Perbedaan Pajak & Jenis Pungutan Lainnya · Web viewRetribusi merupakan pungutan lain, sebagai contoh retribusi masuk terminal, retribusi parkir dll. Dasar hukum pungutan retribusi

MODUL PERKULIAHAN

Perpajakan

Pengantar, Pungutan Lain, Fungsi Pajak, Dasar Teori Pemungutan Pajak, Kedudukan Hukum Pajak, Hk. Pajak Materil dan Formil.

Fakultas Program Studi

Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh

Ekonomi dan Bisnis

Akuntansi 01 84049 Suri Mahrani, M.Ak.

Abstract Kompetensi

Mengetahui pengertian pajak, fungsi pajak, dasar teori pemungutan pajak.

Kemampuan menjelaskan pengertian pajak, dasar teori pemungutan pajak, hokum pajak.

Perbedaan Pajak & Jenis Pungutan LainnyaJenis pungutan yang dilakukan oleh pemerintah selain pajak yaitu retribusi dan sumbangan. Perbedaan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Retribusi merupakan pungutan lain, sebagai contoh retribusi masuk terminal, retribusi parkir dll. Dasar hukum pungutan retribusi di Indonesia yaitu UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Dalam pasal 1 angka 26, restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

2. Sumbangan, pengertian sumbangan berbeda dengan retribusi, sebagai contoh sumbangan bencana alam.

Fungsi Pajak Fungsi pajak bila dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter)Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dll

Dasar Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak berdasarkan pada keadilan. Kemudian keadilan digunakan sebagai asas pemungutan pajak. Untuk menyatakan keadilan sebagai hak negara untuk memungut pajak maka muncul teori pemungutan pajak sebagai berikut:

1. Teori AsuransiTeori asuransi diartikan dengan suatu kepentingan masyarakat (seseorang) yang harus dilindungi oleh negara. Masyarakat seakan mempertanggungkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.

2017 2 Perpajakan

Pusat Bahan Ajar dan eLearningSuri Mahrani, M.Ak http://www.mercubuana.ac.id

http://www.mercubuana.ac.id/

2. Teori KepentinganTeori kepentingan diartikan sebagai Negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduknya. Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan dari warga negara yang ada. Warga negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi kepentingan dari warga negara yang bersangkutan.

3. Teori Gaya PikulDasar teori ini adalah asas keadilan, yaitu setiap orang yang dikenakan pajak harus sama beratnya. Pajak yang harus dibayar adalah menurut gaya pikul seseorang yang ukurannya adalah besarnya penghasilan dan besarnya pengeluaran.

4. Teori Gaya BeliTeori ini menunjukan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara dimaksudkan untuk memelihara masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Gaya beli suatu rumah tangga dalam masyarakat adalah sama dengan gaya beli suatu rumah tangga negara.

5. Teori BaktiTeori ini menekankan pada paham organische staatsleer yang mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak.

Penggolongan (Pembagian) Jenis Pajak

PENGGOLONGAN JENIS PAJAK

1. Menurut Sifatnyaa. Pajak Langsung : Pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak

( WP )dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Misal : PPh.b. Pajak Tidak Langsung : Pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain

dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa tertentu saja. Misal : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2017 3 Perpajakan



2. Menurut Sasaran/Objeknya

a. Pajak Subjektif : Jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi WP (subjeknya)

b. Pajak Objektif : Jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya baik berupa keadaan perbuatan/ peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutannya

a. Pajak Pusat : jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh Departemen Keuangan. Contoh : Dirjen Pajak. Hasil pemungutan pajak pusat dimasukkan sebgai bagian dari APBNMacam-macam Pajak Pusat :

- PPh- PPN dan PnBM- PBB- Pajak/BPHTB- Bea Material

b. Pajak Daerah : Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dipenda. Hasih pemungutan pajak daerah dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD.Macam-macam Pajak Daerah :

b.1.Pajak Daerah Tk. 1 :

Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

b.2. Pajak Daerah Tk. 2 :

Pajak Hotel dan Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2017 4 Perpajakan



Cara Pemungutan Pajak & Sistem Pemungutan Pajak

1. Cara Pemungutan Pajakuntuk tata cara pemungutan pajak sendiri itu ada tiga yaitu- Stelsel Nyata (Riil Stelsel) Yaitu pengenaan pajak didasarkan pada (objek penghasilan nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak,yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan: pajak dikenakan lebih realistis. Kelemahan: pajak baru dikenakan pada akhir periode

- Stelsel Anggapan (Fictive Stelsel)Pengenalan pajak didasarkan pada suatau anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan: pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Kelemahan: pajak dibayarkan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya.

- Stelsel CampuranPada awla tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun pembayaran didasarkan dan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

2. Sistem Pemungutan PajakAda 3 sistem pemungutan pajak, yaitu Official Assessment System, Self Assessment System dan With holding Tax System. Di Indonesia menerapkan ketiga sistem tersebut.

1. Offsicial Assessment SystemAdalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya

pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jad wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan olek KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

2. Self Assessment SystemAdalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan

besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, pengawasan atau sebagai verifikasi.

2017 5 Perpajakan



Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN

3. With Holding Tax SystemAdalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarya

pajak yang terutang tidak terletak pada fiskus maupun wajib pajak sendiri melainkan pada pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Diterapkan dalam mekanisme pemotongan atau pemungutan sesuai PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 Ayat 2, PPh Pasal 15, dan PPN. Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut. Dalam kasus tertentu ada juga yang berupa Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti-bukti pemotongan ini nanti dilampiri dalam SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN dari Wajib Pajak yang bersangkutan

Yurisdiksi Pemungutan Pajak

YURISDIKSI PEMUNGUTAN PAJAK

UU PPh Indonesia menganut 3 asas yang merupakan cara pemungutan pajak, diantaranya :

1. Tempat tinggal seseorang atau asas domisilimerupakan suatu asas pemungutan pajak berdasarkan tempat tinggal atau domisili seseorang. Lebih mudahnya dapat dijelaskan jika suatu negara hanya dapat memungut pajak terhadap semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di negara yang bersangkutan atau seluruh penghasilan dimana pun diperoleh, tanpa memperhatikan apakah orang yang bertempat tinggal tersebut warga negaranya atau warga negara asing.Negara yang menganut asas domisili akan menentukan dalam UU berapa lama seseorang bertempat tinggal di negara tersebut. Pasal 2 ayat 3 UU PPh No. 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) salah satunya yang menyebutkan definisi subyek pajak dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2. Kebangsaan seseorang atau asas kebangsaanmerupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada kebangsaan suatu negara. Dimana suatu negara akan memungut pajak kepada setiap orang yang mempunyai kebangsaan atas negara yang bersangkutan sekalipun orang tersebut tidak bertempat tinggal di negara yang bersangkutan. Negara yang menganut

2017 6 Perpajakan



system ini salah satunya adalah Amerika Serikat. Untuk UU PPh tidak menganut asas kebangsaan, dan ini dibuktikan melalui pasal 2 ayat 4 UU PPh yang menyebutkan bahwa orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari disebut sebagai subyek pajak luar negeri. Bahkan dalam Peraturan Dirjen Pajak No.2/PJ/2009 diatur bahwa pekerja Indonesia di luar negeri adalah subjek pajak luar negeri dan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pekerja Indonesia di luar negeri, tidak dikenai PPh di Indonesia.

3. Sumber dimana penghasilan diperoleh atau asas sumberMerupakan suatu asas pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber atau tempat penghasilan berada. Apabila suatu sumber penghasilan berada di suatu negara, maka negara tersebut berhak memungut pajak kepada setiap orang yang memperoleh penghasilan dari tempat atau sumber penghasilan tersebut berada. Dalam kondisi ini jelas bahwa objek pajak dapat berupa dividen atau royalty.

QUIZ

Pertanyaan: Apa pengertian hukum pajak?Jawaban: pengertian hukum pajak adalah:

Hukum pajak atau juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antar negara & orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (wajib pajak).

Menurut Rochmat Soemitro pengertian hukum pajak adalah:

suatu kumpulan peraturan yang mengatur antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, hukum pajak menerangkan mengenai siapa saja wajib pajak (subjek) dan apa kewajiban-kewajiban mereka terhadap pemerintah, hak-hak pemerintah, objek-objek apa saja yang dikenakan pajak, cara penagihan, cara pengajuan keberatan-keberatan, dan sebagainya.

2017 7 Perpajakan



Pertanyaan: Apa yang diatur oleh Hukum Pajak?Jawaban: Hukum pajak adalah segala peraturan yang mengatur tentang :- Hukum Pajak Materil- Hukum Pajak Formil

Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan Pajak Materiil (Material tax law)?Jawaban: Yang dimaksud dengan Pajak Materiil (Material tax law)adalah:

Hukum pajak materil (Material tax law), yaitu memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.Contoh: Undang-undang Pajak Penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN). Hukum pajak materil PPh adalah UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008, sedangkan untuk PPN adalah UU No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009.

Pertanyaan: Apa yang dimaksud dengan hukum pajak Formil (Formal tax law)?Jawaban: yang dimaksud dengan Hukum Pajak Formil adalah:

Hukum pajak formil (Formal tax law), memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materil). Hukum iini memuat antara lain:a. Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang pajak.c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding. Contoh: Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Contoh: UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana diubah terakhir dengan UU No16 Tahun 2009. Artinya, kewajiban dan hak WP dalam urusan PPh dan PPN dapat kita temukan pada UU KUP.

Pertanyaan: mengapa hukum pajak itu berdiri sendiri?Jawaban: Hukum Pajak itu sendiri karena:

Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara). Namun ada aliran yang menghendaki supaya hukum pajak merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terlepas dari Hukum Administrasi Negara. Sebagai pelopor dari aliran ini adalah Prof. Adriani. Alasannya:1.Hukum pajak mempunyai tugas yang bersifat lain daripada pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian.2.Hukum pajak mempunyai istilah-istilah tersendiri untuk lapangan sendiri.

2017 8 Perpajakan



Pertanyaan: mengapa ketentuan hukum pajak materil harus diatur dengan undang-undang?Jawaban: Ketentuan hukum pajak materiil harus diatur undang undang karena:

Sebagaimana diketahui bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah (untuk membiayai pengeluaran Negara) tanpa ada jasa timbal balik yang langsung ditunjuk. Jadi pajak di sini adalah merupakan kekayaan rakyat yang diserahkan kepada Negara. Di Negara Amerika dikenal dengan istilah “Taxation without representation is robbery (pajak tanpa undang-undang adalah perampokan).

Rakyat menentukan nasibnya sendiri, karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak harus ditetapkan dengan Undang Undang dengan persetujuan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga legislatif. Itulah sebabnya rakyat selalu berusaha untuk memilih wakil-wakil mereka yang dipandang mampu dan sanggup memperjuangkan cita-cita dan perjuangan segenap rakyat Indonesia secara adil dan bijaksana.

Suatu undang-undang, misalnya undang-undang pajak, meskipun masyarakat merasakan sebagai beban, tetapi karena sudah disetujui oleh wakil mereka, maka ini diterima sebagai suatu undang-undang yang sah dan mengikat mereka. Dengan ditetapkan pajak dalam bentuk undang-undang berarti pajak bukan perampasan hak/kekayaan rakyat karena sudah disetujui oleh wakil-wakil rakyat. Kalau pajak didasarkan kepada kesukarelaan saja, maka sudah dapat dipastikan bahwa uang yang masuk kas Negara mungkin tidak berarti sama sekali bahkan dapat dikatakan rakyat tidak akan berkeinginan menyerahkan begitu saja hasil yang diperoleh dengan susah payah tanpa ada jasa timbal balik (kontraprestasi).

Tarif Pajak

Pajak Penghasilan PPh 21

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan pengurang penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

PTKP 2016 naik sebesar 50% dibandingkan dengan PTKP 2015. Jika pada tahun 2015 untuk pegawai dengan status TK/0 PTKP-nya sebesar Rp 36.000.000 maka untuk tahun 2016 ini PTKP naik menjadi Rp 54.000.000. Dan untuk setiap tambahan tanggungan akan mendapat penambahan PTKP sebesar 4,5 juta. Berikut ini adalah tabel kenaikan ptkp 2016 sesuai dengan aturan PMK Nomor 101/PMK.010/2016

2017 9 Perpajakan



Berikut adalah Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru :

1. Untuk Diri Wajib Pajak Orang Peribadi = Rp. 54.000.000,-2. Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 4.500.000,-3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp. 54.000.000,-4. Tambahan untuk anggota keluarga (maksimum 3 orang) = @ Rp. 4.500.000,-

Atau, Jumlah PTKP terbaru berdasarkan Status Perkawinan adalah sebagai berikut :

* TK/0 = Rp. 54.000.000,-* K/0 = Rp. 58.500.000,-* K/1 = Rp. 63.000.000,-* K/2 = Rp. 67.500.000,-* K/3 = Rp. 72.000.000,-

Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari penghasilan bersih yang disetahunkan.

Bila wajib pajak berpenghasilan 54 juta setahun tetapi terlanjur membayarkan pajaknya sejak Januari 2016 maka pembayaran akan dikembalikan, proses pengembalian melalui mekanisme kompensasi pada masa berikutnya, bila masih ada kelebihan pembayaran pada 2015 maka akan digeser ke tahun 2016. Dengan demikian tidak ada pengembalian uang (restitusi).

TARIF PAJAK PENGHASILAN PRIBADI

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp) Tarif Pajak

Sampai dengan 50 juta 5%

Di atas 50 juta sd 250 juta 15%

Di atas 250 juta sd 500 juta 25%

Di atas 500 juta 30%

Itulah potongan pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dapat Anda gunakan untuk menghitung pajak penghasilan pribadi Anda.

2017 10 Perpajakan



http://www.putra-putri-indonesia.com/menghitung-pajak-penghasilan.html

Tarif Pajak PPh Badan

Tahun 2009 yaitu 28%

Sejak Tahun 2010 yaitu 25%

Daftar Pustaka

Teguh Hadi Wardoyao, Amin Subiyakto, Sapto W, Pajak Terapan Brevet A &

B, Tangerang, Taxsys

Waluyo, Wirawan, Perpajakan Indonesia, Cetakan Terbaru, Jakarta, Salemba

Empat

2017 11 Perpajakan



Documents

Perbedaan Pajak & Jenis Pungutan Lainnya · Web viewRetribusi merupakan pungutan lain, sebagai contoh retribusi masuk terminal, retribusi parkir dll. Dasar hukum pungutan retribusi