PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2013-02-13آ  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PERATUTAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2013-02-13آ  PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN...

  • PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

    NOMOR 10 TAHUN 2010

    TENTANG

    PAJAK HIBURAN

    DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

    BUPATI MUSI BANYUASIN

    Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun

    2009, tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka

    Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun

    2002, tentang Pajak Hiburan perlu untuk ditinjau kembali untuk

    disesuaikan dengan ketentuan yang ada;

    b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

    huruf a tersebut diatas, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam

    Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pajak

    Hiburan.

    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

    Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

    Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

    2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

    Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

    Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

    Nomor 3209);

    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan

    Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik

    Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

    Republik Indonesia Nomor 3684);

    4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

    dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia

    Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik

    Indonesia Nomor 3686);

    5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,

    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

    6. Undang-undang… . . .

  • - 2 -

    6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

    7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

    8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

    9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4050);

    12. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4051);

    13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

    14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

    15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;

    17. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2008 Nomor 36);

    18. Peraturan… . . .

  • - 3 -

    18. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

    Dengan persetujuan bersama

    DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

    dan

    BUPATI MUSI BANYUASIN

    MEMUTUSKAN

    Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN

    BAB I

    KETENTUAN UMUM

    Pasal 1

    Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

    1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

    2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

    3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Banyuasin.

    4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

    5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

    6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

    7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    8. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

    9. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

    10. Penyelenggaraan… . . .

  • - 4 -

    10. Penyelenggaraan Hiburan adalah Perorangan tau Badan yang menyelenggarakan baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya di Kabupaten Musi Banyuasin.

    11. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadirkan suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelengggara hiburan, kecuali petugas yang melakukan tugas pengawasan, penyelenggarakan hiburan itu di Kabupaten Musi Banyuasin.

    12. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan di Kabupaten Musi Banyuasin.

    13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

    14. Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD, adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya kepada Kepala Daerah dan/ atau Pejabat yang ditunjuk .

    15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

    16. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

    17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

    18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

    19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

    20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

    21. Surat… . . .

  • - 5 -

    21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

    22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tul