kab. Kuningan dan Kab. Ciamis);



(7) Pengembangan energi alternatif dan peningkatan rasio elektrifikasi rumah tangga;




(11) Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis;

(12) Dukungan untuk pengembangan Kebun Raya Kuningan dan Taman Keanekaragaman Hayati;



(1) BOS Provinsi;
















IV-57







3. Kabupaten Majalengka











b. Bidang Ekonomi


(2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa;

(3) Pelatihan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis dalam upaya meningkatkan nilai tambah hasil produksi pertanian, serta Moderenisasi ALSINTAN Mandiri;




(7) Dukungan pengembangan industri mangga gedong gincu;



IV-58

c. Bidang Fisik


(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Cikampek-Palimanan, Cileunyi-Sumedang-Dawuan) dan jalan lintas cepat (lintas cepat Kadipaten Kab. Majalengka);


(4) Dukungan pembangunan Jalur KA Tanjungsari-Sumedang-Kertajati-Kadipaten, serta reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon;

(5) Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kab. Majalengka dan Aerocity Kertajati;

(6) Pengendalian pemanfaatan ruang pada Koridor Bandung-Cirebon;

(7) Dukungan pembangunan saluran Majalengka Kromong;




(11) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, kehutanan, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah;

(12) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Kab. Majalengka dan Aerocity Kertajati.


(1) BOS Provinsi;



(4) Membangun Ruang kelas baru & rehabilitasi ruang kelas;











IV-59









4. Kabupaten Indramayu












b. Bidang Ekonomi


(2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa;




(6) Dukungan pengembangan agribisnis mangga gedong gincu;


IV-60

(7) Dukungan pengembangan sistem perdagangan komoditi beras;


c. Bidang Fisik



(3) Penanganan kemacetan lalu lintas pada jalur lintas Pantura serta dukungan terhadap pengembangan transportasi massal perkotaan;

(4) Pengendalian muatan angkutan barang yang melintasi jalur Jakarta -Cirebon;

(5) Pengendalian pemanfaatan ruang pada koridor Jakarta-Cirebon;










(1) BOS Provinsi;













IV-61










5. Kota Cirebon








b. Bidang Ekonomi




(4) Dukungan pengembangan industri batik dan rotan;

(5) Pengembangan industri makanan olahan berbahan baku lokal;

(6) Dukungan pelestarian keraton, wisata sejara dan wisata pilgrimage;


c. Bidang Fisik



(3) Integrasi transportasi massal perkotaan;


IV-62


(5) Reaktivasi jalur KA Kadipaten-Cirebon;

(6) Dukungan pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon serta akses tol dan KA menuju Pelabuhan Cirebon;


(8) Penanganan kawasan perumahan kumuh;






(1) BOS Provinsi;








(9) Jaminan kesehatan di daerah terpencil



(12) Peningkatan kesehatan lingkungan masyarakat.










IV-63

4.3.4. Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) IV Priangan

1. Kabupaten Bandung




(3) PeningkatanpPembangunan infrastruktur Desa;







b. Bidang Ekonomi


(2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan;






(8) Penyusunan model pengelolaan wisata volcano, wisata alam dan wisata kelautan berkelas dunia berbasis masyarakat;


(10) Dukungan pengembangan ternak sapi perah dan domba garut;

(11) Dukungan pengembangan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) berorientasi ekspor.


IV-64

c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota, jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Cileunyi, Sumedang, Dawuan (CISUMDAWU), Soreang – Pasir Koja (Soroja), Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Ciranjang-Padalarang, Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar, Gedebage – Majalaya dll.);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas dengan dukungan infrastruktur antara lain: Jalan lintas cepat Cileunyi-Rancaekek, Jalan lintas cepat Ciwidey, Jalan lintas cepat Soreang-Katapang-Baleendah-Majalaya, Jalan lintas cepat Majalaya, dan Jalan lintas cepat Banjaran;

(4) Pengembangan Transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan monorel di Kawasan Metropolitan Bandung Raya, pembangunan/reaktivasi Jalur Kereta Api: Bandung-Ciwidey;

(5) Angkutan Sungai Dalam Provinsi (ASDP) di Waduk Cirata, Waduk Saguling;

(6) Dukungan penanganan pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan banjir di DAS Citarum;

(7) Penanganan banjir Cileuncang;


(9) Percepatan pembangunan TPPAS regional Legok Nangka;





(14) Pemanfaatan energi alternatif;

(15) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di KBU dan Hulu Sungai Citarum);


(17) Dukungan penanganan banjir, kemacetan, dan pencemaran industri Rancaekek;



(1) BOS Provinsi;




IV-65



















2. Kabupaten Bandung Barat









(8) Pengendalian Keamanan dan Tantribum;

(9) Fasilitasi pembangunan Pusat Pemerintahan.

b. Bidang Ekonomi

(1) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang


IV-66

kurang produktif pada setiap desa serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan;





(6) Dukungan pengembangan ternak sapi perah;

(7) Dukungan pengembangan produksi tanaman hortikultura (sayuran dan buah-buahan) berorientasi ekspor;


c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota, jalan poros lintas menuju sentra wisata, dan sentra produksi pertanian;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol Ciranjang-Padalarang, dan Interchange Jalan Tol Warung Domba;

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas, dengan dukungan antara lain Jalan Lintas Cepat: Jalan Sukasari (Kab. Sumedang)-Lembang (Kab. Bandung Barat), pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang, fly over Cimareme di Kabupaten Bandung Barat;

(4) Pengembangan transportasi massal perkotaan;



(7) Peningkatan kinerja TPPAS Sarimukti;


(9) Peningkatan pelayanan air minum;

(10) Dukungan pembangunan drainase regional Bandung Raya;




(14) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di KBU, Hulu Sungai Citarum dan Citatah Padalarang;



IV-67



(1) BOS Provinsi;





















3. Kabupaten Sumedang








IV-68




(9) Pengendalian keamanan dan tantribum;

(10) Fasilitasi pembangunan Pusat Pemerintahan.

b. Bidang Ekonomi






(6) Dukungan pengembangan ternak domba/kambing;

(7) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis, pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, dan pemanfaatan lahan pertanian kurang produktif;

(8) Dukungan pengembangan jasa perdagangan.

c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota, jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra produksi pertanian;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol (Cileunyi, Sumedang, Dawuan (CISUMDAWU);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas, antara lain jalan lintas cepat selatan Sumedang (Gapura-Rancamulya);

(4) Pengembangan transportasi massal perkotaan;










IV-69

(13) Dukungan penanganan banjir, kemacetan, dan pencemaran industri Rancaekek;



(1) BOS Provinsi;







(8) Pengembangan Taman Budaya, ilmu dan teknologi di kawasan pendidikan Jatinangor;














4. Kabupaten Garut






IV-70

(4) Penataan dan penguatan Desa Pesisir Pantai Selatan;








(12) Fasilitasi Kabupaten Garut Selatan.

b. Bidang Ekonomi

(1) Pengendalian, penertiban dan penataan tata ruang terutama lahan sawah. Serta pencetakan lahan sawah baru untuk mengganti luas lahan sawah yang beralih fungsi;

(2) Pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan;





(7) Penyusunan model pengelolaan wisata volcano, wisata alam, dan wisata kelautan berkelas dunia berbasis masyarakat;


(9) Dukungan pengembangan ternak domba garut dan sapi potong;

(10) Dukungan pengembangan sentra produksi pakan ternak;

(11) Dukungan pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif, dan pariwisata.

c. Bidang Fisik

(1) Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan : Pembangunan/Peningkatan Jalur Poros Bandung – Pangalengan – Rancabuaya, Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, reaktivasi jalur KA Garut-Cikajang, dan pengembangan pelabuhan laut regional;


IV-71

(2) Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis DI Leuwigoong;

(3) Dukungan Jabar mandiri energi perdesaan untuk listrik dan bahan bakar kebutuhan domestik;

(4) Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Cimanuk dan kawasan pesisir;



(7) Dukungan fasilitasi kebijakan penataan ruang

(8) Penanganan kerusakan jaringan irigasi;

(9) Pengendalian pencemaran industri kulit Sukaregang, Kecamatan Garut Kota;



(1) BOS Provinsi;



















IV-72

(19) Pembinaan dan Pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);



5. Kabupaten Tasikmalaya












(11) Fasilitasi pembangunan Gedung Pemerintahan.

b. Bidang Ekonomi


(2) Pelatihan dan penyuluhan dalam pemanfaatan lahan yang kurang produktif, melalui pembuatan demplot usaha tani pada lahan yang kurang produktif pada setiap desa serta pencetakan lahan sawah baru pada lahan kurang produktif di Wilayah Selatan;








IV-73

(9) Dukungan pengembangan ternak sapi potong dan unggas;

(10) Dukungan pengembangan tanaman industri dan buah lokal (manggis) berorientasi ekspor;

(11) Dukungan pengembangan budidaya perikanan air tawar dan tangkap;

(12) Dukungan pengembangan jasa perdagangan dan pariwisata.

c. Bidang Fisik

(1) Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di koridor Bandung – Tasikmalaya dukungan pembangunan infrastruktur strategis Jalur Horizontal Jabar Selatan;

(2) Penanganan jalan menuju sentra-sentra produksi, wisata, dan industri;





(7) Rehabilitasi dan konservasi lahan kritis dan penanganan kawasan pesisir;



(1) BOS Provinsi;



(4) Membangun Ruang kelas Baru & rehabilitasi ruang kelas;













IV-74








6. Kabupaten Ciamis












b. Bidang Ekonomi






IV-75



(7) Dukungan pengembangan ternak unggas dan sapi potong;

(8) Dukungan pengembangan budidaya perikanan air tawar;

(9) Dukungan pengembangan agribisnis jagung;


c. Bidang Fisik

(1) Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan: Pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Nagreg-Tasikmalaya-Ciamis-Banjar, peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, pengembangan Bandara Nusawiru, reaktivasi jalur KA Banjar-Cijulang;

(2) Penanganan jalan menuju sentra-sentra produksi, wisata, dan industri;

(3) Dukungan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan irigasi strategis antara lain: Waduk Matenggeng, Waduk Leuwikeris, Waduk Sukahurip;


(5) Dukungan konservasi dan rehabilitasi kawasan hulu DAS Citanduy;

(6) Peningkatan pelayanan cakupan air minum;





(1) BOS Provinsi;










IV-76

(10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil;












7. Kabupaten Pangandaran









(8) Penguatan kualitas aparatur Desa dan kelembagaan Desa pelibatan Community Outreach dalam Pembangunan;




(12) Fasilitasi pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Pangandaran.

b. Bidang Ekonomi


IV-77




(4) Pengembangan kluster komoditi unggulan yang terintegrasi.





(9) Dukungan pengembangan bisnis kelautan dan industri perikanan.

c. Bidang Fisik

(1) Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan: Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, pembangunan Pelabuhan Regional, revitalisasi jalur-KA Banjar-Cijulang-Pangandaran, dan Pengembangan Bandara Nusawiru;

(2) Penanganan jalan menuju sentra-sentra wisata, produksi, dan industri;







(1) BOS Provinsi;






IV-78

















8. Kota Bandung








b. Bidang Ekonomi





(5) Dukungan pengembangan Industri Kreatif;


IV-79

(6) Dukungan pengembangan jasa perdagangan;


c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju kawasan industri;

(2) Dukungan pembangunan jalan tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), Soreang – Pasir Koja (Soroja);

(3) Penanganan kemacetan lalu lintas, antara lain: pembangunan jalan alternatif Bandung-Lembang, fly over Kopo dan Buah Batu di Kota Bandung;

(4) Pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan Monorel Bandung Raya, pembangunan/reaktifasi Jalur Kereta Api: 1) Jalur cepat: Jakarta-Bandung-Kertajati – Cirebon, 2) jalur KA : Rancaekek-Tanjungsari, dan 3) KRL (kereta listrik): Padalarang-Kiaracondong-Cicalengka;

(5) Beroperasinya Jalur kereta api khusus barang / kargo (antara lain: Dryport Gedebage - Pelabuhan Tanjung Priok dan Dryport Gedebage - Pelabuhan Tanjung Priok),

(6) Peningkatan pelayanan Bandara Husein Sastranegara;

(7) Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan banjir di DAS Citarum;

(8) Penanganan banjir Cileuncang;


(10) Cakupan pelayanan air minum;

(11) Dukungan drainase metropolitan Bandung Raya;


(13) Penanganan kawasan perumahan kumuh;



(16) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara;

(17) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.


(1) BOS Provinsi;





IV-80






(10) Jaminan Kesehatan di daerah terpencil;











9. Kota Cimahi








b. Bidang Ekonomi




(4) Dukungan pengembangan Industri Kreatif;



IV-81

c. Bidang Fisik

(1) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju kawasan industri;

(2) Penanganan kemacetan lalu lintas, antara lain pembangunan fly over Padasuka di Kota Cimahi;

(3) Pengembangan transportasi massal perkotaan, antara lain: pembangunan monorel Bandung Raya;

(4) Pencemaran Sungai Citarum dan permasalahan banjir di DAS Citarum;


(6) Dukungan perbaikan kondisi drainase metropolitan Bandung Raya;


(8) Kawasan permukiman kumuh;


(10) Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Kawasan Bandung Utara;


(12) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah.


(1) BOS Provinsi;
















IV-82



(18) Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ;



10. Kota Tasikmalaya








b. Bidang Ekonomi




(4) Dukungan untuk ketahanan pangan;

(5) Dukungan untuk pengembangan industri Kreatif;

(6) Dukungan pengembangan jasa perdagangan dan pariwisata.

c. Bidang Fisik

(1) Dukungan Pembangunan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung – Tasikmalaya: Pembangunan Jalan Tol Bandung-Tasikmalaya, pembangunan Jalan Lingkar Tasikmalaya;

(2) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra industri;

(3) Dukungan pengembangan Pangkalan Udara Wiriadinata;

(4) Dukungan terhadap pengendalian pencemaran limbah industri;

(5) Dukungan terhadap percepatan pembangunan sanitasi permukiman;




IV-83

(8) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian, energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.


(1) BOS Provinsi;




















11. Kota Banjar









IV-84



b. Bidang Ekonomi




(4) Dukungan pengembangan pertanian berskala usaha agribisnis, pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, dan pemanfaatan lahan pertanian kurang produktif;


c. Bidang Fisik

(1) Dukungan pembangunan infrastruktur strategis di Jabar Selatan: Peningkatan Jalur Horizontal Jabar Selatan, pembangunan Pelabuhan Regional, revitalisasi Jalur-KA Banjar-Cijulang-Pangandaran, dan pengembangan Bandara Nusawiru;

(2) Peningkatan kemantapan jalan kabupaten/kota dan jalan poros lintas menuju sentra wisata dan sentra industri;



(5) Dukungan terhadap percepatan pembangunan sanitasi permukiman;


(7) Dukungan mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor energi, transportasi, industri dan pengelolaan limbah.


(1) BOS Provinsi;







(8) Revitalisasi Puskesmas PONED dan rumah Sakit PONEK;




IV-85












V-1

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2015 yang dituangkan dalam Bab V ini merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam (i) Rencana Program dan Kegiatan OPD/Biro Provinsi Jawa Barat dan (ii) Usulan Rencana Program dan Kegiatan Kategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi Tahun 2015. Mengenai penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan, serta (iii) Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Rencana Program dan Kegiatan yang Prioritas bersifat menyeluruh yaitu selain memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan didanai oleh APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, juga memuat Rencana Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan sumber pembiayaan dari APBN Tahun 2015, serta sumber pembiayaan dari partisipasi dunia usaha melalui CSR (Corporate Social Responsibility)/TJSLP (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan).

5.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik

Rencana Program dan Kegiatan Tematik ini dikelompokan dalam Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektoral serta Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan.

5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Sektoral

Rencana Kerja Kegiatan Tematik Sektoral merupakan rencana kerja prioritas pembangunan yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) Common Goals sebagai berikut:

1. Common Goals 1 : Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan

a. Sasaran 1 : Menyelenggarakan pendidikan formal dasar dan menengah.

1) Kegiatan Tematik 1: Jabar Bebas Putus Jenjang Sekolah

Output :

a) Terwujudnya pendidikan dasar gratis jenjang sekolah dasar dan menengah;

b) Tersalurkannya dana BOS provinsi ke kabupaten/kota;

c) Terpeliharanya ruang kelas SD, SMP, dan SMA atau sederajat secara efektif;

d) Terselenggaranya SMP terbuka;

e) Tersedianya beasiswa bagi siswa sekolah menengah atas dan kejuruan dari kalangan masyarakat kurang mampu;


V-2

f) Tersedianya insentif pendidik dan tenaga kependidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA, SMK daerah terpencil dan atau perbatasan provinsi;

g) Tercapainya standar kompetensi guru.

b. Sasaran 2 : Menyelenggarakan pendidikan nonformal Paket A, B, dan C plus Kewirausahaan dan keaksaraan fungsional (KF)

2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Pelayanan Pendidikan Non Formal Plus Kewirausahaan Dengan Sasaran 15 Tahun Ke Atas.

Output :

a) Meningkatnya penduduk non usia sekolah yang menyelesaikan pendidikan non formal paket A, B, dan C;

b) Terlaksananya pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF);

c) Terselenggaranya pelatihan bahasa asing dan ketrampilan lainnya bagi calon tenaga kerja luar negeri;

d) Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pendidikan kesetaraan plus kewirausahaan;

e) Tersedianya insentif bagi tutor dan tenaga kependidikan pendidikan kesetaraan di daerah terpencil.

c. Sasaran 3 : Mengembangkan pendidikan luar biasa dan pendidikan inklusif

3) Kegiatan Tematik 3 : Pendidikan Berkebutuhan Khusus

Output :

a) Tersedianya sarana pendidikan luar biasa yang memadai;

b) Terwujudnya sinergitas dan pengendalian pendidikan inklusif;

c) Terwujudnya data yang akurat dan lengkap tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

d. Sasaran 4 : Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi

4) Kegiatan Tematik 4 : Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi

Output :

a) Terlaksananya penegrian perguruan tinggi;

b) Tersedianya beasiswa perguruan tinggi untuk mahasiswa;

c) Terlaksananya pengembangan IPTEK dan seni untuk meningkatkan daya saing Jawa Barat;

d) Terlaksananya penyelenggaraan kerjasama kuliah kerja nyata tematik , kerjasama penelitian dan studi.


V-3

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Pendidik

5) Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Fasilitas Pendidikan dan Kompetensi Tenaga Pendidik

Output:

a) Terlaksananya pembangunan kampus, sarana dan prasarana laboratorium;

b) Terlaksananya pengembangan kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dan dunia usaha.

2. Common Goals 2 : Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan pada Puskesmas dan RSUD

1) Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas, Puskesmas PONED, dan Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan

Output :

a) Tersedianya jumlah bidan, dokter, dokter gigi ptt provinsi sesuai kebutuhan;

b) Tersedianya insentif bagi dokter, dokter gigi, dan bidan ptt Provinsi Jawa Barat;

c) Terehabilitasi dan terlaksananya rekonstruksi sarana dan prasarana kesehatan pasca bencana;

d) Terwujudnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rumah sakit.

b. Sasaran 2 : Menurunnya angka kematian ibu dan angka kematian bayi

2) Kegiatan Tematik 2 : Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Dasar Ibu dan Anak

Output:

a) Terlaksananya gerakan penyelamatan masa depan : gizi buruk, posyandu, dan penyediaan fasilitas perawatan masyarakat gakin;

b) Terlaksananya perlindungan pada ibu hamil, ibu nifas, bayi, dan anak;

c) Terfasilitasinya ruang perawatan bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak.

c. Sasaran 3 : Terwujudnya sistem rujukan pelayanan kesehatan dan penunjang

3) Kegiatan Tematik 3 : Peningkatan Layanan Rumah Sakit Rujukan dan Rumah Sakit Jiwa

Output:

a) Terfasilitasinya bagi penderita HIV/AIDS, TBC, Flu Burung, Narkoba, dan Kesehatan Jiwa;


V-4

b) Terlaksananya peningkatan dan perluasan fungsi Rumah Sakit provinsi;

c) Terlaksananya peningkatan pelayanan kesehatan jiwa.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya upaya pencegahan, pemberantasan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

4) Kegiatan Tematik 4 : Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular serta Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Output :

a) Terlaksananya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;

b) Terlaksananya komunikasi, informasi, dan edukasi phbs;

c) Terlaksananya pencegahan dan penanggulangan KLB penyakit;

d) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;

e) Teroptimalisasinya fungsi rujukan pelayanan kesehatan;

f) Terlaksananya upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

3. Common Goals 3 : Mengembangkan infrastruktur wilayah, energi, dan air baku

a. Sasaran 1 : Meningkatnya efektivitas pergerakan orang, barang dan jasa di pusat kegiatan ekonomi

1) Kegiatan Tematik 1 : Penanganan Kemacetan Lalu Lintas di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya

Output:

a) Terlaksananya percepatan pembangunan jalan tol strategis Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan Soreang – Pasirkoja (SOROJA);

b) Terlaksananya percepatan pembangunan Fly Over Buah Batu, Kopo, Cimareme, dan Underpass Padalarang;

c) Terlaksananya percepatan pembangunan jalan lintas cepat Banjaran dan Majalaya;

d) Terlaksananya peningkatan infrastruktur transportasi ke sentra industri, sentra pertanian, dan wisata;

e) Terlaksananya pengembangan transportasi masal perkotaan di kawasan perbatasan Jabar-DKI Jakarta dan kawasan Metropolitan Bandung Raya;

f) Terlaksananya pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya;

g) Terfasilitasinya pembangunan kereta api cepat Jakarta – Bandung;

h) Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana angkutan massal di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya;


V-5

i) Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya melalui penyediaan prasarana dan fasilitas lalu lintas angkutan jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.

b. Sasaran 2 : Tersedianya infrastruktur strategis pendukung pengembangan wilayah dan kegiatan ekonomi,

2) Kegiatan Tematik 2 : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Strategis di Koridor Bandung - Cirebon, Cianjur – Sukabumi – Bogor, Jakarta - Cirebon, Bandung - Tasikmalaya serta Jabar Selatan

Output:

a) Terlaksananya percepatan pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (CISUMDAWU) dan Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (BOCIMI), dan Sukabumi-Ciranjang-Padalarang;

b) Terlaksananya pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya (CITAS);

c) Terlaksananya percepatan pembangunan jalan lintas cepat Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Ciamis, dan Tasikmalaya;

d) Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan Kadipaten – Bts Majalengka/Indramayu – Jatibarang dan Fly Over Jatibarang;

e) Terlaksananya pembangunan jalan Alternatif Lingkar Gentong;

f) Terlaksananya peningkatan jalan Cibeber – Sukanagara, Sukanagara – Sindangbarang, Bts Tangerang/Bogor – Parung, dan Parung Panjang - Bunar;

g) Terlaksananya pembangunan jalan Poros Timur Puncak Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu;

h) Terlaksananya pembangunan Jalan Horisontal Poros Tengah Jonggol–Pangkalan-Purwakarta;

i) Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan vertikal Poros Timur Pangandaran–Ciamis–Cikijing-Cirebon, jalur vertikal Poros Barat Palabuhanratu - Cikidang - Cibadak -Bogor - Depok – Jakarta;

j) Terlaksananya pembangunan Jalur Horisontal Tengah Selatan-Selatan Jabar Selatan (Palabuhanratu - Kiaradua -Tanggeung - Cukul - Cikajang - Karangnunggal - Banjarsari - Pangandaran);

k) Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan poros horisontal Jabar Selatan;

l) Terlaksananya pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Aerocity;

m) Terlaksananya pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya, Pelabuhan Laut di Palabuhanratu, serta pengembangan Pelabuhan Laut lainnya di Jabar Selatan dan Utara;


V-6

n) Terlaksananya pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur;

o) Terlaksananya pengembangan terminal angkutan umum regional terpadu dan modern;

p) Terlaksananya penanganan dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede;

q) Terlaksananya pengembangan Bandara Nusawiru;

r) Terfasilitasinya pembangunan jalur Kereta Api Stasiun Kejaksaan Cirebon – Pelabuhan Cirebon, Kadipaten – Kertajati – Arjawinangun – Cirebon, Short Cut Cibungur – Tanjung Rasa, Rancaekek – Tanjung Sari, dan Bandung – Ciwidey, serta pembangunan jalur Kereta Api Super Cepat (High Speed Railway) Jakarta-Bandung-Kertajati-Cirebon.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya kondisi infrastruktur jalan dan perhubungan,

3) Kegiatan Tematik 3 : Infrastruktur Jalan dan Perhubungan

Output:

a) Terwujudnya kemantapan jalan provinsi diatas 95% dan jalan kabupaten/kota di atas 75%;

b) Terlaksananya peningkatan fasilitas perhubungan (rambu, marka, dan penerangan jalan umum);

c) Pengembangan sistem transportasi darat melalui pengembangan sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport) dan angkutan Kereta Api;

d) Terlaksananya pengembangan sistem transportasi udara, laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya;

e) Terfasilitasinya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan di perbatasan antar Provinsi dan antar Kota/Kabupaten.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya infrastruktur sumber daya air dan irigasi sebagai penyedia air baku serta pengendali banjir dan kekeringan

4) Kegiatan Tematik 4 : Infrastruktur Sumber Daya Air dan Irigasi Strategis

Output:

a) Terwujudnya kondisi baik jaringan irigasi diatas 70%;

b) Terfasilitasinya pembangunan Bendung Rengrang di Kabupaten Sumedang; Waduk Sadawarna, Waduk Kuningan, Waduk Matenggeng, Waduk Leuwikeris, Waduk Cipanas, Waduk Cipanas Saat, Waduk Sukahurip, Waduk Ciletuh, Waduk Santosa, Waduk Tegalluar, dan Waduk Sukawana serta Daerah Irigasi Leuwigoong serta Derah Irigasi Caringin;

c) Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan situ serta mata air;


V-7

e. Sasaran 5 : Terwujudnya pengembangan Kawasan Industri Terpadu dan pengembangan infrastruktur permukiman dan perumahan

5) Kegiatan Tematik 5 : Kawasan Industri Terpadu Infrastruktur Permukiman dan Perumahan

Output:

a) Terfasilitasinya pengembangan drainase perkotaan dan drainase skala metropolitan;

b) Terfasilitasinya upaya peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman di daerah rawan sanitasi;

c) Terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat dalam permukiman sehat;

d) Terlaksananya penataan kawasan permukiman kumuh;

e) Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR);

f) Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah melalui pembangunan perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba);

g) Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah melaui pembangunan hunian vertikal (rusun) di perkotaan dan kawasan rusun transit tenaga kerja;

h) Terfasilitasinya pengembangan kawasan perdesaan potensial melalui penyediaan infrastuktur permukiman;

i) Terfasilitasinya peningkatan kualitas bangunan dan lingkungan permukiman; dan

j) Terfasilitasinya ketersediaan dan peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.

f. Sasaran 6 : Terwujudnya pengembangan energi baru terbarukan

6) Kegiatan Tematik 6 : Jabar Mandiri Energi Perdesaan untuk Listrik dan Bahan Bakar Kebutuhan Domestik

Output :

a) Terfasilitasinya pengembangan jaringan listrik perdesaan;

b) Terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan energi alternatif perdesaan dan desa mandiri energi;

c) Terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan untuk konservasi energi tidak terbarukan;

d) Terfasilitasinya pengembangan pemanfaatan energi panas bumi;

e) Terfasilitasinya pengembangan pendayagunaan potensi sumber daya mineral dan air tanah.


V-8

g. Sasaran 7 : Terwujudnya pengembangan penyediaan air baku

7) Kegiatan Tematik 7 : Pemenuhan Kecukupan Air Baku dan Pengembangan Infrastruktur Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan di Jawa Barat

Output :

a) Terfasilitasinya upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional;

b) Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal.

4. Common Goals 4 : Meningkatkan ekonomi pertanian;

a. Sasaran 1 : Meningkatnya produksi benih/bibit di Jawa Barat

1) Kegiatan Tematik 1 : Jabar Sebagai Sentra Produksi Benih/Bibit Nasional

Output:

a) Tersedianya benih/bibit unggulan;

b) Tersedianya sarana pertanian yang tepat guna;

c) Terkendalinya pelestarian sumber daya dan pemanfaatan potensi plasma nutfah;

d) Terkendalinya ketersediaan dan pasokan input/sarana produksi pertanian di wilayah Jawa Barat.

b. Sasaran 2 : Mengembangkan produk pertanian Jawa Barat;

2) Kegiatan Tematik 2 : Pengembangan Agribisnis, Forest Business, Marine Business, dan Agroindustry

Output:

a) Terfasilitasinya kerjasama pengolahan agrobisnis dengan industry besar;

b) Terkendalinya ketersediaan aneka produk olahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;

c) Terfasilitasinya pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam hutan;

d) Terfasilitasinya pengembangan kelembagaan kelompok tani sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan;

e) Piloting penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.


V-9

c. Sasaran 3 : Terwujudnya pengelolaan luas lahan pertanian berkelanjutan dan pengendalian stok pangan serta keanekaragaman bahan pangan pada sentra produksi.

3) Kegiatan Tematik 3 : Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Pemenuhan 13 Juta Ton GKG, dan Swasembada Protein Hewani

Output:

a) Terfasilitasinya perluasan lahan pertanian yang produktif;

b) Terlaksananya pembinaan produksi dan produktivitas padi;

c) Tersedianya satu juta sapi dan sepuluh juta domba;

d) Terkendalinya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian tanaman pangan dan peternakan;

e) Terfasilitasinya penguatan kelembagaan dan kompetensi SDM/pertanian dan peternakan;

f) Terkendalinya pasca panen dan pengolahan hasil produksi pertanian/peternakan.

d. Sasaran 4 : Terkendalinya Tingkat Kerawanan Pangan dan Kecukupan Gizi Masyarakat

4) Kegiatan Tematik 4 : Jawa Barat Bebas Rawan Pangan

Output:

a) Tersedianya pangan pokok dan bahan olahan pangan;

b) Terfasilitasinya pembinaan penganekaragaman, konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, aman, dan halal;

c) Terfasilitasinya pemanfaatan sistem resi gudang pada sentra produksi padi;

d) Terfasilitasinya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar dan perdagangan bahan pangan berbahaya;

e) Terfasilitasinya distribusi pangan masyarakat;

f) Tersedianya cadangan pangan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

g) Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur di Sentra Produksi Pangan

5) Kegiatan Tematik 5 : Meningkatnya Dukungan Infrastruktur (Jalan, Jembatan, dan Irigasi) di Sentra Produksi Pangan

Output:

a) Tersedianya infrastruktur (jalan, jembatan dan irigasi) menuju kawasan sentra produksi (pangan, industri, dan wisata).


V-10

5. Common Goals 5 : Meningkatkan ekonomi non pertanian

a. Sasaran 1 : Meningkatnya perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja

1) Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Budaya Masyarakat Bekerja, Perluasan Lapangan Kerja, dan Kesempatan Berusaha UMKM

Output :

a) Terfasilitasinya wirausahawan baru;

b) Terfasilitasinya pengembangan kapasitas SDM KUMKM;

c) Terfasilitasinya akses teknologi tepat guna bagi KUMKM;

d) Terfasilitasinya pemasaran dan pengembangan jaringan KUMKM;

e) Terfasilitasinya pengembangan dan pendirian paviliun/gerai KUMKM Jabar.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya perbaikan iklim usaha yang kondusif untuk mempertahankan dan menumbuhkan investasi

2) Kegiatan Tematik 2 : Perkuatan Peran BUMD Dalam Pembangunan dan Mewujudkan Jawa Barat Sebagai Tujuan Investasi

Output:

a) Terfasiltasinya pembinaan kelembagaan BUMD Provinsi Jawa Barat;

b) Terfasilitasinya pengembangan Lembaga Keuangan Non Perbankan;

c) Terfasilitasinya proses perijinan investasi di Jawa Barat.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya peran kelembagaan keuangan perbankan dan non perbankan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Jawa Barat

3) Kegiatan Tematik 3 : Pengembangan Skema Pembiayaan Alternatif

Output:

a) Terfasilitasinya akses Pembiayaan bagi KUMKM melalui KCR;

b) Terfasilitasinya pembinaan SDM KUMKM;

c) Terfasilitasinya pengembangan tata kelola Kelembagaan Koperasi.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas unggulan daerah yang bernilai tambah dan berdaya saing

4) Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan Industri Manufaktur


V-11

Output :

a) Terfasilitasinya pengembangan industri di Kawasan Industri;

b) Terfasilitasinya produk-produk unggulan di Jawa Barat;

c) Terfasilitasinya kerjasama antara industri kecil dan menengah dengan industri besar.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya industri kreatif dan penumbuhan wirausahawan muda kreatif

5) Kegiatan Tematik 5: Pengembangan Industri Kreatif dan Wirausahawan Muda Kreatif

Output:

a) Terfasilitasinya pengembangan industri kreatif, industri telematika, dan industri kreatif potensial lainnya;

b) Terfasilitasinya pengembangan unit usaha Industri Kecil Menengah (IKM).

6. Common Goals 6 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

a. Sasaran 1 : Meningkatnya luas dan fungsi kawasan lindung serta berkurangnya luasan lahan kritis

1) Kegiatan Tematik 1 : Konservasi dan Rehabilitasi Kawasan Lindung 45%

Output :

a) Tertanggulanginya permasalahan gangguan dan perambahan kawasan hutan;

b) Terlaksananya rehabilitasi lahan di hulu DAS Besar di Jawa Barat;

c) Terfasilitasi dan terkoordinasikannya kebijakan kawasan lindung, konservasi sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;

d) Terfasilitasinya pengelolaan lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut;

e) Terfasilitasinya pengelolaan taman hutan raya dan pengembangan hutan daerah;

f) Terfasilitasinya pengembangan RTH Perkotaan;

g) Terlaksananya pengembangan Eco-Village di DAS Citarum;

h) Terfasilitasinya pengembangan model desa konservasi di kawasan lindung;

i) Terlaksananya penyusunan rencana induk pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.


V-12

b. Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas udara dan air serta pengelolaan sampah terpadu

2) Kegiatan Tematik 2 : Pengendalian Pencemaran Limbah Industri, Limbah Domestik, dan Pengelolaan Sampah Regional

Output :

a) Terlaksananya penanganan secara terpadu pencemaran limbah industri di Rancaekek, Trusmi, Dukupuntang, dan Sukaregang;

b) Terfasilitasinya pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Legok Nangka di Kab. Bandung dan Nambo di Kab. Bogor;

c) Terlaksananya optimalisasi dan persiapan pasca operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos (TPK) Sarimukti di Kab. Bandung Barat;

d) Terlaksananya revitalisasi TPPAS Regional Leuwigajah di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat;

e) Terfasilitasinya penanganan air limbah domestik di PKN dan PKW melalui perluasan ketersediaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta penyediaan instalasi pengolahan/penampungan air limbah komunal dan IPAL kawasan;

f) Terlaksananya pembinaan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya, dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah;

g) Terpantaunya kualitas air sungai strategis dan waduk besar di Jawa Barat;

h) Teridentifikasinya sumber-sumber pencemaran air di sungai dan waduk besar;

i) Terawasinya pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri dan rumah sakit;

j) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan;

k) Tertanganinya kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan terawasinya ketaatan industri yang telah mendapat sangsi administrasi, ADR, dan pidana;

l) Terfasilitasi dan terbinanya produksi bersih dan teknologi lingkungan untuk UMKM;

m) Terfasilitasinya penilaian dokumen lingkungan (AMDAL) di Jawa Barat;

n) Tersusunnya kajian daya dukung dan daya tampung sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah;


V-13

o) Terfasilitasi dan terkoordinasinya tata kelola lingkungan dan tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan;

p) Terfasilitasi dan terbinanya teknis Program Adipura, Adiwiyata dan Sekolah Berbudaya Lingkungan di Jawa Barat;

q) Terlaksananya kampanye dan penyuluhan lingkungan;

r) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan menuju terwujudnya West Java Environmental Forensic Laboratory.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya efektivitas mitigasi dan percepatan penanganan bencana.

3) Kegiatan Tematik 3 : Penanganan Bencana Longsor dan Banjir

Output :

a) Terlaksananya gerakan rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Barat;

b) Meningkatnya penyediaan benih/bibit tanaman hutan bersertifikat;

c) Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bodebekpunjur dan Kawasan Bandung Utara;

d) Terlaksananya peningkatan manajemen air untuk penanganan banjir dan kekeringan;

e) Terlaksananya percepatan penanganan korban bencana alam;

f) Terlaksananya peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan bantuan early warning system kebencanaan;

g) Terfasilitasinya pengembangan mitigasi bencana alam geologi untuk mengurangi resiko bencana;

h) Terlaksana dan terpantaunya implementasi rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca;

i) Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Kampung Iklim.

7. Common Goals 7 : Meningkatkan pengelolaan seni, budaya dan wisata serta kepemudaan dan olahraga

a. Sasaran 1 : Meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana olahraga bertaraf Internasional dan Kepemudaan

1) Kegiatan Tematik 1 : Pengembangan Fasilitas Olahraga dan Kepemudaan

Output :

a) Tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang memadai;

b) Tersedianya sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dalam rangka perwujudan pemuda mandiri.


V-14

b. Sasaran 2 : Pelestarian seni budaya tradisional dan benda cagar budaya di Jawa Barat

2) Kegiatan Tematik 2 : Pelestarian Seni Budaya Tradisonal dan Benda Cagar Budaya di Jawa Barat.

Output :

a) Terlestarikannya nilai – nilai tradisional, kesejarahan, kepurbakalaan, dan museum bagi pengembangan budaya daerah;

b) Terlindunginya situs – situs cagar budaya di Jawa Barat.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat,

3) Kegiatan Tematik 3 : Gelar Karya dan Kreativitas Seni Budaya di Jawa Barat

Output:

a) Termanfaatkan keragaman dan kekayaan seni budaya di Jawa Barat;

b) Terlaksananya gelar karya seni kreatif daerah di Jawa Barat.

d. Sasaran 4 : Meningkatnya Pengembangan destinasi wisata

4) Kegiatan Tematik 4 : Pengembangan Destinasi Wisata

Output :

a) Terfasilitasinya event pariwisata pada kawasan Objek Wisata di Jawa Barat.

8. Common Goals 8 : Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan

a. Sasaran 1 : Meningkatnya ketahanan keluarga dan keluarga berencana

1) Kegiatan Tematik 1 : Peningkatan Ketahanan Keluarga dan Program Keluarga Berencana

Output :

a) Terfasiltasinya pemakaian alat kontrasepsi;

b) Terlaksananya peningkatan ekonomi keluarga pra sejahtera dan KS I serta pengembangan Bina Keluarga;

c) Terfasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) sebagai motivator ketahanan keluarga;

d) Tersedianya neraca kependudukan dan terkendalinya penduduk melalui KB;

e) Tersedianya database;

f) Tersebarnya informasi KB.


V-15

b. Sasaran 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengokohan Ekonomi Keluarga

3) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Ekonomi Keluarga

Output :

a) Terlaksananya penerapan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender;

b) Terfasilitasinya pelayanan lembaga ekonomi dan lapang kerja bagi perempuan;

c) Terfasilitasinya keterlibatan perempuan dalam partisipasi politik dan jabatan politik;

d) Terlindunginya perempuan melalui pencegahan kekerasan dan perdagangan perempuan;

e) Terfasilitasinya lembaga-lembaga perlindungan terhadap berbagai jenis kekerasan;

f) Tersedianya data gender dan anak;

g) Terbentuknya usaha ekonomi perempuan.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya pengelolaan kependudukan

3) Kegiatan Tematik 3 : Peningkatan Pengelolaan Kependudukan

Output :

a) Terfasilitasinya pengelolaan administrasi kependudukan;

b) Tersedianya akurasi data kependudukan.

9. Common Goals 9 : Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan

a. Sasaran 1 : Menurunnya penduduk miskin di Jawa Barat

1) Kegiatan Tematik 1 : Pengurangan Kemiskinan

Output :

a) Terfasilitasinya bantuan sosial berbasiskan keluarga, masyarakat, usaha mikro, dan kecil;

b) Tersedianya pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;

c) Terfasilitasinya pendampingan usaha untuk kemandirian ekonomi;


V-16

d) Terfasilitasinya percepatan pengurangan kemiskinan;

e) Terfasilitasinya koordinasi penanggulangan kemiskinan di Jawa Barat;

f) Terlaksanannya pendampingan percepatan penanggulangan kemiskinan.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan dan perlindungan sosial

2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Jaminan Sosial, dan Perlindungan Sosial Terhadap PMKS

Output :

a) Terfasilitasinya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS) melalui panti dan luar panti;

b) Terfasilitasinya bantuan kepada korban bencana dalam meningkatkan keberfungsian sosialnya;

c) Terfasilitasinya para Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia (PKRI)/Janda PKRI dan Keluarga Pahlawan.

c. Sasaran 3 : Terwujudnya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat

3) Kegiatan Tematik 3: Peningkatan Ketentraman dan Keamanan Masyarakat

Output :

a) Meningkatnya jumlah dan kualitas anggota Satpol PP dan Linmas;

b) Menurunnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

c) Menurunnya jumlah unjuk rasa ke tingkat provinsi.

10. Common Goals 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan.

a. Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja aparatur dalam mewujudkan Good Governance

1) Kegiatan Tematik 1 : Modernisasi Pemerintahan dan Profesionalisme Aparatur

Output :

a) Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan di daerah Provinsi Jawa Barat;

b) Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah (PAD), dan penggalian potensi peningkatan sumber-sumber pendapatan diluar PAD (dana transfer/dana perimbangan), pemanfaatan penerbitan obligasi daerah serta optimalisasi program CSR/TJSLP bagi sektor dunia usaha di Jawa Barat;

c) Terfasilitasinya pengelolaan manajemen keuangan dan kekayaan daerah Provinsi Jawa Barat;

d) Tersusunnya analisis jabatan dan beban kerja;


V-17

e) Terkelolanya penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan sesuai dengan pedoman yang ada;

f) Terfasilitasinya peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur dalam pengadaan barang dan jasa;

g) Tersusunnya dokumen rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi (ppk) Provinsi Jawa Barat;

h) Tersusunnya data standar kompetensi jabatan yang akurat;

i) Terselenggaranya koordinasi perencanaan diklat aparatur Provinsi Jawa Barat.

b. Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan data informasi kepada masyarakat

2) Kegiatan Tematik 2 : Peningkatan Kualitas Komunikasi Organisasi dan Komunikasi Publik

Output:

a) Terinformasikannya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Jawa Barat ke masyarakat;

b) Terselenggaranya koordinasi, komunikasi Informasi dan kemitraan media, dialog interaktif masyarakat serta pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat dan Forum Komunikasi Media Tradisional dan Pekan Informasi Nasional.

c. Sasaran 3 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik, hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat serta peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan

3) Kegiatan Tematik 3 : Penataan Sistem Hukum dan Penegakan Hukum

Output:

a) Terfasilitasinya peningkatan kapasitas parpol dan masyarakat sipil serta terfasilitasinya peningkatan FKUB dan FKDM;

b) Tersusunnya produk hukum yang mengakomodasi nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan nilai-nilai hidup lainnya yang berkeadilan;

c) Tersusunnya legal opinion perkara tata usaha negara;

d) Tersusunnya peraturan perundang-undangan, kesadaran hukum dan HAM;

e) Tersusunnya produk hukum, sebagai pelaksanaan peraturan daerah baik dalam bentuk peraturan kepala daerah maupun keputusan kepala daerah yang bersifat penetapan (beschikking) atau pengaturan (regeling);

f) Terdokumentasikannya peraturan perundang-undangan pusat dan daerah baik secara manual maupun secara komputerisasi.


V-18

d. Sasaran 4 : Meningkatnya harmonisasi pembangunan antar wilayah dan wilayah perbatasan

4) Kegiatan Tematik 4 : Kerjasama Program Pembangunan dan Pendanaan Multipihak

Output:

a) Tersusunnya kerjasama pembangunan wilayah perbatasan;

b) Terselenggaranya koordinasi dan sinergitas pembangunan lintas Kabupaten/Kota di wilayah;

c) Terwujudnya batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi;

d) Terselenggara fasilitasi kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan SDM Jawa Barat yang produktif dan berdaya saing berbasis kewilayahan;

e) Terwujudnya pengembangan kerjasama pembangunan ekonomi regional antar Kabupaten/Kota di Jawa Barat;

f) Terfasilitasinya peningkatan kerjasama antar daerah Kabupaten/Kota dalam bidang ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional di Jabar;

g) Terfasilitasinya kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan;

h) Tersusunnya kerjasama Provinsi dengan Kabupaten/ Kota, Provinsi dengan Provinsi lain, dan Provinsi dengan pusat;

i) Terlaksananya penegasan batas wilayah Provinsi Jabar dengan Banten.

e. Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Akuntabilitas Pembangunan

5) Kegiatan Tematik 5 : Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Akuntabilitas Pembangunan Serta Pengelolaan Aset dan Keuangan

Output:

a) Terwujudnya perencanaan yang partisipatif dan akuntabel serta berbasis penelitian;

b) Terwujudnya sinergitas perencanaan, pengendalian program, dan pengelolaan administrasi keuangan;

c) Terwujudnya upaya peningkatan kinerja OPD;

d) Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pemerintahan daerah yang didukung oleh para analis kebijakan pembangunan profesional;


V-19

e) Terselenggaranya koordinasi, pembinaan, monitoring, dan pengendalian perencanaan pembangunan pada seluruh sektor di Jawa Barat;

f) Terselenggaranya sinergitas pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

f. Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pemerintahan

6) Kegiatan Tematik 6 : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Output:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja aparatur sesuai standar daerah.

Gambar 5.1 Kegiatan Tematik Sektoral Tahun 2015

Dalam RKPD 2015 ini terdapat 45 kegiatan tematik sektoral yang dikemas berdasarkan prioritas pembangunan (Common Goals) dan tindaklanjut dari penjabaran RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2013 - 2018, sebagai berikut:


V-20

Common Goal 1 Meningkatkan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan, yaitu Wajar Dikdas 9 tahun secara gratis; Beasiswa siswa miskin untuk SMA/SMK; Beasiswa mahasiswa miskin dan berprestasi serta bantuan tugas akhir; Bantuan dana kesejahteraan guru negeri, sukwan, dan honorer; Bantuan dana bagi guru madrasah diniyah/penyuluh agama; Rehabilitasi gedung sekolah; Pendidikan paket B dan C secara masal untuk usia 15 tahun ke atas; Penegerian Perguruan Tinggi di 4 Wilayah; Penyelenggaraan kerjasama Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik; Penyelenggaraan pendidikan penggerak pembangunan; Perkuatan tim ahli pada UPTD/UPTB/Instalasi; Pembangunan Stadion Sepakbola di 4 wilayah; Dukungan PON XVI; Pembangunan Plasa Terbuka untuk Kreatifitas dan Gelar Budaya di Kabupaten/Kota; Pengembangan RSBI dan Sekolah Luar Biasa serta Program sertifikasi Guru.

Common Goal 2 Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Layanan Kesehatan yaitu Dukungan dokter, bidan, dan tenaga medis di RSU di daerah terpencil; Penanggulangan gizi buruk; Dukungan alat kesehatan; Peningkatan pelayanan kesehatan bagi PMKS dan community outreach (komunitas yang belum mendapat perhatian); Penanganan Penyakit Kusta, Filariasis, dan penyakit pandemic lainnya.

Common Goal 3 Mengembangkan Infrastruktur Wilayah, Energi dan Air Baku, yaitu fasilitasi pembangunan jalan tol strategis Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dan Soreang – Pasirkoja (SOROJA); Terlaksananya percepatan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (CISUMDAWU) dan Tol Bogor - Ciawi-Sukabumi (BOCIMI), Sukabumi – Ciranjang - Padalarang; Terlaksananya pembangunan Jalan Tol Cileunyi-Tasikmalaya (CITAS); Pembangunan Fly Over Buah Batu, Kopo, Cimareme, dan Undepass Padalarang; Pembangunan jalan lintas cepat Banjaran dan Majalaya; Terlaksananya percepatan pembangunan jalan lintas cepat Sukabumi, Kabupaten Cirebon, Ciamis, dan Tasikmalaya; Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan Kadipaten – Bts Majalengka/Indramayu – Jatibarang dan Fly Over Jatibarang; Terlaksananya pembangunan Jalan Alternatif Lingkar Gentong; Terlaksananya peningkatan jalan Cibeber – Sukanagara, Sukanagara – Sindangbarang, Bts Tangerang/Bogor – Parung dan Parung Panjang – Bunar; Terlaksananya pembangunan jalan Poros Timur Puncak Sentul-Kota Bunga dan Simpang Sukamakmur-Cariu; Terlaksananya pembangunan jalan Horisontal Poros Tengah Jonggol-Pangkalan-Purwakarta; Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan vertikal Poros Timur Pangandaran – Ciamis – Cikijing-Cirebon, jalur vertikal Poros Barat Palabuhanratu - Cikidang – Cibadak – Bogor – Depok – Jakarta; Terlaksananya pembangunan Jalur Horisontal Tengah Selatan-Selatan Jabar Selatan (Palabuhanratu – Kiaradua – Tanggeung – Cukul – Cikajang – Karangnunggal – Banjarsari – Pangandaran); Terlaksananya peningkatan dan pelebaran jalan poros horisontal Jabar Selatan; Peningkatan infrastruktur transportasi ke sentra industri, sentra pertanian dan wisata; Terwujudnya kemantapan jalan provinsi di atas 95% dan jalan kabupaten/kota di atas 75%; Pengembangan sistem transportasi darat dan perkeretaapian serta sistem transportasi masal (Mass Rapid Transport); Pengembangan transportasi masal perkotaan di kawasan perbatasan Jabar – DKI Jakarta dan kawasan Metropolitan Bandung Raya; Terlaksananya pembangunan Monorel di Metropolitan Bandung Raya; Pembangunan Kereta Api Cepat (High Speed Railway) Jakarta – Bandung – Kertajati – Cirebon; Terfasilitasinya pembangunan sarana dan prasarana angkutan massal di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya; Terfasilitasinya pembangunan jalur Kereta Api Stasiun Kejaksaan Cirebon – Pelabuhan Cirebon, Kadipaten – Kertajati – Arjawinangun – Cirebon, Short Cut Cibungur – Tanjung Rasa, Rancaekek – Tanjung Sari, dan Bandung – Ciwidey; Tertibnya penyelenggaraan lalu lintas angkutan orang dan barang di Metropolitan Bodebek-Karpur dan Bandung Raya; Terfasilitasinya ketersediaan prasarana dan fasilitas Lalu Lintas dan angkutan jalan di


V-21

perbatasan antar Provinsi dan antar Kota/Kabupaten; Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan Aerocity; Terlaksananya pengembangan Bandara Nusawiru; Terlaksananya pengembangan sistem transportasi udara, laut, sungai, danau, dan angkutan perairan lainnya; Dukungan Pembangunan Pelabuhan Laut Cilamaya, Pelabuhan Laut di Palabuhanratu, serta pengembangan Pelabuhan Laut lainnya di Jabar Selatan dan Cirebon; Terlaksananya pengembangan Pelabuhan Laut Cirebon sebagai pintu gerbang ekonomi Jawa Barat bagian timur; Penanganan masalah dampak sosial dan lingkungan pembangunan Waduk Jatigede; Fasilitasi pembangunan Bendung Rengrang; Dukungan pembangunan Waduk Sadawarna; Dukungan pembangunan Waduk Kuningan; Dukungan pembangunan Waduk Matenggeng; Pembangunan Daerah Irigasi Leuwigoong serta Daerah Irigasi Caringin; Terwujudnya kondisi baik jaringan irigasi di atas 70%; Terlaksananya perlindungan dan pengelolaan situ serta mata air; Terfasilitasinya pengembangan drainase perkotaan dan drainase skala metropolitan; Terlaksananya penataan kawasan permukiman kumuh; Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah layak huni bagi rakyat miskin dan buruh (Masyarakat Berpengasilan Rendah/MBR); Terfasilitasinya peningkatan ketersediaan rumah melalui pembangunan perumahan dan Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba); Terfasilitasinya pengembangan kawasan perdesaan potensial melalui penyediaan infrastuktur permukiman; Terfasilitasinya pengembangan jaringan listrik perdesaan; Pengembangan pemanfaatan energi alternatif perdesaan dan desa mandiri energi; Pengembangan pemanfaatan energi baru terbarukan; Terfasilitasinya upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum di Metropolitan, Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional; Terfasilitasinya penyediaan sarana dan prasarana air bersih di perkotaan dan perdesaan terutama di wilayah rawan air minum dan wilayah tertinggal.

Common Goal 4 Meningkatkan Ekonomi Pertanian, yaitu Dukungan Jabar dalam Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) surplus 10 juta ton beras Tahun 2014; Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan; Pusat perberasan Subang-Indramayu; Program swasembada daging/protein hewani (sapi, kambing, dan unggas); Penggerak dan penyuluh pertanian; Penanggulangan kerawanan pangan di 250 desa rawan pangan; Penyediaan benih ikan dan benih padi; Pengembangan agribisnis, forest business, marine business, dan agroindustry; serta dukungan dukungan infrastruktur di sentra produksi pangan.

Common Goal 5 Meningkatkan Ekonomi Non Pertanian, yaitu Penyediaan Kredit Cinta Rakyat (KCR); Koperasi dan Jabar Cyber Koperasi; Revitalisasi pasar tradisional; Penciptaan 2 juta lapangan kerja baru dan 100.000 wirausahawan baru; Perkuatan peran BUMD dalam pembangunan serta fasilitasi untuk mempermudah proses penanaman modal PMA/PMDN dalam rangka meningkatkan penyerapan tenaga kerja mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi; Pengembangan industri kreatif; Pelatihan Kewirausahaan Muda Kreatif.

Common Goal 6 Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan, yaitu Peningkatan pemantapan kawasan hutan di Jawa Barat; Penanggulangan permasalahan gangguan dan perambahan kawasan hutan; Rehabilitasi lahan di hulu DAS Besar di Jawa Barat; Fasilitasi dan koordinasi kebijakan kawasan lindung, konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; Peningkatan pengelolaan lingkungan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut; Peningkatan pengelolaan taman hutan raya dan pengembangan hutan daerah; Pengembangan RTH Perkotaan; Pengembangan Eco-Village di DAS Citarum; Pengembangan model desa konservasi di kawasan lindung; Penyusunan


V-22

rencana induk pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung; Penanganan masalah pencemaran limbah industri di Rancaekek, Trusmi, Dukupuntang, dan Sukaregang; Fasilitasi pembangunan Tempat Pemrosesan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Regional di Legok Nangka di Kab. Bandung dan Nambo di Kab. Bogor; Optimalisasi dan persiapan pasca operasionalisasi Tempat Pemrosesan Kompos (TPK) Sarimukti di Kab. Bandung Barat; Revitalisasi TPPAS Regional Leuwigajah di Kota Cimahi dan Kab. Bandung Barat; Penanganan air limbah domestik di PKN dan PKW; Pembinaan dalam rangka peningkatan cakupan pelayanan persampahan, pengurangan timbulan sampah pada sumbernya dan meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pemanfaatan sampah; Pemantauan kualitas air sungai strategis dan waduk besar di Jawa Barat; Identifikasi sumber-sumber pencemaran air di sungai dan waduk besar; Pengawasan pemanfaatan B3 dan pembuangan limbah B3 pada industri dan rumah sakit; Peningkatan kapasitas SDM pengelola lingkungan; Penanganan kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan terawasinya ketaatan industri yang telah mendapat sangsi administrasi, ADR, dan pidana; Pembinaan produksi bersih dan teknologi lingkungan untuk UMKM; Penilaian dokumen lingkungan (AMDAL) di Jawa Barat; Penyusunan kajian daya dukung dan daya tampung sebagai landasan kebijakan pembangunan daerah; Fasilitasi dan koordinasi tata kelola lingkungan dan tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai dasar dalam penentuan kebijakan pembangunan; Pembinaan teknis Program Adipura, Adiwiyata, dan Sekolah Berbudaya Lingkungan di Jawa Barat; Pelaksanaan kampanye dan penyuluhan lingkungan; Pembinaan pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan menuju terwujudnya West Java Environmental Forensic Laboratory; Gerakan rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Barat; Peningkatan penyediaan benih/bibit tanaman hutan bersertifikat; Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan Bodebekpunjur dan Kawasan Bandung Utara; Peningkatan manajemen air untuk penanganan banjir dan kekeringan; Percepatan penanganan korban bencana alam; Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana dengan bantuan early warning system kebencanaan; Pengembangan mitigasi bencana alam geologi untuk mengurangi resiko bencana; Implementasi dan pemantauan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca; Pembinaan dan pengembangan Kampung Iklim.

Common Goal 7 Meningkatkan pengelolaan seni, budaya, dan wisata serta kepemudaan dan olahraga, yaitu Pelestarian seni budaya tradisonal dan benda cagar budaya di Jawa Barat; Gelar karya dan kreativitas seni budaya di Jawa Barat; Pengembangan destinasi wisata; Pengembangan fasilitas olahraga dan kepemudaan.

Common Goal 8 Meningkatkan ketahanan keluarga dan kependudukan yaitu Peningkatan ketahanan keluarga dan program keluarga berencana; Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga.

Common Goal 9 Menanggulangi kemiskinan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan keamanan, yaitu Pengurangan kemiskinan, peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial terhadap PMKS; Peningkatan ketentraman dan keamanan masyarakat.

Common Goal 10 Modernisasi Pemerintahan dan Pembangunan Perdesaan, yaitu Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2014; Dukungan program keamanan dan ketertiban masyarakat; Implementasi aplikasi Paperless office pada seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat; Program Sistem Manajemen Mutu seluruh OPD/Biro Provinsi Jawa Barat; Program 300 Doktor Research Assistant; Pemantapan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat; Perkuatan tim ahli analis kebijakan


V-23

pembangunan; Penataan dan pengendalian Kawasan Cepat Tumbuh; Manajemen pengembangan Metropolitan di Jawa Barat; Reaktualisasi Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (BKPP); Implementasi pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan dan pengembangan wilayah Jawa Barat bagian utara; Dukungan penyelesaian daerah otonomi baru di Jawa Barat; Peningkatan wawasan kebangsaan; Kerukunan umat beragama dan sarana/prasaran peribadatan; Perkuatan dan pengembangan BUMD; Peningkatan kualitas kerjasama komunikasi antar stakeholders; Sertifikasi organisasi kemasyarakatan; Penataan dan pengelolaan barang milik daerah; Sinergitas dan koordinasi antar OPD dalam pelayanan perijinan terpadu; Sinergi program pemerintah-provinsi-kabupaten/kota; Pemilihan kegiatan tematik yang lebih fokus untuk pencapaian target; Peningkatan pendapatan asli daerah berdasar potensi yang sesungguhnya; Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Pengendalian akurasi pelaksanaan pembangunan dengan prinsip SIDLACOM (Survey Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation, and Maintenance); keberpihakan terhadap kabupaten/kota dengan capaian IPM rendah.

5.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan

Rencana Program dan Kegiatan Tematik Kewilayahan merupakan rencana pembangunan yang didasarkan pada keberadaan potensi unggulan di setiap Wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan (WKPP) Jawa Barat, dengan perincian sebagai berikut yang berpedoman pada hasil Pra Musrenbang Provinsi Tahun 2014, diamanatkan untuk mengaktualisasi peran BKPP dalam perkuatan realisasi kerjasama pelaksanaan 20 kegiatan tematik kewilayahan, yaitu:

1. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- I Bogor:

a. Pengembangan sentra ternak sapi potong, sapi perah, ayam ras dan unggas lokal;

b. Pengembangan agribisnis ikan air tawar, dan ikan hias untuk pasar regional dan global;

c. Pengembangan pusat pemuliaan padi varietas pandan wangi dan varietas unggul lainnya;

d. Pengembangan agrowisata koridor Bogor-Puncak-Cianjur; ekowisata pemandangan alam dan bahari koridor Bogor, Sukabumi Pelabuhanratu, dan mengelola cagar biosfer Cibodas.

e. Pengembangan pusat pertumbuhan baru (growth center) Pelabuhan Ratu dan Metropolitan BODEBEK KARPUR.

2. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- II Purwakarta:

a. Pengembangan industri manufaktur;

b. Pengembangan industri keramik dan gerabah;


V-24

c. Pengembangan industri perberasan dan makanan, olahan berbasis bahan baku lokal, perkebunan, budidaya ikan air tawar dan air payau, serta ternak sapi perah, sapi potong, kambing/domba, ayam ras serta unggas lokal;

d. Pengembangan wisata sejarah dan wisata ziarah (pilgrimage);

e. Pengembangan metropolitan BODEBEK KARPUR.

3. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP- III Cirebon:

a. Mengembangkan industri mangga gedong gincu dan industrialisasi perikanan ;

b. Mengembangkan sistem perdagangan komoditi beras dan palawija;

c. Mengembangkan industri batik dan rotan, serta industri makanan olahan berbahan baku lokal;

d. Melestarikan keraton, wisata sejarah, wisata ziarah (pilgrimage) dan mengembangkan ekowisata;

e. Mengembangkan Metropolitan Cirebon Raya serta Kawasan BIJB dan Aerocity Kertajati.

4. Kegiatan Tematik Kewilayahan di WKPP-IV Priangan:

a. Pengembangan Kawasan Pendidikan Tinggi dan Riset Terpadu di Jatinangor;

b. Pengembangan klaster unggas, perikanan budidaya air tawar dan tangkap, serta ternak sapi perah, sapi potong, domba Garut, kambing dan jejaringnya serta pengembangan sentra produksi pakan ternak;

c. Pengembangan produksi tanaman industri (kopi, teh, kakao, karet, atsiri) dan hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) yang berorientasi ekspor;

d. Pengembangan jasa perdagangan, industri kreatif dan pariwisata;

e. Pengembangan Metropolitan Bandung Raya, pusat pertumbuhan baru (growth center) Pangandaran dan Rancabuaya.

5.1.3 Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat

Saat ini di Provinsi Jawa Barat terdapat 3 (tiga) Wilayah Metropolitan, meliputi Metropolitan Bogor Depok Bekasi Karawang Purwakarta (Bodebek Karpur) meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta, Metropolitan Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dan Metropolitan Cirebon Raya meliputi Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Indramayu. Selain itu terdapat 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan (Growth Center) meliputi: Pusat Pertumbuhan Pangandaran, Palabuhanratu, dan Rancabuaya.

Dalam rangka perwujudan 3 (tiga) metropolitan dan 3 (tiga) pusat pertumbuhan


V-25

tersebut, telah diterbitkan Kepgub No 70 Tahun 2013 tentang “Pengelolaan Pembangunan Dan Pengembangan Metropolitan Dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat” dan pada tahun 2014 sedang diproses Raperda dan dilakukan penyusunan dokumen masterplan. Selanjutnya untuk tahun 2015, akan dilaksanakan penyusunan Detail Tata Ruang, Bisnis Plan dan pembentukan kelembagaan serta menyepakati MoU antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah 3 Metropolitan dan 3 Pusat Pertumbuhan sebagai dasar pelaksanaan kebijakan..

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Non Common Goals (Non Tematik)

Rencana kerja Non-Common Goals adalah merupakan rencana kerja penunjang yang dikategorikan bukan merupakan kegiatan prioritas pembangunan. Rencana kerja Non-Common Goals diarahkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung operasional dan peningkatan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

Kegiatan yang termasuk dalam lingkup Non-Common Goals adalah kegiatan tetap dan mengikat (fixed cost) dan kegiatan rutin (regular cost). Cakupan kegiatan tetap dan mengikat yaitu kegiatan yang harus dialokasikan oleh OPD karena merupakan kebutuhan dasar untuk operasional dan penunjang kinerja. Sedangkan kegiatan rutin adalah kegiatan yang merupakan tugas fungsi OPD dan bukan kegiatan unggulan namun akan berdampak luas apabila tidak dilaksanakan.

Dalam Matriks Rencana Kerja Non Common Goals ini juga memuat rincian kegiatan dari 96 program pembangunan Provinsi Jawa Barat yang mengacu kepada RPJMD 2013 – 2018 dan sudah dituangkan berdasarkan Bidang Urusan Pemerintah Daerah baik Urusan Wajib dan Pilihan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sedangkan Matrik Rencana Kerja yang pendanaannya bersumber dari APBN merupakan penjabaran program dan kegiatan yang mengacu kepada Prioritas Program dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015.

Status kegiatan pada RKPD ini masih bersifat sementara dan dapat mengalami perbaikan sejalan dengan perkembangan proses perencanaan, kondisi pembangunan, dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.3. Matrik Rencana Program dan Kegiatan

Matrik Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari uraian substansi yang dijelaskan dalam sub bab 5.1 dan 5.2. Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan pada Buku II dan Buku III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan judul Rencana Program dan Kegiatan OPD/Biro Provinsi Jawa Barat serta rencana program dan kegiatan kategori Bantuan Keuangan, Hibah, Bantuan Sosial, dan Subsidi Tahun 2015 yang alokasi pendanaannya diusulkan dari APBD Provinsi Jawa Barat.


V-26

Hasil rekapitulasi sementara usulan Program dan Kegiatan dari OPD/Biro Provinsi pada Rancangan Awal melalui RKPD Jabar Online berjumlah sebanyak 1.723 kegiatan untuk kategori Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.624.392.954.090,- dan kategori BTL OPD sebanyak 14 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar 205.069.363.400 seperti tercantum dalam Tabel 5.1.

Adapun rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota Pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 melalui RKPD Jabar Online berjumlah sebanyak 56 kegiatan untuk kategori Belanja Langsung dengan jumlah anggaran sebesar Rp.516.097.751.000,- dan kategori BTL OPD sebanyak 138 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp.772.672.069.840,- seperti tercantum pada tabel 5.2.

Dari hasil rekapitulasi, baik untuk usulan program dan kegiatan dari OPD/Biro maupun dari kabupaten/kota, belum ada usulan untuk kategori kegiatan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Bantuan Desa dan juga Subsidi.


V-27

TABEL 5.1. Rekapitulasi Usulan Program Dan Kegiatan OPD/BIRO Pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa BaratTahun 2015

NO OPD/BIRO JUMLAH JUMLAH

KEGIATAN BL OPD KEGIATAN BTL OPD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Dinas Pendidikan 2 Dinas Kesehatan 228 285.387.346.000 1 90.000.000 3 Rumah Sakit Jiwa 25 47.935.943.000 4 Rumah Sakit Paru 16 32.600.000.000

5 Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan 14 381.755.000.000

6 Dinas Bina Marga 52 1.851.178.401.400

7 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 49 110.709.500.000

8 Dinas Permukiman Dan Perumahan 31 238.824.800.000

9 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 51 38.345.375.000

10 Dinas Perhubungan 61 2.615.490.000.000

11 Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 35 46.550.000.000

12

Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

5 5.971.592.000

13 Dinas Sosial 60 69.364.563.000

14 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 84 115.014.989.500

15 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah

15 29.200.000.000

16 Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah

15 24.500.000.000

17 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan 213 203.695.370.000

18 Dinas Olah Raga Dan Pemuda 30 1.149.338.000.000

19 Badan Kesatuan Bangsa Politik 17 24.900.000.000

20 Biro Pemerintahan Umum

21 14.900.000.000

21 Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama

13 8.020.000.000

22 Biro Hukum dan HAM

23 Biro Administrasi Perekonomian

17 57.950.000.000

24 Biro Bina Produksi 9 3.841.794.200

25 Biro Administrasi Pembangunan

26 Biro Pelayanan Sosial Dasar

58 47.080.000.000

27 Biro Pengembangan Sosial 12 22.015.000.000


V-28



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 28 Biro Organisasi 17 9.805.000.000 29 Biro Keuangan 40 31.711.698.600

30 Biro Pengelolaan Barang Daerah

19 43.400.000.000

31 Biro Humas Protokol dan Umum

17 145.936.921.000

32 Sekretariat DPRD 33 Dinas Pendapatan Daerah 18 13.457.864.700 34 Inspektorat 77 29.770.270.990

35 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah I

9 2.050.000.000

36 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah II

4 770.000.000

37 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah III

38 Badan Koordinasi Pemerintahan Dan Pembangunan Wilayah IV

39 Badan Kepegawaian Daerah 21 44.200.000.000

40 Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah 7 114.750.000.000

41 Kantor Perwakilan Pemerintahan 11 4.429.305.000

42 Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 18 72.010.240.000

43 Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

8 5.875.180.000

44 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 27 47.829.815.000 2 2.500.000.000

45 Satuan Polisi Pamong Praja

46 Sekretariat KORPRI 9 9.500.000.000

47

Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat

1 29.765.000.000

48 Badan Ketahanan Pangan Daerah 22 33.850.000.000 5 43.240.000.000

49 Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa

6 7.100.000.000

50 Dinas Komunikasi Dan Informatika

51 Badan Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah 20 26.716.459.000

52 Dinas Pertanian Tanaman Pangan 59 173.790.689.700 6 159.239.363.400

53 Dinas Perkebunan 16 16.510.000.000 54 Dinas Peternakan 26 37.350.000.000


V-29



(1) (2) (3) (4) (5) (6) 55 Dinas Kehutanan 35 88.659.350.000

56 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 50 135.322.782.000

57 Dinas Perikanan Dan Kelautan 41 61.557.784.000

58 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 14 13.706.920.000

59

Badan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah

Total 1723 8.624.392.954.090 14 205.069.363.400

TABEL 5.2. Rekapitulasi Usulan Program Dan Kegiatan Kabupaten/Kota Pada Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa BaratTahun 2015

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH JUMLAH

KEGIATAN BL OPD KEGIATAN BTL OPD (1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Kabupaten Bogor 27 314.738.813.840 2 Kabupaten Sukabumi 5 21.379.791.000 12 74.082.700.000 3 Kabupaten Cianjur 4 Kabupaten Bandung 1 26.000.000.000 5 Kabupaten Garut 6 Kabupaten Tasikmalaya 7 Kabupaten Ciamis 8 Kabupaten Kuningan 9 75.345.000.000 20 63.500.000.000 9 Kabupaten Cirebon 10 Kabupaten Majalengka 5 6.670.950.000 46 7.440.000.000 11 Kabupaten Sumedang 12 Kabupaten Indramayu 13 Kabupaten Subang 1 1.500.000 1 1.050.000.000 14 Kabupaten Purwakarta 15 Kabupaten Karawang 16 Kabupaten Bekasi 17 Kabupaten Pangandaran 18 Kabupaten Bandung Barat 19 Kota Bogor 20 Kota Sukabumi 1 560.000.000 21 Kota Bandung 22 Kota Cirebon 1 7.000.000.000 23 Kota Bekasi 24 Kota Depok 24 309.300.510.000 25 Kota Cimahi 12 103.400.000.000 28 277.800.556.000 26 Kota Tasikmalaya 1 500.000.000


V-30

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH JUMLAH

KEGIATAN BL OPD KEGIATAN BTL OPD (1) (2) (3) (4) (5) (6)

27 Kota Banjar

Total 56 516.097.751.000 138 772.672.069.840


VI-1

BAB VI PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014. RKPD Tahun 2015 berada pada tahapan pengembangan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh.

Selanjutnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD Tahun 2015 sebagai dokumen rencana operasional Tahun 2015, dengan memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2015. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2015, mengacu pada isu-isu strategis serta pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian 10 (sepuluh) Common Goals dan Non Common Goals. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh OPD Provinsi Jawa Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Jawa Barat, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegitan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2015, secara sinergis dan terintegrasi.

2. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.

3. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh OPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji, dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2015. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2015 menjadi dasar bahan penyusunan perubahan RKPD Tahun 2015 dan penyusunan RKPD Tahun 2016.

4. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2015, RKPD 2015 dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Barat.

5. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN, dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap OPD/BIRO harus menyusun dan membuat RENJA OPD/BIRO masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2015.

6. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan, mekanisme difasilitasi melalui RKPD Jabar Online, Forum OPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi. Oleh karena itu diharapkan tim penyusun RKPD 2015 harus mengawal secara seksama aspirasi dan kepentingan masyarakat mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat di dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG).

7. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap OPD wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Gubernur, melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan, dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

8. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Jawa Barat , wajib melakukan pengendalian dan monitoring pelaksanaan RKPD Tahun 2014 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing OPD/Biro dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur.


VI-2

9. Pada akhir tahun anggaran 2015, setiap kepala OPD/Biro wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2015, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan, Biro Keuangan, dan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat.

10. Tata cara penyusunan RKPD Tahun 2015 dan penyelenggaraan MUSRENBANG serta Forum OPD Tahun 2015, mengacu pada peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat. Mekanisme penyelenggaraan MUSRENBANG dilakukan melalui tahapan menurut tingkatan pemerintah daerah, melalui MUSRENBANG di tingkat Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota, Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tingkat Nasional, perlu ditingkatkan kualitasnya.

11. RKPD Tahun 2015 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Documents

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR