PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENURUNAN EMISI KARBON HUTAN INDONESIA

INDONESIA CERTIFIED EMISSION REDUCTIONINDONESIA CERTIFIED EMISSION REDUCTION

Dasar Hukum

PP 6/2007 jo PP 3/2008 Pasal 33 ayat (1) tentang Tata Hutan dan Penyusunan

Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, dinyatakan bahwa salah satu bentuk

pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi dan hutan lindung adalah penyerapan

dan/atau penyimpanan karbon;

PP 6/2007 jo PP3/2008 Pasal 19 huruf b, pemanfaatan jasa lingkungan pada

hutan produksi dan hutan lindung diberikan dalam bentuk Izin Usaha

Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL)

PERMENHUT P.50/Menhut-II/2014 Tentang Perdagangan Sertifikat Penurunan EmisiKarbon Hutan Indonesia Atau Indonesia Certified Emission Reduction

PERMENHUT P. 36/Menhut-II/2009 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha PemanfaatanPenyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung

dan/atau penyimpanan karbon;

SPEKHI (Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia) atau ICER (Indonesia Certified Emission Reductions) adalah suatu bentuk dokumen pengakuan yang menjelaskan tentang RAP/PAN dan pengurangan emisi karbon setara CO2 dan manfaatlainnya yang dihasilkan melalui kegiatan konservasi dan penanaman hutan, ataupencegahan dari deforestasi dan degradasi hutan yang dapat diperdagangkan.

SPEKHI atau ICER mengikuti PKS/VCM (Pasar Karbon Sukarela)

Apa sih SPEKHI/ICER itu?

SPEKHI atau ICER mengikuti PKS/VCM (Pasar Karbon Sukarela)

1. Hutan Negara 2. Hutan Hak/Hutan Adat

Hutan Mana Saja yang bisa dilakukanSPEKHI/ICER

Usaha pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (UP RAP-KARBON dan/atau UP PAN-KARBON) adalah usaha pemanfaatan jasa lingkungan padahutan produksi dan hutan lindung

Kegiatan Usaha RAP-KARBON terkait Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

1. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, danpemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan pada seluruh areal ataubagian hutan atau blok hutan;

2. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman pada seluruh areal atau bagianhutan atau blok hutan IUPHHK-HA dan IUPHHK-RE;

3. Pengayaan pada areal bekas tebangan dalam seluruh areal atau bagian hutan atau blok3. Pengayaan pada areal bekas tebangan dalam seluruh areal atau bagian hutan atau blokhutan dalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR;

4. Penanaman pada jalur tanam di IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE atau IUPHHK- HT yang menggunakan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Jalur atau menerapkan tekniksilvikultur Tebang Pilih Tanam Intensif;

5. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakan dengan penerapanteknik silvikultur.

1. Perpanjangan siklus tebang atau penundaan tebangan pada areal tertentu padaareal kerja IUPHHK-HA

2. Perpanjangan rotasi tebang atau penundaan tebangan pada bagian hutan ataublok dalam areal IUPHHK-HTI atau IUPHHK-HTR

3. Penerapan penebangan ramah lingkungan pada bagian hutan atau blokhutan dalam areal IUPHHK-HA

4. Pemeliharaan dan pengamanan pada jalur antara di IUPHHK yang

Kegiatan Usaha PAN-KARBON terkaitPengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

4. Pemeliharaan dan pengamanan pada jalur antara di IUPHHK yang menggunakan sistem tebang tanam jalur atau teknik silvikultur Tebang PilihTanam Intensif

5. Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal IUPHHK-HA danIUPHH-HT

6. perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsi perlindungandiseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal IUPHHK-HA atauIUPHHK- RE atau IUPHHK-HT atau IUPHHK-HTR atau IUPHHBK

7. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutan atau blokdalam areal IUPHHK-HA atau IUPHHK-RE

Kegiatan Usaha RAP-KARBON pada Hutan Lindung

1. Penanaman dan pemeliharaan dari bagian kegiatan izin usahapemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutankemasyarakatan, dan hutan desa yaitu penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, danpemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan padapemasaran sesuai dengan sistem silvikultur yang ditetapkan padaseluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan

2. Penanaman dan pemeliharaan sampai daur tanaman padaseluruh areal atau bagian hutan atau blok hutan pada izin usahapemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutankemasyarakatan, dan hutan desa;

3. Peningkatan produktivitas melalui peningkatan riap tegakandengan penerapan teknik silvikultur

Kegiatan PAN-KARBON pada hutan lindung

1. Pemeliharaan dan pengamanan pada areal izin usaha pemanfaatankawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, danhutan desa.

2. Perluasan areal perlindungan dan konservasi di dalam areal izinusaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatanusaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatanhutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

3. perlindungan dan pengamanan dalam areal yang berfungsiperlindungan diseluruh areal atau bagian hutan atau blok dalam areal izinusaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izin usaha pemanfaatanhutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

4. Perlindungan dan pengamanan pada seluruh areal atau bagian hutanatau blok dalam areal izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, atau izinusaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan hutan desa.

Lembaga apa saja yang diperlukan dalamSPEKHI/ICER

1. Pengembang Proyek: pemegang izin atau pengelola yang mendapatkan izin untuk melakukan usahapenyerapan dan/atau penyimpanan (RAP/PAN), dan pengurangan emisi karbon.

2. Lembaga Akreditasi yaitu lembaga independen yang mengakreditasi Lembaga Verifikasi Independen(LVrI) dan Lembaga Validasi Independen (LVI).

3. Lembaga Verifikasi Independen (LVrI) yaitu lembaga yang dibentuk untukmenilai/memverifikasiDokumen Rancangan Proyek (Project Design Document/PDD) daripengembang proyek.

4. Lembaga Validasi Independen (LVI) yaitu lembaga yang dibentuk untuk memvalidasi Dokumen4. Lembaga Validasi Independen (LVI) yaitu lembaga yang dibentuk untuk memvalidasi DokumenRancangan Proyek (Project Design Document/PDD) dari pengembang proyek.

5. Lembaga Pemantau Independen (LPI) yaitu lembaga yang dapat menjalankan fungsipengawasan/pemantauan yang berkaitan dengan pengembang proyek, antara lain lembagaswadaya masyarakat (LSM) di bidang kehutanan.

6. Badan Registrasi Nasional adalah badan yang bertugas melakukan pencatatan pendaftaran DokumenRancangan Proyek yang diajukan oleh Pengembang Proyek.

7. Badan Pengawas Pasar Sertifikat Penurunan Emisi Karbon Hutan Indonesia (SPEKHI) adalah badanyang bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari.

8. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) adalah badan pengawas nasionalbertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan sehari-hari pasar sertifikat karbon sebelumterbentuk Badan Pengawas Pasar SPEKHI.

Catatan: Lembaga 1 s/d 5 yang sudah ada di pasar Internasional atau dibentuk Masyarakat Madani

1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HA) / Hak Pengusahaan Hutan (HPH);

2. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Tanaman, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HT) / Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI);

3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-HTR);

4. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem, yang selanjutnya disingkat (IUPHHK-RE);5. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan, yang selanjutnya disingkat (IUPHKm);6. Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah izin yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara

A. Penjual/sellers:

Siapa Seller dan Buyer SPEKHI/ICER

6. Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa adalah izin yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negaradalam batas waktu dan luasan tertentu;

7. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, yang selanjutnya disingkat (KPHP);8. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, yang selanjutnya disingkat (KPHL);9. Hak Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, yang selanjutnya disingkat (KPHK);10. Izin Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, yang selanjutnya disingkat (KHDTK) pada hutan produksi

dan/atau hutan lindung;11. Hak Pengelolaan Hutan Hak atau Hutan Rakyat, yang selanjutnya disingkat (HR);12. Hak Pengelolaan Hutan Adat

Perusahaan-perusahaan dalam negeri atau luar negeri yang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisikarbon dari kegiatan proses produksinya (emiter).

B. Pembeli

Lainnya yang diperlukan.. SPEKHI/ICER

1. Risk Management Buffer (RMB) adalah upaya pengembang proyek menyiapkancadangan Karbon dari SPEKHI.

2. Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA) adalah kesepakatan yang melibatkan dua pihak, dapat antara dua negara atau antara satu negaramelibatkan dua pihak, dapat antara dua negara atau antara satu negaradengan perusahaan besar dalam perdagangan sertifikat karbon.

1. Penjual/Seller yaitu pemegang izin/hak pengelola, dapat menjadi pengembangproyek bersama calon investor dengan menyusun Dokumen RancanganProyek(DRP)/Project Design Document (PDD) yang ada di pasar dan dapatmenggunakan tenaga konsultas berbadan hukum Indonesia.

2. Pengembang proyek mendaftarkan DRP/PDD kepada Badan Registrasi Nasional danPDD dicatat (listed) secara online oleh Badan Registrasi Nasional

Pembuatan DRP/PDD

1. Validasi PDD di lakukan oleh Lembaga Validasi Independen berbadan hukum Indonesia danStandar validasi tercantum dalam Lampiran I P.50/Menhut-II/2014.

2. Perhitungan karbon kredit hasil validasi dapat diperdagangkan melalui Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA).

3. Lembaga Validasi Independen (LVI) diakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (KAN).

Validasi DRP/PDD

1. ERPA dapat dilakukan oleh konsultan hukum yang sudah memiliki sertifikatkompetensi.

2. Badan Registrasi berbentuk organisasi non struktural yang menerapkan PolaPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).

3. Berdasarkan laporan ERPA, Badan Register Nasional wajib memantau distribusi

ERPA danBadan Registrasi Nasional

3. Berdasarkan laporan ERPA, Badan Register Nasional wajib memantau distribusimanfaat yang diperoleh Pengembang Proyek.

4. Distribusi manfaat mengikuti Peraturan Menteri Kehutanan No. P.36/Menhut-II/2009.

5. Nilai Jual Jasa Lingkungan (NJ2L) RAP-KARBON dan/atau PAN-KARBON adalahpendapatan dari penjualan kredit karbon yang telah disertifikasi dan dibayarberdasarkan ERPA (Emission Reduction Purchase Agrement).

6. Distribusi dari NJ2L adalah sebagaimana dalam Lampiran III Peraturan ini.

7. Dana yang diterima oleh pemerintah merupakan PNBP Kehutanan.

Distribusi Manfaat

1. Hasil validasi Dokumen Rancangan Proyek selanjutnya dilakukan verifikasi oleh LembagaVerifikasi Independen (LVrI).

2. Lembaga Verifikasi Independen diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional (KAN).

3. Pedoman verifikasi tercantum pada Lampiran II peraturan P.50/Menhut-II/2014.

Verifikasi DRP/PDD

PenerbitanPenerbitanSPEKHI/ICER dan RMB

1. Hasil verifikasi DRP/PDD diterbitkan SPEKHI/ICER.

2. SPEKHI/ICER berisi nama lembaga verifikasi, nama lembaga validasi, namapengembang proyek, lokasi, jumlah RAP/PAN karbon, pengurangan emisi karbonsetara CO2 dan manfaat lain dalam jangka waktu kesepakatan sesuai ERPA.

3. Pemerintah menetapkan tingkat/presentasi Risk Management Buffer (RMB).

4. RMB ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi

Badan Registrasi Nasional

(1) SPEKHI didaftarkan ke Badan Registrasi Nasional.

(2) Dalam hal Badan Registrasi Nasional belum terbentuk, Menteri menugaskan SekretarisJenderal untuk mencatat/meregistrasi Perdagangan Karbon Hutan Indonesia (menghindariduplikasi).

(3) Tugas Badan Registrasi Perdagangan Karbon Hutan Indonesia:(3) Tugas Badan Registrasi Perdagangan Karbon Hutan Indonesia:a. memberikan identitas karbon hutan pada areal pengembang proyek;b. mencatat seluruh PDD yang terkait dengan pengembangan karbon hutan;c. mencatat seluruh PDD yang telah diverifikasi;d. mencatat SPEKHI yang telah diterbitkan dan diperdagangkan;e. mencatat lembaga verifikasi;f. monitoring dan pelacakan karbon hutan yang diperdagangkan berdasarkan

Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA); dang. melayani informasi (clearing house) sebagaimana pada huruf a sampai

dengan huruf f.

Perdagangan SPEKHI/ICER1. SPEKHI dapat dijual langsung melalui Pasar Sertifikat Karbon Indonesia.

2. Kementerian LHK memfasilitasi para pengembang proyek dan calon pembeliuntuk membentuk Pasar Sertifikat Karbon Indonesia.

3. Pasar Sertifikat Karbon Indonesia diatur oleh Peraturan Badan Pengawas PasarSertifikat Karbon.Sertifikat Karbon.

4. Dalam hal Badan Pengawas Pasar Sertifikat Karbon belum terbentuk makaPerdagangannya dapat diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan BerjangkaKomoditi (BAPPEBTI).

Penjaminan (Assurance) danAsuransi (Insurance)

1. Kementerian LHK mengakui PDD yang telah diverifikasi sebagai penjaminSPEKHI dalam Pasar Bursa Karbon Indonesia.

2. Dalam hal belum tersedia lembaga asuransi karbon maka RMB sebagaikolateral karbon hutan yang diperdagangkan.

3. Setelah diverifikasi pada periode tertentu, RMB dapat diperdagangkan.

Perhitungan

Penurunan Emisi GRK1. Pembeli SPEKHI/ICER Dalam Negeri diperhitungkan sebagai penurunan emisi GRK

Indonesia.

2. Pembeli SPEKHI/ICER Luar Negeri tidak diperhitungkan sebagai pemenuhankomitmen penurunan emisi GRK dari negara pembeli.

3. Pembeli SPEKHI/ICER dari Luar Negeri tidak boleh menggunakan SPEKHI/ICER 3. Pembeli SPEKHI/ICER dari Luar Negeri tidak boleh menggunakan SPEKHI/ICER untuk transfer Pricing.

PEMANTAU INDEPENDEN

1. Lembaga Pendidikan Tinggi, Lembaga Penelitian, organisasi masyarakat sipil dapatmenjadi Lembaga Pemantau Independen.

2. Biaya atas kegiatan dapat diperoleh dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

SPEKHI/ICER BUKAN BASA BASI…

Nih Calon Pembelinya…

P.S aja sudah ada Karbon Hutan.. Go Ahead (Media Indonesia Rabu, 7September 2016 Hal 22)

TERIMA KASIH

SPEKHI ini gampang, ko dibikin susah.tanya kenapa ???