Click here to load reader

Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009

  • View
    2.270

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Peraturan gubernur sumatera barat no 35 2009

  • 1. PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 35 TAHUN 2009TENTANGPOLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADANLAYANAN UMUM DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAGUBERNUR SUMATERA BARATMenimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya pengaturan yang fleksibel dalam pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan pada prinsip ekonomi, produktifitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat dengan penerapan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum;b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta sesuai dengan ketentuan Pasal 195 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa pedoman teknis mengenai Badan Layanan Umum Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;c.677 678bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Pola Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 19 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah SwatantraTingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (LembaranNegara RI Tahun 1958 Nomor 112 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1646)Jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LembaranNegara Republik ,Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4844);6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan AntaraPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4438);7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganBadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar AkuntansiPemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi KeuanganDaerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan LembaranNegara RI Nomor 4576)10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan danKinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK02/2006 tentang PersyaratanAdministratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja InstansiPemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum;14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK 02/2006 tentang KewenanganPengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK02/2006 tentang PembentukanDewan Pengawas Pada Badan Layanan Umum;16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK02/2006 tentang PedomanPenetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan PegawaiBadan Layanan Umum;17.679 3. 680Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59Tahun 2007; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/Pmk.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur NegaraNomor PER/02/M.PAN/1/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2759/SJ tanggal 10September 2008 tentang Pedoman Penilaian Penerapan Pola PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum Daerah.MEMUTUSKANMenetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH. BAB IKETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.5. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Sarat.6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPD yang mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Provinsi Sumatera Barat.7. Tim Penilai adalah Tim Penilai Usulan Penerapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.9. Unit kerja adalah bagian atau sub ordinat Satuan Kerja Perangkat Daerah. 4. 10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan KerjaPerangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah ProvinsiSumatera Barat yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, yang mempunyai tugasdan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ataujasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukankegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktifitas.11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah polapengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkanpraktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam;rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaipengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.12. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disebutBLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah ProvinsiSumatera Barat yang menerapkan PPK- BLUD.13. Unit Kerja pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disebut BLUD-UnitKerja adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan PemerintahProvinsi Sumatera Barat yang menerapkan PPK- BLUD.14. Pejabat pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerjaoperasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yangsebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalahAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat16. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untukmelaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.17. 681 682Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagiankewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.19. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran,penginterpretasian transaksi dan kejadian yang diukur dengan satuan moneter serta penyajianlaporan.20. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah daerah sebagaiakibat peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depandiharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapatdiukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untukpenyediaan barang dan/atau jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yangdipelihara karena alasan sejarah dan budaya.21. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulanuntuk digunakan dalam kegiatan BLUD atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. 5. 22. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BLUD dan/atau hak BLUDsebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atauakibat lainnya yang sah.23. Uta

Search related