Embed Size (px)
Citation preview
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SPM
BIDANG KESEHATAN
Disampaikan Oleh :
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Drs. Eduard Sigalingging.,M.Si
Banten, 13 Februari 2019
2
U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 Ta h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e m e r i n t a h a n D a e r a h
Presiden
memegang
tanggung jawab
akhir atas
penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
yang
dilaksanakan
oleh Pemerintah
Pusat dan
Daerah.
4
Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar
6 URUSAN:• pendidikan
• kesehatan
• pekerjaan umum dan penataan ruang
• perumahan rakyat dan kawasan permukiman
• ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindunganMasyarakat
• sosial.
Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar
18 URUSAN• tenaga kerja• pemberdayaan perempuan dan
pelindungan anak• pangan• pertanahan• lingkungan hidup• administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil• pemberdayaan masyarakat dan Desa• pengendalian penduduk dan keluarga
berencana• perhubungan;• komunikasi & informatika• koperasi, usaha kecil, dan menengah• penanaman modal• kepemudaan dan olah raga• statistik• persandian• kebudayaan;• perpustakaan; • kearsipan.
Urusan Pemerintahan Pilihan
8 URUSAN:
• kelautan dan perikanan• pariwisata• pertanian• kehutanan;• energi dan sumber daya
mineral;• perdagangan;• perindustrian; dan• transmigrasi.
URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENYANG DISELENGGARAKAN DAERAH
URUSAN PEMERINTAHAN
KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
(8)
WAJIB
(24)
Dibagi berdasarkan
kriteria
Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
URUSAN
PEMERINTAHAN
UMUM
YAN DASAR
(6)NON YAN DASAR
(18)
S P M
N S P K
1. PENDIDIKAN
2. KESEHATAN
3. PU DAN PR
4. PERUMAHAN
RAKYAT DAN
KAW
PERMUKIMAN
5. TRAMTIBUM &
LINMAS
6. SOSIAL
PEMBAGIAN URUSAN
Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkanpelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota diwilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4konsensus dasar
URUSAN KONKUREN→ URUSAN
PEMERINTAHAN YG DIBAGI ANTARA
PEM PUS DAN DAERAH PROV DAN
DAERAH KAB/KOT DAN MENJADI
DASAR PELAKSANAAN OTONOMI
DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PROVINSIPUSAT
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
PRESIDEN
MENDAGRI
Pembinaan Pengawasan
Binwas Umum Binwas Teknis
K/L
Secara Nasional
DIKOORDINASIKAN
MENDAGRI Provinsi
Gubernur sbg wakil Pem. Binwas
umum & teknis
(PP 33 Tahun 2018)
Kab/Kota
Pemegang
kekuasaan
pemerintahan –
Psl 4 (1) UUD
1945
Psl 17
UUD 1945Koordinator Binwas
dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan di
daerah UU 23/2014
Psl 8 (3)
Koordinasi
Otonomi Seluas-luasnya
Ps 18 (5) UUD ‘45
Tanggung jawab
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN(PP 12 TAHUN 2017)
8
9
Tugas dan fungsi ditjen binapembangunan daerah - kemendagri
Pem
bin
aan
pem
ban
gun
and
aera
h
Pem
bin
aanp
eny
elengaraan
uru
sanp
emerin
tahan
daerah
Koordinasi SPM danNSPK
Pemetaan UrusanPemerintahan
Penyelesaian perselisihanpenyelenggaraan urusanpemerintahan
a
b
c
Pasal24
Pasal370
Pasal 19 Perpres11/2015
Pembinaan percepatanpembangunan provinsiberciri kepulauan
Sinkronisasi dan harmonisasipembangunan pusat dan daerah, antar wilayah dan antar daerah
Perencanaan pembangunandaerah
Pengendalian dan evaluasipembangunan daerah
a
d
b
c
Pasal29
Pasal 258 dan 259
Pasal 260-274
Pasal275
Pembinaan Pemda dalammendorong partisipasimasyarakat
Binwas umum pembangunandaerah
Pembinaan pemda dalampenguatan informasi daerah
Evaluasi perda tata ruangdaerah
h
g
f
ePasal400
Pasal354
Pasal374
Pasal391-394
Pasal 18 Perpres11/2015
Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional
Pasal 258 UU 23/2014
Urusan pemerintahan yang menjadi amanat bagi Ditjen Bina Bangda hanya urusanpemerintahan konkuren
LINGKUP TUGAS DAN FUNGSI DITJEN BINA BANGDA
(UU 23/2014 DAN PERPRES 11/2015)
Kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian berdasarkan pemetaan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Pilihan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
melakukan sinkronisasi dan
harmonisasi dengan Daerah untuk
mencapai target pembangunan nasional.
PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS
Untuk mencapai target pembangunan
nasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi
teknis pembangunan antara
kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dan Daerah.
PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014
SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN
Koordinasi teknis pembangunan antara
kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh
Menteri dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang perencanaan pembangunan.
KO
OR
DIN
AS
I KO
RT
EK
Koordinasi teknis pembangunan antara
Daerah provinsi dan Daerah
kabupaten/kota dan antar-Daerah
kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi
dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil
Pemerintah Pusat.
ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN
MENPPN
PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014
ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR
PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
Koordinasi teknis pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam tahap perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
pembangunan Daerah.
JENIS-JENIS KORTEK
PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014
SINKRONISASI PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN
PioritasNasional
K/L
DukunganKegiatandaerah
dari APBD
PrioritasDaerah
KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN
TARGET PEMBANGUNA
N NASIONAL
Sinkronisasi pencapaian prioritasnasional melalui kegiatan K/L, sertatarget Kementerian untuk mendungtarget nasional
BAPPENAS K/L
Ditjen Bina BangdaMemastikan kesesuaiankegiatan dengan urusanpemerintahan danpembagian kewenanganantar level pemerintahan
Sinkronisasiusulan kegiatandaerah yangakan dibiayaiAPBN dengankegiatan K/Ldan Prioritasnasional
BAPPENAS
K/L DAERAH
PERAN KEMENDAGRI
Membahas kegiatanyang didanai APBDuntuk mendukungpelaksanaankegiatan prioritasnasional
K/L DAERAH
KEMENDAGRI
- Sinkronisasi koodifikasi program- Sinkronisasi program dan kegiatan
sesuai dengan kewenangan dalamUU 23/2014
- Sinkronisasi target daerah sesuaikondisi, potensi dan intensitasurusan pemerintahan
PERAN KEMENDAGRI
PrioritasLainnya
Sinkronisasi usulanprioritas Daerah danprioritas K/L
BAPPENAS
K/L DAERAH
KEMENDAGRI
DIT. SUPD II DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
REPUBLIK
INDONESIA
13
SPM DALAM RKP 2019
PRIORITAS NASIONAL 1: PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR
PEMBANGUNAN
MANUSIA MELALUI
PENGURANGAN
KEMISKINAN DAN
PENINGKATAN
PELAYANAN DASAR
Percepatan
Pengurangan
Kemiskinan
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan dan
Gizi
Masyarakat
Pemerataan
Layanan
Pendidikan
Berkualitas
Peningkatan Akses
Masyarakat
terhadap
Perumahan dan
Permukiman Layak
Peningkatan
Tata Kelola
Layanan Dasar
PROGRAM
PRIORITAS
PRIORITAS
NASIONAL
KEGIATAN
PRIORITAS
34
5 Peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan
Peningkatan kesehatan ibu, anak,
dan keluarga berencana
Pencegahan dan pengendalian penyakit
Percepatan penurunan stunting
Penguatan “Gerakan Masyarakat Hidup
Sehat”
Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi
tepat sasaran
Penguatan sistem jaminan sosial
Penguatan literasi untuk kesejahteraan
Pelaksanaan reforma agraria
Percepatan pemberian akses kelola sumber daya alam
kepada masyarakat melalui perhutanan sosial
Penyediaan akses infrastruktur dasar
permukiman layak
Penyediaan akses hunian layak dan
terjangkau
Peningkatan kualitas lingkungan di
permukiman
Penguatan layanan dan
rujukan satu pintu
Penguatan integrasi sistem
administrasi kependudukan
dan catatan sipil
Percepatan Pencapaian
SPM di daerah
Penyediaan afirmasi pendidikan
Penyediaan pendidik yang berkualitas
dan merata
Penguatan kelembagaan satuan
pendidikan
Peningkatan kualitas pembelajaran
dan akademik
PN
PP
2
34
5
14
SPM BERDASARKAN UU 23 TAHUN 2014 dan PP 2 TAHUN 2018
KEBIJAKAN/MANDATSTANDAR PELAYANAN MINIMAL
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO 2/2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADALAH KETENTUAN MENGENAI
JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YANG MERUPAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERHAK DIPEROLEH SETIAP WARGA
NEGARA SECARA MINIMAL.
DEFENISI
KEMENTERIAN DALA NEGERI
Terdapat 6 urusan wajib pelayananan
dasar yang dilaksanakan berdasarkan
SPM, SPM menjadi perioritas baik
perencanaan maupun anggaran
Pelaksanaan SPM yang mengatur tentang
jenis pelayanan, mutu pelayanan dan
penerima pelayanan dasar dan strategi
penerapannya
Secara teknis memuat tentang mekanisme
dan strategi penerapan SPM mulai dari
pengumpula data, penghitungan
pemennuhan kebutuhan dasar,
perencanaan SPM dalam DOKREN, dan
pelaksanaan SPM pelaporan dan evaluasi.
Memuat tentang Standar teknis jumlah
dan kualitas barang/jasa, standar jumlah
dan kualitas personil/SDMK dan petunjuk
teknis atau tata cara pemenuhan standar
PASAL 12, PASAL 18 DAN PASAL 298
PP 2/2018STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Permendagri 100/2018PENERAPAN SPM
Permenkes Nomor 4 Tahun 2019
Standar Teknis Pemenuhan Mutu
Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
SPM Bidang Kesehatan: Provinsi
Pasal 6 PP 2/2018
SPM Kesehatan: Kabupaten/Kota
Pasal 6 PP 2/2018
Lanjutan.....
PERMENDAGRI 100/2018 PENERAPAN SPM
BAB IITAHAPAN PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL
BAGIAN KESATUUMUM
BAGIAN KEDUAPENGUMPULAN DATA
BAGIAN KETIGAPENGHITUNGAN PEMENUHAN
KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR
BAGIAN KEEMPATPENYUSUNAN RENCANA
PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
BAGIAN KELIMAPELAKSANAAN PEMENUHAN
PELAYANAN DASAR
BAB IIIKOORDINASI PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TIM PENERAPAN SPMPROVINSI
TIM PENERAPAN SPMKABUPATEN/KOTA
BAB IVPEMBIAYAAN
Pembiayaan penerapan SPM oleh pemerintah
daerah dibebankan padaAPBD PROVINSI, APBD KAB/KOTA, dan sumber
lainnya yang sah dan tidakmengikat.
BAB VIPEMBINAAN DAN
PENGAWASAN
Menteri melaluiInspektorat Jenderal
melakukan pengawasan
terhadap penerapan SPM daerah provinsi
Gubernur melakukanpembinaan dan
pengawasan penerapan
SPM Daerah kabupaten/kota
Bupati/wali kotamelakukan pembinaan dan
pengawasan penerapanSPM daerah
kabupaten/kota
BAB VPELAPORAN PENERAPAN
SPM
Pelaporanpenerapan SPM dimuat dlm lap
penyelenggaraanpemerintahan
daerah sesuai dgn ketentuan
peraturan per-UU-an mengenai lap. penyelenggaraan
pemda paling lambat 3 bln setelah thn
anggaran berakhir
• Menteri melalui Ditjen Bina Bangda melakukan pembinaan scr umum
• K/L melakukan pembinaan secara teknis
BAB IKETENTUAN UMUM
SP
M
PENDIDIK
AN
SP
M
KESEHATA
N
SP
M
PEKERJA
AN UMUM
SP
M
PERUMAHA
N RAKYATSP
M
SOSIAL
SPM
TRANTIBUMLINMAS
24
✓ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM
✓ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU
PELAKSANAAN
PEMENUHAN
3
✓ menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima
✓ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya
PENGHITUNGAN
KEBUTUHAN
✓ jumlah dan identitasWarga Negara yang berhak menerima
✓ jumlah barang dan/ataujasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan
✓ jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan
PENGUMPULAN DATA PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELDAS
✓ RPJMD dan RKPD✓ Renstra PD dan
Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi
TAHAPAN PENERAPAN SPM
✓ jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima✓ jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan✓ jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan
PENGUMPULAN DATA
CONTOH : JENIS PELAYANAN
bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi
Bencana Provinsi
KUMPULKAN DATA TENTANG1. Jumlah WNI yang berhak menerima layanan yaitu Penentuan Sasaran Layanan Kesehatan, dapat
berdasarkan data proyeksi BPS yang ditetapkan oleh kepala daerah;
2. Jumlah barang/jasa sesuai standar teknis
❑ Standar Jumlah dan Kualitas Barang dan/atau Jasa meliputi
dukungan logistik kesehatan beupa Obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai, Makanan
Tambahan/Pendamping untuk Kelompok Rentan (MP ASI, MP ibu Hamil, Pemberian Makanan untuk Bayi
dan anak (PMBA) dll), Kelengkapan Pendukung Kesehatan Perorangan (Hyegiene Kit dan Family Kit)
❑ Standar Jumlah dan Kualitas Personil/Sumber daya Manusia Kesehatan meliputi
SDMK di pos kesehatan terdiri dari dokter umum, perawat dan bidan dan Kebutuhan SDMK untuk pengiriman
tim penanggulangan krisis kesehatan meliputi dokter, perawat, bidan, tenag kesmas, apoteker/asisten
apoteker, dan tenaga penyuluh atau promosi kesehatan.
3. Jumlah sarana prasarana
Fasyankes yang tersedia dan sarana pendukung lainya yang dibutuhkan pada saat terjadi bencana
26
✓ menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima
✓ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/JASA
27
✓ RPJMD dan RKPD✓ Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi
PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN
28
✓ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM ✓ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU
PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
29
✓ jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima✓ jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg dibutuhkan✓ jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan
PENGUMPULAN DATA
CONTOH TAHAPAN PENERAPAN SPM KAB/KOTA
CONTOH : JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
KUMPULKAN DATA TENTANG
30
✓ menghitung selisih kebutuhan terhadap ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga Negara penerima
✓ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BARANG/JASA
CONTOH : JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
KUMPULKAN DATA TENTANG
31
✓ RPJMD dan RKPD✓ Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi
PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN KEBUTUHAN
CONTOH : JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
KUMPULKAN DATA TENTANG
32
✓ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana sesuai dengan standar teknis SPM ✓ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan pelayanan dasar sesuai ketentuan PUU
PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN
CONTOH : JENIS PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
KUMPULKAN DATA TENTANG
•
•
•
•
•
➢
➢
➢
➢
➢
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LANJUTAN....
•
•
➢
➢
➢
➢
➢
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
LANJUTAN....
APBDDANA
TRANSF
ER
DANA
KHUS
US
KPBUHIBAH
, CSR
KERJASA
MA
DAERAH
(DAU/DBH/
DAK/DANA
DESA
(BOS, PKH,
DLL.)
PEMBIAYAAN
SPM
Bupati/walikota melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melaporkan hasil evaluasi kepada Menteri
Gubernur melaporkan pelaksanaan SPM oleh daerah provinsi kepada Menteri
SEKURANG-KERUANGNYA MEMUAT:
Hasil Penerapan
SPM
Kendala Penerapan
SPM
Ketersediaan Anggaran
dalam Penerapan
SPM
INSENTIF DAN
DESINTIF
6 SPM
Target tahunan
pencapaian SPM
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra
SKPD)
Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renja SKPD)
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
Klasifikasi belanja daerah
dengan pertimbangan
kemampuan keuangan daerah
Dituangkan dalam
Dituangkan dalam
Berdasarkan
KEBIJAKAN
ANGGARAN
KEBIJAKAN
PERENCANAAN
PELAPORAN SPM
44
INTERNALISASI SPM DALAM
DOKUMEN PERENCANAAN
RPJP
NASIONAL
DIPERHATIKAN
PEDOMAN
20 TAHUN
5 TAHUN
5 TAHUN
PEDOMAN
1 TAHUN
PEDOMAN DIJABARKAN
DIJABARKAN
20 TAHUN
PEDOMAN
5 TAHUN 1 TAHUN
1 TAHUNDIACU
RPJM
NASIONALRKP
RPJP
DAERAHRPJM
DAERAHRKPD
RENSTRA
SKPDRENJA
SKPD
DIACU
PUSAT
DAERAH
PD
Standar Pelayanan Minimal
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
•
•
•
No Indikator Kinerja
1Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
2Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
3Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
4Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup
5Angka Kematian Ibu per100,000 kelahiran hidup
6Rasio posyandu per satuan balita
7Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
8Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
9Rasio dokter per satuan penduduk
10Rasio tenaga medis per satuan penduduk
11.Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
12.Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
No Indikator Kinerja
13.Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
14.Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan
15
Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia2.100 Kkal/kapita/hari)
16Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak
17Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk
18
Cakupan balita pneumonia yang ditangani
19Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA
20Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
21Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
22Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS
23Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS
No Indikator Kinerja
24Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
25Penderita diare yang ditangani
26Angka kejadian Malaria
27Tingkat kematian akibat malaria
28Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida
29Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat
30Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi
Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir
Proporsi jumlah penduduk usia 15‐24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
37Cakupan kunjungan Ibu hamil K4
38Cakupan pelayanan nifas
No Indikator Kinerja
39Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
40Cakupan pelayanan anak balita
41
Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin
Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
42Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
43
Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam
Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase penduduk/ warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan
Persentase orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan
No.
Prioritas
Pembanguna
n
Program
Kinerja
SKPDIndikator
Target
RPJMD &
Target
SPM
Batas
Waktu
Pencapa
ian
(Tahun)
Capaian
Tahun
2017
Capaian
Tahun
2018
2. Peningkata
n Pelayanan
Pemenuhan
Hak Dasar;
Bantuan
Pendidikan bagi
Masyarakat Tidak
Mampu
Jumlah siswa yang menerima
bantuan biaya pendidikan sekolah
bagi masyarakat tidak mampu
75% 2019 - -Dinas
Pendidikan
Penjaminan Mutu
Layanan
Kesehatan pada
Masyarakat
Jumlah standar operating prosedur
mutu yang diterapkan sesuai aturan
kesehatan yang berlaku
70% 2019 100% 100%Dinas
Kesehatan
Pelayanan
Kesehatan Dasar
(Jenis Pelayanan
dalam SPM)
100% 2019 89,01%95,88
%
Dinas
Kesehatan
100% 2019 89,% 95%Dinas
Kesehatan
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan
PROVINSI01 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
SPM BIDANG KESEHATAN01 02 KESEHATAN01 02 xx 02 PROGRAM UKM RUJUKAN 01 02 xx 02 1 Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian
luar biasa (KLB)01 02 xx 02 2 Penyediaan fasilitas Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis
kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencanaDst....
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan
KABUPATEN/KOTA
SPM BIDANG KESEHATAN
01 02 KESEHATAN
01 02 xx 01 PROGRAM UKM RUJUKAN
01 02 xx 01 1 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu hamil
01 02 xx 01 2 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan ibu bersalin
01 02 xx 01 3 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan bayi baru lahir01 02 xx 01 4 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan balita01 02 xx 01 5 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia pendidikan dasar
01 02 xx 01 6 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia produktif01 02 xx 01 7 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia lanjut01 02 xx 01 8 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita hipertensi01 02 xx 01 9 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan penderita diabetes melitus01 02 xx 01 10 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan gangguan jiwa
berat01 02 xx 01 11 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang terduga tuberkulosis01 02 xx 01 12 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan orang dengan resiko
terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)PROGRAM Dst......
Format PELAPORAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
58
