Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintahtentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LaluLintas dan Angkutan Jalan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG FORUM LALU LINTASDAN ANGKUTAN JALAN.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnyadisingkat forum, adalah wahana koordinasi antarinstansipenyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

2. Kawasan . . .

- 2 -

2. Kawasan aglomerasi perkotaan adalah kawasanperkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaanyang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengankawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memilikiketerkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistemjaringan prasarana wilayah yang terintegrasi danmembentuk sebuah sistem.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah instansipemerintah daerah yang merupakan bagian daripemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidangtugas yang diemban.

4. Asosiasi Perusahaan Angkutan Umum adalahperkumpulan yang dibentuk sebagai wadah dariperusahaan angkutan umum.

BAB IIPENYELENGGARAAN LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalamkegiatan pelayanan langsung kepada masyarakatdilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, badanhukum, dan/atau masyarakat.

(2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalansebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secaraterkoordinasi.

(3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan oleh forum.

(4) Forum bertugas melakukan koordinasi antarinstansipenyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalammerencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalulintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

a. urusan pemerintahan di bidang jalan, oleh kementeriannegara yang bertanggung jawab di bidang jalan ataupemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkupkewenangannya;

b. urusan . . .

- 3 -

b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasaranalalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negarayang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasaranalalu lintas dan angkutan jalan atau pemerintah daerahsesuai dengan ruang lingkup kewenangannya;

c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industrilalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negarayang bertanggung jawab di bidang industri ataupemerintah daerah sesuai dengan ruang lingkupkewenangannya;

d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologilalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian negarayang bertanggung jawab di bidang pengembanganteknologi atau pemerintah daerah sesuai dengan ruanglingkup kewenangannya; dan

e. urusan pemerintahan di bidang registrasi danidentifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi,penegakan hukum, operasional manajemen danrekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, olehKepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Penyelenggaraan di bidang jalan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a meliputi kegiatan pengaturan,

pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana

jalan, terdiri atas:

a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan danpermasalahannya;

b. penyusunan rencana dan program pelaksanaannya sertapenetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;

c. perencanaan, pembangunan, dan optimalisasipemanfaatan ruas jalan;

d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpanganjalan;

e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;

f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standarkeamanan dan keselamatan berlalu lintas; dan

g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang prasarana jalan.

Pasal 5 . . .

- 4 -

Pasal 5

Penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas

dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

huruf b terdiri atas:

a. penetapan rencana umum lalu lintas dan angkutan jalan;

b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;

c. persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;

d. perizinan angkutan umum;

e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutanjalan;

f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara saranadan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; dan

g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutanumum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraanbermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatankhusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuanUndang-Undang ini.

Pasal 6

Penyelenggaraan di bidang pengembangan industri lalu

lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf c terdiri atas:

a. penyusunan rencana dan program pelaksanaanpengembangan industri kendaraan bermotor;

b. pengembangan industri perlengkapan kendaraanbermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan; dan

c. pengembangan industri perlengkapan jalan yangmenjamin keamanan dan keselamatan lalu lintas danangkutan jalan.

Pasal 7

Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi lalu

lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf d terdiri atas:

a. penyusunan rencana dan program pelaksanaanpengembangan teknologi kendaraan bermotor;

b. pengembangan . . .

- 5 -

b. pengembangan teknologi perlengkapan kendaraanbermotor yang menjamin keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan; dan

c. pengembangan teknologi perlengkapan jalan yangmenjamin ketertiban dan kelancaran lalu lintas danangkutan jalan.

Pasal 8

Penyelenggaraan di bidang registrasi dan identifikasi

kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum,

operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta

pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf e terdiri atas:

a. pengujian dan penerbitan Surat Izin Mengemudikendaraan bermotor;

b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraanbermotor;

c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajiandata lalu lintas dan angkutan jalan;

d. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dankomunikasi lalu lintas dan angkutan jalan;

e. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalulintas;

f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggarandan penanganan kecelakaan lalu lintas;

g. pendidikan berlalu lintas;

h. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan

i. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Pasal 9

(1) Perencanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 yang memerlukanketerpaduan dibahas dalam forum.

(2) Kriteria perencanaan penyelenggaraan yangmemerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud padaayat (1) meliputi:

a. terkait dengan tugas pokok dan fungsi antarinstansipenyelenggara; dan/atau

b. berpotensi . . .

- 6 -

b. berpotensi mengganggu pelayanan lalu lintas danangkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar,dan terpadu.

Pasal 10

(1) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas danangkutan jalan yang kompleks dan memerlukanketerpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalamforum.

(2) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalanyang kompleks dan memerlukan keterpaduansebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yangberdampak negatif terhadap sosial-ekonomi;dan/atau

b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dankesalingbergantungan kewenangan dan tanggungjawab antarinstansi pembina.

BAB IIIFUNGSI DAN MEKANISME KERJA FORUM

Bagian KesatuFungsi

Pasal 11

Forum berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikantugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas danangkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas danangkutan jalan.

Bagian KeduaMekanisme Kerja

Pasal 12

(1) Setiap instansi Pemerintah dan pemerintah daerahsebagai penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalanyang memerlukan keterpaduan di dalampenyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan,menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalamforum.

(2) Badan . . .

- 7 -

(2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara lalulintas dan angkutan jalan dapat mengajukan usulanpembahasan permasalahan penyelenggaraan lalu lintasdan angkutan jalan dalam forum melalui instansiPemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengantugas pokok dan fungsi instansi.

(3) Dalam hal badan hukum atau masyarakatpenyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan menilaibahwa suatu perencanaan penyelenggaraansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)memerlukan keterpaduan antarinstansi penyelenggaralalu lintas dan angkutan jalan, dapat mengajukanusulan pembahasan permasalahan penyelenggaraanlalu lintas dan angkutan jalan dalam forum melaluiinstansi Pemerintah atau pemerintah daerah sesuaidengan tugas pokok dan fungsi instansi.

(4) Dalam hal instansi Pemerintah atau pemerintah daerahmenilai bahwa usulan dari badan hukum ataumasyarakat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (2) atau Pasal 10 ayat (2), instansiPemerintah atau pemerintah daerah, dapat menjadipemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum.

Pasal 13

(1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4),pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forummengundang semua anggota forum.

(2) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pulainstansi lain yang terkait dengan permasalahan yangakan dibahas sebagai peserta forum.

(3) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4), forumdipimpin oleh instansi Pemerintah atau pemerintahdaerah yang menjadi pemrakarsa pelaksanaanpembahasan.

Pasal 14 . . .

- 8 -

Pasal 14

(1) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksuddalam Pasal 13 harus menghasilkan kesepakatan yangmerupakan solusi dalam perencanaan ataupenyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutanjalan.

(2) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1(satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleksdan belum diperoleh kesepakatan.

(3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dituangkan dalam naskah kesepakatan danditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.

(4) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaanpembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintahatau pemerintah daerah yang sangat terkait denganpermasalahan yang dibahas.

(5) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintasdan angkutan jalan wajib dilaksanakan oleh semuainstansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 15

(1) Dalam pelaksanaan pembahasan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, setiap pesertaforum mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

(2) Pembahasan dilaksanakan secara musyawarah untukmencapai kesepakatan diantara para peserta forum.

(3) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapaikesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepadapemangku kepentingan.

BAB IVKEANGGOTAAN FORUM

Bagian KesatuUmum

Pasal 16

(1) Keanggotaan forum terdiri atas unsur pembina,penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.

(2) Forum . . .

- 9 -

(2) Forum dapat diselenggarakan dalam rangka melakukankoordinasi antarinstansi penyelenggara lalu lintasangkutan jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Bagian KeduaForum Nasional

Pasal 17

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasiantarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalannasional, keanggotaan forum terdiri atas:

a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang saranadan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang jalan;

c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang industri;

d. Menteri yang bertanggung jawab di bidangpengembangan teknologi;

e. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. badan usaha milik negara yang melakukan kegiatanusaha di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

g. assosiasi perusahaan angkutan umum;

h. perwakilan perguruan tinggi;

i. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

j. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan

k. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf h sampai dengan huruf k ditunjuk olehpemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai denganpermasalahan yang dibahas.

Pasal 18

Pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17dapat mengikutsertakan gubernur, kepala kepolisian daerah,dan/atau bupati/walikota dan kepala kepolisian resor/resorkota dalam rangka pembahasan perencanaan danpenyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalankawasan aglomerasi perkotaan.

Bagian . . .

- 10 -

Bagian KetigaForum Provinsi

Pasal 19

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasiantarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalanprovinsi, keanggotaan forum terdiri atas:a. gubernur;

b. kepala kepolisian daerah;

c. badan usaha milik negara dan/atau badan usahamilik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalulintas dan angkutan jalan;

d. asosiasi perusahaan angkutan umum di provinsi;

e. perwakilan perguruan tinggi;

f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan

h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di provinsi.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsapelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahanyang dibahas.

(3) Dalam pembahasan forum, gubernur sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakanSatuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan:

a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;b. jalan;c. perindustrian; dand. penelitian dan pengembangan.

(4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harusmengikutsertakan direktur lalu lintas kepolisian daerah.

Pasal 20

Pelaksanaan forum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19dapat mengikutsertakan bupati/walikota dan kepalakepolisian resor/resor kota dalam rangka pembahasanperencanaan dan penyelesaian permasalahan lalu lintas danangkutan jalan kawasan aglomerasi perkotaan.

Bagian . . .

- 11 -

Bagian Keempat

Forum Kabupaten/Kota

Pasal 21

(1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasiantarinstansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalankabupaten/kota, keanggotaan forum terdiri atas:

a. bupati/walikota;

b. kepala kepolisian resor/resor kota;

c. badan usaha milik negara dan/atau badan usahamilik daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalulintas dan angkutan jalan;

d. asosiasi perusahaan angkutan umum dikabupaten/kota;

e. perwakilan perguruan tinggi;

f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya dibidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan

h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan dikabupaten/kota.

(2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsapelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahanyang dibahas.

(3) Dalam pembahasan forum, bupati/walikota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a harus mengikutsertakanSatuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakanurusan:

a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

b. jalan;

c. perindustrian; dan

d. penelitian dan pengembangan;

(4) Dalam . . .

- 12 -

(4) Dalam pembahasan forum, kepala kepolisian resor/ resorkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harusmengikutsertakan kepala satuan lalu lintas kepolisianresor/resor kota.

Bagian KelimaDukungan Administratif

Pasal 22

(1) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalannasional memperoleh dukungan administratif darikementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalulintas dan angkutan jalan.

(2) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalanprovinsi memperoleh dukungan administratif darisekretariat daerah provinsi.

(3) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalankabupaten/kota memperoleh dukungan administratifdari sekretariat daerah kabupaten/kota.

BAB VKETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar . . .

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Pemerintah ini denganpenempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Juli 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Juli 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Asisten Deputi Perundang-undangan

Bidang Perekonomian,

Setio Sapto Nugroho

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I. UMUM

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan bersifat lintas sektor danharus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh para pembina beserta parapemangku kepentingan (stakeholders). Guna mengatasi permasalahanyang sangat kompleks yang memerlukan keterpaduan, dibahas dalamforum lalu lintas dan angkutan jalan.

Forum tersebut merupakan badan ad hoc yang berfungsi sebagai wahanauntuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap instansipenyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka menganalisispermasalahan, menjembatani, menemukan solusi, serta meningkatkankualitas pelayanan, dan bukan sebagai aparat penegak hukum.

Forum terdiri atas forum lalu lintas dan angkutan jalan nasional, forumprovinsi dan forum kabupaten/kota. Pada forum nasional dan provinsidapat juga dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan transportasi dikota-kota besar yang bersifat aglomerasi.

Untuk kelancaran tugas forum diperlukan dukungan administratif darikementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangsarana dan prasarana untuk forum nasional, sekretariat daerah untukforum provinsi atau kabupaten/kota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Pasal 3Cukup jelas.

Pasal 4 . . .

- 2 -

Pasal 4Cukup jelas.

Pasal 5Cukup jelas.

Pasal 6Cukup jelas.

Pasal 7Cukup jelas.

Pasal 8Cukup jelas.

Pasal 9Cukup jelas.

Pasal 10Cukup jelas.

Pasal 11Fungsi menyinergikan dimaksudkan untuk:

a. menganalisis permasalahan;

b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitaspelayanan


Pasal 13Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)Yang dimaksud dengan “instansi lain” adalah instansi di luarpenyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dan instansipembina lainnya yang berada di luar wilayah forum yangbersangkutan.

Ayat (3)Cukup jelas.

Pasal 14 . . .

- 3 -



Pasal 16Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah orang-peroranganyang mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan danteknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjangpendidikan yang terkait dengan bidang lalu lintas dan angkutanjalan.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok yangmenaruh minat dan/atau melakukan kajian dibidang lalu lintasdan angkutan jalan.


Pasal 17

Ayat (1)Huruf a

Cukup jelas.

Huruf bCukup jelas.

Huruf cCukup jelas.

Huruf dCukup jelas.

Huruf eCukup jelas.

Huruf fCukup jelas.

Huruf gCukup jelas.

Huruf h . . .

- 4 -

Huruf hCukup jelas.

Huruf iCukup jelas.

Huruf jYang dimaksud dengan “lembaga swadaya masyarakat”adalah organisasi non pemerintah berbadan hukum yangmelakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidanglalu lintas dan angkutan jalan

Huruf kCukup jelas.








TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5229

Documents

Peraturan Pemerintah Nomer 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan