PERATURANMENTERIPERDAGANGAN NOMOR TAHUN2019 bppp. 2.Suprastruktur a. Kelembagaan Struktur organisasi

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATURANMENTERIPERDAGANGAN NOMOR TAHUN2019 bppp. 2.Suprastruktur a. Kelembagaan Struktur organisasi

  • PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

    NOMOR TAHUN 2019

    TENTANG

    PETUNJUKPELAKSANAANTATANASKAHDINASELEKTRONIK DI

    LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

    MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

    Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan administrasi tata naskah dinas;

    b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

    Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

    2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

    3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

    4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

    5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 / M -DAG/ PER/ 2/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202).

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

    Pasal 1

    Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Perdagangan sebagai acuan unit pengolah di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam mengelola

  • naskah dinas elektronik adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

    Pasal 2

    Petunjuk pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mengatur mengenai penomoran naskah dinas secara elektronik, pengaksesan naskah dinas, pengontrolan database yang tersimpan, pencarian naskah dinas, keamanan aplikasi, pencatatan log aktivasi pengguna, penghapusan dan pembatalan, keamanan penyimpanan naskah dinas, dan penggunaan email untuk kegiatan kedinasan

    Pasal 3

    Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

    Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

    Dikeluarkan di Jakarta Pada Tanggal

    MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

    ENGGARTIASTO LUKITA Tembusan: 1. Para Pejabat Eselon I, Kementerian Perdagangan; 2. Para Pejabat Eselon II Sekretariat Jenderal Kemendag.

  • BAB I

    PENDAHULUAN

    A. Umum

    Kemajuan teknologi dirasakan sudah menjadi kebutuhan dan harus

    dapat dimanfaatkan untuk mendorong aparatur pemerintah melakukan

    upaya peningkatan kinerja birokrasi serta perbaikan pelayanan menuju

    terwujudnya kepemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan

    masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik

    merupakan prioritas program pembangunan di bidang tata kelola dalam

    kelembagaan dan administrasi pemerintahan. Hal tersebut sejalan dengan

    tuntutan akan modernisasi pemerintahan yang sesuai dengan kemajuan

    teknologi guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian informasi

    kedinasan dalam pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah dan

    pembangunan.

    Untuk mewujudkan hal tersebut di atas perlu dilakukan pemanfaatan

    teknologi informasi dan komunikasi dengan mengubah budaya kerja dalam

    pengelolaan informasi berdasarkan sistem manual ke sistem

    komputerisasi/elektronik dalam pelaksanaan fungsi dan tugas

    kelembagaan. Untuk itu penomoran naskah dinas di lingkungan

    Kementerian Perdagangan yang selama ini dilakukan secara manual perlu

    diubah ke sistem elektronik. Sistem penomoran elektronik dapat diakses

    oleh unit kerja guna mempercepat dan mempermudah penyelesaian naskah

    dinas sehingga dapat membantu tercapainya peningkatan kinerja.

    Disamping itu Kementerian Perdagangan perlu mengelola surat

    menyurat/korespondensi kedinasan yang menggunakan e-mail agar

    kegiatan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan terkontrol. Oleh karena

    itu perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik

    dalam hal penomoran naskah dinas dan penggunaan e-mail untuk kegiatan

    kedinasan.

  • B. Maksud dan Tujuan

    Maksud disusunnya Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas

    Elektronik di Lingkungan Kementerian Perdagangan ini adalah sebagai

    acuan dalam melaksanakan penomoran naskah dinas secara elektronik,

    pengaksesan naskah dinas, pengontrolan database yang tersimpan,

    pencarian naskah dinas, keamanan aplikasi, pencatatan log aktivasi

    pengguna, penghapusan dan pembatalan, keamanan penyimpanan naskah

    dinas, dan penggunaan e- mail untuk kegiatan kedinasan.

    Sedangkan tujuannya adalah mempermudah dan mempercepat

    penyelesaian naskah dinas serta menciptakan ketertiban dan keseragaman

    dalam melakukan penomoran naskah dinas dan penggunaan e-mail untuk

    kegiatan kedinasan.

    C. Ruang Lingkup

    Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik ini mencakup

    tentang penomoran naskah dinas secara elektronik, pengaksesan naskah

    dinas, pengontrolan database yang tersimpan, pencarian naskah dinas,

    keamanan aplikasi, pencatatan log aktivasi pengguna, penghapusan dan

    pembatalan, keamanan penyimpanan naskah dinas, dan penggunaan e-

    mail untuk kegiatan kedinasan.

    Penomoran naskah dinas mencakup registrasi nomor naskah dinas

    arahan, naskah dinas korespondensi dan naskah dinas khusus secara

    elektronik dengan menggunakan aplikasi penomoran naskah dinas.

    Sedangkan penggunaan email untuk kedinasan adalah dengan

    menggunakan label user @kemendag.go.id.

    D. Dasar

    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

    Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

    Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

    4843);

    2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

    3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi

    Birokrasi Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah

    Dinas;

    h h

  • 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

    Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum

    Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

    5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/Kep/8/2017 tentang

    Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Perdagangan;

    E. Pengertian Umum

    1. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi

    kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang

    berwenang di lingkungan instansi pemerintah dalam rangka

    penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan.

    2. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media

    elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau

    diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan

    Kementerian Perdagangan.

    3. Penomoran naskah dinas elektronik adalah pemberian nomor pada

    naskah dinas dengan melakukan registrasi secara elektronik

    menggunakan aplikasi penomoran naskah dinas.

    4. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur

    elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

    menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan,

    mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.

    5. Aplikasi penomoran naskah dinas elektronik adalah suatu sistem

    pengelolaan penomoran naskah dinas, yang dibangun dengan

    memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang andal, aman,

    dan beroperasi sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan.

    6. Jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik

    atau lebih yang bersifat tertutup ataupun terbuka.

  • 7. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem penomoran naskah dinas

    elektronik mencakup perangkat lunak (software) dan perangkat keras

    (hardware) seperti komputer serta jaringan telekomunikasi dan/atau

    sistem komunikasi elektronik.

    8. Suprastruktur adalah kelengkapan sistem penomoran naskah dinas

    elektronik, di samping infrastruktur mencakup kelembagaan,

    ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.

    9. Template adalah format penomoran naskah dinas baku yang disusun

    secara elektronik.

  • BAB II

    PENGELOLAAN NASKAH DINAS ELEKTRONIK

    Pengelolaan naskah dinas elektronik merupakan pengaturan naskah

    dinas secara elektronik untuk mendukung proses pelaksanaan kegiatan secara

    efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kinerja. Pengelolaan naskah

    dinas elektronik mencakup arsitektur sistem, cakupan sistem, alur kerja

    sistem, dan sumber daya.

    A. Arsitektur Sistem

    Arsitektur sistem pengelolaan naskah dinas elektronik merupakan